Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6141);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada:
BAB II JENIS SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif
BAB II
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Bagian Kedua Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif
BAB III TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB III
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Dirjen menyampaikan pemberitahuan kepada lembaga Online Single Submission bagi P3MI yang telah dikenakan sanksi administratif. Bagian Kedua Sanksi Administratif Bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Paragraf 1 Peringatan Tertulis
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Paragraf 2 Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditindaklanjuti dengan tunda pelayanan P3MI oleh BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)