DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai tata naskah dinas yang meliputi: a. jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. pengamanan Naskah Dinas; d. pejabat penanda tangan Naskah Dinas; e. pengendalian Naskah Dinas; f. legalisasi Naskah Dinas; dan g. penerapan SRIKANDI; jenis naskah dinas yang meliputi: a. Naskah Dinas arahan; b. Naskah Dinas korespondensi; dan c. Naskah Dinas khusus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
2.Naskah Dinas adalah informasi tertulis yang digunakan sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
3.Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam pada media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.
4.Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi selanjutnya disebut SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang digunakan untuk mengelola arsip elektronik sejak pembuatan Naskah Dinas sampai penyusutan arsip.
5.Kode Klasifikasi Arsip adalah tanda pengenal urusan suatu Arsip yang terdiri atas huruf dan angka (alfanumerik) dari klasifikasi arsip yang telah ditetapkan.
6.Kode Unit Kerja adalah tanda pengenal asal Naskah Dinas diciptakan di Kementerian.
7.Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip/Naskah Dinas yang mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip untuk menyelesaikan suatu kegiatan teknis administrasi dan teknis operasional dalam rangka penyelenggaraan kearsipan.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Kementerian Ketenagakerjaan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
11.Wakil Menteri adalah wakil menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)Tata Naskah Dinas meliputi:
1. a.jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas;
2. b.pembuatan Naskah Dinas;
3. c.pengamanan Naskah Dinas;
4. d.pejabat penanda tangan Naskah Dinas;
5. e.pengendalian Naskah Dinas;
6. f.legalisasi Naskah Dinas; dan
7. g.penerapan SRIKANDI.
(2)Tata Naskah Dinas dibuat dalam bentuk:
1. a.konvensional; dan/atau
2. b.elektronik.

BAB II

PEMBUATAN NASKAH DINAS

Pasal 3

Jenis Naskah Dinas meliputi:

a.Naskah Dinas arahan;
b.Naskah Dinas korespondensi; dan
c.Naskah Dinas khusus.

Pasal 4

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.Naskah Dinas pengaturan;
b.Naskah Dinas penetapan; dan
c.Naskah Dinas penugasan.

Pasal 5

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Peraturan Menteri;
b.pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
c.instruksi;
d.surat edaran; dan
e.standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

Pasal 6

(1)Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan Naskah Dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peraturan Menteri yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyebarluasan melalui laman https://jdih.kemnaker.go.id.
(4)Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Menteri atau pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
(2)Pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 1 atau contoh Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
(3)Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan/atau mendesak.
(2)Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri, atas nama Menteri, atau pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
(3)Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu.
(2)Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan disusun dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar operasional prosedur administrasi pemerintahan Kementerian.
(3)Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dapat dilengkapi dengan lembar kendali perubahan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.
(4)Lembar kendali perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan untuk menjaga konsistensi dokumen, menjamin akuntabilitas, serta menyediakan jejak audit yang jelas terhadap seluruh riwayat penyempurnaan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.
(5)Lembar kendali perubahan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…