DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; Kerja sudah tidak sesuai denganPelatihan

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN /VII/2007 ten tang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFrARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I
1. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 ten tang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. 4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6. 6.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
7. 7.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586); Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2.Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disebut PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. BABI KETENTUANUMUM PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG TATA CARA PERIZINANDAN PENDAFlARANLEMBAGA PELATIHANKERJA. MEMUTUSKAN:
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten /kota.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. instansi yang memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga pelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
4.Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
5.Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan.
6.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
8.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wi 1ayah Indonesia.
9.Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
10.Dinas Kabupaten/Kota adalah keseluruhan isi sistematis dan Pelatihan Kerja adalah yang tersusun secara Program pelatihan 3.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan izin LPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPK Swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten / kota, dengan melampirkan:
1. a.fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian darr/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang;

Pasal 4

Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama LPKaktif menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pasal 3

( 1) LPK Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki 1Z1n yang diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota.

(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor registrasi LPK oleh kepala dinas kabupaterr/ kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

BAB II

LPKSWASTA

Pasal 2

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:

a.LPKSwasta;
b.LPKPemerintah;atau
c.LPKPerusahaan. 4) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan; 5) kapasitas pelatihan pertahun; 6) daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik di atas kertas dengan kop lembaga beralamat lengkap disertai nomor teleponj faksimil, alamat email, distempel dan ditandatangani oleh penanggung jawab LPK. tenagadankompetensibersertifikat pelatihan; 3) program kerja LPKdan rencana pembiayaan selama 3 (tiga)tahun;
1. b.daftar riwayat hidup penanggung jawab LPKyang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP)dan pasfoto ukuran 4x6 em sebanyak 3 (tiga)lembar berlatar belakang merah;
2. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)atas nama lembaga;
3. d.fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas saran a dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
4. e.keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;
5. f.profil LPKyang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat: 1) struktur organisasi dan uraian tugas; 2) daftar dan riwayat hidup instruktur

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala dinas kabupaten Zkota dibantu oleh tim verifikasi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kabupaten/kota.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja yang menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, kepala dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(2)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, kepala dinas kabupaten/kota menolak permohonan izin LPK dan harus disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.
(4)Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan izin LPK dan ditembuskan kepada kepala dinas provinsi dan Direktur Jenderal.
(5)Penerbitan dan penolakan 1Z1nLPK disusun dengan mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Pengajuan permohonan perubahan penanggung jawab LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan:
1. a.fotokopi izin LPKyang masih berlaku;
2. b.fotokopi akta perubahan dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang;
3. c.pasfoto penanggung jawab dengan ukuran 4x6 em sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.
(2)Pengajuan permohonan perubahan alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan:
1. a.fotokopi izin LPKyang masih berlaku;

Pasal 10

Penanggung jawab LPK wajib melaporkan kepada kepala dinas kabupaterr/ kota dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab LPKatau alamat LPK.

Pasal 9

Bagi LPK yang telah memperoleh izin dari kepala dinas kabupaten Zkota dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, LPK wajib memenuhi standar mutu LPK yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; Kerja sudah tidak sesuai denganPelatihan

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN /VII/2007 ten tang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFrARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I
1. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 ten tang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. 4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6. 6.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
7. 7.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586); Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2.Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disebut PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. BABI KETENTUANUMUM PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG TATA CARA PERIZINANDAN PENDAFlARANLEMBAGA PELATIHANKERJA. MEMUTUSKAN:
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten /kota.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. instansi yang memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga pelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
4.Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
5.Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan.
6.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
8.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wi 1ayah Indonesia.
9.Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
10.Dinas Kabupaten/Kota adalah keseluruhan isi sistematis dan Pelatihan Kerja adalah yang tersusun secara Program pelatihan 3.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan izin LPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPK Swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten / kota, dengan melampirkan:
1. a.fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian darr/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang;

Pasal 4

Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama LPKaktif menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pasal 3

( 1) LPK Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki 1Z1n yang diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota.

(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor registrasi LPK oleh kepala dinas kabupaterr/ kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

BAB II

LPKSWASTA

Pasal 2

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:

a.LPKSwasta;
b.LPKPemerintah;atau
c.LPKPerusahaan. 4) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan; 5) kapasitas pelatihan pertahun; 6) daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik di atas kertas dengan kop lembaga beralamat lengkap disertai nomor teleponj faksimil, alamat email, distempel dan ditandatangani oleh penanggung jawab LPK. tenagadankompetensibersertifikat pelatihan; 3) program kerja LPKdan rencana pembiayaan selama 3 (tiga)tahun;
1. b.daftar riwayat hidup penanggung jawab LPKyang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP)dan pasfoto ukuran 4x6 em sebanyak 3 (tiga)lembar berlatar belakang merah;
2. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)atas nama lembaga;
3. d.fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas saran a dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
4. e.keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;
5. f.profil LPKyang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat: 1) struktur organisasi dan uraian tugas; 2) daftar dan riwayat hidup instruktur

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala dinas kabupaten Zkota dibantu oleh tim verifikasi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kabupaten/kota.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja yang menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, kepala dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(2)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, kepala dinas kabupaten/kota menolak permohonan izin LPK dan harus disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.
(4)Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan izin LPK dan ditembuskan kepada kepala dinas provinsi dan Direktur Jenderal.
(5)Penerbitan dan penolakan 1Z1nLPK disusun dengan mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Pengajuan permohonan perubahan penanggung jawab LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan:
1. a.fotokopi izin LPKyang masih berlaku;
2. b.fotokopi akta perubahan dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang;
3. c.pasfoto penanggung jawab dengan ukuran 4x6 em sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.
(2)Pengajuan permohonan perubahan alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan:
1. a.fotokopi izin LPKyang masih berlaku;

Pasal 10

Penanggung jawab LPK wajib melaporkan kepada kepala dinas kabupaterr/ kota dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab LPKatau alamat LPK.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

LPKSWASTA

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

LPKSWASTA

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003