DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016

Nomor: 35
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan .Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua; MENTERl KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menirobang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERSYARATAN,DAN JENlS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM PROGRAMJAMINAN HARI TUA MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALlNAN I

3.Peraturan Pernerintah Nornor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5724);
4.Peraturan Pernerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5730);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pernbentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, elan Rancangan Peraturan Prcsiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri eli Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri mi yang dimaksud dengan:

1.Manfaat Layanan Tambahan adalah fasilitas pembiayaan perurnahan darr/atau manfaat lain yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta program JHT.
2.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta mernasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total letap.
3.Pernberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bcntuk lainnya.
4.Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang terrnasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang Lelah rnembayar iuran program J HT.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya discbut BPJS Kctcnagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2011 len tang Badari Penyelcnggara Jaminan Sosia1..
6.Dana Jaminan Sosia1 .Jarninan Hari Tua adalah dana am an at milik Pescrta yang merupakan himpunan iuran JHT beserla hasil pcngernbangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan unluk BAB J KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERSYARATAN, DAN JENIS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM PROGRAM JAMINAN HARI TUA. Mcnetapkan pembayaran manfaat kcpada Peserta dan pernbiayaan operasional penyelenggaraan program JHT.
7.Bank Penyalur adalah bank pemerintah yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakcrjaan untuk menyaJurkan pinjaman berupa Iasilitas pernbiayaan perumahan dari/ atau rnanfaat lain.
8.Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu pcrusahaan yang bcrusaha dalarn bidang pem bangunan perumahan di atas suatu areal tanah yang merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana- prasarana lingkungan dan fasilitas-Iasiliias sosial yang diperlukan oleh masyarakat pengbuninya.
9.Perumahan Pekerja adalah program yang dilaksanakan oleh BPJS Ketcnagakerjaan bekerjasama dengan Bank Penyalur atau Manajer InvesLasi darr/atau Emiten untuk pcmbiayaan perumahan yang bersumber dari Dana lnvestasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. ] O. Pinjaman Uang Muka Perumahan yang selanjutnya disingkat PUMP adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk mcnyediakan sebagian atau seluruh uang muka peru mahan dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.
11.Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya dismgkat KPR adalah pinjaman uang yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk menyediakan pinjaman berupa kredit pcmilikan rurnah dcngan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.
12.Pinjaman Renovasi Perumahan yang selanjutnya disingkat PRP adalah pinjaman uang yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk mcnyediakan pinjarnan bcrupa kredil rcnovasi rumah dengan subsidi bunga dari BPJS Ketcnagakcrjaan.
13.Manajer lnvestasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola porlofolio efek unluk para nasabah atau mengelola portoIolio investasi kolektif Pasa13

(1)Jenis Manfaat Layanan Tambahan berupa fasilitas pembiayaan perurnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.PUMP;
2. b.KPR;
3. c.PRP.
(2)Jenis Manfaat Layanan Tambahan berupa manfaat lain sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 berupa Iasilitas pembiayaan Perumahan Pekerja.

BAB II

JENIS MANFAATLAYANAN TAMBAHAN DAN MANF'AAT LA1NNYA

Pasal 2

BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan Manfaat Layanan Tambahan kepada Peserta yang memenuhi persyaratan berupa Iasilitas pernbiayaan perurnahan danjatau manfaat lain. untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan pcraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum surat berharga yang peruntukannya mendukung Perumahan Pekerja.
15.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkai OJK, adalah Iernbaga yang independen dan bebas dari cam pur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
16.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan; dan

f.memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan OJK. BPJSdari Pasa14

(1)Untuk memperoleh manfaat PUMP melalui Bank Penyalur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah terdaftar sebagai Peserta minimal 1 (satu) tahun;
2. b.perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran;
3. c.belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Peserta;
4. d.Peserta aktif membayar luran;
5. e.telah mendapat pcrsetujuan
(3)ManIaat Layanan Tarnbahan dan manfaat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Manfaat Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksana.kan oleh Bank Penyalur yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Manfaat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bank Penyalur atau Manajer Investasi dan I atau Emiten yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

PERSYARATAN MEMPEROLEH MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DAN MANFAAT LAINNYA

Pasal 6

(.1) Untuk memperoleh PRP melalui Bank Penyalur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: dan

f.memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan OJK.

(2)Dalam hal suami dan istri menjadi Peserta maka yang dapat mengajukan KPR hanya salah satu, suami atau istri.
(3)Peserta hanya diperbolehkan mengajukan KPR hanya 1 (satu) kali selama menjacli Peserta. BPJSdari

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh KPR melalui Bank Penyalur, harus rnemenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah terdaftar sebagai Peserta minimal 1 (satu) tahun;
2. b.perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran;
3. c.belum memiliki rumah sendiri yang clibuktikan dengan surat pernyataan berrnaterai cukup dari Peserta;
4. d.Peserta aktif membayar iuran;
5. e.telah mendapat persetujuan
(2)Dalam hal suami dan istri menjadi Peserta maka yang dapat mengajukan manfaat PUMP hanya salah satu, suami atau istri.
(3)Peserta hanya diperbolehkan mengajukan manfaat PUMP hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.

Pasal 7

(1)BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan Bank Penyalur dalam mempersiapkan fasilitas pembiayaan Perumahan Pekerja.
(2)Fasilitas pembiayaan Perumahan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Penyalur kepada Perusahaan Pembangunan Perurnahan.
(3)Perusahaan Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai beriku t:
1. a.berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
2. b.tersedianya lahan yang tidak bermasalah untuk dibangun Perumahan Pekerja;
3. c.Perusahaan Pembangunan Perumahan Lelah mengikutsertakan dirinya dan seluruh pekerjanya dalam program jarrunan sosial pada BPJS dan
4. f.memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan OJI<.
(2)Dalam hal suami dan istri menjadi Peserta maka yang dapat mengajukan PRP hanya salah satu, suami atau istri.
(3)Peserta hanya diperbolehkan mengajukan PRP hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta, BPJSdari
1. a.telah terdaItar sebagai Peserta minimal 1 (satu) tahun;
2. b.perusahaan tempal bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran;
3. c.surat pernyataan telah merniliki rumab yang akan direnovasi;
4. d.Peserta aktif membayar iuran;
5. e.telah mendapat persetujuan PasaL9
(1)Peserta mengajukan permohonan PUMP, KPR, dan PRP kepada Bank Penyalur.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang diatur oleh Bank Penyalur dan dilengkapi dengan kartu peserta BPJS Ketenagakerj aan.
(1)BPJS Ketenagakerjaan dapat menempatkan dana melalui Manajer Investasi darr/ atau Erniten yang mendukung program Perumahan Pekerja.
(2)Persyaratan Manajer Investasi dau/ a tau Erniten se bagaimana climaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. d.adanya perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pembangunan Perumahan dengan BPJS Keteriagakerjaan bahwa seluruh rumah yang dibangun oleh Perusahaan Pernbangunan Perumahan wajib dijual kepada Peserta dengan harga jual rumah mengacu pada standar yang telah clitetapkan oleh Pemerintah;
2. e.Perusahaan Pembangunan Perumahan aktif membayar iuran; dan
3. f.mernenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan OJK.

Pasal 11

(1)Dalam hal Perusahaan Pembangunan Perumahan rnengajukan permohonan kepada Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a maka permohcnan harus dilengkapi dengan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Bank Penyalur melakukan verifikasi kelayakan kredit terhadap perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 10

Mekanisme pembiayaan perumahan pekerja dapat dilakukan melalui:

a.Bank Penyalur; atau
b.Manajer Investasi dan Zatau Emiten.

(3)Bank Penyalur melakukan verifikasi kelayakan kredit terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundartg-undangan.
(3)Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)telah memenuhi persyaratan, Bank Penyalur meminta persetujuan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh subsidi bunga.
(4)Suku bunga yang dikenakan kepada Peserta untuk PUMP, KPR, dan PRP paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus) di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia Repo Rate 7 (tujuh) hari (7 Days Reverse Repo Rate).
(5)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Bank Penyalur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Dalam hal pernbiayaan Perumahan Pekerja dilakukan melalui Manajer Investasi darr/ atau Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, maka Manajer Investasi dan/ atau Emiten menyampaikan penawaran kerjasama dalam bentuk instrumen investasi pasar modal kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Manajer Investasi darr/ atau Emiten sebagaimana climaksud pada ayat (1) wajib rnenempatkan atau menggunakan dana untuk mendukung program Perumahan Pekerja.
(3)BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan kajian terhadap penawaran kerjasama investasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) berdasarkan kelayakan investasi dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(4)Perkiraan tingkat pengembalian terhadap penawaran instrumenyskerna pasar modal ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan perkiraan tingkat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah mernenuhi persyaratan,
(3)Dalam hal verifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)telah memenuhi persyaratan, Bank Penyalur meminta persetujuan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh subsidi suku bunga.
(4)Suku bunga yang dikenakan kepada Perusahaan Pembangunan Perumahan untuk fasilitas pembiayaan Perumahan Pekerja paling tinggi 4% (empat perseratus) di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia Repo Rate 7 (tujuh) hari (7 Days Reverse Repo Rate).
(5)Persetujuan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Bank Penyalur untuk clitindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABvn KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasarna antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Penyalur atau Perusahaan Pembangunan Perumahan diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

(1)BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan rencana dan hasil pelaksanaan Manfaat Layanan Tambahan dan manfaat lainnya kepada Merrteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(2)Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Manfaat Layanan Tambahan dan manfaat lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)setiap 1 (satu) tahun. BABV PELAPORANDANEVALUASI BPJS Ketenagakerjaan melakukan penempatan dana investasi pada Manajer Investasi dan Zatau Emiten. SALINAN SESUAl DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1848 W1DODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desernber 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERlKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pacta tanggal 5 Desern ber 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tah kan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Agar setiap pengundangan

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Peraturan Pernerintah Nornor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5724);
4.Peraturan Pernerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5730);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pernbentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, elan Rancangan Peraturan Prcsiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri eli Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri mi yang dimaksud dengan:

1.Manfaat Layanan Tambahan adalah fasilitas pembiayaan perurnahan darr/atau manfaat lain yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta program JHT.
2.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta mernasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total letap.
3.Pernberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bcntuk lainnya.
4.Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang terrnasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang Lelah rnembayar iuran program J HT.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya discbut BPJS Kctcnagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2011 len tang Badari Penyelcnggara Jaminan Sosia1..
6.Dana Jaminan Sosia1 .Jarninan Hari Tua adalah dana am an at milik Pescrta yang merupakan himpunan iuran JHT beserla hasil pcngernbangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan unluk BAB J KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERSYARATAN, DAN JENIS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM PROGRAM JAMINAN HARI TUA. Mcnetapkan pembayaran manfaat kcpada Peserta dan pernbiayaan operasional penyelenggaraan program JHT.
7.Bank Penyalur adalah bank pemerintah yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakcrjaan untuk menyaJurkan pinjaman berupa Iasilitas pernbiayaan perumahan dari/ atau rnanfaat lain.
8.Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu pcrusahaan yang bcrusaha dalarn bidang pem bangunan perumahan di atas suatu areal tanah yang merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana- prasarana lingkungan dan fasilitas-Iasiliias sosial yang diperlukan oleh masyarakat pengbuninya.
9.Perumahan Pekerja adalah program yang dilaksanakan oleh BPJS Ketcnagakerjaan bekerjasama dengan Bank Penyalur atau Manajer InvesLasi darr/atau Emiten untuk pcmbiayaan perumahan yang bersumber dari Dana lnvestasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. ] O. Pinjaman Uang Muka Perumahan yang selanjutnya disingkat PUMP adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk mcnyediakan sebagian atau seluruh uang muka peru mahan dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.
11.Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya dismgkat KPR adalah pinjaman uang yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk menyediakan pinjaman berupa kredit pcmilikan rurnah dcngan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.
12.Pinjaman Renovasi Perumahan yang selanjutnya disingkat PRP adalah pinjaman uang yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk mcnyediakan pinjarnan bcrupa kredil rcnovasi rumah dengan subsidi bunga dari BPJS Ketcnagakcrjaan.
13.Manajer lnvestasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola porlofolio efek unluk para nasabah atau mengelola portoIolio investasi kolektif Pasa13

(1)Jenis Manfaat Layanan Tambahan berupa fasilitas pembiayaan perurnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.PUMP;
2. b.KPR;
3. c.PRP.
(2)Jenis Manfaat Layanan Tambahan berupa manfaat lain sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 berupa Iasilitas pembiayaan Perumahan Pekerja.

BAB II

JENIS MANFAATLAYANAN TAMBAHAN DAN MANF'AAT LA1NNYA

Pasal 2

14.Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum surat berharga yang peruntukannya mendukung Perumahan Pekerja.
15.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkai OJK, adalah Iernbaga yang independen dan bebas dari cam pur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
16.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan; dan

f.memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan OJK. BPJSdari Pasa14

(1)Untuk memperoleh manfaat PUMP melalui Bank Penyalur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah terdaftar sebagai Peserta minimal 1 (satu) tahun;
2. b.perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran;
3. c.belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Peserta;
4. d.Peserta aktif membayar luran;
5. e.telah mendapat pcrsetujuan
(3)ManIaat Layanan Tarnbahan dan manfaat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Manfaat Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksana.kan oleh Bank Penyalur yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Manfaat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bank Penyalur atau Manajer Investasi dan I atau Emiten yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

PERSYARATAN MEMPEROLEH MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DAN MANFAAT LAINNYA

Pasal 6

(.1) Untuk memperoleh PRP melalui Bank Penyalur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: dan

f.memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan OJK.

(2)Dalam hal suami dan istri menjadi Peserta maka yang dapat mengajukan KPR hanya salah satu, suami atau istri.
(3)Peserta hanya diperbolehkan mengajukan KPR hanya 1 (satu) kali selama menjacli Peserta. BPJSdari

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh KPR melalui Bank Penyalur, harus rnemenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah terdaftar sebagai Peserta minimal 1 (satu) tahun;
2. b.perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran;
3. c.belum memiliki rumah sendiri yang clibuktikan dengan surat pernyataan berrnaterai cukup dari Peserta;
4. d.Peserta aktif membayar iuran;
5. e.telah mendapat persetujuan
(2)Dalam hal suami dan istri menjadi Peserta maka yang dapat mengajukan manfaat PUMP hanya salah satu, suami atau istri.
(3)Peserta hanya diperbolehkan mengajukan manfaat PUMP hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.

Pasal 7

(1)BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan Bank Penyalur dalam mempersiapkan fasilitas pembiayaan Perumahan Pekerja.
(2)Fasilitas pembiayaan Perumahan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Penyalur kepada Perusahaan Pembangunan Perurnahan.
(3)Perusahaan Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai beriku t:
1. a.berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
2. b.tersedianya lahan yang tidak bermasalah untuk dibangun Perumahan Pekerja;
3. c.Perusahaan Pembangunan Perumahan Lelah mengikutsertakan dirinya dan seluruh pekerjanya dalam program jarrunan sosial pada BPJS dan
4. f.memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan OJI<.
(2)Dalam hal suami dan istri menjadi Peserta maka yang dapat mengajukan PRP hanya salah satu, suami atau istri.
(3)Peserta hanya diperbolehkan mengajukan PRP hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta, BPJSdari
1. a.telah terdaItar sebagai Peserta minimal 1 (satu) tahun;
2. b.perusahaan tempal bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran;
3. c.surat pernyataan telah merniliki rumab yang akan direnovasi;
4. d.Peserta aktif membayar iuran;
5. e.telah mendapat persetujuan PasaL9
(1)Peserta mengajukan permohonan PUMP, KPR, dan PRP kepada Bank Penyalur.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang diatur oleh Bank Penyalur dan dilengkapi dengan kartu peserta BPJS Ketenagakerj aan.
(1)BPJS Ketenagakerjaan dapat menempatkan dana melalui Manajer Investasi darr/ atau Erniten yang mendukung program Perumahan Pekerja.
(2)Persyaratan Manajer Investasi dau/ a tau Erniten se bagaimana climaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. d.adanya perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pembangunan Perumahan dengan BPJS Keteriagakerjaan bahwa seluruh rumah yang dibangun oleh Perusahaan Pernbangunan Perumahan wajib dijual kepada Peserta dengan harga jual rumah mengacu pada standar yang telah clitetapkan oleh Pemerintah;
2. e.Perusahaan Pembangunan Perumahan aktif membayar iuran; dan
3. f.mernenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan OJK.

Pasal 11

(1)Dalam hal Perusahaan Pembangunan Perumahan rnengajukan permohonan kepada Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a maka permohcnan harus dilengkapi dengan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Bank Penyalur melakukan verifikasi kelayakan kredit terhadap perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 10

Mekanisme pembiayaan perumahan pekerja dapat dilakukan melalui:

a.Bank Penyalur; atau
b.Manajer Investasi dan Zatau Emiten.

(3)Bank Penyalur melakukan verifikasi kelayakan kredit terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundartg-undangan.
(3)Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)telah memenuhi persyaratan, Bank Penyalur meminta persetujuan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh subsidi bunga.
(4)Suku bunga yang dikenakan kepada Peserta untuk PUMP, KPR, dan PRP paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus) di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia Repo Rate 7 (tujuh) hari (7 Days Reverse Repo Rate).
(5)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Bank Penyalur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Dalam hal pernbiayaan Perumahan Pekerja dilakukan melalui Manajer Investasi darr/ atau Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, maka Manajer Investasi dan/ atau Emiten menyampaikan penawaran kerjasama dalam bentuk instrumen investasi pasar modal kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Manajer Investasi darr/ atau Emiten sebagaimana climaksud pada ayat (1) wajib rnenempatkan atau menggunakan dana untuk mendukung program Perumahan Pekerja.
(3)BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan kajian terhadap penawaran kerjasama investasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) berdasarkan kelayakan investasi dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(4)Perkiraan tingkat pengembalian terhadap penawaran instrumenyskerna pasar modal ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan perkiraan tingkat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah mernenuhi persyaratan,
(3)Dalam hal verifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)telah memenuhi persyaratan, Bank Penyalur meminta persetujuan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh subsidi suku bunga.
(4)Suku bunga yang dikenakan kepada Perusahaan Pembangunan Perumahan untuk fasilitas pembiayaan Perumahan Pekerja paling tinggi 4% (empat perseratus) di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia Repo Rate 7 (tujuh) hari (7 Days Reverse Repo Rate).
(5)Persetujuan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Bank Penyalur untuk clitindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pasal 13

(1)BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan rencana dan hasil pelaksanaan Manfaat Layanan Tambahan dan manfaat lainnya kepada Merrteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(2)Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Manfaat Layanan Tambahan dan manfaat lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)setiap 1 (satu) tahun. BABV PELAPORANDANEVALUASI BPJS Ketenagakerjaan melakukan penempatan dana investasi pada Manajer Investasi dan Zatau Emiten. SALINAN SESUAl DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1848 W1DODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desernber 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERlKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pacta tanggal 5 Desern ber 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tah kan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Agar setiap pengundangan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

JENIS MANFAATLAYANAN TAMBAHAN DAN MANF'AAT LA1NNYA

Pasal 2

PERSYARATAN MEMPEROLEH MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DAN MANFAAT LAINNYA

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

JENIS MANFAATLAYANAN TAMBAHAN DAN MANF'AAT LA1NNYA

Pasal 2

PERSYARATAN MEMPEROLEH MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DAN MANFAAT LAINNYA

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2025