DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Pendaftaran, Pembaruan Tanda Daftar, Evaluasi dan Pelaporan, dan Pembinaan Lembaga Pelatiha Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN KEGIATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA PEMERINTAH DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2.Program Pelatihan Kerja adalah suatu rumusan tertulis yang memuat secara sistematis tentang pemaketan unit kompetensi sesuai dengan area kompetensi jabatan pada area pekerjaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
3.Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologi dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
4.Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan, mengelola, dan mengembangkan pelatihan di lembaga yang membidangi Pelatihan Kerja.
5.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
6.Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
7.Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
8.Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
9.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang Pelatihan Kerja dan produktivitas.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh:
1. a.LPK pemerintah;
2. b.LPK swasta; atau
3. c.LPK perusahaan.
(2)LPK pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan LPK yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3)LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan LPK yang dimiliki oleh swasta.
(4)LPK perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unit pelatihan yang terdapat di dalam perusahaan.

Pasal 3

(1)LPK pemerintah dan LPK perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c mendaftarkan kegiatannya pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
(2)LPK pemerintah dan LPK perusahaan yang melakukan pendaftaran kegiatan memperoleh tanda daftar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Tanda daftar LPK pemerintah dan LPK perusahaan berlaku selama LPK aktif menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
(4)LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melaksanakan Pelatihan Kerja setelah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

(1)Untuk mendapatkan tanda daftar, LPK pemerintah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan mengunggah dokumen:
1. a.salinan keputusan penetapan LPK pemerintah oleh Menteri, menteri/kepala lembaga, atau kepala daerah;
2. b.keputusan pengangkatan sebagai Kepala LPK; dan
3. c.profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK memuat:
  1. 1.struktur organisasi dan uraian tugas;
  2. 2.Program Pelatihan Kerja yang akan diselenggarakan;
  3. 3.program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
  4. 4.daftar dan riwayat hidup Instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi teknis dan metodologi;
  5. 5.daftar dan riwayat hidup Tenaga Pelatihan;
  6. 6.kapasitas pelatihan pertahun dan sasaran Pelatihan Kerja; dan
  7. 7.salinan tanda bukti kepemilikan atas sarana dan prasarana Pelatihan Kerja.
(2)Sasaran Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 6 meliputi pencari kerja, pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya dan/atau pekerja yang akan melakukan alih kompetensi.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan tanda daftar, LPK perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan mengunggah dokumen:
1. a.salinan Nomor Induk Berusaha perusahaan yang membawahi LPK perusahaan;
2. b.salinan keputusan penetapan LPK perusahaan dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan;
3. c.identitas dan daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK; dan
4. d.profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:
  1. 1.struktur organisasi dan uraian tugas;
  2. 2.Program Pelatihan Kerja yang akan diselenggarakan;
  3. 3.program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
  4. 4.daftar dan riwayat hidup Instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi teknis dan metodologi;
  5. 5.daftar dan riwayat hidup Tenaga Pelatihan;
  6. 6.kapasitas pelatihan per tahun dan sasaran Pelatihan Kerja; dan
  7. 7.salinan tanda bukti kepemilikan atau bukti sewa atas sarana dan prasarana Pelatihan Kerja.
(2)Sasaran Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d angka 6 meliputi pekerja pada perusahaan bersangkutan, pekerja pada anak perusahaan bersangkutan, pekerja pada perusahaan mitra atau jejaring, dan/atau masyarakat umum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 6

(1)Permohonan tanda daftar LPK pemerintah dan LPK perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diterima oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen.
(2)Dalam melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk tim yang beranggotakan pegawai dari unsur yang membidangi Pelatihan Kerja di Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1)Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
(2)Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan.
(3)Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan tanda daftar secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
(4)Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Direktur Jenderal.
(5)Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, pemohon akan memperoleh notifikasi untuk melengkapi dokumen.
(6)Pemohon melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya notifikasi.
(7)Apabila pemohon tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon harus mengajukan permohonan kembali.
(8)Keputusan tanda daftar kegiatan LPK pemerintah dan LPK perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMBARUAN TANDA DAFTAR

Pasal 8

(1)LPK pemerintah dan LPK perusahaan mengajukan permohonan pembaruan data tanda daftar.
(2)Pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal LPK pemerintah dan LPK perusahaan terdapat perubahan:
1. a.kepala atau penanggung jawab LPK;
2. b.alamat LPK; dan/atau
3. c.Program Pelatihan Kerja.

Pasal 9

(1)Untuk mendapatkan pembaruan tanda daftar, LPK pemerintah dan LPK perusahaan mengajukan permohonan pembaruan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
(2)Pengajuan permohonan pembaruan berupa perubahan data tanda daftar yaitu kepala atau penanggung jawab LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan mengunggah dokumen:
1. a.salinan tanda daftar LPK; dan
2. b.salinan perubahan keputusan pengangkatan sebagai Kepala LPK dari Menteri, menteri/kepala lembaga, atau kepala daerah untuk LPK pemerintah atau salinan perubahan keputusan penetapan sebagai penanggung jawab dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan untuk LPK perusahaan.
(3)Pengajuan permohonan pembaruan berupa perubahan data tanda daftar yaitu alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengunggah dokumen:
1. a.salinan tanda daftar LPK;
2. b.surat keterangan perubahan alamat; dan
3. c.salinan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana sesuai dengan Program Pelatihan Kerja.
(4)Pengajuan permohonan pembaruan berupa perubahan data tanda daftar yaitu Program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengunggah dokumen:
1. a.salinan tanda daftar LPK;
2. b.laporan realisasi pelaksanaan Program Pelatihan Kerja;
3. c.daftar Program Pelatihan Kerja yang akan ditambah, dikurangi, dan/atau disesuaikan;
4. d.daftar dan riwayat hidup Instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi teknis dan metodologi;
5. e.daftar dan riwayat hidup Tenaga Pelatihan; dan
6. f.salinan tanda bukti kepemilikan atau bukti sewa atas sarana dan prasarana Pelatihan Kerja sesuai dengan Program Pelatihan Kerja.

Pasal 10

(1)Ketentuan mengenai tata cara verifikasi dokumen permohonan tanda daftar LPK pemerintah dan LPK perusahaan dan penerbitan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara verifikasi dokumen pada permohonan pembaruan tanda daftar.
(2)Keputusan pembaruan tanda daftar LPK pemerintah dan LPK perusahaan mengacu pada Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…