DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021

Nomor: 21
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 November 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 921) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 865);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Bekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 921) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 865), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh.
(2)Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
2. b.peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021;
3. c.mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
4. d.dihapus; dan
5. e.diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
  1. 2.Lampiran I dihapus.
  2. 3.Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2021 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1233 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BIRO HUKUM, RENI MURSIDAYANTI NIP 19720603 199903 2 001 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) WILAYAH YANG MEMPUNYAI UPAH MINIMUM LEBIH BESAR DARI RP3.500.000,00 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN BESARAN UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 6
  3. 1.DKI Jakarta 1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tidak ada UMK, menggunakan UMP DKI Jakarta sebagai acuan sebesar Rp4.416.186,55 4.500.000,00
  4. 2.Kota Administrasi Jakarta Barat 4.500.000,00
  5. 3.Kota Administrasi Jakarta Timur 4.500.000,00 NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 6
  6. 4.Kota Administrasi Jakarta Selatan 4.500.000,00
  7. 5.Kota Administrasi Jakarta Utara 4.500.000,00
  8. 6.Kota Administrasi Jakarta Pusat 4.500.000,00
  9. 2.Banten 1. Kabupaten Tangerang 4.230.792,65 4.300.000,00
  10. 2.Kabupaten Serang 4.215.180,86 4.300.000,00
  11. 3.Kota Cilegon 4.309.772,64 4.400.000,00
  12. 4.Kota Tangerang Selatan 4.230.792,65 4.300.000,00
  13. 5.Kota Tangerang 4.262.015,37 4.300.000,00
  14. 6.Kota Serang 3.830.549,10 3.900.000,00
  15. 3.Jawa Barat 1. Kabupaten Bogor 4.217.206,00 4.300.000,00
  16. 2.Kabupaten Purwakarta 4.173.568,61 4.200.000,00
  17. 3.Kabupaten Karawang 4.798.312,00 4.800.000,00
  18. 4.Kabupaten Bekasi 4.791.843,90 4.800.000,00
  19. 5.Kota Depok 4.339.514,73 4.400.000,00
  20. 6.Kota Bogor 4.306.159,25 4.400.000,00
  21. 7.Kota Bekasi 4.782.935,64 4.800.000,00
  22. 8.Kota Bandung 3.742.276,48 3.800.000,00
  23. 4.Jawa Timur 1. Kabupaten Pasuruan 4.290.133,19 4.300.000,00
  24. 2.Kabupaten Mojokerto 4.279.787,17 4.300.000,00
  25. 3.Kabupaten Sidoarjo 4.293.581,85 4.300.000,00
  26. 4.Kabupaten Gresik 4.297.030,51 4.300.000,00
  27. 5.Kota Surabaya 4.300.479,19 4.400.000,00 NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 6
  28. 5.Kalimantan Utara 1. Kota Tarakan 3.761.896,00 3.800.000,00
  29. 6.Kepulauan Riau 1. Kota Batam 4.150.930,00 4.200.000,00
  30. 2.Kabupaten Bintan 3.648.714,00 3.700.000,00
  31. 3.Kabupaten Kepulauan Anambas 3.501.441,00 3.600.000,00
  32. 7.Papua 1. Kabupaten Boven Digoel Tidak ada UMK, menggunakan UMP Papua sebagai acuan sebesar Rp3.516.700,00 3.600.000,00
  33. 2.Kota Jayapura 3.600.000,00
  34. 3.Kabupaten Sarmi 3.600.000,00
  35. 4.Kabupaten Keerom 3.600.000,00
  36. 5.Kabupaten Merauke 3.600.000,00
  37. 6.Kabupaten Mappi 3.600.000,00
  38. 7.Kabupaten Asmat 3.600.000,00
  39. 8.Kabupaten Puncak Jaya 3.600.000,00
  40. 9.Kabupaten Yahukimo 3.600.000,00
  41. 10.Kabupaten Tolikara 3.600.000,00
  42. 11.Kabupaten Pegunungan Bintang 3.600.000,00
  43. 12.Kabupaten Mamberamo Raya 3.600.000,00
  44. 13.Kabupaten Supiori 3.600.000,00
  45. 14.Kabupaten Kepulauan Yapen 3.600.000,00
  46. 15.Kabupaten Waropen 3.600.000,00
  47. 16.Kabupaten Nabire 3.600.000,00
  48. 17.Kabupaten Paniai 3.600.000,00
  49. 18.Kabupaten Yalimo 3.600.000,00
  50. 19.Kabupaten Deiyai 3.600.000,00 NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 6
  51. 20.Kabupaten Biak Numfor 3.600.000,00
  52. 21.Kabupaten Dogiyai 3.600.000,00
  53. 22.Kabupaten Lanny Jaya 3.600.000,00
  54. 23.Kabupaten Puncak 3.600.000,00
  55. 24.Kabupaten Jaya Wijaya 3.600.000,00
  56. 25.Kabupaten Memberamo tengah 3.600.000,00
  57. 26.Kabupaten Intan Jaya 3.600.000,00
  58. 27.Kabupaten Nduga 3.600.000,00
  59. 28.Kabupaten Jayapura 3.655.032,00 3.700.000,00
  60. 29.Kabupaten Mimika 3.958.444,00 4.000.000,00 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BIRO HUKUM, RENI MURSIDAYANTI NIP 19720603 199903 2 001

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 921) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 865);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Bekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 921) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 865), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh.
(2)Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
2. b.peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021;
3. c.mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
4. d.dihapus; dan
5. e.diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
  1. 2.Lampiran I dihapus.
  2. 3.Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2021 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1233 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BIRO HUKUM, RENI MURSIDAYANTI NIP 19720603 199903 2 001 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) WILAYAH YANG MEMPUNYAI UPAH MINIMUM LEBIH BESAR DARI RP3.500.000,00 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN BESARAN UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 6
  3. 1.DKI Jakarta 1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tidak ada UMK, menggunakan UMP DKI Jakarta sebagai acuan sebesar Rp4.416.186,55 4.500.000,00
  4. 2.Kota Administrasi Jakarta Barat 4.500.000,00
  5. 3.Kota Administrasi Jakarta Timur 4.500.000,00 NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 6
  6. 4.Kota Administrasi Jakarta Selatan 4.500.000,00
  7. 5.Kota Administrasi Jakarta Utara 4.500.000,00
  8. 6.Kota Administrasi Jakarta Pusat 4.500.000,00
  9. 2.Banten 1. Kabupaten Tangerang 4.230.792,65 4.300.000,00
  10. 2.Kabupaten Serang 4.215.180,86 4.300.000,00
  11. 3.Kota Cilegon 4.309.772,64 4.400.000,00
  12. 4.Kota Tangerang Selatan 4.230.792,65 4.300.000,00
  13. 5.Kota Tangerang 4.262.015,37 4.300.000,00
  14. 6.Kota Serang 3.830.549,10 3.900.000,00
  15. 3.Jawa Barat 1. Kabupaten Bogor 4.217.206,00 4.300.000,00
  16. 2.Kabupaten Purwakarta 4.173.568,61 4.200.000,00
  17. 3.Kabupaten Karawang 4.798.312,00 4.800.000,00
  18. 4.Kabupaten Bekasi 4.791.843,90 4.800.000,00
  19. 5.Kota Depok 4.339.514,73 4.400.000,00
  20. 6.Kota Bogor 4.306.159,25 4.400.000,00
  21. 7.Kota Bekasi 4.782.935,64 4.800.000,00
  22. 8.Kota Bandung 3.742.276,48 3.800.000,00
  23. 4.Jawa Timur 1. Kabupaten Pasuruan 4.290.133,19 4.300.000,00
  24. 2.Kabupaten Mojokerto 4.279.787,17 4.300.000,00
  25. 3.Kabupaten Sidoarjo 4.293.581,85 4.300.000,00
  26. 4.Kabupaten Gresik 4.297.030,51 4.300.000,00
  27. 5.Kota Surabaya 4.300.479,19 4.400.000,00 NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 6
  28. 5.Kalimantan Utara 1. Kota Tarakan 3.761.896,00 3.800.000,00
  29. 6.Kepulauan Riau 1. Kota Batam 4.150.930,00 4.200.000,00
  30. 2.Kabupaten Bintan 3.648.714,00 3.700.000,00
  31. 3.Kabupaten Kepulauan Anambas 3.501.441,00 3.600.000,00
  32. 7.Papua 1. Kabupaten Boven Digoel Tidak ada UMK, menggunakan UMP Papua sebagai acuan sebesar Rp3.516.700,00 3.600.000,00
  33. 2.Kota Jayapura 3.600.000,00
  34. 3.Kabupaten Sarmi 3.600.000,00
  35. 4.Kabupaten Keerom 3.600.000,00
  36. 5.Kabupaten Merauke 3.600.000,00
  37. 6.Kabupaten Mappi 3.600.000,00
  38. 7.Kabupaten Asmat 3.600.000,00
  39. 8.Kabupaten Puncak Jaya 3.600.000,00
  40. 9.Kabupaten Yahukimo 3.600.000,00
  41. 10.Kabupaten Tolikara 3.600.000,00
  42. 11.Kabupaten Pegunungan Bintang 3.600.000,00
  43. 12.Kabupaten Mamberamo Raya 3.600.000,00
  44. 13.Kabupaten Supiori 3.600.000,00
  45. 14.Kabupaten Kepulauan Yapen 3.600.000,00
  46. 15.Kabupaten Waropen 3.600.000,00
  47. 16.Kabupaten Nabire 3.600.000,00
  48. 17.Kabupaten Paniai 3.600.000,00
  49. 18.Kabupaten Yalimo 3.600.000,00
  50. 19.Kabupaten Deiyai 3.600.000,00 NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 6
  51. 20.Kabupaten Biak Numfor 3.600.000,00
  52. 21.Kabupaten Dogiyai 3.600.000,00
  53. 22.Kabupaten Lanny Jaya 3.600.000,00
  54. 23.Kabupaten Puncak 3.600.000,00
  55. 24.Kabupaten Jaya Wijaya 3.600.000,00
  56. 25.Kabupaten Memberamo tengah 3.600.000,00
  57. 26.Kabupaten Intan Jaya 3.600.000,00
  58. 27.Kabupaten Nduga 3.600.000,00
  59. 28.Kabupaten Jayapura 3.655.032,00 3.700.000,00
  60. 29.Kabupaten Mimika 3.958.444,00 4.000.000,00 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BIRO HUKUM, RENI MURSIDAYANTI NIP 19720603 199903 2 001

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022