DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2021

Nomor: 20
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pejabat Perbendaharaan Negara, Unit Akuntasi dan Pelaporan Keuangan, dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA, UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN, DAN UNIT AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
5.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik- baiknya.
6.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
8.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker.
10.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker.
11.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
12.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
15.Unit Pelayanan Teknis Pusat yang selanjutnya disingkat UPTP adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu di pusat.
16.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat Satker/Kuasa Pengguna Barang.
17.Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang.
18.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan penatausahaan BMN pada tingkat unit eselon I Pengguna Barang.
19.Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
20.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
21.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-El adalah unit akuntansi pada unit eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
22.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
23.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 2

(1)Pejabat Perbendaharaan Negara di Kementerian terdiri atas:
1. a.PA;
2. b.KPA;
3. c.PPK;
4. d.PPSPM;
5. e.Bendahara Penerimaan; dan
6. f.Bendahara Pengeluaran/BPP.
(2)Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada:
1. a.Satker pusat;
2. b.Satker UPTP; dan
3. c.satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 3

(1)Menteri bertindak selaku PA atas APBN yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk menetapkan pejabat Perbendaharaan Negara:
1. a.KPA;
2. b.Bendahara Penerimaan; dan
3. c.Bendahara Pengeluaran.
(3)Selain berwenang menetapkan pejabat Perbedaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA juga berwenang menetapkan pelaksana pengelolaan BMN.
(4)Pejabat Perbendaharaan Negara dan/atau pelaksana pengelolaan BMN ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

(1)KPA bertanggung jawab kepada PA atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
(2)KPA bertindak untuk dan atas nama PA menunjuk dan menetapkan:
1. a.PPK;
2. b.PPSPM;
3. c.BPP; dan
4. d.Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

(1)KPA pada Satker Pusat dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum definitif, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat mengusulkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang bersangkutan.
(4)Usulan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dan BMN.
(5)Sekretaris Jenderal mengusulkan KPA kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 6

(1)KPA pada Satker UPTP dijabat oleh Kepala UPTP.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Kepala UPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum definitif, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat mengusulkan pejabat yang ditetapkan sebagai pejabat pelaksana teknis.

Pasal 7

(1)KPA pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dijabat oleh kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Penetapan PPK diutamakan Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.
(2)Dalam hal Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau belum memenuhi persyaratan, KPA dapat menetapkan pejabat fungsional atau pejabat struktural lainnya.
(3)PPK pada Satker Pusat diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satker yang bersangkutan.
(4)PPK pada Satker UPTP diusulkan oleh Kepala Satker yang bersangkutan.
(5)PPK pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota untuk Tugas Pembantuan diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1)Penetapan PPSPM pada Satker Pusat diutamakan untuk Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.
(2)Dalam hal Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau belum memenuhi persyaratan, KPA dapat menetapkan pejabat fungsional atau pejabat struktural.
(3)PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satker yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Penetapan PPSPM pada Satker UPTP diutamakan untuk Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.
(2)Dalam hal Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau belum memenuhi persyaratan, KPA dapat menetapkan pejabat fungsional atau pejabat struktural.
(3)PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Satker yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA, UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN, DAN UNIT AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
5.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik- baiknya.
6.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
8.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker.
10.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker.
11.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
12.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
15.Unit Pelayanan Teknis Pusat yang selanjutnya disingkat UPTP adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu di pusat.
16.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat Satker/Kuasa Pengguna Barang.
17.Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang.
18.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan penatausahaan BMN pada tingkat unit eselon I Pengguna Barang.
19.Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
20.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
21.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-El adalah unit akuntansi pada unit eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
22.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
23.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 2

(1)Pejabat Perbendaharaan Negara di Kementerian terdiri atas:
1. a.PA;
2. b.KPA;
3. c.PPK;
4. d.PPSPM;
5. e.Bendahara Penerimaan; dan
6. f.Bendahara Pengeluaran/BPP.
(2)Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada:
1. a.Satker pusat;
2. b.Satker UPTP; dan
3. c.satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 3

(1)Menteri bertindak selaku PA atas APBN yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk menetapkan pejabat Perbendaharaan Negara:
1. a.KPA;
2. b.Bendahara Penerimaan; dan
3. c.Bendahara Pengeluaran.
(3)Selain berwenang menetapkan pejabat Perbedaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA juga berwenang menetapkan pelaksana pengelolaan BMN.
(4)Pejabat Perbendaharaan Negara dan/atau pelaksana pengelolaan BMN ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

(1)KPA bertanggung jawab kepada PA atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
(2)KPA bertindak untuk dan atas nama PA menunjuk dan menetapkan:
1. a.PPK;
2. b.PPSPM;
3. c.BPP; dan
4. d.Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

(1)KPA pada Satker Pusat dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum definitif, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat mengusulkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang bersangkutan.
(4)Usulan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dan BMN.
(5)Sekretaris Jenderal mengusulkan KPA kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 6

(1)KPA pada Satker UPTP dijabat oleh Kepala UPTP.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Kepala UPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum definitif, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat mengusulkan pejabat yang ditetapkan sebagai pejabat pelaksana teknis.

Pasal 7

(1)KPA pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dijabat oleh kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Penetapan PPK diutamakan Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.
(2)Dalam hal Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau belum memenuhi persyaratan, KPA dapat menetapkan pejabat fungsional atau pejabat struktural lainnya.
(3)PPK pada Satker Pusat diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satker yang bersangkutan.
(4)PPK pada Satker UPTP diusulkan oleh Kepala Satker yang bersangkutan.
(5)PPK pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota untuk Tugas Pembantuan diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1)Penetapan PPSPM pada Satker Pusat diutamakan untuk Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.
(2)Dalam hal Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau belum memenuhi persyaratan, KPA dapat menetapkan pejabat fungsional atau pejabat struktural.
(3)PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satker yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Penetapan PPSPM pada Satker UPTP diutamakan untuk Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.
(2)Dalam hal Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau belum memenuhi persyaratan, KPA dapat menetapkan pejabat fungsional atau pejabat struktural.
(3)PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Satker yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2018