Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; Kerja sudah tidak sesuai denganPelatihan
586); Mengingat
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG TATA CARA PERIZINANDAN PENDAFlARANLEMBAGA PELATIHANKERJA. MEMUTUSKAN:
Menetapkan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten /kota.
instansi yang memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga pelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama LPKaktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
( 1) LPK Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki 1Z1n yang diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota.
Bagian Kesatu Perizinan BAB II LPKSWASTA
BAB II
Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:
4) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan; 5) kapasitas pelatihan pertahun; 6) daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.
tenagadankompetensibersertifikat pelatihan; 3) program kerja LPKdan rencana pembiayaan selama 3 (tiga)tahun;
1) struktur organisasi dan uraian tugas; 2) daftar dan riwayat hidup instruktur
(1), dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
Penanggung jawab LPK wajib melaporkan kepada kepala dinas kabupaterr/ kota dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab LPKatau alamat LPK. Bagian Kedua Perubahan Izin
Bagi LPK yang telah memperoleh izin dari kepala dinas kabupaten Zkota dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, LPK wajib memenuhi standar mutu LPK yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)