DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2018

Nomor: 20
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan denganpenyesuaiansertaketenagakerj aan
a.bahwa untuk memenuhi kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara bidang Menimbang MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN t ... , I • >-...... ·.·/ . <---- . .- _/ •-::::.. - ..... --* ::,.,,i.7'

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pernerintah Nomor 90 Tahun 2010 ten tang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kcmenterian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Mengingat Pasal 1 Pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara bidang kctenagakerjaan dalam Peraturan Mcntcri ini mcliputi:

a.mckanisme revisi anggaran;
b.pejabat perbendaharaan negara; SARANG MILIK NEGARA SI DANG KETENAGAKERJAAN. MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN PERATU RAN PE DOMAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kcmenterian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Sarang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementcrian Kctenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kcmenterian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tcntang Organisasi dan Tata Kcrja Kementerian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Menetapkan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1600), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Pasal 3 ( 1) Pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)Format formulir dan bagan pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi pengelola keuangan dan barang milik negara yang mengelola dana pusat, dekonsentrasi, dan tu gas pem ban tuan.

c.pendelegasian dan tata cara pengusulan pejabat perbendaharaan negara;
d.penatausahaan bendahara;
e.perjalanan dinas;
f.penyelesaian tagihan negara;
g.pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar serta Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pinjaman dan/ a tau Hibah Luar Negeri;
h.pengelolaan barang milik negara; dan
1. 1.pelaporan keuangan. NIP. 19600324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1626 WIDODO EKATJAHJANA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2018 M. HANIF DHAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2018 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Agar setiap pengundangan Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran disusunnya pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara bidang ketenagakerjaan yaitu:
l.terciptanya pemahaman yang sama bagi pejabat perbendaharaan negara dalam melaksanakan tugas; dan Dalam rangka harmonisasi dengan beberapa Peraturan Mcnteri Kcuangan yang mengatur mengenai tata cara pengelolaan APBN, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2015 ten tang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Negara dan Barang Milik Negara di Bidang Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong profesionalitas, tata kelola yang baik (good governance), menjarnin keterbukaan, dan akuntabilitas dalarn pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu ada pcmahaman yang sama sccara utuh olch para pejabat pengelola keuangan yang mcliputi mckanisme revisi anggaran, pejabat pcrbcndaharaan ncgara, pcndelegasian dan tata cara pengusulan pejabat perbendaharaan negara, penatausahaan bcndahara, perjalanan dinas, penyelcsaian tagihan negara, pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat pcrintah membayar serta pcmbayaran tagihan yang bcrsumber dari penerimaan negara bukan pajak dan pinjaman dan/ a tau Hibah luar ncgcri, pcngclolaan barang milik negara, dan pelaporan kcuangan.
1. 8.Pcngertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
2. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pcmerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
3. 2.Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
4. 3.Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut POK adalah dokumcn yang dibuat oleh Menteri/ketua lembaga atau kepala Satker yang bcrisi petunjuk teknis pelaksanaan kcgiatan dalam DIPA sebagai pengendali operasional kegiatan.
5. 4.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
6. 5.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara.
7. 6.Kuasa Pcngguna Barang adalah kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8. 7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal atau yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggungjawab langsung kepada Mentcri.
9. 8.Pejabat Pcnandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi Keweriangan oleh PA/KPA untuk melakukan pcngujian atas permintaan pcmbayaran dan menerbitkan perintah pcmbayaran.
10. 2.terwujudnya profesionalismc dalam pengelolaan keuangan ncgara dan barang milik negara bidang ketenagakerjaan.
11. 9.Pejabat Pcmbuat Komitmcn yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewcnangan olch PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ a tau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas bcban belanja negara.
12. 10.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwcnang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pcngelolaan BMN dalam hal mi adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
13. 11.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pcnggunaan BMN dalam hal ini adalah Menteri.
14. 12.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15. 13.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kemcnterian/lcmbaga dan pemerintah daerah.
16. 14.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang diangkat oleh Menteri yang bertugas mencnma, menyimpan, mernbayarkari, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN Kementerian.
17. 15.Bendahara Pcngeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang diangkat oleh KPA yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
18. 16.Bendahara Penerimaan adalah orang yang mcncrima, menyimpan, mcnyctorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara.
19. 17.Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah petugas yang mcmbuat dan menatausahakan pcngclolaan gaji pegawai pada Satker yang bcrsangkutan.
20. 18.Pcgawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertcntu, diangkat sebagai Pcgawai Aparatur Sipil Negara secara tetap olch Pcjabat Pembina Kepcgawaian untuk menduduki jabatan pcmcrintahan.
21. 19.Pcgawai Pcmerintah dengan Perjanjian Kcrja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga ncgara Indonesia yang memenuhi syarat tcrtentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertcntu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
22. 20.Penerimaan Negara sccara giral adalah proses penenmaan negara dari sumber-sumber pencrimaan ke dalam rekening kas umum negara yang dilakukan dcngan memindahbukukan dana terscbut antar rekcning bank.
23. 21.Pengeluaran Negara secara giral adalah proses pembiayaan suatu kegiatan dengan sumber dana dari APBN yang dilakukan dengan memindahbukukan dana tersebut antar rekening bank.
24. 22.Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
25. 23.Satuan Kerja yang selanjutnya discbut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/negara/lembaga atau unit orgarusasi pemerintah daerah yang melaksanakan kcgiatan Kementerian/negara/lembaga dan mcmiliki kcwcnangan dan tanggungjawab pcnggunaan anggaran.
26. 24.Indikator Keluaran adalah satuan biaya/harga, kuantitas dari keluaran yang dicapai langsung dari pclaksanaan kegiatan.
27. 25.Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemcrintah Pusat yang selanjutnya disebut rcvisi Rincian ABPP adalah pcrubahan atau pcrgescran rincian anggaran mcnurut alokasi Satuan Penetapan Rencana Kerja Anggaran (SPRKA).
28. 26.Pcrubahan Daftar lsian Pclaksanaan Anggaran yang selanjut nya disebut Revisi DIPA adalah perubahan dan/ a tau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA.
29. 27.Revisi Petunjuk Opcrasional Kcgiatan yang selanjutnya disingkat Rcvisi POK adalah pcru bah an/ pcrgcscran rincian kcgia tan dan/atau anggaran belanja yang tidak mengakibatkan perubahan pada DIPA.
30. 28.Surat Permintaan Pcmbayaran yang sclanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/ PPK yang bcrisi permintaan pembayaran kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran Kementerian untuk pihak yang ditunjuk.
31. 29.Surat Perintah Membayar yang sclanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh PA/ KPA a tau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
32. 30.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kcpada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kcgiatan operasional schari- hari Satker yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
33. 31.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Satkcr untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melcbihi pagu UP :yang ditetapkan.
34. 32.Pengujian SPP adalah penelitian kembali atas kelengkapan dan kebenaran dokumen/ bukti pertanggungjawaban keuangan atas pclaksanaan kegiatan.
35. 33.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah SPM langsung kcpada Bendahara Pengeluaran dan Pihak III selaku penerima hak yang diterbitkan oleh PA/ KPA a tau pcjabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
36. 34.Surat Perintah Membayar Uang Pcrsediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan olch Pcjabat Pcnguji SPP dan Penerbit SPM atas narna PA/ KPA, yang dananya dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
37. 35.Surat Pcrintah Membayar Tambahan Uang Perscdiaan yang sclanjutnya disingkat SPM-TUP adalah SPM yang ditcrbitkan oleh Pejabat Pcnguji SPP dan Pcncrbit SPM atas nama KPA yang dananya dipergunakan scbagai TUP untuk kcbutuhan yang sangat mcndcsak.
38. 36.Surat Perintah Mcmbayar Penggantian Uang Persediaan yang sclanjutnya disingkat SPM-GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Pcnguji SPP dan Penerbit SPM atas nama KPA dengan membebani DIPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang tclah dipakai.
39. 37.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang sclanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah SPM penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM atas nama KPA untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.
40. 38.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang ditcrbitkan oleh KPPN kepada bank operasional/kantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindah bukukan sejumlah uang dari kas negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.
41. 39.Penerbitan SPM adalah persetujuan/pcngcsahan dokumcn SPP diwujudkan dalam surat perintah mcmbayar yang ditujukan kepada KPPN untuk mclakukan pembayaran sesuai dengan DIPA atau dokumcn lain yang dipersamakan.
42. 40.Surat Ketcrangan Pcnghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tcntang tcrhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/ dikeluarkan oleh PA/ KPA berdasarkan surat kcputusan yang diterbitkan oleh Menteri atau Kepala Satker dan disahkan oleh KPPN setempat.
43. 41.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat SPTB adalah pcrnyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh KPA/PPK dan Bcndahara Pengeluaran atas transaksi belanja.
44. 42.Surat Tugas adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Satkcr, Atasan Langsung Kepala Satkcr, Pcjabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menteri, atau Pcjabat Pimpinan Tinggi Utama/pejabat sctingkat lainnya kcpada pelaksana perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan Surat Perjalanan Dinas.
45. 43.Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
46. 44.Bia ya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
47. 45.Perhitungan Rampung adalah pcrhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
48. 46.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan pcrjalanan dinas bagi Menteri, PNS, atau PPPK dan pihak lain. 4 7. Buku Kas Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah pencatatan dalam pengclolaan kcuangan yang dilaksanakan oleh Bcndahara.
49. 48.Surat Bukti Setor yang selanjut nya disingkat SSS adalah tanda bukti penenmaan yang dibcrikan oleh bcndahara penerimaan kepada pcnyctor.
50. 49.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang selanjutnya disebut LP,J adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
51. 50.Unit Layanan Pengadaan Kemcntcrian yang selanjutnya disebut ULP Kementcrian adalah unit layanan yang bcrfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian.
52. 51.Unit Akuntansi Pcngguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit yang melakukan Pcnatausahaan BMN pada Pcngguna Barang.
53. 52.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang sclanjutnya disingkat UAPPB- El adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat Unit Eselon I Pengguna Barang.
54. 53.Unit Akuntansi Kuasa Pcngguna Barang yang sclanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat Satker/Kuasa Pcngguna Barang.
55. 54.Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit yang melakukan kcgiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang scluruh UAPPA-El yang bcrada di bawahnya.
56. 55.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang sclanjutnya disingkat UAPPA- El adalah unit yang mcmbantu penggabungan Japoran, baik keuangan maupun barang dalam Penatausahaan BMN pada tingkat Unit Esclon Pengguna Anggaran.
57. 56.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kcgiatan akuntansi dan pclaporan tingkat Satker.
58. 57.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau bcrasal dari pcrolchan lainnya yang sah.
59. 58.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rmcian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan kcadaan yang scdang bcrjalan scbagai dasar dalam mclakukan tindakan yang akan datang.
60. 59.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang se suai dengan tugas dan fungsi instansi yang bcrsangku tan.
61. 60.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kcmcnterian dengan tidak mcngubah status kepemilikan.
62. 61.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pcmbukuan, invcntarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. 62.Pclaporan BMN adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN pada pengguna barang dan pcngclola barang.
64. 63.Kontruksi Dalam Pengerjaan atau biasa disebut KDP adalah asct- aset yang scdang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum sclcsai pada akhir periode akuntansi.
65. 64.Barang Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya yang selanjutnya disingkat BPYBDS adalah adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/ a tau digunakan olch BUMN bcrdasarkan bcrita acara scrah terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian /lembaga atau pada BUMN.
66. 65.Sewa adalah Pcmanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
67. 66.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara pcmerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemcrintah daerah dalam jangka waktu tertcntu tanpa mcncrima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
68. 67.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pcndayagunaan BMN olch pihak lain dalam jangka waktu tcrtcntu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumbcr pembiayaan lainnya.
69. 68.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah olch pihak lain dengan cara mcndirikan bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya, kcmudian didayagunakan oleh pihak lain terse but dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kcmbali tanah bcscrta bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
70. 69.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMN bcrupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ a tau sarana bcrikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain terscbut dalam jangka waktu tertentu yang discpakati.
71. 70.Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media pcnyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku bcsar, dan/ a tau data lainnya.
72. 71.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pcrnyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/ seseorang yang dapat mcngakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/ seseorang yang mengambil tindakan dimaksud
73. 72.Pcmindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
74. 73.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kcpada pihak lain dcngan mcnerima penggantian dalam bentuk uang.
75. 74.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, an tar pemerintah daerah, a tau antara pemcrintah pusat/ pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai scimbang.
76. 75.Hibah adalah pengalihan kcpcmilikan barang dari pemerintah pusat kepada pcmcrintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pcmerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah kepada pihak lain, tan pa memperoleh penggantian.
77. 76.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ a tau kegunaan BMN.
78. 77.Pcnghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang bcrwcnang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ a tau Kuasa Pcngguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
79. 78.Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan Pengclola Barang menurut penggolongan dan kodcfikasi barang.
80. 79.lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pclaporan hasil pendataan BMN.
81. 80.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
82. 81.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan olch masing-masing Pengguna Barang.
83. 82.Daftar Barang Kuasa Pcngguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pcngguna Barang.
84. 83.Pemutakhiran adalah kegiatan pcmutakhiran data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMN, tcrkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMN.
85. 84.Laporan Barang adalah laporan yang disusun oleh Pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/ Pengelola Barang yang mcnyajikan posisi BMN di awal dan akhir pcriode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi selama periode terse but.
86. 85.Laporan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat LBMN adalah laporan yang disusun oleh Pcngclola Barang dari laporan barang pengelola dan Laporan Barang Milik Negara per Kementerian/lcmbaga atau laporan barang pcngguna secara semestcran dan tahunan.
87. 86.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opim nilai atas suatu objck penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
88. 87.Renovasi adalah pcrbaikan aset tetap yang rusak atau mcngganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
89. 88.Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dcngan kondisi semula.
90. 89.Restorasi ada lah perbaikan asct tetap yang rusak dengan tctap mempcrtahankan arsitekturnya.
91. 90.Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan yang di proses dengan beberapa sistem/ subsistcm yang bcrbcda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
92. 91.Hibah Pemcrintah yang selanjutnya disingkat Hibah adalah setiap pcnenmaan Negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/ a tau surat berharga yang diperoleh dari pcmbcri Hibah yang tidak perlu dibayar kcmbali, yang bcrasal dari dalam ncgcri atau luar negeri.
93. 92.Dircktorat Jcndcral Pcngclolaan Pcmbiayaan dan Rcsiko yang sclanjutnya disingkat DJPPR adalah unit orgarusasi pada Kcmcntcrian Kcuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta mclaksanakan kcbijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan resiko.
94. 93.Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya discbut Rekening Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka olch Kcmcntcrian/ lcmbaga/ Satkcr dalam rangka Pcngclolaan Hibah langsung dalam bentuk uang.
95. 94.Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang sclanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan olch PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau bclanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang pcnarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
96. 95.Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan olch KPPN selaku Kuasa BUN untuk mcngcsahkan Pendapatan Hi bah dan/ atau belanja yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak mclalui Kuasa BUN.
97. 96.Memo Pencatatan Hi bah Langsung Bentuk Barang/ ,Jasa/ Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/ KPA a tau pcjabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hi bah, dan/ a tau bclanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang pcnarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
98. 97.Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Pcrsctujuan MPHL-RJS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk pcngesahan dan mencatat pcndapatan Hibah, be ban dan/ a tau aset yang bcrsumbcr dari Hibah dalarn bentuk barang, jasa, atau surat berharga yang pcnarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN. yangmempertanggungjawabkan menugaskan. dankewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada dcngandacrah
99. 98.Surat Perintah Pcngcsahan Pcngembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pcjabat lain yang ditunjuk untuk mengcsahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah yang pcnarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hi bah.
100. 99.Surat Pcngcsahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian Hibah yang pcnarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kcpada Pemberi Hibah.
101. 100.Serita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/ jasa scbagai bukti penyerahan dan peralihan hak/ kcpcmilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pcmberi Hibah kcpada pencrima Hibah.
102. 101.Surat Perintah Pengcsahan Pcndapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL- BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/ KPA atau pcjabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pcngesahan pcndapatan Hibah Langsung bcntuk barang/jasa/ surat berharga ke KPPN.
103. 102.Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang sclanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab pen uh atas Pendapatan Hi bah Langsung dan/ a tau belanja atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah atau belanja modal untuk pencatatan a set tetap/aset lainnya dari Hibah untuk pecatatan surat berharga dari Hibah yang pcnarikannya tidak melalui Kuasa BUN.
104. 103.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewcnang dari pemcrintah kepada gubernur selaku wakil pcmcrintah.
105. 104.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada program tertentu dari kementerian. 1 10. Kementerian adalah Kemcnterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
106. 111.Mcnteri adalah Menteri yang mcnyelenggarakan urusan pcmerintahan di bidang ketenagakerjaan. yang dan Kernen terian dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada Pcngclola Barang.
107. 109.Unit Organisasi adalah Unit Eselon bertanggung jawab terhadap pencapaian tugas, fungsi,
108. 105.Kantor Pelayanan Perbcndaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJPB.
109. 106.Kantor Wilayah Direktorat Jendcral Pcrbcndaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPB adalah instansi vertikal DJPB yang bcrada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dircktur Jcnderal Perbcndaharaan.
110. 107.Dircktorat Jcnderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat D~JKN adalah Unit Eselon I pada Kementcrian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang, dan dalam ha! ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat pusat pada Pcngclola Barang.
111. 108.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lclang yang selanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang bcrada di bawah dan bcrtanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN dan A. Mekanismc pcnyampaian usulan rcvisi anggaran kepada Kepala Unit Eselon terkait (Sekjen/ Dirjen/ Irjen/ Kepala Sadan) dengan kelengkapan dokumcn scbagai bcrikut:
112. 1.KPA Satker Pusat dan daerah mcnyampaikan usulan revisi anggaran kepada Kepala Unit Esclon terkait (Sekjen/ Dirjen/lrjen/ Kepala Sadan) dengan kclcngkapan dokumen sebagai berikut:
a.surat usulan rcvisi anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
b.Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker;
c.arsip data komputer RKAKL DIPA Revisi;
d.persetujuan Eselon I;
e.copy DIPA Petikan tcrakhir;
f.usulan rincian kegiatan revisi anggaran (semula menjadi); dan
g.dokumen pendukung tcrkait lainnya.
1. 2.Sckjen/Dirjen/lrjen/Kepala Sadan melalui Unit Eselon II yang mempunyai fungsi perencanaan melakukan penelitian usulan revisi anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA.
2. 3.Sekjen/ Dirjen/lrjen/ Kepala Sadan melalui Unit Eselon II yang mempunyai fungsi keuangan melakukan pencermatan usulan Rcvisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pcndukung yang telah dilakukan penelitian.
3. 4.Sekjen/ Dirjen/ Irjen/ Kepala Sadan melalui Unit Esclon II yang mernpunyar fungsi Keuangan mcnyampaikan usulan Revisi Anggaran kcpada APIP untuk dircviu. Hasil Reviu APIP dituangkan dalarn Surat Hasil Reviu.
4. 5.Berdasarkan hasil reviu APIP, Sekjen/Dirjcn/lrjcn/Kcpala Sadan yang mempunyai fungsi keuangan menyampaikan usulan revisi anggaran dimaksud kepada Sekretaris Jendcral.
5. 1.KPA Satker Pusat dan dacrah menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kepala Unit Esclon terkait (Sekjen/Dirjen/Irjen/Kcpala Sadan) dengan kelengkapan dokumcn sebagai berikut:
a.surat usulan revrsi anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
b.Rcncana Kcrja dan Anggaran (RKA) Satker;
c.arsip data komputcr RKAKL DIPA Revisi;
d.persetujuan Eselon I;
e.copy DIPA Pelikan Terakhir;
f.usulan rincian kegiatan revisi anggaran (semula menjadi); dan
g.dokumcn pcndukung tcrkait lainnya.
1. 6.Sekretaris Jendcral c.q. Biro Keuangan mencermati usulan rcvisi anggaran serta kclcngkapan dokumen pcndukung yang dipersyaratkan.
2. 7.Apa bi la usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak se suai dcngan kctentuan, Sekretaris Jcndcral Cq. Kepala Biro Kcuangan mengcluarkan surat penolakan usulan rcvisi anggaran.
3. 8.Dalam hal usulan rcvisi anggaran yang disampaikan sesuai dengan kctcntuan, Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan mcmproses dan menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Direktorat Jendcral Anggaran.
4. 9.Usulan Rcvisi Anggaran yang disampaikan ke OJA dapat disctujui, OJA mcnctapkan surat pengesahan revisi anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistcm.
5. 10.Bcrdasarkan revisi anggaran yang tclah disetujui Direktorat .Ierideral Anggaran, Unit Esclon terkait mencetak dan menetapkan Revisi POK dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
6. 5.Berdasarkan hasil reviu APIP, Sekjen/ Dirjen/ lrjen/ Kepala Sadan yang mcmpunyai fungsi kcuangan menyampaikan usulan rcviu anggaran dimaksud kepada Sekretaris Jenderal.
7. 6.Sekretaris Jcnderal c.q. Biro Kcuangan mencermati usulan revrsi anggaran serta kclengkapan dokumcn pcndukung yang dipersyaratkan.
8. 7.Apabila usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan, Sckretaris .Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan mengeluarkan surat pcnolakan usulan rcvisi anggaran.
9. 8.Dalam ha! usulan revisi anggaran yang disampaikan sesuai dcngan ketentuan, Sekretaris .Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan memproses dan mernpunyai usulan revisi anggaran kepada Dircktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.
10. 9.Usulan revisi anggaran yang disampaikan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran Dircktorat Jenderal Perbendaharaan dapat disetujui, Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbcndaharaan menctapkan surat pengesahan rcvisi anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.
11. 10.Bcrdasarkan revisi anggaran yang tclah disetujui Direktorat Pelaksanaan Anggaran Dircktorat Jenderal Perbendaharaan, Unit Eselon I terkait mencetak dan mcnctapkan Revisi POK dcngan ternbusan Sekrctaris .Jerideral dan Inspcktur Jenderal. reviu.
12. 2.Sckjcn/Dirjcn/Irjen/Kepala Sadan melalui Eselon II yang mcrnpunyai fungsi perencanaan mclakukan penelitian usulan rcvisi anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan olch KPA.
13. 3.Sekjen/Dirjen/Irjcn/Kepala Sadan Unit Eselon II yang mcmpunyai fungsi keuangan melakukan pencermatan usulan revisi anggaran dan kelengkapan dokumen pcndukung yang telah dilakukan penelitian.
14. 4.Sckjcn/Dirjen/Irjen/Kepala Sadan Unit Eselon II yang mempunyai fungsi kcuangan mcnyampaikan usulan revisi anggaran kcpada APIP untuk di rcviu. Hasil reviu APIP dituangkan dalam surat hasil memeriksa kclcngkapan dan kcbenaran dokumcn pendukung yang disampaikan olch KPA.
15. 3.Unit Eselon I menetapkan surat persct ujuan dan mcnyampaikan kcpada KPA Satker scbagai lampiran usu! revisi anggaran ke Kantor Wilavah Direktorat Jendcral Pcrbendaharaan sctcmpat.
16. 4.Kantor Wilayah Dircktorat .Jcnderal Pcrbcndaharaan mencliti usulan rcvrsi anggaran scrta kelcngkapan dokumen yang dipcrsyaratkan.
17. 5.Apabila usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak scsuai dengan ketcntuan, Kantor Wilayah Dircktorat Jcndcral Pcrbcndaharaan mengeluarkan surat pcnolakan usulan Rcvisi Anggaran.
o.Dalam hal usulan rcvisi anggaran yang disampaikan dapat ditctapkan, Kcpala Kanwil Direktorat Jenderal Perbcndaharaan menetapkan Surat Pengcsahan rcvisi anggaran.
1. 7.KPA menyampaikan Pengcsahan rcvisi anggaran yang telah ditctapkan Kcpala Ka nwil Dircktorat Jcndcral Pcrbcndaharaan kepada unit Esclon I tcrkait. Unit Esclon I tcrkait mcncetak dan menctapkan Rcvisi POK dengan tembusan Sekrctaris .Jcndcral chm Inspcktur .Jeridcral. terkait mencliti usulan rcvrsi anggaran dan2. Unit Eselon C. Mckanisme usulan Revisi Anggaran yang menjadi kewcnangan Kanwil Dircktorat Jcndcral Pcrbcndaharaan sctcmpat dilakukan dcngan kctcntuan scbagai bcrikut: I. KPA rncnyampaikan usulan Revisi Anggaran kcpada Unit Esclon I terkait, tembusan Sckretaris Jendcral dan Inspcktur Jenclcral, dengan dokumcn berupa:
a.surat usulan revisi anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
b.arsip data komputer RKAKL DIPA Revisi;
c.pcrsetujuan Eselon I;
d.copy DIPA Petikan tcrakhir;
e.usulan rincian kcgiatan rcvisi anggaran (scmula mcnjadi); clan
f.dokumcn pcndukung tcrkait lainnya. E. Mckanismc Rcvisi Anggaran Yang Mcmerlukan Persetujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat (DPR).
1. 1.Revisi anggaran yang memerlukan persctujuan DPR diajukan oleh Sekrctaris Jenderal Kementcrian kcpada Pimpinan DPR untuk mcndapat persetujuan.
2. 2.Sckretaris .Jendera! mengajukan usulan revisi anggaran kepada Dircktur Jenderal Anggaran berdasarkan pcrsctujuan dari Pimpinan DPR. D. Mekanisme Rcvisi Petunjuk Opcrasional Kegiatan (POK) yang menjadi kewenangan Unit Eselon I. Rcvisi POK dapat dilakukan dcngan ketcntuan sebagai berikut:
3. 1.Pergcscran anggaran antar komponen pada 1 (satu) keluaran (output) yang sama scpanjang tidak mengubah jenis dan satuan keluaran (output) tidak mcngubah volume kcluaran (output) dan tidak mengubah jcnis belanja.
4. 2.KPA menyampaikan usulan revisi anggaran kcpada unit Esclon I terkait yang mcrnbawahi program pada Satker bcrsangkutan, tcmbusan Sekrctaris Jcndcral dan Inspcktur .Jenderal dengan melampirkan dokumen pendukung bcrupa:
a.surat usulan revrsi anggaran yang dilampiri matriks pcrubahan (semula-menjadi);
b.arsip data komputcr POK Revisi;
c.usulan rincian kcgiatan revisi POK (scmula menjadi); dan
d.dokumen pcndukung terkait lainnya.
1. 3.Apabila usulan Revisi POK yang disampaikan tidak sesuai dcngan kctcntuan, Unit Eselon I terkait mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi POK.
2. 4.Dalam ha! usulan revisi POK yang disampaikan sesuai dengan kctcntuan, Unit Eselon I tcrkait menetapkan surat pcngcsahan revisi POK.
3. 5.Sctclah revisi POK ditctapkan, KPA mengajukan permintaan pcnyarnaan Arsip Data Komputcr (ADK) atas Revisi POK kcpada Kantor Wilayah Dircktora t Jenderal Perbcndaharaan sctempat. F. Proses Rcvisi Anggaran di Kementerian Kctcnagakerjaan. Proses Revisi Anggaran terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu revisi DIPA dan revisi POK:
4. 1.Proses Revisi DIPA Proses revisi DIPA dapat diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pcndukung revisi DIPA diterima secara lengkap dan bcnar.
5. 2.Proses Revisi POK Proses rcvisi POK dapat diselcsaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen pendukung revisi POK diterima secara lengkap dan bcnar.
6. 3.Ketentuan mengenai tata cara pengajuan rcvisi anggaran pada Direktur Jenderal Anggaran berlaku mutatis mutandis dalam pcngajuan Revisi Anggaran. A. Pengguna Anggaran (PA) PA adalah Mcntcri Ketenagakerjaan yang bcrwcnang untuk:
7. 1.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
8. 2.mengumumkan rcncana umum pengadaan barang/jasa.
9. 3.menetapkan pcraturan pelimpahan dana dekonsentrasi.
10. 4.mcnetapkan peraturan penugasan dana tugas pembantuan.
11. 5.menetapkan KPA, PPSPM, Bendahara, dan Pelaksana Pengelolaan BMN untuk tugas pembantuan.
12. 6.menetapkan KPA, Bendahara, dan Pelaksana Pengelolaan BMN untuk Pusat dan UPT-P.
13. 7.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pcmungutan penenmaan negara.
14. 8.menggunakan BMN.
15. 9.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
16. 10.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang negara. 1 1. menetapkan pemcnang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,00(scratus milyar rupiah) a tau pcmcnang pada seleksi atau penyedia untuk paket pcngadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
17. 12.mcngawasi pclaksanaan anggaran.
18. 13.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
19. 1.melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran pada Satker yang bersangkutan.
20. 2.menentukan kcbijakan dalam pclaksanaan kcgiatan dan anggaran.
21. 3.mencermati DIPA Satkcr yang bersangkutan.
22. 4.mcncliti tersedianya dana yang bcrsangkutan.
23. 5.mcngajukan UP dan/ a tau TUP untuk membiayai kegiatan opcrasional kantor sehari-hari.
24. 6.membebankan pengeluaran scsuai dengan akun pengeluaran yang bcrsangkutan.
25. 7.menetapkan PPK, pcjabat pcngadaan barang/ jasa, panitia/ pcjabat pcncnma barang/jasa, petugas pengantar SPM, petugas pengambil SP2D, dan petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), pelaksana pengelolaan BMN, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pctugas Pcngelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sesuai dcngan kebutuhan untuk Pusat, UPT-P, tugas pcmbantuan.
26. 8.mcnctapkan PPSPM untuk Dana Pusat dan UPT-P.
27. 9.memerintahkan pcmbayaran atas bcban APBN.
28. 10.melakukan pcmcriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali sebulan terhadap pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan. wewenang, dan tanggung jawab untuk:
29. 1.menyusun dokumen pelaksana anggaran.
30. 2.membcrikan supervisi, konsultasi, dan pengcndalian pelaksana kegiatan dan anggaran.
31. 3.menyusun laporan kcuangan dan kinerja sesuai dcngan peraturan perundang-undangan.
32. 4.mengawasi pelaksanaan anggaran. mcmpunyai tugas, B. Pcnanggungjawab Program Penanggungjawab program adalah Eselon D. Pclaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan mcrnpunyai tugas, wcwcnang dan tanggungjawab untuk:
33. 1.melakukan perencanaan pengawasan dan pencairan anggaran scsuai tugas dan fungsinya.
34. 2.mcnentukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran scsuai tugas dan fungsinya.
35. 3.mclakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan anggaran.
36. 11.mclakukan pcngendalian atas pclaksanaan pengelolaan DIPA.
37. 12.menyampaikan laporan kcuangan.
38. 13.melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satkernya.
39. 14.bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satkernya.
40. 15.menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak pcnagih.
41. 16.membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SfYI'JM) atas scluruh pendapatan Hibah langsung dan belanja tcrkait Hibah langsung serta pengcmbalian Hibah.
42. 17.meneliti kcbcnaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelcngkapan sehubungan dengan penyarnpaian SP2HL.
43. 18.membuat/mcngajukan SP4HL atas pengembalian sisa uang yang bcrsumber dari Hibah kepada pcmberi Hibah scsuai perjanjian Hibah.
44. 19.mcncliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/pcrjanjian pengadaan barang/ jasa.
45. 20.melakukan rckonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara dan laporan kcuangan UAKPA sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
46. 21.melaporkan rekening pengelolaan kcuangan ncgara pada Satkcrnya kcpada Menteri yang mengurusi urusan pemerintahan di bidang keuangan.
47. 9.mengusulkan kepada PA/KPA apabila terjadi:
a.perubahan pakct pckerjaan;
b.perubahan jadwal kegiatan pcngadaan;
1. 10.menetapkan tim pcndukung teknis dan administrasi. 1 1. menetapkan tim atau tcnaga ahli pembcri pcnjelasan teknis (aanwijzer) untuk mcmbantu pelaksanaan tugas ULP Kementerian bilamana diperlukan.
2. 12.menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada pcnycdia barang/jasa dari nilai kontrak.
3. 13.mclaksanakan pengadaan barang/jasa scrta mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mcngakibatkan pcngcluaran atas beban belanja negara.
4. 14.menandatangani pakta intcgritas.
5. 15.melakukan pcmcriksaan kas BP dan BPP sckurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
6. 16.mclaksanakan kegiatan swakelola. E. Pcjabat Pembuat Komitmcn (PPK) PPK mempunyai tugas, wcwcnang, dan tanggung jawab untuk:
7. 1.menyusun kcgiatan dan perencanaan/ pcnarikan kas/ dana harian, mingguan dan bulanan.
8. 2.menetapkan rencana pclaksanaan pcngadaan barang/jasa yang meliputi:
a.spesifikasi teknis barang/jasa;
b.Harga Pcrkiraan Scndiri (HPS); dan
c.rancangan kon trak.
1. 3.menerbitkan surat pcnunjukan penyedia barang/ jasa.
2. 4.menyctujui bukti pembclian atau mcnandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian.
3. 5.menandatangani kontrak.
4. 6.mclaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
5. 7.mengendalikan pelaksanaan kon trak.
6. 8.melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan. F. Pcjabat Penanda Tangan SPM Pejabat Penanda Tangan SPM mernpunyai tugas, wcwenang, dan tanggung jawab untuk:
7. 1.mcnguji kebenaran SPP beserta dokumcn pendukung.
8. 2.menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
9. 3.membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah discdiakan;
10. 4.mcnerbitkan SPM.
11. 5.menandatangani SPM.
12. 6.memasukan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elcktronik ADK SPM.
13. 7.menyimpan dan menjaga kcutuhan seluruh dokumen hak tagih.
14. 8.melaporkan pelaksanaan pcngujian dan perintah pcmbayaran kcpada KPA.
15. 9.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan pcrintah pembayaran.
16. 17.memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya.
17. 18.menyimpan dan menjaga keutuhan scluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
18. 19.mcncliti clan menandatangani bukti-bukti pcngeluaran alas dana yang dikelolanya.
19. 20.mcmbuat perikatan dengan pihak pcnycdia barang/jasa yang mengakibatkan pengcluaran anggaran belanja.
20. 21.menyiapkan, mclaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
21. 22.mcnyiapkan dan rneriguji dokumen pcndukung tagihan pcmbayaran serta mencrbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM.
22. 23.menetapkan tingkat perjalanan dinas dan transportasi yang digunakan.
23. 24.mclaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kcpada KPA.
24. 25.menyerahkan hasil pekerjaan pclaksanaan kegiatan kepada KPA dcngan bcrita acara penyerahan. H. Benda hara Pengeluaran Be ndahara Pengeluaran mcmpunyai tugas, wewenang, da n tanggung jawab untuk:
25. 1.menerima dan menyirnpan UP.
26. 2.mcngclola uang/surat bcrharga yang bcrasal dari UP dan LS.
27. 3.meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh KPA/PPK.
28. 4.melakukan penguJ1an dan pembayaran berdasarkan pcrintah KPA/PPK.
29. 5.menguji ketersediaan dana DIPA.
30. 6.wajib menolak perintah bayar dari KPA/ PPK apabila persyaratan pada angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak dipenuhi.
31. 7.wajib menyelenggarakan pcmbukuan terhadap seluruh pcncrimaan dan pengeluaran dalam rangka pclaksanaan anggaran Satker yang berada dibawah pengelolaannya.
32. 8.memperhitungkan atas tagihan yang terkena pajak dan menyetorkan ke kas negara.
33. 9.bertanggung jawab secara pribadi atas pcmbayaran yang dilaksanakannya.
34. 10.mcnyctorkan sisa UP/TUP ke kas negara dcngan menggunakan formulir Surat Sctor Bukan Pajak (SSBP). 1 1. menyetorkan sisa bclanja kc kas negara dengan menggunakan formulir SSPB untuk tahun berjalan dan formulir SSBP setelah lcwat tahun anggaran.
35. 12.menyusun dan menyampaikan LPJ atas uang yang dikelolanya dan disampaikan paling lam bat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya kepada:
a.Kepala KPPN;
b.Pengguna Anggaran cq. Biro Keuangan Sekretariat .Jenderal;
c.Kepala Sa tker; dan
d.Sadan Pcmeriksa Keuangan (BPK). G. Pelaksana Pengujian SPP dan Pcncrbitan SPM. Pclaksana Pcngujian SPP dan Penerbitan SPM melaksanakan tugas pengujian terhadap dokumen pendukung SPP. I. Bendahara Pengeluaran Pcmbantu Bendahara Pcngcluaran Pembantu mernpunyai tugas, wcwcnang, dan tanggung jawab untuk:
1. 1.mcnerima dan menyimpan UP.
2. 2.melakukan pengujian dan pcmbayaran berdasarkan perintah PPK.
3. 3.mclakukan pembukuan sebatas pada uang yang berada di bawah pengelolaannya.
4. 4.BPP secara operasional bcrtanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
5. 5.BPP bertanggung jawab atas seluruh uang dalam penguasaannya dan bcrtanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
6. 6.mcnyiapkan bahan-bahan pengajuan pencairan dana melalui SPP- GUP, SPP-TUP, SPP Nihil dan disampaikan kepada PPK yang telah memerintahkan BPP mengcluarkan UP.
7. 7.menerima dan membayarkan uang sccara tunai yang diterima dari Bendahara Pcngeluaran dan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban kc Bcndahara Pengeluaran.
8. 8.membuat laporan bulanan sesuai dengan kctentuan;
9. 9.mclakukan pcngujian pajak maupun non pajak termasuk jasa giro.
10. 10.mcnatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dcngan kctcntuan;
11. 11.melakukan pencocokan data rcalisasi pcnyerapan/penggunaan dana dengan Bendahara Pengeluaran.
12. 12.mcngelola rekening tcmpat penyimpanan UP.
13. 13.LPJ-BPP disampaikan kepada Bendahara Pcngeluaran paling lambat 5 (lima) hari kcrja bulan bcrikutnya disertai salinan rekening koran dari bank/pas untuk bulan berkenaan.
14. 13.melakukan rckonsiliasi dengan UAKPA Satker yang bcrsangkutan atas penggunaan UP /TUP. K. Pelaksana Pengelolaan BMN Pelaksana Pengelolaan BMN merripuriyai tugas, wcwcnang, dan tanggung jawab untuk:
15. 1.mcnatausahakan BMN pada Satker yang bersangkutan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan kcluarga.
16. 6.menyampaikan daftar permintaan bclanja pcgawai beserta ADK belanja pcgawai dan dokumen pendukung kcpada PPK.
17. 7.mcncctak kartu pengawasan belanja pegawa: pcrorangan melalui aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) Satker setiap awal tahun dan/ a tau apabila diperlukan untuk disatukan dcngan kartu pengawasan bclanja pcgawai perorangan yang diterima dari KPPN.
18. 8.bcrtanggung jawab atas pengclolaan administrasi bclanja pegawai kepada KPA.
19. 9.tugas-tugas lain yang bcrhubungan dcngan pcnggunaan anggaran belanja pegawai. PcmberhentianKcputusanSurat4. mcmproscs pcmbuatan Pembayaran (SKPP).
20. 5.memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan kcluarga setiap awal J. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pctugas Pcngclolaan Administrasi Belanja Pegawai mcrnpunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
21. 1.melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/ a tau manual yang bcrhubungan dcngan belanja pcgawai sccara tertib, teratur, dan berkesinambungan.
22. 2.melakukan penatausahaan scmua tcmbusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur.
23. 3.memproses pembuatan daftar gaji, uang duka wafat/ tewas, tcrusan penghasilan gaji, uang muka gaji, uang lembur, uang makan, honorarium, vakasi dan pembuatan daftar permintaan pembayaran belanja pegawai lainnya. L. ULP Kcmcntcrian/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa ULP Kcmenterian mempunyai tugas:
24. 1.mcngkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersarna PPK.
25. 2.menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa.
26. 3.mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website/situs Kcmcntcrian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat scrta mcnyampaikan kc LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pcngadaan Nasional.
27. 4.menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
28. 5.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
29. 6.menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa.
30. 7.mcnyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK.
31. 8.mcngarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
32. 9.mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK.
33. 10.membuat laporan bcrkala mcngenai proses dan hasil kepada Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Kepala Sadan.
34. 11.memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
35. 12.menyusun dan melaksanakan stratcgi pengadaan barang/jasa di ULP Kementerian.
36. 13.mclaksanakan pcngadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE.
37. 14.melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/ jasa yang tclah dilaksanakan.
38. 2.menyimpan dan mcndistribusikan barang-barang perscdiaan; dan
39. 3.menvusun data laporan secara periodik BMN pada Satker yang bersangku tan. M. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Panitia/ Pcjabat Pencrima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai tugas, wcwenang, dan tanggung jawab untuk:
40. 1.melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
41. 2.menerirna hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pcngujian sesuai dengan kontrak.
42. 3.mcmbuat dan mcnandatangani bcrita acara scrah tcrima hasil pekerjaan. ULP Kcmcnterian mempunyai wewenang:
43. 1.menetapkan dokumen pengadaan.
44. 2.menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
45. 3.menctapkan pemenang pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dcngan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bcrnilai RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
46. 4.mengusulkan pcnctapan pemenang kepada Mcntcri untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bcrnilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
47. 5.mengusulkan pcnycdia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan scperti penipuan/ pemalsuan dan pelanggaran lainnya kepada PA/KPA agar dikenakan sanksi pcncantum dalam daftar hitarn.
48. 6.membcrikan sanksi administratif kcpada penycdia barang/jasa melalukan pelanggaran sesuai dengan ketcntuan pcrundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemcrintah.
49. 15.mengclola sistem informasi manajernen pcngadaan yang mencakup dokumcn pengadaan, data survei harga, daftar kebut.uhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia.
50. 0.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Unit Akuntansi Kuasa Pcngguna Barang (UAKPB) bcrtugas mcnyelenggarakan Periatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, meliputi:
51. 1.menyusun Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).
52. 2.melakukan Pembukuan BMN:
a.membukukan dan mcncatat scrnua BMN ke dalam Buku Barang dan/atau Kartu Identitas Barang (KIB);
b.membukukan dan mcncatat mutasi BMN ke dalam Buku Barang dan/ a tau KIB;
c.mcmbukukan clan mencatat hasil Inventarisasi kc dalam Buku Barang dan/atau KIB;
d.menyusun Daftar Barang yang datanya berasal dari Buku Ba rang dan KI 8; N. Unit Akuntansi Kuasa Pcngguna Anggaran Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) mempunyai tugas, wcwcnang, dan tanggung jawab untuk:
1. 1.melakukan pencatatan akuntansi sesuai dcngan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAISA).
2. 2.menyusun laporan kcuangan meliputi:
a.laporan realisasi anggaran;
b.neraca;
c.catatan atas laporan keuangan; dan
d.rekening pemerintah.
1. 3.menyiapkan laporan keuangan.
2. 4.melakukan rekonsiliasi bu la nan dengan KPPN.
3. 4.bertanggung jawab bahwa barang yang diterima sesuai dcngan kontrak.
4. 5.menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa sesuai kctcntuan yang berlaku kepada KPA/ PPK.
5. 6.memastikan barang/jasa telah berfungsi dan dapat digunakan dengan baik.
e.mcncatat semua barang dan pcrubahannya atas perpindahan barang an tar lokasi/ ruangan kc dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan/ atau Daftar Barang Lainnya (DBL);
f.mencatat pcrubahan kondisi barang ke dalam Buku Barang;
g.melakukan rcklasifikasi ke dalam: 1) Daftar Barang Rusak Bcrat, dalam hal BMN berupa Aset Tctap yang berada dalam kondisi rusak berat tclah dimohonkan kepada Pcngelola Barang un tuk dilakukan pcmindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan. 2) Daftar Barang Hilang, dalam hal BMN berupa Aset Tetap yang hilang telah dimohonkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
h.menghapus BMN dari: 1) Daftar Barang Rusak Berat apabila keputusan penghapusan mcngcnai BMN yang rusak berat tcrscbut telah diterbitkan Pengguna Barang. 2) Daftar Barang Rusak Hilang apabila keputusan penghapusan mengenai BMN yang hilang tersebut tclah diterbitkan Pcngguna Barang.
1. 1.melakukan reklasifikasi dari Daftar Barang Hilang ke akun Asct Tetap atau mencatat kembali ke dalam akun Aset Tetap, dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan telah dimohonkan pcnghapusannya kepada Pengelola Barang di kcmudian hari ditemukan kembali; J. mcncatat Pcncrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bcrsumbcr dari pcngclolaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
2. 3.melakukan lnventarisasi BMN.
3. 4.melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
4. 5.melakukan rckonsiliasi antara DBKP pada UAKPB dan DBMNKD per Kcmcntcrian/Lcmbaga pada KPKNL, jika dipcrlukan oleh Pengclola Barang.
5. 6.melakukan Pelaporan BMN, meliputi:
a.menyampaikan DBKP untuk pertama kali kcpada UPPB- E dan KPKNL;
b.mcnyusun dan mcnyampaikan: 1) Daftar Barang Rusak Berat, atas BMN dalam kondisi rusak berat yang telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang. 2) Daftar Barang Hilang, atas BMN hilang yang telah dimohonkan pcmindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kcpada Pengelola Barang; dan Daftar Barang BPYBDS, kepada UAPPB- El, dan KPKNL.
c.menyampaikan mutasi BMN pada DBKP secara periodik kcpada UAPPB- El, dan KPKNL;
d.menyusun dan menyampaikan LHI BMN kepada UAPPB- El, dan KPKNL;
e.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan secara periodic kepada UAPPB- E 1, dan KPKNL;
f.menyusun dan mcnyampaikan Laporan Kondisi Barang (LKB) secara periodik kepada UAPPB- E 1, dengan tembusan kepada KPKNL;
g.mcnyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada UAPPB- El;
1. 7.melakukan pcngamanan dokumen, mcliputi:
a.menyimpan asli dokumcn kepemilikan BMN sclain tariah dan/ atau bangunan yang bcrada dalam penguasaannya;
b.menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan BMN bcrupa tanah dan/ a tau bangunan yang berada dalam pcnguasaannya;
c.menyimpan asli dokumcn kepemilikan BMN berupa tanah dan/ a tau bangunan yang dititipkan oleh Pengelola Barang;
d.mcnyimpan asli dan/ atau fotokopi dokumen Penatausahaan BMN. A. Pendelegasian Pejabat Perbendaharaan Negara
1. 1.KPA
a.Satker Pusat 1) Sckrctariat Jcndcral didclcgasikan kcpada Kcpala Biro Kcuangan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Ketenagakcrjaan; 2) Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal didelegasikan kcpada para Sckrctaris Dircktorat Jenderal/ Sadan/ Inspektorat Jenderal.
b.Satker UPTP Kepala UPTP
c.Satker Kabupaten/ Kota. Kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk dana tugas pembantuan.
1. 2.Pejabat Penanda Tangan SPM
a.Satker Pusat 1) Sekretariat Jcndcral yaitu Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran; 2) Inspektorat .Jenderal yaitu Kepala Bagian Umum; 3) Direktorat Jendcral dan Sadan yaitu Kepala Bagian Keuangan.
b.Satkcr UPTP 1) Balai Besar yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, 2) Balai-Balai yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c.Satker Kabupaten/ Kota Pejabat yang membidangi kcuangan atau Sekretaris Dinas untuk dana tugas pembantuan.
1. 3.Bendahara Pencrimaan dan Bendahara Pengeluaran. Satker Pusat, UPTP, dan kabupaten/ kota adalah PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan pada Satker yang bersangkutan, dengan persyaratan:
a.berpendidikan formal paling rendah SLTA/ scderajat;
b.golongan serendah-rendahnya 11/b; dan
c.telah mcmiliki scrtifikat bendahara atau tclah mcngikuti bimtek/ diklat pengelolaan kcuangan.
1. 4.Pelaksana Pengelola BMN Satker Pusat, UPTP, dan Kabupaten/ Kota. PNS yang mclaksanakan tugas dan fungsi pada pengelolaan BMN pada Satker yang bersangkutan dan telah mengikuti bimtek/ diklat Pengelolaan BMN.
2. 5.PPK, harus mcmcnuhi pcrsyaratan:
a.pcjabat struktural paling rendah Eselon IV;
b.pendidikan paling rendah S 1;
c.mampu mcngambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN);
d.memiliki dan menandatangani Pakta Intcgritas; dan
e.memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pcmerintah. Dalam ha! tidak ada personil yang mcmcnuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, PPK dirangkap oleh KPA.
1. 6.Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Persyaratan yang harus dipenuhi:
a.PNS pada Satker yang bersangkutan mcmpunyai masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa;
b.memiliki intcgritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
c.memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan
d.memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan. bupatr/walikota setempat. kepadadisampaikantcmbusannyakabupaten/kota C. Proscdur Pcngusulan Penggantian Pejabat Pcrbendaharaan Negara
1. 1.Penggantian Pcjabat Perbendaharaan Negara dilakukan dengan alasan yang jelas misalnya tcrjadi mutasi, meninggal dunia, mengundurkan diri, pcnsiun atau berdasarkan pcrtimbangan KPA yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. 2.Untuk pengusulan penggantian Pcjabat Perbendaharaan Negara pada Satkcr Pusat dan pengusulan penggantian pada Satker Sckrctaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan. Format pengusulan pcjabat perbendaharaan ncgara untuk Satkcr Pusat dan Satker UPT-P sebagaimana tercantum dalam contoh Format 1. Format pengusulan pejabat perbendaharaan negara untuk Satker dan Satker kabupatcn/kota sebagaimana tcrcantum dalam contoh Format 2. sesuai program masing-rnasing dcngan tembusanEsclon disampaikan kepada Sckretaris Jenderal up. Kepala Biro Keuangan.
3. 3.Satker Kabupatcn/Kota Kepala dinas kabupatcn/kota yang membidangi ketenagakerjaan mengusulkan Pejabat Perbendaharaan Negara setelah mcmperoleh rekomendasi dari bupati/walikota setempat, diusulkan melalui yang bersangkutan dengan tembusankepada Eselon B. Tata Cara Pengusulan Pcjabat Perbendaharaan Negara Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara, sebagai bcrikut:
4. 1.Satkcr Pusat
a.Sekretariat Jcnderal: Kcpala Biro Kcuangan dan Kcpala Pusat Pendidikan dan Pclatihan
b.Inspektorat Jcnderal: Sckretaris Inspektorat Jenderal.
c.Dircktorat Jenderal dan Sadan: Sekretaris Direktorat Jendcral dan Sekretaris Sadan.
1. 2.Satker UPTP Kepala Satkcr UPTP mengusulkan Pcjabat Perbendaharaan Negara E. Pejabat pengelola keuangan tidak boleh merangkap jabatan antara lain:
2. 1.PPK dengan Pejabat penanda tangan SPM.
3. 2.PPK atau Pejabat pcnanda tangan SPM dengan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pcnerimaan, dan Pelaksana Pengelolaan BMN.
4. 3.Bendahara Penerimaan dcngan Bendahara Pengeluaran.
5. 4.Bendahara Penerimaan dengan Pelaksana Pengelolaan BMN.
6. 5.Bendahara Pengeluaran dengan Pelaksana Pengelolaan BMN. D. Pcjabat Perbendaharaan yang diangkat KPA
7. 1.PPSPM (Pcjabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar).
8. 2.PPK (Pejabat Pcmbuat Komitmen).
9. 3.BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu). Kementerian Kctcnagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan
10. 4.Dalam rangka percepatan pengusulan/penggantian, penyampaian usulan dilakukan pada kesempatan pertama dengan melalui sarana yang tercepat sepcrti email atau fax. Format pengusulan penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat sebagaimana tercantum dalam contoh Format
11. 3.Format pcngusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker kabupaten/kota sebagaimana tcrcantum dalam contoh Format 4. NegaraPcrbcndaharaanPejabat3. Pengusulan/Penggantian disampaikan kepada: Sekrctaris Jcnderal up. Kcpala Biro Keuangan A. Penatausahaan Kas Bcndahara harus menatausahakan scluruh uang yang dikclolanya dan wajib mcnggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum/Pos dan dilarang menyimpan uang kas yang dikelolanya pada rekening atas nama pribadi.
12. 1.Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan
a.Bendahara Penerimaan mengelola uang yang sudah menjadi hak negara maupun yang belum menjadi hak negara;
b.Bendahara Pcnerimaan menyetorkan pcnenmaan negara paling lambat akhir hari kerja. Namun bisa disetorkan hari berikutya dalam ha!: 1) Tcrkcndala jam operasional bank/ pos persepsi. 2) Penerimaan negara diterima pada hari libur / diliburkan.
c.Penerimaan negara dapat disetorkan secara berkala dalam ha!: 1) Tidak tersedia bank/ pos persepsi sckota. 2) Kondisi gcografis tidak memungkinkan. 3) Jarak tempuh lokasi bank/pos persepsi > 2 jam. 4) Biayanya untuk melakukan penyetoran melebihi penerimaan yang diperolch. Hal itu harus mendapatkan izin Kanwil DJPBN.
1. 2.Penatausahakan Kas Bendahara Pcngcluaran dan atau BPP
a.Uang yang dikelola Bendahara Pengcluaran dan atau BPP meliputi: 1) UP/TUP. 2) LS kepada Bendahara Pengeluaran. 3) Pajak. 4) Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak ncgara, contoh PNBP yang dikelola Bendahara Pcngeluaran. 5) Uang lainnya (Hibah, bansos, dll).
b.Bendahara Pengeluaran dan atau BPP dapat membayarkan UP /TUP sctclah mcndapat SPB dari PPK.
c.Setiap akhir hari kcrja, maksimal UP /TUP yang ada di brankas Bendahara Pengeluaran dan atau BPP adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d.Bila pada akhir kerja UP /TUP melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka dibuat Serita Acara Keadaan Ka s;
c.Bcndahara dapat memberikan uang muka kerja (selain UM Pcrjadin) sctclah mcndapat SPB; dan
f.Pada akhir tahun anggaran, UP /TUP harus disetorkan kc kas ncgara. Scdangkan sisa LS Bendahara disetor paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kcrja dari tanggal SP2D.
1. 3.Pembukuan Bendahara
a.Jenis Pembukuan Bcndahara 1) Pembukuan Bendahara Penerimaan meliputi Buku Kas Umum, Buku Pcmbantu dan Buku Pengawasan Anggaran Pcndapatan. 2) Pembukuan Bendahara Pengeluaran mcliputi Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 3) Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu meliputi Buku Kas Umum BPP, Buku Pcmbantu, Buku Pernbantu Pajak dan Buku Pengawasan Anggaran Bclanja.
b.Pembukuan Bendahara Pengeluaran 1) menggunakan Aplikasi SILABI. 2) Menggunakan Aplikasi SAS. 3) Melakukan transfer pagu pada Aplikasi SAS. 4) Melakukan setting referensi pada Aplikasi SAS. 5) Melakukan user dengan level bendahara pcngeluaran melalui Admin pada Aplikasi SAS. Ada beberapa menu pada aplikasi SAS Modul Silabi, antara lain:
a.RUH Saldo Awal Menu RUH Saldo Awal berguna untuk mcrckam saldo akhir pada akhir tahun anggaran yang lalu, jika ada. Jika tidak ada saldo (nihil), abaikan saja atau diisi O scmua.
b.Catat Nomor SP2D Menu Catat Nomor SP2D berfungsi untuk mencatat nomor SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN. Sebelum melakukan pencatatan transaksi, nomor SP2D harus dicatat terlebih dahulu agar bisa direkam pada RUH Transaksi.
c.RUH Transaksi RUH Transaksi merupakan menu untuk mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang nantinya akan masuk kc dalam BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran. Setiap transaksi yang telah dicatat pada RUH Transaksi, akan langsung mempengaruhi saldo Kas Bendahara.
d.RUH Kuitansi Sctclah mcnarik uang di bank, satuan kcrja akan melakukan belanja untuk kcbutuhan kantor dengan menggunakan uang persediaan tersebut. Atas belanja tersebut, perlu dibuat kuitansi sebagai dasar pembayaran.
c.RUH DRPP DRPP adalah Daftar Rincian Permintaan Pcmbayaran yang merupakan pcngganti dari SPTB (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Bclanja), karena saat ini SPTB sudah tidak berlaku lagi. DRPP berisi seluruh daftar kuitansi yang akan dipertanggungjawabjab (SPM GUP Nihil/PTUP) dan atau untuk kemudian dimintakan penggantinya (SPM GUP);
f.Posting Posting merupakan proses memasukkan data a tau memindahbukukan seluruh transaksi kc dalam BKU, Buku Pernbantu dan Buku Pengawasan Anggaran. Jika proses posting tidak dilakukan, maka data transaksi yang baru direkam tidak akan masuk kedalam BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran.
g.Cetak Buku Setelah melakukan posting, langkah sclanjutnya adalah mencetak BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran. 1) Buku Kas Umum Buku Kas Umum terdiri dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Sctclah sclcsai posting, maka seluruh transaksi yang direkam pada Jangkah scbclumnya diatas akan masuk ke dalam Buku Kas Umum. 2) Buku Pembantu Bank Buku Pembantu Bank berisi transaksi uang yang keluar dan masuk dari rckcning Bendahara Pengeluaran. Rincian transaksi pada Buku Pembantu Bank harus sama dcngan Rekening Koran dari Rckcning Bendahara Pengeluaran. 3) Buku Pembantu Kas Buku Pembantu Kas bcrisi rmcian transaksi dari Kas Bank maupun Kas Tunai. 4) Buku Pembantu Kas Tunai. Buku Pcmbantu Kas Tunai bcrisi rincian transaksi tunai yang dilakukan oleh Bcndahara Pcngeluaran. 5) Buku Pembantu Uang Persediaan Buku Pcmbantu Uang Persediaan berisi rmcian uang persediaan yang akan dircvolving. 6) Buku Pembantu Pajak Buku Pcmbantu Pajak bcrisi rmcian pajak dan setor pajak dari pengeluaran/ kuitansi uang persediaan.
h.Serita Acara Setelah mencetak BKU dan Buku Pembantu, langkah sclanjutnya adalah membuat Serita Acara, dengan Jcnis Serita Acara yaitu: 1) Serita Acara Pcmeriksaan Kas Bcndahara Pengeluaran Serita acara ini untuk mcmbuat bcrita acara sewaktu-waktu jika ada pcmcriksaan dari aparat pcmcriksa, misalnya BPK. 2) Serita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bcndahara Pengeluaran Pilih jcnis bcrita acara ini jika ada pcrgantian bendahara. Dilakukan saat serah terima bcndahara lama ke bendahara baru. 3) Serita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran:
1. 1.Cetak LPJ LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) hanya bisa dicctak jika telah mebuat Serita Acara. J. Kirim ADK PJP Menu mi berfungsi untuk mengmm ADK LPJ yang akan disampaikan ke KPPN.
k.Beridahara wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban bendahara. 2) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Surat Tugas ditandatangani olch Pejabat Pimpiman Tinggi yang bersangkutan. 3) Pcrjalanan dinas yang dilakukan olch pclaksana SPD dalam lingkup unit Eselon 11/setingkat Unit Eselon II, Surat Tugas ditandatangani olch Pcjabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan. 4) Perjalanan dinas yang dilakukan olch Kepala UPT-P di daerah, Surat Tugas ditandatangani olch Kepala UPT-P yang bcrsangkutan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pclaksanaan tugas dan fungsi kctenagakerjaan yang dilaksanakan di dalam negeri dan luar ncgeri. A. Pcrjalanan Dinas Dalam Negeri
1. 1.Surat Tugas
a.Perjalanan dinas digolongkan menjadi: 1) Perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan 2) Pcrjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota. Perjalanan dinas yang melewati batas kota dan perjalanan dinas dalam kota harus diterbitkan Surat Tugas sebagaimana tcrcantum dalam contoh Format 5 yang merupakan dasar mcncrbitkan SPD sebagaimana tercantum dalam contoh Format 6. Scdangkan perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (dclapan) jam dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPD dan pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam Surat Tugas.
b.Kcwcnangan pcncrbitan Surat Tugas perjalanan dinas: 1) Pcrjalanan dinas yang dilakukan olch Mentcri/ Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pcjabat Pimpinan Tinggi Madya , Surat Tugas ditandatangani olch Sckrctaris Jenderal atas nama Mcntcri. 5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kcpala Satker, Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung Kepala Satker yang bcrsangkutan. 6) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kcrja, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Satker yang bersangkutan.
c.Pcjabat penerbit surat tugas dapat memerintahkan pihak lain diluar pcjabat ncgara/PNS/pcgawai pemcrintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk melakukan perjalanan dinas.
d.Surat Tugas mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 1) dasar pcnugasan; 2) pemberi tugas; 3) pelaksana tugas; 4) waktu pclaksanaan tugas; S) tcmpat pclaksanaan tugas; 6) pembcbanan biaya.
c.Dalam pcncrbitan SPD, PPK bcrwcnang untuk mcnctapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transpot yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dcngan mcmperhatikan kepcntingan serta tujuan pcrjalanan dinas tersebut.
1. 2.Bia ya Pcrjalanan Dinas
a.Komponen perjalanan dinas terdiri atas: 1) uang harian; 2) biaya transport; 3) biaya pcnginapan; 4) uang representasi dapat diberikan untuk Menteri dan para Pejabat Pimpinan Tinggi di Kementerian; 5) sewa kcndaraan dalam kota dapat diberikan untuk Mcnteri.
b.Pelaksana SPD yang tidak mcnggunakan biaya pengmapan diberikan biaya scbcsar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan scsuai dengan standar biaya yang diatur dalam peraturan mentcri yang mcnyelcnggarakan dilaksanakan.
e.Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/ a tau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
1. 3.Pcrtanggungjawaban Pcrjalanan Dinas
a.Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas: 1) Surat tugas yang sah dari atasan pclaksana SPD. 2) SPD yang telah ditandatangani olch PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yarig mcnjadi tcmpat tujuan pcrjalanan dinas. 3) Tikct pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pcmbayaran moda transportasi lainnya. 4) Daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam contoh Format 7. 5) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalarn kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bcrgerak di bidang jasa penyewaan kendaraan. negara tingkat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan ditcntukan oleh KPA sesuai dengan pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
d.Pcmbayaran biaya perjalanan dina s kepada pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum pcrjalanan dinas urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dibavarkan sccara lumpsum.
c.Perjalanan dinas digolongkan dalarn 3 (tiga) tingkat, yaitu: 1) Tingkat A untuk Menteri dan Pcjabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya , serta Pejabat setingkat lainnya. 2) Tingkat 8 untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat setingkat lainnya. 3) Tingkat C untuk Pcjabat Administrator/ PNS Golongan IV, Pejabat Pengmvas/PNS Golongan III dan PNS Golongan II serta PNS Golongan I. Pcnyctaraan tingkat perjalanan dinas untuk PPPK yang
1. 8.Pcrjalanan Dinas Luar Negeri
2. 1.Kewenangan pcnerbitan Surat Tugas perjalanan dinas:
a.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Mentcri dan Pejabat Tinggi Utama/ Pejabat Tinggi Madya, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Jcndcral alas narna Mentcri.
b.Pcrjalanan dinas yang dilakukan olch Pcjabat Tinggi Pratama, Surat Tugas ditandatangani olch Pejabat Tinggi Utama yang be rsangku tan.
c.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit Esclon II/ sctingkat Unit Eselon II, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama yang bcrsangkutan.
d.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala UPT-P di dacrah, Surat Tugas ditandatangani olch Kepala UPT-P yang bersangkutan.
e.Pcrjalanan dinas yang dilakukan oleh Kcpala Satkcr, Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung Kcpala Satker yang bersangku tan.
f.Pcrjalanan dinas yang dilakukan oleh pclaksana SPD pada Satker, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Satkcr yang bersangku tan. Mcntcri, PNS, dan PPPK yang ditugaskan mclaksanakan pcrjalanan dinas luar ncgcri harus memperoleh ijin dari Prcsiden atau Pejabat yang ditunjuk bcrdasarkan Surat Tugas dan Surat Ijin dan PPK mcncrbitkan SPD. 6) Bukti pembayaran hotel atau tempat pengmapan lainnya.
b.Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan pcrjalanan dinas kepada pcmberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pcrjalanan dinas dilaksanakan.
c.Biaya transport kcpulangan pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan scjcnisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti pcngeluaran transport kcpulangan.
1. 2.Pcrjalanan dinas dikclompokkan dalam 4 (cmpat) golongan terdiri atas:
a.Golongan A, untuk Mcnteri/ setara Mentcri, Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, dan Pimpinan Tinggi Madya;
b.Golongan B, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/PNS golongan IV/ c ke atas;
c.Golongan C, untuk PNS golongan III/ c sampai golongan IV I b; dan
d.Golongan D, untuk PNS yang dimaksud pada golongan B dan golongan C.
1. 3.Klasifikasi transportasi masing-rnasing golongan:
a.Moda Transportasi Udara terdiri atas: 1) Klasifikasi Business diberikan urituk Golongan A dan Golongan B; 2) Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan Golongan D dan apabila lama perjalannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak tcrmasuk transit) dapat dibcrikan Klasifikasi Business.
b.Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Bisnis untuk scmua golongan.
1. 4.Kornponen perjalanan dinas terdiri atas:
a.uang harian, yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
b.biaya transport termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka pcrjalanan dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
c.uang rcprcscntasi diberikan bagi kctua dclegasi.
1. 5.Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas:
a.surat tugas dari pejabat yang bcrwcnang;
b.surat persetujuan pcmcrintah yang diterbitkan olch presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai ijin prinsip perjalanan dinas ke luar negeri;
c.surat perintah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; C. Pcmbatalan Pclaksanaan Perjalanan Dinas Biaya pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada DIPA Satker bersangkutan. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas, meliputi:
1. 1.Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas sebagaimana tcrcantum dalam contoh Format 8A.
2. 2.Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam contoh Format 88.
3. 3.Tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/ a tau penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund. pelaksanaan pcrjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. mem pcrtanggungj a wa bkandinasperjalanan6. Pelaksana
d.Foto copy halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/ kedatangan oleh pihak yang berwenang ditempat kedudukan/bcrtolak dan tempat tujuan perjalanan dinas;
e.Bukti pcncnmaan uang harian scsuai jumlah hari yang digunakan untuk mclaksanakan perjalanan dinas;
f.Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari: 1) bukti pcmbclian tiket transpotasi dan/ a tau bukti pcm bayaran moda transportasi lainnya, dan 2) barding pass, airport tax, pcmbuatan visa, dan retribusi.
g.Daftar pcngcluaran riil, dalam ha! bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak dipcrolch;
h.Bukti pcngeluaran yang sah untuk biaya penginapan;
1. 1.Bukti pengcluaran yang sah atas penggunaan uang representasi dan/ atau dcngan pernyataan riil. A. Pcmbuatan Komitmen
2. 1.Pcmbuatan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dilakukan dalam bentuk:
a.Perjanjian/kontrak untuk pcngadaan barang/jasa; dan/atau
b.Penetapan kcputusan.
1. 2.Bcntuk perjanjian/kontrak untuk pcngadaan barang/jasa:
a.Bukti pembelian, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
b.Kwitansi, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainva sampai dengan RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c.Surat Perintah Kerja (SPK), digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya sampai dcngan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d.Surat pcrjanjian, digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dcngan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dcngan nilai diatas RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
1. 3.Pcmbuatan komitmcn melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluran negara antara lain untuk:
a.pelaksanaan belanja pegawai;
b.pclaksanaan pcrjalanan dinas yang dilaksanakan sccara swakelola;
c.pelaksanaan kcgiatan swakclola, tcrmasuk pembayaran honorarium kegiatan;
d.belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bcntuk uang kepada penerima bantuan sosial.
1. 1.Pcngajuan Tagihan
a.Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/atau pelaksanaan kcgiatan yang mcmbcbani APBN diajukan dcngan surat tagihan oleh pcncrima hak kcpada PPK bcrdasarkan bukti- bukti yang sah untuk mernperoleh pembayaran. perjanjian/kontrak antara lain nama rekanan, alarnat rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan nomor rekening penenma pcmbayaran;
1. 6.jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkan;
2. 7.ketentuan sanksi apabila dipcrsyaratkan;
3. 8.addendum perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan.
4. 9.cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran:
a.sckaligus (nilai .... rencana bulan .... ); atau
b.sccara bcrtahap (nilai .... rcncana bulan .... ). Data pcrjanjian/kontrak dan ADK disampaikan kcpada KPPN secara langsung atau melalui e-mail paling lambat 5 (lima) hari kcrja sctclah ditandatanganinya perjanjian/ kontrak. dalamtercantum
1. 8.Pencatatan Komitmen Perjanjian Zkontrak yang pcmbayarannya akan dilakukan melalui SPM- LS, PPK mencatat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani kc dalam suatu sistem yang discdiakan oleh D,JPB pada kcmenterian yang mcnyclcnggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang memuat data:
2. 1.nama dan kode Satker scrta uraian fungsi/ subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang digunakan;
3. 2.nomor surat pengesahan dan tanggal DIPA;
4. 3.nomor, tanggal, dan nilai pcrjanjian/kontrak yang dibuat oleh Satkcr;
5. 4.uraian pekerjaan yang dipcrjanjikan;
6. 5.data penycdia barang/ jasa yang perundang-undangan; 10) dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya bcrsumbcr dari pinjaman atau Hibah dalam/luar negeri. peraturanketentuansesuailainnyakeuangan dilaksanakan berdasarkan: 1) perjanjian/kontrak; 2) rerferensi bank yang menunjukan nama dan nomor rekening penyedia barang/ jasa; 3) berita acara penyelesaian pekerjaan; 4) berita acara serah terima pekerjaan/barang; 5) bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; 6) berita acara pembayaran; 7) kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK sebagaimana tercantum dalam contoh Format 9; 8) faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/Bendahara Pengeluaran; 9) jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga barang/ jasapenyediakepadatagihanPembayarane. Bendahara Pengeluaran/ pihak lainnya.
c.Dalam hal pembayaran LS tidak dapat dilakukan maka pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP.
d.Pembayaran LS ditujukan kepada: 1) Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak; 2) Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan. tagihan dilakukan dengan penyedia barang/jasa atau Pelaksanaan pembayaran pembayaran LS kepada b. ketentuan: 1) tidak boleh dilakukan sebelum barang/ jasa ditcrima; 2) pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran dapat dilakukan setelah penyedia menyampaikan jaminan atas uang pcmbayaran yang akan dilakukan dan dilengkapi dengan Surat Kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kcpala KPPN un tuk mencairkan Jam man.
h.Penga j uan tagihan a tas pcngadaan barang/ j asa dan / a tau pclaksanaan kegiatan diajukan oleh penerima hak dengan surat tagihan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kcrja sctclah timbulnya hak tagih kepada negara.
1. 1.PPK harus segera mcmbcritahukan secara tertulis kepada penerima hak tagih untuk mengajukan tagihan apabila 5 (lima) hari kerja sctclah timbulnya hak tagih belum mengajukan surat tagihan. J. Penerima hak tagih harus memberikan penjelasan sccara tertulis kepada PPK a tas keterlambatan pcngajuan tagihan terse but.
k.Timbulnya hak tagih kepada ncgara didasarkan atas: 1) bcrita acara kcmajuan pekerjaan. 2) berita acara pcnyelcsaian pckcrjaan. 3) bcrita acara scrah tcrima pckcrjaan/barang. 4) bukti penyclesaian pckcrjaan lainnya scsuai ketentuan.
g.berlaku peraturan pcrundang-undangan. Pembayaran untuk pengadaan barang/ jasa kctentuan
f.Pcmbayaran tagihan kepada Bcndahara Pengcluaran/ pihak lain, meliputi: 1) surat keputusan; 2) surat tugas/ surat perjalanan dinas; 3) daftar penerimaan pembayaran; 4) dokumcn pcndukung lainnya sesuai pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai; 6) Joto copy dokumcn pcndukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kcpala Satkcr / pejabat yang berwenang.; 7) ADK terkait dengan pcrubahan data pcgawai; 8) ADK perhitungan pcmbayaran Belanja Pegawai se suai perubahan data pegawai; 9) Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
b.Pembayaran Gaji Susulan 1) Gaji susulan yang dibayarkan scbclum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi dcngan: a) daftar gaji susulan, rckapitulasi daftar gaji susulan, dan halarnan luar daftar gaj: susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bcndahara Pengeluaran dan KPA/PPK; b) Daftar perubahan data pcgawai yang ditandatangani olch PPABP; untukpcgawai I. PPK menolak/ mcngcmbalikan tagihan secara tertulis paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditcrima surat tagihan, apabila dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan bcnar.
1. 2.Mekanisme Penerbitan SPP-LS Kelengkapan pcncrbitan SPP-LS, antara lain:
a.Pembayaran Gaji Induk 1) daftar gaji, rekapitulasi daftar gaji dan halaman luar daftar; 2) gaji yang ditandatangani olch PPABP, bcndahara pengeluaran, dan KPA/ PPK; 3) daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP; 4) daftar perubahan potongan; 5) daftar penenmaan gaji bersih c) Fata copy dokumcn pcndukung pcrubahan data pcgawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang bcrwcnang. d) ADK tcrkait dcngan perubahan data pcgawai; c) ADK pcrhitungan pcmbayaran Belanja Pcgawai sesuai perubahan data pegawai; f) SSP PPh Pasal 21. 2) Gaji Susulan yang dibayarkan setclah gaji pegawai yang bcrsangkutan masuk dalam Gaji induk, dilcngkapi dcngan: a) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/ PPK; b) daftar pcrubahan data pcgawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) ADK terkait dengan perubahan data pcgawai; d) ADK perhitungan pernbayaran Bclanja Pcgawai sesuai perubahan data pegawai; c) SSP PPh Pasal 21.
c.SPP-LS untuk pcrnbayaran Kckurangan Gaji 1) daftar kckurangan gaji, rckapitulasi daftar kekurangan gaji, dan halaman luar daftar kekurangan gaji yang ditandatangani PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK; 2) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3) Fata copy dokumen pcndukung perubahan data pegawai yang tclah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang bcrwcnang. 4) ADK terkait dcngan perubahan data pegawai; 5) ADK pcrhitungan pcmbayaran Bclanja Pegawai scsu.u pcrubahan data pegawai; 6) SSP PPh Pasal 21. 5) Surat kctcrangan kematian /visum dari camat atau rumah sakit; 6) ADK tcrkait dengan perubahan data pegawai, 7) ADK pcrhitungan pembayaran belanja Pegawai sesuai perubahan data pcgawai.
e.Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji 1) Daftar perhitungan tcrusan penghasilan gaji, rekapitulasi daftar terusan penghasilan gaji, dan halarnan luar daftar tcrusan penghasilan gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pcngcluaran, dan KPA/PPK. 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP. 3) Foto copy dokumcn pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berweriang bcrupa surat kctcrangan kematian dari camat atau visum rumah sakit untuk pembayaran pertama kali. 4) ADK tcrkait dcngan perubahan data pegawai. 5) ADK perhitungan pcmbayaran belanja Pegawai sesuai pcrubahan data pegawai. 6) SSP PPh Pasal 21. tunjangan
d.Pembayaran Uang Duka Wafai /Tewas 1) Daftar perhitungan uang duka wafat/ tewas, rekapitulasi daftar uang duka wafat/tcwas dan halaman luar daftar uang duka wafat/tev ..·as yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/ PPK. 2) Daftar pcrubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP. 3) SK Pcmberian uang duka wafat/tewas dari pcjabat yang bcrwcnang. 4) Surat kctcrangan dan pcrmintaan kematian/uang duka wafat/tcwas.
f.Pcmbayaran Uang Muka Gaji 1) Daftar perhitungan uang muka gaji, rekapitulasi daftar uang muka gaji, dan halaman luar daftar uang muka gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengcluaran, dan KPA/ PPK. 2) Foto copy dokumen pendukung yang tclah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang. 3) ADK terkait dengan pcrubahan data pegawai, 4) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pcgawai.
g.Pembayaran Uang Lernbur I) Daftar Pcmbayaran Pcrhitungan Lem bur dan Rekapitulasi Daftar Pcrhitungan Lem bur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pcngeluaran, dan KPA/PPK. 2) Surat perintah kerja lembur. 3) Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan. 4) Daftar hadir lcmbur. 5) SSP PPh Pasal 21.
h.Pcmbayaran Uang Makan 1) Daftar Pcrhitungan Uang Makan yang ditandatangani olch PPABP, Bcndahara Pengcluaran, dan KPA/PPK; 2) SSP PPh Pasal 21.
1. 1.Pcmbayaran Honorarium Tctap/Vakasi dilengkapi dengan: 1) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani KPA. 2) SPP dan ADK SPP. 3) Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. 4) SK dari Pejabat yang berwcnang. 5) SSP PPh Pasal 21. 6) SPTcJM. J. Pembayaran Honorarium 1) Surat kcputusan yang terdapat pernyataan bahwa biava yang timbul a kibat pcncrbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA. 2) Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/ PPK dan Bendahara Pengeluaran. 3) SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran. 4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan surat kcputusan.
k.Pembayaran Langganan Daya dan Jasa Dilengkapi Dengan Dokumen Pendukung Berupa Surat Tagihan Penggunaan Daya dan Jasa Yang Sah. I. Pcmbayaran Perjalanan Dinas 1) Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan: a) Surat tugas yang ditandatangani KPA. b) Daftar nominatif pcrjalanan dinas ditandatangani olch PPK yang memuat paling kurang informasi mcngcnai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas, mcliputi:

(1)nama;
(2)pangkat/ golongan;
(3)tujuan;
(4)tanggal keberangkatan;
(5)lama pcrjalanan dinas; dan
(6)biaya yang diperlukan. 2) Pcrjalanan Dinas yang sudah dilaksanakan: a) Surat tugas yang ditandatangani KPA. b) Daftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani olch PPK yang mcmuat paling kurang informasi 9) SSP PPh Pasal 21 final atas pelepasan hak. . . . masrng-rnasmg penenma. 2) Foto copy bukti kepcmilikan tanah. 3) Bukti pembayaran/ kuitansi. 4) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBS) tahun transaksi. 5) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan. 6) Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Ncgcri tcrsebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam ha! tanah sengkcta. 7) Surat Direktur Jcnderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rckening Pengadilan Negcri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekcning Pcmerintah Lainnya, dalam ha! tanah sengketa. 8) Serita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah. mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan , meliputi:
(1)nama;
(2)pangkat/ golongan;
(3)tujuan;
(4)tanggal keberangkatan;
(5)lama pcrjalanan dinas; dan
(6)biaya yang diperlukan. c) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan mcngcnai pcrjalanan dinas.
1. m.Pembayaran Pcngadaan Tanah 1) Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang mcmuat paling scdikit nama masmg- masing penerirna, bcsaran uang dan nomor rekening 10) Surat pelepasan hak adat (bila dipcrlukan). 11) Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan pcrundang-undangan rnengenai pengadaan tanah.
2. n.Pembayaran Pengadaan Sarang/ .Jasa atas Beban Bclanja Sarang dan Bclanja Modal 1) Sukti pcrjanjian/kontrak. 2) Rcfcrensi bank yang mcnunjukkan nama dan nomor rckcning penyedia barang/ jasa. 3) Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan. 4) Serita Acara Scrah Tcrima Pekerjaan/Sarang. 5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai kctcntuan. 6) Serita Acara Pembayaran. 7) Kuitansi yang telah ditandatangani olch pcnycdia barang/ jasa dan PPK. 8) Fakt.ur Pajak bescrta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani olch wajib pajak/ Sendahara Pengeluaran. 9) Jaminan yang dikcluarkan oleh bank atau lembaga kcuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pcraturan perundang-undangan mcngenai pengadaan barang/ jasa pemerintah. 10) Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk pcrjanjian/ kontrak yang dananya sebagian a tau seluruhnya bersumber dari pinjarnan atau Hibah dalam/luar negen sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah pcrjanjian pmjarnan atau Hibah dalam/luar anegeri bersangkutan.
  1. 3.Mekanismc Penerbitan SPP-UP/GUP/GUP Nihil
3. a.Berdasarkan rcncana kegiatan yang tclah disusun, Bendahara Pengeluaran mcnyampaikan kebutuhan UP kcpada PPK yang dilcngkapi dengan perhitungan bcsaran UP.
4. b.SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kcpada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja sctclah diterimanya permintaan UP dari Bcndahara Pengeluaran.
5. c.Bcndahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mclakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA scbagaimana tcrcantum dalam contoh Format 10, dengan dilampiri dengan bukti pengeluaran: 1) kuitansi/bukti pcmbclian yang tclah disahkan PPK bescrta faktur pajak dan SSP; scrta 2) nota/bukti pcnenmaan barang/jasa atau dokumcn pcndukung lainnya yang diperlukan yang tclah disahkan PPK. Dalam ha! pcnyedia barang/jasa tidak mernpunyai kuitansi/ bukti pembelian, Bendahara Pengeluaran atau BPP mcmbuat kuitansi sebagaimana tercantum dalam contoh Format 11.
6. d.Bcrdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy), Bcndahara Pengeluaran atau BPP mclakukan: 1) Pengujian atas SPBy, meliputi: a) meneliti kclengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b) pemeriksaan kebcnaran atas hak tagih, meliputi: 1) pihak yang ditunjuk untuk menenma pembayaran; 2) nilai tagihan yang harus dibayar; 3) jadwal waktu pembayaran; dan 4) mcnguji ketersediaan dana yang bcrsangkutan; c) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spcsifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan d) pemcriksaan dan pengujian kctepatan pcnggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). 2) Pcmungutan/ pemotongan pajak/ bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyctorkan ke kas negara.
7. e.Pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran atas uang muka kerja harus dilampiri: 1) rcncana pclaksanaan kegiatan/ pembayaran; 2) rincian kcbutuhan dana; dan 3) batas waktu pertanggungjawaban pcnggunaan uang muka kcrja, dari penerima uang muka kerja.
8. f.BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengcluaran kepada Bcndahara Pengeluaran.
9. g.Bcndahara Pengeluaran menyampaikan bukti pcngcluaran kcpada PPK untuk pembuatan dan penerbitan SPP-GU /GUP Nihil.
10. h.Pencrbitan SPP-GUP /GUP Nihil dilcngkapi dengan dokumen pcndukung sebagai berikut: 1) Daftar Rincian Pcrmintaan Pembayaran (DRPP) sebagaimana tercantum dalam Format 12; 2) bukti pengeluaran scbagai berikut: a) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK bcscrta faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP); serta b) nota/bukti pcnenmaan barang/jasa atau dokumen pcndukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. 3) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN; dan 4) perjanjian/ kontrak beserta faktur pajak untuk nilai transaksi yang harus mcnggunakan pcrjanjian/kontrak.
  1. 1.SPP-GUP/GUP Nihil disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kcrja setelah bukti-bukti pendukung diterima sccara lcngkap dan benar.
  2. 4.Mekanisme Pcncrbitan SPP-TUP/fYI'UP
11. a.PPK menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dengan dokumen meliputi: 1) rincian penggunaan dana yang ditandatangani olch KPA/ PPK dan Bendahara Pcngeluaran; 2) surat pernyataan dari KPA/PPK yang mcnjclaskan hal- hal sebagai berikut: a) digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan b) tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksariakan dengan pembayaran LS. 3) Surat pcrmohonan TUP yang telah mcmperoleh persetujuan TUP dari Kepala KPPN.
12. b.Pertanggungjawaban atas TUP, PPK menerbitkan SPP-fYI'UP dilengkapi dokumcn pendukung, sebagai berikut: 1) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP). 2) Bukti pcngcluaran scbagai bcrikut: a) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; b) nota/ bukti penerimaan barang/ jasa a tau dokumen pcndukung lainnya yang dipcrlukan yang tclah disahkan PPK; scrta c) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.
13. c.SPP-TUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kcrja sctclah diterima pcrsctujuan TUP dari Kcpala KPPN.
14. d.SPP-fYI'UP disampaikan kcpada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebclum batas akhir pertanggungjawaban TUP. A. Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
  1. 1.Pelaksana Penguji SPP dan Pencrbit SPM melaksanakan Pengujian terhadap SPP yang diajukan oleh KPA/PPK beserta keabsahan dokumen pendukung, mcliputi:
15. a.kelengkapan dokumcn pendukung SPP.
16. b.kcsesuaian tanda tangan SPP dengan spcsimcn tanda tangan KPA/PPK.
17. c.kcbcnaran pengisian format SPP.
18. d.kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/rencana kerja anggaran Satkcr.
19. e.pcngujian kode BAS tcrmasuk menguji kesesuaian antara pcmbcbanan kode akun (6 digit) dengan uraiannya;
20. f.ketersediaan pagu sesuai BAS (Bagan Akun Standar) pada SPP dengan DIPA/ POK/ Rencana Kcrja Anggaran Satker.
21. g.kebenaran formal dokumcn/ surat keputusan yang menjadi pcrsyaratan/kelcngkapan pembayaran belanja pegawai.
22. h.kebenaran formal dokumcn/ surat bukti yang mcnjadi pcrsyaratan/ kelcngkapan sehubungan dengan pengadaan barang/ jasa.
  1. 1.kcbcnaran pihak yang bcrhak menenma pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat kcputusan. J. kebenaran perhitungan tagihan serta kcwajiban perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih.
23. k.kcpastian telah terpcnuhinya kewajiban pernbayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kcpada ncgara. I. kcscsuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pcmbayaran dalam perjanjian/kontrak.
  1. 2.PPSPM melakukan pemcriksaan dan perigujian SPP yang telah diuji olch Pelaksana Pcnguji.
  2. 3..Jangka waktu pengujian SPP sampai dcngan penerbitan SPM- UP /TUP /GUP /PTUP / LS oleh PPSPM sebagai berikut:
24. a.untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja;
25. b.untuk SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja;
26. c.untuk SPP-PTUP disclesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
27. d.untuk SPP-LS disclesaikan paling lambat 5 (lima) hari kcrja.
  1. 4.Dalam ha! PPSPM menolak/mengembalikan SPP karcna dokumen pendukung tagihan tidak lcngkap dan tidak benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pcngembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP.
  2. 5.Seluruh bukti pengeluaran scbagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM.
  3. 6.Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 mcnjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemcriksa internal dan ckstcrnal.
  4. 7.Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan mclalui sistern aplikasi yang disediakan oleh DJPB.
  5. 8.SPM yang ditcrbitkan mclalui sistcm aplikasi memuat Personil Identification Number (PIN) PPSPM scbagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah.
  6. 9.Dalam penerbitan SPM melalui sistern aplikasi, PPSPM bcrtanggungjawab atas:
28. a.keamanan data pada aplikasi SPM;
29. b.kebenaran SPM dan kcscsuaian antara data pada SPM dengan data pada ADK SPM; dan
30. c.penggunaan PIN pada ADK SPM.
  1. 10.PPSPM mcnyampaikan SPM-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP/LS dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN.
  2. 11.Penyampaian SPM-UP/TUP/LS/GUP diatur sebagai berikut:
31. a.Penyarnpaian SPM-UP dilampiri dcngan surat pernyataan dari KPA yang menyatakan bahwa UP tidak digunakan untuk membiayai pcngcluaran yang seharusnya dengan pembayaran langsung (LS) sebagaimana tercantum dalam contoh Format 13.
32. b.Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan Surat Pcrsctujuan Pembcrian TUP dari Kepala KPPN.
33. c.Pcnyampaian SPM-LS dilampiri SSP dan/atau bukti setor lainnyadan/atau daftar nominatif untuk lebih dari 1 (satu) penenma.
34. d.Penyampaian SPM-GUP dilampiri SSP.
  1. 12.Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri:
35. a.asli surat jaminan uang muka;
36. b.asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka;
37. c.asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai dengan ketcntuan menge nar pcngadaan barang/jasa pemerintah.
  1. 13.Khusus untuk penyarnpaian SPM atas beban pinjaman/ Hibah luar ncgeri, juga dilampiri dengan faktur pajak.
  2. 14.PPSPM menyampaikan SPM kcpada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
  3. 15.SPM-LS untuk pcmbayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur / dinyatakan libur pcnyampaian SPM dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15.
  4. 16.Penyampaian SPM kcpada KPPN dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah dan ditctapkan oleh KPA dengan menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS).
  5. 8.Mckanisme Pcmbayaran Dengan UP dan TUP
  6. 1.Mekanisrnc Pcmbayaran dcngan UP
38. a.UP digunakan untuk keperluan mcmbiayai kegiatan operasional schari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mcknisme pembayaran LS.
39. b.UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bcndahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggan tiannya (revolving).
40. c.Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kcpada 1 (satu) pencrima/pcnyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dilampiri persyaratan sebagai bcrikut: 1) kwitansi; 2) faktur barang; 3) faktur standar pajak dan SSP bila kena pajak; 4) tanda terima barang dari salah satu panitia pencnma hasil pekerjaan/barang. Pengecualian melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1) sarnpa: dengan angka 4) untuk pembayaran honorarium dan pcrjalanan dinas.
41. d.Pembayaran dengan UP olch Bendahara Pengeluaran/BPP kcpada 1 (satu) penerima/pcnycdia barang/jasadapat melcbihi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Mcntcri Kcuangancq. Direktur Jcnderal Perbendaharaan.
42. e.Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang bcrasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak scbcsar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
43. f.UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: 1) belanja barang; 2) belanja modal; 3) belanja lain-lain.
44. g.Bcndahara Pengeluaran dapat mclakukan penggantian (revolving) UP yang tclah dipergunakan paling scdikit 50 % (lima puluh persen) sepanjang dana yang dapat dibayarkan dcngan UP masih tersedia dalam DIPA.
45. h.Untuk Bcndahara Pengeluaran yang dibantu oleh bcberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus mclampirkan daftar rincian yang mcnyatakan jumlah uang yang dikelola olch masing-masing BPP.
  1. 1.Sctiap BPP dapat mcngajukan pcnggantian UP melalui Bendahara Pcngeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 °/c, (Iima puluh persen). J. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan bclum dilakukan pengajuan pcnggantian UP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA.
46. k.Dalam ha! setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf j belum dilakukan pcngajuan penggantian UP, Kepala KPPN maka memotong UP sebesar 25 % (dua puluh lima persen). I. Pemotongan dana UP scbagaimana dimaksud dalam huruf k dilakukan dengan cara Kcpala KPPN mcnyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk mcmpcrhitungkan potongan UP dalam SPM dan/ a tau menyetorkan ke kas negara.
47. m.Apabila dalam 1 (satu) bulan setclah surat pcmbcritahuan scbagaimana dimaksud dalam huruf KPA tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/ a tau menyetorkan kc kas Negara maka Kepala KPPN memotong UP scbesar 50 % (lima puluh persen) dengan cara mcnyampaikan surat pemberitahuan kcpada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/ a tau menvetorkan ke kas negara.
48. n.Apabila setelah surat pemberitahuan scbagaimana dimaksud dalam huruf m KPA melakukan pcnyctoran UP dan/ a tau mempcrhitungkan potongan UP dalam pengajuan SPM-GUP, Kepala KPPN melakukan pengawasan UP.
49. o.KPA mengajukan UP kcpada KPPN sebesar kebutuhan opcrasional satker dalam 1 (satu) bulan yang dircncanakan dibayarkan mclalui UP.
50. p.UP diberikan paling banyak: 1) Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dcngan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah); 2) Rpl00.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000,- (scmbilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000,- (dua milyar cmpat ratus juta rupiah); 3) Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah); 4) Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jcnis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
51. q.Kcpala Kanwil D,JPB atas permintaan KPA, dapat mcmberikan persctujuan UP melalui besaran sebagaimana dimaksud dalam huruf p dengan mempcrtimbangkan: 1) frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lcbih dari rata-rata I (satu) kali dalam I (satu) bulan selama I (satu) tahun; 2) pcrhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.
  1. 2.Mckanismc Pembayaran dengan TUP
52. a.KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam ha! sisa UP pada Bendahara Pengcluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.
53. b.Syarat penggunaan TUP: I) Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan scjak tanggal SP2D diterbitkan; 2) Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dcngan pcmbayaran LS.
54. c.KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai: 1) Rincian rencana penggunaan TUP; 2) Surat pengajuan permintaan TUP sebagaimana tercantum dalam contoh Format 14.
55. d.Atas dasar pcrmintaan TUP oleh KPA, Kepala KPPN melakukan penilaian terhadap: 1) pengcluaran pada rmcian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dcngan pembayaran LS; 2) pengeluaran pada rincian rencana pcnggunaan TUP masih/ cukup tersedia dananya dalam DIPA; 3) TUP scbclumnya sudah dipertanggungjawabkan scluruhnya; 4) TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke kas negara.
56. e.Untuk pengajuan permintaan TUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan TUP melalui surat pcrsctujuan pemberian TUP.
57. f.Kepala KPPN menolak permintaan TUP dalam hal perigajuan permintaan TUP tidak memenuhi ketcntuan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
58. g.Pcrsetujuan atau pcnolakan disampaikan KPPN paling lambat 1 (satu) hari kerja sctclah surat pengajuan permintaan TUP diterima KPPN.
59. h.Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/ a tau belum disetor, KPPN dapat menyctujui pcrmintaan TUP berikutnya setelah mendapat pcrsetujuan Kcpala Kanwil DJPB. C. Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Pcnggunaan PNBP
  1. 1.Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP, dilakukan scbagai berikut:
60. a.Satker dapat mcnggunakan PNBP sesuai dengan jcrus dan batas tcrtinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yang ditctapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pcrncrintahan di bidang kcuangan.
  1. 1.Dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP untuk kcbutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dcngan pcrtimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu mclebihi 1 (satu) bulan). J. TUP harus dipcrtanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan sccara bertahap.
61. k.Dalam ha! selama 1 (satu) bulan sejak SP2D-TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA. I. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke kas negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu scbagaimana dimaksud dalam huruf j.
62. m.Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulari, KPA mengajukan pcrmohonan pcrsctujuan kepada Kepala KPPN.
63. n.Kcpala KPPN memberikan persetujuan pcrpanjangan pcrtanggungjawaban TUP sebagaimana dimaksud dalam huruf m dcngan pertimbangan: 1) KPA harus mernpertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; 2) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan KPA melalui surat pernyataan kesanggupan untuk mcmpertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana tcrcantum dalarn contoh Format 15.
64. b.Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a mcrupakan maksimum pcncairan dana yang dapat dilakukan oleh Satker berkenaan.
65. c.Satkcr dapat menggunakan PNBP sebagaimana dimaksud dalarn huruf a sctclah PNBP disetor kc kas negara bcrdasarkan konfirmasi dari KPPN.
66. d.Dalam ha! PNBP yang ditetapkan pcnggunaannya secara tcrpusat, pembayaran dilakukan bcrdasarkan pagu pencairan scsuai Surat Edaran/ Peraturan Direktur Jenderal Perbcndaharaan.
67. e.Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA.
68. f.Dalam hal realisasi PNBP mclampaui target dalam DIPA, pcnambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Kcuangan c.q Direktur .Ierideral Anggaran.
  1. 2.Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 2oc10 (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan scsuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  2. 3.Rcalisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 2, termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya.
  3. 4.Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).
  4. 5.Pembayaran UP/TUP untuk Satkcr Pcngguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.
  5. 6.Satker pengguna PNBP yang bclum mcmpcrolch MP dana PNBP dapat diberikan UP scbcsar maksimal 1 / 12 (satu per duabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). MP Maksimum Pencairan. PPP Propor si Pagu Pengeluaran tcrhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. JS Jumlah Setoran. JPS Jumlah Pencairan dana scbclumnya sampai dengan SPM terakhir yang ditcrbitkan.
  6. 11.Sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna PNBP dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan- kcgiatan tahun anggaran berjalan sctclah DIPA disahkan dan bcrlaku cfcktif.
  7. 12.PPSPM mcnyampaikan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS bcscrta ADK SPM kepada KPPN dengan mclampirkan:
69. a.dokumen pendukung SPM;
70. b.bukti sctor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan
71. c.daftar perhitungan jumlah MP sebagaimana tercantum dalam Format 16. I MP = (PPP x JS) I
  1. 7.Ketcntuan scbagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan untuk Satker pengguna PNBP:
72. a.yang tclah mcmperoleh MP dana PNBP namun bclum mencapai 1 / 12 (satu per duabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA; atau
73. b.yang bclum memperoleh pagu pcncairan sebagiamana dimaksud angka 1 huruf d.
  1. 8.Penggantian UP atas pemberian UP scbagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dilakukan setelah Satkcr pengguna PNBP mcmperoleh MP dana PNBP paling sedikit scbcsar UP yang diberikan.
  2. 9.Pcnycsuaian besaran UP dapat dilakukan tcrhadap Satker pengguna PNBP yang telah mempcrolch MP dana PNBP melebihi UP yang telah diberikan scbagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7.
  3. 10.Dana yang bcrasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut: D. Pembayaran Tagihan Untuk Kcgiatan Yang Bersumbcr Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Ncgcri
  4. 1.Pencrbitan SPP, SPM dan SP2D untuk kcgiatan yang scbagiany seluruhnya bcrsumbcr dari pmjarnan dan/atau Hibah luar ncgcri mcngikuti ketentuan mengcnai kategori, porsi pembiayaan , closing date dan pcrsctujuan pcmbayaran dari pernbcri pinjaman dan/atau Hibah luar negeri sesuai dcngan petunjuk pclaksanaan pcncairan dana pinjaman dan/ a tau Hibah luar negeri bcrkcnaan.
  5. 2.Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS atas tagihan berdasarkan pcrjanjian/kontrak dalam valuta asing (valas) dan/atau pernbayaran kc luar negcri mcngikuti kctcntuan sebagai bcrikut:
74. a.perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonvcrsi kc dalam rupiah; dan
75. b.pcngajuan SPM disampaikan kcpada KPPN Khusus .Jakarta VI.
  1. 3.Pcnerbitan SPP-UP/TUP. SPM-UP/TUP, dan SP2D-UP/TUP menjadi bcban dana Rupiah Murni.
  2. 4.Pertanggungjawaban dan pcnggantian dana Rupiah Murni atas SP2D-UP/TUP sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan dcngan pcnerbitan SPP-GUP/GUP Nihil/PTUP, SPM-GUP/GUP Nihil/PTUP, dan SP2D-GUP/GUP Nihil/PTUP yang menjadi beban Pinjaman dan/atau Hibah luar ncgeri berkcnaan .
76. o.Dalam ha! tcrjadi pcnguatan nilai tukar (kurs) rupiah tcrhadap valas yang menye babkan alokasi dana rupiah pada DIPA mclampaui sisa pinjaman dan/atau Hibah luar negeri sebclurn dilakukan pcncrbitan SPP, satkcr harus melakukan pcrhitungan dan/ a tau korifirrnasi kepada Executing Agency agar tidak tcrjadi pcmbayaran yang mclampaui sisa pinjaman dan/ a tau Hibah luar ncgeri berkenaan.
  1. 13.KPPN melakukan pcnclitian terhadap kebenaran pcrhitungan dalam daftar perhitungan jumlah MP scbagaimana dirnaksud pada angka 12 huruf c. Pangkat,SuratKenaikanSKPNS,PNS,SKCa Ion . . masmg pegawai;
77. f.copy dokumcn pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi olch Kcpala Satkcr / pejabat yang berwenang meliputi Surat Kcputusan(SK) tcrkait dcngan pcngangkatan Pcngeluaran, dan KPA/ PPK;
78. c.daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP;
79. d.daftar pcrubahan potongan;
80. e.daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan sccara langsung pada rekening masing- Benda haraPPABP,olehditandatanganiyanggaji E. Dokumen Pendukung Pcncrbitan SPM
  1. 1.Pembayaran Gaji Induk dilengkapi:
81. a.SPP dan ADK SPP;
82. b.daftar Gaji, rckapitulasi daftar gaji, dan halaman luar daftar kementerian negara/lembaga dengan tcmbusan kcpada Direktur Jendcral Anggaran.
  1. 8.Penggantian atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada angka 6menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bcrsangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran bcrikutnya.
  2. 9.Ketentuan lebih lanjut mcngcnai pctunjuk pelaksanaan pencairan dana pinjaman dan/ a tau Hi bah luar ncgeri diatur olch Direktur Jcndcral Perbendaharaan. pimpinankepadapemberitahuansuratmenyampaikan
  3. 6.Pengcluaran atas SP2D dengan sumber dana dari pmjarnan dan/ a tau Hi bah luar ncgcri yang tidak scsuai dcngan ketcntuan sebagaimana diatur dalarn dokumen perjanjian pmJaman dan/ a tau Hi bah luar negeri a tau pengeluaran setelah pmJaman dan/ a tau Hi bah luar negeri dinyatakan closing date dikategorikan scbagai pengeluaran ineligible.
  4. 7.Atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada angka 6, Direktur Jenderal Perbendaharaan Pemberilahuan Kcnaikan Gaji Berkala,SK Mutasi PNS,SK Menduduki Jabatan,Surat Pernyataan Melaksakan Tugas,Akta terkait dengan anggota kcluarga yang mendapat tunjangan,Surat Kctcrangan Penghentian Pembayaran (SKPP),dan surat kcputusan yang mengakibatkan penurunan gaji,serta SK Pcmberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya;
83. g.ADK terkait dcngan perubahan data PNS;
84. h.ADK pcrhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pcgawai;
  1. 1.SSP PPh Pasal 21; J. SPTJM sebagaimana lercantum dalam contoh Format 17.
  2. 2.Pembayaran Gaji Susulan:
85. a.Gaji susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi: 1) SPP dan ADK SPP; 2) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/ PPK; 3) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 4) copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang tclah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang mcliputi SK tcrkait dengan pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS, SK Mutasi PNS, SK tcrkait Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait dcngan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, dan SKPP sesuai pcruntukannya; 5) ADK tcrkait dcngan perubahan data pegawai; 6) ADK perhitungan pembayaran bclanja pcgawai sesuai perubahan data pegawai; 7) SSP PPh Pasal 2 1; 8) SPTJM.
86. b.Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi: 1) SPP dan ADK SPP; 2) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 3) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 4) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 5) ADK perhitungan pcmbayaran bclanja pcgawai scsuai perubahan data pegawai; 6) SSP PPh Pasal 21; 7) SPTJM.
  1. 3.Pembayaran Kekurangan Gaji, dilengkapi:
87. a.SPP dan ADK SPP;
88. b.daftar kekurangan gaJ1, rekapitulasi daftar kekurangan gaji,dan halaman luar daftar kekurangan gaji yang ditandatangani PPABP,Bendahara Pcngcluaran,KPA/ PPK;
89. c.daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
90. d.copy dokumen pendukung pcrubahan data pegawai yang tclah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pcngangkatan scbagai Calon PNS/PNS, SK Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan/ Pernbcritahuan Kcnaikan Gaji Berkala, SK Mutasi PNS,SK terkait dengan jabatan,Surat Pernyataan Melaksanakan tugas;
91. c.ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
92. f.ADK pcrhitungan pcmbayaran belanja pegawai scsuai perubahan data pcgawai;
93. g.SSP PPh Pasal 21;
94. h.SPT,JM.
  1. 4.Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas, dilcngkapi:
95. a.SPP dan ADK SPP;
96. b.daftar perhitungan uang duka wafat/ tewas,rekapitulasi daftar uang duka wafat z tewas dan halaman luar daftar uang duka wafat/ tewas yang ditandatangani oleh PPABP, Bcndahara Pengeluaran, KPA/ PPK;
97. c.daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP;
98. d.SK Pemberian uang duka wafat/tcwas dari pejabat yang berwenang;
99. e.surat keterangan dan permintaan tunjangan kcmatian/uang duka wafat z tewas:
100. f.surat keterangan kematian /visum dari camat atau rumah sakit;
101. g.ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan
102. h.ADK pcrhitungan pembayaran belanja pegawai se suai perubahan data pegawai;
  1. 1.SPTJM.
  2. 0.Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji, dilengkapi:
103. a.SPP dan ADK SPP;
104. b.daftar perhitungan terusan penghasilan gaji, rekapitulasi daftar tcrusan penghasilan gaji, dan halaman luar daftar terusan penghasilan gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bcndahara Pengeluaran, dan KPA/ PPK;
105. c.daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani olch PPABP;
106. d.copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kcpala Satker / pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kcmatian dari Camat atau Visum Rumah Sakit untuk pcrnbayaran pcrtama kali;
107. e.ADK terkait dcngan pcrubahan data pcgawai;
108. f.ADK pcrhitungan pcmbayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
109. g.SSP PPh Pasal 21;
110. h.SPTJM.
  1. 6.Pembayaran Uang Muka Gaji, dilcngkapi:
111. a.SPP dan ADK SPP;
112. b.daftar perhitungan uang muka gaji, rekapitulasi daftar uang muka gaji, dan halaman luar daftar uang muka gaji yang ditandatangani olch PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
113. c.copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berweriang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;
114. d.ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan
115. e.ADK pcrhitungan pembayaran belanja pegawai scsuar perubahan data pegawai;
116. f.SPTJM.
  1. 7.Pcrnbayaran Uang Lcmbur, dilengkapi:
117. a.SPP dan ADK SPP;
118. b.daftar pembayaran perhitungan lembur dan rckapitulasi daftar perhitungan lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Benda hara Pengeluaran, dan KPA/ PPK;
119. c.Surat perintah kerja lembur;
120. d.daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan;
121. e.daftar hadir !em bur;
122. f.SSP PPh Pasal 21;
123. g.SPTJM.
  1. 8.Pembayaran Uang Makan, dilengkapi:
124. a.SPP dan ADK SPP;
125. b.daftar perhitungan uang makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bcndahara Pengeluaran, dan KPA/ PPK;
126. c.SSP PPh Pasal 21;
127. d.SPTJM.
  1. 9.Pembayaran Honorarium Tetap/Vakasi, dilengkapi:
128. a.SPP dan ADK SPP;
129. b.daftar pcrhitungan honorarium/vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengcluaran, dan KPA/PPK;
130. c.SK dari Pejabat yang berwenang;
131. d.SSP PPh Pasal 21;
132. e.SPTJM.
  1. 10.Pcmbayaran honorarium, dilengkapi:
133. a.SPP dan ADK SPP;
134. b.surat keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA;
135. c.daftar nominatif pencrima honorarium yang memuat paling scdikit nama orang, besaran honorarium dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bcndahara Pengeluaran;
136. d.SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;
137. e.Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampirkan pada awal pcmbayaran dan pada saat terjadi perubahan surat keputusan;
138. f.SPTJM.
  1. 11.Pembayaran Langganan Daya dan Jasa, dilengkapi:
139. a.SPP dan ADK SPP;
140. b.surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah.
  1. 12.Pembayaran Perjalanan Dinas, scbagai berikut:
141. a.Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan: 1) Surat Pcrmintaan Pembayaran (SPP) dan ADK SPP; 2) Surat Tugas yang ditandatangani KPA; 3) daftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani olch PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas, meliputi: a) nama; b) pangkat/ golongan; c) tujuan; d) tanggal keberangkatan; e) lama perjalanan dinas; dan f) biaya yang diperlukan.
142. b.Perjalanan Dinas yang sudah dilaksanakan: 1) SPP dan ADK SPP; 2) Surat Tugas yang ditandatangani KPA; 3) daftar nominatif pcrjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan, meliputi: a) nama; b) pangkat/ golongan; c) tujuan; d) tanggal keberangkatan; e) lama perjalanan dinas; dan f) biaya yang diperlukan. 4) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas.
143. c.Perjalanan dinas pindah, dilampiri: 1) SPP dan ADK SPP; 2) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas.
  1. 13.Pembayaran Pengadaan Tanah, dilengkapi:
144. a.SPP dan ADK SPP;
145. b.daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kcrugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, bcsaran uang dan nomor rckening masing-masing penerima;
146. c.Joto copy bukti kepemilikan tanah;
147. d.bukti pembayaran/kuitansi;
148. e.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi;
149. f.pcrnyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam scngkcta dan tidak sedang dalam agunan;
150. g.pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Ncgcri tcrscbut dapat menenma uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengkcta; dipersyaratkan dalam pcraturan mengenai pengadaan barang/ jasa lainnya sebagairnana perundang-undangan pemerintah; dan/ a tau
151. h.surat Direktur Jendcral Pcrbcndaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pcngadilan Negeri yang menampung uang titipan tcrsebut merupakan rekcning pcmerintah lainnya, dalarn ha! tanah scngkcta;
  1. 1.bcrita acara pelepasan hak atas tanah atau pcnyerahan tanah; J. SSP PPh Pasal 21 final atas pelepasan hak;
152. k.surat pclcpasan hak adat (bila diperlukan); I. dokumen-dokumcn lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalarn ketentuan pcraturan pcrundang-undangan mcngcnai pcngadaan tan ah.
  1. 14.Pernbayaran pengadaan barang/jasa atas beban belanja barang, belanja modal, bclanja bantuan sosial, dan bclanja lain-lain, dilengkapi:
153. a.SPP dan ADK SPP;
154. b.Bukti perjanjian/kontrak;
155. c.Rcfcrcnsi bank yang menunjukan nama dan nomor rckcning penyedia barang/ jasa;
156. d.Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
157. e.Serita Acara Serah Terima Pekerjaan/Sarang;
158. f.bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai kctcntuan;
159. g.Serita Acara Pembayaran;
160. h.kwitansi yang tclah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampi ran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012;
  1. 1.faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/ Beridahara Pengeluaran; J. .Jarninan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan
161. k.dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/ kontrak yang dananya sebagian a tau scluruhnya bersumber dari pinjaman atau Hibah dalam/luar ncgcri scbagaimana dipersyaratkan dalam naskah perpnJ1an pinjaman atau Hibah dalam/luar negeri bersangkutan.
  1. 15.Pembayaran UP dan TUP, dilengkapi:
162. a.SPP dan ADK SPP;
163. b.surat permohonan UP/TUP dari KPA kepada KPPN;
164. c.surat pernyataan untuk UP/TUP dari KPA;
165. d.rincian rencana penggunaan UP /TUP;
166. c.surat pcrsctujuan dari KPPN untuk UP /TUP;
167. f.surat persetujuan UP dari Kanwil DJPB untuk UP yang mclampaui bcsaran yang sudah ditentukan;
168. g.SK Pejabat Pcrbendaharaan;
169. h.Joto copy DIPA/POK;
  1. 1.Serita Acara (BA) Rekon tahun yang lalu untuk pengajuan UP; J. rekening koran terakhir (khusus TUP).
  2. 16.Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (GUP) dan GUP Nihil, dilengkapi:
170. a.SPP dan ADK SPP;
171. b.daftar rincian permintaan pcmbayaran;
172. c.SPBy yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA;
173. d.kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP;
174. e.nota/bukti penenmaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang dipcrlukan dan telah disahkan PPK;
175. f.SSP yang telah dikonfirmasi KPPN;
176. g.perjanjian/ kontrak bescrta faktur pajak untuk nilai transaksi yang harus mcnggunakan perjanjian/ kontrak.
177. h.Check list kelengkapan berkas pengujian kebenaran SPP sebagaimana tcrcantum dalam contoh Format 18.
178. c.korcksi/ralat periulisan nomor dan nama rckcning, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP2D bcscrta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana.
  1. 4.Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan pcrmintaan korcksi/ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK.
  2. 5.Koreksi/ralat kode mata anggaran pengeluaran (Akun 6 digit) pada ADK SPM dapat dilakukan bcrdasarkan permintaan koreksi/ralat ADK SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah SPM.
  3. 6.Korcksi/ralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan korcksi SP2D sccara tcrtulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan ADK yang telah diperbaiki.
  4. 7.Pcmbatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK scpanjang SP2D bclum ditcrbitkan.
  5. 8.Pcmbatalan SPM hanya dapat dilakukan olch PPSPM sccara tertulis sepanjang SP2D belum diterbitkan. pembayaran, sumber dana, cara pcnarikan, nomor register; a tau sifatpembayaran,anggaran, jenistahunbavar- ,car a
179. b.pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, C",
  1. 3.Koreksi/ralat SPP, SPM dan SP2D dapat dilakukan untuk:
180. a.mcmperbaiki uraian pengeluaran dan kodc BAS selain perubahan kode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf F. Korcksi/ Ralat, Pcmbatalan SPP, SPM dan SP2D
  1. 1.Koreksi/ralat SPP, SPM dan SP2D hanya dapat dilakukan scpanjang tidak mengakibatkan:
181. a.pcrubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D;
182. b.sisa pagu anggaran pada DIPA/ POK menjadi minus;
183. c.pcrubahan kodc bagian anggaran, unit eselon I dan Satkcr.
  1. 2.Dalam hal diperlukan pcrubahan kodc bagian anggaran Unit Eselon I dan Satker sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dapat dilakukan dcngan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. G. Kclcngkapan dokumen dalam pertanggungjawaban dari Atase/Staf Teknis di Perwakilan RI pada Negara penempatan, sebagai bcrikut:
  2. 1.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani olch Pejabat yang berwenang di Perwakilan RI ncgara pcnempatan Atase / Staf Teknis;
  3. 2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bclanja (SfYl'JMB) yang ditandatangani olch Bcndahara di Pcrwakilan RI pada negara pcncmpatan Atasc/Staf Tcknis dikctahui oleh Atasc dan atas persetujuan Pejabat yang berwenang pada Perwakilan RI luar ncgcri pada negara penempatan;
  4. 3.mcnyampaikan bukti rincian pengcluaran yang disahkan olch Pejabat yang berwenang pada Perwakilan RI luar negeri;
  5. 4.melampirkan foto copy bukti kwitansi/struk pembelian yang sah dikctahui olch Pcjabat yang bcrwcnang di Perwakilan RI luar negeri pada negara penempatan;
  6. 5.bukti a sli pengeluaran disimpan di Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan pada Perwakilan RI luar negeri pada Negara penempatan.
  7. 9.Dalam ha! SP2D telah diterbitkan dan bclum mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat pcrsctujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk.
  8. 10.Korcksi SP2D atau daftar nominatif untuk penenma lcbih dari satu rckcning hanya dapat dilakukan olch Kcpala KPPN bcrdasarkan permintaan KPA.
  9. 11.Pernbatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam ha! SP2D tclah mendebet kas negara. A. Pejabat Pengclolaan Barang Milik Negara 1 . Pengguna Barang
184. a.Menteri Ketenagakerjaan selaku Pcngguna BMN.
185. b.Pcngguna BMN berwcnang dan bcrtanggung jawab: 1) menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mcngurus dan mcnyimpan BMN ; 2) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMN untuk Kemcnterian/lembaga yang dipimpinnya; 3) mclaksanakan pcngadaan BMN scsuai dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan; 4) mengajukan permohonan pcnctapan status Pcnggunaan BMN yang bcrada dalam pcnguasaannya kcpada Pengelola Barang; 5) menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga; Pcngclolaan BMN dilaksanakan bcrdasarkan asas fungsional, kcpastian hukum, transparansi, efisicnsi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN, meliputi:
186. a.perencanaan kcbutuhan dan penganggaran;
187. b.pengadaan;
188. c.penggunaan;
189. d.pemanfaatan;
190. e.pengamanan dan pcmeliharaan;
191. f.penilaian;
192. g.pemindahtanganan;
193. h.pcmusnahan;
  1. 1.penghapusan; J. periatausahaan ; dan
194. k.pcrnbinaan, pengawasan dan pengendalian. 10) mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pcngelola Barang; 11) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam pcnguasaannya; 12) melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; dan 13) menyusun dan mcnyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
  1. 2.Kuasa Pengguna Barang
195. a.Sekretaris Itjen/Sekretaris Ditjen/Sekrctaris Badan/Kcpala Biro Keuangan/ Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kctenagakerjaan adalah Kuasa Pcngguna BMN dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.
196. b.Kuasa Pcngguna BMN berwcnang dan bertanggung jawab: 1) mengajukan rencana kebutuhan BMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang; 2) mcngajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kcpada Pengguna Barang; 3) melakukan pcncatatan dan Jnventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; fungsi tidak untuk9) 6) mengamankan dan memclihara BMN yang bcrada dalam penguasaannya; 7) mengajukan usu! Pemanfaatan BMN yang bcrada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; 8) mcngajukan usu! Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kcpada Pengelola Barang; menyerahkan BMN yang tidak digunakan kepentingan penyelenggaraan tugas dan Kementerian/lembaga yang dipimpinnya dan B. Pcrcncanaan Kcbutuhan Dan Penganggaran
  1. 1.Perencanaan Kcbutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemcnterian serta ketersediaan Barang Milik Negara yang ada.
  2. 2.Ruang lingkup Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi:
197. a.perencanaan pengadaan BMN;
198. b.pcrcncanaan pcmeliharaan BMN.
  1. 3.Objek Perencanaan Kebutuhan BMN, meliputi:
199. a.Tanah dan/ a tau bangunan;
200. b.Sc lain tanah dan/ atau bangunan. Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan I 0) menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna scmcstcran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang. ataspengendaliandanpengawasan9) melakukan 4) menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kcpentingan pcnyclcnggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya; 5) mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; 6) mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kcpada Pcngguna Barang; 7) menycrahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Ba rang; 8) mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam pcnguasaannya kcpada Pcngguna Barang;
  1. 4.RKBMN disusun oleh Pengguna Barang dcngan bcrpedoman pada:
201. a.Rcnstra Kcmentcrian/ lcmbaga;
202. b.standar barang;
203. c.standar kcbutuhan.
  1. 5.Pcngguna Barang mcnghimpun usul rcncana kcbutuhan barang yang diajukan olch Kuasa Pcngguna Barang yang bcrada di lingkungan kantor yang dipimpinnya.
  2. 6.Pengguna Barang menyampaikan usu! rencana kebutuhan BMN kepada Pengelola Barang.
  3. 7.RKBMN untuk pcngadaan BMN diusulkan oleh Pengguna Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang terhadap BMN yang telah tcrdapat Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
  4. 8.RKBMN untuk pemeliharaan BMN diusulkan oleh Pengguna Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
204. a.BMN berupa tanah dan/atau bangunan;
205. b.BMN selain tanah dan/atau bangunan, untuk: 1) BMN bcrupa alat angkutan bermotor; 2) BMN sclain angka 1, dcngan nilai perolchan persatuan paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000,00.
  1. 9.RKBMN untuk pemeliharaan BMN tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
206. a.BMN yang berada dalam kondisi rusak berat;
207. b.BMN yang scdang dalam status penggunaan sementara (diusulkan olch Kcmcntcrian yang menggunakan sementara);
208. c.BMN yang sedang dalam status diopcrasikan pihak lain; dan/atau
209. d.BMN yang sedang dalam status dilakukan pcmanfaatan (tidak tcrmasuk pcmanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (cnam) bulan.
  1. 10.Tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran BMN sesuai dcngan kctcntuan peraturan perundang-undangan. bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dcngan nilai perolehan sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang statusd. mengajukan permohonan persetujuan alih Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang; dan
210. e.melakukan pengawasan dan pengendalianatas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya.
  1. 3.Penetapan status Pcngunaan BMN selain tanah dan/atau D. Penggunaan
  2. 1.Objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi seluruh BMN, kecuali BMN berupa;
211. a.barang pcrsediaan;
212. b.Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
213. c.barang yang dari awal pengadaannya dircncanakan untuk diHibahkan;
214. d.barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk discrahkan;
215. e.Bantuan Pemcrintah Yang Bclum ditetapkan Statusnya (BPYBDS); dan
216. f.Aset Tetap Renovasi (ATR).
  1. 2.Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggungjawab:
217. a.menetapkan status Pengunaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
218. b.mengajukan pcrmohonan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang;
219. c.mengajukan permohonan pesetujuan Penggunaan sementara kcpada Pcngelola Barang; C. Pcngadaan I. Pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip efisieri, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
  1. 2.Pelaksanaan pcngadaan BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. dilakukan sccara langsung oleh Pengguna Barang tanpa didahului dengan permohonan Kuasa Penguna Barang.
  2. 4.Sedangkan Penetapan Status Penggunaan BMN sclain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dcngan Rp 100.000.000,00 (scratus juta rupiah) per unit/satuan yang berada dalam pengusaan Kuasa Pcngguna Barang, dengan didahului oleh permohonan dari Kua sa Pengguna Barang dcngan mekanisme sebagai berikut:
220. a.Kuasa Pengguna Barang mengajukan pcrmohonan sccara tert ulis kepada Pengguna Barang, dcngan mclampirkan dokumen tcrkait perolehan barang;
221. b.Pengguna Barang mclakukan pcnelitian atas permohonan Kuasa Pcngguna Barang;
222. c.Dalam hal berdasarkan hasil penelitihan, permohonan Kuasa Pengguna Barang dapat disetujui, Pengguna Barang mclakukan penetapan status Pengguna BMN melalui Keputusan Pengguna Barang, sekurang-kurangnya memuat: 1) pertimbangan penetapan status Penggunaan; 2) BMN yang ditctapkan statusnya; 3) Pengguna Barang; dan 4) Tindak lanjut penetapan status Pengguna BMN.
  1. 5.Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tcrtulis olch Pcngguna Barang kepada Pcngclola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.
  2. 6.Permohonan pcnetapan status Pcnggunaan BMN diajukan secara tcrtulis dan harus discrtai dokumen sebagai berikut:
223. a.untuk BMN berupa tanah, yakni fotokopi dokumcn kepcmilikan bcrupa scrtifikat;
224. b.untuk BMN bcrupa bangunan: 1) fotokopi izin Mcndirikan Bangunan (IMB); 2) fotokopi dokumen perolehan; dan 3) fotokopi dokumcn lainnya, seperti Serita Acara Scrah Tcrima (BAST) pcrolehan barang;
225. c.untuk BMN sclain tanah dan/ atau bangunan: 1) yang memiliki dokumcn kcpcmilikan:
226. b.pinjam pakai;
227. c.kcrja sama pcmanfaatan;
228. a.sewa; pencrimaan ncgara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.
  1. 6.BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
  2. 7.Pemanfaatan BMN dilaksanakan olch Pcngguna Barang dengan pcrsctujuan Pcngclola Barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
  3. 8.Bcntuk Pemanfaatan BMN berupa: merupakan5. Penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN E. Pcmanfaatan
  4. 1.Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pclaksanaan tugas dan fungsi pcnyelenggaraan pemerintah negara.
  5. 2.Pemanfaatan BMN dilaksanakan berdasarkan pcrtimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan ncgara dan kcpentingan urn um.
  6. 3.Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mcngubah status kcpcmilikan BMN.
  7. 4.BMN yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/ Pengguna Ba rang. pcrunit/ satuan yakni fotokopi Serita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang dan dokumen lainnya. rupiah)juta(scratusRp 100.000.000,00diatas Nomor Kcndaraan (STNK) atau Serita Acara Serah Tcrima (BAST) terkait pcrolehan barang. 2) yang tidak memiliki dokumcn kepcmilikan dengan nilai a) fotokopi dokumcn kcpcmilikan, sepcrti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), a tau dokumcn lain yang setara dengan bukti kcpemilikan; dan b) fotokopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda F. Pcngamanan Dan Pemcliharaan
  8. 1.Pengamanan
229. a.Pcngguna Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pcngamanan BMN yang berada dalam pcnguasaannya.
230. b.Pengamanan BMN meliputi pengamanan administrasi, pcngamanan fisik, dan pengamanan hukum.
231. c.BMN berupa tanah harus discrtipikatkan atas nama Pcmerintah Republik Indonesia.
232. d.BMN berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kcpemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
233. c.BMN selain tanah dan/ atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.
234. f.Bukti kepemilikan BMN wajib disimpan dengan tertib dan aman.
235. g.Penyimpanan bukti kepemilikan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh Pengclola Barang.
236. h.Pcnyimpanan bukti kepcmilikan BMN selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
  1. 1.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyirnpanan dokumcn kepemilikan BMN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  2. 2.Pemeliharaan
237. a.Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMN yang berada di bawah pcnguasaannya.
238. b.Pcmeliharaan BMN berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
239. c.Biaya pemeliharaan BMN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
240. d.bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
241. e.kerja sama penyediaan infrastruktur. G. Penilaian
  1. 1.Penilaian Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka penyusunan ncraca Pemerintah Pusat, Pemanfaatan, atau Pcmindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:
242. a.Pcmanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau
243. b.Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
  1. 2.Pcnetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dilakukan dcngan berpedoman pada Standar Akuntansi Pcmcrintahan (SAP).
  2. 3.Penilaian BMN bcrupa tanah dan/ a tau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pcmindahtanganan dilakukan oleh:
244. a.penilai pemerintah; atau
245. b.pcnilai publik yang ditetapkan oleh pengelola barang.
  1. 4.Penilaian BMN dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar scsuai dcngan ketentuan pcraturan perundang-undangan.
  2. 5.Dikecualikan bagi Penjualan BMN bcrupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rurnah susun scderhana.
  3. 6.Nilai jual BMN ditetapkan olch Menteri Keuangan berda sar kan pcrhitungan yang ditctapkan oleh Mcntcri Pckerjaan Umum.
246. d.Dalarn hal BMN dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, pcminjam, mitra Kcrja Sama Pemanfaatan, rnitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
247. e.Kuasa Pcngguna Barang wajib membuat daftar hasil pcmeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengguna Barang sccara berkala.
248. f.Pcngguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengcnai efisiensi pcmeliharaan BMN. Dewanpersctujuanmendapatkandilakukan setelah Pcrwakilan Rakyat. H. Pcmindahtanganan
  1. 1.Bentuk Pemindahtanganan BMN meliputi:
249. a.penjualan;
250. b.tukar mcnukar;
251. c.l Iibah; atau
252. d.pcnycrtaan modal pemerintah pusat.
  1. 2.BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status pcnggunaan.
  2. 3.Dalam rangka Pcmindahtanganan BMN dilakukan Pcnilaian atas BMN yang dircncanakan mcnjadi objek Pemindahtanganan, kecuali Pemindahtangan dalam bcntuk Hibah.
  3. 4.Pcrsctujuan Pcmindahtanganan BMN untuk:
253. a.tanah dan/ a tau bangunan; a tau
254. b.Sc lain tanah dan/ a tau bangunan yang bcrn ilai lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah)
  1. 7.Pcnilaian Barang Milik Negara sclain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pcmanfaatan atau Pcmindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan olch pcngguna barang.
  2. 8.Dalam ha! Penilaian dilakukan oleh pcngguna barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Pcnilaian barang milik ncgara hanya merupakan nilai taksiran.
  3. 9.Hasil Penilaian Barang Milik sclain tanah dan/atau bangunan ditctapkan oleh pcngguna barang.
  4. 10.Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai barang milik ncgara yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah pusat. 1 1. Keputusan mengenai penilaian kcmbali atas nilai barang milik ncgara dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
  5. 12.Kctentuan lebih lanjut mengcnai penilaian barang milik negara diatur dcngan Peraturan Menteri Kcuangan.
  6. 0.Pcmindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan tidak mcmerlukan persetujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat, apabila:
255. a.sudah tidak scsuai dcngan tata ruang wilayah atau pcnataan kota;
256. b.harus dihapuskan karcna anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kcrja, rcncana kerja dan anggaran Kcmcntcrian/ Lcmbaga, dan/ a tau pctunjuk operasional kegiatan;
257. c.diperuntukkan bagi pegawai negcri;
258. d.diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
259. e.dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang tclah bcrkekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketcntuan pcraturan perundang-undangan, yang jika status kepcmilikannya dipertahankan tidak layak sccara ekonomis.
  1. 6.Usul untuk memperoleh persctujuan Dewan Perwakilan Rakvat diajukan oleh Pengelola Barang.
  2. 7.Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan kctcntuan:
260. a.Untuk BMN yang bcrada pada pengguna barang dengan nilai lcbih dari Rpl00.000.000.000,00 (scratus miliar rupiah) dilakukan olch pengguna barang sctelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
261. b.Untuk BMN yang berada pada pcngguna barang dengan nilai lcbih dari Rpl0.000.000.000,00 (scpuluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan olch pengguna barang sctclah mendapat persetujuan Presiden;
262. c.Untuk BMN yang berada pada pengguna barang dengan nilai sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persctujuan Pengelola Barang;
263. d.Usu] untuk memperoleh persctujuan Prcsidcn diajukan oleh pengclola barang.
  1. 8.Kewcnangan dan tanggung jawab pengguna barang:
264. a.mcngajukan usul pcmindahtanganan BMN yang bcrada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
265. b.mclakukan pcmindahtanganan BMN, mcndapat pcrsetujuan dari Pcngclola Barang;
266. c.mclakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pclaksanaan pemindahtanganan BMN yang berada dalam pcnguasaannya;
267. d.menandatangani perjanjian pemindahtanganan BMN yang berada pada pengguna barang setelah mendapat pcrsetujuan dari Pengelola Barang;
268. c.mclakukan penatausahaan BMN yang dipindahtangankan yang berada dalam pcnguasaannya;
269. f.mclakukan penyirnpanan dan pemeliharaan dokumen pcmindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya;
270. g.mengenakan sanksi yang timbul dalam pemindahtanganan BMN yang bcrada dalam penguasaannya; clan
271. h.mcnctapkan peraturan dan kebijakan teknis pelaksanaan pcmindahtanganan BMN yang berada di dalam pcnguasaannya, scsuai dcngan ketentuan peraturan pcrundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. I. Pcmusnahan
  1. 1.Pemusnahan BMN dilakukan dalam ha!:
272. a.BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
273. b.tcrdapat alasan lain scsuai dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
  1. 2.Pernusnahan dapat dilakukan tcrhadap BMN bcrupa:
274. a.bangunan;
275. b.selain tanah dan/ a tau bangunan.
  1. 3.Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas pcrmohonan Pcmusnahan BMN.
  2. 4.Pemusnahan dilakukan dalam hal:
276. a.BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan; a tau undangan.
  1. 8.Pemusnahan dituangkan dalam berita acara pemusnahan, dan dilaporkan kepada pengelola barang.
  2. 9.Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pcngclola barang, untuk BMN. l 0. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan pcraturan per undang-undangan.
  3. 11.Ketentuan lebih lanjut mcngenai tata cara pelaksanaan pemusnahan BMN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. dengan ketentuan peraturan perundang-
277. a.dibakar;
278. b.dihancurkan;
279. c.ditimbun;
280. d.ditenggelamkan;
281. c.dirobohkan; atau
282. f.cara lain sesuai
283. b.tcrdapat alasan lain sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 5.Kcwcnangan dan tanggung jawab pcmusnahan BMN, dilakukan terhadap BMN berupa:
284. a.pcrsediaan;
285. b.aset tctap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;
286. c.selain tanah dan/ a tau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dcngan nilai perolehan sampai dcngan Rp 100.000.000,00 (scratus juta rupiah) per unit/ satuan.
287. d.bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi}.
  1. 6.Pernusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN.
  2. 7.Pemusnahan BMN dapat dilakukan dengan: ,J. Penghapusan
  3. 1.Penghapusan dapat dilakukan tcrhadap BMN bcrupa:
288. a.tanah dan/atau bangunan;
289. b.selain tanah dan/atau bangunan.
  1. 2.Penghapusan mcliputi:
290. a.penghapusan dari daftar barang pengguna dan/ a tau daftar barang kuasa pcngguna;
291. b.penghapusan dari daftar BMN.
  1. 3.Pengguna Barang berwenang dan bcrtanggung jawab memberikan persetujuan atas pcrmohonan Pcnghapusan BMN terhadap BMN berupa:
292. a.persediaan;
293. b.aset tetap lainnya bcrupa hewan , ikan dan tanaman;
294. c.selain tanah dan/ a tau bangunan, yang tidak memiliki dokumcn kcpernilikari, dengan nilai pcrolchan sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan;
295. d.penghapusan dilakukan scbagai akibat dari sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi pcnyebab Penghapusan, scpcrti rusak berat, yang tidak bcrnilai ckonomis, hilang, susut, mcnguap, mencair, kadaluwarsa, mati/catat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan scbagai akibat dari keadaan kahar (force major).
  1. 4.Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/ a tau daftar barang kuasa pcngguna dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang yang discbabkan karena:
296. a.pcnyerahan kepada pcngclola barang;
297. b.pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lain;
298. c.pemindahtanganan;
299. d.adanya putusan pengadilan yang tclah memperolch kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
300. e.menjalankan kctcntuan peraturan perundang-undangan;
301. f.pcmusnahan; atau
302. g.sebab-scbab lain.
  1. 5.Pcnghapusan dilakukan dcngan menerbitkan kcputusan penghapusan dari pengguna barang sctclah mendapat persetujuan dari pcngelola barang, untuk BMN.
  2. 6.Pelaksanaan Pcnghapusan BMN dilaporkan kcpada Pengelola Ba rang.
  3. 7.Penghapusan dari Daftar BMN dilakukan dalam hal BMN tersebut sudah beralih kepcmilikannya, terjadi Pcmusnahan, atau karena scbab lain.
  4. 8.Sebab-scbab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi pcnycbab penghapusan, antara lain:
303. a.hilang, kecurian, terbakar, susut, mcnguap, mencair;
304. b.rnati untuk hcwan, ikan, dan tanaman;
305. c.harus dihapuskan untuk bangunan yang bcrdiri di atas tanah pihak lain atau pemerintah daerah karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;
306. d.harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan Pemindah tanganan;
307. c.harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/ a tau mcmbahayakan lingkungan sekitar;
308. f.harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tariah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan, bangun guna scrah/bangun serah guna atau kerjasama pcnyediaan infrastruktur, setclah bangunan tcrscbut diperhitungkan sebagai invcstasi pemcrintah;
309. g.harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
310. h.sebagai akibat dari keadaan kahar (force rnajeurc).
  1. 9.Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penycbab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tetap Rcnovasi (ATR) a ntara lain karcria tidak se suai dengan perkembangan teknologi, tidak se suai dcngan kebutuhan orgarusasi, rusak berat, a tau masa manfaat/ kegunaan telah bcrakhir. K. Penatausahaan
  2. 1.Ruang lingkup kegiatan Penatausahaan BMN, meliputi:
311. a.pembukuan;
312. b.inventarisasi;
313. c.pelaporan.
  1. 2.Objek Penatausahaan BMN, meliputi:
314. a.semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pcndapatan dan belanja negara; dan
315. b.scmua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah , mcliputi: 1) barang yang dipcrolch dari Hibah/sumbangan atau yang sejerusnya; 2) barang yang diperoleh sebagai pclaksanaan perjanjian/ kontrak; 3) barang yang diperoleh scsuai dcngan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau 4) barang yang dipcrolch berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tctap.
  1. 3.Klasifikasi Penatausahaan BMN, mcliputi:
316. a.aset lancar bcrupa barang persediaan;
317. b.asct tetap, meliputi: 1) tanah; 2) peralatan dan mesin; 3) gedung dan bangunan; 4) jalan, irigasi dan jaringan; 5) konstruksi dalarn pengerjaan; dan 6) aset tetap lainnya;
  1. 10.BMN sclain tanah dan/ a tau bangunan terrnasuk tetapi tidak tcrbatas pada BMN berupa pcrangkat lunak (software) komputcr, liserisi, waralaba (franchise), hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
  2. 11.Kctcntuan lebih lanjut mengeriai tata cara pelaksanaan Pcnghapusan BMN diatur dcngan Peraturan Mcntcri Keuangan. Dalam hal diperlukan, dapat dibantu oleh Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) dan UAKPB bcrtanggung jawab tcrhadap penatausahaan BMN yang dilaksanakan olch UAPKPB.
  3. 5.Pelaksanaan Penatausahaan BMN melakukan:
318. a.Pembukuan Pcmbukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 1) Penggolongan dan kodefikasi, Nomor Urut Pendaftaran (NUP), satuan barang, kode lokasi, kode barang, dan kode registrasi untuk BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 2) Kapitalisasi BMN a) nilai satuan minimum kapitalisasi BMN; ( 1) sama dengan a tau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesm; atau aset tetap renovasi peralatan dan me sm; dan
(2)Sama dengan atau lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk gcdung dan bangunan; atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan.
1. a.UAKPB;
2. b.UAPPB-W;
3. c.UAPPB-E 1;
4. d.UAPB.
5. c.Aset lainnya, mcliputi: 1) asct kemitraan dengan pihak ketiga; 2) asct tak berwujud; dan 3) aset tetap yang dihentikan dari penggunaan.
  1. 4.Penatausahaan BMN pada pengguna barang dilakukan oleh pclaksana penatausahaan yang terdiri atas: Khusus mcngenai pcngakuan biaya asset tetap yang bukan milik, kctentuannya telah diatur dalam Buletin Teknis Nomor 04 tcntang Penyajian dan Pcngungkapan Belanja Pcmcrintah dan Buletin Teknis Nomor 09 tcntang Aset Tetap, sebagai berikut: a) Apabila rcnovasi aset tctap tersebut meningkatkan manfaat ckonomi asct tetap, contoh: perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka rcnovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai belanja operasional tahun berjalan, Asct tetap renovasi diklarifikasikan kedalam aset tctap lainnya. b) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lcbih dari 1 (satu) tahun buku dan mcnuhi syarat pada butir a) diatas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai asct tetap renovasi, scdangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengcluaran tersebut diperlukan sebagai belanja operasional tahun berjalan. c) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a) dan butir b) diatas, maka pengcluaran tcrsebut dikapitalisasi scbagai aset tetap renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai bclanja opcrasional. d) termasuk dalam kategori asct tctap Jainnya adalah aset tctap rcnovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, sepanjang memenuhi syarat kapitalisasi aset. 3) Persediaan a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ a tau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b) Persediaan dicatat dalam buku barang kuasa pengguna persediaan sesuai per jenis barang. c) Persediaan diakui pada saat: ( 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/ dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan, sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, JUJUr, dapat diverifikasi dan bersifat netral; dan/ atau
(2)Diterima dan hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Serita Acara Serah Terima (BAST). d) Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). e) Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan sebagai persediaan. D Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tctap peralatan dan mesin, tapi dikelompokkan kepada asct persediaan. g) Invcntarisasi fisik dilakukan atas barang yang bclum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tcmpat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. h) Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) persediaan disusun bcrdasarkan saldo per jerus pcrscdiaan pada Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Pcrscdiaan, menurut sub kelompok barang dan dilaporkan sctiap akhir periode pelaporan (semesteran dan tahunan) bcrdasarkan saldo akhir per sub kelompok barang pada Buku Barang Kua sa Pcngguna-Barang Persediaan. Format 19 Laporan Barang Kuasa Pengguna Pcrscdiaan (terlampir). i) Pada akhir pcriodc pclaporan catatan persediaan, disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. j) Pcrscdiaan bcrupa barang yang akan discrahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga yang berada dalam penguasaan Pengguna/Kuasa Pcngguna Barang lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan tetap disajikan scbagai pcrscdiaan, dilaporkan dalarn neraca, dan diungkapkan dalam CaLBMN maupun CaLK. k) Perscdiaan bcrupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak kctiga yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pcngguna Barang dan Pcngguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sudah mcngajukan permohonan persetujuan Pemindahtanganan sesuai ketentuan Perundang-undangan, namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya: ( 1) dimasukkan ke dalam daftar barang pcrscdiaan yang tidak dikuasai;
(2)tidak disajikan dalam neraca, dan
(3)diungkapkan dalam catatan atas laporan BMN dan catatan atas laporan keuangan. l) Dalam hal pcngguna barang telah menerbitkan keputusan penghapusan atas BMN scbagaimana dimaksud huruf k), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari daftar barang persediaan yang tidak dikuasai. m) Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf k bcrlaku untuk BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebelum PMK 181/PMK.06/2016 ditctapkan. Setelah pcraturan tersebut ditetapkan Pengguna Barang/ Kuasa Pcngguna Barang melakukan pemindahtanganan BMN menggunakan PMK lll/PMK.06/2016. n) Persediaan bcrupa barang yang akan diserahkan kcpada masyarakat/ pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sarnpai dengan tanggal pclaporan, maka atas pcngcluaran-pcngcluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tcrsebut tetap disajikan scbagai persediaan (bukan KDP). o) Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara membangun sendiri (swakelola) adakalanya terdapat sisa material setelah aset tetap tersebut selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai perscdiaan. Namun demikian, pencatatan sebagai pcrsediaan dilakukan hanya apabila aset yang tersisa bernilai material.
1. b.Inventarisasi; 1) Pengguna barang mclakukan inventar isasi yang berada dalam penguasaannya; a) Melalui pelaksanaan opname fisik sckurang- kurangnya sekali dalam l(satu) tahun untuk BMN berupa persediaan dan kontruksi dalam pengcrjaan; dan b) Melalui pelaksanaan sensus barang sekurang- kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk BMN selain persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan. 2) Dikecualikan BMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pcmcrintah dacrah yang sudah tidak berada dalam penguasaannya namun belum mendapatkan pcrsctujuan pemindahtanganan, tidak melakukan inventarisasi. p) Dalam melaksanakan pelatihan dan pengujian K3 adakalanya tcrdapat sisa material setelah pelatihan dan pengujian K3 tersebut selesai dilaksanakan. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalarn neraca dan dicatat scbagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai perscdiaan dilakukan hanya apabila asct yang tersisa bernilai material dan/ a tau mempedomani kctentuan Ditjen terkait. q) Kctcntuan lebih lanjut tcntang persediaan diatur tcrsendiri dalarn Pera tu ran Mentcri Kctcnagakerjaan. 4) Pencntuan Kondisi BMN Kondisi BMN dibedakan mcnjadi 3 (tiga) kriteria yakni Baik (8), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). 5) Melakukan rekonsiliasi secara periodik bersama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) guna meningkatkan keakuratan dan akuntabilitas data transaksi BMN. - I I 1 -
2. c.Pela po ran 1) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). a) UAKPB menyusun Laporan Barang Kuasa pcngguna (LBKP) dengan disahkan oleh penanggungjawab UAKPB yang terdiri atas: ( 1) LBKP semesteran, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tcrscbut; dan
(2)LBKP tahunan, mcnyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut. b) UAKPB wajib mcnyampaikan LBKP kcpada: ( 1) UAPPB-E 1; dan
(2)KPKNL. c) LBKP tcrdiri atas: ( 1) LBKP - lntrakomptabel;
(2)LBKP - Ekstrakomptabcl;
(3)LBKP - Gabungan; 3) Pengguna barang menyampaikan rencana pclaksanaan Inventarisasi selain pcrsediaan dan Kontruksi dalam perigerjaan kepada Pcngclola Barang. 4) Pengguna barang mcnyampaikan laporan hasil invcntarisasi kepada pengelola barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah sclcsainya inventarisasi. 5) Pengguna barang melakukan pendaftaran, pencatatan, dan/ atau pcmuktahiran daftar barang. 6) Dikecualikan pelaporan hasil Inventarisasi berupa persediaan dan kontruksi dalam perigerjaan dalam rangka pembuatan Laporan BMN dilaksanakan oleh pcngguna barang sesuai periode Laporan. 7) Pcngguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran materiil dan laporan hasil pelaksanaan invcntarisasi.
(4)LBKP Perscdiaan;
(5)LBKP Kontruksi dalam Pengerjaan;
(6)LBKP Aset tak Berwujud;
(7)LBKP Barang Bersejarah;
(8)LBKP Barang BPYBDS;
(9)LBKP Kondisi Barang;
(10)LBKP Posisi BMN di Neraca; ( 11) LBKP Penyusutan BMN Intrakomptabel; ( 12) LBKP Penyusutan BMN Ekstrakomptabcl; ( 13) Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar ;
(14)Catatan atas laporan BMN (CaLBMN); ( 15) Arsip Data Komputcr (ADK); ( 16) Dokumen Pengelolaan BMN; ( 17) Neraca Percobaan berbasis akrual dan laporan neraca tingka t Satker. 2) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Barang Eselon I (UAPPB-E 1 ). a) UAPPB-El mcnyusun Laporan Barang Pengguna Eselon (LBP-E 1) dengan disahkan oleh pcnanggungjawab UAPPB-E 1 yang terdiri atas:
(1)LBP-El semesteran menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester terscbut; dan
(2)LBP-E 1 Tahunan, mcnyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun scrta mutasi yang terjadi sclama tahun tersebut. b) UAPPB-E 1 wajib menyampaikan LBP-E 1 scbagaimana dimaksud pada huruf (a) kcpada;
(1)UAPB;dan
(2)Kantor Pusat DJKN, dalam ha! di min ta; c) LBP-E 1 terdiri atas :
(1)LBP-El Intrakomptabel;
(2)LBP-E 1 Ekstrakomptabel;
(3)LBP-1 Gabungan;
(4)LBP-E 1 Persediaan;
(5)LBP-E 1 Kontruksi dalam Pengerjaan;
(6)LBP-E 1 Aset Tak Bcrwujud;
(7)LBP-E 1 Barang Bersejarah ;
(8)LBP-E 1 Barang Hilang;
(9)LBP-E 1 Barang BPYBDS; ( 10) LBP-E 1 Barang BMN di Neraca; ( 11) LBP-E 1 penyusutan BMN; ( 12) LBP-E 1 penyusutan BMN Intrakomptabel; ( 13) LBP-E 1 penyusutan BMN Ekstrakomptabel;
(14)Catatan Laporan BMN (CaLBMN); ( 15) Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar;
(16)Dokumen Pengelola BMN; ( 17) Neraca Percobaan berbasis akrual dan laporan neraca tingkat eselon I. 3) Tingkat Unit Akuntasi Pcngguna Barang (UAPB) a) UAPB menyusun Laporan Barang Pcngguna (LBP) dcngan disahkan olch penanggungjawab UAPB yang tcrdiri atas: ( 1) LBP semesteran, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut.
(2)LBP Tahunan, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun scrta mutasi yang tcrjadi sclama tahun tcrscbut; dan
(3)LBH tahunan audited, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun terse but setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Kcuangan. b) UAPB wajib menyampiakan LBP kepada Kantor Pusat DJKN. c) Pengguna Ba rang menyampaikan La po ran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pcngelola Barang secara:
(7)LBP Barang Bersejarah;
(8)LBP Barangt BPYBDS;
(9)LBP Posisi BMN di Neraca;
(10)LBP Posisi BMN di Neraca (saldo awal); ( 11) LBP Penyusutan BMN; ( 12) LBP Penyusutan BMN Intrakomptabel; ( 13) LBP Pcnyusutan Ekstrakomptabel;
(14)Catalan atas Laporan BMN (CaLBMN); ( 15) Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar;
(16)Dokumen Pengelolaan BMN; ditandatangani berwenang. e) LBP tcrdiri atas: ( 1) LBP Intrakomptabcl;
(2)LBP Ekstrakomptabel;
(3)LBP Gabungan ;
(4)LBP Persediaan ;
(5)LBP Kontruksi Dalam Pcngerjaan;
(6)LBP Aset Tak terwujud; yang yang pengantar olch pcjabat suratDisertai(b) ( 1) Semesteran dan Tahunan.
(2)Laporan PNBP memuat PNBP yang bersumbcr dari: (a) pemanfaatan BMN; dan/atau (b) pcmindahatanganan BMN. d) Laporan Barang dapat disampaikan dalam bentuk: ( 1) Dokumen clcktronik dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang - undangan dibidang informasi dan transaksi elektronik.
(2)Penyampaian dokumen elektronik dapat diterima sebagai Laporan Barang sepanjang : (a) Informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan; dan SEKJEN / DIRJEN / IRJEN / KA.BAD AN I KARO UMUM/ SES. DITJEN/ SES. ITJEN J SES. SADAN I KABAG. PENGADAAN BARANG/JASA/ KABAG. SOM APARATUR DAN UMUM/ KABAG. UMUM I SUBBAG.PERLENGKAPAN/SUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA/ SUBBAG. UMUM/ Bagan 218:
1. b.Organisasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang- Eselon I (UAPPB-El) MENTER! KETENAGAKERJAAN I SEKJEN I KARO.KEUANGAN I KABAG. BMN I KASUBAG PENATAUSAHAAN BMN Bagan 21A:
  1. 6.Bagan Organisasi
2. a.Organisasi Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) ncraca tingkat Kementcrian. ( 17) Neraca Percobaan berbasis akrual dan laporan t ._ __. Bagan 22:
  1. 7.Bagan arus penyampaian daftar barang/ daftar mutasi dan laporan BMN KEPALA KANTOR/ KEPALA SATUAN KERJA/ PEJABAT ESELONIII I UNIT ESELON IV YANG MEMBIDANGI BMN Bagan 210
  2. 2.Unit Eselon III sebagai Satuan Kerja KEPALA SATUAN KERJA/ PEJABAT ESELON II I UNIT ESELON III YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN /BMN I UNIT ESELON IV Y/\NG MEMRTDANGT RMN Bagan 2 lC:
  3. 1.Unit Esclon II sebagai Satuan Kerja
3. c.Organisasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) - 11 7 - 4 Hari 3 Hari 2 llari Waktu Pengiriman , Waktu Pelaksanaan Tanggal Proses Dan Tanggal Penatausahaan Teri ma Rekonsilia Kirim (*) (*) SI (*) I UAKPB - 17 Januari 20 I Januari UAPPB-W 23 29 Januari I Januari 29 Januari UAPPB-El 8 Februari 1 2 8 Fe bruari Februari I I UAPH Tanggal : 1 I terakhir Tanggal I 10 I Februari terakhir Ferbuari 2xx 1 (**) Februari
4. b..Jadwal Rekonsiliasi Data dan Penyampaian Laporan Semester II dan Tahunan
  1. 8.Jadwal pelaporan Barang Milik Negara sebagai berikut:
5. a.Jadwal Rekonsiliasi Data dan Pcnyampaian Laporan Semester I Waktu Pclaksanaan Tanggal Proses Dan Tanggal Waktu Pcnatausahaan Teri ma Rekonsiliasi Kirim (*) Pengiriman (*) (*) - UAKPB 10 Juli 12Juli I 2 Hari UAPPB-W 14 Juli 17 Juli 18Juli I I I 2 Hari UAPPB-E 1 20 .Juli 22 Juli I 22 Juli I 1 Hari I UAPB I 23 Juli 26 Juli 26 Juli I O Hari I IMenkeu c.q. 26 Juli DJKN ~-- (*) Keterangan: tanggal merupakan batas terakhir pclaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang & Daftar Barang ------~ Alur Penyampaian Laporan / Daftar Barang (Semester/ Tahunan)
6. d.penatausahaan;dan
7. c.pemeliharaan dan pengamanan.
  1. 4.Pemantauan olch pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang merupakan pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan pcnggunaan, pemanfaatan, pcmindahtanganan, pcnatausahaan, pemcliharaan dan pengamanan atas BMN yang berada dalam penguasaannya dengan ketentuan peraturan pcrundang- undangan.
  2. 0.Pcmantauan at.as Penggunaan dilakukan terhadap:
8. a.BMN yang digunakan olch pcngguna barang/Kuasa Pengguna Ba rang;
9. b.BMN yang digunakan scmentara oleh pcngguna barang lainnya; dan
10. c.pcmindahtanganan;
  1. 2.Ruang lingkup pcngawasan dan pengcndalian yang dilakukan Pengguna Barang dan Kuasa Pcngguna Barang, mcliputi:
11. a.pemantauan; dan
12. b.penertiban.
  1. 3.Objek pemantauan dan pcncrtiban yang dilakukan oleh pengguna barang/ Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan:
13. a.Penggunaan;
14. b.pcmanfaatan; L. Pcmbinaan , Pe ngawasan, dan Pengcndalian
  1. 1.Pengawasan dan Pengendalian BMN dilakukan terhadap:
15. a.BMN;
16. b.pclaksanaan pengelolaan bmn; dan/ a tau
17. c.pcjabat/ pegawai yang melakukan pengelolaan/ pcngurusan BMN. merupakantanggal(*) Keterangan: pelaksanaan. (**) Kcterangan: tahun sctclah tahun pcriode pelaporan. -~-----1 batas tcrakhir Tanggal terakhir I Februari L_~----~~'2_xxl_ O Hari ! 2xx 1 (**)I Mcnkeu c.q. DJKN turunannya; dan
18. b.pengamanan bmn, yang meliputi pengamanan adminstrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum, tclah dilaksanakan sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang- undangan. penganggarandokumendananggaranpelaksanaan
19. c.BMN yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pcngguna Barang.
  1. 6.Pemantauan atas Pcmanfaatan dilakukan terhadap:
20. a.pclaksanaan pemanfaatan telah mendapatkan persetujuan dari pengelola barang; dan
21. b.pelaksanaan pemanfaatan telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari pengclola barang dan/ a tau perjanjian.
  1. 7.Pemantauan atas Pemanfaatan dilakukan tcrhadap:
22. a.pcruntukan pinjam pakai;
23. b.jcnis usaha untuk sewa dan kerjasama Pemanfaatan;
24. c.jangka waktu Pemanfaatan; dan
25. d.penyetoran penerimaan negara dari Pcmanfaatan.
  1. 8.Pemantauan terhadap Pemindahtanganan mcliputi:
26. a.pclaksanaan Pcmindahtanganan telah mendapat persetujuan dari pengelola barang; dan
27. b.pclaksanaan Pcmindahtanganan telah dilaksanakan sesuai pcrsetujuan dari pengelola barang.
  1. 9.Pemantauan terhadap Pemindahtanganan dilakukan tcrhadap:
28. a.jcnis pemindahtanganan; dan
29. b.penyetoran pcncrimaan ncgara dari Pemindahtanganan.
  1. 10.Pemantauan atas pelaksanaan Penatausahaan berupa pcmantauan atas kcsesuaian antara pelaksanaan Penatausahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 11.Pemantauan terhadap Pemeliharaan dan Pengamanan BMN, dilakukan terhadap:
30. a.pcmeliharaan bmn telah sesuai dcngan daftar isian M. Administrasi Pengelolaan Hi bah Ruang lingkup yang diatur dalam administrasi pcngclolaan Hibah mcliputi:
  1. 1.Kreteria dan Klasifikasi Hibah
31. a.Pcncrimaan Negara yang dikatagorikan sebagai kctcria Hibah memenuhi kctcntuan sebagai berikut : 1) tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi Hibah; 2) tidak diseratai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; 3) digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran output kegiatan pcncrima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.
32. b.Hibah diklasifikasikan menurut bcntuk, jerus, dan sumbernya; 1) Hibah menurut bentuknya meliputi: a) Hibah uang, tcrdiri dari tunai dan untuk membiayai kegiatan; b) Hibah barang/jasa; atau c) Hibah surat bcrharga. 2) Hi bah menurut jcnisnya tcrdiri atas: a) Hibah yang direncanakan, melalui mekanismc perencanaan;
  1. 12.Pemantauan Pemeliharaan dan Pengamanan BMN tidak tcrbatas pada memastikan:
33. a.BMN berupa tanah tclah bersertifikat atas nama Pemcrintah Republik Indonesia cq. Kementcrian.
34. b.BMN tidak dikuasai oleh pihak lain; dan
35. c.BMN tidak dalam sengketa.
  1. 13.Ketentuan lebih lanjut mengena: tata cara pelaksanaan pengawasan dan pcngendalian atas Barang Milik Negara diatur dcngan Peraturan Menteri Keuangan. pcrcncanaan. 3) Hibah mcnurut sumbcrnya tcrdiri atas: a) Hibah dalam ncgcri; b) Hibah luar negeri.
  2. 2.Konsultasi Rcncana Pcncrimaan Hibah Konsultasi rencana penerimaan Hibah kepada Direktorat Evaluasi Akuntansi Sctclmcn DJPPR (Dircktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) dan Kantor Wilayah DJPB (Direktorat Jcndcral Pcrbcndaharaan) Kcmenterian Keuangan dilakukan apabila:
36. a.penenmaan Hibah untuk pertama kalinya atau tidak berulang; dan
37. b.tidak sama dengan karaktcristik penenmaan Hibah sebelumnya. Konsultasi paling sedikit mencakup:
38. a.pcncntuan jenis Hibah;
39. b.bentuk Hibah; dan
40. c.penarikan Hibah. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara:
41. a.tatap muka;
42. b.surat-mcnyurat;
43. c.rapat; dan/atau
44. d.komunikasi melalui sarana elektronik.
  1. 3.Perjanjian Hibah
45. a.Pcrjanjian Hibah paling scdikit mcmuat: 1) identitas pemberi dan penerima Hi bah; 2) tanggalpcrjanjian/ penandatangan Hibah; 3) jumlah Hibah; 4) kctcntuan dan persyaratan.
46. b.Salinan pcrjanjian Hibah disampaikan kepada BPK;
47. c.Perjanjian Hibah yang direncanakan ditandatangani oleh Menteri Keuangan/pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan clan pemberi Hibah; mekanismemelaluitidaklangsung,b) Hibah
48. d.Perjanjian Hibah langsung ditandatangani olch Mentcri/Pimpinan Lcmbaga/Pejabat yang diberi kuasa dan pemberi Hibah, yang dalam hal ini Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berkenaan;
49. e.Dalarn hal Hibah langsung untuk penanggulangan bcncana alam dan bantuan kcmanusiaan dapat menggunakan SPTMHL yang ditandatangani oleh PA/ KPA. SPTMHL disusun sesuai dengan format tercantum dalam lampiran Format 20 huruf A.
  1. 4.Tata Cara Pcngesahan Hibah
50. a.Tatacara pcngcsahan Hibah yang penarikannya tidak mclalui kuasa BUN: 1) pengesahan pendapatan Hibah dalam bentuk uang atau barang/jasa atau surat berharga; 2) pcngcsahan belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang; 3) pencatan be ban jasa untuk Hibah dalam bentuk jasa; 4) pencatatan barang persediaan, aset tetap dan/ atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap dan/ atau asct lainnya yang bcrsumbcr dari Hi bah dalam bentuk barang; 5) pcncatatan sctara kas dan / a tau investasi untuk pencatatan surat berharga yang bersumber dari Hibah dalam bentuk surat berharga.
51. b.Tahapan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang: 1) PA/KPA mcngajukan pcrmohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari Luar negeri kcpada DJPPR dan dari dalam ncgeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2) Permohonan nomor register dilampiri dokumen: a) perjanjian Hibah; b) ringkasan Hibah; dan c) surat kuasa/ pendelegasian keweriangan untuk mcnandatangani pcrjanjian Hibah. 3) Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung pcnanggulangan bencana alam dan bantuan kcmanusiaan dalam bentuk uang, dilampiri dengan: a) SPTMHL; dan b) rekening Koran. 4) Dokurnen pcrsyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register mcrupakan dokumen asli/ salinan yang dilegalisir pencrima Hi bah; 5) PA/ KPA yang mcngajukan permohonan nomor register Hibah bertanggungjawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokmen pendukung registrasi Hibah; 6) Surat permohonan nomor register Hibah disusun scsuai dengan format tercantum dalam lampiran Format 20 huruf B; 7) Ringkasan Hibah disusun sesuai dengan format tercantum dalam lampiran format 20 huruf C.
52. c.Pengesahan Pendapatan Hibah dan Belanja dalam bentuk uang 1) PA/KPA mcngajukan SP2HL sebesar: a) pendapatan Hibah yang tclah diterima; atau b) belanja yang telah dibelanjakan. 2) PA/KPA mengajukan SP2HL sebesar pendapatan Hibah yang telah diterima saja, apabila belum ada rcalisasi belanja. 3) SP2HL diajukan minimal sekali dalam satu tahun dan setinggi-tingginya scbesar perjanjian Hibah. 4) Hibah luar negeri SP2HL diajukan ke KPPN KPH dan Hibah dalam negeri diajukan ke KPPN Mitra. 5) Lampiran SP2HL terdiri dari: a) Salinan rekening Koran atas Rekening Hibah; b) Salinan surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pcrtamakali; c) SPTMHL;
  1. 5.Penandatanganan Serita Acara Scrah Terima (BAST)
53. a.PA/KPA yang mcncrima Hibah langsung dalam bentuk barang/ jasa/ surat berharga mcmbuat dan menandatangani BAST bersama Pcmbcri Hibah; d) Salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertamakali.
54. d.Pcngcsahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah dan Belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalarn Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga: 1) PA/ KPA mengajukan permohonan register atas Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari luar ncgeri kepada DJPPR dan dalam ncgeri kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. 2) Permohonan nomor register melampiri; a) perjanjian Hibah (grant agreement); b) ringkasan Hibah (grant summary); dan c) dokumen surat kuasa/pendelegasian kcwenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah. 3) Dalam hal penggunaan Hibah Langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga, dilampiri dengan SfYI'MHL. 4) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pcngajuan nomor register merupakan dokumen asli/ salinan yang dilegalisir oleh penerima Hibah; 5) PA/ KPA yang mengajukan permohonan nomor register Hibah bertanggungjawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumcn pendukung register Hibah. 6) Surat permohonan nomor register Hibah disusun sesuai dengan format dalam lampiran 20 huruf B; 7) Ringkasan Hibah disusun scsuai dcngan format tercantum dalam lampiran Format 20 huruf D.
55. b.Pihak penandatangan BAST scbagaimana dimaksud, dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk;
56. c.BAST paling sedikit memuat: 1) tanggal scrah tcrima; 2) pihak Pemberi dan Penerima Hibah; 3) tujuan pcnycrahan; 4) nilai nominal dalarn rupiah dan mata uang asing untuk Hibah dalam mata uang asing; S) nilai nominal dalam rupiah untuk Hibah dalam mata uang rupiah; 6) bcntuk Hibah; dan 7) rincian harga per barang.
57. d.Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.
  1. 6.Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah dan Beba n Aset yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk Barang/ Jasa/Surat Bcrharga:
58. a.PA/ KPA mcngajukan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS secara bersamaan kc KPPN mitra kerjanya dengan melampiri: 1) surat penetapan nomor register Hibah; 2) BAST; 3) SPTMHL Atas pengajuan SP3HL BJS, KPPN mengesahkan SP3HL BJS.
59. b.Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sctclah BAST ditetapkan dalam tahun anggaran bcrsangkutan. Apabila dilakukan lcbih dari 1 (satu) kali, penyarnpaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA ke KPPN mitra kcrjanya dilampiri dengan persetujuan MPHL- BJS sebelurnnya;
60. c.SP3HL-BJS disusun scsuai dengan format tercantum dalam lampiran furuf D;
61. d.SPTMHL memuat nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalarn mata uang rupiah. Apabila dalam mata uang asing, pcnjabaran ke dalam mata uang rupiah dilakukan berdasarkan kurs transaksi;
62. e.Dalam hal nilai barang/jasa/ surat bcrharga dalam BAST hanya mencantumkan nilai mata uang asing maka mata uang;
63. f.asmg tcrsebut dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST;
64. g.Apa bi la dalam BAST dan/ atau dokumen pcndukung tidak terdapat nilai barang/ jasa/ surat berharga, maka PA/ KPA penenma Hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/ jasa/ surat bcrharga yang ditcrima;
65. h.Bcrdasarkan Persetujuan MPHL-BJS yang diterbitkan oleh KPPN, PA/ KPA membukukan: 1) beban jasa dari Hibah; 2) persediaan, aset tetap dan/ atau aset lainnya dari Hibah; dan 3) setara kas dan/ a tau investasi. Laporan Kcuangan mcrupakan laporan yang terstruktur mcngcnai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu erititas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mcngcnai posisi keuangan, rcalisasi anggaran, hasil opcrasi, dan pcrubahan ckuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam mernbuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi surnber daya. Secara spesifik, tujuan pclaporan keuangan pemcrintah adalah untuk mcnyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipcrcayakan kcpada entitas. Laporan Keuangan merupakan laporan pcrtanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian, terdiri atas:
  1. 1.Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Rcalisasi Anggaran menyajikan inforrnasi realisasi pendapatan dan belanja , yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu pcriode.
  2. 2.Ncraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ckuitas dana per tanggal tertentu.
  3. 3.Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar surnber daya ekonomi yang mcnambah ekuitas dan pcnggunaannya yang dikclola olch pemerintah untuk kcgiatan pcnyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pclaporan.
  4. 4.Laporan Pcrubahan Ekuitas (LPE) Laporan Pcrubahan Ekuitas menyajikan informasi keriaikan atau penurunan ckuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun scbclumnya.
  5. 1.Kemcntcrian Negara/ Lcmbaga hanya terdiri dari Satuan Kerja pusat; atau
  6. 2.Kementerian Negara/Lembaga yang dalam satu wilayah hanya terdapat 1 (satu) Satuan Kcrja untuk tiap Esclon I. Dalarn pelaksanaan sistern akuntansi keuangan, Kcmcntcrian mcmbcntuk unit akuntansi dan pclaporan keuangan yang terdiri dari :
  7. 1.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), termasuk UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
  8. 2.Unit Akuntansi dan Pelaporan Kcuangan Pcmbantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), termasuk UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan;
  9. 3.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pcngguna Anggaran Esclon I (UAPPA-E I);
  10. 4.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA); A. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
  11. 5.Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan kcuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi tcntang penjelasan atau daftar tcrinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalarn Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Ncraca dalam rangka pcngungkapan yang mcmadai. Untuk mewujudkan penyajian Laporan Keuangan yang handal, akuntabcl dan transparan, Kcmenterian melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan kcuangan. Salah satu unsur dalam sistem akuntansi dan pclaporan keuangan tersebut adalah terbentuknya struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Bcrikut adalah struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan serta tugas-tugasnya sccara umum. KO E 0 E Htii~~ffl~,!1'~. I • ~~)"~ \ .. • -r • J r. A 2 KO Wa'ib 8 1 KO TidakWa ib 1 KO c 1 DK Tidak Wajib l TP l UB D 2 KO Wa'ib 1 DK Tidak Wa'ib E 1 KO TidakWa'ib
66. c.mcmantau pelaksanaan akuntansi keuangan Tugas pokok penanggung jawab UAKPA adalah menyelenggarakan akuntansi Keuangan di lingkungan Satuan Kerja, dengan fungsi scbagai bcrikut:
67. a.menyelenggarakan akuntansi keuangan;
68. b.mcnyusun dan mcnyampaikan laporan keuangan secara bcrkala; dan , . l 1 Petugas Akuntansi Kcuangan "·················· ,-----, 1 1 Penaggung Jawab Keterangan .................................................................................................................................... PETUGAS PEREKAMAN KOl'v1PUTER PETUGAS AKUNT ANSINERIFIKASI ...................... L r . KASUBAG. TU/PEJABAT YG MENANGANI KEUANGANNERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YG DITUNJUK KEPALA SATUAN KERJN KEPAI.A SATUAN KERJA PERANGKAT DAE RAH I UAKPA merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja yang memiliki wewcnang menguasai anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggungjawab UAKPA adalah Kcpala Satuan Kerja. Struktur organisasi UAKPA terdiri dari penanggungjawab dan pctugas akuntansi keuangan, sebagai berikut: B. PENANGGUNG JAWAB UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
  1. 1.UAKPA Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
69. a.Pcnanggung jawab UAKPA 1) Kepala Saluan Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistcm akun tansi dan pclaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditctapkan; b] Menunjuk dan mcnctapkan orgarusasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungannya; c) Mcnkgoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; d) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana sistcm akuntansi dan pelaporan keuangan; e) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar schubungan dengan pclaksanaan sis tern; f) Mcncliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan; g) Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA; h) Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA yang sudah ditandatangani kc KPPN, UAPPA-W dan/atau UAPPA-El. 2) Kasubbag Tata Usaha/pcjabat setingkat lainnya di bidang keuangan/verifikasi dan/atau akuntansi atau pejabat yang ditunjuk mclaksanakan kegiatan scbagai berikut: a) Mclaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; b) Mcmantau dan mcngevaluasi prestasi kerja para pejabat/ petugas yang terlibat sis tern akuntansi kcuangan; D Mencliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan; dan g) Mcnyampaikan laporan keuangan yang telah ditandatangani KPA kc jenjang diatasnya. 3) Petugas Akuntansi Keuangan UAKPA Petugas akuntansi keuangan pada tingkat UAKPA terdiri dari pctugas pcrckaman komputer dan petugas akuntansi/verifikasi mclaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Memelihara dokumcn sumber (OS) dan dokumen akuntansi; b) Membukukan/menginput OS ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Kcuangan; c) Mcncrima data BMN dari petugas akuntansi barang; d) Melakukan verifikasi atas jurnal transaksi/buku besar yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dcngan OS; e) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dcngan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditcmukan kcsalahan; D Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN sctiap bulan scrta melakukan koreksi apabila ditcmukan kcsalahan; g) Menelaah dan melakukan analisis untuk mcrnbuat catatan atas laporan keuangan; h) Menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; i) Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA; rckonsiliasie) c) Mclakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; d) Menandatangani laporan kcgiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pclaksanaan sistem akuntansi keuangan; Mengkoordinasikan pelaksanaan dengan KPPN setiap bulan; danGubernurpersetujuansetelah mendapat Bupati/Walikota; 3) UAPPA-W Kantor Daerah dibentuk oleh Kepala UPTP.
  1. 2.UAPPA-W UAPPA-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pcnggabungan laporan keuangan scluruh UAKPA di wilayahnya. UAPPA-W dibentuk dengan menunjuk dan menetapkan kantor wilayah sebagai UAPPA-W. Penanggung jawab UAPPA-W yaitu Kepala Kanwil atau Kepala Satker yang ditetapkan sebagai UAPPA-W.
70. a.UAPPA-W dibentuk: 1) UAPPA-W Dekonsentrasi dibentuk oleh Kepala SKPD yang memperolch alokasi dana dekonsentrasi setclah mendapat persetujuan Gubernur; 2) UAPPA-W Tugas Pembantuan dibentuk oleh Kepala SKPD yang memperoleh alokasi dana tugas pembantuan j) Mcndistribusikan laporan keuangan tingkat UAKPA; k) Merne lihara arsip data. menyclenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W dengan fungsi scbagai berikut: 1) mcnyelcnggarakan akuntansi kcuangan; 2) menyusun dan mcnyampaikan laporan kcuangan secara berkala; dan 3) memantau pclaksanaan akuntansi keuangan. jawab UAPPA-W yaitu PETUGAS KO~iPUTER
71. b.Pcnanggungjawab UAPPA-W Tugas pokok penanggung , . L. ..i Petugas Akuntansi Keuangan -----, : 1 Penaggung J awab Keterangan PE TU GAS AKUNT ANSI/VERIFIK.ASI AKUNTANSl!PEJABAT YANG DITII'.'-1JUK K.ASUBBAG/SEKSI YA~G !v1El\IBIDA~GI KEUANGANNERIFIK.ASI DAN I PEJABA T YANG DITUNJUK AKUNTANSI/ KABAG. KEUANGAN/KABAG. VERIFIK.ASI DAN AKUNT ANSI/ PEJABAT YANG ~fEl\IBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIK.ASI DAN I KEPALA SATUAN KERJA YA~G DITETAPKAN I I I I I I I I I I I I ................. '~- ::: . ~-::: . ~-.::. ~..:: ::.~.,~ ~- .:: . ~-.::. ~.. ::-~- .:: . ~.. :: . I I Struktur organisasi UAPPA-W terdiri dari pcnanggung jawab dan petugas akuntansi keuangan sebagaimana tercantum dalam Bagan berikut :
72. c.Pcnanggungjav .. -ab UAPPA-W terdiri atas: 1) Kepala dinas provinsi/ kabupaten/ kota a tau Kepala Satker yang ditetapkan sebagai UAPPA-W mclaksanakan kegiatan scbagai berikut: a) mcngkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W; b) mcngkoordinasikan pcnyiapan organisasi UAPPA-W sebagai pclaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; c) menctapkan organisasi UAPPA-W sebagai pclaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup wilayahnya; d) mcngarahkan penyiapan sumber daya, baik mcliputi sumber daya manusia (SOM), sarana dan prasarana yang diperlukan; e) mcngkoordinasikan pelaksanaan pcmbinaan dan monitoring pclaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W; n memantau pelaksanaan kcgiatan akuntansi agar scsuai dcngan target yang telah ditetapkan; g) mengkoordinasikan pclaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan antara UAPPA-W dengan UAPPA-E 1, dan tim bimbingan Kanwil DJPB; h) mcnandatangani laporan keuangan dan pcrnyataan tanggung jawab tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E 1; i) menyampaikan laporan kcuangan UAPPA-W kc UAPPA-El sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. 2) Pejabat Administrator atau pejabat sctingkat lainnya bidang keuangan/verifikasi dan/ a tau akuntansi a tau pejabat yang ditetapkan melaksanakan kcgiatan sebagai berikut: a) menyiapkan rencana pelaksanaan sistcm akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W; b) mcnyiapkan sumber daya, meliputi sumber daya manusia (SOM), sarana dan prasarana yang diperlukan; c) memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-W dan tingkat UAKPA; dan d) menyetujui laporan kcuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan kc UAPPA-E 1 scbelum ditandatangani olch Pcjabat yang ditetapkan. 3) Pejabat Pengawas atau pejabat setingkatnya lainnya bidang keuangan/verifikasi dan/ a tau akuntansi atau pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditctapkan; b) memantau dan mengevaluasi prestasi kcrja para pejabat/ petugas yang terlibat dalam pclaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan kcuangan; c) melakukan pembinaan dan monitoring pclaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W; d) menandatangani laporan kegiatan berkcnaan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; e) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; n mcngkoordinasikan pclaksanaan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB setiap triwulan; g) meneliti dan menganalisis Laporan Kcuangan UAPPA-W yang akan didistribusikan; h) menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W dan ADK kc UAPPA-E 1 yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang ditetapkan.
  1. 3.UAPPA-E 1 UAPPA-E 1 mcrupakan unit akuntansi pada tingkat Eselon I dengan penanggungjawab Pcjabat Pimpinan Tinggi Utama. Penanggung jawab UAPPA-E 1 dalam menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat Eselon mcnjalankan fungsi: a) mcnyclenggarakan sis tern akuntansi dan pelaporan keuangan; b] menyusun dan menyampaikan laporan kcuangan secara berkala; dan c) memantau pelaksanaan sistcm akuntansi dan pelaporan keuangan. 4) Pctugas Akuntansi Keuangan Wilayah Petugas Akuntansi Kcuangan pada tingkat UAPPA-W terdiri dari pctugas akuntansi/verifikasi dan petugas komputcr mclaksanakan kcgiatan: a) menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAKPA; b) Memelihara laporan keuangan dari UAKPA; c) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dcngan laporan barang yang disusun olch pctugas akuntansi barang serta melakukan saran korcksi kepada UAKPA apabila ditemukan kcsalahan; d) menyusun laporan kcuangan tingkat UAPPA-W bcrdasarkan penggabungan laporan kcuangan dari UAKPA; e) menyiapkan konsep pcrnyataan tanggung jawab; f) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; g) menyiapkan pcndistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W; Pclaksanaan kcgiatan penanggung jawab dan petugas akuntansi kcuangan scbagai bcrikut :
73. a.Pcnanggung jawab UAPPA-E1, terdiri atas: 1) Pcjabat Pimpinan Tinggi Utama atau pejabat yang ditunjuk untuk mclaksanakan kegiatan: a) mengkoordinasikan rencana pelaksariaan sistcm akuntansi dan pclaporan keuangan di lingkup Eselon I; ,, . L. ...l Petugas AkuntansiKeuangan -----, : 1 Penaggung J awab - - - - - Keterangan SEK.TEN/DIR.TEN/KA.BAD AN/ PEJABAT YANG DITUNJUK I KEPALA BIRO KEUANGAN/SES DIT.TEN/SES BADAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK 1 KABAG. AKLAPiKABAG. KEUA~GAN PEJABAT YANG DITUNJUK I KASUBBAG. AKLAPiKASUBBAG YANG MErvfBIDANGI KEUANGANNERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK ................... ::-.. :: . ::-..:: . ::-.. :: . ::-.. :: . ::-.. :: . ::-.. ::I ::-..:: . ::-..:: . ::-.. :: . ::-.. :: . ::-..:: . ::-..:: .......................... I I PETUGAS PETUGAS AKUNTANSI/VERJFIK.ASI KOMPUTER Struktur organisasi UAPPA-E 1 sebagai bcrikut: b) mcngkoordinasikan pcnyiapan organisasi UAPPA-El scbagai pelaksana sistcm akuntansi dan pelaporan keuangan; c) mengarahkan penyiapan sumber daya, mcliputi sumbcr daya manusia (SOM), sarana dan prasarana yang diperlukan; d) mcnctapkan orgarusasi UAPPA-E 1 sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Esclon I; e) mengkoordinasikan pelaksanaan pcmbinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E 1; f] mcmantau pclaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang tclah ditctapkan; g) mengkoordinasikan pclaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-E 1 dan tim bimbingan DJPB; h) menandatangani laporan keuangan dan pernyataan tanggung jawab tingkat UAPPA-El yang akan disampaikan ke Menteri; dan i) menyampaikan laporan keuangan UAPPA-El kc Menteri sebagai laporan pertanggung jawaban pe laksanaan anggaran. 2) Kepala Biro Keuangan/Sekretaris ltjen/Sekrctaris Dircktorat Jcndcral/ Sekrctaris Bad an/ Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan: a) menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Esclon I; b) mcnyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi UAPPA-E 1; c) mcnyiapkan SOM, sarana, dan prasarana yang diperlukan; d) memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-E 1; dan
74. b.Pctugas Akuntansi Keuangan UAPPA-El Petugas akuntansi keuangan pada tingkat UAPPA-E 1 terdiri dari pctugas akuntansi/verifikasi dan pctugas komputcr mclaksanakan kegiatan: 1) mcmclihara laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W UPTP / dckonscntrasi/ tugas pembantuan dan/ a tau internal antara laporan barang dengan laporan kcuangan; f) mcncliti dan menganalisis Laporan Kcuangan UAPPA-E 1 yang akan didistribusikan; g) mcnyampaikan laporan keuangan UAPPA-E 1 setelah ditandatangani Pcjabat Eselon I ke UAPA; h) menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-El setelah ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Utama ke UAPA. rekonsiliasipelaksanaane) e) menyetujui laporan keuangan tingkat Eselon I yang akan disampaikan ke UAPA scbelum ditandatangani Pcjabat Pimpinan Tinggi Utama. 3) Kepala Bagian Keuangan/ Kabag Akuntansi dan Pclaporan, Kcpala Sub bagian Kcuangan/Pejabat yang membidangi kcuangan atau Pejabat yang ditunjuk untuk: a) mclaksanakan sistcm akuntansi dan pelaporan keuangan bcrdasarkan target yang tclah ditetapkan; b) mcmantau clan mengevaluasi prestasi kerja para pcjabat/ petugas yang mclaksanakan sis tern akuntansi dan pelaporan keuangan; c) mclakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E 1; d) menandatangani laporan kcgiatan berkenaan dcngan pelaksanaan sis tern akuntansi dan pclaporan keuangan; mengkoordinasikan bcrkala;
75. c.memantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan kcuangan. pelaporandanakuntansisis ternmenyelenggarakan keuangan;
76. b.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara a.
  1. 4.UAPA UAPA merupakan unit akuntansi pada tingkat kcmcnterian dengan penanggungjawab yaitu Mcntcri. Tugas dan fungsi penanggung jawab UAPA sebagai penyelenggara akuntansi keuangan di tingkat kemcntcrian, antara lain: la po ranc) UAKPA Pusat dan/ a tau UAKPA dekonscntrasi/ tugas pembantuan; 2) menerima dan mcmverifikasi ADK dari UAPPA-W UPTP / dekonsentrasi/ tugas pembantuan dan/ a tau UAKPA pusat dan/atau UAKPA dekonscntrasi/tugas pembantuan; 3) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dcngan laporan barang yang disusun olch petugas akuntansi barang serta mclakukan saran koreksi kepada UAKPA apabila ditemukan kesalahan; 4) menyusun laporan keuangan, semcstcran, dan tahunan tingkat UAPPA-El bcrdasarkan penggabungan laporan keuangan dari UAPPA-W UPTP/ dekonsentrasi/ tugas pembantuan dan/ a tau UAKPA pusat berdasarkan Sistcm Aplikasi terintcgrasi, antara lain: a) menyiapkan konsep surat pcrnyataan tanggung jawab; b) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; dan menyiapkan dan mendistribusikan keuangan tingkat UAPPA-E 1; pelaksanaan sistem akuntansi dan pclaporan keuangan; rcncanamengkoordinasikandana) mcmbina akuntansi/verifikasi, dan petugas komputer sebagai.
77. a.Penanggung Jawab UAPA 1) Menteri, bertanggung jawab: pctugasjawab,penanggungkegiatanPclaksanaan , . L. ..J Perugas Akuntansi Keuangan -----, : 1 Penaggung J awab Keterangan .................................................................................................................................... ., MENTERl I SEKJEN! PEJABAT YANG DITUNJUK I KEPALA BIRO KEUANGAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK I KABAG. AKLAP/ PEJABAT YANG DITUNJUK I KASUBBAG. AKLAP/ PEJABAT YANG DITUNJUK .................... ::. t: . ::. .-.-..::. :::. ::.z.::........ ::. ::i.::.i: ::........ ::........ ::.t: ::.r; ::................................ I I PE TU GAS PETUGAS AKUNT ANSINERIFIKASI K0:\1PUTER Struktur organisasi UAPA sebagai bcrikut. d) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan kcuangan dcngan UAPPA-E 1 dan tim bimbingan DJPB; c) mcnyctujui Laporan Kcuangan Kementerian yang akan disampaikan ke Mentcri Kcuangan scbelum ditandatangani Mcnteri. 3) Kepala Bagian Akuntansi dan Pclaporan/ Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan atau pejabat yang ditunjuk, bertugas: a) melaksanakan sistern akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup kementerian; b) menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas unit akuntansi; mengarahkan penyiapan SOM, prasarana yang diperlukan; c) memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dansaranab) b) membina dan memantau sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan akuntansi; c) menetapkan organisasi UAPA scbagai pelaksana Sistem Akuntansi dan pelaporan Kcuangan; d) membina pelaksanaan sistern akuntansi dan pelaporan keuangan; c) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab; D mcnandatangani laporan kcuangan kementerian semester I dan tahunan; g) menyampaikan laporan keuangan semester I dan tahunan ke Menteri Kcuangan dan BPK sebagai pcrtanggungjawaban pelaksanaan anggaran. 2) Sekretaris Jenderal/Pejabat yang ditunjuk mclaksanakan kegiatan: a) mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan kcuangan di lingkup kc men terian;
78. b.Petugas Akuntansi Keuangan Petugas akuntansi keuangan pada tingkat UAPA yang terdiri dari Pctugas Akuntansi/Vcrifikasi dan Petugas Komputer mclaksanakan kcgiatan: 1) mencrima dan memverifikasi laporan kcuangan dari UAPPA-El; 2) mcmelihara laporan kcuangan dari UAPPA-E 1; 3) melaksanakan rckonsiliasi internal antara laporan kcuangan dcngan laporan barang yang disusun olch petugas akuntansi barang dan melakukan saran koreksi kcpada UAPPA-El apabila ditcmukan kcsalahan; c) mcnyiapkan SOM, sarana, dan prasarana yang diperlukan; d) mcmantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup kementerian; e) memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah tcntang hubungan kerja, SOM, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya; f) melakukan supervisi/ pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian; g) meneliti dan mcnganalisis laporan keuangan kementerian yang akan didistribusikan; h) mengkoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusiannya; i] mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi; j) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; k) menyampaikan Laporan Keuangan UAPA ke Menteri Kcuangan dan BPK RI yang telah ditandatangani oleh Menteri. C. PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI.
  1. 1.Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja antara lain:
79. a.Dokumen penerimaan, terdiri dari: 1) Estimasi pendapatan yang dialokasikan PNBP dan Hibah pada DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. 2) Realisasi pendapatan, scperti Bukti Penerimaan Negara (BPN) disertai dengan dokumen pendukung SSBP, SSPB, SSP, SSBC dan dokumen lain yang dipersamakan.
80. b.Dokumen pengeluaran, terdiri atas: 1) Alokasi anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan; 2) realisasi pengeluaran, seperti SPM beserta SP2D dan dokumen lain yang dipersamakan.
81. c.Memo penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal koreksi dan jurnal asct;
82. d.Dokumen piutang, antara lain kartu piutang, daftar rckapitulasi piutang dan daftar umur piutang;
83. e.Dokumcn perscdiaan, antara lain kartu persediaan , buku persediaan, dan laporan persediaan; 4) mcnyusun laporan keuangan semester I dan tahunan tingkat UAPA berdasarkan penggabungan laporan kcuangan UAPPA-E 1 berdasarkan sistem aplikasi terin tegrasi. 5) meneliti dan mcnganalisis laporan keuangan semester I dan tahunan tingkat UAPA untuk membuat catatan atas laporan kcuangan; 6) menyiapkan konsep surat pernyataan tanggung jawab; 7) menyiapkan dan mendistribusikan laporan keuangan tingkat UAPA.
84. f.Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain kartu KDP, Laporan KDP dan lernbar analisis SPM/SP2D;
85. g.Dokumcn lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian seperti Serita Acara Serah Terima Barang (BAST), SK Pcnghapusan, Laporan Hasil Opname Fisik, dan scbagainya.
  1. 2.Prosedur Penyusunan Laporan Kcuangan Kementerian.
86. a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Scmcsteran 1) LRA Kementerian Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-El sampai dengan tanggal 30 .Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian. 2) LRA UAPPA-El Semestcran disusun berdasarkan hasil pcnggabungan LRA UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja esclon I masing- masing sampai dengan 30 .Juni tahun anggaran berjalan. 3) LRA UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Semestcran sampai dcngan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan. 4) LRA UAKPA Scmestcran sampai dcngan 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bcrsangkutan
87. b.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahunan 1) LRA Tahunan Kementerian disusun bcrdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-El sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan lingkup Kcmentcrian yang bersangkutan. 2) LRA UAPPA-El Tahunan disusun berdasarkan hasil pcnggabungan LRA UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja esclon I masing-masing sampai dcngan 31 Descmber tahun anggaran berjalan. - 14 7 - 3) LRA UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil pcnggabungan LRA UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Dcscmbcr tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan. 4) LRA UAKPA disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Tahunan sarnpai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
88. c.Laporan Opcrasional (LO) Semesteran 1) LO Kemcnterian Semesteran disusun bcrdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-El sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran bcrjalan pada lingkup Kementerian. 2) LO UAPPA-El Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-W, dan/atau LO UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masmg- masing sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. 3) LO UAPPA-W Semcstcran disusun bcrdasarkan hasil pcnggabungan LO UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran bcrjalan pada lingkup wilayah yang bcrsangkutan. 4) LO UAKPA Sernesteran disusun berdasarkan transaksi sarnpai dcngan 30 .Juni tahun anggaran bcrjalan pada lingkup satker yang bersangkutan.
89. d.Laporan Operasional (LO) Tahunan 1) LO Kemcntcrian Tahunan disusun berdasarkan hasil pcnggabungan LO UAPPA-El sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup Kernen terian. 2) LO UAPPA-El Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-W, dan/atau LO UAKPA Tahunan di bawah wilayah kcrja Eselon I masing-masing sampai dengan 31 Desembcr tahun anggaran berjalan. Kementerian. 2) LPE UAPPA-El Semcstcran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-W dan/atau LPE UAKPA Scmcstcran di bawah wilayah kerja Eselon I masing- masing sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. 3) LPE UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bcrsangkutan. 4) LPE UAKPA Semesteran disusun berdasarkan transaki sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
90. f.Laporan Pcrubahan Ekuitas (LPE) Tahunan I) LPE Kementerian Tahu nan disusun bcrdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-El sarnpai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementcrian. 2) LPE UAPPA-El Tahunan disusun berdasarkan hasil LPE UAPPA-W, dan/atau LPE UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja Eselon I masing-masing sampai dcngan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. 3) LPE UAPPA-W Tahunan disusun bcrdasarkan hasil pcnggabungan LPE UAKPA Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bcrsangkutan. lingkuppad aberjalananggarantahunJuni 3) LO UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil pcnggabungan LO UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan. 4) LO UAKPA disusun bcrdasarkan transaksi sampa: dcngan 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup satker yang bersangkutan .
91. e.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Semesteran 1) LPE Kementerian Semcstcran disusun berdasarkan hasil pcnggabungan LPE UAPPA-El sampai dengan tanggal 30 D. PENCATATAN DAN VERIFIKASI
  1. 1.Pencatatan dengan penggunaan aplikasi komputer. Pencatatan transaksi keuangan pcmcrintah dilakukan hanya pada tingkat UAKPA berdasarkan dokumcn sumber sehingga segala perbaikan pencatatan transaksi kcuangan pcmcrintah scbagai
92. g.Neraca Semcstcran 1) Neraca Kementerian Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA- El per tanggal 30 .Juni tahun anggaran bcrjalan. 2) Neraca UAPPA-El Semestcran disusun berdasarkan hasil penggabungan Ncraca UAPPA-W dan/atau Neraca UAKPA Semcstcran di bawah wilayah kerja Eselon masing-masing per 30 Juni tahun anggaran berj alan. 3) Neraca UAPPA-W Semcsteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA per tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan . 4) Neraca Semesteran UAKPA disusun bcrdasarkan transaki sampai dcngan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
93. h.Ncraca Tahunan l) Neraca Kemcnterian Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Ncraca UAPPA-El per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. 2) Neraca UAPPA- El Tahunan disusun berdasarkan hasil pcnggabungan Ncraca UAPPA-W dan/ atau Neraca UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon masing-masing per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. 3) Neraca Tahunan UAKPA disusun berdasarkan transaki sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran bcrjalan. 4) LPE UAKPA disusun bcrdasarkan transaki sarnpai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. hasil verifikasi oleh entitas akuntansi atau pelaporan pada tingkat yang lebih tinggi, hanya dilaksanakan pada tingkat UAKPA. Pcncatatan transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan jurnal dan buku besar sarnpai dcngan penyajian laporan keuangan menggunakan aplikasi komputcr yang dikcmbangkan oleh Direktorat Jcndcral Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
  1. 2.Verifikasi Kcgiatan verifikasi bcrtujuan untuk:
94. a.memastikan kcluaran aplikasi komputcr sudah scsuai dengan dokumcn sumber; dan
95. b.memastikan bahwa ADK kirim Barang Milik Negara dari UAKPS hasil proses aplikasi SIMAK-SMN (Sistem lnformasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) sudah diterima di aplikasi SAISA pada tingkat UAKPA sebagai penggabungan jurnal dan buku besar Aset Tetap dan Persediaan. Proses berikutnya adalah mengubah data elektronik transaksi keuangan menjadi data elektronik akuntansi dengan menjalankan proses posting yang ada di program aplikasi komputer sehingga dapat membentuk buku besar scbagai dasar pembcntukan Laporan Keuangan.
  1. 3.Rekorisiliasi Kegiatan rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang di proses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumbcr yang sama. Kegiatan rekonsiliasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
96. a.Rekonsiliasi Internal Kegiatan rekonsiliasi internal dilakukan pada tingkat UAKPA, yaitu: 1) Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dcngan unit pclaporan barang (UAKPA dengan UAKPS) dengan menjalankan proscdur rckonsiliasi internal yang ada di program aplikasi SAISA. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai aset dan semua E. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kementerian disampaikan kepada Mcnteri Kcuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.Laporan Keuangan Semester I disampaika paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan;
  2. 2.Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:
97. a.Laporan Keuangan Unaudited disarnpaikan paling lambat pada tanggal terakhir di bulan Fcbruari setelah tahun anggaran berakhir;
98. b.Laporan Kcuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Sadan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal tanggal-tanggal terse but merupakan hari libur / hari besar, Laporan Keuangan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kcrja sebelurnnya , jadv ...al penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut: menggunakan aplikasi terintcgrasi bcrbasis data tunggal (single database) dan dapat dilakukan hanya di tingkat UAKPA dengan BUN/KPPN. Hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam Serita Acara Rekonsiliasi (BAR). elcktroniksecaradilakukanrekonsiliasiKegiatan belanja tcrkait aset yang dilaporkan di program aplikasi aplikasi SAISA; 2) Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bcndahara pengcluaran/ bendahara pcncrimaan Satkcr. Rckonsiliasi dilaksanakan untuk mcmastikan kesesuaian jumlah kas di bendahara pcngeluaran / bendahara pcnerimaan dengan Neraca.
99. b.Rckonsiliasi Eksternal Akuntansi Pcmerintahan yaitu :
  1. 1.Pcrnyataan Telah Direviu (hanya untuk pcnyajian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pcngguna Anggaran dan untuk pcriode scmesteran dan tahunan) penyajian Laporan Kcuangan mengacu pada StandarSistematika F. SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN penyamparan Laporan Keuangan sclain ketentuan di atas bcrdasarkan kebutuhan internal Dircktorat Jenderal Perbendaharaan maupun kebutuhan tiap Kementerian dcngan tidak melewati batas wa ktu penyampaian laporan kcuangan semester I pada 31 Juli dan tahunan pada akhir Februari untuk UAPA. Jumlah Laporan yang disampaikan Kementerian kepada Kementerian Keuangan sebanyak 3 (tiga) set. jadwalmenetapkandapatKeuanganKemcnterian anggaran berjalan .
100. d.Dalam kondisi tcrtcntu, Direktur Jenderal Perbendaharaan (satu) tahun setelah tahun1adalahc. Tahun 2XX: 1 Kctcrangan:
101. a.Laporan Keuangan yang disarnpaikan ke unit akuntansi dan pclaporan keuangan di atasnya adalah Laporan Keuangan yang transaksi kcuangannya dirckonsiliasi/ dikonfirmasi dcngan KPPN .
102. b.Tahun 2XXO adalah untuk tahun anggaran bcrjalan. Jadwal Penyampaian Unit Organisasi LK Tenunan Bulan an LK Semester 1 I Unaudited} UAKPA . 15 Juli 2XXO Z2 Januari 2XX1 UAPPA-W . 21 Juli 2XXO 5 Februari 2XX1 UAPPA-El . 26 Juli 2XXO 15 Februari 2XX1 UAPA . 31 Juli 2XXO Akhir Februari 2XX1 - secara wajar. diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yangungkapan-ungkapanscrtaPemerin tahanAkuntansi
  1. 2.Pernyataan Tanggung Jawab
  2. 3.Ringkasan Laporan Kcuangan
  3. 4.Laporan Realisasi Anggaran Laporan Rcalisasi Anggaran adalah laporan yang mcnyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pcmakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu pcriodc pclaporan.
  4. 5.Neraca Ncraca adalah laporan yang mcnggambarkan posisi kcuangan suatu cntitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
  5. 6.Laporan Opcrasional Laporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/ defisit dari operasr, surplus/ defisit dari kcgiatan non-operasional, surplus/ defisit scbclum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang dipcrlukan untuk penyajian yang wajar.
  6. 7.Laporan Pcrubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kcnaikan atau penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periodc scbclumnya.
  7. 8.Catatan atas Laporan Keuangan Catalan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Rcalisasi Anggaran dan Neraca. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan juga mcncakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar penyusunan laporan keuangan. 5) Kcbijakan Akuntansi Menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas dan metode-metode pcncrapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Rcalisasi Anggaran dan Neraca. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan pcnting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang scsuai .
103. b.Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos Pcndapatan dan Bclanja dengan struktur sebagai berikut: 1) Anggaran; 2) Realisasi; 3) Persentase pencapaian; 4) Penjelasan atas pcrbedaan antara anggaran dan rcalisasi; 5) Pcrbandingan dengan periode yang lalu; 6) Pcnjclasan atas perbcdaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; dalam4) Struktur Catalan atas Laporan Kcuangan terdiri dari :
104. a.Gambaran Umum Entitas 1) Dasar Hukum Entitas Menjelaskan tcntang domisili dan bcntuk hukum suatu entitas scrta yurisdiksi tcmpat entitas tersebut berada. Di samping itu, juga diungkapkan penjelasan mcngcnai sifat operasi cntitas dan kegiatan pokoknya; 2) Pendekatan Penyusunan Laporan Kcuangan Menjelaskan proses dan sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan cntitas . 3) Basis Akuntansi Menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dan proses penyusunan dan penyajian Laporan Kcuangan . Dasar pcngukuran yang digunakan neraca; 3) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan olch Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan kcuangan; dan 5) Pcnjclasan atas hal-hal pcnting yang diperlukan .
105. d.Laporan Operasional 1) Perbandingan dengan periode yang lalu; 2) Penjelasan atas perbcdaan antara pcriodc bcrjalan dan periode yang lalu; 3) Rincianlebih lanjut pendapatan-LO mcnurut sumbcr pendapatan; 4) Rincianlebih lanjut beban menurut klasifikasiekonomi, organisasi, dan fungsi; 5) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pcrnyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lcmbar muka laporan kcuangan; dan 6) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 7) Rincian lebih lanjut pendapatan menurut sumbcr pendapatan; 8) Rincian lebih lanjut bclanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; 9) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar akuntansi Pernerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan 10) Penjelasan atas hal-hal pcnting yang diperlukan.
106. c.Penjelasan atas Pos-pos Neraca Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kcwajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut: 1) Perbandingan dengan periode yang lalu; 2) Rincian lcbih lanjut atas masing-masing akun-akun Menyajikan informasi yang berisi rmcian atas angka-angka yang disajikan pada LRA dan Neraca dan pcngungkapan lainnya yang diharuskan oleh pcraturan yang bcrlaku. Kejadian yang mempunyai dampak adanya pcmogokan yang harus pemerin tah.
107. g.Lampiran dan Daftar sosial, misalnya di tanggulangi 5) 4) Pcnggabungan atau pemekaran entitas tahun bcrjalan; dan dapattidak yang tclah2) Kesalahan manajemen terdahulu dikoreksi olch manajemen baru; 3) Komitmen atau kontinjensi yang disajikan pada Neraca;
108. e.Laporan Pcrubahan Ekuitas 1) Perbandingan dcngan periodc yang lalu; 2) Rincian lcbih lanjut atas masing-masing akun laporan perubahan ekuitas; 3) Penjelasan atas perbedaan antara pcriodc berjalan dan periode yang lalu; 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan 5) Penjelasan hal-hal pcnting yang diperlukan .
109. f.Pengungkapan Pcnting Lainnya Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catalan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting sclama tahun pelaporan, seperti : 1) Penggantian manajemcn pcmerintahan selama tahun berjalan; G. Sanksi
  1. 1.Laporan Keuangan bulanan UAKPA harus diterima di KPPN sclambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya. Apabila sarnpai tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya belum diterima KPPN, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Jika sampai 5 (lima) hari kerja scjak diterbitkan surat peringatan, Satkcr yang bcrsangkutan tidak mengirimkan laporan kcuangan bulanan, maka KPPN akan memberikan sanksi berupa pcngcmbalian SPM yang diajukan oleh Satker, kecuali untuk SPM Bclanja Pcgawai, SPM LS pihak III, dan SPM Pengembalian.
  2. 2.Bagi SKPD yang sccara scngaja dan/atau lalai dalam mcnyarnpaikan laporan dckonsentrasi dan tugas pembantuan,SKPD yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi bcrupa:
110. a.pcnundaan pcncairan dana dckonscntrasi dan tugas pcmbantuan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
111. b.penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
  1. 1.KPA/KPB wajib membentuk UAKPA dan UAKPB di Satker yang bcrsangkutan untuk melaksanakan tugas penyiapan laporan keuangan bcrdasarkan SAi.
  2. 2.Kepala Satker selaku KPA/KPB sctelah mencnma DIPA agar segera menetapkan pelaksana untuk mendukung operasional kegiatan para Pejabat Perbendaharaan Negara dalam rangka kelancaran pclaksanaan anggaran antara lain:
112. a.PPK;
113. b.Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa;
114. c.Panitia/ Pcjabat Penerima Barang/ Jasa;
115. d.Staf Sckretariat PPK/Bendahara Pengeluaran, Pclaksana Pengujian SPP dan Penerbitan SPM serta staf lainnya sesuai kebutuhan.
  1. 3.Kepala Satker selaku KPA wajib menyajikan/mcnyampaikan laporan kcuangan kepada unit Eselon I tcrkait UAPPA-E 1 setiap triwulan.
  2. 4.Pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak terikat dcngan periode tahun anggaran, dan apabila terjadi penggantian maka kepala satuan kcrja segera mengusulkan pejabat pengganti.
  3. 5.Pejabat pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, berhak mempcrolch honorarium atas masing-masing DIPA yang dikclola, sepanjang telah dialokasikan dalam DIPA.
  4. 6.KPA yang merangkap sebagai PPK atau PPSPM, hanya diperbolchkan untuk menerima 1 (satu) honorarium pejabat pengelola kcuangan.
  5. 7.Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (mark up),dan/atau melakukan pcrjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pcrtanggungjawaban perjalanan dinas sehingga mengakibatkan kerugian negara, pihak-pihak yang bersangkutan bcrtanggung jawab scpenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya. MENTERIKETENAGAKERJAAN Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan BMN bidang ketenagakerjaan ini merupakan acuan bagi pengelola keuangan yang menggunakan dana pusat, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan. KETENTUAN PENUTUP Format 16 Format 12 Format 13 Format 14 Format 15 Format g Format 10 Format 11 Format 5 Format 6 Format 7 Format 8A Format 88 Format 4 Format 3 Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat dan Satkcr UPT-P Pengusulan Pcjabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Tugas Pembantuan Pengusulan Pcnggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat/UPTP Pengusulan Pcjabat Perbendaharaan Negara untuk Satkcr Kabupaten/ Kota Surat Tugas Luar Kota Surat Perjalanan Dinas Daftar Pengeluaran Riil Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Pcrjalanan Dinas Surat Pernyataan Pcmbcbanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Kuitansi Pembayaran Tagihan Penyedia Barang/Jasa Surat Perintah Bayar Kuitansi/Bukti Pembelian yang dibuat olch Bendahara Pengeluaran Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Surat Pernyataan UP Surat Pengajuan Pcrmintaan TUP Surat Pernyataan KPA mempertanggungjawabkan Sisa TUP Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan Format 2 Format 1 Daftar Format Formulir dan Bagan KEUANGAN NEGARA NEGARA BI DANG LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENT ANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN BARANG MILIK KETENAGAKER,JAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Format 19 Format 20A Format 208 Format 20C Format 200 Format 18H Format 180 Format 18E Format 180 Format 18C Format 188 Format 17 Format 18A Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM - UP/ TUP * Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- LS (PENGADAAN 8/J ATAU DAYA/JASA *) Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- GUP/GUP-NIHIL * Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- LS Lembur * Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- LS Honor /Vakasi * Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- LS Perjalanan Dinas Yang belum dilakukan Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- LS Perjalanan Dinas Yang sudah dilakukan Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- LS Gaji Induk/Susulan/Terusan/ Kekurangan/UDW /Tewas * Laporan 8arang Kuasa Pengguna Persediaan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) Surat Permohonan Nomor Register Hibah Format Ringkasan Hibah Surat perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung 8entuk 8arang/Jasa/Surat 8erharga (SP3HL-8JS) Format 18F ( ) KEPALA BIRO/PUSAT SEKRETARIS ITJEN/DITJEN/BADAN/KEPALA BALAI PELAKSANA BENDAHARA BENDAHARA PENGELOLAAN BARANG NO. KANTOR/SATUAN KERJA PENERIMAAN PENGELUARAN MILIK NEGARA KPPN - - - --- ~) 2 3 4 5 6- -- - Nam a I Nam a Nam a ( ......... ) I I NIP I NIP NIP Gol Gol Gol I ...... selaku Jabatan Jabatan Jabatan ' bendahara I pengeluaran I Program .... Unit Eselon I . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAFTAR USULAN CALON PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN . MENURUT SATUAN KERJA PUSAT/UPTP . Format 1 ( )( ) KEPALA SATUAN KERJA KAB/KOTA, KEPALA UPTD MENGETAHUI BUPATI/WALIKOTA, I PELAKSANA KANTOR/SA TUAN I BENDAHARA BENDAHARA PENGELOLAAN NO. KERJA I PENERIMAAN PENGELUARAN BARA NG KPPN I MILIK NEGARA I I I- ; ---- 1 I 2 3 4 5 6 7- -- ~ --~--- Nam a Nam a Nam a Nam a ( ......... ) NIP NIP NIP NIP Gol Gol Gol Gol Stat Stat selaku Stat : ...... bendahara . ..... Jabatan I Jabatan ....... Jabatan pengeluaran Jabatan . .. , ... .. ... ... ... Program ....... ········· Unit Eselon I. .............. I __ ,_ I -- -- - DAFTAR USULAN CALON PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN . MENURUT SATUAN KERJA KABUPATEN/KOTA/UPTD . Format 2 SEMULA I i KUASA PENGGUNA PELAKSANA KANTOR/SATUAN I BENDAHARA BENDAHARA NO. KERJA ANGGARAN/KUASA PENERIMAAN PENGELUARAN PENGELOLAAN HARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA MILIK NEGARA KPA/KPB ! I - - -- - - - 1 - - - -+---- - 1 2 3 3 4 5 I 6 r Nama Nam a Nam a Nama ( ...... ) NIP NIP NIP NIP Go! I Go! Go! I Go! Jabatan Jabatan Jabatan ...... sclaku Jabatan bendahara pcngcluara n i Program .... .. Unit I Esclon I .................. I I DAFTAR USULAN PENGGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ....•.• MENURUT SATUAN KERJA PUSAT /UPTP ..••...........•....•.........••.•... Format 3 ( ) K.EPALA BIRO/PUSAT SEKRETARISITJEN/DITJEN/BADAN MENJADI I KUASA PENGGUNA I PELAKSANA KANTOR/SA TUAN BENDAHARA BENDAHARA INO. KERJA ANGGARAN/KUASA PENERIMAAN PENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA MILIK NEGARA KPA/KPB - 1 2 3 4 _) 5 6 7 - --- -- - - - I I ( ......... I Nam a Nama Nam a Nama ) NIP NIP NIP NIP Gal Gal Gal Go! .Jabatan Jabatan Jabatan ...... selaku Jabatan bendahara pengeluara n Program .... I .. Unit Eselon I .................. KUASA PENGGUNA PELAKSANA KANTOR/ ANGGARAN/ BENDAHARA BENDAHARA PENGELOLAAN NO SATUAN KERJA KU ASA PEJABAT PENANDA PENERIMAAN I PENGELUARAN HARANG KPPN PENGGUNA TANGAN SPM BARANG/JASA MILIK NEGARA KPA/KPB I --- - 1 2 i 3 4 5 6 7 8-- - -- ----- Nam a Nam a Nama I Nam a Nam a ( ...... ) I NIP NIP NIP NIP NIP Go! Go! Go! Go! I Go! I ' Jabatan I Jabatan Jabatan Jabatan ...... sclaku Jabatan bendahara I pcngcluaran Program ....... Unit Eselon I I .................. SEMULA DAFTAR USULAN PENGGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ....•..•.•. MENURUT SATUAN KERJA KABUPATEN/KOTA/UPTD ••.......•..•....•...•............... Format 4 ( ) KEPALA DINAS KAB/KOTA, KEPALA UPTD ' I KUASA PENGGUNA PELAKSANA NO KANTOR/SA TUA ANGGARAN/KUAS BENDAHARA BENDAHARA PENGELOLAAN N KERJA A PEJABAT PENANDA PENERIMAAN PENGELUARAN BARANG KPPN PENGGUNA TANGAN SPM BARANG/ JASA I MILIK NEGARA KPA/KPB I I ~ - ~- - -~- 1 2 3 4 5 6 7 8- - ~--- -- . - - -- ' Nama Nama Nam a Narna Nam a ( ...... ) NIP NIP NIP NIP NIP Go! Go! Go! Go! Go! Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan ...... selaku Jabatan I bcndahara I pengeluaran I Program I ....... Unit i I I I I Esclon I ...... II I MENJADI 2 Dilaksanakan pada tanggal ...... s.d. .... ... .......... 20XX di Untuk rangkadalamdin asperjalanan 1 Kepada Nam a NIP Gol Jabatan 2 Nam a NIP Gol Jabatan 1 Melaksanakan DIPERINTAHKAN 3 ······································································································· 2 .. Dasar 1 Dalam rangkaPertimbangan NO: SURAT TUGAS KOP SURAT SATUAN KERJA Format 5 NIP 99999999 999999 9 999 Atasan Langsung/Kepala Satker Pada Tanggal Dikeluarkan di jawab. Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ............................ Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 20xx Nomor xxxx/026-xx.x.xx/xx/20xx tanggal xx Desember 20xx. AKUN xxxxxxx. Pembiayaan 3 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada . (Yang memerintahkan). NIP Pejabat Pembuat Komitmen Dikeluarkan di Tangga I caret yang tidak perlu I - - -·· 6 a. Tempat berangkat a I I b. Temrat 1:ul_l.la~ b. I . --~ I 7 a. Lamanya perjalanan dinas I a.
116. b.Tanggal berangkat I b. C. Tanggal harus kembali/tiba di c I tempat baru *) 8 Pengikut • Nam a Tanggal Lahir Keterangan - 1. 2. 3 4. 5. - I 9 Pembebanan Anggaran I I lnstans a. i a b Akun b. - ·- ~ I 10 Keterangan lain-lain J-··- - - -- 1 Pejabat Pembuat Komitmen 2 NamaJNIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas - 3 a Pangkat dan Golongan a.
117. b.Jabatan/lnstansi b. c Tingkat Biaya Perjalanan c. Din as -- - -- 4 I Maksud Perjalanan Dinas I I ·- - - 5 Alat angkutan yang dipergunakan SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) Lembar ke Kode No Nornor Kementerian.. Format 6 PERHATIAN PPK yang menerbitkan SPD, peqawai yang melakukan perjalanan dinas. para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkaVtiba. serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rug1 akibat kesalahan. kelalaian, dan kealpaannya. VIII. NIP Pejabat Pembuat Korrutrnen Catalan Lain-lain ·VII. NIP. Pejabat Pembuat Kornitmen NIP~~~~~~~~~-t--~~~ Telah dipenksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut alas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesinqkat-sinqkatnya VI Tiba di (Tempat kedudukan} Pada Tanggal Berangkat dari Pada Tanggal Ke pa la NIP. Berangkat dari Pada Tanggal Kepala NIP NIP. V. T1ba di Pada Tanggal Kepala NIP .. IV Tiba di Pada Tanggal Kepala NIP. - - I Berangkat dari (Tempat Kedudukan} Ke I Pada Tanggal I Kepala , i I NIP-··- II Tiba di Berangkat dari Pada Tanggal Pada Tanggal Ke pa la Kepala I .................... NIP NIP. Ill. Tiba di Berangkat dari I Pada Tanggal Pada Tanggal I Ke pa la Ke pa la I NIP. Pejabat Pembuat Komitmen : Rp. : Rp. Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih : Rp. PERHITUNGAN SPD RAMPUNG NIP.NIP Yang MenerimaBendahara Pengeluaran Telah menerima jumlah uang sebesar Rp . Rp . tahunTelah dibayar sejumlah ..... , tanggal, bu Ian, ; No RINCIAN BIAYA JUMLAH I KETERANGAN~ i 1. I j 2. 3. 4. 5. 6. 7. ! 8. JUMLAH Rp. Terbilanq Lampiran SPD Nomor Tanggal RINCIAN BIAVA PERJALANAN DINAS NIP .NIP . Pelaksanan SPD ................. , .Mcngctahui/ menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen
  1. 2.Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas beriar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikcmudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyctorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pcrnyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. No. Uraian Jumlah I I I I - - - - Jumlah I·-~~- - berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor .. . . . . . . . . tanggal ............... , dengan ini kami menyatakan dengan scsungguhnya bahwa :
  2. 1.Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pcngeluaraannya, meliputi : NIP Jabatan Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama DAFTAR PENGELUARAN RIIL Format 7 NIP . Yang Membuat Pernyataan (A!Clsa11 Lanqsuru] Sl'D I Pejabat ya11g bcru.cn anq} . , . Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pclaksanaan perjalanan dinas tidak dapat diganti olch pcjabat/ pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dcngan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pcrnyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketcntuan hukum yang berlaku. ·························································································································· dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mcndesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu NIP Jabatan Unit Organisasi Kernen terian / Lem baga: menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Pcrjalanan Dinas atas nama : Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kementerian/ Lembaga: Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS Nomor . Format 8A NIP . Yang Membuat Pernyataan iPejabcu Pcmbuat Kom1trrien) . , . Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bcrtanggung jawab pcnuh dan bersedia mcnyctorkan kerugian negara ke Kas Negara. dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Togas Perjalanan Dinas Nomor tanggal . Berkenaan dengan pembatalan terse but, biaya transport berupa . dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas bcban DIPA tidak dapat dikembalikan/ refund (sebagian/ scluruhnya) sebesar Rp. . , schingga dibebankan pada DIPA Nomor . . . . . . . . . . . . tanggal . satker . Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kernen terian / Lem baga: menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor : tanggal dan SPD Nomor tanggal ........... atas nama: Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kemcnterian/Lembaga: Yang bcrtanda tangan di bawah ini : SURAT PERNYATAANPEMBEBANAN BIA YA PEMBATALANTUGAS PERJALANAN DINAS Nomor . Format 88 ( Nama Jelas ) NIP .
(11)Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab ( Nama Jelas )
(9)ttd & stempel
(10)( Nama Jelas ) NIP . (.8) , . Jabatan Penerima Uanga.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Terbilang Rp (5)Jumlah Uang Pejabat Pembuat Komitmen Satker (4) Sudah terima dari KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Tahun Anggaran (1) Nomor Bukti (2) AKUN (3) KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG
(6)
(7)Untuk Pembayaran Format 9
(11)Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa
(10)Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP pejabat pembuat komitmen serta stempel din as
(1)Diisi tahun anggaran DIPA Satker yang bersangkutan
(2)Diisi nomor pembukuan BKU Bend.Pengeluaran Satker yang bersangkutan
(3)Diisi kode AKUN Satker yang bersangkutan
(4)Diisi Satker yang bersangkutan
(5)Diisi jumlah uang dalam angka, tidak boleh cacad/hapusan.
(6)Diisi jumlah uang dalam huruf, tidak boleh cacad/hapusan.
(7)Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknis.
(8)Diisi tempat tanggal penerimaan uang.
(9)Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai sesuai ketentuan. TATA CARA PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG ( LS ) NIP ..NIP..NIP .. Nama JelasNama JelasNama Jelas ' I I I L___ - - a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat KomitmenPenenma Uang/Uang Muka KerjaBendahara Pengeluaran Ditenma tanggalSetuju/lunas dibayar. Tanggal Dibebankan pada : Kegiatan, output, MAK Kade Atas dasar.

1.Kuitansi/bukti pembelian
2.Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) Kepada Untuk pembayaran (***DH***) Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp . SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy) Tanggal. Nomor : . ._I__ K_o_P_s_u_R_A_r_s_A_r_u_A_N_K_E_R_J_A_~I Format 10 *) Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/Jasa(misalnya : Jasa tambal ban)

(12)( Nama Jelas ) NIP . Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab ( Nama Jelas ) NIP .
(11)Lunas dibayar Tgl .. Bendahara Pengeluarana.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ttd & stempel
(10)( Nama Jelas ) NIP . Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan. ( Nama Jelas )
(9)(_~} , . Jabatan Penerima Uang Terbilang Rp (5)Jumlah Uang Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen Satker (4) Sudah terima dari KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Tahun Anggaran (1) Nomor Bukti (2) AKUN (3) KUITANSI PEMBAYARAN *)
(6)
(7)Untuk Pembayaran Format 11
(1)Diisi tahun anggaran DIPA Satker yang bersangkutan
(2)Diisi nomor pembukuan BKU Bend.Pengeluaran Satker yang bersangkutan
(3)Diisi kode AKUN Satker yang bersangkutan
(4)Diisi Satker yang bersangkutan
(5)Diisi jumlah uang dalam angka, tidak boleh cacad/hapusan.
(6)Diisi jumlah uang dalam huruf, tidak boleh cacad/hapusan.
(7)Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknis.
(8)Diisi tempat tanggal penerimaan uang.
(9)Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai sesuai ketentuan.
(10)Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP pejabat pembuat komitmen serta stempel dinas
(11)Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP bendahara pengeluaran dan tanggal lunas bayar.
(12)Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa TATA CARA PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN UP NIP .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ..................... , - --- - - DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN r I I 1 Kementenan [ l Jenis SPP 6 DIPA Nomor Unit I 2 Organisasi [ l 1. GUP I Tanggal

2.GUP Kade I 3 Satl<er [ l Nihil I 7 Keaiatan 4 Lokasi [ l 3. PTUP I 8 Kade Output I Tahun 5 Alam at Pagu Output 9 Anqqaran I I Rp. 10 Bulan i I --- ·-- I BUKTI PENGELUARANI No Tanggal Jumlah Kotor Nomor Nama Penerima dan Yang I Urut I Bukti Keperluan NPWP MAK (AKUN 6 Dibayarkan DIGIT) I I Pembukuan I (Rp) I I I I I I I I I I Jumlah Jumlah SPP I tarnpiran : ini (Rp_J___ - ............... Le SPM/SPP sebelum SPP ini atas beban I mbar Output ini I - -- Jumlah s.d SPP ini atas beban Sub I Keglatan ini Format 12 NIP . .............. , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . Dengan ini menyatakan bahwa :
1.Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
2.Apabila dalam 3 (tiga) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan penggantian (revolving) UP, maka bersedia memotong atau menyetorkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari UP yang diterima;
3.Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan Kepala KPPN untuk memotong atau menyetorkan UP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) belum dilaksanakan, maka bersedia memotong atau menyetorkan 50 % (lima puluh persen) dari UP yang diterima. (xxxxxx) (xxx) (xx) Kuasa Pengguna Anggaran
1.Nama
2.Jabatan
3.Satuan Kerja
4.Kementerian
5.Unit Organisasi Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.999.999.999,00 (dengan huruf), yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT PERNYATAAN Nomor. xxxxxxxxxx KOP SURAT SATUAN KERJA Format 13 NIP . .. .. .. .. .. .. .. , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . Dengan ini menyatakan bahwa :
1.Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan;
2.Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut peraturan perundangundangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
3.Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang Persediaan (UP)!Transito;
4.Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang- undangan Kuasa Pengguna Anggaran .................................... (xxxxxx) .................. (xxx) ........................................ (xx)
1.Nama
2.Jabatan
3.Satuan Kerja
4.Kementerian
5.Unit Organisasi Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.999.999.999,00 (dengan huruf), yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT PERNYATAAN Nomor. xxxxxxxxxx KOP SURAT SATUAN KERJA Format 14 NIP . .............. , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . Dengan ini menyatakan bahwa :
1.Sebagian dana TUP telah dipertanggungjawabkan melalui SPM-PTUP sebesar Rp.999.999.999,00 (dengan huruf);
2.Sisa dana TUP pada Bendahara Pengeluaran yang masih diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, akan kami pertanggungjawabkan paling lambat tanggal. ;
3.Sisa dana TUP yang tidak diperlukan lagi akan disetor ke kas negara paling lambat tanggal .
3.Satuan Kerja
4.Kementerian
5.Unit Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran .................................... (xxxxxx) ........................................ (xxx) ........................................ (xx) Sehubungan dengan pengajuan perpanjangan pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.999.999.999,00 (dengan huruf), yang bertanda tangan dibawah ini :
1.Nama
2.Jabatan SURAT PERNYATAAN Nomor. xxxxxxxxxx KOP SURAT SATUAN KERJA Format 15 NIP . .................... , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Rp ............ Rp ............ Rp ............ Rp ............ Rp ............ Rp ............ Rp ............ Rp ............ Rp ............

a.Jumlah Setoran PNBP TA yang lalu 11 ................•.•...••••
b.Maksimum Pencairan Dana TA yang lalu ( x 6.a) .
c.Realisasi Pencairan Dana TA yang lalu 21 .
d.Sisa Dana Tahun Anggaran yang lalu (b-c) .
e.Sisa UP dan TUP TA yang lalu .
f.Sisa MP TA yang lalu yang dapat digunakan sebelum diperoleh realisasi PNBP TA berjalan (d-e) .
g.SP2D berjalan yang dicairkan dari 6.f .
1. 7.Perhitungan Maksimum Pencairan Dana Berikutnya :
a.Setoran PNBP TA bcrjalan IJ .
b.Maksimum Pencairan dana TA berjalan ( 'Yo x 7.a) .
c.Realisasi pencairan dana TA berjalan s.d SP2D lalu (termasukjumlah SP2D yang telah dicairkan pada huruf 6.g): 1) SP2D-UP Rp . 2) SP2D-TUP Rp . 3) SP2D-GUP Rp . 4) SP2D-LS Rp (+) 5) Jumlah Rp (- 1- .
d.SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan berikutnya(7.b-7.c) Rp .
1. 6.Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :
2. 1.Nama dan kode Kantor/ Satker
3. 2.Nama dan Kode Kegiatan
4. 3.Nomor dan tanggal DIPA
5. 4.Target Pendapatan
6. 5.Pagu Pengeluaran DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP KOP SURAT SATUAN KERJA Format 16 *) caret yang tidak perlu NIP. Nama Lengkap .................. , 20xx KPA/PPK Satker . Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya . telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja .
7. 2.Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran honorarium/ vakasi/uang makan PNS/uang lembur*) tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan ke Kas Negara. bagi satuan kerja . Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
8. 1.Perhitungan yang terdapat pada bulan KPA/PPK Satker . NIP Jabatan Nama Yang bertanda tangan di bawah ini : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOP SURAT SATUAN KERJA Format 17 PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH: PELAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PA RAF TCiL DISPOSISI PE.JABAT PENERBIT SPVI: CHECK LIST PENERIMAAN DERKAS (BERi TANDA" \ "PADA KOTAK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM - UP I TUP * (. core! yang tidak perlu) D SPP UP!TUP • dan ADK SPP ; D Surat perrnohonan UP!TUP • dari KPA kepada KPPN ; D Surat Pernyataan untuk UP!TUP dari KPA . D Rincian rencana penggunaan UP!TUP • ; D Surat Persetujuan dari KPPN untuk UPfTup• ; D Surat Persetujuan UP dr Kanwil DJPB untuk UP yang rnalarnpaui besaran yg sudah ditentukan ; D SK Pejebat Perbendaharaan, Foto Copy DIPA, BA Rekon Tahun Yang Lalu Untuk Pengajuan UP; D Rekening koran terakhir untuk TUP. NAMA UNIT ES. I/ II • NAMA I KODE SATKER JENIS SPP r· caret yang tidak perlu) Format: 18/A DISPOSISI PF.JABAT PF.NF.RHIT SP:\1: PE:"IGUJIAN DILAKUKA:"I OLEH : PALAKSANA NAMA PARAF TGI, NAMA PA RAF TGL CHECK LIST PENERIMAAN DERKAS (BERi T ANDA II "' II PADA KOTAK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-LS (PENGADAAN 8/J ATAU DAYA/JASA *) (* core! yang lidak perlu) Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP . Sukti perjanjian/kontrak (Bukti Pembelian/Kuitansi/SPK/Kontrak)*; Karwas kontrak *; Refrerensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa : Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; Serita Acara Serah Terima Pekerjaan/Sarang; Serita acara penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan ; Serita Acara Pembayaran ; Kwitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, sesuai lampiran Ill, PMK. 190/PMK.05/2012; Faktur Pajak dan SSP yang ditandatangani oleh Penyedia Sarang/Jasa ; Rincian maksimal Pencairan (MP), khusus PNSP * ; Jaminan bank (jika dipersyaratkan) • : Surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah (untuk Langganan Daya dan Jasa) : NAMA UNIT ES. I / II * NAMA I KODE SATKER JENIS SPP (' coret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format : 18/B DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM : PENGUJIA~ DILAKlJKAN OLEII: PALAKSANA NAMA PARAF TGL !\AMA PA RAF TGL Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Daftar Rincian Permintaan Pembayaran yang ditandatangani KPA/PPK atau Pejabat yang ditunjuk ; Surat Perintah bayar (SPBy) yang telah diandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran : Kuitansi/bukti pembelian yang telah diandatangani oleh KPAIPPK dan Bendahara Pengeluaran SPD Rampung • Tembusan SPD, Surat Tugas dan Daftar Rincian Peqalanan Dinas Rincian maksimal Pencairan (MP). khusus PNBP •• SSBP yang sudah dilegalisir KPAIPPK • Bukti Perjanjian/Kontrak beserta Faktur Pajak dan Bukti Setor Pajak (SSP) yang sudah dikonfirmasi dari KPPN CHECK LIST PENERIMAAN DERKAS (BERi T ANDA" ,,/" PADA KOTAK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-GUP/GUP-NIHIL * (• coret yang tidak perlu) NAMA UNIT ES. I / II * NAMA I KODE SATKER JENIS SPP (* caret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format : 18/C l>ISPOSISI PE.JABAT PENERBIT SP:\1: PENGUJIAN DILAKUKAN OLEII : PALAKSANA NAMA PARAF TGI. NAMA PA RAF TGL CHECKLIST PENERIMAAN BERKAS (BERi T ANDA" " " PADA KOT AK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-LS Lembur * (• core! yang tidak perlu) § Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP , Surat Perintah Kerja Lembur KPA/Pejabat yang ditunjuk: Daftar Pembayaran Perhitunagn lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, KPA/PPK• § Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan : Daftar hadir Lembur : SSP PPh Psal 21 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran • NAMA/ KODE SATKER JENIS SPP (* caret yang tidak perlu) NAMA UNIT ES. I / II * KOP SURAT SATUAN KERJA Format : 1810 DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SP\1: PENGUJIAN DILAKUKAN OLEII: PALAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PA RAF TGL CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS (BERi TANDA II,,' II PADA KOTAK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-LS Honor/Vakasi * (* caret yang tidak perlu) § Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP , Surat Keputusan (SK) dari Peiabat yang berwenang , Daftar Nominatif Penerima Honor yang memuat besaran honor dan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh KPA/PeJabat yang ditunjuk : § Rincian maksimal Pencairan (MP), khusus PNBP * : SSP PPh Psal 21 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran • SPT JM Yang Ditandatangani KPA. NAMA UNIT ES. I / II * NAMA I KODE SATKER JENIS SPP (* caret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 18/E DISPOSISI PE.JABAT PENERBIT SP'1 : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH: PEAKSANA NAMA PARAF TGL 1',;A\1A PA RAF TGL CHECK LIST PENERIMAAN DERKAS (BERi T ANDA " \ " PADA KOT AK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-LS Perjalanan Dinos Yang belum dilakukan (• core! yang tidak perlu) § Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP , Rekap Kuitansi yang telah disetuiu: oleh PPK ; Daftar Nominatif Pegawai yang akan melaksanakan perialanan dinas yang ditandatangani oleh KPAJ Peiabat yang ditunjuk yang memuat Nama,Pangkat'Gol,tujuan dan tanggal pelaksanaan Perdin ; D Surat Tugas dari KPA/Pejabat yang ditunjuk • D Surat lzin Setneg/Sekab untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri NAMA UNIT ES. I / II NAMA I KODE SAn JENIS SPP r· coret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format : 18/F DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SP\1 : PENGUJIAN DILAKUKA:'11 OLEH: PEAKSANA NAMA PARAF TGL '.'JAMA PA RAF TGL CHECK LIST PENERIMAAN DERKAS (BERi T ANDA " ,' " PADA KOT AK BERKENAAN) Dokumen Pendukunq SPM-LS Perjalanan Dinos Yang sudah dilakukan (* core! yang tidak perlu) Surat Pengantar SPP yang ditandatangani KPA Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Kuitansi yang telah disetujui oleh KPA/Pejabat yang ditunjuk , Daftar Nominatif Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh KPA/ Pejabat yang ditunjuk yang memuat Nama,Pangkat/Gol,tujuan dan tanggal pelaksanaan Perdin; § Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas; Surat Tugas dari KPA/Pejabat yang ditunjuk ; Surat lzin Setneg/Sekab untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri ; NAMA UNIT ES. I / II NAMA I KODE SAn JENIS SPP (* caret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format : 18/G DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM: PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH PELAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PARM' TGI, CHECK LIST PENERIMAAN DERKAS (BERi T ANDA II ) II PADA KOT AK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-LS Gaji lnduk/Susulan/Terusan/ Kekurangan/UDW /Tewes* (* caret yang tidak perlu) D Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP , D Daftar Perhitunqan Gaji lnduk ; D Lampiran-lampiran Perubahan Gaii lnduk ; D Daftar Potonqan Sewa Rumah Dinas atau Hutanq Gaji Lainnya (jika ada) : D Daftar Perhitunqan Kekuranqan Gaji ; D Lampiran-lampiran Kekuranqan Gaii : D Daftar Perhitunqan Susulan Gaji : D SKPP Asli!Tembusan/Foto Copy : D SK Pindah: D Lampiran-lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dsb) : D Daftar Perhitunqan Permintaan UDW!Tewas ; D Surat Keteranqan Meninqqal Dunia ; D Surat Keteranqan Ahli Waris ; D Blanko Visum (Blanko K.P 6) ; D SSP vane telah diisi dan ditandatanqani Bendahara Penqeluaran ': NAMA UNIT ES. I / II * NAMA I KODE SATKER JENIS SPP (* caret yang tidak perlu) KOP SlJRAT SAT! JAN KFRJA Format : 18/H ·1 Caret vang udak perlu, disesuaikan dengan perrode laporun Nama : f 17) . NIP : 117) . Nama l16J . NIP : {lt)I . . (17) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 16) . ............ , 11~) . Petugas Pengelola PersediaanMengetahui. Penanggungjawab UAKPB Kepala ....•.. (16) . Kete rangan:
l.Persediaan serulai Rp (131 dalam kondisi rusak.
1. 2.Persediaan senilai Rp ( l 4J dalam kondisi usang I Kode Uraian Nila1 Per ..... (81 . ...... '· I J l ! ' .. 19t .. .. 110) .. .l l I) .. ·- • Jumlah 1121 . Kode UAKPB: (hJ . Nama UAKPB: 171- . LAPORAN BARANG KUASA PENG(iUNA PERSEDIAAN RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARAN(i SEMESTER/TAHUN-1: (4J . TAHUN ANGGARAN: (~J . Nama UAPB: (lJ . Nama UAPPB-E 1:. 121 Nama UAPPB-W 1.11. Laporan Barang Kuasa Pengguna Persediaan Format 19 NIPdannama,tangan,17) Diisi dengan tanda pengelola perse diaan. LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (LB KP) SEM ESTERAN/ TAHUNAN-PERSEDIAAN Cara Pengisian 1) Diisidengan nama UAPB; 2) Diisidengan nama UAPPB-El; 3) Diisidengan nama UAPPB -W; 4) Diisi den ga n semester/ tah un yang dilapo rkan; 5) Diisi dengan tahun anggaran yang dilaporkan; 6) Diisi dengan kode UAKPB; 7) Diisi dengan nama UAKPB; 8) Diisi dengan tanggal akhir suatu semester/ tahun; 9) Diisi dengan kode persub kelompok barang; 10) Diisi dengan uraian nama barang per sub ke lo m pok barang; 1 1 ) Di is i d e n g a n n i 1 a i p e r s e d i a an ; 12) Diisi de ngan total kolom 3; 13) Di is i de n gan to ta 1 n i I a i p e r s e d i a a n y a n g k o n d i s in y a ru sak; 14) Diisi dcngan total nilai persediaan yang ko ndisinya using; 15) Diisi dengan tern pat dan tanggal pe mbuatan laporan; 16) Diisi dengan j abatan, tanda tangan, nama, dan NIPpenanggungj awab UAKPB; ·1 dilampirkan pada saat pcngesahan Hibah barang Nama. . {17). NIP/NRP. . (.Hil . ( l o] Pengguna Anggaran/ Kuasa Pcngguna Anggaran --- - - --- ------ __ ...._ _ Bukti- bukti / BAST •1 terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja . ( 151 untuk kelengkapan aclministrasi dan keperluan pcmcriksaan aparat pengawns Iungsional. Dernikran Surat Pcrnvataan ini dibuat dcngan scbenarnya. Pendaoatan Belnnja U21.(111 .(101. . .. ~l 4J •.. ( 13.) .. No KPPN dengan rincian sebagai berikut: ranpa melalui....... .. ...... .... . . .. 191-Digunakan dalarn rangka (71

(8)Nilai Hibahy Komitmen Hibah bcrupahibahBcrtanggung jawab perruh atas scgalo pencrimaan . (61 .yan~ diterima Ianasuug dari: . I Pemberi Hi bah . Saluan Kerja Eselon I Pl . ~4) . (51 (XXX) (xx) ... (xxxxxxj Kementerinn Ncgara/Lembaga Menyatakan bahwa saya atas nama: SURAT PERNYATAAN TEL.AH t.lENERIMA IIIBAH LANC.SUNf. (SPTMIIL) NOMOR:. (llTAN<~fiAL:. (2). <KOP SURAT SATUAN KERJA> A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TEL.AH ~IENERIMA HIBAH LANGSUNC. (SPTl\ltlLJ FORMAT 20/\: LAMPIRAN llll3AII LANGSU:\IG ----- I NO URAIAN ISIAN - -- - . - -- ---- --- -- -- -- -- -- ( l) Diisi nomor SP'f"'IHL di K/ L - --- - (21 I Diisi tanggal SPTMHL dr K/L I-- (31 I Diisi kode dan uraian K/L I -· ---- - - -- - - - (41 Diisi kode dan uraian Esclon I - --- - -- -
(5)I Diisi kode dan uraian Saluan Kerja
(6)Diisi uraian bentuk hibah, antara lain: Hi bah bentuk uang/barang/ , I jasa/surat berharga
(7)Diisi narna entitas Pcmberi Hibah ! I (8) Diisi nilai hibah I r(Y) Diisi uraian tujuan penggunann Hibah, syarat dan ketentuan I I t------- --- - - - - - - -------- -- i (10) Diisi nomor urut 1- ( 11, -- ·- - Diisi kode Akun Pcndaparan se suai Bagan Akun Srandar ( 12) I Diisi uraian Akun sesuai Bagan Akun Standar -- -- -- -- --1 : Kade Akun Uraian I 43113 l Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan 431132 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lernbaga/Badan Usaha - . -- - I 431133 Pcndapatan Hibah Dalam Ncgeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah ---- - --·- - 43 l 13Y Pendapatan Hibah Dalarn Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya -- - --- - ------ - - - - - - -- - --- 431231 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - I Perorangan I I 431232 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - i Lembaga/Badan Usaha ~----- I 431233 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - i Pemcrintah Daerah I ---- - - --------- I 43123Y Pendapatan Hibah Luar Ncgeri Langsung Bentuk Uang - I I Lainnya (" PETUNJUK PE~CilSIAN SURAT PER:-JYATAAN TELAH "'IE:-.lERl"'IA HIBAH LAN<iSUN<"i (SrrJ"MHLI
(18)Diisi NIP/NRP PA/KPA
(17)Diisi Narna PA/KPA ~ 1 Dii,i uraion Akun Bdanja sesuai Bagan Akun Standar I - I : (15) Diisi uraian Nama Satuan Kerja penerirna llibah I -----1
(16)Diisi kota tcmpat PA/KPA dan tanggal pcncrbitan SPTfvlHL I -, I NO URAIAN ISIAN! i 431121 Pcndapatan Hi bah Dalam Neg~ri - Langsung Bentuk --·- i Barang I 431221 Pendapatan Hibc1h Luar Negeri - Lang sung Bentuk I Harang I -- i 431122 Pendapatan Hibah Dalarn Negeri - Langsung Bentuk Jasa I 431222 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk .Jasa I ----- 431123 Pendapatan Iii bah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Surat Bcrharga --- I 431223 Pendapatan IIi bah Luar Negeri - Langsung Bentuk Surat Berharga
(13)Diisi kodc Akun Bclanja scsuai Bagan Akun Standar I-----··-- I I I· ....... (9) . Tembusan: ............ (8). i\'IP. .• (5) .. ,. . (.6). . {7) ... Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagairnana mestinya. ' Atas kerjasarnanya yang baik diucapkan terima kasih. i Untuk memudahkan dalarn penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disarnpaikan kepada (41. Sebagai syarat permintaan nomor register terlarnpir kami sampaikan: I. dokumen perjanjian Hibah/dokumen lain yang dipersarnakan: 1 2. ringkasan Hibah;

3.surat/Berita Acara Hasil Rapat Konsultasi; dan
4.dokumen pendelegasian kewenangan untuk rnenandatangani perjanjian Hibah. Berdasarkan ketentuan daJam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: tentang . Administrasi Pcngelolaan Hibah, dengan 1 1 rkami mengajukan perrnohonan penerbitan nomor register hibah untuk proyek/kegiatan . (21. . ~·ang berasal.dari.. (.3). . . . . . . . (11-Yth. Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah Nomor Sifat ,1· Lampiran . Hal <KOP SURAT SATUAN KERJA> B. FORMAT SURAT PERI\IOHUNAN i\'m,IOR RE<ilSTER HIBAH FORMAT 208 Diisi pihak-pihak yang mendapat ternbusan surat perrnohonan nomor; register tlibah, termasuk kepada unit pada K/L yang memiliki tugas dan : fungsi menyusun Laporan Kt'.u~ngHn K/L I (91 ' Diisi narna dan NIP pejabat penandatangan surat permohonan nomor : register Hibah

(8)Diisi jabatan penandatangan surat permohonan nomor register Hibah, I dapat diisi Sckretaris Jcndcral/Sckrctaris Utama/Sckretaris/pcjabat I setingkat pada K/L atau Kepala Satuan Kerja Penerima Hibah sclaku ' 'PA/KPA ··-- _ __ . Diisi tanggal surat permohonan nomor register Hibah(6)
(7)
(5)Diisi narna dun alarnat instansi beserta nomor telepon/fnx Pemohon nomor register flibah Diisi lokasi Pcmohon nomor register Hibah Diisi narna Negara/Lcmbaga Pernberi Hibah Diisi nama proyekj kegiatan Hibah sesuai Perjanjian Hibah atau dokumen anu di >r.rsamakan
(3)
(4)Diisi Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen untuk Hibah langsung luar negeri atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi. . Untuk Hibab langsuog dalarn negeri URAIAN JSIANNO PETUNJUK PENCilSIAN PEIUIOHONAN PENERBITAN ~01\.IOR RECISTER HIBAH IN-;- Penarikan Tam.!L'al/ Bulan /Tahun Nilai---i
1. l.I l - ~-- - ~ .2__ ~ -· II
  1. 3.Ill -·--
  2. 4.IV
  3. 5.v ~- I 6. dan seterusnva - - 1.: Langsung 1: Barang/Jasa/Surat : O Tcrcncana : L Uang
  4. 11..Jenis Pernbiayaan
  5. 12.Jenis Hibah
  6. 13.Beruuk Hibah Berharga
  7. 14.Penarikan llibah. . (14.a) .
2. a.Tata cara Penarikan : n PP n L/C r. PL n Reksus n Hi bah Langsung
3. b.Rencana Penarikan/ Disbursement Plan . (14b). . . . . . . . : 11 Lernbaga Multilateral 'l Lembaga Bilateral rJ Lembaga Swasta ;J Perorangan 11 Lainnya: . (.10) .. . ( 1.1). . I
(9).a. Nama
1. b.Alamat
2. c.Nomor Tclcpon/Faks
3. d.E-mail
  1. 10.Surnber Pernbiayaan
  2. 8.lmplementinq Agency I Beneficiars] dan Kode Saluan Kerja [bisa lebih dari satu)
4. a.Nama (.8) ..
5. b.Alarnat
6. c.Kock Saluan Kerja
7. d.Nomor Tclcpon/Faks /
8. c.E-mail
  1. 9.Pernberi Hibah
  2. 1.Narna Hibah ~ 1 ) ..
  3. 2.Nilai I libah (2).
  4. 3.Mata Uang .(3) ..
  5. 4.Nomor Hibah .(4) ..
  6. 5.Nomor Referensi lain .(5) ..
  7. 6.Tanggal Penandatanganan .(6) ..
  8. 7.Kernenterian Lernbaga ~7).. . . Kode Saluan Kerja: . Penerima/ Excecu!i1tg Agency RINGKASAN HIBAH (KOPSURAT) KEMENTERJAN NEGARA/ LEM BA GA C. FORMAT RINGKASAN IIIBAII FORMAT 20C Narna NIP/NRP Ternpat , ranggal, bulan, tahun
(24)..... : Ada ::_: Tidak ada22. Ketentuan pengirirnan NoD . (22) ..

23.Persyaratan Pengefektifan/ Conditions Precedentfor Effectiueness. . (231- ---- -1------·---- ----->----- IV-- -- - -- -,i--- Ill - I I 1. Jenis biava 1 2. Besar b,:V;- ------- II i 3. Jatuh tempo
17.Tanggal Efektif/ Effective Date ..... ( 17). Tanggal Bulan Tahun
18.Tanggal Batas Waktu Pengefeknfari/ Date Effective Limit ... (18). . . .. . Tanggal Bulan Tahun
19.Tanggal Batas Penarikan/Closing Date ..(19). Tanggal Bulan Tahun
20.Tanggal Penutupan Rekening/ Date of Closing Account . . (20}. _: Tanggal Bulan Tahun.
21.Biaya : . . (21}. Alokasi I ~--- ~1~ __Lokasi_
2.I

(15).
(16).

15.Sektor Pernbiayaan
16.Lokasi/ AJokasi Proyek . (14c). 11----1__ N_i_la1_·---1

c.Diterushibahkan . [t 1--- l<cpnda I (2~1 Jabatan dari pejabat yang berwcnai_1g _

(21)1. Diisi dengan jenis-jenis biaya

2.Diisi dengan besarnya rate yang ditetapkan dalarn perjanjian Hibah
3.Diisi dengan saat jatuh tempo yaitu saat pernbayarannye sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian Hibah [jika ada) ,__(_2_2_)+--D-iisipenjelasan bahwa dalarn pcrjanjian Hibah telah diatur/belum I tentang ketcntuan pencantuman kctentuan pengiriman NoD oleh Pemberi Hibah J, (23) Diisi dengan keterangan persyaratan-per-;yar-;tan yang hams dipcnuhi untuk pengefektifan lfibah tersebut Uika adal

(16)Dalarn hal proyek di berbagai lokasi, disebutkan lokasi dan alokasi dana: per provinsi dan kabupaten/kota • r . -- -- - • - - .... --- --- - --~- --- 1 ( 17) Diisi dengan tanggal cfektif Hibah tersebut
(18)Jelas ( 19) 1 Jelas
(20)Diisi dengan tanggal penetapan penutupan rckening sesuai dengan ketentuan Pernberi Hibah j perididikan , kesehatan. dsb ------- ---- - --- - ------ I 10) I Jelas ( 11) Diisi dengan jcnis pcruntukkan pembiayaan dari Hibah, misal bantuan prograrn.bantuan proyek, tcchmca/ assistance
(12)I Jelas
(13)I Jelas -------- ------ ·---- ---~-- - - - ---- . ---~- ( 14) a. Jelas
1. b.Dilarnpirkan dengan rencana penarikan/ disbursement schedule dari executing agency, termasuk alokasi per jenis kategori dan per tahun
2. c.Diisi nama Lembaga/Pemeruuah Daerah/Badan Usaha Milik Negara penerirna pcnerusan lfibah ---- ------, ( 15) Diisi dengan scktor yang dibiayai dalam Hibah , misal infrastruktur. · (81 ! Diisi dengan nama Eselon 1/Satuan Ke!Ja penenma dan pengelola H1bah
(9)I Jelas
(7)--f Diisi dengan nama K/L penerima Hibah I NO URAIA:'. ISIAN I I (II Diisi dengan narna proyek sesuai yang tertulis dalam perjanjian Hibah I
(2)Diisi dengan jumlah hibah sesuai yang tertulis dalam perjanjian Hi bah I I (3) Diisi dengan mata uang scsuai yang tertulis dalarn perjanjian Hibah I ! ----
(4)Diisi dengan nomor relerensi dari Pernberi Hibah i I (51 Diisi dengan nomor refercnsi lainnva (jika ada) I I (GI Diisi dengan tanggal penandatnnganan Hibah II PETUNJUK PENC~ISJAN RINCKASAN HIBAH I I I ..... (15) ""I,,_,,,,.,,,,.,.,.,., (16) ! PA/KPA ................................. (17) NIP/NRP (18) Bentuk Hibah Akun (JU) ( 11) ekuivalen Rp ( 12) - Barang =:-J Jasa ~ 1 Surat Berharga ( 13) . (14~ ..... Rincian Pcndapatan Hjbah Nomor register ' Nilai realisasi Hibah ....... (9) .......Nilai Hibah Nama Proyek (7) .. Nomor & Tgl Perjanjian Hibah : (8) . ....... (5) .. ....... (6) . Pemberi Hibah Negara Pemberi Hibah Nama Pembcri Hibah ..... (3) .. ....... (4). Penerima Hibah ............. .fl) . Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA TANGGAL. NOMOR .. (IWPSURAT) KEI\IENTERIA:'. NEGARA/LDIBAGA .. (I) PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (SP3HL-BJS)

0.FORMAT SURAT LANGSUNG BENTUK FORMAT 200 - -- .. NO Ul<..-\1:\:-i !Sl:\!li . - ti) Omu Kop Surat K/ L yan1-: mengajukan pengesahan ------ -- --- ----- 12) Omli narna KPPN Mura -- - ---- ----------·- ----- 11) 011s1 Kode dan Urman 8ai,:1an An~aran dun Eselon 1 14) Diisi Kode dan Ur1.11un Satuan h:erJ.:i penerirnu Hibuh (.:,) 011s1 Nt.,(arn Pernben Hrbuh I Dalarn hal Pemberi 1111.i.ah rner upakan:

u.Lembuga mter nusiunal dart luar rn:i.:c:ri d11s1 lernbagu m ter nasionul,
b.Lembaga nas: ..nal dari dalam ncgeri dm;i lcrnbaga nus1<111HI (t,) Dusi nama Pernberi Hibah ------ ·- - --------~ 171 [)1151 IJanJH proyc:k/ kt'l,\llltUII )"Jiii,\ dibravru hibah -- ----- - -------- -- ---- l~I Dusi nornor dan tanJ.:J.:al perjanjum Hrbah "'' IJ11s1 111la1 kom1tmer:/r:1laa provek v.uu; d1:"-·riu11pk,111 St'Scl<ll perjunjran Ha bah I IO) Diis: nornor rCC"f!.ISter dun D.JPPI< --- --- - - - (l l) Dusi 11J.la1 reahsasi hibah dalarn vulas (lJIW ada] scsua1 BAST ------- ------~ 02) Dusi mlar reahsas, hiba h tlalam rupiah sesuai BAST 11:l) Dibert tanda s1kin.: pada sa lah sat u kotak sesuui bentuk hibah yang duerima (14( Dusi kode akun peridaputun Hibah vani,: diterrrna ldapat dalihut pada Mod ul / Ba.:an Ak un Srandar] --- -- ---- ----- (151 Dusi kota penerbit Surat Per intah Penge sahan Pendapatun H 1l.lah Lani,:sung dalarn benruk AHran.:/.Jasa/Surat fkrhar~a (161 Dusi tunf!.1!.ul penerbuan Surat Pennrah 1-'c:ngesahan Pendapatan Hrbah I Langsung dalam benruk Aar,mj!./.lasa/Surnt Berhargu - - - - - 1171 Oi1S1 nama l'A/ h:PA (1~1 Dusi !'\II'/:'. l<P I'.-\/ h:PA PETUNJL:K PENGIS!:\N SURAT l'El<t:-.T:\11 l'Et,;GES:\IIAN PE:-;DAPAT:\."11 ll!BAH LANOSUNO BENTUK B,\Rr.Nti/.J:\S:\/SUl<:\T BEl<IIAl<OA (SPJHL-8.JSI

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan denganpenyesuaiansertaketenagakerj aan
a.bahwa untuk memenuhi kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara bidang Menimbang MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN t ... , I • >-...... ·.·/ . <---- . .- _/ •-::::.. - ..... --* ::,.,,i.7'

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pernerintah Nomor 90 Tahun 2010 ten tang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kcmenterian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Mengingat Pasal 1 Pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara bidang kctenagakerjaan dalam Peraturan Mcntcri ini mcliputi:

a.mckanisme revisi anggaran;
b.pejabat perbendaharaan negara; SARANG MILIK NEGARA SI DANG KETENAGAKERJAAN. MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN PERATU RAN PE DOMAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kcmenterian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Sarang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementcrian Kctenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kcmenterian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tcntang Organisasi dan Tata Kcrja Kementerian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Menetapkan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1600), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Pasal 3 ( 1) Pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)Format formulir dan bagan pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi pengelola keuangan dan barang milik negara yang mengelola dana pusat, dekonsentrasi, dan tu gas pem ban tuan.

c.pendelegasian dan tata cara pengusulan pejabat perbendaharaan negara;
d.penatausahaan bendahara;
e.perjalanan dinas;
f.penyelesaian tagihan negara;
g.pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar serta Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pinjaman dan/ a tau Hibah Luar Negeri;
h.pengelolaan barang milik negara; dan
1. 1.pelaporan keuangan. NIP. 19600324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1626 WIDODO EKATJAHJANA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2018 M. HANIF DHAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2018 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Agar setiap pengundangan Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran disusunnya pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara bidang ketenagakerjaan yaitu:
l.terciptanya pemahaman yang sama bagi pejabat perbendaharaan negara dalam melaksanakan tugas; dan Dalam rangka harmonisasi dengan beberapa Peraturan Mcnteri Kcuangan yang mengatur mengenai tata cara pengelolaan APBN, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2015 ten tang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Negara dan Barang Milik Negara di Bidang Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong profesionalitas, tata kelola yang baik (good governance), menjarnin keterbukaan, dan akuntabilitas dalarn pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu ada pcmahaman yang sama sccara utuh olch para pejabat pengelola keuangan yang mcliputi mckanisme revisi anggaran, pejabat pcrbcndaharaan ncgara, pcndelegasian dan tata cara pengusulan pejabat perbendaharaan negara, penatausahaan bcndahara, perjalanan dinas, penyelcsaian tagihan negara, pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat pcrintah membayar serta pcmbayaran tagihan yang bcrsumber dari penerimaan negara bukan pajak dan pinjaman dan/ a tau Hibah luar ncgcri, pcngclolaan barang milik negara, dan pelaporan kcuangan.
1. 8.Pcngertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
2. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pcmerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
3. 2.Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
4. 3.Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut POK adalah dokumcn yang dibuat oleh Menteri/ketua lembaga atau kepala Satker yang bcrisi petunjuk teknis pelaksanaan kcgiatan dalam DIPA sebagai pengendali operasional kegiatan.
5. 4.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
6. 5.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara.
7. 6.Kuasa Pcngguna Barang adalah kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8. 7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal atau yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggungjawab langsung kepada Mentcri.
9. 8.Pejabat Pcnandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi Keweriangan oleh PA/KPA untuk melakukan pcngujian atas permintaan pcmbayaran dan menerbitkan perintah pcmbayaran.
10. 2.terwujudnya profesionalismc dalam pengelolaan keuangan ncgara dan barang milik negara bidang ketenagakerjaan.
11. 9.Pejabat Pcmbuat Komitmcn yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewcnangan olch PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ a tau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas bcban belanja negara.
12. 10.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwcnang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pcngelolaan BMN dalam hal mi adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
13. 11.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pcnggunaan BMN dalam hal ini adalah Menteri.
14. 12.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15. 13.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kemcnterian/lcmbaga dan pemerintah daerah.
16. 14.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang diangkat oleh Menteri yang bertugas mencnma, menyimpan, mernbayarkari, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN Kementerian.
17. 15.Bendahara Pcngeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang diangkat oleh KPA yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
18. 16.Bendahara Penerimaan adalah orang yang mcncrima, menyimpan, mcnyctorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara.
19. 17.Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah petugas yang mcmbuat dan menatausahakan pcngclolaan gaji pegawai pada Satker yang bcrsangkutan.
20. 18.Pcgawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertcntu, diangkat sebagai Pcgawai Aparatur Sipil Negara secara tetap olch Pcjabat Pembina Kepcgawaian untuk menduduki jabatan pcmcrintahan.
21. 19.Pcgawai Pcmerintah dengan Perjanjian Kcrja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga ncgara Indonesia yang memenuhi syarat tcrtentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertcntu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
22. 20.Penerimaan Negara sccara giral adalah proses penenmaan negara dari sumber-sumber pencrimaan ke dalam rekening kas umum negara yang dilakukan dcngan memindahbukukan dana terscbut antar rekcning bank.
23. 21.Pengeluaran Negara secara giral adalah proses pembiayaan suatu kegiatan dengan sumber dana dari APBN yang dilakukan dengan memindahbukukan dana tersebut antar rekening bank.
24. 22.Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
25. 23.Satuan Kerja yang selanjutnya discbut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/negara/lembaga atau unit orgarusasi pemerintah daerah yang melaksanakan kcgiatan Kementerian/negara/lembaga dan mcmiliki kcwcnangan dan tanggungjawab pcnggunaan anggaran.
26. 24.Indikator Keluaran adalah satuan biaya/harga, kuantitas dari keluaran yang dicapai langsung dari pclaksanaan kegiatan.
27. 25.Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemcrintah Pusat yang selanjutnya disebut rcvisi Rincian ABPP adalah pcrubahan atau pcrgescran rincian anggaran mcnurut alokasi Satuan Penetapan Rencana Kerja Anggaran (SPRKA).
28. 26.Pcrubahan Daftar lsian Pclaksanaan Anggaran yang selanjut nya disebut Revisi DIPA adalah perubahan dan/ a tau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA.
29. 27.Revisi Petunjuk Opcrasional Kcgiatan yang selanjutnya disingkat Rcvisi POK adalah pcru bah an/ pcrgcscran rincian kcgia tan dan/atau anggaran belanja yang tidak mengakibatkan perubahan pada DIPA.
30. 28.Surat Permintaan Pcmbayaran yang sclanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/ PPK yang bcrisi permintaan pembayaran kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran Kementerian untuk pihak yang ditunjuk.
31. 29.Surat Perintah Membayar yang sclanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh PA/ KPA a tau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
32. 30.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kcpada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kcgiatan operasional schari- hari Satker yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
33. 31.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Satkcr untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melcbihi pagu UP :yang ditetapkan.
34. 32.Pengujian SPP adalah penelitian kembali atas kelengkapan dan kebenaran dokumen/ bukti pertanggungjawaban keuangan atas pclaksanaan kegiatan.
35. 33.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah SPM langsung kcpada Bendahara Pengeluaran dan Pihak III selaku penerima hak yang diterbitkan oleh PA/ KPA a tau pcjabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
36. 34.Surat Perintah Membayar Uang Pcrsediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan olch Pcjabat Pcnguji SPP dan Penerbit SPM atas narna PA/ KPA, yang dananya dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
37. 35.Surat Pcrintah Membayar Tambahan Uang Perscdiaan yang sclanjutnya disingkat SPM-TUP adalah SPM yang ditcrbitkan oleh Pejabat Pcnguji SPP dan Pcncrbit SPM atas nama KPA yang dananya dipergunakan scbagai TUP untuk kcbutuhan yang sangat mcndcsak.
38. 36.Surat Perintah Mcmbayar Penggantian Uang Persediaan yang sclanjutnya disingkat SPM-GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Pcnguji SPP dan Penerbit SPM atas nama KPA dengan membebani DIPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang tclah dipakai.
39. 37.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang sclanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah SPM penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM atas nama KPA untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.
40. 38.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang ditcrbitkan oleh KPPN kepada bank operasional/kantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindah bukukan sejumlah uang dari kas negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.
41. 39.Penerbitan SPM adalah persetujuan/pcngcsahan dokumcn SPP diwujudkan dalam surat perintah mcmbayar yang ditujukan kepada KPPN untuk mclakukan pembayaran sesuai dengan DIPA atau dokumcn lain yang dipersamakan.
42. 40.Surat Ketcrangan Pcnghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tcntang tcrhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/ dikeluarkan oleh PA/ KPA berdasarkan surat kcputusan yang diterbitkan oleh Menteri atau Kepala Satker dan disahkan oleh KPPN setempat.
43. 41.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat SPTB adalah pcrnyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh KPA/PPK dan Bcndahara Pengeluaran atas transaksi belanja.
44. 42.Surat Tugas adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Satkcr, Atasan Langsung Kepala Satkcr, Pcjabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menteri, atau Pcjabat Pimpinan Tinggi Utama/pejabat sctingkat lainnya kcpada pelaksana perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan Surat Perjalanan Dinas.
45. 43.Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
46. 44.Bia ya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
47. 45.Perhitungan Rampung adalah pcrhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
48. 46.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan pcrjalanan dinas bagi Menteri, PNS, atau PPPK dan pihak lain. 4 7. Buku Kas Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah pencatatan dalam pengclolaan kcuangan yang dilaksanakan oleh Bcndahara.
49. 48.Surat Bukti Setor yang selanjut nya disingkat SSS adalah tanda bukti penenmaan yang dibcrikan oleh bcndahara penerimaan kepada pcnyctor.
50. 49.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang selanjutnya disebut LP,J adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
51. 50.Unit Layanan Pengadaan Kemcntcrian yang selanjutnya disebut ULP Kementcrian adalah unit layanan yang bcrfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian.
52. 51.Unit Akuntansi Pcngguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit yang melakukan Pcnatausahaan BMN pada Pcngguna Barang.
53. 52.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang sclanjutnya disingkat UAPPB- El adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat Unit Eselon I Pengguna Barang.
54. 53.Unit Akuntansi Kuasa Pcngguna Barang yang sclanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat Satker/Kuasa Pcngguna Barang.
55. 54.Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit yang melakukan kcgiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang scluruh UAPPA-El yang bcrada di bawahnya.
56. 55.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang sclanjutnya disingkat UAPPA- El adalah unit yang mcmbantu penggabungan Japoran, baik keuangan maupun barang dalam Penatausahaan BMN pada tingkat Unit Esclon Pengguna Anggaran.
57. 56.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kcgiatan akuntansi dan pclaporan tingkat Satker.
58. 57.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau bcrasal dari pcrolchan lainnya yang sah.
59. 58.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rmcian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan kcadaan yang scdang bcrjalan scbagai dasar dalam mclakukan tindakan yang akan datang.
60. 59.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang se suai dengan tugas dan fungsi instansi yang bcrsangku tan.
61. 60.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kcmcnterian dengan tidak mcngubah status kepemilikan.
62. 61.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pcmbukuan, invcntarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. 62.Pclaporan BMN adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN pada pengguna barang dan pcngclola barang.
64. 63.Kontruksi Dalam Pengerjaan atau biasa disebut KDP adalah asct- aset yang scdang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum sclcsai pada akhir periode akuntansi.
65. 64.Barang Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya yang selanjutnya disingkat BPYBDS adalah adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/ a tau digunakan olch BUMN bcrdasarkan bcrita acara scrah terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian /lembaga atau pada BUMN.
66. 65.Sewa adalah Pcmanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
67. 66.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara pcmerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemcrintah daerah dalam jangka waktu tertcntu tanpa mcncrima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
68. 67.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pcndayagunaan BMN olch pihak lain dalam jangka waktu tcrtcntu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumbcr pembiayaan lainnya.
69. 68.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah olch pihak lain dengan cara mcndirikan bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya, kcmudian didayagunakan oleh pihak lain terse but dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kcmbali tanah bcscrta bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
70. 69.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMN bcrupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ a tau sarana bcrikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain terscbut dalam jangka waktu tertentu yang discpakati.
71. 70.Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media pcnyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku bcsar, dan/ a tau data lainnya.
72. 71.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pcrnyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/ seseorang yang dapat mcngakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/ seseorang yang mengambil tindakan dimaksud
73. 72.Pcmindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
74. 73.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kcpada pihak lain dcngan mcnerima penggantian dalam bentuk uang.
75. 74.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, an tar pemerintah daerah, a tau antara pemcrintah pusat/ pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai scimbang.
76. 75.Hibah adalah pengalihan kcpcmilikan barang dari pemerintah pusat kepada pcmcrintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pcmerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah kepada pihak lain, tan pa memperoleh penggantian.
77. 76.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ a tau kegunaan BMN.
78. 77.Pcnghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang bcrwcnang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ a tau Kuasa Pcngguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
79. 78.Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan Pengclola Barang menurut penggolongan dan kodcfikasi barang.
80. 79.lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pclaporan hasil pendataan BMN.
81. 80.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
82. 81.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan olch masing-masing Pengguna Barang.
83. 82.Daftar Barang Kuasa Pcngguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pcngguna Barang.
84. 83.Pemutakhiran adalah kegiatan pcmutakhiran data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMN, tcrkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMN.
85. 84.Laporan Barang adalah laporan yang disusun oleh Pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/ Pengelola Barang yang mcnyajikan posisi BMN di awal dan akhir pcriode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi selama periode terse but.
86. 85.Laporan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat LBMN adalah laporan yang disusun oleh Pcngclola Barang dari laporan barang pengelola dan Laporan Barang Milik Negara per Kementerian/lcmbaga atau laporan barang pcngguna secara semestcran dan tahunan.
87. 86.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opim nilai atas suatu objck penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
88. 87.Renovasi adalah pcrbaikan aset tetap yang rusak atau mcngganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
89. 88.Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dcngan kondisi semula.
90. 89.Restorasi ada lah perbaikan asct tetap yang rusak dengan tctap mempcrtahankan arsitekturnya.
91. 90.Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan yang di proses dengan beberapa sistem/ subsistcm yang bcrbcda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
92. 91.Hibah Pemcrintah yang selanjutnya disingkat Hibah adalah setiap pcnenmaan Negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/ a tau surat berharga yang diperoleh dari pcmbcri Hibah yang tidak perlu dibayar kcmbali, yang bcrasal dari dalam ncgcri atau luar negeri.
93. 92.Dircktorat Jcndcral Pcngclolaan Pcmbiayaan dan Rcsiko yang sclanjutnya disingkat DJPPR adalah unit orgarusasi pada Kcmcntcrian Kcuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta mclaksanakan kcbijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan resiko.
94. 93.Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya discbut Rekening Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka olch Kcmcntcrian/ lcmbaga/ Satkcr dalam rangka Pcngclolaan Hibah langsung dalam bentuk uang.
95. 94.Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang sclanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan olch PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau bclanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang pcnarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
96. 95.Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan olch KPPN selaku Kuasa BUN untuk mcngcsahkan Pendapatan Hi bah dan/ atau belanja yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak mclalui Kuasa BUN.
97. 96.Memo Pencatatan Hi bah Langsung Bentuk Barang/ ,Jasa/ Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/ KPA a tau pcjabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hi bah, dan/ a tau bclanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang pcnarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
98. 97.Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Pcrsctujuan MPHL-RJS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk pcngesahan dan mencatat pcndapatan Hibah, be ban dan/ a tau aset yang bcrsumbcr dari Hibah dalarn bentuk barang, jasa, atau surat berharga yang pcnarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN. yangmempertanggungjawabkan menugaskan. dankewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada dcngandacrah
99. 98.Surat Perintah Pcngcsahan Pcngembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pcjabat lain yang ditunjuk untuk mengcsahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah yang pcnarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hi bah.
100. 99.Surat Pcngcsahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian Hibah yang pcnarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kcpada Pemberi Hibah.
101. 100.Serita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/ jasa scbagai bukti penyerahan dan peralihan hak/ kcpcmilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pcmberi Hibah kcpada pencrima Hibah.
102. 101.Surat Perintah Pengcsahan Pcndapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL- BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/ KPA atau pcjabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pcngesahan pcndapatan Hibah Langsung bcntuk barang/jasa/ surat berharga ke KPPN.
103. 102.Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang sclanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab pen uh atas Pendapatan Hi bah Langsung dan/ a tau belanja atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah atau belanja modal untuk pencatatan a set tetap/aset lainnya dari Hibah untuk pecatatan surat berharga dari Hibah yang pcnarikannya tidak melalui Kuasa BUN.
104. 103.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewcnang dari pemcrintah kepada gubernur selaku wakil pcmcrintah.
105. 104.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada program tertentu dari kementerian. 1 10. Kementerian adalah Kemcnterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
106. 111.Mcnteri adalah Menteri yang mcnyelenggarakan urusan pcmerintahan di bidang ketenagakerjaan. yang dan Kernen terian dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada Pcngclola Barang.
107. 109.Unit Organisasi adalah Unit Eselon bertanggung jawab terhadap pencapaian tugas, fungsi,
108. 105.Kantor Pelayanan Perbcndaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJPB.
109. 106.Kantor Wilayah Direktorat Jendcral Pcrbcndaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPB adalah instansi vertikal DJPB yang bcrada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dircktur Jcnderal Perbcndaharaan.
110. 107.Dircktorat Jcnderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat D~JKN adalah Unit Eselon I pada Kementcrian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang, dan dalam ha! ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat pusat pada Pcngclola Barang.
111. 108.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lclang yang selanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang bcrada di bawah dan bcrtanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN dan A. Mekanismc pcnyampaian usulan rcvisi anggaran kepada Kepala Unit Eselon terkait (Sekjen/ Dirjen/ Irjen/ Kepala Sadan) dengan kelengkapan dokumcn scbagai bcrikut:
112. 1.KPA Satker Pusat dan daerah mcnyampaikan usulan revisi anggaran kepada Kepala Unit Esclon terkait (Sekjen/ Dirjen/lrjen/ Kepala Sadan) dengan kclcngkapan dokumen sebagai berikut:
a.surat usulan rcvisi anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
b.Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker;
c.arsip data komputer RKAKL DIPA Revisi;
d.persetujuan Eselon I;
e.copy DIPA Petikan tcrakhir;
f.usulan rincian kegiatan revisi anggaran (semula menjadi); dan
g.dokumen pendukung tcrkait lainnya.
1. 2.Sckjen/Dirjen/lrjen/Kepala Sadan melalui Unit Eselon II yang mempunyai fungsi perencanaan melakukan penelitian usulan revisi anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA.
2. 3.Sekjen/ Dirjen/lrjen/ Kepala Sadan melalui Unit Eselon II yang mempunyai fungsi keuangan melakukan pencermatan usulan Rcvisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pcndukung yang telah dilakukan penelitian.
3. 4.Sekjen/ Dirjen/ Irjen/ Kepala Sadan melalui Unit Esclon II yang mernpunyar fungsi Keuangan mcnyampaikan usulan Revisi Anggaran kcpada APIP untuk dircviu. Hasil Reviu APIP dituangkan dalarn Surat Hasil Reviu.
4. 5.Berdasarkan hasil reviu APIP, Sekjen/Dirjcn/lrjcn/Kcpala Sadan yang mempunyai fungsi keuangan menyampaikan usulan revisi anggaran dimaksud kepada Sekretaris Jendcral.
5. 1.KPA Satker Pusat dan dacrah menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kepala Unit Esclon terkait (Sekjen/Dirjen/Irjen/Kcpala Sadan) dengan kelengkapan dokumcn sebagai berikut:
a.surat usulan revrsi anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
b.Rcncana Kcrja dan Anggaran (RKA) Satker;
c.arsip data komputcr RKAKL DIPA Revisi;
d.persetujuan Eselon I;
e.copy DIPA Pelikan Terakhir;
f.usulan rincian kegiatan revisi anggaran (semula menjadi); dan
g.dokumcn pcndukung tcrkait lainnya.
1. 6.Sekretaris Jendcral c.q. Biro Keuangan mencermati usulan rcvisi anggaran serta kclcngkapan dokumen pcndukung yang dipersyaratkan.
2. 7.Apa bi la usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak se suai dcngan kctentuan, Sekretaris Jcndcral Cq. Kepala Biro Kcuangan mengcluarkan surat penolakan usulan rcvisi anggaran.
3. 8.Dalam hal usulan rcvisi anggaran yang disampaikan sesuai dengan kctcntuan, Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan mcmproses dan menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Direktorat Jendcral Anggaran.
4. 9.Usulan Rcvisi Anggaran yang disampaikan ke OJA dapat disctujui, OJA mcnctapkan surat pengesahan revisi anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistcm.
5. 10.Bcrdasarkan revisi anggaran yang tclah disetujui Direktorat .Ierideral Anggaran, Unit Esclon terkait mencetak dan menetapkan Revisi POK dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
6. 5.Berdasarkan hasil reviu APIP, Sekjen/ Dirjen/ lrjen/ Kepala Sadan yang mcmpunyai fungsi kcuangan menyampaikan usulan rcviu anggaran dimaksud kepada Sekretaris Jenderal.
7. 6.Sekretaris Jcnderal c.q. Biro Kcuangan mencermati usulan revrsi anggaran serta kclengkapan dokumcn pcndukung yang dipersyaratkan.
8. 7.Apabila usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan, Sckretaris .Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan mengeluarkan surat pcnolakan usulan rcvisi anggaran.
9. 8.Dalam ha! usulan revisi anggaran yang disampaikan sesuai dcngan ketentuan, Sekretaris .Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan memproses dan mernpunyai usulan revisi anggaran kepada Dircktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.
10. 9.Usulan revisi anggaran yang disampaikan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran Dircktorat Jenderal Perbendaharaan dapat disetujui, Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbcndaharaan menctapkan surat pengesahan rcvisi anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.
11. 10.Bcrdasarkan revisi anggaran yang tclah disetujui Direktorat Pelaksanaan Anggaran Dircktorat Jenderal Perbendaharaan, Unit Eselon I terkait mencetak dan mcnctapkan Revisi POK dcngan ternbusan Sekrctaris .Jerideral dan Inspcktur Jenderal. reviu.
12. 2.Sckjcn/Dirjcn/Irjen/Kepala Sadan melalui Eselon II yang mcrnpunyai fungsi perencanaan mclakukan penelitian usulan rcvisi anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan olch KPA.
13. 3.Sekjen/Dirjen/Irjcn/Kepala Sadan Unit Eselon II yang mcmpunyai fungsi keuangan melakukan pencermatan usulan revisi anggaran dan kelengkapan dokumen pcndukung yang telah dilakukan penelitian.
14. 4.Sckjcn/Dirjen/Irjen/Kepala Sadan Unit Eselon II yang mempunyai fungsi kcuangan mcnyampaikan usulan revisi anggaran kcpada APIP untuk di rcviu. Hasil reviu APIP dituangkan dalam surat hasil memeriksa kclcngkapan dan kcbenaran dokumcn pendukung yang disampaikan olch KPA.
15. 3.Unit Eselon I menetapkan surat persct ujuan dan mcnyampaikan kcpada KPA Satker scbagai lampiran usu! revisi anggaran ke Kantor Wilavah Direktorat Jendcral Pcrbendaharaan sctcmpat.
16. 4.Kantor Wilayah Dircktorat .Jcnderal Pcrbcndaharaan mencliti usulan rcvrsi anggaran scrta kelcngkapan dokumen yang dipcrsyaratkan.
17. 5.Apabila usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak scsuai dengan ketcntuan, Kantor Wilayah Dircktorat Jcndcral Pcrbcndaharaan mengeluarkan surat pcnolakan usulan Rcvisi Anggaran.
o.Dalam hal usulan rcvisi anggaran yang disampaikan dapat ditctapkan, Kcpala Kanwil Direktorat Jenderal Perbcndaharaan menetapkan Surat Pengcsahan rcvisi anggaran.
1. 7.KPA menyampaikan Pengcsahan rcvisi anggaran yang telah ditctapkan Kcpala Ka nwil Dircktorat Jcndcral Pcrbcndaharaan kepada unit Esclon I tcrkait. Unit Esclon I tcrkait mcncetak dan menctapkan Rcvisi POK dengan tembusan Sekrctaris .Jcndcral chm Inspcktur .Jeridcral. terkait mencliti usulan rcvrsi anggaran dan2. Unit Eselon C. Mckanisme usulan Revisi Anggaran yang menjadi kewcnangan Kanwil Dircktorat Jcndcral Pcrbcndaharaan sctcmpat dilakukan dcngan kctcntuan scbagai bcrikut: I. KPA rncnyampaikan usulan Revisi Anggaran kcpada Unit Esclon I terkait, tembusan Sckretaris Jendcral dan Inspcktur Jenclcral, dengan dokumcn berupa:
a.surat usulan revisi anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
b.arsip data komputer RKAKL DIPA Revisi;
c.pcrsetujuan Eselon I;
d.copy DIPA Petikan tcrakhir;
e.usulan rincian kcgiatan rcvisi anggaran (scmula mcnjadi); clan
f.dokumcn pcndukung tcrkait lainnya. E. Mckanismc Rcvisi Anggaran Yang Mcmerlukan Persetujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat (DPR).
1. 1.Revisi anggaran yang memerlukan persctujuan DPR diajukan oleh Sekrctaris Jenderal Kementcrian kcpada Pimpinan DPR untuk mcndapat persetujuan.
2. 2.Sckretaris .Jendera! mengajukan usulan revisi anggaran kepada Dircktur Jenderal Anggaran berdasarkan pcrsctujuan dari Pimpinan DPR. D. Mekanisme Rcvisi Petunjuk Opcrasional Kegiatan (POK) yang menjadi kewenangan Unit Eselon I. Rcvisi POK dapat dilakukan dcngan ketcntuan sebagai berikut:
3. 1.Pergcscran anggaran antar komponen pada 1 (satu) keluaran (output) yang sama scpanjang tidak mengubah jenis dan satuan keluaran (output) tidak mcngubah volume kcluaran (output) dan tidak mengubah jcnis belanja.
4. 2.KPA menyampaikan usulan revisi anggaran kcpada unit Esclon I terkait yang mcrnbawahi program pada Satker bcrsangkutan, tcmbusan Sekrctaris Jcndcral dan Inspcktur .Jenderal dengan melampirkan dokumen pendukung bcrupa:
a.surat usulan revrsi anggaran yang dilampiri matriks pcrubahan (semula-menjadi);
b.arsip data komputcr POK Revisi;
c.usulan rincian kcgiatan revisi POK (scmula menjadi); dan
d.dokumen pcndukung terkait lainnya.
1. 3.Apabila usulan Revisi POK yang disampaikan tidak sesuai dcngan kctcntuan, Unit Eselon I terkait mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi POK.
2. 4.Dalam ha! usulan revisi POK yang disampaikan sesuai dengan kctcntuan, Unit Eselon I tcrkait menetapkan surat pcngcsahan revisi POK.
3. 5.Sctclah revisi POK ditctapkan, KPA mengajukan permintaan pcnyarnaan Arsip Data Komputcr (ADK) atas Revisi POK kcpada Kantor Wilayah Dircktora t Jenderal Perbcndaharaan sctempat. F. Proses Rcvisi Anggaran di Kementerian Kctcnagakerjaan. Proses Revisi Anggaran terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu revisi DIPA dan revisi POK:
4. 1.Proses Revisi DIPA Proses revisi DIPA dapat diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pcndukung revisi DIPA diterima secara lengkap dan bcnar.
5. 2.Proses Revisi POK Proses rcvisi POK dapat diselcsaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen pendukung revisi POK diterima secara lengkap dan bcnar.
6. 3.Ketentuan mengenai tata cara pengajuan rcvisi anggaran pada Direktur Jenderal Anggaran berlaku mutatis mutandis dalam pcngajuan Revisi Anggaran. A. Pengguna Anggaran (PA) PA adalah Mcntcri Ketenagakerjaan yang bcrwcnang untuk:
7. 1.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
8. 2.mengumumkan rcncana umum pengadaan barang/jasa.
9. 3.menetapkan pcraturan pelimpahan dana dekonsentrasi.
10. 4.mcnetapkan peraturan penugasan dana tugas pembantuan.
11. 5.menetapkan KPA, PPSPM, Bendahara, dan Pelaksana Pengelolaan BMN untuk tugas pembantuan.
12. 6.menetapkan KPA, Bendahara, dan Pelaksana Pengelolaan BMN untuk Pusat dan UPT-P.
13. 7.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pcmungutan penenmaan negara.
14. 8.menggunakan BMN.
15. 9.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
16. 10.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang negara. 1 1. menetapkan pemcnang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,00(scratus milyar rupiah) a tau pcmcnang pada seleksi atau penyedia untuk paket pcngadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
17. 12.mcngawasi pclaksanaan anggaran.
18. 13.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
19. 1.melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran pada Satker yang bersangkutan.
20. 2.menentukan kcbijakan dalam pclaksanaan kcgiatan dan anggaran.
21. 3.mencermati DIPA Satkcr yang bersangkutan.
22. 4.mcncliti tersedianya dana yang bcrsangkutan.
23. 5.mcngajukan UP dan/ a tau TUP untuk membiayai kegiatan opcrasional kantor sehari-hari.
24. 6.membebankan pengeluaran scsuai dengan akun pengeluaran yang bcrsangkutan.
25. 7.menetapkan PPK, pcjabat pcngadaan barang/ jasa, panitia/ pcjabat pcncnma barang/jasa, petugas pengantar SPM, petugas pengambil SP2D, dan petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), pelaksana pengelolaan BMN, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pctugas Pcngelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sesuai dcngan kebutuhan untuk Pusat, UPT-P, tugas pcmbantuan.
26. 8.mcnctapkan PPSPM untuk Dana Pusat dan UPT-P.
27. 9.memerintahkan pcmbayaran atas bcban APBN.
28. 10.melakukan pcmcriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali sebulan terhadap pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan. wewenang, dan tanggung jawab untuk:
29. 1.menyusun dokumen pelaksana anggaran.
30. 2.membcrikan supervisi, konsultasi, dan pengcndalian pelaksana kegiatan dan anggaran.
31. 3.menyusun laporan kcuangan dan kinerja sesuai dcngan peraturan perundang-undangan.
32. 4.mengawasi pelaksanaan anggaran. mcmpunyai tugas, B. Pcnanggungjawab Program Penanggungjawab program adalah Eselon D. Pclaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan mcrnpunyai tugas, wcwcnang dan tanggungjawab untuk:
33. 1.melakukan perencanaan pengawasan dan pencairan anggaran scsuai tugas dan fungsinya.
34. 2.mcnentukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran scsuai tugas dan fungsinya.
35. 3.mclakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan anggaran.
36. 11.mclakukan pcngendalian atas pclaksanaan pengelolaan DIPA.
37. 12.menyampaikan laporan kcuangan.
38. 13.melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satkernya.
39. 14.bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satkernya.
40. 15.menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak pcnagih.
41. 16.membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SfYI'JM) atas scluruh pendapatan Hibah langsung dan belanja tcrkait Hibah langsung serta pengcmbalian Hibah.
42. 17.meneliti kcbcnaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelcngkapan sehubungan dengan penyarnpaian SP2HL.
43. 18.membuat/mcngajukan SP4HL atas pengembalian sisa uang yang bcrsumber dari Hibah kepada pcmberi Hibah scsuai perjanjian Hibah.
44. 19.mcncliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/pcrjanjian pengadaan barang/ jasa.
45. 20.melakukan rckonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara dan laporan kcuangan UAKPA sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
46. 21.melaporkan rekening pengelolaan kcuangan ncgara pada Satkcrnya kcpada Menteri yang mengurusi urusan pemerintahan di bidang keuangan.
47. 9.mengusulkan kepada PA/KPA apabila terjadi:
a.perubahan pakct pckerjaan;
b.perubahan jadwal kegiatan pcngadaan;
1. 10.menetapkan tim pcndukung teknis dan administrasi. 1 1. menetapkan tim atau tcnaga ahli pembcri pcnjelasan teknis (aanwijzer) untuk mcmbantu pelaksanaan tugas ULP Kementerian bilamana diperlukan.
2. 12.menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada pcnycdia barang/jasa dari nilai kontrak.
3. 13.mclaksanakan pengadaan barang/jasa scrta mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mcngakibatkan pcngcluaran atas beban belanja negara.
4. 14.menandatangani pakta intcgritas.
5. 15.melakukan pcmcriksaan kas BP dan BPP sckurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
6. 16.mclaksanakan kegiatan swakelola. E. Pcjabat Pembuat Komitmcn (PPK) PPK mempunyai tugas, wcwcnang, dan tanggung jawab untuk:
7. 1.menyusun kcgiatan dan perencanaan/ pcnarikan kas/ dana harian, mingguan dan bulanan.
8. 2.menetapkan rencana pclaksanaan pcngadaan barang/jasa yang meliputi:
a.spesifikasi teknis barang/jasa;
b.Harga Pcrkiraan Scndiri (HPS); dan
c.rancangan kon trak.
1. 3.menerbitkan surat pcnunjukan penyedia barang/ jasa.
2. 4.menyctujui bukti pembclian atau mcnandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian.
3. 5.menandatangani kontrak.
4. 6.mclaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
5. 7.mengendalikan pelaksanaan kon trak.
6. 8.melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan. F. Pcjabat Penanda Tangan SPM Pejabat Penanda Tangan SPM mernpunyai tugas, wcwenang, dan tanggung jawab untuk:
7. 1.mcnguji kebenaran SPP beserta dokumcn pendukung.
8. 2.menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
9. 3.membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah discdiakan;
10. 4.mcnerbitkan SPM.
11. 5.menandatangani SPM.
12. 6.memasukan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elcktronik ADK SPM.
13. 7.menyimpan dan menjaga kcutuhan seluruh dokumen hak tagih.
14. 8.melaporkan pelaksanaan pcngujian dan perintah pcmbayaran kcpada KPA.
15. 9.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan pcrintah pembayaran.
16. 17.memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya.
17. 18.menyimpan dan menjaga keutuhan scluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
18. 19.mcncliti clan menandatangani bukti-bukti pcngeluaran alas dana yang dikelolanya.
19. 20.mcmbuat perikatan dengan pihak pcnycdia barang/jasa yang mengakibatkan pengcluaran anggaran belanja.
20. 21.menyiapkan, mclaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
21. 22.mcnyiapkan dan rneriguji dokumen pcndukung tagihan pcmbayaran serta mencrbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM.
22. 23.menetapkan tingkat perjalanan dinas dan transportasi yang digunakan.
23. 24.mclaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kcpada KPA.
24. 25.menyerahkan hasil pekerjaan pclaksanaan kegiatan kepada KPA dcngan bcrita acara penyerahan. H. Benda hara Pengeluaran Be ndahara Pengeluaran mcmpunyai tugas, wewenang, da n tanggung jawab untuk:
25. 1.menerima dan menyirnpan UP.
26. 2.mcngclola uang/surat bcrharga yang bcrasal dari UP dan LS.
27. 3.meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh KPA/PPK.
28. 4.melakukan penguJ1an dan pembayaran berdasarkan pcrintah KPA/PPK.
29. 5.menguji ketersediaan dana DIPA.
30. 6.wajib menolak perintah bayar dari KPA/ PPK apabila persyaratan pada angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak dipenuhi.
31. 7.wajib menyelenggarakan pcmbukuan terhadap seluruh pcncrimaan dan pengeluaran dalam rangka pclaksanaan anggaran Satker yang berada dibawah pengelolaannya.
32. 8.memperhitungkan atas tagihan yang terkena pajak dan menyetorkan ke kas negara.
33. 9.bertanggung jawab secara pribadi atas pcmbayaran yang dilaksanakannya.
34. 10.mcnyctorkan sisa UP/TUP ke kas negara dcngan menggunakan formulir Surat Sctor Bukan Pajak (SSBP). 1 1. menyetorkan sisa bclanja kc kas negara dengan menggunakan formulir SSPB untuk tahun berjalan dan formulir SSBP setelah lcwat tahun anggaran.
35. 12.menyusun dan menyampaikan LPJ atas uang yang dikelolanya dan disampaikan paling lam bat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya kepada:
a.Kepala KPPN;
b.Pengguna Anggaran cq. Biro Keuangan Sekretariat .Jenderal;
c.Kepala Sa tker; dan
d.Sadan Pcmeriksa Keuangan (BPK). G. Pelaksana Pengujian SPP dan Pcncrbitan SPM. Pclaksana Pcngujian SPP dan Penerbitan SPM melaksanakan tugas pengujian terhadap dokumen pendukung SPP. I. Bendahara Pengeluaran Pcmbantu Bendahara Pcngcluaran Pembantu mernpunyai tugas, wcwcnang, dan tanggung jawab untuk:
1. 1.mcnerima dan menyimpan UP.
2. 2.melakukan pengujian dan pcmbayaran berdasarkan perintah PPK.
3. 3.mclakukan pembukuan sebatas pada uang yang berada di bawah pengelolaannya.
4. 4.BPP secara operasional bcrtanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
5. 5.BPP bertanggung jawab atas seluruh uang dalam penguasaannya dan bcrtanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
6. 6.mcnyiapkan bahan-bahan pengajuan pencairan dana melalui SPP- GUP, SPP-TUP, SPP Nihil dan disampaikan kepada PPK yang telah memerintahkan BPP mengcluarkan UP.
7. 7.menerima dan membayarkan uang sccara tunai yang diterima dari Bendahara Pcngeluaran dan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban kc Bcndahara Pengeluaran.
8. 8.membuat laporan bulanan sesuai dengan kctentuan;
9. 9.mclakukan pcngujian pajak maupun non pajak termasuk jasa giro.
10. 10.mcnatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dcngan kctcntuan;
11. 11.melakukan pencocokan data rcalisasi pcnyerapan/penggunaan dana dengan Bendahara Pengeluaran.
12. 12.mcngelola rekening tcmpat penyimpanan UP.
13. 13.LPJ-BPP disampaikan kepada Bendahara Pcngeluaran paling lambat 5 (lima) hari kcrja bulan bcrikutnya disertai salinan rekening koran dari bank/pas untuk bulan berkenaan.
14. 13.melakukan rckonsiliasi dengan UAKPA Satker yang bcrsangkutan atas penggunaan UP /TUP. K. Pelaksana Pengelolaan BMN Pelaksana Pengelolaan BMN merripuriyai tugas, wcwcnang, dan tanggung jawab untuk:
15. 1.mcnatausahakan BMN pada Satker yang bersangkutan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan kcluarga.
16. 6.menyampaikan daftar permintaan bclanja pcgawai beserta ADK belanja pcgawai dan dokumen pendukung kcpada PPK.
17. 7.mcncctak kartu pengawasan belanja pegawa: pcrorangan melalui aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) Satker setiap awal tahun dan/ a tau apabila diperlukan untuk disatukan dcngan kartu pengawasan bclanja pcgawai perorangan yang diterima dari KPPN.
18. 8.bcrtanggung jawab atas pengclolaan administrasi bclanja pegawai kepada KPA.
19. 9.tugas-tugas lain yang bcrhubungan dcngan pcnggunaan anggaran belanja pegawai. PcmberhentianKcputusanSurat4. mcmproscs pcmbuatan Pembayaran (SKPP).
20. 5.memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan kcluarga setiap awal J. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pctugas Pcngclolaan Administrasi Belanja Pegawai mcrnpunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
21. 1.melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/ a tau manual yang bcrhubungan dcngan belanja pcgawai sccara tertib, teratur, dan berkesinambungan.
22. 2.melakukan penatausahaan scmua tcmbusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur.
23. 3.memproses pembuatan daftar gaji, uang duka wafat/ tewas, tcrusan penghasilan gaji, uang muka gaji, uang lembur, uang makan, honorarium, vakasi dan pembuatan daftar permintaan pembayaran belanja pegawai lainnya. L. ULP Kcmcntcrian/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa ULP Kcmenterian mempunyai tugas:
24. 1.mcngkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersarna PPK.
25. 2.menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa.
26. 3.mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website/situs Kcmcntcrian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat scrta mcnyampaikan kc LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pcngadaan Nasional.
27. 4.menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
28. 5.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
29. 6.menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa.
30. 7.mcnyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK.
31. 8.mcngarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
32. 9.mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK.
33. 10.membuat laporan bcrkala mcngenai proses dan hasil kepada Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Kepala Sadan.
34. 11.memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
35. 12.menyusun dan melaksanakan stratcgi pengadaan barang/jasa di ULP Kementerian.
36. 13.mclaksanakan pcngadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE.
37. 14.melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/ jasa yang tclah dilaksanakan.
38. 2.menyimpan dan mcndistribusikan barang-barang perscdiaan; dan
39. 3.menvusun data laporan secara periodik BMN pada Satker yang bersangku tan. M. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Panitia/ Pcjabat Pencrima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai tugas, wcwenang, dan tanggung jawab untuk:
40. 1.melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
41. 2.menerirna hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pcngujian sesuai dengan kontrak.
42. 3.mcmbuat dan mcnandatangani bcrita acara scrah tcrima hasil pekerjaan. ULP Kcmcnterian mempunyai wewenang:
43. 1.menetapkan dokumen pengadaan.
44. 2.menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
45. 3.menctapkan pemenang pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dcngan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bcrnilai RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
46. 4.mengusulkan pcnctapan pemenang kepada Mcntcri untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bcrnilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
47. 5.mengusulkan pcnycdia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan scperti penipuan/ pemalsuan dan pelanggaran lainnya kepada PA/KPA agar dikenakan sanksi pcncantum dalam daftar hitarn.
48. 6.membcrikan sanksi administratif kcpada penycdia barang/jasa melalukan pelanggaran sesuai dengan ketcntuan pcrundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemcrintah.
49. 15.mengclola sistem informasi manajernen pcngadaan yang mencakup dokumcn pengadaan, data survei harga, daftar kebut.uhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia.
50. 0.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Unit Akuntansi Kuasa Pcngguna Barang (UAKPB) bcrtugas mcnyelenggarakan Periatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, meliputi:
51. 1.menyusun Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).
52. 2.melakukan Pembukuan BMN:
a.membukukan dan mcncatat scrnua BMN ke dalam Buku Barang dan/atau Kartu Identitas Barang (KIB);
b.membukukan dan mcncatat mutasi BMN ke dalam Buku Barang dan/ a tau KIB;
c.mcmbukukan clan mencatat hasil Inventarisasi kc dalam Buku Barang dan/atau KIB;
d.menyusun Daftar Barang yang datanya berasal dari Buku Ba rang dan KI 8; N. Unit Akuntansi Kuasa Pcngguna Anggaran Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) mempunyai tugas, wcwcnang, dan tanggung jawab untuk:
1. 1.melakukan pencatatan akuntansi sesuai dcngan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAISA).
2. 2.menyusun laporan kcuangan meliputi:
a.laporan realisasi anggaran;
b.neraca;
c.catatan atas laporan keuangan; dan
d.rekening pemerintah.
1. 3.menyiapkan laporan keuangan.
2. 4.melakukan rekonsiliasi bu la nan dengan KPPN.
3. 4.bertanggung jawab bahwa barang yang diterima sesuai dcngan kontrak.
4. 5.menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa sesuai kctcntuan yang berlaku kepada KPA/ PPK.
5. 6.memastikan barang/jasa telah berfungsi dan dapat digunakan dengan baik.
e.mcncatat semua barang dan pcrubahannya atas perpindahan barang an tar lokasi/ ruangan kc dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan/ atau Daftar Barang Lainnya (DBL);
f.mencatat pcrubahan kondisi barang ke dalam Buku Barang;
g.melakukan rcklasifikasi ke dalam: 1) Daftar Barang Rusak Bcrat, dalam hal BMN berupa Aset Tctap yang berada dalam kondisi rusak berat tclah dimohonkan kepada Pcngelola Barang un tuk dilakukan pcmindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan. 2) Daftar Barang Hilang, dalam hal BMN berupa Aset Tetap yang hilang telah dimohonkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
h.menghapus BMN dari: 1) Daftar Barang Rusak Berat apabila keputusan penghapusan mcngcnai BMN yang rusak berat tcrscbut telah diterbitkan Pengguna Barang. 2) Daftar Barang Rusak Hilang apabila keputusan penghapusan mengenai BMN yang hilang tersebut tclah diterbitkan Pcngguna Barang.
1. 1.melakukan reklasifikasi dari Daftar Barang Hilang ke akun Asct Tetap atau mencatat kembali ke dalam akun Aset Tetap, dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan telah dimohonkan pcnghapusannya kepada Pengelola Barang di kcmudian hari ditemukan kembali; J. mcncatat Pcncrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bcrsumbcr dari pcngclolaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
2. 3.melakukan lnventarisasi BMN.
3. 4.melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
4. 5.melakukan rckonsiliasi antara DBKP pada UAKPB dan DBMNKD per Kcmcntcrian/Lcmbaga pada KPKNL, jika dipcrlukan oleh Pengclola Barang.
5. 6.melakukan Pelaporan BMN, meliputi:
a.menyampaikan DBKP untuk pertama kali kcpada UPPB- E dan KPKNL;
b.mcnyusun dan mcnyampaikan: 1) Daftar Barang Rusak Berat, atas BMN dalam kondisi rusak berat yang telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang. 2) Daftar Barang Hilang, atas BMN hilang yang telah dimohonkan pcmindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kcpada Pengelola Barang; dan Daftar Barang BPYBDS, kepada UAPPB- El, dan KPKNL.
c.menyampaikan mutasi BMN pada DBKP secara periodik kcpada UAPPB- El, dan KPKNL;
d.menyusun dan menyampaikan LHI BMN kepada UAPPB- El, dan KPKNL;
e.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan secara periodic kepada UAPPB- E 1, dan KPKNL;
f.menyusun dan mcnyampaikan Laporan Kondisi Barang (LKB) secara periodik kepada UAPPB- E 1, dengan tembusan kepada KPKNL;
g.mcnyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada UAPPB- El;
1. 7.melakukan pcngamanan dokumen, mcliputi:
a.menyimpan asli dokumcn kepemilikan BMN sclain tariah dan/ atau bangunan yang bcrada dalam penguasaannya;
b.menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan BMN bcrupa tanah dan/ a tau bangunan yang berada dalam pcnguasaannya;
c.menyimpan asli dokumcn kepemilikan BMN berupa tanah dan/ a tau bangunan yang dititipkan oleh Pengelola Barang;
d.mcnyimpan asli dan/ atau fotokopi dokumen Penatausahaan BMN. A. Pendelegasian Pejabat Perbendaharaan Negara
1. 1.KPA
a.Satker Pusat 1) Sckrctariat Jcndcral didclcgasikan kcpada Kcpala Biro Kcuangan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Ketenagakcrjaan; 2) Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal didelegasikan kcpada para Sckrctaris Dircktorat Jenderal/ Sadan/ Inspektorat Jenderal.
b.Satker UPTP Kepala UPTP
c.Satker Kabupaten/ Kota. Kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk dana tugas pembantuan.
1. 2.Pejabat Penanda Tangan SPM
a.Satker Pusat 1) Sekretariat Jcndcral yaitu Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran; 2) Inspektorat .Jenderal yaitu Kepala Bagian Umum; 3) Direktorat Jendcral dan Sadan yaitu Kepala Bagian Keuangan.
b.Satkcr UPTP 1) Balai Besar yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, 2) Balai-Balai yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c.Satker Kabupaten/ Kota Pejabat yang membidangi kcuangan atau Sekretaris Dinas untuk dana tugas pembantuan.
1. 3.Bendahara Pencrimaan dan Bendahara Pengeluaran. Satker Pusat, UPTP, dan kabupaten/ kota adalah PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan pada Satker yang bersangkutan, dengan persyaratan:
a.berpendidikan formal paling rendah SLTA/ scderajat;
b.golongan serendah-rendahnya 11/b; dan
c.telah mcmiliki scrtifikat bendahara atau tclah mcngikuti bimtek/ diklat pengelolaan kcuangan.
1. 4.Pelaksana Pengelola BMN Satker Pusat, UPTP, dan Kabupaten/ Kota. PNS yang mclaksanakan tugas dan fungsi pada pengelolaan BMN pada Satker yang bersangkutan dan telah mengikuti bimtek/ diklat Pengelolaan BMN.
2. 5.PPK, harus mcmcnuhi pcrsyaratan:
a.pcjabat struktural paling rendah Eselon IV;
b.pendidikan paling rendah S 1;
c.mampu mcngambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN);
d.memiliki dan menandatangani Pakta Intcgritas; dan
e.memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pcmerintah. Dalam ha! tidak ada personil yang mcmcnuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, PPK dirangkap oleh KPA.
1. 6.Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Persyaratan yang harus dipenuhi:
a.PNS pada Satker yang bersangkutan mcmpunyai masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa;
b.memiliki intcgritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
c.memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan
d.memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan. bupatr/walikota setempat. kepadadisampaikantcmbusannyakabupaten/kota C. Proscdur Pcngusulan Penggantian Pejabat Pcrbendaharaan Negara
1. 1.Penggantian Pcjabat Perbendaharaan Negara dilakukan dengan alasan yang jelas misalnya tcrjadi mutasi, meninggal dunia, mengundurkan diri, pcnsiun atau berdasarkan pcrtimbangan KPA yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. 2.Untuk pengusulan penggantian Pcjabat Perbendaharaan Negara pada Satkcr Pusat dan pengusulan penggantian pada Satker Sckrctaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan. Format pengusulan pcjabat perbendaharaan ncgara untuk Satkcr Pusat dan Satker UPT-P sebagaimana tercantum dalam contoh Format 1. Format pengusulan pejabat perbendaharaan negara untuk Satker dan Satker kabupatcn/kota sebagaimana tcrcantum dalam contoh Format 2. sesuai program masing-rnasing dcngan tembusanEsclon disampaikan kepada Sckretaris Jenderal up. Kepala Biro Keuangan.
3. 3.Satker Kabupatcn/Kota Kepala dinas kabupatcn/kota yang membidangi ketenagakerjaan mengusulkan Pejabat Perbendaharaan Negara setelah mcmperoleh rekomendasi dari bupati/walikota setempat, diusulkan melalui yang bersangkutan dengan tembusankepada Eselon B. Tata Cara Pengusulan Pcjabat Perbendaharaan Negara Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara, sebagai bcrikut:
4. 1.Satkcr Pusat
a.Sekretariat Jcnderal: Kcpala Biro Kcuangan dan Kcpala Pusat Pendidikan dan Pclatihan
b.Inspektorat Jcnderal: Sckretaris Inspektorat Jenderal.
c.Dircktorat Jenderal dan Sadan: Sekretaris Direktorat Jendcral dan Sekretaris Sadan.
1. 2.Satker UPTP Kepala Satkcr UPTP mengusulkan Pcjabat Perbendaharaan Negara E. Pejabat pengelola keuangan tidak boleh merangkap jabatan antara lain:
2. 1.PPK dengan Pejabat penanda tangan SPM.
3. 2.PPK atau Pejabat pcnanda tangan SPM dengan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pcnerimaan, dan Pelaksana Pengelolaan BMN.
4. 3.Bendahara Penerimaan dcngan Bendahara Pengeluaran.
5. 4.Bendahara Penerimaan dengan Pelaksana Pengelolaan BMN.
6. 5.Bendahara Pengeluaran dengan Pelaksana Pengelolaan BMN. D. Pcjabat Perbendaharaan yang diangkat KPA
7. 1.PPSPM (Pcjabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar).
8. 2.PPK (Pejabat Pcmbuat Komitmen).
9. 3.BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu). Kementerian Kctcnagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan
10. 4.Dalam rangka percepatan pengusulan/penggantian, penyampaian usulan dilakukan pada kesempatan pertama dengan melalui sarana yang tercepat sepcrti email atau fax. Format pengusulan penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat sebagaimana tercantum dalam contoh Format
11. 3.Format pcngusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker kabupaten/kota sebagaimana tcrcantum dalam contoh Format 4. NegaraPcrbcndaharaanPejabat3. Pengusulan/Penggantian disampaikan kepada: Sekrctaris Jcnderal up. Kcpala Biro Keuangan A. Penatausahaan Kas Bcndahara harus menatausahakan scluruh uang yang dikclolanya dan wajib mcnggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum/Pos dan dilarang menyimpan uang kas yang dikelolanya pada rekening atas nama pribadi.
12. 1.Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan
a.Bendahara Penerimaan mengelola uang yang sudah menjadi hak negara maupun yang belum menjadi hak negara;
b.Bendahara Pcnerimaan menyetorkan pcnenmaan negara paling lambat akhir hari kerja. Namun bisa disetorkan hari berikutya dalam ha!: 1) Tcrkcndala jam operasional bank/ pos persepsi. 2) Penerimaan negara diterima pada hari libur / diliburkan.
c.Penerimaan negara dapat disetorkan secara berkala dalam ha!: 1) Tidak tersedia bank/ pos persepsi sckota. 2) Kondisi gcografis tidak memungkinkan. 3) Jarak tempuh lokasi bank/pos persepsi > 2 jam. 4) Biayanya untuk melakukan penyetoran melebihi penerimaan yang diperolch. Hal itu harus mendapatkan izin Kanwil DJPBN.
1. 2.Penatausahakan Kas Bendahara Pcngcluaran dan atau BPP
a.Uang yang dikelola Bendahara Pengcluaran dan atau BPP meliputi: 1) UP/TUP. 2) LS kepada Bendahara Pengeluaran. 3) Pajak. 4) Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak ncgara, contoh PNBP yang dikelola Bendahara Pcngeluaran. 5) Uang lainnya (Hibah, bansos, dll).
b.Bendahara Pengeluaran dan atau BPP dapat membayarkan UP /TUP sctclah mcndapat SPB dari PPK.
c.Setiap akhir hari kcrja, maksimal UP /TUP yang ada di brankas Bendahara Pengeluaran dan atau BPP adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d.Bila pada akhir kerja UP /TUP melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka dibuat Serita Acara Keadaan Ka s;
c.Bcndahara dapat memberikan uang muka kerja (selain UM Pcrjadin) sctclah mcndapat SPB; dan
f.Pada akhir tahun anggaran, UP /TUP harus disetorkan kc kas ncgara. Scdangkan sisa LS Bendahara disetor paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kcrja dari tanggal SP2D.
1. 3.Pembukuan Bendahara
a.Jenis Pembukuan Bcndahara 1) Pembukuan Bendahara Penerimaan meliputi Buku Kas Umum, Buku Pcmbantu dan Buku Pengawasan Anggaran Pcndapatan. 2) Pembukuan Bendahara Pengeluaran mcliputi Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 3) Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu meliputi Buku Kas Umum BPP, Buku Pcmbantu, Buku Pernbantu Pajak dan Buku Pengawasan Anggaran Bclanja.
b.Pembukuan Bendahara Pengeluaran 1) menggunakan Aplikasi SILABI. 2) Menggunakan Aplikasi SAS. 3) Melakukan transfer pagu pada Aplikasi SAS. 4) Melakukan setting referensi pada Aplikasi SAS. 5) Melakukan user dengan level bendahara pcngeluaran melalui Admin pada Aplikasi SAS. Ada beberapa menu pada aplikasi SAS Modul Silabi, antara lain:
a.RUH Saldo Awal Menu RUH Saldo Awal berguna untuk mcrckam saldo akhir pada akhir tahun anggaran yang lalu, jika ada. Jika tidak ada saldo (nihil), abaikan saja atau diisi O scmua.
b.Catat Nomor SP2D Menu Catat Nomor SP2D berfungsi untuk mencatat nomor SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN. Sebelum melakukan pencatatan transaksi, nomor SP2D harus dicatat terlebih dahulu agar bisa direkam pada RUH Transaksi.
c.RUH Transaksi RUH Transaksi merupakan menu untuk mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang nantinya akan masuk kc dalam BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran. Setiap transaksi yang telah dicatat pada RUH Transaksi, akan langsung mempengaruhi saldo Kas Bendahara.
d.RUH Kuitansi Sctclah mcnarik uang di bank, satuan kcrja akan melakukan belanja untuk kcbutuhan kantor dengan menggunakan uang persediaan tersebut. Atas belanja tersebut, perlu dibuat kuitansi sebagai dasar pembayaran.
c.RUH DRPP DRPP adalah Daftar Rincian Permintaan Pcmbayaran yang merupakan pcngganti dari SPTB (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Bclanja), karena saat ini SPTB sudah tidak berlaku lagi. DRPP berisi seluruh daftar kuitansi yang akan dipertanggungjawabjab (SPM GUP Nihil/PTUP) dan atau untuk kemudian dimintakan penggantinya (SPM GUP);
f.Posting Posting merupakan proses memasukkan data a tau memindahbukukan seluruh transaksi kc dalam BKU, Buku Pernbantu dan Buku Pengawasan Anggaran. Jika proses posting tidak dilakukan, maka data transaksi yang baru direkam tidak akan masuk kedalam BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran.
g.Cetak Buku Setelah melakukan posting, langkah sclanjutnya adalah mencetak BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran. 1) Buku Kas Umum Buku Kas Umum terdiri dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Sctclah sclcsai posting, maka seluruh transaksi yang direkam pada Jangkah scbclumnya diatas akan masuk ke dalam Buku Kas Umum. 2) Buku Pembantu Bank Buku Pembantu Bank berisi transaksi uang yang keluar dan masuk dari rckcning Bendahara Pengeluaran. Rincian transaksi pada Buku Pembantu Bank harus sama dcngan Rekening Koran dari Rckcning Bendahara Pengeluaran. 3) Buku Pembantu Kas Buku Pembantu Kas bcrisi rmcian transaksi dari Kas Bank maupun Kas Tunai. 4) Buku Pembantu Kas Tunai. Buku Pcmbantu Kas Tunai bcrisi rincian transaksi tunai yang dilakukan oleh Bcndahara Pcngeluaran. 5) Buku Pembantu Uang Persediaan Buku Pcmbantu Uang Persediaan berisi rmcian uang persediaan yang akan dircvolving. 6) Buku Pembantu Pajak Buku Pcmbantu Pajak bcrisi rmcian pajak dan setor pajak dari pengeluaran/ kuitansi uang persediaan.
h.Serita Acara Setelah mencetak BKU dan Buku Pembantu, langkah sclanjutnya adalah membuat Serita Acara, dengan Jcnis Serita Acara yaitu: 1) Serita Acara Pcmeriksaan Kas Bcndahara Pengeluaran Serita acara ini untuk mcmbuat bcrita acara sewaktu-waktu jika ada pcmcriksaan dari aparat pcmcriksa, misalnya BPK. 2) Serita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bcndahara Pengeluaran Pilih jcnis bcrita acara ini jika ada pcrgantian bendahara. Dilakukan saat serah terima bcndahara lama ke bendahara baru. 3) Serita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran:
1. 1.Cetak LPJ LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) hanya bisa dicctak jika telah mebuat Serita Acara. J. Kirim ADK PJP Menu mi berfungsi untuk mengmm ADK LPJ yang akan disampaikan ke KPPN.
k.Beridahara wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban bendahara. 2) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Surat Tugas ditandatangani olch Pejabat Pimpiman Tinggi yang bersangkutan. 3) Pcrjalanan dinas yang dilakukan olch pclaksana SPD dalam lingkup unit Eselon 11/setingkat Unit Eselon II, Surat Tugas ditandatangani olch Pcjabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan. 4) Perjalanan dinas yang dilakukan olch Kepala UPT-P di daerah, Surat Tugas ditandatangani olch Kepala UPT-P yang bcrsangkutan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pclaksanaan tugas dan fungsi kctenagakerjaan yang dilaksanakan di dalam negeri dan luar ncgeri. A. Pcrjalanan Dinas Dalam Negeri
1. 1.Surat Tugas
a.Perjalanan dinas digolongkan menjadi: 1) Perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan 2) Pcrjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota. Perjalanan dinas yang melewati batas kota dan perjalanan dinas dalam kota harus diterbitkan Surat Tugas sebagaimana tcrcantum dalam contoh Format 5 yang merupakan dasar mcncrbitkan SPD sebagaimana tercantum dalam contoh Format 6. Scdangkan perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (dclapan) jam dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPD dan pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam Surat Tugas.
b.Kcwcnangan pcncrbitan Surat Tugas perjalanan dinas: 1) Pcrjalanan dinas yang dilakukan olch Mentcri/ Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pcjabat Pimpinan Tinggi Madya , Surat Tugas ditandatangani olch Sckrctaris Jenderal atas nama Mcntcri. 5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kcpala Satker, Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung Kepala Satker yang bcrsangkutan. 6) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kcrja, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Satker yang bersangkutan.
c.Pcjabat penerbit surat tugas dapat memerintahkan pihak lain diluar pcjabat ncgara/PNS/pcgawai pemcrintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk melakukan perjalanan dinas.
d.Surat Tugas mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 1) dasar pcnugasan; 2) pemberi tugas; 3) pelaksana tugas; 4) waktu pclaksanaan tugas; S) tcmpat pclaksanaan tugas; 6) pembcbanan biaya.
c.Dalam pcncrbitan SPD, PPK bcrwcnang untuk mcnctapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transpot yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dcngan mcmperhatikan kepcntingan serta tujuan pcrjalanan dinas tersebut.
1. 2.Bia ya Pcrjalanan Dinas
a.Komponen perjalanan dinas terdiri atas: 1) uang harian; 2) biaya transport; 3) biaya pcnginapan; 4) uang representasi dapat diberikan untuk Menteri dan para Pejabat Pimpinan Tinggi di Kementerian; 5) sewa kcndaraan dalam kota dapat diberikan untuk Mcnteri.
b.Pelaksana SPD yang tidak mcnggunakan biaya pengmapan diberikan biaya scbcsar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan scsuai dengan standar biaya yang diatur dalam peraturan mentcri yang mcnyelcnggarakan dilaksanakan.
e.Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/ a tau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
1. 3.Pcrtanggungjawaban Pcrjalanan Dinas
a.Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas: 1) Surat tugas yang sah dari atasan pclaksana SPD. 2) SPD yang telah ditandatangani olch PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yarig mcnjadi tcmpat tujuan pcrjalanan dinas. 3) Tikct pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pcmbayaran moda transportasi lainnya. 4) Daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam contoh Format 7. 5) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalarn kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bcrgerak di bidang jasa penyewaan kendaraan. negara tingkat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan ditcntukan oleh KPA sesuai dengan pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
d.Pcmbayaran biaya perjalanan dina s kepada pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum pcrjalanan dinas urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dibavarkan sccara lumpsum.
c.Perjalanan dinas digolongkan dalarn 3 (tiga) tingkat, yaitu: 1) Tingkat A untuk Menteri dan Pcjabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya , serta Pejabat setingkat lainnya. 2) Tingkat 8 untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat setingkat lainnya. 3) Tingkat C untuk Pcjabat Administrator/ PNS Golongan IV, Pejabat Pengmvas/PNS Golongan III dan PNS Golongan II serta PNS Golongan I. Pcnyctaraan tingkat perjalanan dinas untuk PPPK yang
1. 8.Pcrjalanan Dinas Luar Negeri
2. 1.Kewenangan pcnerbitan Surat Tugas perjalanan dinas:
a.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Mentcri dan Pejabat Tinggi Utama/ Pejabat Tinggi Madya, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Jcndcral alas narna Mentcri.
b.Pcrjalanan dinas yang dilakukan olch Pcjabat Tinggi Pratama, Surat Tugas ditandatangani olch Pejabat Tinggi Utama yang be rsangku tan.
c.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit Esclon II/ sctingkat Unit Eselon II, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama yang bcrsangkutan.
d.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala UPT-P di dacrah, Surat Tugas ditandatangani olch Kepala UPT-P yang bersangkutan.
e.Pcrjalanan dinas yang dilakukan oleh Kcpala Satkcr, Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung Kcpala Satker yang bersangku tan.
f.Pcrjalanan dinas yang dilakukan oleh pclaksana SPD pada Satker, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Satkcr yang bersangku tan. Mcntcri, PNS, dan PPPK yang ditugaskan mclaksanakan pcrjalanan dinas luar ncgcri harus memperoleh ijin dari Prcsiden atau Pejabat yang ditunjuk bcrdasarkan Surat Tugas dan Surat Ijin dan PPK mcncrbitkan SPD. 6) Bukti pembayaran hotel atau tempat pengmapan lainnya.
b.Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan pcrjalanan dinas kepada pcmberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pcrjalanan dinas dilaksanakan.
c.Biaya transport kcpulangan pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan scjcnisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti pcngeluaran transport kcpulangan.
1. 2.Pcrjalanan dinas dikclompokkan dalam 4 (cmpat) golongan terdiri atas:
a.Golongan A, untuk Mcnteri/ setara Mentcri, Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, dan Pimpinan Tinggi Madya;
b.Golongan B, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/PNS golongan IV/ c ke atas;
c.Golongan C, untuk PNS golongan III/ c sampai golongan IV I b; dan
d.Golongan D, untuk PNS yang dimaksud pada golongan B dan golongan C.
1. 3.Klasifikasi transportasi masing-rnasing golongan:
a.Moda Transportasi Udara terdiri atas: 1) Klasifikasi Business diberikan urituk Golongan A dan Golongan B; 2) Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan Golongan D dan apabila lama perjalannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak tcrmasuk transit) dapat dibcrikan Klasifikasi Business.
b.Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Bisnis untuk scmua golongan.
1. 4.Kornponen perjalanan dinas terdiri atas:
a.uang harian, yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
b.biaya transport termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka pcrjalanan dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
c.uang rcprcscntasi diberikan bagi kctua dclegasi.
1. 5.Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas:
a.surat tugas dari pejabat yang bcrwcnang;
b.surat persetujuan pcmcrintah yang diterbitkan olch presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai ijin prinsip perjalanan dinas ke luar negeri;
c.surat perintah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; C. Pcmbatalan Pclaksanaan Perjalanan Dinas Biaya pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada DIPA Satker bersangkutan. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas, meliputi:
1. 1.Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas sebagaimana tcrcantum dalam contoh Format 8A.
2. 2.Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam contoh Format 88.
3. 3.Tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/ a tau penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund. pelaksanaan pcrjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. mem pcrtanggungj a wa bkandinasperjalanan6. Pelaksana
d.Foto copy halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/ kedatangan oleh pihak yang berwenang ditempat kedudukan/bcrtolak dan tempat tujuan perjalanan dinas;
e.Bukti pcncnmaan uang harian scsuai jumlah hari yang digunakan untuk mclaksanakan perjalanan dinas;
f.Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari: 1) bukti pcmbclian tiket transpotasi dan/ a tau bukti pcm bayaran moda transportasi lainnya, dan 2) barding pass, airport tax, pcmbuatan visa, dan retribusi.
g.Daftar pcngcluaran riil, dalam ha! bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak dipcrolch;
h.Bukti pcngeluaran yang sah untuk biaya penginapan;
1. 1.Bukti pengcluaran yang sah atas penggunaan uang representasi dan/ atau dcngan pernyataan riil. A. Pcmbuatan Komitmen
2. 1.Pcmbuatan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dilakukan dalam bentuk:
a.Perjanjian/kontrak untuk pcngadaan barang/jasa; dan/atau
b.Penetapan kcputusan.
1. 2.Bcntuk perjanjian/kontrak untuk pcngadaan barang/jasa:
a.Bukti pembelian, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
b.Kwitansi, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainva sampai dengan RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c.Surat Perintah Kerja (SPK), digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya sampai dcngan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d.Surat pcrjanjian, digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dcngan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dcngan nilai diatas RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
1. 3.Pcmbuatan komitmcn melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluran negara antara lain untuk:
a.pelaksanaan belanja pegawai;
b.pclaksanaan pcrjalanan dinas yang dilaksanakan sccara swakelola;
c.pelaksanaan kcgiatan swakclola, tcrmasuk pembayaran honorarium kegiatan;
d.belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bcntuk uang kepada penerima bantuan sosial.
1. 1.Pcngajuan Tagihan
a.Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/atau pelaksanaan kcgiatan yang mcmbcbani APBN diajukan dcngan surat tagihan oleh pcncrima hak kcpada PPK bcrdasarkan bukti- bukti yang sah untuk mernperoleh pembayaran. perjanjian/kontrak antara lain nama rekanan, alarnat rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan nomor rekening penenma pcmbayaran;
1. 6.jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkan;
2. 7.ketentuan sanksi apabila dipcrsyaratkan;
3. 8.addendum perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan.
4. 9.cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran:
a.sckaligus (nilai .... rencana bulan .... ); atau
b.sccara bcrtahap (nilai .... rcncana bulan .... ). Data pcrjanjian/kontrak dan ADK disampaikan kcpada KPPN secara langsung atau melalui e-mail paling lambat 5 (lima) hari kcrja sctclah ditandatanganinya perjanjian/ kontrak. dalamtercantum
1. 8.Pencatatan Komitmen Perjanjian Zkontrak yang pcmbayarannya akan dilakukan melalui SPM- LS, PPK mencatat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani kc dalam suatu sistem yang discdiakan oleh D,JPB pada kcmenterian yang mcnyclcnggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang memuat data:
2. 1.nama dan kode Satker scrta uraian fungsi/ subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang digunakan;
3. 2.nomor surat pengesahan dan tanggal DIPA;
4. 3.nomor, tanggal, dan nilai pcrjanjian/kontrak yang dibuat oleh Satkcr;
5. 4.uraian pekerjaan yang dipcrjanjikan;
6. 5.data penycdia barang/ jasa yang perundang-undangan; 10) dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya bcrsumbcr dari pinjaman atau Hibah dalam/luar negeri. peraturanketentuansesuailainnyakeuangan dilaksanakan berdasarkan: 1) perjanjian/kontrak; 2) rerferensi bank yang menunjukan nama dan nomor rekening penyedia barang/ jasa; 3) berita acara penyelesaian pekerjaan; 4) berita acara serah terima pekerjaan/barang; 5) bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; 6) berita acara pembayaran; 7) kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK sebagaimana tercantum dalam contoh Format 9; 8) faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/Bendahara Pengeluaran; 9) jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga barang/ jasapenyediakepadatagihanPembayarane. Bendahara Pengeluaran/ pihak lainnya.
c.Dalam hal pembayaran LS tidak dapat dilakukan maka pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP.
d.Pembayaran LS ditujukan kepada: 1) Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak; 2) Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan. tagihan dilakukan dengan penyedia barang/jasa atau Pelaksanaan pembayaran pembayaran LS kepada b. ketentuan: 1) tidak boleh dilakukan sebelum barang/ jasa ditcrima; 2) pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran dapat dilakukan setelah penyedia menyampaikan jaminan atas uang pcmbayaran yang akan dilakukan dan dilengkapi dengan Surat Kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kcpala KPPN un tuk mencairkan Jam man.
h.Penga j uan tagihan a tas pcngadaan barang/ j asa dan / a tau pclaksanaan kegiatan diajukan oleh penerima hak dengan surat tagihan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kcrja sctclah timbulnya hak tagih kepada negara.
1. 1.PPK harus segera mcmbcritahukan secara tertulis kepada penerima hak tagih untuk mengajukan tagihan apabila 5 (lima) hari kerja sctclah timbulnya hak tagih belum mengajukan surat tagihan. J. Penerima hak tagih harus memberikan penjelasan sccara tertulis kepada PPK a tas keterlambatan pcngajuan tagihan terse but.
k.Timbulnya hak tagih kepada ncgara didasarkan atas: 1) bcrita acara kcmajuan pekerjaan. 2) berita acara pcnyelcsaian pckcrjaan. 3) bcrita acara scrah tcrima pckcrjaan/barang. 4) bukti penyclesaian pckcrjaan lainnya scsuai ketentuan.
g.berlaku peraturan pcrundang-undangan. Pembayaran untuk pengadaan barang/ jasa kctentuan
f.Pcmbayaran tagihan kepada Bcndahara Pengcluaran/ pihak lain, meliputi: 1) surat keputusan; 2) surat tugas/ surat perjalanan dinas; 3) daftar penerimaan pembayaran; 4) dokumcn pcndukung lainnya sesuai pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai; 6) Joto copy dokumcn pcndukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kcpala Satkcr / pejabat yang berwenang.; 7) ADK terkait dengan pcrubahan data pcgawai; 8) ADK perhitungan pcmbayaran Belanja Pegawai se suai perubahan data pegawai; 9) Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
b.Pembayaran Gaji Susulan 1) Gaji susulan yang dibayarkan scbclum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi dcngan: a) daftar gaji susulan, rckapitulasi daftar gaji susulan, dan halarnan luar daftar gaj: susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bcndahara Pengeluaran dan KPA/PPK; b) Daftar perubahan data pcgawai yang ditandatangani olch PPABP; untukpcgawai I. PPK menolak/ mcngcmbalikan tagihan secara tertulis paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditcrima surat tagihan, apabila dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan bcnar.
1. 2.Mekanisme Penerbitan SPP-LS Kelengkapan pcncrbitan SPP-LS, antara lain:
a.Pembayaran Gaji Induk 1) daftar gaji, rekapitulasi daftar gaji dan halaman luar daftar; 2) gaji yang ditandatangani olch PPABP, bcndahara pengeluaran, dan KPA/ PPK; 3) daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP; 4) daftar perubahan potongan; 5) daftar penenmaan gaji bersih c) Fata copy dokumcn pcndukung pcrubahan data pcgawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang bcrwcnang. d) ADK tcrkait dcngan perubahan data pcgawai; c) ADK pcrhitungan pcmbayaran Belanja Pcgawai sesuai perubahan data pegawai; f) SSP PPh Pasal 21. 2) Gaji Susulan yang dibayarkan setclah gaji pegawai yang bcrsangkutan masuk dalam Gaji induk, dilcngkapi dcngan: a) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/ PPK; b) daftar pcrubahan data pcgawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) ADK terkait dengan perubahan data pcgawai; d) ADK perhitungan pernbayaran Bclanja Pcgawai sesuai perubahan data pegawai; c) SSP PPh Pasal 21.
c.SPP-LS untuk pcrnbayaran Kckurangan Gaji 1) daftar kckurangan gaji, rckapitulasi daftar kekurangan gaji, dan halaman luar daftar kekurangan gaji yang ditandatangani PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK; 2) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3) Fata copy dokumen pcndukung perubahan data pegawai yang tclah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang bcrwcnang. 4) ADK terkait dcngan perubahan data pegawai; 5) ADK pcrhitungan pcmbayaran Bclanja Pegawai scsu.u pcrubahan data pegawai; 6) SSP PPh Pasal 21. 5) Surat kctcrangan kematian /visum dari camat atau rumah sakit; 6) ADK tcrkait dengan perubahan data pegawai, 7) ADK pcrhitungan pembayaran belanja Pegawai sesuai perubahan data pcgawai.
e.Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji 1) Daftar perhitungan tcrusan penghasilan gaji, rekapitulasi daftar terusan penghasilan gaji, dan halarnan luar daftar tcrusan penghasilan gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pcngcluaran, dan KPA/PPK. 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP. 3) Foto copy dokumcn pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berweriang bcrupa surat kctcrangan kematian dari camat atau visum rumah sakit untuk pembayaran pertama kali. 4) ADK tcrkait dcngan perubahan data pegawai. 5) ADK perhitungan pcmbayaran belanja Pegawai sesuai pcrubahan data pegawai. 6) SSP PPh Pasal 21. tunjangan
d.Pembayaran Uang Duka Wafai /Tewas 1) Daftar perhitungan uang duka wafat/ tewas, rekapitulasi daftar uang duka wafat/tcwas dan halaman luar daftar uang duka wafat/tev ..·as yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/ PPK. 2) Daftar pcrubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP. 3) SK Pcmberian uang duka wafat/tewas dari pcjabat yang bcrwcnang. 4) Surat kctcrangan dan pcrmintaan kematian/uang duka wafat/tcwas.
f.Pcmbayaran Uang Muka Gaji 1) Daftar perhitungan uang muka gaji, rekapitulasi daftar uang muka gaji, dan halaman luar daftar uang muka gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengcluaran, dan KPA/ PPK. 2) Foto copy dokumen pendukung yang tclah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang. 3) ADK terkait dengan pcrubahan data pegawai, 4) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pcgawai.
g.Pembayaran Uang Lernbur I) Daftar Pcmbayaran Pcrhitungan Lem bur dan Rekapitulasi Daftar Pcrhitungan Lem bur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pcngeluaran, dan KPA/PPK. 2) Surat perintah kerja lembur. 3) Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan. 4) Daftar hadir lcmbur. 5) SSP PPh Pasal 21.
h.Pcmbayaran Uang Makan 1) Daftar Pcrhitungan Uang Makan yang ditandatangani olch PPABP, Bcndahara Pengcluaran, dan KPA/PPK; 2) SSP PPh Pasal 21.
1. 1.Pcmbayaran Honorarium Tctap/Vakasi dilengkapi dengan: 1) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani KPA. 2) SPP dan ADK SPP. 3) Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. 4) SK dari Pejabat yang berwcnang. 5) SSP PPh Pasal 21. 6) SPTcJM. J. Pembayaran Honorarium 1) Surat kcputusan yang terdapat pernyataan bahwa biava yang timbul a kibat pcncrbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA. 2) Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/ PPK dan Bendahara Pengeluaran. 3) SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran. 4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan surat kcputusan.
k.Pembayaran Langganan Daya dan Jasa Dilengkapi Dengan Dokumen Pendukung Berupa Surat Tagihan Penggunaan Daya dan Jasa Yang Sah. I. Pcmbayaran Perjalanan Dinas 1) Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan: a) Surat tugas yang ditandatangani KPA. b) Daftar nominatif pcrjalanan dinas ditandatangani olch PPK yang memuat paling kurang informasi mcngcnai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas, mcliputi:

(1)nama;
(2)pangkat/ golongan;
(3)tujuan;
(4)tanggal keberangkatan;
(5)lama pcrjalanan dinas; dan
(6)biaya yang diperlukan. 2) Pcrjalanan Dinas yang sudah dilaksanakan: a) Surat tugas yang ditandatangani KPA. b) Daftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani olch PPK yang mcmuat paling kurang informasi 9) SSP PPh Pasal 21 final atas pelepasan hak. . . . masrng-rnasmg penenma. 2) Foto copy bukti kepcmilikan tanah. 3) Bukti pembayaran/ kuitansi. 4) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBS) tahun transaksi. 5) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan. 6) Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Ncgcri tcrsebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam ha! tanah sengkcta. 7) Surat Direktur Jcnderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rckening Pengadilan Negcri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekcning Pcmerintah Lainnya, dalam ha! tanah sengketa. 8) Serita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah. mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan , meliputi:
(1)nama;
(2)pangkat/ golongan;
(3)tujuan;
(4)tanggal keberangkatan;
(5)lama pcrjalanan dinas; dan
(6)biaya yang diperlukan. c) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan mcngcnai pcrjalanan dinas.
1. m.Pembayaran Pcngadaan Tanah 1) Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang mcmuat paling scdikit nama masmg- masing penerirna, bcsaran uang dan nomor rekening 10) Surat pelepasan hak adat (bila dipcrlukan). 11) Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan pcrundang-undangan rnengenai pengadaan tanah.
2. n.Pembayaran Pengadaan Sarang/ .Jasa atas Beban Bclanja Sarang dan Bclanja Modal 1) Sukti pcrjanjian/kontrak. 2) Rcfcrensi bank yang mcnunjukkan nama dan nomor rckcning penyedia barang/ jasa. 3) Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan. 4) Serita Acara Scrah Tcrima Pekerjaan/Sarang. 5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai kctcntuan. 6) Serita Acara Pembayaran. 7) Kuitansi yang telah ditandatangani olch pcnycdia barang/ jasa dan PPK. 8) Fakt.ur Pajak bescrta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani olch wajib pajak/ Sendahara Pengeluaran. 9) Jaminan yang dikcluarkan oleh bank atau lembaga kcuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pcraturan perundang-undangan mcngenai pengadaan barang/ jasa pemerintah. 10) Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk pcrjanjian/ kontrak yang dananya sebagian a tau seluruhnya bersumber dari pinjarnan atau Hibah dalam/luar negen sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah pcrjanjian pmjarnan atau Hibah dalam/luar anegeri bersangkutan.
  1. 3.Mekanismc Penerbitan SPP-UP/GUP/GUP Nihil
3. a.Berdasarkan rcncana kegiatan yang tclah disusun, Bendahara Pengeluaran mcnyampaikan kebutuhan UP kcpada PPK yang dilcngkapi dengan perhitungan bcsaran UP.
4. b.SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kcpada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja sctclah diterimanya permintaan UP dari Bcndahara Pengeluaran.
5. c.Bcndahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mclakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA scbagaimana tcrcantum dalam contoh Format 10, dengan dilampiri dengan bukti pengeluaran: 1) kuitansi/bukti pcmbclian yang tclah disahkan PPK bescrta faktur pajak dan SSP; scrta 2) nota/bukti pcnenmaan barang/jasa atau dokumcn pcndukung lainnya yang diperlukan yang tclah disahkan PPK. Dalam ha! pcnyedia barang/jasa tidak mernpunyai kuitansi/ bukti pembelian, Bendahara Pengeluaran atau BPP mcmbuat kuitansi sebagaimana tercantum dalam contoh Format 11.
6. d.Bcrdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy), Bcndahara Pengeluaran atau BPP mclakukan: 1) Pengujian atas SPBy, meliputi: a) meneliti kclengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b) pemeriksaan kebcnaran atas hak tagih, meliputi: 1) pihak yang ditunjuk untuk menenma pembayaran; 2) nilai tagihan yang harus dibayar; 3) jadwal waktu pembayaran; dan 4) mcnguji ketersediaan dana yang bcrsangkutan; c) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spcsifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan d) pemcriksaan dan pengujian kctepatan pcnggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). 2) Pcmungutan/ pemotongan pajak/ bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyctorkan ke kas negara.
7. e.Pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran atas uang muka kerja harus dilampiri: 1) rcncana pclaksanaan kegiatan/ pembayaran; 2) rincian kcbutuhan dana; dan 3) batas waktu pertanggungjawaban pcnggunaan uang muka kcrja, dari penerima uang muka kerja.
8. f.BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengcluaran kepada Bcndahara Pengeluaran.
9. g.Bcndahara Pengeluaran menyampaikan bukti pcngcluaran kcpada PPK untuk pembuatan dan penerbitan SPP-GU /GUP Nihil.
10. h.Pencrbitan SPP-GUP /GUP Nihil dilcngkapi dengan dokumen pcndukung sebagai berikut: 1) Daftar Rincian Pcrmintaan Pembayaran (DRPP) sebagaimana tercantum dalam Format 12; 2) bukti pengeluaran scbagai berikut: a) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK bcscrta faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP); serta b) nota/bukti pcnenmaan barang/jasa atau dokumen pcndukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. 3) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN; dan 4) perjanjian/ kontrak beserta faktur pajak untuk nilai transaksi yang harus mcnggunakan pcrjanjian/kontrak.
  1. 1.SPP-GUP/GUP Nihil disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kcrja setelah bukti-bukti pendukung diterima sccara lcngkap dan benar.
  2. 4.Mekanisme Pcncrbitan SPP-TUP/fYI'UP
11. a.PPK menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dengan dokumen meliputi: 1) rincian penggunaan dana yang ditandatangani olch KPA/ PPK dan Bendahara Pcngeluaran; 2) surat pernyataan dari KPA/PPK yang mcnjclaskan hal- hal sebagai berikut: a) digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan b) tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksariakan dengan pembayaran LS. 3) Surat pcrmohonan TUP yang telah mcmperoleh persetujuan TUP dari Kepala KPPN.
12. b.Pertanggungjawaban atas TUP, PPK menerbitkan SPP-fYI'UP dilengkapi dokumcn pendukung, sebagai berikut: 1) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP). 2) Bukti pcngcluaran scbagai bcrikut: a) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; b) nota/ bukti penerimaan barang/ jasa a tau dokumen pcndukung lainnya yang dipcrlukan yang tclah disahkan PPK; scrta c) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.
13. c.SPP-TUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kcrja sctclah diterima pcrsctujuan TUP dari Kcpala KPPN.
14. d.SPP-fYI'UP disampaikan kcpada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebclum batas akhir pertanggungjawaban TUP. A. Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
  1. 1.Pelaksana Penguji SPP dan Pencrbit SPM melaksanakan Pengujian terhadap SPP yang diajukan oleh KPA/PPK beserta keabsahan dokumen pendukung, mcliputi:
15. a.kelengkapan dokumcn pendukung SPP.
16. b.kcsesuaian tanda tangan SPP dengan spcsimcn tanda tangan KPA/PPK.
17. c.kcbcnaran pengisian format SPP.
18. d.kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/rencana kerja anggaran Satkcr.
19. e.pcngujian kode BAS tcrmasuk menguji kesesuaian antara pcmbcbanan kode akun (6 digit) dengan uraiannya;
20. f.ketersediaan pagu sesuai BAS (Bagan Akun Standar) pada SPP dengan DIPA/ POK/ Rencana Kcrja Anggaran Satker.
21. g.kebenaran formal dokumcn/ surat keputusan yang menjadi pcrsyaratan/kelcngkapan pembayaran belanja pegawai.
22. h.kebenaran formal dokumcn/ surat bukti yang mcnjadi pcrsyaratan/ kelcngkapan sehubungan dengan pengadaan barang/ jasa.
  1. 1.kcbcnaran pihak yang bcrhak menenma pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat kcputusan. J. kebenaran perhitungan tagihan serta kcwajiban perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih.
23. k.kcpastian telah terpcnuhinya kewajiban pernbayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kcpada ncgara. I. kcscsuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pcmbayaran dalam perjanjian/kontrak.
  1. 2.PPSPM melakukan pemcriksaan dan perigujian SPP yang telah diuji olch Pelaksana Pcnguji.
  2. 3..Jangka waktu pengujian SPP sampai dcngan penerbitan SPM- UP /TUP /GUP /PTUP / LS oleh PPSPM sebagai berikut:
24. a.untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja;
25. b.untuk SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja;
26. c.untuk SPP-PTUP disclesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
27. d.untuk SPP-LS disclesaikan paling lambat 5 (lima) hari kcrja.
  1. 4.Dalam ha! PPSPM menolak/mengembalikan SPP karcna dokumen pendukung tagihan tidak lcngkap dan tidak benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pcngembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP.
  2. 5.Seluruh bukti pengeluaran scbagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM.
  3. 6.Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 mcnjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemcriksa internal dan ckstcrnal.
  4. 7.Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan mclalui sistern aplikasi yang disediakan oleh DJPB.
  5. 8.SPM yang ditcrbitkan mclalui sistcm aplikasi memuat Personil Identification Number (PIN) PPSPM scbagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah.
  6. 9.Dalam penerbitan SPM melalui sistern aplikasi, PPSPM bcrtanggungjawab atas:
28. a.keamanan data pada aplikasi SPM;
29. b.kebenaran SPM dan kcscsuaian antara data pada SPM dengan data pada ADK SPM; dan
30. c.penggunaan PIN pada ADK SPM.
  1. 10.PPSPM mcnyampaikan SPM-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP/LS dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN.
  2. 11.Penyampaian SPM-UP/TUP/LS/GUP diatur sebagai berikut:
31. a.Penyarnpaian SPM-UP dilampiri dcngan surat pernyataan dari KPA yang menyatakan bahwa UP tidak digunakan untuk membiayai pcngcluaran yang seharusnya dengan pembayaran langsung (LS) sebagaimana tercantum dalam contoh Format 13.
32. b.Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan Surat Pcrsctujuan Pembcrian TUP dari Kepala KPPN.
33. c.Pcnyampaian SPM-LS dilampiri SSP dan/atau bukti setor lainnyadan/atau daftar nominatif untuk lebih dari 1 (satu) penenma.
34. d.Penyampaian SPM-GUP dilampiri SSP.
  1. 12.Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri:
35. a.asli surat jaminan uang muka;
36. b.asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka;
37. c.asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai dengan ketcntuan menge nar pcngadaan barang/jasa pemerintah.
  1. 13.Khusus untuk penyarnpaian SPM atas beban pinjaman/ Hibah luar ncgeri, juga dilampiri dengan faktur pajak.
  2. 14.PPSPM menyampaikan SPM kcpada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
  3. 15.SPM-LS untuk pcmbayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur / dinyatakan libur pcnyampaian SPM dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15.
  4. 16.Penyampaian SPM kcpada KPPN dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah dan ditctapkan oleh KPA dengan menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS).
  5. 8.Mckanisme Pcmbayaran Dengan UP dan TUP
  6. 1.Mekanisrnc Pcmbayaran dcngan UP
38. a.UP digunakan untuk keperluan mcmbiayai kegiatan operasional schari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mcknisme pembayaran LS.
39. b.UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bcndahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggan tiannya (revolving).
40. c.Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kcpada 1 (satu) pencrima/pcnyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dilampiri persyaratan sebagai bcrikut: 1) kwitansi; 2) faktur barang; 3) faktur standar pajak dan SSP bila kena pajak; 4) tanda terima barang dari salah satu panitia pencnma hasil pekerjaan/barang. Pengecualian melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1) sarnpa: dengan angka 4) untuk pembayaran honorarium dan pcrjalanan dinas.
41. d.Pembayaran dengan UP olch Bendahara Pengeluaran/BPP kcpada 1 (satu) penerima/pcnycdia barang/jasadapat melcbihi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Mcntcri Kcuangancq. Direktur Jcnderal Perbendaharaan.
42. e.Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang bcrasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak scbcsar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
43. f.UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: 1) belanja barang; 2) belanja modal; 3) belanja lain-lain.
44. g.Bcndahara Pengeluaran dapat mclakukan penggantian (revolving) UP yang tclah dipergunakan paling scdikit 50 % (lima puluh persen) sepanjang dana yang dapat dibayarkan dcngan UP masih tersedia dalam DIPA.
45. h.Untuk Bcndahara Pengeluaran yang dibantu oleh bcberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus mclampirkan daftar rincian yang mcnyatakan jumlah uang yang dikelola olch masing-masing BPP.
  1. 1.Sctiap BPP dapat mcngajukan pcnggantian UP melalui Bendahara Pcngeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 °/c, (Iima puluh persen). J. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan bclum dilakukan pengajuan pcnggantian UP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA.
46. k.Dalam ha! setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf j belum dilakukan pcngajuan penggantian UP, Kepala KPPN maka memotong UP sebesar 25 % (dua puluh lima persen). I. Pemotongan dana UP scbagaimana dimaksud dalam huruf k dilakukan dengan cara Kcpala KPPN mcnyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk mcmpcrhitungkan potongan UP dalam SPM dan/ a tau menyetorkan ke kas negara.
47. m.Apabila dalam 1 (satu) bulan setclah surat pcmbcritahuan scbagaimana dimaksud dalam huruf KPA tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/ a tau menyetorkan kc kas Negara maka Kepala KPPN memotong UP scbesar 50 % (lima puluh persen) dengan cara mcnyampaikan surat pemberitahuan kcpada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/ a tau menvetorkan ke kas negara.
48. n.Apabila setelah surat pemberitahuan scbagaimana dimaksud dalam huruf m KPA melakukan pcnyctoran UP dan/ a tau mempcrhitungkan potongan UP dalam pengajuan SPM-GUP, Kepala KPPN melakukan pengawasan UP.
49. o.KPA mengajukan UP kcpada KPPN sebesar kebutuhan opcrasional satker dalam 1 (satu) bulan yang dircncanakan dibayarkan mclalui UP.
50. p.UP diberikan paling banyak: 1) Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dcngan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah); 2) Rpl00.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000,- (scmbilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000,- (dua milyar cmpat ratus juta rupiah); 3) Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah); 4) Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jcnis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
51. q.Kcpala Kanwil D,JPB atas permintaan KPA, dapat mcmberikan persctujuan UP melalui besaran sebagaimana dimaksud dalam huruf p dengan mempcrtimbangkan: 1) frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lcbih dari rata-rata I (satu) kali dalam I (satu) bulan selama I (satu) tahun; 2) pcrhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.
  1. 2.Mckanismc Pembayaran dengan TUP
52. a.KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam ha! sisa UP pada Bendahara Pengcluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.
53. b.Syarat penggunaan TUP: I) Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan scjak tanggal SP2D diterbitkan; 2) Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dcngan pcmbayaran LS.
54. c.KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai: 1) Rincian rencana penggunaan TUP; 2) Surat pengajuan permintaan TUP sebagaimana tercantum dalam contoh Format 14.
55. d.Atas dasar pcrmintaan TUP oleh KPA, Kepala KPPN melakukan penilaian terhadap: 1) pengcluaran pada rmcian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dcngan pembayaran LS; 2) pengeluaran pada rincian rencana pcnggunaan TUP masih/ cukup tersedia dananya dalam DIPA; 3) TUP scbclumnya sudah dipertanggungjawabkan scluruhnya; 4) TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke kas negara.
56. e.Untuk pengajuan permintaan TUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan TUP melalui surat pcrsctujuan pemberian TUP.
57. f.Kepala KPPN menolak permintaan TUP dalam hal perigajuan permintaan TUP tidak memenuhi ketcntuan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
58. g.Pcrsetujuan atau pcnolakan disampaikan KPPN paling lambat 1 (satu) hari kerja sctclah surat pengajuan permintaan TUP diterima KPPN.
59. h.Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/ a tau belum disetor, KPPN dapat menyctujui pcrmintaan TUP berikutnya setelah mendapat pcrsetujuan Kcpala Kanwil DJPB. C. Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Pcnggunaan PNBP
  1. 1.Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP, dilakukan scbagai berikut:
60. a.Satker dapat mcnggunakan PNBP sesuai dengan jcrus dan batas tcrtinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yang ditctapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pcrncrintahan di bidang kcuangan.
  1. 1.Dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP untuk kcbutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dcngan pcrtimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu mclebihi 1 (satu) bulan). J. TUP harus dipcrtanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan sccara bertahap.
61. k.Dalam ha! selama 1 (satu) bulan sejak SP2D-TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA. I. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke kas negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu scbagaimana dimaksud dalam huruf j.
62. m.Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulari, KPA mengajukan pcrmohonan pcrsctujuan kepada Kepala KPPN.
63. n.Kcpala KPPN memberikan persetujuan pcrpanjangan pcrtanggungjawaban TUP sebagaimana dimaksud dalam huruf m dcngan pertimbangan: 1) KPA harus mernpertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; 2) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan KPA melalui surat pernyataan kesanggupan untuk mcmpertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana tcrcantum dalarn contoh Format 15.
64. b.Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a mcrupakan maksimum pcncairan dana yang dapat dilakukan oleh Satker berkenaan.
65. c.Satkcr dapat menggunakan PNBP sebagaimana dimaksud dalarn huruf a sctclah PNBP disetor kc kas negara bcrdasarkan konfirmasi dari KPPN.
66. d.Dalam ha! PNBP yang ditetapkan pcnggunaannya secara tcrpusat, pembayaran dilakukan bcrdasarkan pagu pencairan scsuai Surat Edaran/ Peraturan Direktur Jenderal Perbcndaharaan.
67. e.Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA.
68. f.Dalam hal realisasi PNBP mclampaui target dalam DIPA, pcnambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Kcuangan c.q Direktur .Ierideral Anggaran.
  1. 2.Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 2oc10 (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan scsuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  2. 3.Rcalisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 2, termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya.
  3. 4.Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).
  4. 5.Pembayaran UP/TUP untuk Satkcr Pcngguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.
  5. 6.Satker pengguna PNBP yang bclum mcmpcrolch MP dana PNBP dapat diberikan UP scbcsar maksimal 1 / 12 (satu per duabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). MP Maksimum Pencairan. PPP Propor si Pagu Pengeluaran tcrhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. JS Jumlah Setoran. JPS Jumlah Pencairan dana scbclumnya sampai dengan SPM terakhir yang ditcrbitkan.
  6. 11.Sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna PNBP dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan- kcgiatan tahun anggaran berjalan sctclah DIPA disahkan dan bcrlaku cfcktif.
  7. 12.PPSPM mcnyampaikan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS bcscrta ADK SPM kepada KPPN dengan mclampirkan:
69. a.dokumen pendukung SPM;
70. b.bukti sctor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan
71. c.daftar perhitungan jumlah MP sebagaimana tercantum dalam Format 16. I MP = (PPP x JS) I
  1. 7.Ketcntuan scbagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan untuk Satker pengguna PNBP:
72. a.yang tclah mcmperoleh MP dana PNBP namun bclum mencapai 1 / 12 (satu per duabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA; atau
73. b.yang bclum memperoleh pagu pcncairan sebagiamana dimaksud angka 1 huruf d.
  1. 8.Penggantian UP atas pemberian UP scbagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dilakukan setelah Satkcr pengguna PNBP mcmperoleh MP dana PNBP paling sedikit scbcsar UP yang diberikan.
  2. 9.Pcnycsuaian besaran UP dapat dilakukan tcrhadap Satker pengguna PNBP yang telah mempcrolch MP dana PNBP melebihi UP yang telah diberikan scbagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7.
  3. 10.Dana yang bcrasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut: D. Pembayaran Tagihan Untuk Kcgiatan Yang Bersumbcr Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Ncgcri
  4. 1.Pencrbitan SPP, SPM dan SP2D untuk kcgiatan yang scbagiany seluruhnya bcrsumbcr dari pmjarnan dan/atau Hibah luar ncgcri mcngikuti ketentuan mengcnai kategori, porsi pembiayaan , closing date dan pcrsctujuan pcmbayaran dari pernbcri pinjaman dan/atau Hibah luar negeri sesuai dcngan petunjuk pclaksanaan pcncairan dana pinjaman dan/ a tau Hibah luar negeri bcrkcnaan.
  5. 2.Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS atas tagihan berdasarkan pcrjanjian/kontrak dalam valuta asing (valas) dan/atau pernbayaran kc luar negcri mcngikuti kctcntuan sebagai bcrikut:
74. a.perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonvcrsi kc dalam rupiah; dan
75. b.pcngajuan SPM disampaikan kcpada KPPN Khusus .Jakarta VI.
  1. 3.Pcnerbitan SPP-UP/TUP. SPM-UP/TUP, dan SP2D-UP/TUP menjadi bcban dana Rupiah Murni.
  2. 4.Pertanggungjawaban dan pcnggantian dana Rupiah Murni atas SP2D-UP/TUP sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan dcngan pcnerbitan SPP-GUP/GUP Nihil/PTUP, SPM-GUP/GUP Nihil/PTUP, dan SP2D-GUP/GUP Nihil/PTUP yang menjadi beban Pinjaman dan/atau Hibah luar ncgeri berkcnaan .
76. o.Dalam ha! tcrjadi pcnguatan nilai tukar (kurs) rupiah tcrhadap valas yang menye babkan alokasi dana rupiah pada DIPA mclampaui sisa pinjaman dan/atau Hibah luar negeri sebclurn dilakukan pcncrbitan SPP, satkcr harus melakukan pcrhitungan dan/ a tau korifirrnasi kepada Executing Agency agar tidak tcrjadi pcmbayaran yang mclampaui sisa pinjaman dan/ a tau Hibah luar ncgeri berkenaan.
  1. 13.KPPN melakukan pcnclitian terhadap kebenaran pcrhitungan dalam daftar perhitungan jumlah MP scbagaimana dirnaksud pada angka 12 huruf c. Pangkat,SuratKenaikanSKPNS,PNS,SKCa Ion . . masmg pegawai;
77. f.copy dokumcn pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi olch Kcpala Satkcr / pejabat yang berwenang meliputi Surat Kcputusan(SK) tcrkait dcngan pcngangkatan Pcngeluaran, dan KPA/ PPK;
78. c.daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP;
79. d.daftar pcrubahan potongan;
80. e.daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan sccara langsung pada rekening masing- Benda haraPPABP,olehditandatanganiyanggaji E. Dokumen Pendukung Pcncrbitan SPM
  1. 1.Pembayaran Gaji Induk dilengkapi:
81. a.SPP dan ADK SPP;
82. b.daftar Gaji, rckapitulasi daftar gaji, dan halaman luar daftar kementerian negara/lembaga dengan tcmbusan kcpada Direktur Jendcral Anggaran.
  1. 8.Penggantian atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada angka 6menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bcrsangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran bcrikutnya.
  2. 9.Ketentuan lebih lanjut mcngcnai pctunjuk pelaksanaan pencairan dana pinjaman dan/ a tau Hi bah luar ncgeri diatur olch Direktur Jcndcral Perbendaharaan. pimpinankepadapemberitahuansuratmenyampaikan
  3. 6.Pengcluaran atas SP2D dengan sumber dana dari pmjarnan dan/ a tau Hi bah luar ncgcri yang tidak scsuai dcngan ketcntuan sebagaimana diatur dalarn dokumen perjanjian pmJaman dan/ a tau Hi bah luar negeri a tau pengeluaran setelah pmJaman dan/ a tau Hi bah luar negeri dinyatakan closing date dikategorikan scbagai pengeluaran ineligible.
  4. 7.Atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada angka 6, Direktur Jenderal Perbendaharaan Pemberilahuan Kcnaikan Gaji Berkala,SK Mutasi PNS,SK Menduduki Jabatan,Surat Pernyataan Melaksakan Tugas,Akta terkait dengan anggota kcluarga yang mendapat tunjangan,Surat Kctcrangan Penghentian Pembayaran (SKPP),dan surat kcputusan yang mengakibatkan penurunan gaji,serta SK Pcmberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya;
83. g.ADK terkait dcngan perubahan data PNS;
84. h.ADK pcrhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pcgawai;
  1. 1.SSP PPh Pasal 21; J. SPTJM sebagaimana lercantum dalam contoh Format 17.
  2. 2.Pembayaran Gaji Susulan:
85. a.Gaji susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi: 1) SPP dan ADK SPP; 2) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/ PPK; 3) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 4) copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang tclah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang mcliputi SK tcrkait dengan pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS, SK Mutasi PNS, SK tcrkait Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait dcngan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, dan SKPP sesuai pcruntukannya; 5) ADK tcrkait dcngan perubahan data pegawai; 6) ADK perhitungan pembayaran bclanja pcgawai sesuai perubahan data pegawai; 7) SSP PPh Pasal 2 1; 8) SPTJM.
86. b.Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi: 1) SPP dan ADK SPP; 2) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 3) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 4) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 5) ADK perhitungan pcmbayaran bclanja pcgawai scsuai perubahan data pegawai; 6) SSP PPh Pasal 21; 7) SPTJM.
  1. 3.Pembayaran Kekurangan Gaji, dilengkapi:
87. a.SPP dan ADK SPP;
88. b.daftar kekurangan gaJ1, rekapitulasi daftar kekurangan gaji,dan halaman luar daftar kekurangan gaji yang ditandatangani PPABP,Bendahara Pcngcluaran,KPA/ PPK;
89. c.daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
90. d.copy dokumen pendukung pcrubahan data pegawai yang tclah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pcngangkatan scbagai Calon PNS/PNS, SK Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan/ Pernbcritahuan Kcnaikan Gaji Berkala, SK Mutasi PNS,SK terkait dengan jabatan,Surat Pernyataan Melaksanakan tugas;
91. c.ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
92. f.ADK pcrhitungan pcmbayaran belanja pegawai scsuai perubahan data pcgawai;
93. g.SSP PPh Pasal 21;
94. h.SPT,JM.
  1. 4.Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas, dilcngkapi:
95. a.SPP dan ADK SPP;
96. b.daftar perhitungan uang duka wafat/ tewas,rekapitulasi daftar uang duka wafat z tewas dan halaman luar daftar uang duka wafat/ tewas yang ditandatangani oleh PPABP, Bcndahara Pengeluaran, KPA/ PPK;
97. c.daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP;
98. d.SK Pemberian uang duka wafat/tcwas dari pejabat yang berwenang;
99. e.surat keterangan dan permintaan tunjangan kcmatian/uang duka wafat z tewas:
100. f.surat keterangan kematian /visum dari camat atau rumah sakit;
101. g.ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan
102. h.ADK pcrhitungan pembayaran belanja pegawai se suai perubahan data pegawai;
  1. 1.SPTJM.
  2. 0.Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji, dilengkapi:
103. a.SPP dan ADK SPP;
104. b.daftar perhitungan terusan penghasilan gaji, rekapitulasi daftar tcrusan penghasilan gaji, dan halaman luar daftar terusan penghasilan gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bcndahara Pengeluaran, dan KPA/ PPK;
105. c.daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani olch PPABP;
106. d.copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kcpala Satker / pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kcmatian dari Camat atau Visum Rumah Sakit untuk pcrnbayaran pcrtama kali;
107. e.ADK terkait dcngan pcrubahan data pcgawai;
108. f.ADK pcrhitungan pcmbayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
109. g.SSP PPh Pasal 21;
110. h.SPTJM.
  1. 6.Pembayaran Uang Muka Gaji, dilcngkapi:
111. a.SPP dan ADK SPP;
112. b.daftar perhitungan uang muka gaji, rekapitulasi daftar uang muka gaji, dan halaman luar daftar uang muka gaji yang ditandatangani olch PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
113. c.copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berweriang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;
114. d.ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan
115. e.ADK pcrhitungan pembayaran belanja pegawai scsuar perubahan data pegawai;
116. f.SPTJM.
  1. 7.Pcrnbayaran Uang Lcmbur, dilengkapi:
117. a.SPP dan ADK SPP;
118. b.daftar pembayaran perhitungan lembur dan rckapitulasi daftar perhitungan lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Benda hara Pengeluaran, dan KPA/ PPK;
119. c.Surat perintah kerja lembur;
120. d.daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan;
121. e.daftar hadir !em bur;
122. f.SSP PPh Pasal 21;
123. g.SPTJM.
  1. 8.Pembayaran Uang Makan, dilengkapi:
124. a.SPP dan ADK SPP;
125. b.daftar perhitungan uang makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bcndahara Pengeluaran, dan KPA/ PPK;
126. c.SSP PPh Pasal 21;
127. d.SPTJM.
  1. 9.Pembayaran Honorarium Tetap/Vakasi, dilengkapi:
128. a.SPP dan ADK SPP;
129. b.daftar pcrhitungan honorarium/vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengcluaran, dan KPA/PPK;
130. c.SK dari Pejabat yang berwenang;
131. d.SSP PPh Pasal 21;
132. e.SPTJM.
  1. 10.Pcmbayaran honorarium, dilengkapi:
133. a.SPP dan ADK SPP;
134. b.surat keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA;
135. c.daftar nominatif pencrima honorarium yang memuat paling scdikit nama orang, besaran honorarium dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bcndahara Pengeluaran;
136. d.SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;
137. e.Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampirkan pada awal pcmbayaran dan pada saat terjadi perubahan surat keputusan;
138. f.SPTJM.
  1. 11.Pembayaran Langganan Daya dan Jasa, dilengkapi:
139. a.SPP dan ADK SPP;
140. b.surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah.
  1. 12.Pembayaran Perjalanan Dinas, scbagai berikut:
141. a.Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan: 1) Surat Pcrmintaan Pembayaran (SPP) dan ADK SPP; 2) Surat Tugas yang ditandatangani KPA; 3) daftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani olch PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas, meliputi: a) nama; b) pangkat/ golongan; c) tujuan; d) tanggal keberangkatan; e) lama perjalanan dinas; dan f) biaya yang diperlukan.
142. b.Perjalanan Dinas yang sudah dilaksanakan: 1) SPP dan ADK SPP; 2) Surat Tugas yang ditandatangani KPA; 3) daftar nominatif pcrjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan, meliputi: a) nama; b) pangkat/ golongan; c) tujuan; d) tanggal keberangkatan; e) lama perjalanan dinas; dan f) biaya yang diperlukan. 4) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas.
143. c.Perjalanan dinas pindah, dilampiri: 1) SPP dan ADK SPP; 2) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas.
  1. 13.Pembayaran Pengadaan Tanah, dilengkapi:
144. a.SPP dan ADK SPP;
145. b.daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kcrugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, bcsaran uang dan nomor rckening masing-masing penerima;
146. c.Joto copy bukti kepemilikan tanah;
147. d.bukti pembayaran/kuitansi;
148. e.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi;
149. f.pcrnyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam scngkcta dan tidak sedang dalam agunan;
150. g.pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Ncgcri tcrscbut dapat menenma uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengkcta; dipersyaratkan dalam pcraturan mengenai pengadaan barang/ jasa lainnya sebagairnana perundang-undangan pemerintah; dan/ a tau
151. h.surat Direktur Jendcral Pcrbcndaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pcngadilan Negeri yang menampung uang titipan tcrsebut merupakan rekcning pcmerintah lainnya, dalarn ha! tanah scngkcta;
  1. 1.bcrita acara pelepasan hak atas tanah atau pcnyerahan tanah; J. SSP PPh Pasal 21 final atas pelepasan hak;
152. k.surat pclcpasan hak adat (bila diperlukan); I. dokumen-dokumcn lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalarn ketentuan pcraturan pcrundang-undangan mcngcnai pcngadaan tan ah.
  1. 14.Pernbayaran pengadaan barang/jasa atas beban belanja barang, belanja modal, bclanja bantuan sosial, dan bclanja lain-lain, dilengkapi:
153. a.SPP dan ADK SPP;
154. b.Bukti perjanjian/kontrak;
155. c.Rcfcrcnsi bank yang menunjukan nama dan nomor rckcning penyedia barang/ jasa;
156. d.Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
157. e.Serita Acara Serah Terima Pekerjaan/Sarang;
158. f.bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai kctcntuan;
159. g.Serita Acara Pembayaran;
160. h.kwitansi yang tclah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampi ran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012;
  1. 1.faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/ Beridahara Pengeluaran; J. .Jarninan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan
161. k.dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/ kontrak yang dananya sebagian a tau scluruhnya bersumber dari pinjaman atau Hibah dalam/luar ncgcri scbagaimana dipersyaratkan dalam naskah perpnJ1an pinjaman atau Hibah dalam/luar negeri bersangkutan.
  1. 15.Pembayaran UP dan TUP, dilengkapi:
162. a.SPP dan ADK SPP;
163. b.surat permohonan UP/TUP dari KPA kepada KPPN;
164. c.surat pernyataan untuk UP/TUP dari KPA;
165. d.rincian rencana penggunaan UP /TUP;
166. c.surat pcrsctujuan dari KPPN untuk UP /TUP;
167. f.surat persetujuan UP dari Kanwil DJPB untuk UP yang mclampaui bcsaran yang sudah ditentukan;
168. g.SK Pejabat Pcrbendaharaan;
169. h.Joto copy DIPA/POK;
  1. 1.Serita Acara (BA) Rekon tahun yang lalu untuk pengajuan UP; J. rekening koran terakhir (khusus TUP).
  2. 16.Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (GUP) dan GUP Nihil, dilengkapi:
170. a.SPP dan ADK SPP;
171. b.daftar rincian permintaan pcmbayaran;
172. c.SPBy yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA;
173. d.kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP;
174. e.nota/bukti penenmaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang dipcrlukan dan telah disahkan PPK;
175. f.SSP yang telah dikonfirmasi KPPN;
176. g.perjanjian/ kontrak bescrta faktur pajak untuk nilai transaksi yang harus mcnggunakan perjanjian/ kontrak.
177. h.Check list kelengkapan berkas pengujian kebenaran SPP sebagaimana tcrcantum dalam contoh Format 18.
178. c.korcksi/ralat periulisan nomor dan nama rckcning, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP2D bcscrta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana.
  1. 4.Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan pcrmintaan korcksi/ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK.
  2. 5.Koreksi/ralat kode mata anggaran pengeluaran (Akun 6 digit) pada ADK SPM dapat dilakukan bcrdasarkan permintaan koreksi/ralat ADK SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah SPM.
  3. 6.Korcksi/ralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan korcksi SP2D sccara tcrtulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan ADK yang telah diperbaiki.
  4. 7.Pcmbatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK scpanjang SP2D bclum ditcrbitkan.
  5. 8.Pcmbatalan SPM hanya dapat dilakukan olch PPSPM sccara tertulis sepanjang SP2D belum diterbitkan. pembayaran, sumber dana, cara pcnarikan, nomor register; a tau sifatpembayaran,anggaran, jenistahunbavar- ,car a
179. b.pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, C",
  1. 3.Koreksi/ralat SPP, SPM dan SP2D dapat dilakukan untuk:
180. a.mcmperbaiki uraian pengeluaran dan kodc BAS selain perubahan kode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf F. Korcksi/ Ralat, Pcmbatalan SPP, SPM dan SP2D
  1. 1.Koreksi/ralat SPP, SPM dan SP2D hanya dapat dilakukan scpanjang tidak mengakibatkan:
181. a.pcrubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D;
182. b.sisa pagu anggaran pada DIPA/ POK menjadi minus;
183. c.pcrubahan kodc bagian anggaran, unit eselon I dan Satkcr.
  1. 2.Dalam hal diperlukan pcrubahan kodc bagian anggaran Unit Eselon I dan Satker sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dapat dilakukan dcngan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. G. Kclcngkapan dokumen dalam pertanggungjawaban dari Atase/Staf Teknis di Perwakilan RI pada Negara penempatan, sebagai bcrikut:
  2. 1.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani olch Pejabat yang berwenang di Perwakilan RI ncgara pcnempatan Atase / Staf Teknis;
  3. 2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bclanja (SfYl'JMB) yang ditandatangani olch Bcndahara di Pcrwakilan RI pada negara pcncmpatan Atasc/Staf Tcknis dikctahui oleh Atasc dan atas persetujuan Pejabat yang berwenang pada Perwakilan RI luar ncgcri pada negara penempatan;
  4. 3.mcnyampaikan bukti rincian pengcluaran yang disahkan olch Pejabat yang berwenang pada Perwakilan RI luar negeri;
  5. 4.melampirkan foto copy bukti kwitansi/struk pembelian yang sah dikctahui olch Pcjabat yang bcrwcnang di Perwakilan RI luar negeri pada negara penempatan;
  6. 5.bukti a sli pengeluaran disimpan di Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan pada Perwakilan RI luar negeri pada Negara penempatan.
  7. 9.Dalam ha! SP2D telah diterbitkan dan bclum mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat pcrsctujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk.
  8. 10.Korcksi SP2D atau daftar nominatif untuk penenma lcbih dari satu rckcning hanya dapat dilakukan olch Kcpala KPPN bcrdasarkan permintaan KPA.
  9. 11.Pernbatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam ha! SP2D tclah mendebet kas negara. A. Pejabat Pengclolaan Barang Milik Negara 1 . Pengguna Barang
184. a.Menteri Ketenagakerjaan selaku Pcngguna BMN.
185. b.Pcngguna BMN berwcnang dan bcrtanggung jawab: 1) menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mcngurus dan mcnyimpan BMN ; 2) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMN untuk Kemcnterian/lembaga yang dipimpinnya; 3) mclaksanakan pcngadaan BMN scsuai dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan; 4) mengajukan permohonan pcnctapan status Pcnggunaan BMN yang bcrada dalam pcnguasaannya kcpada Pengelola Barang; 5) menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga; Pcngclolaan BMN dilaksanakan bcrdasarkan asas fungsional, kcpastian hukum, transparansi, efisicnsi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN, meliputi:
186. a.perencanaan kcbutuhan dan penganggaran;
187. b.pengadaan;
188. c.penggunaan;
189. d.pemanfaatan;
190. e.pengamanan dan pcmeliharaan;
191. f.penilaian;
192. g.pemindahtanganan;
193. h.pcmusnahan;
  1. 1.penghapusan; J. periatausahaan ; dan
194. k.pcrnbinaan, pengawasan dan pengendalian. 10) mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pcngelola Barang; 11) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam pcnguasaannya; 12) melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; dan 13) menyusun dan mcnyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
  1. 2.Kuasa Pengguna Barang
195. a.Sekretaris Itjen/Sekretaris Ditjen/Sekrctaris Badan/Kcpala Biro Keuangan/ Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kctenagakerjaan adalah Kuasa Pcngguna BMN dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.
196. b.Kuasa Pcngguna BMN berwcnang dan bertanggung jawab: 1) mengajukan rencana kebutuhan BMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang; 2) mcngajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kcpada Pengguna Barang; 3) melakukan pcncatatan dan Jnventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; fungsi tidak untuk9) 6) mengamankan dan memclihara BMN yang bcrada dalam penguasaannya; 7) mengajukan usu! Pemanfaatan BMN yang bcrada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; 8) mcngajukan usu! Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kcpada Pengelola Barang; menyerahkan BMN yang tidak digunakan kepentingan penyelenggaraan tugas dan Kementerian/lembaga yang dipimpinnya dan B. Pcrcncanaan Kcbutuhan Dan Penganggaran
  1. 1.Perencanaan Kcbutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemcnterian serta ketersediaan Barang Milik Negara yang ada.
  2. 2.Ruang lingkup Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi:
197. a.perencanaan pengadaan BMN;
198. b.pcrcncanaan pcmeliharaan BMN.
  1. 3.Objek Perencanaan Kebutuhan BMN, meliputi:
199. a.Tanah dan/ a tau bangunan;
200. b.Sc lain tanah dan/ atau bangunan. Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan I 0) menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna scmcstcran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang. ataspengendaliandanpengawasan9) melakukan 4) menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kcpentingan pcnyclcnggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya; 5) mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; 6) mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kcpada Pcngguna Barang; 7) menycrahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Ba rang; 8) mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam pcnguasaannya kcpada Pcngguna Barang;
  1. 4.RKBMN disusun oleh Pengguna Barang dcngan bcrpedoman pada:
201. a.Rcnstra Kcmentcrian/ lcmbaga;
202. b.standar barang;
203. c.standar kcbutuhan.
  1. 5.Pcngguna Barang mcnghimpun usul rcncana kcbutuhan barang yang diajukan olch Kuasa Pcngguna Barang yang bcrada di lingkungan kantor yang dipimpinnya.
  2. 6.Pengguna Barang menyampaikan usu! rencana kebutuhan BMN kepada Pengelola Barang.
  3. 7.RKBMN untuk pcngadaan BMN diusulkan oleh Pengguna Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang terhadap BMN yang telah tcrdapat Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
  4. 8.RKBMN untuk pemeliharaan BMN diusulkan oleh Pengguna Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
204. a.BMN berupa tanah dan/atau bangunan;
205. b.BMN selain tanah dan/atau bangunan, untuk: 1) BMN bcrupa alat angkutan bermotor; 2) BMN sclain angka 1, dcngan nilai perolchan persatuan paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000,00.
  1. 9.RKBMN untuk pemeliharaan BMN tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
206. a.BMN yang berada dalam kondisi rusak berat;
207. b.BMN yang scdang dalam status penggunaan sementara (diusulkan olch Kcmcntcrian yang menggunakan sementara);
208. c.BMN yang sedang dalam status diopcrasikan pihak lain; dan/atau
209. d.BMN yang sedang dalam status dilakukan pcmanfaatan (tidak tcrmasuk pcmanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (cnam) bulan.
  1. 10.Tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran BMN sesuai dcngan kctcntuan peraturan perundang-undangan. bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dcngan nilai perolehan sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang statusd. mengajukan permohonan persetujuan alih Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang; dan
210. e.melakukan pengawasan dan pengendalianatas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya.
  1. 3.Penetapan status Pcngunaan BMN selain tanah dan/atau D. Penggunaan
  2. 1.Objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi seluruh BMN, kecuali BMN berupa;
211. a.barang pcrsediaan;
212. b.Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
213. c.barang yang dari awal pengadaannya dircncanakan untuk diHibahkan;
214. d.barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk discrahkan;
215. e.Bantuan Pemcrintah Yang Bclum ditetapkan Statusnya (BPYBDS); dan
216. f.Aset Tetap Renovasi (ATR).
  1. 2.Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggungjawab:
217. a.menetapkan status Pengunaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
218. b.mengajukan pcrmohonan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang;
219. c.mengajukan permohonan pesetujuan Penggunaan sementara kcpada Pcngelola Barang; C. Pcngadaan I. Pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip efisieri, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
  1. 2.Pelaksanaan pcngadaan BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. dilakukan sccara langsung oleh Pengguna Barang tanpa didahului dengan permohonan Kuasa Penguna Barang.
  2. 4.Sedangkan Penetapan Status Penggunaan BMN sclain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dcngan Rp 100.000.000,00 (scratus juta rupiah) per unit/satuan yang berada dalam pengusaan Kuasa Pcngguna Barang, dengan didahului oleh permohonan dari Kua sa Pengguna Barang dcngan mekanisme sebagai berikut:
220. a.Kuasa Pengguna Barang mengajukan pcrmohonan sccara tert ulis kepada Pengguna Barang, dcngan mclampirkan dokumen tcrkait perolehan barang;
221. b.Pengguna Barang mclakukan pcnelitian atas permohonan Kuasa Pcngguna Barang;
222. c.Dalam hal berdasarkan hasil penelitihan, permohonan Kuasa Pengguna Barang dapat disetujui, Pengguna Barang mclakukan penetapan status Pengguna BMN melalui Keputusan Pengguna Barang, sekurang-kurangnya memuat: 1) pertimbangan penetapan status Penggunaan; 2) BMN yang ditctapkan statusnya; 3) Pengguna Barang; dan 4) Tindak lanjut penetapan status Pengguna BMN.
  1. 5.Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tcrtulis olch Pcngguna Barang kepada Pcngclola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.
  2. 6.Permohonan pcnetapan status Pcnggunaan BMN diajukan secara tcrtulis dan harus discrtai dokumen sebagai berikut:
223. a.untuk BMN berupa tanah, yakni fotokopi dokumcn kepcmilikan bcrupa scrtifikat;
224. b.untuk BMN bcrupa bangunan: 1) fotokopi izin Mcndirikan Bangunan (IMB); 2) fotokopi dokumen perolehan; dan 3) fotokopi dokumcn lainnya, seperti Serita Acara Scrah Tcrima (BAST) pcrolehan barang;
225. c.untuk BMN sclain tanah dan/ atau bangunan: 1) yang memiliki dokumcn kcpcmilikan:
226. b.pinjam pakai;
227. c.kcrja sama pcmanfaatan;
228. a.sewa; pencrimaan ncgara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.
  1. 6.BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
  2. 7.Pemanfaatan BMN dilaksanakan olch Pcngguna Barang dengan pcrsctujuan Pcngclola Barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
  3. 8.Bcntuk Pemanfaatan BMN berupa: merupakan5. Penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN E. Pcmanfaatan
  4. 1.Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pclaksanaan tugas dan fungsi pcnyelenggaraan pemerintah negara.
  5. 2.Pemanfaatan BMN dilaksanakan berdasarkan pcrtimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan ncgara dan kcpentingan urn um.
  6. 3.Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mcngubah status kcpcmilikan BMN.
  7. 4.BMN yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/ Pengguna Ba rang. pcrunit/ satuan yakni fotokopi Serita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang dan dokumen lainnya. rupiah)juta(scratusRp 100.000.000,00diatas Nomor Kcndaraan (STNK) atau Serita Acara Serah Tcrima (BAST) terkait pcrolehan barang. 2) yang tidak memiliki dokumcn kepcmilikan dengan nilai a) fotokopi dokumcn kcpcmilikan, sepcrti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), a tau dokumcn lain yang setara dengan bukti kcpemilikan; dan b) fotokopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda F. Pcngamanan Dan Pemcliharaan
  8. 1.Pengamanan
229. a.Pcngguna Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pcngamanan BMN yang berada dalam pcnguasaannya.
230. b.Pengamanan BMN meliputi pengamanan administrasi, pcngamanan fisik, dan pengamanan hukum.
231. c.BMN berupa tanah harus discrtipikatkan atas nama Pcmerintah Republik Indonesia.
232. d.BMN berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kcpemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
233. c.BMN selain tanah dan/ atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.
234. f.Bukti kepemilikan BMN wajib disimpan dengan tertib dan aman.
235. g.Penyimpanan bukti kepemilikan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh Pengclola Barang.
236. h.Pcnyimpanan bukti kepcmilikan BMN selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
  1. 1.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyirnpanan dokumcn kepemilikan BMN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  2. 2.Pemeliharaan
237. a.Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMN yang berada di bawah pcnguasaannya.
238. b.Pcmeliharaan BMN berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
239. c.Biaya pemeliharaan BMN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
240. d.bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
241. e.kerja sama penyediaan infrastruktur. G. Penilaian
  1. 1.Penilaian Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka penyusunan ncraca Pemerintah Pusat, Pemanfaatan, atau Pcmindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:
242. a.Pcmanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau
243. b.Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
  1. 2.Pcnetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dilakukan dcngan berpedoman pada Standar Akuntansi Pcmcrintahan (SAP).
  2. 3.Penilaian BMN bcrupa tanah dan/ a tau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pcmindahtanganan dilakukan oleh:
244. a.penilai pemerintah; atau
245. b.pcnilai publik yang ditetapkan oleh pengelola barang.
  1. 4.Penilaian BMN dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar scsuai dcngan ketentuan pcraturan perundang-undangan.
  2. 5.Dikecualikan bagi Penjualan BMN bcrupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rurnah susun scderhana.
  3. 6.Nilai jual BMN ditetapkan olch Menteri Keuangan berda sar kan pcrhitungan yang ditctapkan oleh Mcntcri Pckerjaan Umum.
246. d.Dalarn hal BMN dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, pcminjam, mitra Kcrja Sama Pemanfaatan, rnitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
247. e.Kuasa Pcngguna Barang wajib membuat daftar hasil pcmeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengguna Barang sccara berkala.
248. f.Pcngguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengcnai efisiensi pcmeliharaan BMN. Dewanpersctujuanmendapatkandilakukan setelah Pcrwakilan Rakyat. H. Pcmindahtanganan
  1. 1.Bentuk Pemindahtanganan BMN meliputi:
249. a.penjualan;
250. b.tukar mcnukar;
251. c.l Iibah; atau
252. d.pcnycrtaan modal pemerintah pusat.
  1. 2.BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status pcnggunaan.
  2. 3.Dalam rangka Pcmindahtanganan BMN dilakukan Pcnilaian atas BMN yang dircncanakan mcnjadi objek Pemindahtanganan, kecuali Pemindahtangan dalam bcntuk Hibah.
  3. 4.Pcrsctujuan Pcmindahtanganan BMN untuk:
253. a.tanah dan/ a tau bangunan; a tau
254. b.Sc lain tanah dan/ a tau bangunan yang bcrn ilai lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah)
  1. 7.Pcnilaian Barang Milik Negara sclain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pcmanfaatan atau Pcmindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan olch pcngguna barang.
  2. 8.Dalam ha! Penilaian dilakukan oleh pcngguna barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Pcnilaian barang milik ncgara hanya merupakan nilai taksiran.
  3. 9.Hasil Penilaian Barang Milik sclain tanah dan/atau bangunan ditctapkan oleh pcngguna barang.
  4. 10.Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai barang milik ncgara yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah pusat. 1 1. Keputusan mengenai penilaian kcmbali atas nilai barang milik ncgara dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
  5. 12.Kctentuan lebih lanjut mengcnai penilaian barang milik negara diatur dcngan Peraturan Menteri Kcuangan.
  6. 0.Pcmindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan tidak mcmerlukan persetujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat, apabila:
255. a.sudah tidak scsuai dcngan tata ruang wilayah atau pcnataan kota;
256. b.harus dihapuskan karcna anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kcrja, rcncana kerja dan anggaran Kcmcntcrian/ Lcmbaga, dan/ a tau pctunjuk operasional kegiatan;
257. c.diperuntukkan bagi pegawai negcri;
258. d.diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
259. e.dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang tclah bcrkekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketcntuan pcraturan perundang-undangan, yang jika status kepcmilikannya dipertahankan tidak layak sccara ekonomis.
  1. 6.Usul untuk memperoleh persctujuan Dewan Perwakilan Rakvat diajukan oleh Pengelola Barang.
  2. 7.Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan kctcntuan:
260. a.Untuk BMN yang bcrada pada pengguna barang dengan nilai lcbih dari Rpl00.000.000.000,00 (scratus miliar rupiah) dilakukan olch pengguna barang sctelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
261. b.Untuk BMN yang berada pada pcngguna barang dengan nilai lcbih dari Rpl0.000.000.000,00 (scpuluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan olch pengguna barang sctclah mendapat persetujuan Presiden;
262. c.Untuk BMN yang berada pada pengguna barang dengan nilai sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persctujuan Pengelola Barang;
263. d.Usu] untuk memperoleh persctujuan Prcsidcn diajukan oleh pengclola barang.
  1. 8.Kewcnangan dan tanggung jawab pengguna barang:
264. a.mcngajukan usul pcmindahtanganan BMN yang bcrada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
265. b.mclakukan pcmindahtanganan BMN, mcndapat pcrsetujuan dari Pcngclola Barang;
266. c.mclakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pclaksanaan pemindahtanganan BMN yang berada dalam pcnguasaannya;
267. d.menandatangani perjanjian pemindahtanganan BMN yang berada pada pengguna barang setelah mendapat pcrsetujuan dari Pengelola Barang;
268. c.mclakukan penatausahaan BMN yang dipindahtangankan yang berada dalam pcnguasaannya;
269. f.mclakukan penyirnpanan dan pemeliharaan dokumen pcmindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya;
270. g.mengenakan sanksi yang timbul dalam pemindahtanganan BMN yang bcrada dalam penguasaannya; clan
271. h.mcnctapkan peraturan dan kebijakan teknis pelaksanaan pcmindahtanganan BMN yang berada di dalam pcnguasaannya, scsuai dcngan ketentuan peraturan pcrundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. I. Pcmusnahan
  1. 1.Pemusnahan BMN dilakukan dalam ha!:
272. a.BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
273. b.tcrdapat alasan lain scsuai dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
  1. 2.Pernusnahan dapat dilakukan tcrhadap BMN bcrupa:
274. a.bangunan;
275. b.selain tanah dan/ a tau bangunan.
  1. 3.Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas pcrmohonan Pcmusnahan BMN.
  2. 4.Pemusnahan dilakukan dalam hal:
276. a.BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan; a tau undangan.
  1. 8.Pemusnahan dituangkan dalam berita acara pemusnahan, dan dilaporkan kepada pengelola barang.
  2. 9.Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pcngclola barang, untuk BMN. l 0. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan pcraturan per undang-undangan.
  3. 11.Ketentuan lebih lanjut mcngenai tata cara pelaksanaan pemusnahan BMN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. dengan ketentuan peraturan perundang-
277. a.dibakar;
278. b.dihancurkan;
279. c.ditimbun;
280. d.ditenggelamkan;
281. c.dirobohkan; atau
282. f.cara lain sesuai
283. b.tcrdapat alasan lain sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 5.Kcwcnangan dan tanggung jawab pcmusnahan BMN, dilakukan terhadap BMN berupa:
284. a.pcrsediaan;
285. b.aset tctap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;
286. c.selain tanah dan/ a tau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dcngan nilai perolehan sampai dcngan Rp 100.000.000,00 (scratus juta rupiah) per unit/ satuan.
287. d.bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi}.
  1. 6.Pernusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN.
  2. 7.Pemusnahan BMN dapat dilakukan dengan: ,J. Penghapusan
  3. 1.Penghapusan dapat dilakukan tcrhadap BMN bcrupa:
288. a.tanah dan/atau bangunan;
289. b.selain tanah dan/atau bangunan.
  1. 2.Penghapusan mcliputi:
290. a.penghapusan dari daftar barang pengguna dan/ a tau daftar barang kuasa pcngguna;
291. b.penghapusan dari daftar BMN.
  1. 3.Pengguna Barang berwenang dan bcrtanggung jawab memberikan persetujuan atas pcrmohonan Pcnghapusan BMN terhadap BMN berupa:
292. a.persediaan;
293. b.aset tetap lainnya bcrupa hewan , ikan dan tanaman;
294. c.selain tanah dan/ a tau bangunan, yang tidak memiliki dokumcn kcpernilikari, dengan nilai pcrolchan sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan;
295. d.penghapusan dilakukan scbagai akibat dari sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi pcnyebab Penghapusan, scpcrti rusak berat, yang tidak bcrnilai ckonomis, hilang, susut, mcnguap, mencair, kadaluwarsa, mati/catat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan scbagai akibat dari keadaan kahar (force major).
  1. 4.Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/ a tau daftar barang kuasa pcngguna dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang yang discbabkan karena:
296. a.pcnyerahan kepada pcngclola barang;
297. b.pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lain;
298. c.pemindahtanganan;
299. d.adanya putusan pengadilan yang tclah memperolch kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
300. e.menjalankan kctcntuan peraturan perundang-undangan;
301. f.pcmusnahan; atau
302. g.sebab-scbab lain.
  1. 5.Pcnghapusan dilakukan dcngan menerbitkan kcputusan penghapusan dari pengguna barang sctclah mendapat persetujuan dari pcngelola barang, untuk BMN.
  2. 6.Pelaksanaan Pcnghapusan BMN dilaporkan kcpada Pengelola Ba rang.
  3. 7.Penghapusan dari Daftar BMN dilakukan dalam hal BMN tersebut sudah beralih kepcmilikannya, terjadi Pcmusnahan, atau karena scbab lain.
  4. 8.Sebab-scbab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi pcnycbab penghapusan, antara lain:
303. a.hilang, kecurian, terbakar, susut, mcnguap, mencair;
304. b.rnati untuk hcwan, ikan, dan tanaman;
305. c.harus dihapuskan untuk bangunan yang bcrdiri di atas tanah pihak lain atau pemerintah daerah karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;
306. d.harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan Pemindah tanganan;
307. c.harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/ a tau mcmbahayakan lingkungan sekitar;
308. f.harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tariah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan, bangun guna scrah/bangun serah guna atau kerjasama pcnyediaan infrastruktur, setclah bangunan tcrscbut diperhitungkan sebagai invcstasi pemcrintah;
309. g.harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
310. h.sebagai akibat dari keadaan kahar (force rnajeurc).
  1. 9.Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penycbab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tetap Rcnovasi (ATR) a ntara lain karcria tidak se suai dengan perkembangan teknologi, tidak se suai dcngan kebutuhan orgarusasi, rusak berat, a tau masa manfaat/ kegunaan telah bcrakhir. K. Penatausahaan
  2. 1.Ruang lingkup kegiatan Penatausahaan BMN, meliputi:
311. a.pembukuan;
312. b.inventarisasi;
313. c.pelaporan.
  1. 2.Objek Penatausahaan BMN, meliputi:
314. a.semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pcndapatan dan belanja negara; dan
315. b.scmua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah , mcliputi: 1) barang yang dipcrolch dari Hibah/sumbangan atau yang sejerusnya; 2) barang yang diperoleh sebagai pclaksanaan perjanjian/ kontrak; 3) barang yang diperoleh scsuai dcngan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau 4) barang yang dipcrolch berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tctap.
  1. 3.Klasifikasi Penatausahaan BMN, mcliputi:
316. a.aset lancar bcrupa barang persediaan;
317. b.asct tetap, meliputi: 1) tanah; 2) peralatan dan mesin; 3) gedung dan bangunan; 4) jalan, irigasi dan jaringan; 5) konstruksi dalarn pengerjaan; dan 6) aset tetap lainnya;
  1. 10.BMN sclain tanah dan/ a tau bangunan terrnasuk tetapi tidak tcrbatas pada BMN berupa pcrangkat lunak (software) komputcr, liserisi, waralaba (franchise), hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
  2. 11.Kctcntuan lebih lanjut mengeriai tata cara pelaksanaan Pcnghapusan BMN diatur dcngan Peraturan Mcntcri Keuangan. Dalam hal diperlukan, dapat dibantu oleh Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) dan UAKPB bcrtanggung jawab tcrhadap penatausahaan BMN yang dilaksanakan olch UAPKPB.
  3. 5.Pelaksanaan Penatausahaan BMN melakukan:
318. a.Pembukuan Pcmbukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 1) Penggolongan dan kodefikasi, Nomor Urut Pendaftaran (NUP), satuan barang, kode lokasi, kode barang, dan kode registrasi untuk BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 2) Kapitalisasi BMN a) nilai satuan minimum kapitalisasi BMN; ( 1) sama dengan a tau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesm; atau aset tetap renovasi peralatan dan me sm; dan
(2)Sama dengan atau lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk gcdung dan bangunan; atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan.
1. a.UAKPB;
2. b.UAPPB-W;
3. c.UAPPB-E 1;
4. d.UAPB.
5. c.Aset lainnya, mcliputi: 1) asct kemitraan dengan pihak ketiga; 2) asct tak berwujud; dan 3) aset tetap yang dihentikan dari penggunaan.
  1. 4.Penatausahaan BMN pada pengguna barang dilakukan oleh pclaksana penatausahaan yang terdiri atas: Khusus mcngenai pcngakuan biaya asset tetap yang bukan milik, kctentuannya telah diatur dalam Buletin Teknis Nomor 04 tcntang Penyajian dan Pcngungkapan Belanja Pcmcrintah dan Buletin Teknis Nomor 09 tcntang Aset Tetap, sebagai berikut: a) Apabila rcnovasi aset tctap tersebut meningkatkan manfaat ckonomi asct tetap, contoh: perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka rcnovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai belanja operasional tahun berjalan, Asct tetap renovasi diklarifikasikan kedalam aset tctap lainnya. b) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lcbih dari 1 (satu) tahun buku dan mcnuhi syarat pada butir a) diatas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai asct tetap renovasi, scdangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengcluaran tersebut diperlukan sebagai belanja operasional tahun berjalan. c) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a) dan butir b) diatas, maka pengcluaran tcrsebut dikapitalisasi scbagai aset tetap renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai bclanja opcrasional. d) termasuk dalam kategori asct tctap Jainnya adalah aset tctap rcnovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, sepanjang memenuhi syarat kapitalisasi aset. 3) Persediaan a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ a tau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b) Persediaan dicatat dalam buku barang kuasa pengguna persediaan sesuai per jenis barang. c) Persediaan diakui pada saat: ( 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/ dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan, sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, JUJUr, dapat diverifikasi dan bersifat netral; dan/ atau
(2)Diterima dan hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Serita Acara Serah Terima (BAST). d) Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). e) Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan sebagai persediaan. D Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tctap peralatan dan mesin, tapi dikelompokkan kepada asct persediaan. g) Invcntarisasi fisik dilakukan atas barang yang bclum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tcmpat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. h) Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) persediaan disusun bcrdasarkan saldo per jerus pcrscdiaan pada Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Pcrscdiaan, menurut sub kelompok barang dan dilaporkan sctiap akhir periode pelaporan (semesteran dan tahunan) bcrdasarkan saldo akhir per sub kelompok barang pada Buku Barang Kua sa Pcngguna-Barang Persediaan. Format 19 Laporan Barang Kuasa Pengguna Pcrscdiaan (terlampir). i) Pada akhir pcriodc pclaporan catatan persediaan, disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. j) Pcrscdiaan bcrupa barang yang akan discrahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga yang berada dalam penguasaan Pengguna/Kuasa Pcngguna Barang lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan tetap disajikan scbagai pcrscdiaan, dilaporkan dalarn neraca, dan diungkapkan dalam CaLBMN maupun CaLK. k) Perscdiaan bcrupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak kctiga yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pcngguna Barang dan Pcngguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sudah mcngajukan permohonan persetujuan Pemindahtanganan sesuai ketentuan Perundang-undangan, namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya: ( 1) dimasukkan ke dalam daftar barang pcrscdiaan yang tidak dikuasai;
(2)tidak disajikan dalam neraca, dan
(3)diungkapkan dalam catatan atas laporan BMN dan catatan atas laporan keuangan. l) Dalam hal pcngguna barang telah menerbitkan keputusan penghapusan atas BMN scbagaimana dimaksud huruf k), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari daftar barang persediaan yang tidak dikuasai. m) Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf k bcrlaku untuk BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebelum PMK 181/PMK.06/2016 ditctapkan. Setelah pcraturan tersebut ditetapkan Pengguna Barang/ Kuasa Pcngguna Barang melakukan pemindahtanganan BMN menggunakan PMK lll/PMK.06/2016. n) Persediaan bcrupa barang yang akan diserahkan kcpada masyarakat/ pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sarnpai dengan tanggal pclaporan, maka atas pcngcluaran-pcngcluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tcrsebut tetap disajikan scbagai persediaan (bukan KDP). o) Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara membangun sendiri (swakelola) adakalanya terdapat sisa material setelah aset tetap tersebut selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai perscdiaan. Namun demikian, pencatatan sebagai pcrsediaan dilakukan hanya apabila aset yang tersisa bernilai material.
1. b.Inventarisasi; 1) Pengguna barang mclakukan inventar isasi yang berada dalam penguasaannya; a) Melalui pelaksanaan opname fisik sckurang- kurangnya sekali dalam l(satu) tahun untuk BMN berupa persediaan dan kontruksi dalam pengcrjaan; dan b) Melalui pelaksanaan sensus barang sekurang- kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk BMN selain persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan. 2) Dikecualikan BMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pcmcrintah dacrah yang sudah tidak berada dalam penguasaannya namun belum mendapatkan pcrsctujuan pemindahtanganan, tidak melakukan inventarisasi. p) Dalam melaksanakan pelatihan dan pengujian K3 adakalanya tcrdapat sisa material setelah pelatihan dan pengujian K3 tersebut selesai dilaksanakan. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalarn neraca dan dicatat scbagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai perscdiaan dilakukan hanya apabila asct yang tersisa bernilai material dan/ a tau mempedomani kctentuan Ditjen terkait. q) Kctcntuan lebih lanjut tcntang persediaan diatur tcrsendiri dalarn Pera tu ran Mentcri Kctcnagakerjaan. 4) Pencntuan Kondisi BMN Kondisi BMN dibedakan mcnjadi 3 (tiga) kriteria yakni Baik (8), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). 5) Melakukan rekonsiliasi secara periodik bersama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) guna meningkatkan keakuratan dan akuntabilitas data transaksi BMN. - I I 1 -
2. c.Pela po ran 1) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). a) UAKPB menyusun Laporan Barang Kuasa pcngguna (LBKP) dengan disahkan oleh penanggungjawab UAKPB yang terdiri atas: ( 1) LBKP semesteran, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tcrscbut; dan
(2)LBKP tahunan, mcnyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut. b) UAKPB wajib mcnyampaikan LBKP kcpada: ( 1) UAPPB-E 1; dan
(2)KPKNL. c) LBKP tcrdiri atas: ( 1) LBKP - lntrakomptabel;
(2)LBKP - Ekstrakomptabcl;
(3)LBKP - Gabungan; 3) Pengguna barang menyampaikan rencana pclaksanaan Inventarisasi selain pcrsediaan dan Kontruksi dalam perigerjaan kepada Pcngclola Barang. 4) Pengguna barang mcnyampaikan laporan hasil invcntarisasi kepada pengelola barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah sclcsainya inventarisasi. 5) Pengguna barang melakukan pendaftaran, pencatatan, dan/ atau pcmuktahiran daftar barang. 6) Dikecualikan pelaporan hasil Inventarisasi berupa persediaan dan kontruksi dalam perigerjaan dalam rangka pembuatan Laporan BMN dilaksanakan oleh pcngguna barang sesuai periode Laporan. 7) Pcngguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran materiil dan laporan hasil pelaksanaan invcntarisasi.
(4)LBKP Perscdiaan;
(5)LBKP Kontruksi dalam Pengerjaan;
(6)LBKP Aset tak Berwujud;
(7)LBKP Barang Bersejarah;
(8)LBKP Barang BPYBDS;
(9)LBKP Kondisi Barang;
(10)LBKP Posisi BMN di Neraca; ( 11) LBKP Penyusutan BMN Intrakomptabel; ( 12) LBKP Penyusutan BMN Ekstrakomptabcl; ( 13) Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar ;
(14)Catatan atas laporan BMN (CaLBMN); ( 15) Arsip Data Komputcr (ADK); ( 16) Dokumen Pengelolaan BMN; ( 17) Neraca Percobaan berbasis akrual dan laporan neraca tingka t Satker. 2) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Barang Eselon I (UAPPB-E 1 ). a) UAPPB-El mcnyusun Laporan Barang Pengguna Eselon (LBP-E 1) dengan disahkan oleh pcnanggungjawab UAPPB-E 1 yang terdiri atas:
(1)LBP-El semesteran menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester terscbut; dan
(2)LBP-E 1 Tahunan, mcnyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun scrta mutasi yang terjadi sclama tahun tersebut. b) UAPPB-E 1 wajib menyampaikan LBP-E 1 scbagaimana dimaksud pada huruf (a) kcpada;
(1)UAPB;dan
(2)Kantor Pusat DJKN, dalam ha! di min ta; c) LBP-E 1 terdiri atas :
(1)LBP-El Intrakomptabel;
(2)LBP-E 1 Ekstrakomptabel;
(3)LBP-1 Gabungan;
(4)LBP-E 1 Persediaan;
(5)LBP-E 1 Kontruksi dalam Pengerjaan;
(6)LBP-E 1 Aset Tak Bcrwujud;
(7)LBP-E 1 Barang Bersejarah ;
(8)LBP-E 1 Barang Hilang;
(9)LBP-E 1 Barang BPYBDS; ( 10) LBP-E 1 Barang BMN di Neraca; ( 11) LBP-E 1 penyusutan BMN; ( 12) LBP-E 1 penyusutan BMN Intrakomptabel; ( 13) LBP-E 1 penyusutan BMN Ekstrakomptabel;
(14)Catatan Laporan BMN (CaLBMN); ( 15) Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar;
(16)Dokumen Pengelola BMN; ( 17) Neraca Percobaan berbasis akrual dan laporan neraca tingkat eselon I. 3) Tingkat Unit Akuntasi Pcngguna Barang (UAPB) a) UAPB menyusun Laporan Barang Pcngguna (LBP) dcngan disahkan olch penanggungjawab UAPB yang tcrdiri atas: ( 1) LBP semesteran, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut.
(2)LBP Tahunan, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun scrta mutasi yang tcrjadi sclama tahun tcrscbut; dan
(3)LBH tahunan audited, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun terse but setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Kcuangan. b) UAPB wajib menyampiakan LBP kepada Kantor Pusat DJKN. c) Pengguna Ba rang menyampaikan La po ran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pcngelola Barang secara:
(7)LBP Barang Bersejarah;
(8)LBP Barangt BPYBDS;
(9)LBP Posisi BMN di Neraca;
(10)LBP Posisi BMN di Neraca (saldo awal); ( 11) LBP Penyusutan BMN; ( 12) LBP Penyusutan BMN Intrakomptabel; ( 13) LBP Pcnyusutan Ekstrakomptabel;
(14)Catalan atas Laporan BMN (CaLBMN); ( 15) Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar;
(16)Dokumen Pengelolaan BMN; ditandatangani berwenang. e) LBP tcrdiri atas: ( 1) LBP Intrakomptabcl;
(2)LBP Ekstrakomptabel;
(3)LBP Gabungan ;
(4)LBP Persediaan ;
(5)LBP Kontruksi Dalam Pcngerjaan;
(6)LBP Aset Tak terwujud; yang yang pengantar olch pcjabat suratDisertai(b) ( 1) Semesteran dan Tahunan.
(2)Laporan PNBP memuat PNBP yang bersumbcr dari: (a) pemanfaatan BMN; dan/atau (b) pcmindahatanganan BMN. d) Laporan Barang dapat disampaikan dalam bentuk: ( 1) Dokumen clcktronik dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang - undangan dibidang informasi dan transaksi elektronik.
(2)Penyampaian dokumen elektronik dapat diterima sebagai Laporan Barang sepanjang : (a) Informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan; dan SEKJEN / DIRJEN / IRJEN / KA.BAD AN I KARO UMUM/ SES. DITJEN/ SES. ITJEN J SES. SADAN I KABAG. PENGADAAN BARANG/JASA/ KABAG. SOM APARATUR DAN UMUM/ KABAG. UMUM I SUBBAG.PERLENGKAPAN/SUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA/ SUBBAG. UMUM/ Bagan 218:
1. b.Organisasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang- Eselon I (UAPPB-El) MENTER! KETENAGAKERJAAN I SEKJEN I KARO.KEUANGAN I KABAG. BMN I KASUBAG PENATAUSAHAAN BMN Bagan 21A:
  1. 6.Bagan Organisasi
2. a.Organisasi Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) ncraca tingkat Kementcrian. ( 17) Neraca Percobaan berbasis akrual dan laporan t ._ __. Bagan 22:
  1. 7.Bagan arus penyampaian daftar barang/ daftar mutasi dan laporan BMN KEPALA KANTOR/ KEPALA SATUAN KERJA/ PEJABAT ESELONIII I UNIT ESELON IV YANG MEMBIDANGI BMN Bagan 210
  2. 2.Unit Eselon III sebagai Satuan Kerja KEPALA SATUAN KERJA/ PEJABAT ESELON II I UNIT ESELON III YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN /BMN I UNIT ESELON IV Y/\NG MEMRTDANGT RMN Bagan 2 lC:
  3. 1.Unit Esclon II sebagai Satuan Kerja
3. c.Organisasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) - 11 7 - 4 Hari 3 Hari 2 llari Waktu Pengiriman , Waktu Pelaksanaan Tanggal Proses Dan Tanggal Penatausahaan Teri ma Rekonsilia Kirim (*) (*) SI (*) I UAKPB - 17 Januari 20 I Januari UAPPB-W 23 29 Januari I Januari 29 Januari UAPPB-El 8 Februari 1 2 8 Fe bruari Februari I I UAPH Tanggal : 1 I terakhir Tanggal I 10 I Februari terakhir Ferbuari 2xx 1 (**) Februari
4. b..Jadwal Rekonsiliasi Data dan Penyampaian Laporan Semester II dan Tahunan
  1. 8.Jadwal pelaporan Barang Milik Negara sebagai berikut:
5. a.Jadwal Rekonsiliasi Data dan Pcnyampaian Laporan Semester I Waktu Pclaksanaan Tanggal Proses Dan Tanggal Waktu Pcnatausahaan Teri ma Rekonsiliasi Kirim (*) Pengiriman (*) (*) - UAKPB 10 Juli 12Juli I 2 Hari UAPPB-W 14 Juli 17 Juli 18Juli I I I 2 Hari UAPPB-E 1 20 .Juli 22 Juli I 22 Juli I 1 Hari I UAPB I 23 Juli 26 Juli 26 Juli I O Hari I IMenkeu c.q. 26 Juli DJKN ~-- (*) Keterangan: tanggal merupakan batas terakhir pclaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang & Daftar Barang ------~ Alur Penyampaian Laporan / Daftar Barang (Semester/ Tahunan)
6. d.penatausahaan;dan
7. c.pemeliharaan dan pengamanan.
  1. 4.Pemantauan olch pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang merupakan pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan pcnggunaan, pemanfaatan, pcmindahtanganan, pcnatausahaan, pemcliharaan dan pengamanan atas BMN yang berada dalam penguasaannya dengan ketentuan peraturan pcrundang- undangan.
  2. 0.Pcmantauan at.as Penggunaan dilakukan terhadap:
8. a.BMN yang digunakan olch pcngguna barang/Kuasa Pengguna Ba rang;
9. b.BMN yang digunakan scmentara oleh pcngguna barang lainnya; dan
10. c.pcmindahtanganan;
  1. 2.Ruang lingkup pcngawasan dan pengcndalian yang dilakukan Pengguna Barang dan Kuasa Pcngguna Barang, mcliputi:
11. a.pemantauan; dan
12. b.penertiban.
  1. 3.Objek pemantauan dan pcncrtiban yang dilakukan oleh pengguna barang/ Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan:
13. a.Penggunaan;
14. b.pcmanfaatan; L. Pcmbinaan , Pe ngawasan, dan Pengcndalian
  1. 1.Pengawasan dan Pengendalian BMN dilakukan terhadap:
15. a.BMN;
16. b.pclaksanaan pengelolaan bmn; dan/ a tau
17. c.pcjabat/ pegawai yang melakukan pengelolaan/ pcngurusan BMN. merupakantanggal(*) Keterangan: pelaksanaan. (**) Kcterangan: tahun sctclah tahun pcriode pelaporan. -~-----1 batas tcrakhir Tanggal terakhir I Februari L_~----~~'2_xxl_ O Hari ! 2xx 1 (**)I Mcnkeu c.q. DJKN turunannya; dan
18. b.pengamanan bmn, yang meliputi pengamanan adminstrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum, tclah dilaksanakan sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang- undangan. penganggarandokumendananggaranpelaksanaan
19. c.BMN yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pcngguna Barang.
  1. 6.Pemantauan atas Pcmanfaatan dilakukan terhadap:
20. a.pclaksanaan pemanfaatan telah mendapatkan persetujuan dari pengelola barang; dan
21. b.pelaksanaan pemanfaatan telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari pengclola barang dan/ a tau perjanjian.
  1. 7.Pemantauan atas Pemanfaatan dilakukan tcrhadap:
22. a.pcruntukan pinjam pakai;
23. b.jcnis usaha untuk sewa dan kerjasama Pemanfaatan;
24. c.jangka waktu Pemanfaatan; dan
25. d.penyetoran penerimaan negara dari Pcmanfaatan.
  1. 8.Pemantauan terhadap Pemindahtanganan mcliputi:
26. a.pclaksanaan Pcmindahtanganan telah mendapat persetujuan dari pengelola barang; dan
27. b.pclaksanaan Pcmindahtanganan telah dilaksanakan sesuai pcrsetujuan dari pengelola barang.
  1. 9.Pemantauan terhadap Pemindahtanganan dilakukan tcrhadap:
28. a.jcnis pemindahtanganan; dan
29. b.penyetoran pcncrimaan ncgara dari Pemindahtanganan.
  1. 10.Pemantauan atas pelaksanaan Penatausahaan berupa pcmantauan atas kcsesuaian antara pelaksanaan Penatausahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 11.Pemantauan terhadap Pemeliharaan dan Pengamanan BMN, dilakukan terhadap:
30. a.pcmeliharaan bmn telah sesuai dcngan daftar isian M. Administrasi Pengelolaan Hi bah Ruang lingkup yang diatur dalam administrasi pcngclolaan Hibah mcliputi:
  1. 1.Kreteria dan Klasifikasi Hibah
31. a.Pcncrimaan Negara yang dikatagorikan sebagai kctcria Hibah memenuhi kctcntuan sebagai berikut : 1) tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi Hibah; 2) tidak diseratai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; 3) digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran output kegiatan pcncrima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.
32. b.Hibah diklasifikasikan menurut bcntuk, jerus, dan sumbernya; 1) Hibah menurut bentuknya meliputi: a) Hibah uang, tcrdiri dari tunai dan untuk membiayai kegiatan; b) Hibah barang/jasa; atau c) Hibah surat bcrharga. 2) Hi bah menurut jcnisnya tcrdiri atas: a) Hibah yang direncanakan, melalui mekanismc perencanaan;
  1. 12.Pemantauan Pemeliharaan dan Pengamanan BMN tidak tcrbatas pada memastikan:
33. a.BMN berupa tanah tclah bersertifikat atas nama Pemcrintah Republik Indonesia cq. Kementcrian.
34. b.BMN tidak dikuasai oleh pihak lain; dan
35. c.BMN tidak dalam sengketa.
  1. 13.Ketentuan lebih lanjut mengena: tata cara pelaksanaan pengawasan dan pcngendalian atas Barang Milik Negara diatur dcngan Peraturan Menteri Keuangan. pcrcncanaan. 3) Hibah mcnurut sumbcrnya tcrdiri atas: a) Hibah dalam ncgcri; b) Hibah luar negeri.
  2. 2.Konsultasi Rcncana Pcncrimaan Hibah Konsultasi rencana penerimaan Hibah kepada Direktorat Evaluasi Akuntansi Sctclmcn DJPPR (Dircktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) dan Kantor Wilayah DJPB (Direktorat Jcndcral Pcrbcndaharaan) Kcmenterian Keuangan dilakukan apabila:
36. a.penenmaan Hibah untuk pertama kalinya atau tidak berulang; dan
37. b.tidak sama dengan karaktcristik penenmaan Hibah sebelumnya. Konsultasi paling sedikit mencakup:
38. a.pcncntuan jenis Hibah;
39. b.bentuk Hibah; dan
40. c.penarikan Hibah. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara:
41. a.tatap muka;
42. b.surat-mcnyurat;
43. c.rapat; dan/atau
44. d.komunikasi melalui sarana elektronik.
  1. 3.Perjanjian Hibah
45. a.Pcrjanjian Hibah paling scdikit mcmuat: 1) identitas pemberi dan penerima Hi bah; 2) tanggalpcrjanjian/ penandatangan Hibah; 3) jumlah Hibah; 4) kctcntuan dan persyaratan.
46. b.Salinan pcrjanjian Hibah disampaikan kepada BPK;
47. c.Perjanjian Hibah yang direncanakan ditandatangani oleh Menteri Keuangan/pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan clan pemberi Hibah; mekanismemelaluitidaklangsung,b) Hibah
48. d.Perjanjian Hibah langsung ditandatangani olch Mentcri/Pimpinan Lcmbaga/Pejabat yang diberi kuasa dan pemberi Hibah, yang dalam hal ini Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berkenaan;
49. e.Dalarn hal Hibah langsung untuk penanggulangan bcncana alam dan bantuan kcmanusiaan dapat menggunakan SPTMHL yang ditandatangani oleh PA/ KPA. SPTMHL disusun sesuai dengan format tercantum dalam lampiran Format 20 huruf A.
  1. 4.Tata Cara Pcngesahan Hibah
50. a.Tatacara pcngcsahan Hibah yang penarikannya tidak mclalui kuasa BUN: 1) pengesahan pendapatan Hibah dalam bentuk uang atau barang/jasa atau surat berharga; 2) pcngcsahan belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang; 3) pencatan be ban jasa untuk Hibah dalam bentuk jasa; 4) pencatatan barang persediaan, aset tetap dan/ atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap dan/ atau asct lainnya yang bcrsumbcr dari Hi bah dalam bentuk barang; 5) pcncatatan sctara kas dan / a tau investasi untuk pencatatan surat berharga yang bersumber dari Hibah dalam bentuk surat berharga.
51. b.Tahapan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang: 1) PA/KPA mcngajukan pcrmohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari Luar negeri kcpada DJPPR dan dari dalam ncgeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2) Permohonan nomor register dilampiri dokumen: a) perjanjian Hibah; b) ringkasan Hibah; dan c) surat kuasa/ pendelegasian keweriangan untuk mcnandatangani pcrjanjian Hibah. 3) Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung pcnanggulangan bencana alam dan bantuan kcmanusiaan dalam bentuk uang, dilampiri dengan: a) SPTMHL; dan b) rekening Koran. 4) Dokurnen pcrsyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register mcrupakan dokumen asli/ salinan yang dilegalisir pencrima Hi bah; 5) PA/ KPA yang mcngajukan permohonan nomor register Hibah bertanggungjawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokmen pendukung registrasi Hibah; 6) Surat permohonan nomor register Hibah disusun scsuai dengan format tercantum dalam lampiran Format 20 huruf B; 7) Ringkasan Hibah disusun sesuai dengan format tercantum dalam lampiran format 20 huruf C.
52. c.Pengesahan Pendapatan Hibah dan Belanja dalam bentuk uang 1) PA/KPA mcngajukan SP2HL sebesar: a) pendapatan Hibah yang tclah diterima; atau b) belanja yang telah dibelanjakan. 2) PA/KPA mengajukan SP2HL sebesar pendapatan Hibah yang telah diterima saja, apabila belum ada rcalisasi belanja. 3) SP2HL diajukan minimal sekali dalam satu tahun dan setinggi-tingginya scbesar perjanjian Hibah. 4) Hibah luar negeri SP2HL diajukan ke KPPN KPH dan Hibah dalam negeri diajukan ke KPPN Mitra. 5) Lampiran SP2HL terdiri dari: a) Salinan rekening Koran atas Rekening Hibah; b) Salinan surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pcrtamakali; c) SPTMHL;
  1. 5.Penandatanganan Serita Acara Scrah Terima (BAST)
53. a.PA/KPA yang mcncrima Hibah langsung dalam bentuk barang/ jasa/ surat berharga mcmbuat dan menandatangani BAST bersama Pcmbcri Hibah; d) Salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertamakali.
54. d.Pcngcsahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah dan Belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalarn Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga: 1) PA/ KPA mengajukan permohonan register atas Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari luar ncgeri kepada DJPPR dan dalam ncgeri kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. 2) Permohonan nomor register melampiri; a) perjanjian Hibah (grant agreement); b) ringkasan Hibah (grant summary); dan c) dokumen surat kuasa/pendelegasian kcwenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah. 3) Dalam hal penggunaan Hibah Langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga, dilampiri dengan SfYI'MHL. 4) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pcngajuan nomor register merupakan dokumen asli/ salinan yang dilegalisir oleh penerima Hibah; 5) PA/ KPA yang mengajukan permohonan nomor register Hibah bertanggungjawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumcn pendukung register Hibah. 6) Surat permohonan nomor register Hibah disusun sesuai dengan format dalam lampiran 20 huruf B; 7) Ringkasan Hibah disusun scsuai dcngan format tercantum dalam lampiran Format 20 huruf D.
55. b.Pihak penandatangan BAST scbagaimana dimaksud, dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk;
56. c.BAST paling sedikit memuat: 1) tanggal scrah tcrima; 2) pihak Pemberi dan Penerima Hibah; 3) tujuan pcnycrahan; 4) nilai nominal dalarn rupiah dan mata uang asing untuk Hibah dalam mata uang asing; S) nilai nominal dalam rupiah untuk Hibah dalam mata uang rupiah; 6) bcntuk Hibah; dan 7) rincian harga per barang.
57. d.Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.
  1. 6.Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah dan Beba n Aset yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk Barang/ Jasa/Surat Bcrharga:
58. a.PA/ KPA mcngajukan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS secara bersamaan kc KPPN mitra kerjanya dengan melampiri: 1) surat penetapan nomor register Hibah; 2) BAST; 3) SPTMHL Atas pengajuan SP3HL BJS, KPPN mengesahkan SP3HL BJS.
59. b.Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sctclah BAST ditetapkan dalam tahun anggaran bcrsangkutan. Apabila dilakukan lcbih dari 1 (satu) kali, penyarnpaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA ke KPPN mitra kcrjanya dilampiri dengan persetujuan MPHL- BJS sebelurnnya;
60. c.SP3HL-BJS disusun scsuai dengan format tercantum dalam lampiran furuf D;
61. d.SPTMHL memuat nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalarn mata uang rupiah. Apabila dalam mata uang asing, pcnjabaran ke dalam mata uang rupiah dilakukan berdasarkan kurs transaksi;
62. e.Dalam hal nilai barang/jasa/ surat bcrharga dalam BAST hanya mencantumkan nilai mata uang asing maka mata uang;
63. f.asmg tcrsebut dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST;
64. g.Apa bi la dalam BAST dan/ atau dokumen pcndukung tidak terdapat nilai barang/ jasa/ surat berharga, maka PA/ KPA penenma Hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/ jasa/ surat bcrharga yang ditcrima;
65. h.Bcrdasarkan Persetujuan MPHL-BJS yang diterbitkan oleh KPPN, PA/ KPA membukukan: 1) beban jasa dari Hibah; 2) persediaan, aset tetap dan/ atau aset lainnya dari Hibah; dan 3) setara kas dan/ a tau investasi. Laporan Kcuangan mcrupakan laporan yang terstruktur mcngcnai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu erititas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mcngcnai posisi keuangan, rcalisasi anggaran, hasil opcrasi, dan pcrubahan ckuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam mernbuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi surnber daya. Secara spesifik, tujuan pclaporan keuangan pemcrintah adalah untuk mcnyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipcrcayakan kcpada entitas. Laporan Keuangan merupakan laporan pcrtanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian, terdiri atas:
  1. 1.Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Rcalisasi Anggaran menyajikan inforrnasi realisasi pendapatan dan belanja , yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu pcriode.
  2. 2.Ncraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ckuitas dana per tanggal tertentu.
  3. 3.Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar surnber daya ekonomi yang mcnambah ekuitas dan pcnggunaannya yang dikclola olch pemerintah untuk kcgiatan pcnyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pclaporan.
  4. 4.Laporan Pcrubahan Ekuitas (LPE) Laporan Pcrubahan Ekuitas menyajikan informasi keriaikan atau penurunan ckuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun scbclumnya.
  5. 1.Kemcntcrian Negara/ Lcmbaga hanya terdiri dari Satuan Kerja pusat; atau
  6. 2.Kementerian Negara/Lembaga yang dalam satu wilayah hanya terdapat 1 (satu) Satuan Kcrja untuk tiap Esclon I. Dalarn pelaksanaan sistern akuntansi keuangan, Kcmcntcrian mcmbcntuk unit akuntansi dan pclaporan keuangan yang terdiri dari :
  7. 1.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), termasuk UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
  8. 2.Unit Akuntansi dan Pelaporan Kcuangan Pcmbantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), termasuk UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan;
  9. 3.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pcngguna Anggaran Esclon I (UAPPA-E I);
  10. 4.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA); A. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
  11. 5.Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan kcuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi tcntang penjelasan atau daftar tcrinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalarn Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Ncraca dalam rangka pcngungkapan yang mcmadai. Untuk mewujudkan penyajian Laporan Keuangan yang handal, akuntabcl dan transparan, Kcmenterian melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan kcuangan. Salah satu unsur dalam sistem akuntansi dan pclaporan keuangan tersebut adalah terbentuknya struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Bcrikut adalah struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan serta tugas-tugasnya sccara umum. KO E 0 E Htii~~ffl~,!1'~. I • ~~)"~ \ .. • -r • J r. A 2 KO Wa'ib 8 1 KO TidakWa ib 1 KO c 1 DK Tidak Wajib l TP l UB D 2 KO Wa'ib 1 DK Tidak Wa'ib E 1 KO TidakWa'ib
66. c.mcmantau pelaksanaan akuntansi keuangan Tugas pokok penanggung jawab UAKPA adalah menyelenggarakan akuntansi Keuangan di lingkungan Satuan Kerja, dengan fungsi scbagai bcrikut:
67. a.menyelenggarakan akuntansi keuangan;
68. b.mcnyusun dan mcnyampaikan laporan keuangan secara bcrkala; dan , . l 1 Petugas Akuntansi Kcuangan "·················· ,-----, 1 1 Penaggung Jawab Keterangan .................................................................................................................................... PETUGAS PEREKAMAN KOl'v1PUTER PETUGAS AKUNT ANSINERIFIKASI ...................... L r . KASUBAG. TU/PEJABAT YG MENANGANI KEUANGANNERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YG DITUNJUK KEPALA SATUAN KERJN KEPAI.A SATUAN KERJA PERANGKAT DAE RAH I UAKPA merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja yang memiliki wewcnang menguasai anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggungjawab UAKPA adalah Kcpala Satuan Kerja. Struktur organisasi UAKPA terdiri dari penanggungjawab dan pctugas akuntansi keuangan, sebagai berikut: B. PENANGGUNG JAWAB UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
  1. 1.UAKPA Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
69. a.Pcnanggung jawab UAKPA 1) Kepala Saluan Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistcm akun tansi dan pclaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditctapkan; b] Menunjuk dan mcnctapkan orgarusasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungannya; c) Mcnkgoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; d) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana sistcm akuntansi dan pelaporan keuangan; e) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar schubungan dengan pclaksanaan sis tern; f) Mcncliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan; g) Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA; h) Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA yang sudah ditandatangani kc KPPN, UAPPA-W dan/atau UAPPA-El. 2) Kasubbag Tata Usaha/pcjabat setingkat lainnya di bidang keuangan/verifikasi dan/atau akuntansi atau pejabat yang ditunjuk mclaksanakan kegiatan scbagai berikut: a) Mclaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; b) Mcmantau dan mcngevaluasi prestasi kerja para pejabat/ petugas yang terlibat sis tern akuntansi kcuangan; D Mencliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan; dan g) Mcnyampaikan laporan keuangan yang telah ditandatangani KPA kc jenjang diatasnya. 3) Petugas Akuntansi Keuangan UAKPA Petugas akuntansi keuangan pada tingkat UAKPA terdiri dari pctugas pcrckaman komputer dan petugas akuntansi/verifikasi mclaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Memelihara dokumcn sumber (OS) dan dokumen akuntansi; b) Membukukan/menginput OS ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Kcuangan; c) Mcncrima data BMN dari petugas akuntansi barang; d) Melakukan verifikasi atas jurnal transaksi/buku besar yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dcngan OS; e) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dcngan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditcmukan kcsalahan; D Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN sctiap bulan scrta melakukan koreksi apabila ditcmukan kcsalahan; g) Menelaah dan melakukan analisis untuk mcrnbuat catatan atas laporan keuangan; h) Menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; i) Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA; rckonsiliasie) c) Mclakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; d) Menandatangani laporan kcgiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pclaksanaan sistem akuntansi keuangan; Mengkoordinasikan pelaksanaan dengan KPPN setiap bulan; danGubernurpersetujuansetelah mendapat Bupati/Walikota; 3) UAPPA-W Kantor Daerah dibentuk oleh Kepala UPTP.
  1. 2.UAPPA-W UAPPA-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pcnggabungan laporan keuangan scluruh UAKPA di wilayahnya. UAPPA-W dibentuk dengan menunjuk dan menetapkan kantor wilayah sebagai UAPPA-W. Penanggung jawab UAPPA-W yaitu Kepala Kanwil atau Kepala Satker yang ditetapkan sebagai UAPPA-W.
70. a.UAPPA-W dibentuk: 1) UAPPA-W Dekonsentrasi dibentuk oleh Kepala SKPD yang memperolch alokasi dana dekonsentrasi setclah mendapat persetujuan Gubernur; 2) UAPPA-W Tugas Pembantuan dibentuk oleh Kepala SKPD yang memperoleh alokasi dana tugas pembantuan j) Mcndistribusikan laporan keuangan tingkat UAKPA; k) Merne lihara arsip data. menyclenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W dengan fungsi scbagai berikut: 1) mcnyelcnggarakan akuntansi kcuangan; 2) menyusun dan mcnyampaikan laporan kcuangan secara berkala; dan 3) memantau pclaksanaan akuntansi keuangan. jawab UAPPA-W yaitu PETUGAS KO~iPUTER
71. b.Pcnanggungjawab UAPPA-W Tugas pokok penanggung , . L. ..i Petugas Akuntansi Keuangan -----, : 1 Penaggung J awab Keterangan PE TU GAS AKUNT ANSI/VERIFIK.ASI AKUNTANSl!PEJABAT YANG DITII'.'-1JUK K.ASUBBAG/SEKSI YA~G !v1El\IBIDA~GI KEUANGANNERIFIK.ASI DAN I PEJABA T YANG DITUNJUK AKUNTANSI/ KABAG. KEUANGAN/KABAG. VERIFIK.ASI DAN AKUNT ANSI/ PEJABAT YANG ~fEl\IBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIK.ASI DAN I KEPALA SATUAN KERJA YA~G DITETAPKAN I I I I I I I I I I I I ................. '~- ::: . ~-::: . ~-.::. ~..:: ::.~.,~ ~- .:: . ~-.::. ~.. ::-~- .:: . ~.. :: . I I Struktur organisasi UAPPA-W terdiri dari pcnanggung jawab dan petugas akuntansi keuangan sebagaimana tercantum dalam Bagan berikut :
72. c.Pcnanggungjav .. -ab UAPPA-W terdiri atas: 1) Kepala dinas provinsi/ kabupaten/ kota a tau Kepala Satker yang ditetapkan sebagai UAPPA-W mclaksanakan kegiatan scbagai berikut: a) mcngkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W; b) mcngkoordinasikan pcnyiapan organisasi UAPPA-W sebagai pclaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; c) menctapkan organisasi UAPPA-W sebagai pclaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup wilayahnya; d) mcngarahkan penyiapan sumber daya, baik mcliputi sumber daya manusia (SOM), sarana dan prasarana yang diperlukan; e) mcngkoordinasikan pelaksanaan pcmbinaan dan monitoring pclaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W; n memantau pelaksanaan kcgiatan akuntansi agar scsuai dcngan target yang telah ditetapkan; g) mengkoordinasikan pclaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan antara UAPPA-W dengan UAPPA-E 1, dan tim bimbingan Kanwil DJPB; h) mcnandatangani laporan keuangan dan pcrnyataan tanggung jawab tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E 1; i) menyampaikan laporan kcuangan UAPPA-W kc UAPPA-El sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. 2) Pejabat Administrator atau pejabat sctingkat lainnya bidang keuangan/verifikasi dan/ a tau akuntansi a tau pejabat yang ditetapkan melaksanakan kcgiatan sebagai berikut: a) menyiapkan rencana pelaksanaan sistcm akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W; b) mcnyiapkan sumber daya, meliputi sumber daya manusia (SOM), sarana dan prasarana yang diperlukan; c) memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-W dan tingkat UAKPA; dan d) menyetujui laporan kcuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan kc UAPPA-E 1 scbelum ditandatangani olch Pcjabat yang ditetapkan. 3) Pejabat Pengawas atau pejabat setingkatnya lainnya bidang keuangan/verifikasi dan/ a tau akuntansi atau pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditctapkan; b) memantau dan mengevaluasi prestasi kcrja para pejabat/ petugas yang terlibat dalam pclaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan kcuangan; c) melakukan pembinaan dan monitoring pclaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W; d) menandatangani laporan kegiatan berkcnaan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; e) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; n mcngkoordinasikan pclaksanaan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB setiap triwulan; g) meneliti dan menganalisis Laporan Kcuangan UAPPA-W yang akan didistribusikan; h) menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W dan ADK kc UAPPA-E 1 yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang ditetapkan.
  1. 3.UAPPA-E 1 UAPPA-E 1 mcrupakan unit akuntansi pada tingkat Eselon I dengan penanggungjawab Pcjabat Pimpinan Tinggi Utama. Penanggung jawab UAPPA-E 1 dalam menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat Eselon mcnjalankan fungsi: a) mcnyclenggarakan sis tern akuntansi dan pelaporan keuangan; b] menyusun dan menyampaikan laporan kcuangan secara berkala; dan c) memantau pelaksanaan sistcm akuntansi dan pelaporan keuangan. 4) Pctugas Akuntansi Keuangan Wilayah Petugas Akuntansi Kcuangan pada tingkat UAPPA-W terdiri dari pctugas akuntansi/verifikasi dan petugas komputcr mclaksanakan kcgiatan: a) menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAKPA; b) Memelihara laporan keuangan dari UAKPA; c) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dcngan laporan barang yang disusun olch pctugas akuntansi barang serta melakukan saran korcksi kepada UAKPA apabila ditemukan kcsalahan; d) menyusun laporan kcuangan tingkat UAPPA-W bcrdasarkan penggabungan laporan kcuangan dari UAKPA; e) menyiapkan konsep pcrnyataan tanggung jawab; f) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; g) menyiapkan pcndistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W; Pclaksanaan kcgiatan penanggung jawab dan petugas akuntansi kcuangan scbagai bcrikut :
73. a.Pcnanggung jawab UAPPA-E1, terdiri atas: 1) Pcjabat Pimpinan Tinggi Utama atau pejabat yang ditunjuk untuk mclaksanakan kegiatan: a) mengkoordinasikan rencana pelaksariaan sistcm akuntansi dan pclaporan keuangan di lingkup Eselon I; ,, . L. ...l Petugas AkuntansiKeuangan -----, : 1 Penaggung J awab - - - - - Keterangan SEK.TEN/DIR.TEN/KA.BAD AN/ PEJABAT YANG DITUNJUK I KEPALA BIRO KEUANGAN/SES DIT.TEN/SES BADAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK 1 KABAG. AKLAPiKABAG. KEUA~GAN PEJABAT YANG DITUNJUK I KASUBBAG. AKLAPiKASUBBAG YANG MErvfBIDANGI KEUANGANNERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK ................... ::-.. :: . ::-..:: . ::-.. :: . ::-.. :: . ::-.. :: . ::-.. ::I ::-..:: . ::-..:: . ::-.. :: . ::-.. :: . ::-..:: . ::-..:: .......................... I I PETUGAS PETUGAS AKUNTANSI/VERJFIK.ASI KOMPUTER Struktur organisasi UAPPA-E 1 sebagai bcrikut: b) mcngkoordinasikan pcnyiapan organisasi UAPPA-El scbagai pelaksana sistcm akuntansi dan pelaporan keuangan; c) mengarahkan penyiapan sumber daya, mcliputi sumbcr daya manusia (SOM), sarana dan prasarana yang diperlukan; d) mcnctapkan orgarusasi UAPPA-E 1 sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Esclon I; e) mengkoordinasikan pelaksanaan pcmbinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E 1; f] mcmantau pclaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang tclah ditctapkan; g) mengkoordinasikan pclaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-E 1 dan tim bimbingan DJPB; h) menandatangani laporan keuangan dan pernyataan tanggung jawab tingkat UAPPA-El yang akan disampaikan ke Menteri; dan i) menyampaikan laporan keuangan UAPPA-El kc Menteri sebagai laporan pertanggung jawaban pe laksanaan anggaran. 2) Kepala Biro Keuangan/Sekretaris ltjen/Sekrctaris Dircktorat Jcndcral/ Sekrctaris Bad an/ Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan: a) menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Esclon I; b) mcnyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi UAPPA-E 1; c) mcnyiapkan SOM, sarana, dan prasarana yang diperlukan; d) memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-E 1; dan
74. b.Pctugas Akuntansi Keuangan UAPPA-El Petugas akuntansi keuangan pada tingkat UAPPA-E 1 terdiri dari pctugas akuntansi/verifikasi dan pctugas komputcr mclaksanakan kegiatan: 1) mcmclihara laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W UPTP / dckonscntrasi/ tugas pembantuan dan/ a tau internal antara laporan barang dengan laporan kcuangan; f) mcncliti dan menganalisis Laporan Kcuangan UAPPA-E 1 yang akan didistribusikan; g) mcnyampaikan laporan keuangan UAPPA-E 1 setelah ditandatangani Pcjabat Eselon I ke UAPA; h) menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-El setelah ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Utama ke UAPA. rekonsiliasipelaksanaane) e) menyetujui laporan keuangan tingkat Eselon I yang akan disampaikan ke UAPA scbelum ditandatangani Pcjabat Pimpinan Tinggi Utama. 3) Kepala Bagian Keuangan/ Kabag Akuntansi dan Pclaporan, Kcpala Sub bagian Kcuangan/Pejabat yang membidangi kcuangan atau Pejabat yang ditunjuk untuk: a) mclaksanakan sistcm akuntansi dan pelaporan keuangan bcrdasarkan target yang tclah ditetapkan; b) mcmantau clan mengevaluasi prestasi kerja para pcjabat/ petugas yang mclaksanakan sis tern akuntansi dan pelaporan keuangan; c) mclakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E 1; d) menandatangani laporan kcgiatan berkenaan dcngan pelaksanaan sis tern akuntansi dan pclaporan keuangan; mengkoordinasikan bcrkala;
75. c.memantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan kcuangan. pelaporandanakuntansisis ternmenyelenggarakan keuangan;
76. b.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara a.
  1. 4.UAPA UAPA merupakan unit akuntansi pada tingkat kcmcnterian dengan penanggungjawab yaitu Mcntcri. Tugas dan fungsi penanggung jawab UAPA sebagai penyelenggara akuntansi keuangan di tingkat kemcntcrian, antara lain: la po ranc) UAKPA Pusat dan/ a tau UAKPA dekonscntrasi/ tugas pembantuan; 2) menerima dan mcmverifikasi ADK dari UAPPA-W UPTP / dekonsentrasi/ tugas pembantuan dan/ a tau UAKPA pusat dan/atau UAKPA dekonscntrasi/tugas pembantuan; 3) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dcngan laporan barang yang disusun olch petugas akuntansi barang serta mclakukan saran koreksi kepada UAKPA apabila ditemukan kesalahan; 4) menyusun laporan keuangan, semcstcran, dan tahunan tingkat UAPPA-El bcrdasarkan penggabungan laporan keuangan dari UAPPA-W UPTP/ dekonsentrasi/ tugas pembantuan dan/ a tau UAKPA pusat berdasarkan Sistcm Aplikasi terintcgrasi, antara lain: a) menyiapkan konsep surat pcrnyataan tanggung jawab; b) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; dan menyiapkan dan mendistribusikan keuangan tingkat UAPPA-E 1; pelaksanaan sistem akuntansi dan pclaporan keuangan; rcncanamengkoordinasikandana) mcmbina akuntansi/verifikasi, dan petugas komputer sebagai.
77. a.Penanggung Jawab UAPA 1) Menteri, bertanggung jawab: pctugasjawab,penanggungkegiatanPclaksanaan , . L. ..J Perugas Akuntansi Keuangan -----, : 1 Penaggung J awab Keterangan .................................................................................................................................... ., MENTERl I SEKJEN! PEJABAT YANG DITUNJUK I KEPALA BIRO KEUANGAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK I KABAG. AKLAP/ PEJABAT YANG DITUNJUK I KASUBBAG. AKLAP/ PEJABAT YANG DITUNJUK .................... ::. t: . ::. .-.-..::. :::. ::.z.::........ ::. ::i.::.i: ::........ ::........ ::.t: ::.r; ::................................ I I PE TU GAS PETUGAS AKUNT ANSINERIFIKASI K0:\1PUTER Struktur organisasi UAPA sebagai bcrikut. d) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan kcuangan dcngan UAPPA-E 1 dan tim bimbingan DJPB; c) mcnyctujui Laporan Kcuangan Kementerian yang akan disampaikan ke Mentcri Kcuangan scbelum ditandatangani Mcnteri. 3) Kepala Bagian Akuntansi dan Pclaporan/ Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan atau pejabat yang ditunjuk, bertugas: a) melaksanakan sistern akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup kementerian; b) menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas unit akuntansi; mengarahkan penyiapan SOM, prasarana yang diperlukan; c) memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dansaranab) b) membina dan memantau sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan akuntansi; c) menetapkan organisasi UAPA scbagai pelaksana Sistem Akuntansi dan pelaporan Kcuangan; d) membina pelaksanaan sistern akuntansi dan pelaporan keuangan; c) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab; D mcnandatangani laporan kcuangan kementerian semester I dan tahunan; g) menyampaikan laporan keuangan semester I dan tahunan ke Menteri Kcuangan dan BPK sebagai pcrtanggungjawaban pelaksanaan anggaran. 2) Sekretaris Jenderal/Pejabat yang ditunjuk mclaksanakan kegiatan: a) mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan kcuangan di lingkup kc men terian;
78. b.Petugas Akuntansi Keuangan Petugas akuntansi keuangan pada tingkat UAPA yang terdiri dari Pctugas Akuntansi/Vcrifikasi dan Petugas Komputer mclaksanakan kcgiatan: 1) mencrima dan memverifikasi laporan kcuangan dari UAPPA-El; 2) mcmelihara laporan kcuangan dari UAPPA-E 1; 3) melaksanakan rckonsiliasi internal antara laporan kcuangan dcngan laporan barang yang disusun olch petugas akuntansi barang dan melakukan saran koreksi kcpada UAPPA-El apabila ditcmukan kcsalahan; c) mcnyiapkan SOM, sarana, dan prasarana yang diperlukan; d) mcmantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup kementerian; e) memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah tcntang hubungan kerja, SOM, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya; f) melakukan supervisi/ pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian; g) meneliti dan mcnganalisis laporan keuangan kementerian yang akan didistribusikan; h) mengkoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusiannya; i] mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi; j) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; k) menyampaikan Laporan Keuangan UAPA ke Menteri Kcuangan dan BPK RI yang telah ditandatangani oleh Menteri. C. PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI.
  1. 1.Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja antara lain:
79. a.Dokumen penerimaan, terdiri dari: 1) Estimasi pendapatan yang dialokasikan PNBP dan Hibah pada DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. 2) Realisasi pendapatan, scperti Bukti Penerimaan Negara (BPN) disertai dengan dokumen pendukung SSBP, SSPB, SSP, SSBC dan dokumen lain yang dipersamakan.
80. b.Dokumen pengeluaran, terdiri atas: 1) Alokasi anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan; 2) realisasi pengeluaran, seperti SPM beserta SP2D dan dokumen lain yang dipersamakan.
81. c.Memo penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal koreksi dan jurnal asct;
82. d.Dokumen piutang, antara lain kartu piutang, daftar rckapitulasi piutang dan daftar umur piutang;
83. e.Dokumcn perscdiaan, antara lain kartu persediaan , buku persediaan, dan laporan persediaan; 4) mcnyusun laporan keuangan semester I dan tahunan tingkat UAPA berdasarkan penggabungan laporan kcuangan UAPPA-E 1 berdasarkan sistem aplikasi terin tegrasi. 5) meneliti dan mcnganalisis laporan keuangan semester I dan tahunan tingkat UAPA untuk membuat catatan atas laporan kcuangan; 6) menyiapkan konsep surat pernyataan tanggung jawab; 7) menyiapkan dan mendistribusikan laporan keuangan tingkat UAPA.
84. f.Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain kartu KDP, Laporan KDP dan lernbar analisis SPM/SP2D;
85. g.Dokumcn lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian seperti Serita Acara Serah Terima Barang (BAST), SK Pcnghapusan, Laporan Hasil Opname Fisik, dan scbagainya.
  1. 2.Prosedur Penyusunan Laporan Kcuangan Kementerian.
86. a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Scmcsteran 1) LRA Kementerian Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-El sampai dengan tanggal 30 .Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian. 2) LRA UAPPA-El Semestcran disusun berdasarkan hasil pcnggabungan LRA UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja esclon I masing- masing sampai dengan 30 .Juni tahun anggaran berjalan. 3) LRA UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Semestcran sampai dcngan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan. 4) LRA UAKPA Scmestcran sampai dcngan 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bcrsangkutan
87. b.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahunan 1) LRA Tahunan Kementerian disusun bcrdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-El sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan lingkup Kcmentcrian yang bersangkutan. 2) LRA UAPPA-El Tahunan disusun berdasarkan hasil pcnggabungan LRA UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja esclon I masing-masing sampai dcngan 31 Descmber tahun anggaran berjalan. - 14 7 - 3) LRA UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil pcnggabungan LRA UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Dcscmbcr tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan. 4) LRA UAKPA disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Tahunan sarnpai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
88. c.Laporan Opcrasional (LO) Semesteran 1) LO Kemcnterian Semesteran disusun bcrdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-El sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran bcrjalan pada lingkup Kementerian. 2) LO UAPPA-El Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-W, dan/atau LO UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masmg- masing sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. 3) LO UAPPA-W Semcstcran disusun bcrdasarkan hasil pcnggabungan LO UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran bcrjalan pada lingkup wilayah yang bcrsangkutan. 4) LO UAKPA Sernesteran disusun berdasarkan transaksi sarnpai dcngan 30 .Juni tahun anggaran bcrjalan pada lingkup satker yang bersangkutan.
89. d.Laporan Operasional (LO) Tahunan 1) LO Kemcntcrian Tahunan disusun berdasarkan hasil pcnggabungan LO UAPPA-El sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup Kernen terian. 2) LO UAPPA-El Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-W, dan/atau LO UAKPA Tahunan di bawah wilayah kcrja Eselon I masing-masing sampai dengan 31 Desembcr tahun anggaran berjalan. Kementerian. 2) LPE UAPPA-El Semcstcran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-W dan/atau LPE UAKPA Scmcstcran di bawah wilayah kerja Eselon I masing- masing sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. 3) LPE UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bcrsangkutan. 4) LPE UAKPA Semesteran disusun berdasarkan transaki sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
90. f.Laporan Pcrubahan Ekuitas (LPE) Tahunan I) LPE Kementerian Tahu nan disusun bcrdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-El sarnpai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementcrian. 2) LPE UAPPA-El Tahunan disusun berdasarkan hasil LPE UAPPA-W, dan/atau LPE UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja Eselon I masing-masing sampai dcngan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. 3) LPE UAPPA-W Tahunan disusun bcrdasarkan hasil pcnggabungan LPE UAKPA Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bcrsangkutan. lingkuppad aberjalananggarantahunJuni 3) LO UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil pcnggabungan LO UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan. 4) LO UAKPA disusun bcrdasarkan transaksi sampa: dcngan 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup satker yang bersangkutan .
91. e.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Semesteran 1) LPE Kementerian Semcstcran disusun berdasarkan hasil pcnggabungan LPE UAPPA-El sampai dengan tanggal 30 D. PENCATATAN DAN VERIFIKASI
  1. 1.Pencatatan dengan penggunaan aplikasi komputer. Pencatatan transaksi keuangan pcmcrintah dilakukan hanya pada tingkat UAKPA berdasarkan dokumcn sumber sehingga segala perbaikan pencatatan transaksi kcuangan pcmcrintah scbagai
92. g.Neraca Semcstcran 1) Neraca Kementerian Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA- El per tanggal 30 .Juni tahun anggaran bcrjalan. 2) Neraca UAPPA-El Semestcran disusun berdasarkan hasil penggabungan Ncraca UAPPA-W dan/atau Neraca UAKPA Semcstcran di bawah wilayah kerja Eselon masing-masing per 30 Juni tahun anggaran berj alan. 3) Neraca UAPPA-W Semcsteran disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA per tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan . 4) Neraca Semesteran UAKPA disusun bcrdasarkan transaki sampai dcngan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
93. h.Ncraca Tahunan l) Neraca Kemcnterian Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Ncraca UAPPA-El per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. 2) Neraca UAPPA- El Tahunan disusun berdasarkan hasil pcnggabungan Ncraca UAPPA-W dan/ atau Neraca UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon masing-masing per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. 3) Neraca Tahunan UAKPA disusun berdasarkan transaki sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran bcrjalan. 4) LPE UAKPA disusun bcrdasarkan transaki sarnpai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. hasil verifikasi oleh entitas akuntansi atau pelaporan pada tingkat yang lebih tinggi, hanya dilaksanakan pada tingkat UAKPA. Pcncatatan transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan jurnal dan buku besar sarnpai dcngan penyajian laporan keuangan menggunakan aplikasi komputcr yang dikcmbangkan oleh Direktorat Jcndcral Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
  1. 2.Verifikasi Kcgiatan verifikasi bcrtujuan untuk:
94. a.memastikan kcluaran aplikasi komputcr sudah scsuai dengan dokumcn sumber; dan
95. b.memastikan bahwa ADK kirim Barang Milik Negara dari UAKPS hasil proses aplikasi SIMAK-SMN (Sistem lnformasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) sudah diterima di aplikasi SAISA pada tingkat UAKPA sebagai penggabungan jurnal dan buku besar Aset Tetap dan Persediaan. Proses berikutnya adalah mengubah data elektronik transaksi keuangan menjadi data elektronik akuntansi dengan menjalankan proses posting yang ada di program aplikasi komputer sehingga dapat membentuk buku besar scbagai dasar pembcntukan Laporan Keuangan.
  1. 3.Rekorisiliasi Kegiatan rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang di proses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumbcr yang sama. Kegiatan rekonsiliasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
96. a.Rekonsiliasi Internal Kegiatan rekonsiliasi internal dilakukan pada tingkat UAKPA, yaitu: 1) Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dcngan unit pclaporan barang (UAKPA dengan UAKPS) dengan menjalankan proscdur rckonsiliasi internal yang ada di program aplikasi SAISA. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai aset dan semua E. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kementerian disampaikan kepada Mcnteri Kcuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.Laporan Keuangan Semester I disampaika paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan;
  2. 2.Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:
97. a.Laporan Keuangan Unaudited disarnpaikan paling lambat pada tanggal terakhir di bulan Fcbruari setelah tahun anggaran berakhir;
98. b.Laporan Kcuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Sadan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal tanggal-tanggal terse but merupakan hari libur / hari besar, Laporan Keuangan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kcrja sebelurnnya , jadv ...al penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut: menggunakan aplikasi terintcgrasi bcrbasis data tunggal (single database) dan dapat dilakukan hanya di tingkat UAKPA dengan BUN/KPPN. Hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam Serita Acara Rekonsiliasi (BAR). elcktroniksecaradilakukanrekonsiliasiKegiatan belanja tcrkait aset yang dilaporkan di program aplikasi aplikasi SAISA; 2) Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bcndahara pengcluaran/ bendahara pcncrimaan Satkcr. Rckonsiliasi dilaksanakan untuk mcmastikan kesesuaian jumlah kas di bendahara pcngeluaran / bendahara pcnerimaan dengan Neraca.
99. b.Rckonsiliasi Eksternal Akuntansi Pcmerintahan yaitu :
  1. 1.Pcrnyataan Telah Direviu (hanya untuk pcnyajian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pcngguna Anggaran dan untuk pcriode scmesteran dan tahunan) penyajian Laporan Kcuangan mengacu pada StandarSistematika F. SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN penyamparan Laporan Keuangan sclain ketentuan di atas bcrdasarkan kebutuhan internal Dircktorat Jenderal Perbendaharaan maupun kebutuhan tiap Kementerian dcngan tidak melewati batas wa ktu penyampaian laporan kcuangan semester I pada 31 Juli dan tahunan pada akhir Februari untuk UAPA. Jumlah Laporan yang disampaikan Kementerian kepada Kementerian Keuangan sebanyak 3 (tiga) set. jadwalmenetapkandapatKeuanganKemcnterian anggaran berjalan .
100. d.Dalam kondisi tcrtcntu, Direktur Jenderal Perbendaharaan (satu) tahun setelah tahun1adalahc. Tahun 2XX: 1 Kctcrangan:
101. a.Laporan Keuangan yang disarnpaikan ke unit akuntansi dan pclaporan keuangan di atasnya adalah Laporan Keuangan yang transaksi kcuangannya dirckonsiliasi/ dikonfirmasi dcngan KPPN .
102. b.Tahun 2XXO adalah untuk tahun anggaran bcrjalan. Jadwal Penyampaian Unit Organisasi LK Tenunan Bulan an LK Semester 1 I Unaudited} UAKPA . 15 Juli 2XXO Z2 Januari 2XX1 UAPPA-W . 21 Juli 2XXO 5 Februari 2XX1 UAPPA-El . 26 Juli 2XXO 15 Februari 2XX1 UAPA . 31 Juli 2XXO Akhir Februari 2XX1 - secara wajar. diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yangungkapan-ungkapanscrtaPemerin tahanAkuntansi
  1. 2.Pernyataan Tanggung Jawab
  2. 3.Ringkasan Laporan Kcuangan
  3. 4.Laporan Realisasi Anggaran Laporan Rcalisasi Anggaran adalah laporan yang mcnyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pcmakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu pcriodc pclaporan.
  4. 5.Neraca Ncraca adalah laporan yang mcnggambarkan posisi kcuangan suatu cntitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
  5. 6.Laporan Opcrasional Laporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/ defisit dari operasr, surplus/ defisit dari kcgiatan non-operasional, surplus/ defisit scbclum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang dipcrlukan untuk penyajian yang wajar.
  6. 7.Laporan Pcrubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kcnaikan atau penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periodc scbclumnya.
  7. 8.Catatan atas Laporan Keuangan Catalan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Rcalisasi Anggaran dan Neraca. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan juga mcncakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar penyusunan laporan keuangan. 5) Kcbijakan Akuntansi Menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas dan metode-metode pcncrapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Rcalisasi Anggaran dan Neraca. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan pcnting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang scsuai .
103. b.Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos Pcndapatan dan Bclanja dengan struktur sebagai berikut: 1) Anggaran; 2) Realisasi; 3) Persentase pencapaian; 4) Penjelasan atas pcrbedaan antara anggaran dan rcalisasi; 5) Pcrbandingan dengan periode yang lalu; 6) Pcnjclasan atas perbcdaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; dalam4) Struktur Catalan atas Laporan Kcuangan terdiri dari :
104. a.Gambaran Umum Entitas 1) Dasar Hukum Entitas Menjelaskan tcntang domisili dan bcntuk hukum suatu entitas scrta yurisdiksi tcmpat entitas tersebut berada. Di samping itu, juga diungkapkan penjelasan mcngcnai sifat operasi cntitas dan kegiatan pokoknya; 2) Pendekatan Penyusunan Laporan Kcuangan Menjelaskan proses dan sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan cntitas . 3) Basis Akuntansi Menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dan proses penyusunan dan penyajian Laporan Kcuangan . Dasar pcngukuran yang digunakan neraca; 3) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan olch Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan kcuangan; dan 5) Pcnjclasan atas hal-hal pcnting yang diperlukan .
105. d.Laporan Operasional 1) Perbandingan dengan periode yang lalu; 2) Penjelasan atas perbcdaan antara pcriodc bcrjalan dan periode yang lalu; 3) Rincianlebih lanjut pendapatan-LO mcnurut sumbcr pendapatan; 4) Rincianlebih lanjut beban menurut klasifikasiekonomi, organisasi, dan fungsi; 5) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pcrnyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lcmbar muka laporan kcuangan; dan 6) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. 7) Rincian lebih lanjut pendapatan menurut sumbcr pendapatan; 8) Rincian lebih lanjut bclanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; 9) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar akuntansi Pernerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan 10) Penjelasan atas hal-hal pcnting yang diperlukan.
106. c.Penjelasan atas Pos-pos Neraca Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kcwajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut: 1) Perbandingan dengan periode yang lalu; 2) Rincian lcbih lanjut atas masing-masing akun-akun Menyajikan informasi yang berisi rmcian atas angka-angka yang disajikan pada LRA dan Neraca dan pcngungkapan lainnya yang diharuskan oleh pcraturan yang bcrlaku. Kejadian yang mempunyai dampak adanya pcmogokan yang harus pemerin tah.
107. g.Lampiran dan Daftar sosial, misalnya di tanggulangi 5) 4) Pcnggabungan atau pemekaran entitas tahun bcrjalan; dan dapattidak yang tclah2) Kesalahan manajemen terdahulu dikoreksi olch manajemen baru; 3) Komitmen atau kontinjensi yang disajikan pada Neraca;
108. e.Laporan Pcrubahan Ekuitas 1) Perbandingan dcngan periodc yang lalu; 2) Rincian lcbih lanjut atas masing-masing akun laporan perubahan ekuitas; 3) Penjelasan atas perbedaan antara pcriodc berjalan dan periode yang lalu; 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan 5) Penjelasan hal-hal pcnting yang diperlukan .
109. f.Pengungkapan Pcnting Lainnya Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catalan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting sclama tahun pelaporan, seperti : 1) Penggantian manajemcn pcmerintahan selama tahun berjalan; G. Sanksi
  1. 1.Laporan Keuangan bulanan UAKPA harus diterima di KPPN sclambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya. Apabila sarnpai tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya belum diterima KPPN, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Jika sampai 5 (lima) hari kerja scjak diterbitkan surat peringatan, Satkcr yang bcrsangkutan tidak mengirimkan laporan kcuangan bulanan, maka KPPN akan memberikan sanksi berupa pcngcmbalian SPM yang diajukan oleh Satker, kecuali untuk SPM Bclanja Pcgawai, SPM LS pihak III, dan SPM Pengembalian.
  2. 2.Bagi SKPD yang sccara scngaja dan/atau lalai dalam mcnyarnpaikan laporan dckonsentrasi dan tugas pembantuan,SKPD yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi bcrupa:
110. a.pcnundaan pcncairan dana dckonscntrasi dan tugas pcmbantuan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
111. b.penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
  1. 1.KPA/KPB wajib membentuk UAKPA dan UAKPB di Satker yang bcrsangkutan untuk melaksanakan tugas penyiapan laporan keuangan bcrdasarkan SAi.
  2. 2.Kepala Satker selaku KPA/KPB sctelah mencnma DIPA agar segera menetapkan pelaksana untuk mendukung operasional kegiatan para Pejabat Perbendaharaan Negara dalam rangka kelancaran pclaksanaan anggaran antara lain:
112. a.PPK;
113. b.Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa;
114. c.Panitia/ Pcjabat Penerima Barang/ Jasa;
115. d.Staf Sckretariat PPK/Bendahara Pengeluaran, Pclaksana Pengujian SPP dan Penerbitan SPM serta staf lainnya sesuai kebutuhan.
  1. 3.Kepala Satker selaku KPA wajib menyajikan/mcnyampaikan laporan kcuangan kepada unit Eselon I tcrkait UAPPA-E 1 setiap triwulan.
  2. 4.Pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak terikat dcngan periode tahun anggaran, dan apabila terjadi penggantian maka kepala satuan kcrja segera mengusulkan pejabat pengganti.
  3. 5.Pejabat pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, berhak mempcrolch honorarium atas masing-masing DIPA yang dikclola, sepanjang telah dialokasikan dalam DIPA.
  4. 6.KPA yang merangkap sebagai PPK atau PPSPM, hanya diperbolchkan untuk menerima 1 (satu) honorarium pejabat pengelola kcuangan.
  5. 7.Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (mark up),dan/atau melakukan pcrjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pcrtanggungjawaban perjalanan dinas sehingga mengakibatkan kerugian negara, pihak-pihak yang bersangkutan bcrtanggung jawab scpenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya. MENTERIKETENAGAKERJAAN Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan BMN bidang ketenagakerjaan ini merupakan acuan bagi pengelola keuangan yang menggunakan dana pusat, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan. KETENTUAN PENUTUP Format 16 Format 12 Format 13 Format 14 Format 15 Format g Format 10 Format 11 Format 5 Format 6 Format 7 Format 8A Format 88 Format 4 Format 3 Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat dan Satkcr UPT-P Pengusulan Pcjabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Tugas Pembantuan Pengusulan Pcnggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat/UPTP Pengusulan Pcjabat Perbendaharaan Negara untuk Satkcr Kabupaten/ Kota Surat Tugas Luar Kota Surat Perjalanan Dinas Daftar Pengeluaran Riil Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Pcrjalanan Dinas Surat Pernyataan Pcmbcbanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Kuitansi Pembayaran Tagihan Penyedia Barang/Jasa Surat Perintah Bayar Kuitansi/Bukti Pembelian yang dibuat olch Bendahara Pengeluaran Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Surat Pernyataan UP Surat Pengajuan Pcrmintaan TUP Surat Pernyataan KPA mempertanggungjawabkan Sisa TUP Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan Format 2 Format 1 Daftar Format Formulir dan Bagan KEUANGAN NEGARA NEGARA BI DANG LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENT ANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN BARANG MILIK KETENAGAKER,JAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Format 19 Format 20A Format 208 Format 20C Format 200 Format 18H Format 180 Format 18E Format 180 Format 18C Format 188 Format 17 Format 18A Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM - UP/ TUP * Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- LS (PENGADAAN 8/J ATAU DAYA/JASA *) Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- GUP/GUP-NIHIL * Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- LS Lembur * Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- LS Honor /Vakasi * Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- LS Perjalanan Dinas Yang belum dilakukan Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- LS Perjalanan Dinas Yang sudah dilakukan Checklist Kelengkapan 8erkas Dokumen Pendukung SPM- LS Gaji Induk/Susulan/Terusan/ Kekurangan/UDW /Tewas * Laporan 8arang Kuasa Pengguna Persediaan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) Surat Permohonan Nomor Register Hibah Format Ringkasan Hibah Surat perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung 8entuk 8arang/Jasa/Surat 8erharga (SP3HL-8JS) Format 18F ( ) KEPALA BIRO/PUSAT SEKRETARIS ITJEN/DITJEN/BADAN/KEPALA BALAI PELAKSANA BENDAHARA BENDAHARA PENGELOLAAN BARANG NO. KANTOR/SATUAN KERJA PENERIMAAN PENGELUARAN MILIK NEGARA KPPN - - - --- ~) 2 3 4 5 6- -- - Nam a I Nam a Nam a ( ......... ) I I NIP I NIP NIP Gol Gol Gol I ...... selaku Jabatan Jabatan Jabatan ' bendahara I pengeluaran I Program .... Unit Eselon I . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAFTAR USULAN CALON PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN . MENURUT SATUAN KERJA PUSAT/UPTP . Format 1 ( )( ) KEPALA SATUAN KERJA KAB/KOTA, KEPALA UPTD MENGETAHUI BUPATI/WALIKOTA, I PELAKSANA KANTOR/SA TUAN I BENDAHARA BENDAHARA PENGELOLAAN NO. KERJA I PENERIMAAN PENGELUARAN BARA NG KPPN I MILIK NEGARA I I I- ; ---- 1 I 2 3 4 5 6 7- -- ~ --~--- Nam a Nam a Nam a Nam a ( ......... ) NIP NIP NIP NIP Gol Gol Gol Gol Stat Stat selaku Stat : ...... bendahara . ..... Jabatan I Jabatan ....... Jabatan pengeluaran Jabatan . .. , ... .. ... ... ... Program ....... ········· Unit Eselon I. .............. I __ ,_ I -- -- - DAFTAR USULAN CALON PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN . MENURUT SATUAN KERJA KABUPATEN/KOTA/UPTD . Format 2 SEMULA I i KUASA PENGGUNA PELAKSANA KANTOR/SATUAN I BENDAHARA BENDAHARA NO. KERJA ANGGARAN/KUASA PENERIMAAN PENGELUARAN PENGELOLAAN HARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA MILIK NEGARA KPA/KPB ! I - - -- - - - 1 - - - -+---- - 1 2 3 3 4 5 I 6 r Nama Nam a Nam a Nama ( ...... ) NIP NIP NIP NIP Go! I Go! Go! I Go! Jabatan Jabatan Jabatan ...... sclaku Jabatan bendahara pcngcluara n i Program .... .. Unit I Esclon I .................. I I DAFTAR USULAN PENGGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ....•.• MENURUT SATUAN KERJA PUSAT /UPTP ..••...........•....•.........••.•... Format 3 ( ) K.EPALA BIRO/PUSAT SEKRETARISITJEN/DITJEN/BADAN MENJADI I KUASA PENGGUNA I PELAKSANA KANTOR/SA TUAN BENDAHARA BENDAHARA INO. KERJA ANGGARAN/KUASA PENERIMAAN PENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA MILIK NEGARA KPA/KPB - 1 2 3 4 _) 5 6 7 - --- -- - - - I I ( ......... I Nam a Nama Nam a Nama ) NIP NIP NIP NIP Gal Gal Gal Go! .Jabatan Jabatan Jabatan ...... selaku Jabatan bendahara pengeluara n Program .... I .. Unit Eselon I .................. KUASA PENGGUNA PELAKSANA KANTOR/ ANGGARAN/ BENDAHARA BENDAHARA PENGELOLAAN NO SATUAN KERJA KU ASA PEJABAT PENANDA PENERIMAAN I PENGELUARAN HARANG KPPN PENGGUNA TANGAN SPM BARANG/JASA MILIK NEGARA KPA/KPB I --- - 1 2 i 3 4 5 6 7 8-- - -- ----- Nam a Nam a Nama I Nam a Nam a ( ...... ) I NIP NIP NIP NIP NIP Go! Go! Go! Go! I Go! I ' Jabatan I Jabatan Jabatan Jabatan ...... sclaku Jabatan bendahara I pcngcluaran Program ....... Unit Eselon I I .................. SEMULA DAFTAR USULAN PENGGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ....•..•.•. MENURUT SATUAN KERJA KABUPATEN/KOTA/UPTD ••.......•..•....•...•............... Format 4 ( ) KEPALA DINAS KAB/KOTA, KEPALA UPTD ' I KUASA PENGGUNA PELAKSANA NO KANTOR/SA TUA ANGGARAN/KUAS BENDAHARA BENDAHARA PENGELOLAAN N KERJA A PEJABAT PENANDA PENERIMAAN PENGELUARAN BARANG KPPN PENGGUNA TANGAN SPM BARANG/ JASA I MILIK NEGARA KPA/KPB I I ~ - ~- - -~- 1 2 3 4 5 6 7 8- - ~--- -- . - - -- ' Nama Nama Nam a Narna Nam a ( ...... ) NIP NIP NIP NIP NIP Go! Go! Go! Go! Go! Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan ...... selaku Jabatan I bcndahara I pengeluaran I Program I ....... Unit i I I I I Esclon I ...... II I MENJADI 2 Dilaksanakan pada tanggal ...... s.d. .... ... .......... 20XX di Untuk rangkadalamdin asperjalanan 1 Kepada Nam a NIP Gol Jabatan 2 Nam a NIP Gol Jabatan 1 Melaksanakan DIPERINTAHKAN 3 ······································································································· 2 .. Dasar 1 Dalam rangkaPertimbangan NO: SURAT TUGAS KOP SURAT SATUAN KERJA Format 5 NIP 99999999 999999 9 999 Atasan Langsung/Kepala Satker Pada Tanggal Dikeluarkan di jawab. Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ............................ Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 20xx Nomor xxxx/026-xx.x.xx/xx/20xx tanggal xx Desember 20xx. AKUN xxxxxxx. Pembiayaan 3 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada . (Yang memerintahkan). NIP Pejabat Pembuat Komitmen Dikeluarkan di Tangga I caret yang tidak perlu I - - -·· 6 a. Tempat berangkat a I I b. Temrat 1:ul_l.la~ b. I . --~ I 7 a. Lamanya perjalanan dinas I a.
116. b.Tanggal berangkat I b. C. Tanggal harus kembali/tiba di c I tempat baru *) 8 Pengikut • Nam a Tanggal Lahir Keterangan - 1. 2. 3 4. 5. - I 9 Pembebanan Anggaran I I lnstans a. i a b Akun b. - ·- ~ I 10 Keterangan lain-lain J-··- - - -- 1 Pejabat Pembuat Komitmen 2 NamaJNIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas - 3 a Pangkat dan Golongan a.
117. b.Jabatan/lnstansi b. c Tingkat Biaya Perjalanan c. Din as -- - -- 4 I Maksud Perjalanan Dinas I I ·- - - 5 Alat angkutan yang dipergunakan SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) Lembar ke Kode No Nornor Kementerian.. Format 6 PERHATIAN PPK yang menerbitkan SPD, peqawai yang melakukan perjalanan dinas. para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkaVtiba. serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rug1 akibat kesalahan. kelalaian, dan kealpaannya. VIII. NIP Pejabat Pembuat Korrutrnen Catalan Lain-lain ·VII. NIP. Pejabat Pembuat Kornitmen NIP~~~~~~~~~-t--~~~ Telah dipenksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut alas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesinqkat-sinqkatnya VI Tiba di (Tempat kedudukan} Pada Tanggal Berangkat dari Pada Tanggal Ke pa la NIP. Berangkat dari Pada Tanggal Kepala NIP NIP. V. T1ba di Pada Tanggal Kepala NIP .. IV Tiba di Pada Tanggal Kepala NIP. - - I Berangkat dari (Tempat Kedudukan} Ke I Pada Tanggal I Kepala , i I NIP-··- II Tiba di Berangkat dari Pada Tanggal Pada Tanggal Ke pa la Kepala I .................... NIP NIP. Ill. Tiba di Berangkat dari I Pada Tanggal Pada Tanggal I Ke pa la Ke pa la I NIP. Pejabat Pembuat Komitmen : Rp. : Rp. Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih : Rp. PERHITUNGAN SPD RAMPUNG NIP.NIP Yang MenerimaBendahara Pengeluaran Telah menerima jumlah uang sebesar Rp . Rp . tahunTelah dibayar sejumlah ..... , tanggal, bu Ian, ; No RINCIAN BIAYA JUMLAH I KETERANGAN~ i 1. I j 2. 3. 4. 5. 6. 7. ! 8. JUMLAH Rp. Terbilanq Lampiran SPD Nomor Tanggal RINCIAN BIAVA PERJALANAN DINAS NIP .NIP . Pelaksanan SPD ................. , .Mcngctahui/ menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen
  1. 2.Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas beriar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikcmudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyctorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pcrnyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. No. Uraian Jumlah I I I I - - - - Jumlah I·-~~- - berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor .. . . . . . . . . tanggal ............... , dengan ini kami menyatakan dengan scsungguhnya bahwa :
  2. 1.Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pcngeluaraannya, meliputi : NIP Jabatan Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama DAFTAR PENGELUARAN RIIL Format 7 NIP . Yang Membuat Pernyataan (A!Clsa11 Lanqsuru] Sl'D I Pejabat ya11g bcru.cn anq} . , . Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pclaksanaan perjalanan dinas tidak dapat diganti olch pcjabat/ pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dcngan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pcrnyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketcntuan hukum yang berlaku. ·························································································································· dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mcndesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu NIP Jabatan Unit Organisasi Kernen terian / Lem baga: menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Pcrjalanan Dinas atas nama : Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kementerian/ Lembaga: Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS Nomor . Format 8A NIP . Yang Membuat Pernyataan iPejabcu Pcmbuat Kom1trrien) . , . Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bcrtanggung jawab pcnuh dan bersedia mcnyctorkan kerugian negara ke Kas Negara. dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Togas Perjalanan Dinas Nomor tanggal . Berkenaan dengan pembatalan terse but, biaya transport berupa . dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas bcban DIPA tidak dapat dikembalikan/ refund (sebagian/ scluruhnya) sebesar Rp. . , schingga dibebankan pada DIPA Nomor . . . . . . . . . . . . tanggal . satker . Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kernen terian / Lem baga: menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor : tanggal dan SPD Nomor tanggal ........... atas nama: Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kemcnterian/Lembaga: Yang bcrtanda tangan di bawah ini : SURAT PERNYATAANPEMBEBANAN BIA YA PEMBATALANTUGAS PERJALANAN DINAS Nomor . Format 88 ( Nama Jelas ) NIP .
(11)Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab ( Nama Jelas )
(9)ttd & stempel
(10)( Nama Jelas ) NIP . (.8) , . Jabatan Penerima Uanga.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Terbilang Rp (5)Jumlah Uang Pejabat Pembuat Komitmen Satker (4) Sudah terima dari KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Tahun Anggaran (1) Nomor Bukti (2) AKUN (3) KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG
(6)
(7)Untuk Pembayaran Format 9
(11)Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa
(10)Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP pejabat pembuat komitmen serta stempel din as
(1)Diisi tahun anggaran DIPA Satker yang bersangkutan
(2)Diisi nomor pembukuan BKU Bend.Pengeluaran Satker yang bersangkutan
(3)Diisi kode AKUN Satker yang bersangkutan
(4)Diisi Satker yang bersangkutan
(5)Diisi jumlah uang dalam angka, tidak boleh cacad/hapusan.
(6)Diisi jumlah uang dalam huruf, tidak boleh cacad/hapusan.
(7)Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknis.
(8)Diisi tempat tanggal penerimaan uang.
(9)Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai sesuai ketentuan. TATA CARA PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG ( LS ) NIP ..NIP..NIP .. Nama JelasNama JelasNama Jelas ' I I I L___ - - a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat KomitmenPenenma Uang/Uang Muka KerjaBendahara Pengeluaran Ditenma tanggalSetuju/lunas dibayar. Tanggal Dibebankan pada : Kegiatan, output, MAK Kade Atas dasar.

1.Kuitansi/bukti pembelian
2.Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) Kepada Untuk pembayaran (***DH***) Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp . SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy) Tanggal. Nomor : . ._I__ K_o_P_s_u_R_A_r_s_A_r_u_A_N_K_E_R_J_A_~I Format 10 *) Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/Jasa(misalnya : Jasa tambal ban)

(12)( Nama Jelas ) NIP . Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab ( Nama Jelas ) NIP .
(11)Lunas dibayar Tgl .. Bendahara Pengeluarana.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ttd & stempel
(10)( Nama Jelas ) NIP . Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan. ( Nama Jelas )
(9)(_~} , . Jabatan Penerima Uang Terbilang Rp (5)Jumlah Uang Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen Satker (4) Sudah terima dari KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Tahun Anggaran (1) Nomor Bukti (2) AKUN (3) KUITANSI PEMBAYARAN *)
(6)
(7)Untuk Pembayaran Format 11
(1)Diisi tahun anggaran DIPA Satker yang bersangkutan
(2)Diisi nomor pembukuan BKU Bend.Pengeluaran Satker yang bersangkutan
(3)Diisi kode AKUN Satker yang bersangkutan
(4)Diisi Satker yang bersangkutan
(5)Diisi jumlah uang dalam angka, tidak boleh cacad/hapusan.
(6)Diisi jumlah uang dalam huruf, tidak boleh cacad/hapusan.
(7)Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknis.
(8)Diisi tempat tanggal penerimaan uang.
(9)Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai sesuai ketentuan.
(10)Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP pejabat pembuat komitmen serta stempel dinas
(11)Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP bendahara pengeluaran dan tanggal lunas bayar.
(12)Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa TATA CARA PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN UP NIP .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ..................... , - --- - - DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN r I I 1 Kementenan [ l Jenis SPP 6 DIPA Nomor Unit I 2 Organisasi [ l 1. GUP I Tanggal

2.GUP Kade I 3 Satl<er [ l Nihil I 7 Keaiatan 4 Lokasi [ l 3. PTUP I 8 Kade Output I Tahun 5 Alam at Pagu Output 9 Anqqaran I I Rp. 10 Bulan i I --- ·-- I BUKTI PENGELUARANI No Tanggal Jumlah Kotor Nomor Nama Penerima dan Yang I Urut I Bukti Keperluan NPWP MAK (AKUN 6 Dibayarkan DIGIT) I I Pembukuan I (Rp) I I I I I I I I I I Jumlah Jumlah SPP I tarnpiran : ini (Rp_J___ - ............... Le SPM/SPP sebelum SPP ini atas beban I mbar Output ini I - -- Jumlah s.d SPP ini atas beban Sub I Keglatan ini Format 12 NIP . .............. , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . Dengan ini menyatakan bahwa :
1.Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
2.Apabila dalam 3 (tiga) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan penggantian (revolving) UP, maka bersedia memotong atau menyetorkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari UP yang diterima;
3.Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan Kepala KPPN untuk memotong atau menyetorkan UP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) belum dilaksanakan, maka bersedia memotong atau menyetorkan 50 % (lima puluh persen) dari UP yang diterima. (xxxxxx) (xxx) (xx) Kuasa Pengguna Anggaran
1.Nama
2.Jabatan
3.Satuan Kerja
4.Kementerian
5.Unit Organisasi Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.999.999.999,00 (dengan huruf), yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT PERNYATAAN Nomor. xxxxxxxxxx KOP SURAT SATUAN KERJA Format 13 NIP . .. .. .. .. .. .. .. , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . Dengan ini menyatakan bahwa :
1.Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan;
2.Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut peraturan perundangundangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
3.Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang Persediaan (UP)!Transito;
4.Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang- undangan Kuasa Pengguna Anggaran .................................... (xxxxxx) .................. (xxx) ........................................ (xx)
1.Nama
2.Jabatan
3.Satuan Kerja
4.Kementerian
5.Unit Organisasi Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.999.999.999,00 (dengan huruf), yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT PERNYATAAN Nomor. xxxxxxxxxx KOP SURAT SATUAN KERJA Format 14 NIP . .............. , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . Dengan ini menyatakan bahwa :
1.Sebagian dana TUP telah dipertanggungjawabkan melalui SPM-PTUP sebesar Rp.999.999.999,00 (dengan huruf);
2.Sisa dana TUP pada Bendahara Pengeluaran yang masih diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, akan kami pertanggungjawabkan paling lambat tanggal. ;
3.Sisa dana TUP yang tidak diperlukan lagi akan disetor ke kas negara paling lambat tanggal .
3.Satuan Kerja
4.Kementerian
5.Unit Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran .................................... (xxxxxx) ........................................ (xxx) ........................................ (xx) Sehubungan dengan pengajuan perpanjangan pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.999.999.999,00 (dengan huruf), yang bertanda tangan dibawah ini :
1.Nama
2.Jabatan SURAT PERNYATAAN Nomor. xxxxxxxxxx KOP SURAT SATUAN KERJA Format 15 NIP . .................... , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Rp ............ Rp ............ Rp ............ Rp ............ Rp ............ Rp ............ Rp ............ Rp ............ Rp ............

a.Jumlah Setoran PNBP TA yang lalu 11 ................•.•...••••
b.Maksimum Pencairan Dana TA yang lalu ( x 6.a) .
c.Realisasi Pencairan Dana TA yang lalu 21 .
d.Sisa Dana Tahun Anggaran yang lalu (b-c) .
e.Sisa UP dan TUP TA yang lalu .
f.Sisa MP TA yang lalu yang dapat digunakan sebelum diperoleh realisasi PNBP TA berjalan (d-e) .
g.SP2D berjalan yang dicairkan dari 6.f .
1. 7.Perhitungan Maksimum Pencairan Dana Berikutnya :
a.Setoran PNBP TA bcrjalan IJ .
b.Maksimum Pencairan dana TA berjalan ( 'Yo x 7.a) .
c.Realisasi pencairan dana TA berjalan s.d SP2D lalu (termasukjumlah SP2D yang telah dicairkan pada huruf 6.g): 1) SP2D-UP Rp . 2) SP2D-TUP Rp . 3) SP2D-GUP Rp . 4) SP2D-LS Rp (+) 5) Jumlah Rp (- 1- .
d.SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan berikutnya(7.b-7.c) Rp .
1. 6.Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :
2. 1.Nama dan kode Kantor/ Satker
3. 2.Nama dan Kode Kegiatan
4. 3.Nomor dan tanggal DIPA
5. 4.Target Pendapatan
6. 5.Pagu Pengeluaran DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP KOP SURAT SATUAN KERJA Format 16 *) caret yang tidak perlu NIP. Nama Lengkap .................. , 20xx KPA/PPK Satker . Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya . telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja .
7. 2.Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran honorarium/ vakasi/uang makan PNS/uang lembur*) tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan ke Kas Negara. bagi satuan kerja . Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
8. 1.Perhitungan yang terdapat pada bulan KPA/PPK Satker . NIP Jabatan Nama Yang bertanda tangan di bawah ini : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOP SURAT SATUAN KERJA Format 17 PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH: PELAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PA RAF TCiL DISPOSISI PE.JABAT PENERBIT SPVI: CHECK LIST PENERIMAAN DERKAS (BERi TANDA" \ "PADA KOTAK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM - UP I TUP * (. core! yang tidak perlu) D SPP UP!TUP • dan ADK SPP ; D Surat perrnohonan UP!TUP • dari KPA kepada KPPN ; D Surat Pernyataan untuk UP!TUP dari KPA . D Rincian rencana penggunaan UP!TUP • ; D Surat Persetujuan dari KPPN untuk UPfTup• ; D Surat Persetujuan UP dr Kanwil DJPB untuk UP yang rnalarnpaui besaran yg sudah ditentukan ; D SK Pejebat Perbendaharaan, Foto Copy DIPA, BA Rekon Tahun Yang Lalu Untuk Pengajuan UP; D Rekening koran terakhir untuk TUP. NAMA UNIT ES. I/ II • NAMA I KODE SATKER JENIS SPP r· caret yang tidak perlu) Format: 18/A DISPOSISI PF.JABAT PF.NF.RHIT SP:\1: PE:"IGUJIAN DILAKUKA:"I OLEH : PALAKSANA NAMA PARAF TGI, NAMA PA RAF TGL CHECK LIST PENERIMAAN DERKAS (BERi T ANDA II "' II PADA KOTAK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-LS (PENGADAAN 8/J ATAU DAYA/JASA *) (* core! yang lidak perlu) Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP . Sukti perjanjian/kontrak (Bukti Pembelian/Kuitansi/SPK/Kontrak)*; Karwas kontrak *; Refrerensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa : Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; Serita Acara Serah Terima Pekerjaan/Sarang; Serita acara penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan ; Serita Acara Pembayaran ; Kwitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, sesuai lampiran Ill, PMK. 190/PMK.05/2012; Faktur Pajak dan SSP yang ditandatangani oleh Penyedia Sarang/Jasa ; Rincian maksimal Pencairan (MP), khusus PNSP * ; Jaminan bank (jika dipersyaratkan) • : Surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah (untuk Langganan Daya dan Jasa) : NAMA UNIT ES. I / II * NAMA I KODE SATKER JENIS SPP (' coret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format : 18/B DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM : PENGUJIA~ DILAKlJKAN OLEII: PALAKSANA NAMA PARAF TGL !\AMA PA RAF TGL Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Daftar Rincian Permintaan Pembayaran yang ditandatangani KPA/PPK atau Pejabat yang ditunjuk ; Surat Perintah bayar (SPBy) yang telah diandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran : Kuitansi/bukti pembelian yang telah diandatangani oleh KPAIPPK dan Bendahara Pengeluaran SPD Rampung • Tembusan SPD, Surat Tugas dan Daftar Rincian Peqalanan Dinas Rincian maksimal Pencairan (MP). khusus PNBP •• SSBP yang sudah dilegalisir KPAIPPK • Bukti Perjanjian/Kontrak beserta Faktur Pajak dan Bukti Setor Pajak (SSP) yang sudah dikonfirmasi dari KPPN CHECK LIST PENERIMAAN DERKAS (BERi T ANDA" ,,/" PADA KOTAK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-GUP/GUP-NIHIL * (• coret yang tidak perlu) NAMA UNIT ES. I / II * NAMA I KODE SATKER JENIS SPP (* caret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format : 18/C l>ISPOSISI PE.JABAT PENERBIT SP:\1: PENGUJIAN DILAKUKAN OLEII : PALAKSANA NAMA PARAF TGI. NAMA PA RAF TGL CHECKLIST PENERIMAAN BERKAS (BERi T ANDA" " " PADA KOT AK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-LS Lembur * (• core! yang tidak perlu) § Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP , Surat Perintah Kerja Lembur KPA/Pejabat yang ditunjuk: Daftar Pembayaran Perhitunagn lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, KPA/PPK• § Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan : Daftar hadir Lembur : SSP PPh Psal 21 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran • NAMA/ KODE SATKER JENIS SPP (* caret yang tidak perlu) NAMA UNIT ES. I / II * KOP SURAT SATUAN KERJA Format : 1810 DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SP\1: PENGUJIAN DILAKUKAN OLEII: PALAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PA RAF TGL CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS (BERi TANDA II,,' II PADA KOTAK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-LS Honor/Vakasi * (* caret yang tidak perlu) § Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP , Surat Keputusan (SK) dari Peiabat yang berwenang , Daftar Nominatif Penerima Honor yang memuat besaran honor dan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh KPA/PeJabat yang ditunjuk : § Rincian maksimal Pencairan (MP), khusus PNBP * : SSP PPh Psal 21 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran • SPT JM Yang Ditandatangani KPA. NAMA UNIT ES. I / II * NAMA I KODE SATKER JENIS SPP (* caret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 18/E DISPOSISI PE.JABAT PENERBIT SP'1 : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH: PEAKSANA NAMA PARAF TGL 1',;A\1A PA RAF TGL CHECK LIST PENERIMAAN DERKAS (BERi T ANDA " \ " PADA KOT AK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-LS Perjalanan Dinos Yang belum dilakukan (• core! yang tidak perlu) § Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP , Rekap Kuitansi yang telah disetuiu: oleh PPK ; Daftar Nominatif Pegawai yang akan melaksanakan perialanan dinas yang ditandatangani oleh KPAJ Peiabat yang ditunjuk yang memuat Nama,Pangkat'Gol,tujuan dan tanggal pelaksanaan Perdin ; D Surat Tugas dari KPA/Pejabat yang ditunjuk • D Surat lzin Setneg/Sekab untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri NAMA UNIT ES. I / II NAMA I KODE SAn JENIS SPP r· coret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format : 18/F DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SP\1 : PENGUJIAN DILAKUKA:'11 OLEH: PEAKSANA NAMA PARAF TGL '.'JAMA PA RAF TGL CHECK LIST PENERIMAAN DERKAS (BERi T ANDA " ,' " PADA KOT AK BERKENAAN) Dokumen Pendukunq SPM-LS Perjalanan Dinos Yang sudah dilakukan (* core! yang tidak perlu) Surat Pengantar SPP yang ditandatangani KPA Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Kuitansi yang telah disetujui oleh KPA/Pejabat yang ditunjuk , Daftar Nominatif Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh KPA/ Pejabat yang ditunjuk yang memuat Nama,Pangkat/Gol,tujuan dan tanggal pelaksanaan Perdin; § Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas; Surat Tugas dari KPA/Pejabat yang ditunjuk ; Surat lzin Setneg/Sekab untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri ; NAMA UNIT ES. I / II NAMA I KODE SAn JENIS SPP (* caret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format : 18/G DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM: PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH PELAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PARM' TGI, CHECK LIST PENERIMAAN DERKAS (BERi T ANDA II ) II PADA KOT AK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-LS Gaji lnduk/Susulan/Terusan/ Kekurangan/UDW /Tewes* (* caret yang tidak perlu) D Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP , D Daftar Perhitunqan Gaji lnduk ; D Lampiran-lampiran Perubahan Gaii lnduk ; D Daftar Potonqan Sewa Rumah Dinas atau Hutanq Gaji Lainnya (jika ada) : D Daftar Perhitunqan Kekuranqan Gaji ; D Lampiran-lampiran Kekuranqan Gaii : D Daftar Perhitunqan Susulan Gaji : D SKPP Asli!Tembusan/Foto Copy : D SK Pindah: D Lampiran-lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dsb) : D Daftar Perhitunqan Permintaan UDW!Tewas ; D Surat Keteranqan Meninqqal Dunia ; D Surat Keteranqan Ahli Waris ; D Blanko Visum (Blanko K.P 6) ; D SSP vane telah diisi dan ditandatanqani Bendahara Penqeluaran ': NAMA UNIT ES. I / II * NAMA I KODE SATKER JENIS SPP (* caret yang tidak perlu) KOP SlJRAT SAT! JAN KFRJA Format : 18/H ·1 Caret vang udak perlu, disesuaikan dengan perrode laporun Nama : f 17) . NIP : 117) . Nama l16J . NIP : {lt)I . . (17) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 16) . ............ , 11~) . Petugas Pengelola PersediaanMengetahui. Penanggungjawab UAKPB Kepala ....•.. (16) . Kete rangan:
l.Persediaan serulai Rp (131 dalam kondisi rusak.
1. 2.Persediaan senilai Rp ( l 4J dalam kondisi usang I Kode Uraian Nila1 Per ..... (81 . ...... '· I J l ! ' .. 19t .. .. 110) .. .l l I) .. ·- • Jumlah 1121 . Kode UAKPB: (hJ . Nama UAKPB: 171- . LAPORAN BARANG KUASA PENG(iUNA PERSEDIAAN RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARAN(i SEMESTER/TAHUN-1: (4J . TAHUN ANGGARAN: (~J . Nama UAPB: (lJ . Nama UAPPB-E 1:. 121 Nama UAPPB-W 1.11. Laporan Barang Kuasa Pengguna Persediaan Format 19 NIPdannama,tangan,17) Diisi dengan tanda pengelola perse diaan. LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (LB KP) SEM ESTERAN/ TAHUNAN-PERSEDIAAN Cara Pengisian 1) Diisidengan nama UAPB; 2) Diisidengan nama UAPPB-El; 3) Diisidengan nama UAPPB -W; 4) Diisi den ga n semester/ tah un yang dilapo rkan; 5) Diisi dengan tahun anggaran yang dilaporkan; 6) Diisi dengan kode UAKPB; 7) Diisi dengan nama UAKPB; 8) Diisi dengan tanggal akhir suatu semester/ tahun; 9) Diisi dengan kode persub kelompok barang; 10) Diisi dengan uraian nama barang per sub ke lo m pok barang; 1 1 ) Di is i d e n g a n n i 1 a i p e r s e d i a an ; 12) Diisi de ngan total kolom 3; 13) Di is i de n gan to ta 1 n i I a i p e r s e d i a a n y a n g k o n d i s in y a ru sak; 14) Diisi dcngan total nilai persediaan yang ko ndisinya using; 15) Diisi dengan tern pat dan tanggal pe mbuatan laporan; 16) Diisi dengan j abatan, tanda tangan, nama, dan NIPpenanggungj awab UAKPB; ·1 dilampirkan pada saat pcngesahan Hibah barang Nama. . {17). NIP/NRP. . (.Hil . ( l o] Pengguna Anggaran/ Kuasa Pcngguna Anggaran --- - - --- ------ __ ...._ _ Bukti- bukti / BAST •1 terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja . ( 151 untuk kelengkapan aclministrasi dan keperluan pcmcriksaan aparat pengawns Iungsional. Dernikran Surat Pcrnvataan ini dibuat dcngan scbenarnya. Pendaoatan Belnnja U21.(111 .(101. . .. ~l 4J •.. ( 13.) .. No KPPN dengan rincian sebagai berikut: ranpa melalui....... .. ...... .... . . .. 191-Digunakan dalarn rangka (71

(8)Nilai Hibahy Komitmen Hibah bcrupahibahBcrtanggung jawab perruh atas scgalo pencrimaan . (61 .yan~ diterima Ianasuug dari: . I Pemberi Hi bah . Saluan Kerja Eselon I Pl . ~4) . (51 (XXX) (xx) ... (xxxxxxj Kementerinn Ncgara/Lembaga Menyatakan bahwa saya atas nama: SURAT PERNYATAAN TEL.AH t.lENERIMA IIIBAH LANC.SUNf. (SPTMIIL) NOMOR:. (llTAN<~fiAL:. (2). <KOP SURAT SATUAN KERJA> A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TEL.AH ~IENERIMA HIBAH LANGSUNC. (SPTl\ltlLJ FORMAT 20/\: LAMPIRAN llll3AII LANGSU:\IG ----- I NO URAIAN ISIAN - -- - . - -- ---- --- -- -- -- -- -- ( l) Diisi nomor SP'f"'IHL di K/ L - --- - (21 I Diisi tanggal SPTMHL dr K/L I-- (31 I Diisi kode dan uraian K/L I -· ---- - - -- - - - (41 Diisi kode dan uraian Esclon I - --- - -- -
(5)I Diisi kode dan uraian Saluan Kerja
(6)Diisi uraian bentuk hibah, antara lain: Hi bah bentuk uang/barang/ , I jasa/surat berharga
(7)Diisi narna entitas Pcmberi Hibah ! I (8) Diisi nilai hibah I r(Y) Diisi uraian tujuan penggunann Hibah, syarat dan ketentuan I I t------- --- - - - - - - -------- -- i (10) Diisi nomor urut 1- ( 11, -- ·- - Diisi kode Akun Pcndaparan se suai Bagan Akun Srandar ( 12) I Diisi uraian Akun sesuai Bagan Akun Standar -- -- -- -- --1 : Kade Akun Uraian I 43113 l Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan 431132 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lernbaga/Badan Usaha - . -- - I 431133 Pcndapatan Hibah Dalam Ncgeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah ---- - --·- - 43 l 13Y Pendapatan Hibah Dalarn Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya -- - --- - ------ - - - - - - -- - --- 431231 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - I Perorangan I I 431232 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - i Lembaga/Badan Usaha ~----- I 431233 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - i Pemcrintah Daerah I ---- - - --------- I 43123Y Pendapatan Hibah Luar Ncgeri Langsung Bentuk Uang - I I Lainnya (" PETUNJUK PE~CilSIAN SURAT PER:-JYATAAN TELAH "'IE:-.lERl"'IA HIBAH LAN<iSUN<"i (SrrJ"MHLI
(18)Diisi NIP/NRP PA/KPA
(17)Diisi Narna PA/KPA ~ 1 Dii,i uraion Akun Bdanja sesuai Bagan Akun Standar I - I : (15) Diisi uraian Nama Satuan Kerja penerirna llibah I -----1
(16)Diisi kota tcmpat PA/KPA dan tanggal pcncrbitan SPTfvlHL I -, I NO URAIAN ISIAN! i 431121 Pcndapatan Hi bah Dalam Neg~ri - Langsung Bentuk --·- i Barang I 431221 Pendapatan Hibc1h Luar Negeri - Lang sung Bentuk I Harang I -- i 431122 Pendapatan Hibah Dalarn Negeri - Langsung Bentuk Jasa I 431222 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk .Jasa I ----- 431123 Pendapatan Iii bah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Surat Bcrharga --- I 431223 Pendapatan IIi bah Luar Negeri - Langsung Bentuk Surat Berharga
(13)Diisi kodc Akun Bclanja scsuai Bagan Akun Standar I-----··-- I I I· ....... (9) . Tembusan: ............ (8). i\'IP. .• (5) .. ,. . (.6). . {7) ... Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagairnana mestinya. ' Atas kerjasarnanya yang baik diucapkan terima kasih. i Untuk memudahkan dalarn penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disarnpaikan kepada (41. Sebagai syarat permintaan nomor register terlarnpir kami sampaikan: I. dokumen perjanjian Hibah/dokumen lain yang dipersarnakan: 1 2. ringkasan Hibah;

3.surat/Berita Acara Hasil Rapat Konsultasi; dan
4.dokumen pendelegasian kewenangan untuk rnenandatangani perjanjian Hibah. Berdasarkan ketentuan daJam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: tentang . Administrasi Pcngelolaan Hibah, dengan 1 1 rkami mengajukan perrnohonan penerbitan nomor register hibah untuk proyek/kegiatan . (21. . ~·ang berasal.dari.. (.3). . . . . . . . (11-Yth. Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah Nomor Sifat ,1· Lampiran . Hal <KOP SURAT SATUAN KERJA> B. FORMAT SURAT PERI\IOHUNAN i\'m,IOR RE<ilSTER HIBAH FORMAT 208 Diisi pihak-pihak yang mendapat ternbusan surat perrnohonan nomor; register tlibah, termasuk kepada unit pada K/L yang memiliki tugas dan : fungsi menyusun Laporan Kt'.u~ngHn K/L I (91 ' Diisi narna dan NIP pejabat penandatangan surat permohonan nomor : register Hibah

(8)Diisi jabatan penandatangan surat permohonan nomor register Hibah, I dapat diisi Sckretaris Jcndcral/Sckrctaris Utama/Sckretaris/pcjabat I setingkat pada K/L atau Kepala Satuan Kerja Penerima Hibah sclaku ' 'PA/KPA ··-- _ __ . Diisi tanggal surat permohonan nomor register Hibah(6)
(7)
(5)Diisi narna dun alarnat instansi beserta nomor telepon/fnx Pemohon nomor register flibah Diisi lokasi Pcmohon nomor register Hibah Diisi narna Negara/Lcmbaga Pernberi Hibah Diisi nama proyekj kegiatan Hibah sesuai Perjanjian Hibah atau dokumen anu di >r.rsamakan
(3)
(4)Diisi Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen untuk Hibah langsung luar negeri atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi. . Untuk Hibab langsuog dalarn negeri URAIAN JSIANNO PETUNJUK PENCilSIAN PEIUIOHONAN PENERBITAN ~01\.IOR RECISTER HIBAH IN-;- Penarikan Tam.!L'al/ Bulan /Tahun Nilai---i
1. l.I l - ~-- - ~ .2__ ~ -· II
  1. 3.Ill -·--
  2. 4.IV
  3. 5.v ~- I 6. dan seterusnva - - 1.: Langsung 1: Barang/Jasa/Surat : O Tcrcncana : L Uang
  4. 11..Jenis Pernbiayaan
  5. 12.Jenis Hibah
  6. 13.Beruuk Hibah Berharga
  7. 14.Penarikan llibah. . (14.a) .
2. a.Tata cara Penarikan : n PP n L/C r. PL n Reksus n Hi bah Langsung
3. b.Rencana Penarikan/ Disbursement Plan . (14b). . . . . . . . : 11 Lernbaga Multilateral 'l Lembaga Bilateral rJ Lembaga Swasta ;J Perorangan 11 Lainnya: . (.10) .. . ( 1.1). . I
(9).a. Nama
1. b.Alamat
2. c.Nomor Tclcpon/Faks
3. d.E-mail
  1. 10.Surnber Pernbiayaan
  2. 8.lmplementinq Agency I Beneficiars] dan Kode Saluan Kerja [bisa lebih dari satu)
4. a.Nama (.8) ..
5. b.Alarnat
6. c.Kock Saluan Kerja
7. d.Nomor Tclcpon/Faks /
8. c.E-mail
  1. 9.Pernberi Hibah
  2. 1.Narna Hibah ~ 1 ) ..
  3. 2.Nilai I libah (2).
  4. 3.Mata Uang .(3) ..
  5. 4.Nomor Hibah .(4) ..
  6. 5.Nomor Referensi lain .(5) ..
  7. 6.Tanggal Penandatanganan .(6) ..
  8. 7.Kernenterian Lernbaga ~7).. . . Kode Saluan Kerja: . Penerima/ Excecu!i1tg Agency RINGKASAN HIBAH (KOPSURAT) KEMENTERJAN NEGARA/ LEM BA GA C. FORMAT RINGKASAN IIIBAII FORMAT 20C Narna NIP/NRP Ternpat , ranggal, bulan, tahun
(24)..... : Ada ::_: Tidak ada22. Ketentuan pengirirnan NoD . (22) ..

23.Persyaratan Pengefektifan/ Conditions Precedentfor Effectiueness. . (231- ---- -1------·---- ----->----- IV-- -- - -- -,i--- Ill - I I 1. Jenis biava 1 2. Besar b,:V;- ------- II i 3. Jatuh tempo
17.Tanggal Efektif/ Effective Date ..... ( 17). Tanggal Bulan Tahun
18.Tanggal Batas Waktu Pengefeknfari/ Date Effective Limit ... (18). . . .. . Tanggal Bulan Tahun
19.Tanggal Batas Penarikan/Closing Date ..(19). Tanggal Bulan Tahun
20.Tanggal Penutupan Rekening/ Date of Closing Account . . (20}. _: Tanggal Bulan Tahun.
21.Biaya : . . (21}. Alokasi I ~--- ~1~ __Lokasi_
2.I

(15).
(16).

15.Sektor Pernbiayaan
16.Lokasi/ AJokasi Proyek . (14c). 11----1__ N_i_la1_·---1

c.Diterushibahkan . [t 1--- l<cpnda I (2~1 Jabatan dari pejabat yang berwcnai_1g _

(21)1. Diisi dengan jenis-jenis biaya

2.Diisi dengan besarnya rate yang ditetapkan dalarn perjanjian Hibah
3.Diisi dengan saat jatuh tempo yaitu saat pernbayarannye sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian Hibah [jika ada) ,__(_2_2_)+--D-iisipenjelasan bahwa dalarn pcrjanjian Hibah telah diatur/belum I tentang ketcntuan pencantuman kctentuan pengiriman NoD oleh Pemberi Hibah J, (23) Diisi dengan keterangan persyaratan-per-;yar-;tan yang hams dipcnuhi untuk pengefektifan lfibah tersebut Uika adal

(16)Dalarn hal proyek di berbagai lokasi, disebutkan lokasi dan alokasi dana: per provinsi dan kabupaten/kota • r . -- -- - • - - .... --- --- - --~- --- 1 ( 17) Diisi dengan tanggal cfektif Hibah tersebut
(18)Jelas ( 19) 1 Jelas
(20)Diisi dengan tanggal penetapan penutupan rckening sesuai dengan ketentuan Pernberi Hibah j perididikan , kesehatan. dsb ------- ---- - --- - ------ I 10) I Jelas ( 11) Diisi dengan jcnis pcruntukkan pembiayaan dari Hibah, misal bantuan prograrn.bantuan proyek, tcchmca/ assistance
(12)I Jelas
(13)I Jelas -------- ------ ·---- ---~-- - - - ---- . ---~- ( 14) a. Jelas
1. b.Dilarnpirkan dengan rencana penarikan/ disbursement schedule dari executing agency, termasuk alokasi per jenis kategori dan per tahun
2. c.Diisi nama Lembaga/Pemeruuah Daerah/Badan Usaha Milik Negara penerirna pcnerusan lfibah ---- ------, ( 15) Diisi dengan scktor yang dibiayai dalam Hibah , misal infrastruktur. · (81 ! Diisi dengan nama Eselon 1/Satuan Ke!Ja penenma dan pengelola H1bah
(9)I Jelas
(7)--f Diisi dengan nama K/L penerima Hibah I NO URAIA:'. ISIAN I I (II Diisi dengan narna proyek sesuai yang tertulis dalam perjanjian Hibah I
(2)Diisi dengan jumlah hibah sesuai yang tertulis dalam perjanjian Hi bah I I (3) Diisi dengan mata uang scsuai yang tertulis dalarn perjanjian Hibah I ! ----
(4)Diisi dengan nomor relerensi dari Pernberi Hibah i I (51 Diisi dengan nomor refercnsi lainnva (jika ada) I I (GI Diisi dengan tanggal penandatnnganan Hibah II PETUNJUK PENC~ISJAN RINCKASAN HIBAH I I I ..... (15) ""I,,_,,,,.,,,,.,.,.,., (16) ! PA/KPA ................................. (17) NIP/NRP (18) Bentuk Hibah Akun (JU) ( 11) ekuivalen Rp ( 12) - Barang =:-J Jasa ~ 1 Surat Berharga ( 13) . (14~ ..... Rincian Pcndapatan Hjbah Nomor register ' Nilai realisasi Hibah ....... (9) .......Nilai Hibah Nama Proyek (7) .. Nomor & Tgl Perjanjian Hibah : (8) . ....... (5) .. ....... (6) . Pemberi Hibah Negara Pemberi Hibah Nama Pembcri Hibah ..... (3) .. ....... (4). Penerima Hibah ............. .fl) . Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA TANGGAL. NOMOR .. (IWPSURAT) KEI\IENTERIA:'. NEGARA/LDIBAGA .. (I) PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (SP3HL-BJS)

0.FORMAT SURAT LANGSUNG BENTUK FORMAT 200 - -- .. NO Ul<..-\1:\:-i !Sl:\!li . - ti) Omu Kop Surat K/ L yan1-: mengajukan pengesahan ------ -- --- ----- 12) Omli narna KPPN Mura -- - ---- ----------·- ----- 11) 011s1 Kode dan Urman 8ai,:1an An~aran dun Eselon 1 14) Diisi Kode dan Ur1.11un Satuan h:erJ.:i penerirnu Hibuh (.:,) 011s1 Nt.,(arn Pernben Hrbuh I Dalarn hal Pemberi 1111.i.ah rner upakan:

u.Lembuga mter nusiunal dart luar rn:i.:c:ri d11s1 lernbagu m ter nasionul,
b.Lembaga nas: ..nal dari dalam ncgeri dm;i lcrnbaga nus1<111HI (t,) Dusi nama Pernberi Hibah ------ ·- - --------~ 171 [)1151 IJanJH proyc:k/ kt'l,\llltUII )"Jiii,\ dibravru hibah -- ----- - -------- -- ---- l~I Dusi nornor dan tanJ.:J.:al perjanjum Hrbah "'' IJ11s1 111la1 kom1tmer:/r:1laa provek v.uu; d1:"-·riu11pk,111 St'Scl<ll perjunjran Ha bah I IO) Diis: nornor rCC"f!.ISter dun D.JPPI< --- --- - - - (l l) Dusi 11J.la1 reahsasi hibah dalarn vulas (lJIW ada] scsua1 BAST ------- ------~ 02) Dusi mlar reahsas, hiba h tlalam rupiah sesuai BAST 11:l) Dibert tanda s1kin.: pada sa lah sat u kotak sesuui bentuk hibah yang duerima (14( Dusi kode akun peridaputun Hibah vani,: diterrrna ldapat dalihut pada Mod ul / Ba.:an Ak un Srandar] --- -- ---- ----- (151 Dusi kota penerbit Surat Per intah Penge sahan Pendapatun H 1l.lah Lani,:sung dalarn benruk AHran.:/.Jasa/Surat fkrhar~a (161 Dusi tunf!.1!.ul penerbuan Surat Pennrah 1-'c:ngesahan Pendapatan Hrbah I Langsung dalam benruk Aar,mj!./.lasa/Surnt Berhargu - - - - - 1171 Oi1S1 nama l'A/ h:PA (1~1 Dusi !'\II'/:'. l<P I'.-\/ h:PA PETUNJL:K PENGIS!:\N SURAT l'El<t:-.T:\11 l'Et,;GES:\IIAN PE:-;DAPAT:\."11 ll!BAH LANOSUNO BENTUK B,\Rr.Nti/.J:\S:\/SUl<:\T BEl<IIAl<OA (SPJHL-8.JSI

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2021