DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan; www.peraturan.go.id 2019, No.1265 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. www.peraturan.go.id 2019, No.1265

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Ketenagakerjaan.
4.Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
5.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan perundang- undangan.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di Kementerian.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. www.peraturan.go.id 2019, No.1265
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

Jenis Informasi Publik meliputi:

a.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
c.Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
d.Informasi yang dikecualikan.

Pasal 3

(1)Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Informasi yang bersifat rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu, meliputi Informasi:
1. a.profil Kementerian;
2. b.program dan/atau kegiatan Kementerian;
3. c.kinerja dalam lingkup Kementerian berupa narasi mengenai realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
4. d.ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
5. e.ringkasan laporan akses Informasi Publik PPID; dan/atau
6. f.peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. www.peraturan.go.id 2019, No.1265
(2)Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
(3)Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman Kementerian atau media Informasi lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 4

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Pasal 5

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.daftar Informasi Publik di bawah penguasaan Kementerian;
b.Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
c.Informasi mengenai organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
d.perizinan yang diterbitkan;
e.rencana strategis dan rencana kerja Kementerian;
f.Informasi mengenai kegiatan pelayanan; dan/atau
g.Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.1265

Pasal 6

Kementerian membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan.

Pasal 7

Pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh PPID Utama.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 9

(1)PPID bertanggungjawab dalam memberikan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik yang berada dalam penguasaan yang dapat diakses oleh publik.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk koordinasi penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
(3)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui media dan/atau berdasarkan permohonan Informasi Publik. www.peraturan.go.id 2019, No.1265
(4)Media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sarana Informasi yang secara efektif dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Pasal 10

(1)PPID terdiri atas:
1. a.atasan PPID Utama;
2. b.PPID Utama; dan
3. c.PPID Pelaksana.
(2)Atasan PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Jenderal.
(3)PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat.
(4)PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.PPID Pelaksana di pusat; dan
2. b.PPID Pelaksana di UPT.
(5)PPID Pelaksana di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi Kepala Biro/Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan.
(6)PPID Pelaksana di UPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b meliputi Kepala Balai Besar dan Kepala Balai.
(7)Struktur organisasi PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. www.peraturan.go.id 2019, No.1265

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Ketenagakerjaan.
4.Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
5.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan perundang- undangan.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di Kementerian.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. www.peraturan.go.id 2019, No.1265
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

Jenis Informasi Publik meliputi:

a.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
c.Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
d.Informasi yang dikecualikan.

Pasal 3

(1)Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Informasi yang bersifat rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu, meliputi Informasi:
1. a.profil Kementerian;
2. b.program dan/atau kegiatan Kementerian;
3. c.kinerja dalam lingkup Kementerian berupa narasi mengenai realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
4. d.ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
5. e.ringkasan laporan akses Informasi Publik PPID; dan/atau
6. f.peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. www.peraturan.go.id 2019, No.1265
(2)Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
(3)Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman Kementerian atau media Informasi lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 4

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Pasal 5

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.daftar Informasi Publik di bawah penguasaan Kementerian;
b.Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
c.Informasi mengenai organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
d.perizinan yang diterbitkan;
e.rencana strategis dan rencana kerja Kementerian;
f.Informasi mengenai kegiatan pelayanan; dan/atau
g.Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.1265

Pasal 6

Kementerian membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan.

Pasal 7

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh PPID Utama.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 9

(1)PPID bertanggungjawab dalam memberikan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik yang berada dalam penguasaan yang dapat diakses oleh publik.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk koordinasi penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
(3)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui media dan/atau berdasarkan permohonan Informasi Publik. www.peraturan.go.id 2019, No.1265
(4)Media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sarana Informasi yang secara efektif dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Pasal 10

(1)PPID terdiri atas:
1. a.atasan PPID Utama;
2. b.PPID Utama; dan
3. c.PPID Pelaksana.
(2)Atasan PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Jenderal.
(3)PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat.
(4)PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.PPID Pelaksana di pusat; dan
2. b.PPID Pelaksana di UPT.
(5)PPID Pelaksana di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi Kepala Biro/Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan.
(6)PPID Pelaksana di UPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b meliputi Kepala Balai Besar dan Kepala Balai.
(7)Struktur organisasi PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008