DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 April 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

4.eraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Galon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansipemerintahkabupaten/kotayang bertanggung jawabdibidang ketenagakerjaan. 2.PekerjaMigranIndonesiaadalahsetiap warga negara Indonesia yang akan,sedang,atautelahmelakukan pekerjaan dengan menerimaupahdiluarwilayah 3.PerusahaanPenempatanPekerjaMigranIndonesia selanjutnya disebutP3MIadalah badanusaha berbadanhukumperseroanterbatas yangtelah memperolehizintertulis dariMenteriuntuk menyelenggarakan pelayananpenempatanPekerja Migran Indonesia.
4.Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebutPerjanjianPenempatan adalah perjanjian tertulisantarapelaksana penempatan Pekerja Migran IndonesiadanCalon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulisantara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebutSIP3MIadalahizin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum yang akan menjadi P3MI.
7.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebutBP2MIadalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
8.Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.
9.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
10.Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

(1)Sanksi administratif terdiri dari:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. c.denda keterlambatan;
4. d.pencabutan SIP3MI; dan/atau e.pencabutanizintertulispenempatanuntuk kepentinganperusahaansendiri.
(2)Sanksi administratif sebagaimanadimaksud padaayat
(1)dapat berdasarkanrekomendasi pimpinanunit yangmembidangipengawasan ketenagakerjaan, rekomendasiBP2MI,ataulaporanAtase Ketenagakerjaan/pejabat yangditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
(1)Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah: a.Menteri;atau
1. b.Dirjen.
(2)Wewenang Menterisebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutanSIP3MI.
(3)Wewenang Dirjensebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b menjatuhkan sanksi administratif berupa: a.peringatantertulis;
1. b.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan PekerjaMigran Indonesia; c.denda keterlambatan; dan
2. d.pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaansendiri.

Pasal 4

Dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1)huruf b sampai dengan hurufe, Dirjen melakukan pemanggilan paling banyak 2 (dua) kali kepadaP3MIatau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri guna klarifikasi penjatuhan sanksi administratif.

Pasal 5

(1)Dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Dirjen dapat membentuk tim,
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan BP2MI.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Dirjen mengenai sanksi yang akan dijatuhkan.
(4)Dalam penjatuhan sanksi administratif pencabutan SIP3MI, Dirjen melaporkan kepada Menteri terkait hasil kinerja tim.
(5)Menteri atau Dirjen dapat mempertimbangkan saran atau pendapat dari pemangku kepentingan terkait dalam penjatuhan sanksi administratif.

Pasal 6

(1)Dirjen menjatuhkan sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dalam hal P3M1 tidak melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
(2)Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
(3)Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang hams dilaksanakan oleh P3MI terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
(4)Dalam hal P3MI tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau melakukan pelanggaran kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dirjen menjatuhkan penghentian sementara sebagian atau selumh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia.
(5)Bentuk surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai format 1 yang tercantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Dirjen menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau selumh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) humf b, dalam hal P3MI:
1. a.menempatkan Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja;
2. b.tidak memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
3. c.tidak mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
4. d.tidak memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
5. e.tidak mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
6. f.tidak memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya;
7. g.tidak mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima; atau
8. h.tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
(3)Dalam sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh P3MI terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
(4)Dalam hal P3MI tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Menteri mencabut SIP3MI.
(5)Bentuk Keputusan Dirjen tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format 2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditindaklanjuti dengan tunda pelayanan P3MI oleh BP2MI.

Pasal 9

P3MI yang dikenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib bertanggung jawab atas pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan.

Pasal 10

(1)Selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia, P3MI dilarang melakukan seleksi atau kegiatan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia.
(2)Bagi P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mencabut S1P3MI.

Pasal 11

(1)Dalam hal P3MI yang dijatuhi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia telah memenuhi kewajiban sebelum masa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia berakhir, P3MI harus melapor secara daring kepada Dirjen.
(2)Berdasarkan laporan P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen menerbitkan keputusan pencabutan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 12

(1)Menteri menjatuhkan sanksi administratif pencabutan SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dalam hal P3MI:
1. a.tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau
2. b.melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. c.melakukan seleksi atau kegiatan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
4. d.mendapatkan penjatuhan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 2 (dua) kali selama periode 12 (dua belas) bulan.
(2)Dalam hal SIP3MI telah dicabut, P3MI yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk:
1. a.memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan;
2. b.menyelesaikan permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang terakhir diberangkatkan; dan
3. c.mengembalikan SIP3MI kepada Menteri.
(3)Bentuk Keputusan Menteri tentang Pencabutan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format 3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.eraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Galon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansipemerintahkabupaten/kotayang bertanggung jawabdibidang ketenagakerjaan. 2.PekerjaMigranIndonesiaadalahsetiap warga negara Indonesia yang akan,sedang,atautelahmelakukan pekerjaan dengan menerimaupahdiluarwilayah 3.PerusahaanPenempatanPekerjaMigranIndonesia selanjutnya disebutP3MIadalah badanusaha berbadanhukumperseroanterbatas yangtelah memperolehizintertulis dariMenteriuntuk menyelenggarakan pelayananpenempatanPekerja Migran Indonesia.
4.Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebutPerjanjianPenempatan adalah perjanjian tertulisantarapelaksana penempatan Pekerja Migran IndonesiadanCalon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulisantara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebutSIP3MIadalahizin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum yang akan menjadi P3MI.
7.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebutBP2MIadalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
8.Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.
9.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
10.Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

(1)Sanksi administratif terdiri dari:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. c.denda keterlambatan;
4. d.pencabutan SIP3MI; dan/atau e.pencabutanizintertulispenempatanuntuk kepentinganperusahaansendiri.
(2)Sanksi administratif sebagaimanadimaksud padaayat
(1)dapat berdasarkanrekomendasi pimpinanunit yangmembidangipengawasan ketenagakerjaan, rekomendasiBP2MI,ataulaporanAtase Ketenagakerjaan/pejabat yangditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
(1)Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah: a.Menteri;atau
1. b.Dirjen.
(2)Wewenang Menterisebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutanSIP3MI.
(3)Wewenang Dirjensebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b menjatuhkan sanksi administratif berupa: a.peringatantertulis;
1. b.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan PekerjaMigran Indonesia; c.denda keterlambatan; dan
2. d.pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaansendiri.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Dirjen dapat membentuk tim,
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan BP2MI.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Dirjen mengenai sanksi yang akan dijatuhkan.
(4)Dalam penjatuhan sanksi administratif pencabutan SIP3MI, Dirjen melaporkan kepada Menteri terkait hasil kinerja tim.
(5)Menteri atau Dirjen dapat mempertimbangkan saran atau pendapat dari pemangku kepentingan terkait dalam penjatuhan sanksi administratif.

Pasal 6

(1)Dirjen menjatuhkan sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dalam hal P3M1 tidak melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
(2)Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
(3)Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang hams dilaksanakan oleh P3MI terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
(4)Dalam hal P3MI tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau melakukan pelanggaran kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dirjen menjatuhkan penghentian sementara sebagian atau selumh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia.
(5)Bentuk surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai format 1 yang tercantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Dirjen menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau selumh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) humf b, dalam hal P3MI:
1. a.menempatkan Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja;
2. b.tidak memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
3. c.tidak mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
4. d.tidak memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
5. e.tidak mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
6. f.tidak memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya;
7. g.tidak mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima; atau
8. h.tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
(3)Dalam sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh P3MI terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
(4)Dalam hal P3MI tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Menteri mencabut SIP3MI.
(5)Bentuk Keputusan Dirjen tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format 2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1)Selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia, P3MI dilarang melakukan seleksi atau kegiatan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia.
(2)Bagi P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mencabut S1P3MI.

Pasal 11

(1)Dalam hal P3MI yang dijatuhi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia telah memenuhi kewajiban sebelum masa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia berakhir, P3MI harus melapor secara daring kepada Dirjen.
(2)Berdasarkan laporan P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen menerbitkan keputusan pencabutan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 12

(1)Menteri menjatuhkan sanksi administratif pencabutan SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dalam hal P3MI:
1. a.tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau
2. b.melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. c.melakukan seleksi atau kegiatan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
4. d.mendapatkan penjatuhan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 2 (dua) kali selama periode 12 (dua belas) bulan.
(2)Dalam hal SIP3MI telah dicabut, P3MI yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk:
1. a.memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan;
2. b.menyelesaikan permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang terakhir diberangkatkan; dan
3. c.mengembalikan SIP3MI kepada Menteri.
(3)Bentuk Keputusan Menteri tentang Pencabutan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format 3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2023