DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 15 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyelenggaraan SPIP dan penerapan manajemen risiko. SPIP diselenggarakan secara menyeluruh oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Penyelenggaraan SPIP meliputi pelaksana, penguatan efektivitas, serta penilaian tingkat maturitas SPIP. Pelaksanaan dilakukan oleh Menteri, pimpinan unit kerja, dan kepala unit pelaksana teknis dengan dukungan satuan tugas khusus. SPIP dilaksanakan melalui lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 818);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
5.Asesor adalah pelaksana penilaian mandiri maturitas SPIP.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
8.Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa yang dapat membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
9.Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
10.Manajemen Risiko Indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
11.Penilaian Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
12.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level Risiko.
13.Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
14.Unit Pemilik Risiko adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan proses Manajemen Risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan.
15.Pemilik Risiko adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan Manajemen Risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan.
16.Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab Manajemen Risiko pada unit kerja yang bersangkutan.
17.Budaya Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh seluruh pegawai dengan tujuan yang sama.
18.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
19.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyelenggaraan SPIP; dan
b.penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dari penetapan tujuan sampai dengan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan Manajemen Risiko.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 4

Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.Pelaksana SPIP;
b.penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP; dan
c.penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Pasal 5

Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan sepanjang tahun, dilakukan dengan periode waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.jabatan pimpinan tinggi madya;
3. c.jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
4. d.kepala UPT.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan SPIP. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(3)Pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama, dan kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bertanggung jawab melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan SPIP.
(4)Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan SPIP dikoordinasikan oleh:
1. a.sekretaris jenderal di tingkat Kementerian; dan
2. b.pejabat pimpinan tinggi madya di tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya.
(2)Sekretaris jenderal di tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan pengendalian intern di tingkat Kementerian;
2. b.mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat Kementerian; dan
3. c.mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di tingkat Kementerian.
(3)Pejabat pimpinan tinggi madya di tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya;
2. b.mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya; dan
3. c.mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 8

(1)Pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama, dan kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib menerapkan unsur SPIP.
(2)Unsur SPIP terdiri atas:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.Penilaian Risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(3)Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengintegrasikan unsur SPIP secara konkret dalam melaksanakan pengendalian intern pada program dan/atau kegiatan jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN utama dan layanan unit kerja masing-masing.
(4)Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sub unsur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk satuan tugas penyelenggaraan SPIP.
(2)Satuan tugas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.satuan tugas penyelenggaraan SPIP tingkat Kementerian;
2. b.satuan tugas penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya;
3. c.satuan tugas penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
4. d.satuan tugas penyelenggaraan SPIP tingkat UPT setingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator.
(3)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Menteri, keputusan pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya, keputusan pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama, dan keputusan kepala UPT.
(4)Satuan tugas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Satuan tugas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit mempunyai tugas:

a.memastikan dilaksanakannya seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP oleh unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya, unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dan UPT;
b.melakukan koordinasi dengan instansi pembina SPIP;
c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja masing-masing; dan
d.melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau kepala UPT.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…