Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan MENTER1 KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I KETENAGAKERJAAN. KEMENTERIANPEMERINTAHINTERN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870); kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerj aan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerj aan Nomor 13 Tahun 2015 ten tang
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 4. tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
memadai atasuntuk memberikan keyakinan
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
efektivitasatas Pasal 3
Ketenagakerjaan, dan Kepala Biro Keuangan.
PengembangandanPerencanaanBadan
BAB II
Pasa15 Setiap pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib memastikan diterapkannya SPIP dengan membentuk satuan tugas penyelenggaraan SPIP. pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. kegiatanpelaporandanpemantauan,
BABIII PENGUATANEFEKTIVITASPENYELENGGARAAN SISTEMPENGENDALIANINTERNPEMERINTAH KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN Pasa17
BABIV LAPORANDAN PENDOKUMENTASIAN PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERNPEMERINTAH KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN Pasa19
Peraturan Menteri In1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 602), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV KETENTUANPENUTUP
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 992 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 3 September 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengawasan Intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Oleh karena itu, perlu Sistem Pengendalian Intern dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak. A. Latar Belakang . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN I PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIANINTERN PEMERINTAH KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN D. Unsur Sistem Pengawasan Intern Pemerintah SPIPterdiri atas 5 (lima)unsur, yaitu:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui:
B. Tujuan Pedoman penyelenggaraan SPIP di Kementerian bertujuan:
dibuat pedoman penyelenggaraan SPIP untuk memberikan pemahaman yang sarna bagi pimpinan, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai sehingga SPIP dapat mewarnai setiap aktivitas rutin sehari- hari dan pada akhirnya dapat menjadi sebuah budaya organisasi. Pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsinya. Kegiatan pengendalian terdiri atas:
J. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
Pimpinan satuan kerja wajib melakukan penilaian risiko melalui:
E. Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP Terdapat beberapa prinsip umum dalam penyelenggaraan SPIPyaitu:
Pimpinan satuan kerja melakukan pemantauan SPIP yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi terpisah.
Informasi dan komunikasi terdiri atas:
A. Tahap Persiapan
Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk memastikan satuan kerja di bawahnya menyelenggarakan SPIP. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Biro Keuangan bertugas untuk:
Sekretaris Jenderal menunjuk Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen .Kinerja untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat Kementerian. Sekretaris Jenderal menunjuk Kepala Biro Keuangan untuk rnengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Sekretariat Jenderal. Penyelenggaraan SPIP terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. BABII TAHAPAN PENYELENGGARAAN Pemahaman dapat dilakukan melalui kegiatan:
1) Pelatihan di dalam kantor sendiri dan tanya jawab. Metode ini membutuhkan interaksi yang lebih rendah dan digunakan apabila pemahaman peserta terhadap SPIP masih relatif rendah; 2) Diskusi panel atau seminar. Metode ini digunakan apabila pemahaman peserta sudah relatif tinggi karena membutuhkan interaksi yang lebih tinggi.
1) Memandu diskusi; 2) Menyiapkan materi diskusi yang diarahkan pada pemahaman berbagai un sur SPIP, termasuk sub unsur, butir-butir, dan hal-hallainnya; 3) Memberi contoh penyelenggaraan masing-masing unsur.
Untuk kegiatan pemahaman melalui diseminasi pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Biro Keuangan Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi tujuan dan membangun infrastruktur baru atau memperbaiki infrastruktur yang ada sesuai permasalahan yang diungkap dalam areas of improvement (AoI). Untuk mendapatkan skala prioritas penanganan, tim penyelenggara dapat melakukan penilaian risiko terhadap areas of improvement (AoI). untukkegiatanmencakupinfras trukturPembangunan B. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan satuan kerja dengan mempertimbangkan area perbaikan atau areas of improvement (AoI)yang dihasilkan pada saat pemetaan. Tahap pelaksanaan terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi (forming), dan pengembangan berkelanjutan (performing).
(Inspektorat Jenderal hanya mengawasi, Sekretariat Jenderal yang membina) dengan memperhatikan kematangan penerapan SPIP di Kementerian.
Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh setiap tingkat pimpinan di unit kerja dan satuan kerja agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan tindakan perbaikannya. Pemantauan dilakukan melalui pemantauan
Tahap mi memanfaatkan hasil proses pemantauan penyelenggaraan SPIP.
Untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur, dan pedoman dilaksanakan sesuai yang diinginkan, unit kerja dan satuan kerja kerja dapat membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh personil dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut perlu mendapat supervisi oleh pejabat unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan. Masukan dari pejabat/ pegawai tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan. aktivitas utama organisasi yang selanjutnya dinilai risikonya dan ditetapkan skala prioritas penanganannya. Berdasarkan skala prioritas tersebut, unit kerja dan satuan kerja dapat menyusun kebijakan pendukung penyelenggaraan SPIP dilengkapi pedoman penyelenggaraan sub-sub unsur SPIP. Selanjutnya, unit kerja dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas area yang dibangun / diperbaiki membentuk tim untuk menyusun kebijakan dan prosedur penyelenggaraan SPIP. Infrastruktur yang terbangun kemudian dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan di administrasikan/ didokumentasikan. C. Tahap Pelaporan Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP. Laporan penyelenggaraan SPIPdisusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIPmemuat antara lain:
Menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan.
Berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan;
terkait akibat b. berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil audit. Kegiatan ill 1 menghasilkan laporan hasil pemantauan atau evaluasi. Pemantauan juga dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (self assessment). Penilaian sendiri adalah sarana untuk melibatkan manajemen dan semua pegawai secara aktif dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Saran yang dihasilkan saat pemantauan dapat berupa:
B. Penilaian Risiko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Di Kementerian, pimpinan unit kerja dan satuan kerja menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sarna.
A. Lingkungan Pengendalian Pad a tahapan ini dilakukan analisis dan penilaian (control environment evaluation) terhadap kualitas lingkungan pengendalian yang ada di unit kerja dan satuan kerja saat ini (existing). Tujuannya adalah untuk mengetahui sub urisur dari unsur lingkungan pengendalian mana yang perlu diperbaiki atau perlu ditindaklanjuti dengan menyusunj merumuskan bentuk tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan guna meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dalam melakukan analisis dan penilaian lingkungan pengendalian mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerj aan. BAB III PROSEDURjLANGKAHKERJA Tujuan Dimilikinya kerangka pikir (sebagai Perumusan dasar mengidentifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak. Nama ................................................ Kegiatan KERTASKERJA PERUMUSANSTRUKTURANALISISRISIKO Contoh Kertas Kerja dan Pedoman Pemakaiannya:
Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek risiko berasal yang dapat berupa 5M (man, money, machine, method, material; yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), an ggaran , sarana dan prasarana, prosedur, pengguna, dan para pihak yang terkait.
Catatan: Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah. Kolom (4) prasarana, (eksternal: ipoleksosbudhankam). Uraikan areal dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerintah) Kolom (3) saran a danmaterial,dana,metode, Uraikan sumber risiko berasal (internal: SDM,Kolom (2) Petunjuk Pengisian: Kolom (1) Cukup jelas Dampak No Sumber Uraian Pihak yang Terkena
Konsekuensi No Kualitas Pelayanan jDampak
Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada Konsekuensi / Dampak No Kemungkinan Sangat Keeil Keeil Besar Sangat Besar
Matrik Risiko Skala Lima
Matriks risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat berukuran 4 x 4. Pcnyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan mencntukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya kegiatan pengendalian. Dalam skala empat, matriks peta risiko terdiri dari 16 (enam belas) bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi wama tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih. Isilah dengan frekuensi atau rata- rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan. Kolom(3) masmg-untukkemungkinan Cukup jelas Sebutkan definisi atau penyebutan Kolom(1) Kolom(2) Petunjuk Pengisian: Skala Kemungkinan No Tingkat Penjelasan Kemungkinan
area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima). level dam paknya sesuai dengan kategorinya masing-masing. kemudian definisikan akanyangskalaTetapkan digunakan, Kolom (4) operasionalnya lsi dengan indikator dari masmg- masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau rnutu, dll.) sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko Kolom (3) prosesberdasarkankegiatan (finansial, operasional, kinerja, dll.] misalnya sesuai dengan aspek dampakkategoridenganlsi Cukup jelas Petunjuk Pengisian: Skala Dampak Kolom (1) Kolom (2) Skala dan Definisi Level Dampak Indi- Sangat Kecil Kedl Sedang Besar No Kategori kator
Sumbcr lJ/e Urain n Ada Sisa Risiko
lsi dengan sumber penyebab risiko, misalnya: perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alamo Tentukan U (Uncontrollable) atau C (Controllable) bagi pemilik risiko. Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko. Sebutkan jenis pengendalian (kebijakanj SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak. lsilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut: - Sisa risiko = peristiwa risiko Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada; - Sisa risiko = Tidak Ada Dalam hal pcngendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan risiko yang ada. Kolom (8) Kolom (7) Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (2) Petunjuk pengisian daftar risiko: Kolom (1) Berikan Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesuai dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya. Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Kcmungkinan Dampak Tingkat Risiko KIR Pernyataan Risiko Penjelasan Uraian f',;ilai Uraian Nilai (4)x(6)
Tujuan Penyusunan KERTAS KERJA PENYUSUNANSTATUS DAN PETA RISIKO Petunjuk pengisian peta risiko: Gambarkan status masing-masing SIS a risiko dalam diagram di atas dengan menempatkan masing-rnasing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai. Tingkat Dampak Tingkat Kemungkina t 1 Sangat Kecil Sedang Besar kecil Uraian Kernungkinan 1 2 3 4 Sangat Sering 4 Sering 3 Jarang 2 Sangat J arang 1
Pernyataan risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalarn claftar risiko. Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai. Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati. Tuliskan relcren si dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai. Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati. Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perk alia n kolom (4) dengan kolom (6); Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju tingkat risiko terkecil (descending atau dari Z ke A). Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko terse but (misalnya: tinggi, sedang, atau rendah) Kolom (8) Kolom (1) Petunjuk pengisian status risiko: 2) Kegiatan pengendalian yang telah ada tersebut perlu dinilai efektivitasnya dalam rangka mengurangi probablitas terjadinya risiko (abatisasi) maupun mengurangi dampak risiko (mitigasi). 3) Selain itu, juga pcrlu diperhatikan aday tidaknya pengendalian alternatif (compensating controls yang dapat mengurangi terjadinya risiko. 4) Terhadap risiko yang belum ada kegiatan pengendaliannya maupun yang telah ada namun dinilai kurang atau tidak efektif, perlu dirancang kcgiatan pengendalian yang baru/rnerevisi kegiatan pengendalian yang sudah ada. 5) Menerapkan kegiatan pengendalian yang telah dirancang dalam mengeloia risiko. 6) Dalam merancang kegiatan pengcndalian, pemilik risiko memperhatikan peraturan yang bcrlaku an tara lain yang dikeluarkan BPKP terkait Pedornun Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai salah satu referensi. Langkah-langkah dalam rnerancang kegiatan pengendalian sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemilik risiko mengidentifikasi apakah kegiatan pcngendalian yang ada telah efektif untuk meminimalisir risiko. C. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan. Setelah risiko diidentifikasi dalam register risiko, maka perlu diidentifikasi pula pengendalian yang telah ada serta pengendalian yang perlu dirancang dalam rangka mengelola risiko sesuai Risk Appetite pemilik risiko. Identifikasi pengendalian yang sudah ada dimaksudkan untuk menilai apakah pengendalian tersebut sudah efektif atau belum untuk mengatasi risiko yang mu ngkin terjadi. Jika tidak efektif atau kurang efektif, maka perlu dibangun / dirancang pengendalian yang baru. Alatj sarana pengendalian berupa kebijakan-kebijakan dan prosedur- prosedur yang diharapkan dapat meminimalkan terjadinya risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Identifikasi kecukupan dan efektivitas pengcndalian yang sudah ada dan rencana kegiatan' pengendalian yang baruy revisi didokumentasikan dalam formulir disain kegiatan pengendalian. Pemutakhiran kegiatan pengendalian pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kebutuhan atau risk appetite dari pemilik risiko. Namun demikian, disarankan untuk mereviu kegiatan pengendalian secara periodik paling sedikit sekali dalam setahun untuk memastikan kegiatan pengendalian masih cfektif. Pemllik Rlslko Pe·mf.llkRislko Pemilik Rislko Pemlllk Rislko Pemillk F.Usiko Penanggung Jawab S.i\'ienerapkanpengendalian yang telah dibangun dalam pelaksanaan kegia,an
cengendalian yang perlu d.bangun
Formulir ini dikumpulka.n ke koordinator SPIP tingkat Kementerian dan ditembuskan ke Inspektur .Jcndcral. . pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigasi risiko yang ada diisi waktu pelaksanaan atas kegiatan pengendalian yang harus ada Kolom 7 seandainyadiisi pengendalian yang harus ada,Kolom 6 diisi nomor urut diisi uraian risiko yang diidentifikasi diisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko diisi pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi diisi pen iliaian efektif atau tidaknya pengendalian yang sudah ada Kolom 5 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Petunjuk pengisian: Kolom (1) sampai dengan kolom (7) diambil dari hasil penilaian risiko. Kegiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga diprioritaskan untuk ditangan i/ dikelola risikonya. DISAIN KI::OIATANPENGENDALIAN Unit Kerja dan Satuan Kerja Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Pengendali - Efektif/ Pengendali - Waktu Risiko/ No Penyebab ·an yang Kurang an yang Pelaksa- Kelemahan sudah ada Efektif harus ada naan LP 1 2 3 4 5 6 7 1 Dst Formulir Disain Kegiatan Pengendalian D. Informasi dan Komunikasi Unsur pengendalian intern keernpat adalah informasi dan komunikasi. Unit kerja dan satuan kerja harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non-keuangan yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal. Informasi terse but harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan dan pengguna lainnya di seluruh unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan dalam bentuk dan kerangka waktu yang tepat sehingga yang bersangkutan dapat mclaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Unit kerja dan satuan kerja diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun prosedur, menyampaikan informasi kinerja (operasional dan keuangan) seeara tertulis, periodik, dan melembaga sc bagai perwujudan normatif pertanggungjawaban dari unit kerja dan satuan kerja (menjelaskan terhadap keberhasilan dan kegagalan peneapaian kinerja). Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus menyediakan da n memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengeloln, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi seeara terus-rncnerus.
Penyaluran kornunikasi dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu: 1) Saluran formal yaitu media penyampaian yang dilakukan melalui jaringan otoritas di dalam organisasi. Selain itu, hal tidak kalah pentingnya dalam informasi adalah mengenai keamanan dari informasi itu sendiri. Keamanan informasi sangat penting dalam hal mencapai 3 (tiga) sasaran utama yaitu: 1) Kerahasiaan Melindungi data dan informasi unit kerja dan satuan kerja dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. 2) Ketersediaan Meyakinkan bahwa data dan informasi unit kerja dan satuan kerja dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. 3) Integritas Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Informasi yang handal (reliable information) sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Untuk itu, diperlukan beberapa hal- hal se bagai berikut: 1) penetapan metode pengkuran secara hati-hati; 2) ditampilkan secara benar, akurat dan tidak bias. Terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif yang membuat informasi berguna bagi pemakai, yaitu: 1) dapat dipahami; 2) relevan; 3) handal; 4) dapat diperbandingkan. dimengerti aspek pengendalian internnya, peranan masing-rnasing pegawai, dan hubungan pekerjaan an tar pegawai; (c) Pegawai sudah diinformasikan bahwa jika ada hal yang tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas, perhatian harus diberikan bukan hanya kepada kejadian tersebut, tetapi juga pada penyebabnya, sehingga kelemahan potensial pengendalian intern bisa diiden tifikasi dan diperbaiki sebelum kelemahan tersebut menimbulkan kerugian lebih lanjut terhadap unit kerja dan satuan kerja; (d) Sikap perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima serta konsekuensinya sudah dikomunikasikan secara jelas kepada pegawai; (e) Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi ke atas selain melalui atasan langsungnya, dan ada keinginan yang tulus dari pimpinan unit kerja dan satuan kerja untuk mendengar keluhan sebagai bagian dari proses manajemen; sudahdandengan jelasdikom unikasikan Komunikasi dapat dibagi 2 (dua) jenis yaitu: 1) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif. Langkah-Iangkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (a) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja sudah memberikan arahan yang jelas kepada seluruh tingkatan orgamsasi bahwa tanggung jawab pengendalian intern adalah masalah penting dan harus diperhatikan secara serius; (b) Tugas yang dibebankan kepada pegawai sudah 2) Saluran informal yaitu saluran atau media yang tidak resrru tempat berlalunya informasi dalam suatu organisasi. 2) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya. Langkah-langkahnya yang perlu dilakukan adalah sebagai beriku t: (a) Adanya saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah serta kelompok lainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan unit kerja dan satuan kerja; kegiatan, dan pimpinan unit kerja dan satuan kerja memberikan penghargaan terhadap rekomendasi yang baik berupa hadiah langsung atau bentuk penghargaan lainnya; U) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja sering berkomunikasi dengan aparat pengawasan intern pernerintah, dan terus melaporkan kepada aparat pengawasan intern pemerintah merigenai kinerja, risiko, inisiatif penting, dan kejadian penting lainnya. penyempurnaanrekomendasimenyampaikan (f) Adanya mekanisme yang memungkinkan inforrnasi mengalir ke seluruh bagian dengan lancar dan menjamin adanya komunikasi yang lancar antar kegiatan fungsional; (g) Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi, apabila jalur informasi normal gagal digunakan; (h) Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan 'balas dendam' (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, at au penyimpangan; (i) Adanya mekanisme yang memungkinkan pegawai
Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif dapat berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan (b) Semua pihak eksternal yang berhubungan dengan unit kerja dan satuan kerja sudah diinformasikan mengenai kode etik yang berlaku dan juga sudah mengerti bahwa tindakan yang tidak benar, seperti pemberian komisi, tidak diperkenankan; (c) Komunikasi dengan eksternal sangat didorong untuk dapat mengetahui berfungsinya pengendalian intern; (d) Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan unit kerja dan satuan kerja, ditindaklanjuti dengan baik karena dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam pengendalian; (e) Pimpinan Instansi Pemerintah memastikan bahwa saran dan rekomendasi aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya sudah dipertimbangkan sepenuhnya dan ditindaklanjuti dengan memperbaiki masalah atau kelemahan yang diiden tifikasi; (f) Komunikasi dengan badan legislatif, unit kerja dan satuan kerja pengelola anggaran dan perbendaharaan, unit kerja dan satuan kerja lain, media, dan masyarakat harus berisi informasi yang tepat sehingga misi, tujuan, risiko yang dihadapi unit kerja dan satuan kerja lebih dapat dipahami. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Manajemen sistem informasi dilaksanakan berdasarkan suatu rencana strategis sistem inforrnasi yang merupakan bagian dari rencana strategis unit kerja dan satuan kerja secara keseluruhan. 2) Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi. 3) Sebagai bagian dari manajemen informasi, unit kerja dan satuan kerja telah memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi untuk dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien. 4) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja secara terus menerus memantau mutu informasi yang dikelola, diukur dari segi kelayakan isi, ketepatan waktu, keakuratan, dan kemudahan aksesnya. 5) Dukungan pimpinan unit kerja dan satuan kerja terhadap pengembangan Teknologi Informasi (TI) ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan Teknologi Informasi (TI). pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail, dan arahan lisan. 2) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai di seluruh orgamsasi dan memperlihatkan dukungan terhadap pengendalian intern. 3) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus.
1) Tahap internalisasi merupakan proses untuk menjadikan kebijakan atau prosedur baru atau yang direvisi menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari. 2) Prosedur internalisasi atas kebijakan dan prosedur yang dibuat atau direvisi dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi/ mendiseminasikan kebijakan / prosedur baru kepada para pegawai. 3) Penanggungjawab Pimpinan unit kerja dan satuan kerja (sebagai pemilik risiko) 4) Prosedur Prosedur internalisasi mencakup kegiatan merencanakan sosialisasi / mendiseminasikan kebijakan / prosed ur baru sampai dengan melaksanakan kegiatan tersebut kepada para pegawai terkait. 5) Bagan alur dan uraian prosedur dapat dilihat pada halaman beriku t: 8 Tim Int<:tnaUS3S.I! Soslalisasl
$oslallsa,$1 dapat dltakt).kan densan rapat Intern dJ un Ii maslng- maslng S. ICentifUcasl apakah pefSOnily3ng Tim lotefMlI»SI/ terkl)it deng.,n kebljakan P(O$C!-dVf SO$laH~51 dimak,sud memerlukan p~nlngl<atan 6 kompetenst diisi nomor urut kegiatan pengendalian diisi dengan judul kegiatan pengendalian diisi nama personil yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan internalisasi diisi dengan nomor SOP/SK/Nota Dinas dll yang berisi kegiatan pengendalian terkait diisi tanggal/ bulan/ tahun rencana pelaksanaan in ternalisasi diisi tanggal/bulan/lahun realisasi pelaksanaan in ternalisasi diisi dengan bentuk dokumen yang menunjukkan bahwa internalisasi telah dilaksanakan, contoh: foto, absen, notulen, video dll. Kolom (7) Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) Petunjuk Pengisian: Kegiatan Penanggung Jadwal Intemalisasi Dokumen No Pengendalian Jawab Ref. Rencana Realisasi tasi
2. Formulir 1 Pemantauan atas Kebijakan Pengendalian (Triwulanan) Format pemantauan dan evaluasi seperti dimuat di bawah im (Formulir 1 dan Formulir 2): Evaluasi berjalannya sistem pengendalian dilakukan pada awal tahun berikutnya, bersamaan dengan penyusunan disain penyelenggaraan SPIPtahun berikutnya. Maksud dilaksanakannya secara bersamaan adalah agar hasil evaluasi tahun sebelumnya langsung dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam perbaikan disain pengendalian intern tahun berjalan yang akan segera disusun. Evaluasi dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan unit kerja dan satuan kerja, para penanggung jawab kegiatan, satuan tugas, dan pejabatz personil lain yang dipandang perlu. triwulanan. Hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil pemantauan selama satu tahun, yang digunakan antara lain untuk bahan evaluasi pada akhir tahun (atau awal tahun berikutnya). Pemantauan ini menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja dan satuan kerja, sedangkan satuan tugas penyelenggaraan SPIP dapat membantu dalam melakukan pemantauan. secaradilaksanakanPemantauanintern.pengendalian
Kegiatan/ Kebijakan Hasil Tindak No Kegiatan Kendala Pengendalian Evaluasi Perbaikan Lainnya
VII. LAMPIRAN (berisi daftar Kebijakan/ SOP pengendalian yang telah ditandatangani pimpinan UnitjSatuan Kerja. SOP-SOP tersebut menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari disain pengendalian intern). VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI (berisi tabel rene ana peman tauan dan evaluasi). V. INFORMASI DAN KOMUNlKASI (berisi tabel reneana pengelolaan informasi dan komunikasi). IV. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN (berisi tabel reneana kegiatan pengendalian untuk seluruh kegiatan dan atau kegiatan lainnya). III. PENILAIAN RISIKO (berisi tabel-tabel diantaranya: status risiko, peta risiko). II. ANALISIS LINGKUNGANPENGENDALIAN (berisi diantaranya Peta Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Reneana Tindak Perbaikan).
Daftar lsi Kata Pengan tar (berisi antara lain peraturan-peraturan yang mendasari SPIP dan kewajiban disusunnya disain pengendalian intern, dan tandatangan pimpinan UnitjSatuan Kerja). DISAIN PENYELENGGARAANSPIP TINGKAT KEMENTERIANjUNITjSATUAN KERJA . TAHUN . Format Disain Penyelenggaraan SPIP diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) VII. LAMPlRAN (berisi daftar Kebijakarr/ SOP pengendalian yang telah ditandatangani pimpinan Unit/ Satuan Kerja. SOP-SOP tersebut menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari disain pengendalian intern). VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI (berisi tabel rene ana pemantauan dan evaluasi). V. INFORMASI DAN KOMUNlKASI (berisi tabel reneana pengelolaan informasi dan komunikasi) . N. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN (berisi tabel reneana kegiatan pengendalian untuk seluruh kegiatan dan atau kegiatan lainnya). III. PENILAIAN RISIKO (berisi tabel-tabel diantaranya: status risiko, peta risiko). II. ANALlSIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN (berisi diantaranya Peta Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Reneana Tindak Perbaikan). I. PENDAHULUAN
Daftar lsi Kata Pengan tar (berisi antara lain peraturan-peraturan yang mendasari SPIP dan kewajiban disusunnya disain pengendalian intern, dan tandatangan pimpinan Unit/Satuan Kerja). DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TINGKAT KEMENTERIAN/UNIT/SATUAN KERJA . TAHUN . Format Disain Penyelenggaraan SPIP diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) memperhatikan adanya perubahan kondisi di tah un berjalan.
TATA WAKTU PENYELENGGARAAN pengendalianjberjalannya sistem penyelenggaraan SPIP.
merealisasikan kegiatan pengendalian yang ditetapkan dalam disain pengendalian intern.
ditetapkan dalarn disain pengendalian intern tahun berjalan.
rnelaksanakan yang telah diperlukan dalarn rangka kebijakan pengendalian tahun berikutnya 4 Bulan Januari Sarna dengan bulan Januari tahun sebelurnnya
Sekretaris J enderal Kepala Biro Perencanan dan Manajemen Kinerja Kabag Manajemen Kinerja
MENTERIKETENAGAKERJAAN PelaksanajPejabat Fungsional
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)