DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 43 Tahun 2015

Nomor: 43
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/ atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, untuk dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b.babwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tabun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerj aan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANANINFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. MEMUTUSKAN:

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4.Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik Di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1828); Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, darr/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
2.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasr nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.
4.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan Informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada Atasan PPID. BABI KETENTUANUMUM Pasa13 Pelayanan Informasi Publik di Kernenterian berasaskan:

a.setiap Informasi Publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Inforrnasi Publik; Pasa12 Inforrnasi Publik di Kernenterian meliputi Informasi yang berkaitan dengan:
a.organisasi dan tata kerja Kernenterian;
b.program dan kegiatan Kementerian; dan
c.kinerja Kementerian.
1. 5.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID yang bersangkutan dan/ atau atasan dari atasan langsung PPID yang bersangkutan.
2. 6.Pernohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukurn Indonesia yang rnengajukan perrnintaan Informasi Publik.
3. 7.Pengguna Inforrnasi Publik adalah orang yang rnenggunakan Informasi Publik.
4. 8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang di Kernenterian.
5. 9.Biro Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Biro Humas adalah unit kerja pendukung pelaksanaan tugas Kementerian di bidang hubungan masyarakat, kerja sarna antar lernbaga, koordinasi kehurnasan, serta pelayanan inforrnasi publik.
6. 10.Kernenterian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. 11.Menteri adalah rnenteri yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa16 Ruang lingkup pelayanan Informasi Publik di Kementerian meliputi:
a.jenis pelayanan Informasi;
b.prosedur pelayanan Informasi; dan
c.kewajiban dan hak pemohon dan penyedia informasi. Pasa15 Prinsip pelayanan Informasi Publik di Kementerian adalah:
a.Informasi diberikan dengan mengedepankan prinsip- prinsip mudah, cepat, tepat waktu, dan sederhana;
b.pelayanan Informasi dilaksanakan melalui satu pintu;
c.penyajian Informasi diberikan sesuai jenis dan format yang tersedia. Pasa14 Tujuan pelayanan Informasi Publik di Kementerian adalah dalam rangka mewujudkan:
a.komunikasi dua arah antara penyedia Informasi Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan Iatau Pengguna Informasi Publik di bidang ketenagakerjaan; dan
b.pengintegrasian an tara penyedia Informasi Publik ketenagakerjaan dengan PPID Kementerian dalam pelayanan Informasi ketenagakerjaan kepada publik.
b.Informasi Publik dikecualikan apabila bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensinya. Pasa19 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi Informasi:
a.mogok kerja buruhj'pekerja secara nasional; dan
b.kecelakaan kerja yang membahayakan orang banyak. bidangperaturan perundang-undangan ketenagakerj aan. f. Pasa18 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi Informasi:
a.profil Kementerian;
b.program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup;
c.kinerja Kementerian;
d.laporan keuangan yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
e.ringkasan laporan akses Informasi Publik PPID Kementerian; dan Pasa17 Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan di Kementerian terdiri atas:
a.Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi yang diumumkan secara serta merta; dan
c.Informasi yang tersedia setiap saat. BABII INFORMASIPUBLIKYANGWAJIBDISEDIAKANDAN DIUMUMKAN

Pasal 11

(1)Informasi Publik yang dikecualikan di Kementerian meliputi:
1. a.Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. b.data Informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
3. c.Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. d.Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/ atau Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;
5. e.memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan Kementerian; BABIII INFORMASIPUBLIKYANGDIKECUALIKAN umum. Kernenterian;
6. e.alokasi anggaran Kementerian;
7. f.data statistik tentang ketenagakerjaan;
8. g.rencana strategis Kementerian;
9. h.syarat-syarat perizinan bidang ketenagakerjaan;
  1. 1.Informasi mengenai PPID Kementerian; J. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian; dan
10. k.Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk pegawai

Pasal 10

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

a.daftar Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian;
b.Informasi tentang peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
c.Informasi tentang organisasi Kementerian;
d.Informasi mengenai profil jumlah identitas pemohon yang disertai alasannya.

(2)Pemohon Informasi sebagaimana pada ayat (1) wajib menerangkan dengan jelas jenis data dan Informasi yang dimohon serta menjelaskan secara rinci penggunaan data dan Informasi yang dimohon. masyarakat maupun dengan melengkapi data swasta, organisasi peroranganj individu,

Pasal 13

(1)Permohonan Informasi Publik dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga Negara, akademisi,

Pasal 12

(I) Permohonan Informasi Publik disampaikan kepada:

a.kepala Biro Humas selaku PPID Kementerian, untuk permohonan di Kementerian; atau
b.kepala UPTyang bersangkutan, untuk permohonan di UPTKementerian.

(2)Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibuat dengan mengisi lembar permohonan yang disediakan oleh penyedia.
1. f.hasil audit oleh aparatur pengawas internal;
2. g.bahan-bahan yang akan disampaikan dalam persidangan di lembaga; dan
3. h.hasil penelitian yang sedang dalam proses untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual.
(2)Pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada pertimbangan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 17

(1)Sumber Informasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Kementerian an tara lain:
1. a.unit kerja di lingkup Kementerian; dan

Pasal 16

Kepala Biro Humas dan Kepala UPT membuat pembukuan permohonan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 15

(1)Jawaban atas permohonan Informasi Publik diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
(2)Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pemenuhan Informasi yang diminta;
2. b.penjelasan bahwa Informasi masih dalam proses penyediaan; atau
3. c.penolakan, apabila Informasi yang dimohon tidak tersedia di Kementerian, atau termasuk yang dikecualikan.

Pasal 14

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan oleh:

a.Biro Humas selaku pengelola Informasi dan dokumentasi Kementerian, untuk pelayanan di Kementerian; atau
b.UPT Kementerian yang bersangkutan, untuk pelayanan di UPT Kementerian.

Pasal 18

(1)Pemohon Informasi Publik berkewajiban untuk:
1. a.mengisi formulir permohonan informasi;
2. b.memberikan penjelasan tentang identitas pemohon, Informasi yang dimohon dan tujuan penggunaannya;
3. c.menggunakan Informasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.mencantumkan sumber dari mana pemohon memperoleh data dan Informasi, apabila digunakan untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
5. e.menandatangani surat pernyataan bahwa Informasi yang dimohon tidak untuk tujuan- tujuan yang melanggar hukum.
(2)Pemohon Informasi Publik berhak untuk:
1. a.memperoleh Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2)Untuk kepentingan pelayanan Informasi Publik di Kementerian, Biro Humas selaku pengelola Informasi dan dokumentasi Kementerian, berkoordinasi dengan sumber Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). pemerintahan di menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan di yanginstansic.
1. b.UPI' Kementerian;

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/ atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, untuk dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b.babwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tabun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4.Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik Di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1828); Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, darr/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
2.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasr nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.
4.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan Informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada Atasan PPID. BABI KETENTUANUMUM Pasa13 Pelayanan Informasi Publik di Kernenterian berasaskan:

a.setiap Informasi Publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Inforrnasi Publik; Pasa12 Inforrnasi Publik di Kernenterian meliputi Informasi yang berkaitan dengan:
a.organisasi dan tata kerja Kernenterian;
b.program dan kegiatan Kementerian; dan
c.kinerja Kementerian.
1. 5.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID yang bersangkutan dan/ atau atasan dari atasan langsung PPID yang bersangkutan.
2. 6.Pernohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukurn Indonesia yang rnengajukan perrnintaan Informasi Publik.
3. 7.Pengguna Inforrnasi Publik adalah orang yang rnenggunakan Informasi Publik.
4. 8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang di Kernenterian.
5. 9.Biro Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Biro Humas adalah unit kerja pendukung pelaksanaan tugas Kementerian di bidang hubungan masyarakat, kerja sarna antar lernbaga, koordinasi kehurnasan, serta pelayanan inforrnasi publik.
6. 10.Kernenterian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. 11.Menteri adalah rnenteri yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa16 Ruang lingkup pelayanan Informasi Publik di Kementerian meliputi:
a.jenis pelayanan Informasi;
b.prosedur pelayanan Informasi; dan
c.kewajiban dan hak pemohon dan penyedia informasi. Pasa15 Prinsip pelayanan Informasi Publik di Kementerian adalah:
a.Informasi diberikan dengan mengedepankan prinsip- prinsip mudah, cepat, tepat waktu, dan sederhana;
b.pelayanan Informasi dilaksanakan melalui satu pintu;
c.penyajian Informasi diberikan sesuai jenis dan format yang tersedia. Pasa14 Tujuan pelayanan Informasi Publik di Kementerian adalah dalam rangka mewujudkan:
a.komunikasi dua arah antara penyedia Informasi Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan Iatau Pengguna Informasi Publik di bidang ketenagakerjaan; dan
b.pengintegrasian an tara penyedia Informasi Publik ketenagakerjaan dengan PPID Kementerian dalam pelayanan Informasi ketenagakerjaan kepada publik.
b.Informasi Publik dikecualikan apabila bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensinya. Pasa19 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi Informasi:
a.mogok kerja buruhj'pekerja secara nasional; dan
b.kecelakaan kerja yang membahayakan orang banyak. bidangperaturan perundang-undangan ketenagakerj aan. f. Pasa18 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi Informasi:
a.profil Kementerian;
b.program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup;
c.kinerja Kementerian;
d.laporan keuangan yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
e.ringkasan laporan akses Informasi Publik PPID Kementerian; dan Pasa17 Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan di Kementerian terdiri atas:
a.Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi yang diumumkan secara serta merta; dan
c.Informasi yang tersedia setiap saat. BABII INFORMASIPUBLIKYANGWAJIBDISEDIAKANDAN DIUMUMKAN

Pasal 11

(1)Informasi Publik yang dikecualikan di Kementerian meliputi:
1. a.Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. b.data Informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
3. c.Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. d.Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/ atau Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;
5. e.memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan Kementerian; BABIII INFORMASIPUBLIKYANGDIKECUALIKAN umum. Kernenterian;
6. e.alokasi anggaran Kementerian;
7. f.data statistik tentang ketenagakerjaan;
8. g.rencana strategis Kementerian;
9. h.syarat-syarat perizinan bidang ketenagakerjaan;
  1. 1.Informasi mengenai PPID Kementerian; J. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian; dan
10. k.Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk pegawai

Pasal 10

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

a.daftar Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian;
b.Informasi tentang peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
c.Informasi tentang organisasi Kementerian;
d.Informasi mengenai profil jumlah identitas pemohon yang disertai alasannya.

(2)Pemohon Informasi sebagaimana pada ayat (1) wajib menerangkan dengan jelas jenis data dan Informasi yang dimohon serta menjelaskan secara rinci penggunaan data dan Informasi yang dimohon. masyarakat maupun dengan melengkapi data swasta, organisasi peroranganj individu,

Pasal 13

(1)Permohonan Informasi Publik dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga Negara, akademisi,

Pasal 12

(I) Permohonan Informasi Publik disampaikan kepada:

a.kepala Biro Humas selaku PPID Kementerian, untuk permohonan di Kementerian; atau
b.kepala UPTyang bersangkutan, untuk permohonan di UPTKementerian.

(2)Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibuat dengan mengisi lembar permohonan yang disediakan oleh penyedia.
1. f.hasil audit oleh aparatur pengawas internal;
2. g.bahan-bahan yang akan disampaikan dalam persidangan di lembaga; dan
3. h.hasil penelitian yang sedang dalam proses untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual.
(2)Pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada pertimbangan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 17

(1)Sumber Informasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Kementerian an tara lain:
1. a.unit kerja di lingkup Kementerian; dan

Pasal 16

Kepala Biro Humas dan Kepala UPT membuat pembukuan permohonan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 15

(1)Jawaban atas permohonan Informasi Publik diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
(2)Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pemenuhan Informasi yang diminta;
2. b.penjelasan bahwa Informasi masih dalam proses penyediaan; atau
3. c.penolakan, apabila Informasi yang dimohon tidak tersedia di Kementerian, atau termasuk yang dikecualikan.

Pasal 14

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan oleh:

a.Biro Humas selaku pengelola Informasi dan dokumentasi Kementerian, untuk pelayanan di Kementerian; atau
b.UPT Kementerian yang bersangkutan, untuk pelayanan di UPT Kementerian.

Pasal 18

(1)Pemohon Informasi Publik berkewajiban untuk:
1. a.mengisi formulir permohonan informasi;
2. b.memberikan penjelasan tentang identitas pemohon, Informasi yang dimohon dan tujuan penggunaannya;
3. c.menggunakan Informasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.mencantumkan sumber dari mana pemohon memperoleh data dan Informasi, apabila digunakan untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
5. e.menandatangani surat pernyataan bahwa Informasi yang dimohon tidak untuk tujuan- tujuan yang melanggar hukum.
(2)Pemohon Informasi Publik berhak untuk:
1. a.memperoleh Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2)Untuk kepentingan pelayanan Informasi Publik di Kementerian, Biro Humas selaku pengelola Informasi dan dokumentasi Kementerian, berkoordinasi dengan sumber Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). pemerintahan di menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan di yanginstansic.
1. b.UPI' Kementerian;