Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, darr/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
2.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasr nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.
4.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan Informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada Atasan PPID.
BABI KETENTUANUMUM Pasa13 Pelayanan Informasi Publik di Kernenterian berasaskan:
a.setiap Informasi Publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Inforrnasi Publik;
Pasa12 Inforrnasi Publik di Kernenterian meliputi Informasi yang berkaitan dengan:
a.organisasi dan tata kerja Kernenterian;
b.program dan kegiatan Kementerian; dan
c.kinerja Kementerian.
5.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID yang bersangkutan dan/ atau atasan dari atasan langsung PPID yang bersangkutan.
6.Pernohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukurn Indonesia yang rnengajukan perrnintaan Informasi Publik.
7.Pengguna Inforrnasi Publik adalah orang yang rnenggunakan Informasi Publik.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang di Kernenterian.
9.Biro Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Biro Humas adalah unit kerja pendukung pelaksanaan tugas Kementerian di bidang hubungan masyarakat, kerja sarna antar lernbaga, koordinasi kehurnasan, serta pelayanan inforrnasi publik.
10.Kernenterian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
11.Menteri adalah rnenteri yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Pasa16 Ruang lingkup pelayanan Informasi Publik di Kementerian meliputi:
a.jenis pelayanan Informasi;
b.prosedur pelayanan Informasi; dan
c.kewajiban dan hak pemohon dan penyedia informasi.
Pasa15 Prinsip pelayanan Informasi Publik di Kementerian adalah:
a.Informasi diberikan dengan mengedepankan prinsip- prinsip mudah, cepat, tepat waktu, dan sederhana;
b.pelayanan Informasi dilaksanakan melalui satu pintu;
c.penyajian Informasi diberikan sesuai jenis dan format yang tersedia.
Pasa14 Tujuan pelayanan Informasi Publik di Kementerian adalah dalam rangka mewujudkan:
a.komunikasi dua arah antara penyedia Informasi Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan Iatau Pengguna Informasi Publik di bidang ketenagakerjaan;
dan
b.pengintegrasian an tara penyedia Informasi Publik ketenagakerjaan dengan PPID Kementerian dalam pelayanan Informasi ketenagakerjaan kepada publik.
b.Informasi Publik dikecualikan apabila bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensinya.
Pasa19 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi Informasi:
a.mogok kerja buruhj'pekerja secara nasional; dan
b.kecelakaan kerja yang membahayakan orang banyak.
bidangperaturan perundang-undangan ketenagakerj aan. f. Pasa18 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi Informasi:
a.profil Kementerian;
b.program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup;
c.kinerja Kementerian;
d.laporan keuangan yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
e.ringkasan laporan akses Informasi Publik PPID Kementerian; dan Pasa17 Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan di Kementerian terdiri atas:
a.Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi yang diumumkan secara serta merta; dan
c.Informasi yang tersedia setiap saat.
BABII INFORMASIPUBLIKYANGWAJIBDISEDIAKANDAN DIUMUMKAN