DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024

Nomor: 18
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; tata cara pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; pemberian penghargaan; dan pengawasan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120);
6.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKDN adalah proses penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pemberi kerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3.Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antar kerja.
4.Petugas Antar Kerja adalah petugas yang memiliki kompetensi dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
5.Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KBJI adalah penggolongan jabatan yang berisi kumpulan pekerjaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang serupa dan telah terstandardisasi secara nasional.
6.Kamus Jabatan Nasional yang selanjutnya disingkat KJN adalah kamus rujukan yang memuat profil suatu jabatan pada setiap lapangan usaha.
7.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
9.Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKS adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan PTKDN.
10.Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut P3RT adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja rumah tangga.
11.Job Portal adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan PTKDN melalui daring.
12.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja pemerintah yang memberikan fasilitasi penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
13.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
15.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah proses pelayanan penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
16.Surat Persetujuan Penempatan AKAD yang selanjutnya disingkat SPP AKAD adalah surat persetujuan penempatan Tenaga Kerja AKAD.
17.Surat Pengantar Rekrut yang selanjutnya disebut SPR adalah izin yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada Pemberi Kerja, PPTKS, atau P3RT untuk merekrut Pencari Kerja dalam rangka kebutuhan Tenaga Kerja antar daerah.
18.Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu tertentu baik secara daring atau luring dengan tujuan penempatan.
19.Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIAPkerja adalah ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
20.Kartu Digital Angkatan Kerja yang selanjutnya disebut SIAPkerja-ID adalah dokumen ketenagakerjaan digital angkatan kerja yang berisi identitas diri dan status ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui SIAPkerja.
21.Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
23.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
24.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
25.Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 2

PTKDN dilaksanakan dalam satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Pasal 3

PTKDN dilaksanakan berdasarkan asas:

a.terbuka;
b.bebas;
c.obyektif; dan
d.adil dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 4

(1)Asas terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada Pencari Kerja minimal mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja, dan kondisi kerja.
(2)Asas bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Pencari Kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada Pemberi Kerja dalam memilih Tenaga Kerja.
(3)Asas obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai kepada Pencari Kerja oleh Pemberi Kerja, baik dari sisi kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.
(4)Asas adil dan setara tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui penempatan Tenaga Kerja berdasarkan kompetensi kerja dan tidak didasarkan atas suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, kondisi fisik/psikis, dan aliran politik.

BAB II

PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Pasal 5

(1)Pelaksana PTKDN terdiri atas:
1. a.instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
2. b.lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta.
(2)Selain pelaksana PTKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan PTKDN dapat dilaksanakan oleh BKK.

Pasal 6

Pelaksana PTKDN pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
b.Dinas Provinsi dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan PTKDN; dan
c.Dinas Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan PTKDN.

Pasal 7

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pelaksana PTKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a.analisis pasar kerja dan analisis jabatan tingkat nasional;
b.pelayanan informasi jabatan;
c.verifikasi lowongan pekerjaan;
d.pelaporan informasi pasar kerja nasional;
e.penyediaan dan penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan secara nasional;
f.pelayanan penyuluhan jabatan;
g.pelayanan bimbingan jabatan;
h.promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan;
i.pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia;
j.penerbitan SPP AKAD;
k.penerbitan surat persetujuan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair;
l.pembinaan lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta dan BKK;
m.pembinaan sumber daya manusia penempatan tingkat nasional;
n.pembinaan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
o.monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja; dan
p.pengenaan sanksi administratif.

Pasal 8

Dinas Provinsi sebagai pelaksana PTKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a.analisis pasar kerja dan analisis jabatan tingkat provinsi;
b.verifikasi lowongan pekerjaan;
c.pelaporan informasi pasar kerja provinsi;
d.penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan;
e.pelayanan penyuluhan jabatan;
f.pelayanan bimbingan jabatan;
g.promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan;
h.pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia;
i.penerbitan rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah;
j.penerbitan SPR untuk kebutuhan Tenaga Kerja antar daerah;
k.pembinaan lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta dan BKK;
l.pembinaan sumber daya manusia penempatan tingkat provinsi;
m.penyelenggaraan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
n.monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja; dan
o.pengenaan sanksi administratif.

Pasal 9

Dinas Kabupaten/Kota sebagai pelaksana PTKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a.analisis jabatan dan analisis pasar kerja tingkat kabupaten/kota;
b.verifikasi lowongan pekerjaan;
c.pelaporan informasi pasar kerja kabupaten/kota;
d.penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan;
e.pelayanan penyuluhan jabatan;
f.pelayanan bimbingan jabatan;
g.promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan;
h.pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia;
i.penerbitan surat pengantar rekomendasi menerima dan mendatangkan Tenaga Kerja antar daerah;
j.pengesahan rancangan perjanjian kerja untuk penempatan Tenaga Kerja antar daerah;
k.fasilitasi penempatan bagi Pencari Kerja;
l.penerbitan surat persetujuan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair;
m.pembinaan lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta dan BKK;
n.pembinaan sumber daya manusia penempatan tingkat kabupaten/kota;
o.penyelenggaraan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
p.monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja; dan
q.pengenaan sanksi administratif.

Pasal 10

(1)Lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.PPTKS;
2. b.P3RT; dan
3. c.Job Portal.
(2)PPTKS dan P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki perizinan berusaha;
2. b.memiliki Petugas Antar Kerja; dan
3. c.memiliki SPP AKAD.
(3)Job Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki perizinan berusaha; dan
2. b.memiliki Petugas Antar Kerja.
(4)Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dan ayat (3) huruf a terdiri atas NIB dan/atau Sertifikat Standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)PPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilarang untuk:
1. a.menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri;
2. b.menempatkan Tenaga Kerja di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
3. c.memungut biaya penempatan Tenaga Kerja kepada Pencari Kerja; dan
4. d.menggunakan perizinan berusaha tidak sesuai dengan peruntukannya.
(2)Larangan memungut biaya penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan pada jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…