DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan maka Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu untuk diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan MENTER1 KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I KETENAGAKERJAAN. KEMENTERIANPEMERINTAHINTERN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870); kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerj aan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerj aan Nomor 13 Tahun 2015 ten tang

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa Menetapkan Mengingat Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 4. tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. memadai atasuntuk memberikan keyakinan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

(1)Koordinator penyelenggaraan SPIP di Kementerian yakni Sekretaris Jenderal.
(2)Koordinator SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh koordinator tingkat unit kerja.
(3)Koordinator SPIP tingkat unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan .pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan unit kerja masing-masing,
(3)Pirnpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib menerapkan un sur SPIP.
(4)Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern. efektivitasatas Pasal 3
(1)Menteri bertanggung jawab penyelenggaraan SPIP.
(2)Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh pimpinan
(2)Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketenagakerjaan, dan Kepala Biro Keuangan.
(5)Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat. PengembangandanPerencanaanBadan
(3)Penanggung jawab satuan tugas penyelenggaraan SPIP tingkat Kementerian adalah Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja.
(4)Penanggung jawab satuan tugas penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris
1. a.penanggungjawab;
2. b.ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.anggota; dan
5. e.sekretariat.

BAB II

PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIANINTERN PEMERINTAH KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN

Pasal 6

(1)Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:
1. a.satuan tugas penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. b.satuan tugas penyelenggaraan SPIP tingkat satuan kerja ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat yang memimpin Unit Pelaksana Teknis Pusat.
(2)Susunan keanggotaan satuan tugas penyelenggaraan SPIP paling sedikit terdiri atas: Pasa15 Setiap pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib memastikan diterapkannya SPIP dengan membentuk satuan tugas penyelenggaraan SPIP. pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. kegiatanpelaporandanpemantauan,
1. b.mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, Pasal 8 Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyeleriggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan:
2. a.Pengawasan Intern penyelenggaraan SP!p)'dan
3. b.pembinaan penyelenggaraan SPIP. BABIII PENGUATANEFEKTIVITASPENYELENGGARAAN SISTEMPENGENDALIANINTERNPEMERINTAH KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN Pasa17
(1)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Susunan keanggotaan satuan tugas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Satuan tugas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-rnasing;
2. b.melakukan koordinasi dengan instansi pembina SPIP;
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja masing-masing; dan
4. d.melaporkan secara berkala hasil peman tauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada pimpinan unit kerja.

Pasal 11

(1)Pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern, transaksi, dan kejadian penting.

Pasal 10

(1)Pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib menyusun laporan penyelenggaraan SPIP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.laporan SPIP unit kerja di sampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal; dan
2. b.laporan SPIP satuan kerja disampaikan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
(3)Sekretaris Jenderal selaku koordinator penyelenggaraan SPIP Kementerian melakukan kompilasi dari laporan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal. BABIV LAPORANDAN PENDOKUMENTASIAN PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERNPEMERINTAH KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN Pasa19
(1)Pengawasan Intern penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Inspektur J enderal.
(2)Pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 13

Peraturan Menteri In1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 602), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Dalam menyelenggarakan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern, transaksi, dan kejadian penting. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 992 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 3 September 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengawasan Intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Oleh karena itu, perlu Sistem Pengendalian Intern dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak. A. Latar Belakang . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

1.Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalarn unit kerja dan satuan kerja di Kementerian secara keseluruhan yang mempengaruhi efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

a.penegakan integritas dan nilai etika;
b.komitmen terhadap kompetensi;
c.kepemimpinan yang kondusif;
d.pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e.pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f.penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia;
c.Ruang Lingkup Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Kementerian. B. Tujuan Pedoman penyelenggaraan SPIP di Kementerian bertujuan:
1. 1.Memberikan pedoman bagi pimpman, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di Kementerian.
2. 2.Menciptakan kesarnaan persepsi dalarn menyelenggarakan SPIP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kegiatan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja.
3. 3.Memberikan panduan tentang proses dan tahapan dalarn penyelenggaraan dan penerapan SPIP. dibuat pedoman penyelenggaraan SPIP untuk memberikan pemahaman yang sarna bagi pimpinan, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai sehingga SPIP dapat mewarnai setiap aktivitas rutin sehari- hari dan pada akhirnya dapat menjadi sebuah budaya organisasi. Pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsinya. Kegiatan pengendalian terdiri atas:
a.reviu atas kinerja;
b.pembinaan sumber daya manusia;
c.pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d.pengendalian fisik atas aset;
e.penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
f.pemisahan fungsi;
g.otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h.pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
1. 1.pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya; J. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k.dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian pen ting.
1. 3.Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
2. 2.Penilaian risiko, merupak~n kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja dan Kementerian secara keseluruhan. Pimpinan satuan kerja wajib melakukan penilaian risiko melalui:
a.identifikasi resiko; dan
b.analisis risiko.
g.perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
h.hubungan kerja yang baik antara satuan kerja dan dengan instansi pemerintah terkait. E. Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP Terdapat beberapa prinsip umum dalam penyelenggaraan SPIPyaitu:
1. 1.Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus;
2. 2.Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia;
3. 3.Sistem Pengendalian Intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak; dan
4. 4.Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah.
5. 5.Pemantauan pengendalian intern, merupakan proses penilaian atas mutu kerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pimpinan satuan kerja melakukan pemantauan SPIP yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi terpisah.
6. 4.Informasi dan Komunikasi Dalam melaksanakan informasi dan kornunikasi, pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib mengindentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi terdiri atas:
a.unsur informasi, merupakan data yang sudah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
b.unsur komunikasi, merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
1. 2.Pemaharnan Pemahamarr/ knowing adalah tahap untuk membangun kesadaran (awareness) dan persamaan persepsi. Kegiatan ini dimaksudkan agar setiap individu rnengerti dan memiliki persepsi yang sarna tentang SPIP. A. Tahap Persiapan
2. 1.Satuan Kerja Penyelenggara SPIP Dalam penyelenggaraan SPIP, pimpinan unit kerja dan satuan kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan kelima unsur SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk memastikan satuan kerja di bawahnya menyelenggarakan SPIP. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Biro Keuangan bertugas untuk:
a.menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan TinggiMadya;
b.mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan TinggiMadya; dan
c.melaksanakan pemantauan pengendalian intern terhadap satuan-satuan kerja di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan TinggiMadya. Sekretaris Jenderal menunjuk Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen .Kinerja untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat Kementerian. Sekretaris Jenderal menunjuk Kepala Biro Keuangan untuk rnengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Sekretariat Jenderal. Penyelenggaraan SPIP terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. BABII TAHAPAN PENYELENGGARAAN Pemahaman dapat dilakukan melalui kegiatan:
a.Sosialisasi Sosialisasi dilakukan oleh satuan kerja penyelenggara SPIP di Kementerian atau lembaga yang berkompeten. Metode yang digunakan tergantung pada kebutuhan unit kerja dan satuan kerja, antara lain: 1) Pelatihan di dalam kantor sendiri dan tanya jawab. Metode ini membutuhkan interaksi yang lebih rendah dan digunakan apabila pemahaman peserta terhadap SPIP masih relatif rendah; 2) Diskusi panel atau seminar. Metode ini digunakan apabila pemahaman peserta sudah relatif tinggi karena membutuhkan interaksi yang lebih tinggi.
b.Diklat SPIP Unit kerja dan satuan kerja dapat mengikutsertakan peserta dalam diklat yang diadakan oleh satuan kerja penyelenggara SPIP atau lembaga yang berkompeten. Dalam hal penyelenggaraan diklat dilaksanakan tersendiri, unit kerja dan satuan kerja bekerja sarna dengan lembaga yang berkompeten.
c.Focus Group Discussion (FGD) Untuk membangun persamaan persepsi di antara seluruh pegawai setelah mendapat sosialisasi SPIP. Fasilitator FGD bertugas un tuk: 1) Memandu diskusi; 2) Menyiapkan materi diskusi yang diarahkan pada pemahaman berbagai un sur SPIP, termasuk sub unsur, butir-butir, dan hal-hallainnya; 3) Memberi contoh penyelenggaraan masing-masing unsur.
d.Diseminasi Penyebaran berbagai informasi yang terkait dengan SPIP dengan menggunakan berbagai media. Untuk kegiatan pemahaman melalui diseminasi pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Biro Keuangan Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi tujuan dan membangun infrastruktur baru atau memperbaiki infrastruktur yang ada sesuai permasalahan yang diungkap dalam areas of improvement (AoI). Untuk mendapatkan skala prioritas penanganan, tim penyelenggara dapat melakukan penilaian risiko terhadap areas of improvement (AoI). untukkegiatanmencakupinfras trukturPembangunan B. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan satuan kerja dengan mempertimbangkan area perbaikan atau areas of improvement (AoI)yang dihasilkan pada saat pemetaan. Tahap pelaksanaan terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi (forming), dan pengembangan berkelanjutan (performing).
1. 1.Pembangunan Infrastruktur (norming) Infrastruktur meliputi segala sesuatu yang digunakan oleh organisasi untuk tujuan pengendalian seperti kebijakan, prosedur, standar, pedoman yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan. (Inspektorat Jenderal hanya mengawasi, Sekretariat Jenderal yang membina) dengan memperhatikan kematangan penerapan SPIP di Kementerian.
e.Penyusunan Rencana Penyelenggaraan/Pengembangan SPIP Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, unit kerja dan satuan kerja wajib menyusun rencana kerja penyelenggaraarr/ pengembangan SPIP dengan memperhatikan karakteristik organisasi yang meliputi kompleksitas organisasi, SDM, dan perspektif pengembangannya. Untuk dapat menyusun rencana kerja SPIP tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi dan tujuan organisasi. Selanjutnya unit kerja dan satuan kerja perlu mendefinisikan/operasionalisasi SPIP sesuai fungsi dan tujuan organisasi. Berdasarkan operasionalisasi SPIP terse but ditetapkan tujuan, lingkup kerja, dan prioritas SPIP. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh setiap tingkat pimpinan di unit kerja dan satuan kerja agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan tindakan perbaikannya. Pemantauan dilakukan melalui pemantauan
1. 3.Pengembangan Berkelanjutan (Performing) Setiap infrastruktur yang ada harus tetap dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tahap mi memanfaatkan hasil proses pemantauan penyelenggaraan SPIP.
2. 2.Internalisasi (forming) Internalisasi merupakan proses yang dilakukan unit kerja dan satuan kerja untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai. Untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur, dan pedoman dilaksanakan sesuai yang diinginkan, unit kerja dan satuan kerja kerja dapat membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh personil dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut perlu mendapat supervisi oleh pejabat unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan. Masukan dari pejabat/ pegawai tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan. aktivitas utama organisasi yang selanjutnya dinilai risikonya dan ditetapkan skala prioritas penanganannya. Berdasarkan skala prioritas tersebut, unit kerja dan satuan kerja dapat menyusun kebijakan pendukung penyelenggaraan SPIP dilengkapi pedoman penyelenggaraan sub-sub unsur SPIP. Selanjutnya, unit kerja dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas area yang dibangun / diperbaiki membentuk tim untuk menyusun kebijakan dan prosedur penyelenggaraan SPIP. Infrastruktur yang terbangun kemudian dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan di administrasikan/ didokumentasikan. C. Tahap Pelaporan Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP. Laporan penyelenggaraan SPIPdisusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIPmemuat antara lain:
3. 1.Pelaksanaan Kegiatan. Menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan.
4. 2.Hambatan Kegiatan Menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut.
5. 3.Saran Perbaikan. Berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan;
6. 4.Tindak lanjut Atas Saran Periode Sebelumnya. terkait akibat b. berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil audit. Kegiatan ill 1 menghasilkan laporan hasil pemantauan atau evaluasi. Pemantauan juga dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (self assessment). Penilaian sendiri adalah sarana untuk melibatkan manajemen dan semua pegawai secara aktif dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Saran yang dihasilkan saat pemantauan dapat berupa:
a.perlunya penyempumaan sistem, pejabat terkait harus menyempurnakan dan melakukan sosialisasi penyempurnaan sistem kepada seluruh pegawaiuntuk memperlancar tahapan internalisasi; dan perlunya peningkatan kompetensi pegawai implementasi infrastruktur yang tidak memadai rendahnya kompetensi (soft maupun hard). B. Penilaian Risiko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Di Kementerian, pimpinan unit kerja dan satuan kerja menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sarna.
1. 1.Identifikasi Risiko
a.pimpinan instansi pemerintah menggunakan metodelogi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
b.risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai; A. Lingkungan Pengendalian Pad a tahapan ini dilakukan analisis dan penilaian (control environment evaluation) terhadap kualitas lingkungan pengendalian yang ada di unit kerja dan satuan kerja saat ini (existing). Tujuannya adalah untuk mengetahui sub urisur dari unsur lingkungan pengendalian mana yang perlu diperbaiki atau perlu ditindaklanjuti dengan menyusunj merumuskan bentuk tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan guna meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dalam melakukan analisis dan penilaian lingkungan pengendalian mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerj aan. Nama ................................................ Kegiatan KERTASKERJA PERUMUSANSTRUKTURANALISISRISIKO Contoh Kertas Kerja dan Pedoman Pemakaiannya:
1. 2.Penetapan Struktur Analisis Risiko Sesuai sifat unit kerja dan satuan kerja, serta untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko yaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks tingkat operasional. Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi penilaian risiko ini sekaligus dengan kegiatan pengendalian. Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek risiko berasal yang dapat berupa 5M (man, money, machine, method, material; yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), an ggaran , sarana dan prasarana, prosedur, pengguna, dan para pihak yang terkait.
c.penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan;
d.risiko instansi pemerintah secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.
a.Skala Dampak Risiko Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko menggunakan skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut:
1. 3.Penetapan Kriteria Penilaian Risiko Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya. Kriteria evaluasi risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/ atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko. Catatan: Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah. Kolom (4) prasarana, (eksternal: ipoleksosbudhankam). Uraikan areal dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerintah) Kolom (3) saran a danmaterial,dana,metode, Uraikan sumber risiko berasal (internal: SDM,Kolom (2) Petunjuk Pengisian: Kolom (1) Cukup jelas Dampak No Sumber Uraian Pihak yang Terkena

(1)(2) (3) (4) 1 2 3 Dst Kemung- Kejadian berulang Kejadian tunggal Skala No kin an (Frekuensi) (Probabilitas) Nilai

1.San gat Kemungkinan Diabaikan 1 Jarang tcrjadi > 25 tahun Probabilitas sangat ke depan kecil, mendekati nol
2.Jarang Mungkin terjadi Kecil kemungkinan sekali dalam 25 tetapi tidak diabaikan 2 tahun Probabilitas rendah, tetapi lebih besar daripada nol
3.Sering Mungkin terjadi Mungkin tidak terjadi 3 kira-kira sekali atau peluang 50/50 dalam setahun
4.San gat Dapal tcrjadi Kemungkinan terjadi 4 Sering beberapa kali dalam > 50% setahun

b.Skala Kemungkingan Terjadinya Risiko Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih (skala empat) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko. Skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut: Konsekuensi No Kualitas Pelayanan jDampak
1. 1.Sangat kecil Pada prinsipnya, defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan adalah sangat kecil
2. 2.Kecil Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan kecil, dan tanpa ada komentar
3. 3.Besar Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan adalah besar, dan dengan adanya beberapa komentar
4. 4.Sangat Besar Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan adalah sangat, dan dengan banyak sekali komentar Pimpinan instansi pemerintah menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya. Dalam matriks di atas, area san gat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada Konsekuensi / Dampak No Kemungkinan Sangat Keeil Keeil Besar Sangat Besar
5. 1.Sangat Sering Sedang Tinggi Sangat Besar Sangat Besar
6. 2.Sering Scdang Sedang Tinggi Sangat Besar
7. 3.Jarang Kecil Keeil Sedang Sedang
8. 4.Sangat Jarang Keeil Kecil Kecil Sedang Contoh: Matrik Risiko Skala Lima
c.Matriks Risiko/ Skala Risiko Matriks risiko atau skala risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (acceptable) atau area tidak dapat diterima (unacceptable) . Matriks risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat berukuran 4 x 4. Pcnyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan mencntukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya kegiatan pengendalian. Dalam skala empat, matriks peta risiko terdiri dari 16 (enam belas) bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi wama tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih. Isilah dengan frekuensi atau rata- rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan. Kolom(3) masmg-untukkemungkinan Cukup jelas Sebutkan definisi atau penyebutan Kolom(1) Kolom(2) Petunjuk Pengisian: Skala Kemungkinan No Tingkat Penjelasan Kemungkinan

(1)(2) (3)

1.Skala Kemungkinan Nama Kegiatan Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis risiko yang meliputi skala dampak dan skala kemungkinan Tujuan Perumusan KERTAS KERJA PERUMUSAN Kl~ITERIA PENILAIAN RISIKO Kertas kerja yang dapat digunakan untuk perumusan kriteria penilaian risiko: area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima). level dam paknya sesuai dengan kategorinya masing-masing. kemudian definisikan akanyangskalaTetapkan digunakan, Kolom (4) operasionalnya lsi dengan indikator dari masmg- masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau rnutu, dll.) sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko Kolom (3) prosesberdasarkankegiatan (finansial, operasional, kinerja, dll.] misalnya sesuai dengan aspek dampakkategoridenganlsi Cukup jelas Petunjuk Pengisian: Skala Dampak Kolom (1) Kolom (2) Skala dan Definisi Level Dampak Indi- Sangat Kecil Kedl Sedang Besar No Kategori kator

(1)(2) (3) (4)
(1)(2) (3) (4) Jumlah Finansial < ljuta l-lOjuta Dst kerugian

2.Skala Dampak *) KIR: Kode Identitas Risiko Pernyatan Penyebab Pengendalian yang KIR+} Risiko Pcrnilil: Sumbcr lJ/e Urain n Ada Sisa Risiko

(1)(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) DAFTARRISIKO Nama Kegiatan Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah ada, dan sisa risikonya Tujuan Penyusunan KERTAS KERJA PENYUSUNANDAFTAR RISIKO Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diidentifikasi. lsi dengan sumber penyebab risiko, misalnya: perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alamo Tentukan U (Uncontrollable) atau C (Controllable) bagi pemilik risiko. Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko. Sebutkan jenis pengendalian (kebijakanj SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak. lsilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut: - Sisa risiko = peristiwa risiko Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada; - Sisa risiko = Tidak Ada Dalam hal pcngendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan risiko yang ada. Kolom (8) Kolom (7) Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (2) Petunjuk pengisian daftar risiko: Kolom (1) Berikan Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesuai dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya. Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Kcmungkinan Dampak Tingkat Risiko KIR Pernyataan Risiko Penjelasan Uraian f',;ilai Uraian Nilai (4)x(6)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Status Risiko Nama Kegiatan Menetapkan status risiko yang memuat informasi ten tang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi statusjtingkat dari masing-masing risiko secara visual sesuai dengan areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Tujuan Penyusunan KERTAS KERJA PENYUSUNANSTATUS DAN PETA RISIKO Petunjuk pengisian peta risiko: Gambarkan status masing-masing SIS a risiko dalam diagram di atas dengan menempatkan masing-rnasing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai. Tingkat Dampak Tingkat Kemungkina t 1 Sangat Kecil Sedang Besar kecil Uraian Kernungkinan 1 2 3 4 Sangat Sering 4 Sering 3 Jarang 2 Sangat J arang 1
2.Peta Risiko Kolom (7) Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (2) lsi kode scsuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) dalam daftar risiko yang masih mempunyai sisa risiko. Pernyataan risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalarn claftar risiko. Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai. Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati. Tuliskan relcren si dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai. Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati. Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perk alia n kolom (4) dengan kolom (6); Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju tingkat risiko terkecil (descending atau dari Z ke A). Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko terse but (misalnya: tinggi, sedang, atau rendah) Kolom (8) Kolom (1) Petunjuk pengisian status risiko: 2) Kegiatan pengendalian yang telah ada tersebut perlu dinilai efektivitasnya dalam rangka mengurangi probablitas terjadinya risiko (abatisasi) maupun mengurangi dampak risiko (mitigasi). 3) Selain itu, juga pcrlu diperhatikan aday tidaknya pengendalian alternatif (compensating controls yang dapat mengurangi terjadinya risiko. 4) Terhadap risiko yang belum ada kegiatan pengendaliannya maupun yang telah ada namun dinilai kurang atau tidak efektif, perlu dirancang kcgiatan pengendalian yang baru/rnerevisi kegiatan pengendalian yang sudah ada. 5) Menerapkan kegiatan pengendalian yang telah dirancang dalam mengeloia risiko. 6) Dalam merancang kegiatan pengcndalian, pemilik risiko memperhatikan peraturan yang bcrlaku an tara lain yang dikeluarkan BPKP terkait Pedornun Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai salah satu referensi. Langkah-langkah dalam rnerancang kegiatan pengendalian sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemilik risiko mengidentifikasi apakah kegiatan pcngendalian yang ada telah efektif untuk meminimalisir risiko. C. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan. Setelah risiko diidentifikasi dalam register risiko, maka perlu diidentifikasi pula pengendalian yang telah ada serta pengendalian yang perlu dirancang dalam rangka mengelola risiko sesuai Risk Appetite pemilik risiko. Identifikasi pengendalian yang sudah ada dimaksudkan untuk menilai apakah pengendalian tersebut sudah efektif atau belum untuk mengatasi risiko yang mu ngkin terjadi. Jika tidak efektif atau kurang efektif, maka perlu dibangun / dirancang pengendalian yang baru. Alatj sarana pengendalian berupa kebijakan-kebijakan dan prosedur- prosedur yang diharapkan dapat meminimalkan terjadinya risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Identifikasi kecukupan dan efektivitas pengcndalian yang sudah ada dan rencana kegiatan' pengendalian yang baruy revisi didokumentasikan dalam formulir disain kegiatan pengendalian. Pemutakhiran kegiatan pengendalian pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kebutuhan atau risk appetite dari pemilik risiko. Namun demikian, disarankan untuk mereviu kegiatan pengendalian secara periodik paling sedikit sekali dalam setahun untuk memastikan kegiatan pengendalian masih cfektif. Pemllik Rlslko Pe·mf.llkRislko Pemilik Rislko Pemlllk Rislko Pemillk F.Usiko Penanggung Jawab S.i\'ienerapkanpengendalian yang telah dibangun dalam pelaksanaan kegia,an
4.Terhadap rts'lko.vangbelum ada· kegiatan pengendal.lannyamaupun yang telah ada namun dlnilal kurang 31"'.'tidak efekt'f, Rancangkeglatan. cengendalian yang perlu d.bangun
3.L.;kukan.pEmilaianapakahkeglatan· pengendalianYang adatelah efektlf mem.nimalkan rtstko
2.LakukanIdentlflkasi apakah terdapat keglatan.pengendalla.n (termasvk kemungklnan adan'ya pengendalian alternatif / compensating control) untuk mengatasi rtsrko
1.03patkan hasfl penilaian risiko dan orror+tas penangananrisiko Urai~mAkt.ivitas 4 2 4 I Tidak 1 2 1 no Aktlvltas Flowchart kegiatan pengendalian: Formulir ini dikumpulka.n ke koordinator SPIP tingkat Kementerian dan ditembuskan ke Inspektur .Jcndcral. . pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigasi risiko yang ada diisi waktu pelaksanaan atas kegiatan pengendalian yang harus ada Kolom 7 seandainyadiisi pengendalian yang harus ada,Kolom 6 diisi nomor urut diisi uraian risiko yang diidentifikasi diisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko diisi pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi diisi pen iliaian efektif atau tidaknya pengendalian yang sudah ada Kolom 5 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Petunjuk pengisian: Kolom (1) sampai dengan kolom (7) diambil dari hasil penilaian risiko. Kegiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga diprioritaskan untuk ditangan i/ dikelola risikonya. DISAIN KI::OIATANPENGENDALIAN Unit Kerja dan Satuan Kerja Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Pengendali - Efektif/ Pengendali - Waktu Risiko/ No Penyebab ·an yang Kurang an yang Pelaksa- Kelemahan sudah ada Efektif harus ada naan LP 1 2 3 4 5 6 7 1 Dst Formulir Disain Kegiatan Pengendalian D. Informasi dan Komunikasi Unsur pengendalian intern keernpat adalah informasi dan komunikasi. Unit kerja dan satuan kerja harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non-keuangan yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal. Informasi terse but harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan dan pengguna lainnya di seluruh unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan dalam bentuk dan kerangka waktu yang tepat sehingga yang bersangkutan dapat mclaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Unit kerja dan satuan kerja diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun prosedur, menyampaikan informasi kinerja (operasional dan keuangan) seeara tertulis, periodik, dan melembaga sc bagai perwujudan normatif pertanggungjawaban dari unit kerja dan satuan kerja (menjelaskan terhadap keberhasilan dan kegagalan peneapaian kinerja). Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus menyediakan da n memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengeloln, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi seeara terus-rncnerus.
1.Pengertian Informasi dun Komunikasi Inforrnasi

a.Informasi adalah data yang Lelah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan kcputusan dalam rangka penyelenggaraan iugas dan fungsi unit kerja dan satuan kerja. Inforrnasi yang berkualitas ncl;llah informasi yang dapat mengubah opiru penggunanya mcngenai suatu subyek tertentu yang berkaitan dengan kepentingannya dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan seeara berkualitas merupakan sn lah satu sumber penting bagi para pcngambil keputusan unt.uk menetapkan berbagai upaya yang diperlukan untuk pc -1);likan-perbaikan di masa mendatang. Jnformasi yang baik arlalah informasi yang dapat mernberikan nilai tarnbah (ualue added) kepada para pengguna dalarn proses pengambilan keputusan dan pengukuran capaian kinerja secnr.i obyektif dengan tujuan untuk men i ngkatkan cfisiensi dan rJ,'ktivitas.
b.Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan urn pan balik. Penyaluran kornunikasi dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu: 1) Saluran formal yaitu media penyampaian yang dilakukan melalui jaringan otoritas di dalam organisasi. Selain itu, hal tidak kalah pentingnya dalam informasi adalah mengenai keamanan dari informasi itu sendiri. Keamanan informasi sangat penting dalam hal mencapai 3 (tiga) sasaran utama yaitu: 1) Kerahasiaan Melindungi data dan informasi unit kerja dan satuan kerja dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. 2) Ketersediaan Meyakinkan bahwa data dan informasi unit kerja dan satuan kerja dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. 3) Integritas Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Informasi yang handal (reliable information) sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Untuk itu, diperlukan beberapa hal- hal se bagai berikut: 1) penetapan metode pengkuran secara hati-hati; 2) ditampilkan secara benar, akurat dan tidak bias. Terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif yang membuat informasi berguna bagi pemakai, yaitu: 1) dapat dipahami; 2) relevan; 3) handal; 4) dapat diperbandingkan. dimengerti aspek pengendalian internnya, peranan masing-rnasing pegawai, dan hubungan pekerjaan an tar pegawai; (c) Pegawai sudah diinformasikan bahwa jika ada hal yang tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas, perhatian harus diberikan bukan hanya kepada kejadian tersebut, tetapi juga pada penyebabnya, sehingga kelemahan potensial pengendalian intern bisa diiden tifikasi dan diperbaiki sebelum kelemahan tersebut menimbulkan kerugian lebih lanjut terhadap unit kerja dan satuan kerja; (d) Sikap perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima serta konsekuensinya sudah dikomunikasikan secara jelas kepada pegawai; (e) Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi ke atas selain melalui atasan langsungnya, dan ada keinginan yang tulus dari pimpinan unit kerja dan satuan kerja untuk mendengar keluhan sebagai bagian dari proses manajemen; sudahdandengan jelasdikom unikasikan Komunikasi dapat dibagi 2 (dua) jenis yaitu: 1) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif. Langkah-Iangkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (a) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja sudah memberikan arahan yang jelas kepada seluruh tingkatan orgamsasi bahwa tanggung jawab pengendalian intern adalah masalah penting dan harus diperhatikan secara serius; (b) Tugas yang dibebankan kepada pegawai sudah 2) Saluran informal yaitu saluran atau media yang tidak resrru tempat berlalunya informasi dalam suatu organisasi. 2) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya. Langkah-langkahnya yang perlu dilakukan adalah sebagai beriku t: (a) Adanya saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah serta kelompok lainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan unit kerja dan satuan kerja; kegiatan, dan pimpinan unit kerja dan satuan kerja memberikan penghargaan terhadap rekomendasi yang baik berupa hadiah langsung atau bentuk penghargaan lainnya; U) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja sering berkomunikasi dengan aparat pengawasan intern pernerintah, dan terus melaporkan kepada aparat pengawasan intern pemerintah merigenai kinerja, risiko, inisiatif penting, dan kejadian penting lainnya. penyempurnaanrekomendasimenyampaikan (f) Adanya mekanisme yang memungkinkan inforrnasi mengalir ke seluruh bagian dengan lancar dan menjamin adanya komunikasi yang lancar antar kegiatan fungsional; (g) Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi, apabila jalur informasi normal gagal digunakan; (h) Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan 'balas dendam' (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, at au penyimpangan; (i) Adanya mekanisme yang memungkinkan pegawai
1. 2.Bentuk dan Sarana Komunikasi Guna mendukung kelancaran informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja dan satuan kerja diperlukan format (bentuk) dan sarana:
a.Pimpinan unit kerja dan satuan kerja menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif dapat berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan (b) Semua pihak eksternal yang berhubungan dengan unit kerja dan satuan kerja sudah diinformasikan mengenai kode etik yang berlaku dan juga sudah mengerti bahwa tindakan yang tidak benar, seperti pemberian komisi, tidak diperkenankan; (c) Komunikasi dengan eksternal sangat didorong untuk dapat mengetahui berfungsinya pengendalian intern; (d) Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan unit kerja dan satuan kerja, ditindaklanjuti dengan baik karena dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam pengendalian; (e) Pimpinan Instansi Pemerintah memastikan bahwa saran dan rekomendasi aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya sudah dipertimbangkan sepenuhnya dan ditindaklanjuti dengan memperbaiki masalah atau kelemahan yang diiden tifikasi; (f) Komunikasi dengan badan legislatif, unit kerja dan satuan kerja pengelola anggaran dan perbendaharaan, unit kerja dan satuan kerja lain, media, dan masyarakat harus berisi informasi yang tepat sehingga misi, tujuan, risiko yang dihadapi unit kerja dan satuan kerja lebih dapat dipahami. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Manajemen sistem informasi dilaksanakan berdasarkan suatu rencana strategis sistem inforrnasi yang merupakan bagian dari rencana strategis unit kerja dan satuan kerja secara keseluruhan. 2) Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi. 3) Sebagai bagian dari manajemen informasi, unit kerja dan satuan kerja telah memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi untuk dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien. 4) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja secara terus menerus memantau mutu informasi yang dikelola, diukur dari segi kelayakan isi, ketepatan waktu, keakuratan, dan kemudahan aksesnya. 5) Dukungan pimpinan unit kerja dan satuan kerja terhadap pengembangan Teknologi Informasi (TI) ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan Teknologi Informasi (TI). pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail, dan arahan lisan. 2) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai di seluruh orgamsasi dan memperlihatkan dukungan terhadap pengendalian intern. 3) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus.
1. 3.Prosedur Internalisasi Sebagai bagian dari unsur Informasi dan komunikasi dilakukan Internalisasi sebagai berikut:
a.Tujuan Memberi panduan kepada unit kerja dan satuan kerja yang ditunjuk dalam melaksanakan kegiatan internalisasi kebijakarr/ prosedur / aturan yang sudah dibangun.
b.Ruang lingkup Berlaku untuk setiap kegiatan di level unit kerja dan satuan kerja.
c.Referensi Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP
d.Definisi 1) Tahap internalisasi merupakan proses untuk menjadikan kebijakan atau prosedur baru atau yang direvisi menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari. 2) Prosedur internalisasi atas kebijakan dan prosedur yang dibuat atau direvisi dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi/ mendiseminasikan kebijakan / prosedur baru kepada para pegawai. 3) Penanggungjawab Pimpinan unit kerja dan satuan kerja (sebagai pemilik risiko) 4) Prosedur Prosedur internalisasi mencakup kegiatan merencanakan sosialisasi / mendiseminasikan kebijakan / prosed ur baru sampai dengan melaksanakan kegiatan tersebut kepada para pegawai terkait. 5) Bagan alur dan uraian prosedur dapat dilihat pada halaman beriku t: 8 Tim Int<:tnaUS3S.I! Soslalisasl
1. 6.Blla merne(lulwn p(lnfngkatan komp~te"'SI. f(!nQlfl3k-3nuntuk dlkl.,t letk.alt subst.msl y.ang olp(!rlukan 7 Utal3n AkUvi~ It() AktMtas Petl3~U09 J:awab 1
2. 1.IdentittXl)sll<eblj3k:3n/pros~ur P~mllik lttsJ'.(o batu yang akan dlintern ..lI~lISlkan dan 2 menunluk/menetapkan tim y..ng akan me~ak:sanakan Internallsa"S' 2.. IdtUltlflk4Sl unlt·untt vaogt~"k ..It Pcmllik: Rlslko ldenttfikas:A unit yang deng3n keblja1o:anlPf"OS'~UftVf's~b\lt 3 terltatt l\eglatan yOng n3ntlnya .)kan ~lak~n3k<ln peng~n<Sa!Jan kegiatan P'!ngendalian (kebllak3n/pr~durl
3. 3.Idilntlflk.3s1 j)Qfsonll )'ang terklliC Pemllilc IHsfl(o CU!ngank~iaUln p~n8endallll'" yang dtr3ncal'og. Tan_ggul'oglawab utama atas 4 pelabanaan keglatan pengendaHan adalah para pemllik rlslko keglatan tetscbu!
4. 4.Lakuk.ln soslalosas1 at.lS Tim Internalisasi! keblJakan/prosedur yang te!ah Soslallsa.sl 5 dlrancang kepada para pihak t~rk3tt,. $oslallsa,$1 dapat dltakt).kan densan rapat Intern dJ un Ii maslng- maslng S. ICentifUcasl apakah pefSOnily3ng Tim lotefMlI»SI/ terkl)it deng.,n kebljakan P(O$C!-dVf SO$laH~51 dimak,sud memerlukan p~nlngl<atan 6 kompetenst diisi nomor urut kegiatan pengendalian diisi dengan judul kegiatan pengendalian diisi nama personil yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan internalisasi diisi dengan nomor SOP/SK/Nota Dinas dll yang berisi kegiatan pengendalian terkait diisi tanggal/ bulan/ tahun rencana pelaksanaan in ternalisasi diisi tanggal/bulan/lahun realisasi pelaksanaan in ternalisasi diisi dengan bentuk dokumen yang menunjukkan bahwa internalisasi telah dilaksanakan, contoh: foto, absen, notulen, video dll. Kolom (7) Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) Petunjuk Pengisian: Kegiatan Penanggung Jadwal Intemalisasi Dokumen No Pengendalian Jawab Ref. Rencana Realisasi tasi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 3 Dst I F'ormulir Internalisasi SPIP Kegiatan / Kegiatan Kebijakan Hasil Tindak No Kendala Lainnya Pengendalian Pantauan Perbaikan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1. 2. Formulir 1 Pemantauan atas Kebijakan Pengendalian (Triwulanan) Format pemantauan dan evaluasi seperti dimuat di bawah im (Formulir 1 dan Formulir 2): Evaluasi berjalannya sistem pengendalian dilakukan pada awal tahun berikutnya, bersamaan dengan penyusunan disain penyelenggaraan SPIPtahun berikutnya. Maksud dilaksanakannya secara bersamaan adalah agar hasil evaluasi tahun sebelumnya langsung dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam perbaikan disain pengendalian intern tahun berjalan yang akan segera disusun. Evaluasi dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan unit kerja dan satuan kerja, para penanggung jawab kegiatan, satuan tugas, dan pejabatz personil lain yang dipandang perlu. triwulanan. Hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil pemantauan selama satu tahun, yang digunakan antara lain untuk bahan evaluasi pada akhir tahun (atau awal tahun berikutnya). Pemantauan ini menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja dan satuan kerja, sedangkan satuan tugas penyelenggaraan SPIP dapat membantu dalam melakukan pemantauan. secaradilaksanakanPemantauanintern.pengendalian

4.Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan pengendalian intern merupakan unsur pengendalian kelima atau terakhir. Pemantauan pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang di dalam disain diisi nomor urut kegiatan pengendalian Nama kegiatan/kegiatan lainnya sesuai dengan disain pengendalian Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercan tum di dalam disain pengendalian diisi dengan pilihan nilai: E (efektif), CE (cukup efektif), atau KE (kurang efektif) diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (1) Kolom (2) Petunjuk Pengisian Formulir 2: Kegiatan/ Kebijakan Hasil Tindak No Kegiatan Kendala Pengendalian Evaluasi Perbaikan Lainnya

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 2 dst Formulir 2 Evaluasi (tahun berikutnya) diisi nomor urut kegiatan pengendalian Nama kegiatan/kegiatan lainnya sesuai dengan disain pengendalian Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercantum di dalam disain pengendalian diisi dengan pilihan nilai: E (efektif), CE (cukup efektif), atau KE (kurang efektif) diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kolom 4 berisi CE atau KE diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (1) Kolom (2) Petunjuk Pengisian Formulir 1: VII. LAMPIRAN (berisi daftar Kebijakan/ SOP pengendalian yang telah ditandatangani pimpinan UnitjSatuan Kerja. SOP-SOP tersebut menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari disain pengendalian intern). VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI (berisi tabel rene ana peman tauan dan evaluasi). V. INFORMASI DAN KOMUNlKASI (berisi tabel reneana pengelolaan informasi dan komunikasi). IV. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN (berisi tabel reneana kegiatan pengendalian untuk seluruh kegiatan dan atau kegiatan lainnya). III. PENILAIAN RISIKO (berisi tabel-tabel diantaranya: status risiko, peta risiko). II. ANALISIS LINGKUNGANPENGENDALIAN (berisi diantaranya Peta Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Reneana Tindak Perbaikan).

1.PENDAHULUAN

a.Latar Belakang (memuat alasan tentang mengapa disain pengendalian intern perlu disusun, intinya adalah sebagai aeuan teknis dalam menyelenggarakan SPIP).
b.Tujuan (memuat tujuan disusunnya disain pengendalian intern, yaitu agar sistem pengendalian intern di satker..................... dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan). Daftar lsi Kata Pengan tar (berisi antara lain peraturan-peraturan yang mendasari SPIP dan kewajiban disusunnya disain pengendalian intern, dan tandatangan pimpinan UnitjSatuan Kerja). DISAIN PENYELENGGARAANSPIP TINGKAT KEMENTERIANjUNITjSATUAN KERJA . TAHUN . Format Disain Penyelenggaraan SPIP diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) VII. LAMPlRAN (berisi daftar Kebijakarr/ SOP pengendalian yang telah ditandatangani pimpinan Unit/ Satuan Kerja. SOP-SOP tersebut menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari disain pengendalian intern). VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI (berisi tabel rene ana pemantauan dan evaluasi). V. INFORMASI DAN KOMUNlKASI (berisi tabel reneana pengelolaan informasi dan komunikasi) . N. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN (berisi tabel reneana kegiatan pengendalian untuk seluruh kegiatan dan atau kegiatan lainnya). III. PENILAIAN RISIKO (berisi tabel-tabel diantaranya: status risiko, peta risiko). II. ANALlSIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN (berisi diantaranya Peta Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Reneana Tindak Perbaikan). I. PENDAHULUAN
a.Latar 8elakang (memuat alasan tentang mengapa disain pengendalian intern perlu disusun, intinya adalah sebagai aeuan teknis dalam menyelenggarakan SPIP).
b.Tujuan (memuat tujuan disusunnya disain pengendalian intern, yaitu agar sistem pengendalian intern di satker dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Daftar lsi Kata Pengan tar (berisi antara lain peraturan-peraturan yang mendasari SPIP dan kewajiban disusunnya disain pengendalian intern, dan tandatangan pimpinan Unit/Satuan Kerja). DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TINGKAT KEMENTERIAN/UNIT/SATUAN KERJA . TAHUN . Format Disain Penyelenggaraan SPIP diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) memperhatikan adanya perubahan kondisi di tah un berjalan.
1. 3.Menyiapkan SOP-SOP pengendalian yang denganpemuktahiranbersifat
2. 1.Bulan Januari 1. Melakukan evaluasi atas berjalannya sistem tahun berjalan pengendalian intern tahun sebelumnya an tara lain:
a.mempelajari hasil pemantauan pengendalian triwulanan tahun sebelumnya sebagai umpan balik dalam penyempurnaan disain pengendalian intern tahun berjalan;
b.merevru butir-butir dalam disain pengendalian intern tahun lalu yang belurri/ tidak dapat terlaksana dengan baik (sesuai hasil pemantauan butir a), untuk bahan perbaikan disain pengendalian intern tahun berjalan;
c.mereviu SOP-SOP pengendalian tahun lalu dan menyempurnakannya untuk dasar operasional pengendalian tahun berjalan (untuk kegiatan tahun lalu yang berlanjut).
1. 2.Menyusun disain pengendalian intern tahun berjalan dengan memperhatikan hasil evaluasi atas berjalannya sistem pengendalian intern tahun lalu. Disain pengendalian intern atas kegiatan-kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya, lebih Kegiatan yang dilakukanWaktuNo Tabel: Kegiatan Peman tau an Tata waktu penyelenggaraan SPIP dan kegiatan pemantauan yang dilakukan setiap periode waktu, seperti disajikan dalam tabel berikut: TATA WAKTU PENYELENGGARAAN pengendalianjberjalannya sistem penyelenggaraan SPIP.
2. 1.Melaksanakan pernantauan atas berjalannya sistern pengendalian intern setiap kegiatan dan atau kegiatan lainnya, utamanya tentang hambatan-hambatan yang tirnbul dalarr: merealisasikan kegiatan pengendalian yang ditetapkan dalam disain pengendalian intern.
3. 2.Melakukan koreksi atas disain pengendalian intern (dan SOP pengendalian) jika dipandang perlu, dengan rnendokumentasikan tindakan koreksi dimaksud.
4. 3.Menyusun laporan triwulanan atas pengendalian intern sebagaimana yang telah ditetapkan dalam disain pengendalian intern.
5. 2.Melakukan revisi keanggotaan satuan tugas penyelenggaraan SPIP jika dipandang perlu. ditetapkan dalarn disain pengendalian intern tahun berjalan.
6. 4.Menyusun laporan tahunan atas penyelenggaraan SPIP (tahun lalu). rnelaksanakan yang telah diperlukan dalarn rangka kebijakan pengendalian tahun berikutnya 4 Bulan Januari Sarna dengan bulan Januari tahun sebelurnnya
7. 3.1 (satu) kali setiap triwulan tah un berjalan selarnabulan
8. 2.12 (dua belas) 1. Mengirnplernentasikan 5 unsur sistern M. HANIFDHAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN Sebagai referensi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan merujuk pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/D4/2011 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maupun peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait. Sekretaris J enderal Kepala Biro Perencanan dan Manajemen Kinerja Kabag Manajemen Kinerja
9. 1.Kepala Biro Keuangan 2., Sesditjen Binalattas
10. 3.Sesditjen Binapenta dan PKK
11. 4.Sesditjen PHI dan Jamsos
12. 5.Sesditjen Binwasnaker dan K3
13. 6.Sekretaris Barenbang Ketenagakerjaan
14. 7.Sekretaris Inspektorat J enderal
15. 1.Kabag Perencanaan dan Penganggaran I
16. 2.Kabag Perencanaan dan Penganggaran II
17. 3.Kabag Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Sekretaris Anggota Penanggung jawab Ketua Penanggung Jawab
18. 1.Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Kementerian SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PEMERINTAHINTERNPENGENDALIANSISTEM LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
19. 4.Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Binalattas
20. 5.Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Binapenta dan PKK
21. 6.Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen PHIdan Jamsos
22. 7.Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Binwasnaker dan K3
23. 8.Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Barenbang Ketenagakerjaan
24. 9.Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Jenderal Kearsipan Kementerian
25. 8.Kabag Kerja Sarna Bilateral dan AKLN
26. 9.Kabag Hubungan Antar Lembaga 10.Kabag Tata Usaha Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan Para Kasubbag TU Biro di Sekretariat Jenderal
27. 6.Kabag Penelaahan Konvensi Internasional
28. 7.Kabag Rumah Tangga, Persuratan, dan danHukum Sekretaris Jenderal Kepala Biro Keuangan Kabag Akuntansi dan Pelaporan
29. 1.Kabag Manajemen Kinerja
30. 2.Kabag Perencanan dan Penganggaran I
31. 3.Kabag Perencanaan dan Penganggaran II
32. 4.Kabag Pelaksanaan Anggaran
33. 5.Kabag Ketatalaksanaan Sekretariat Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung Jawab
34. 2.Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris 1nspektorat J enderal Kabag Program, Evalusi, dan Pelaporan
35. 1.Kabag Analisa Hasil Pengawasan
36. 2.Kabag Pengawasan Masyarakat dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
37. 3.Para Kasubbag TU
38. 1.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
39. 2.Kasubbag TU dan Rumah Tangga Sekretariat Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung Jawab
40. 3.Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal Anggota Kepala Barenbang Sekretaris Barenbang Kepala .Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
41. 1.Kabag Keuangan Barenbang
42. 2.Kabag SDMAparatur dan Umum
43. 3.Kasubbag Program dan Anggaran
44. 1.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
45. 2.Para Kasubbag TU Sekretariat Penanggung jawab Ketua Sekretaris Penanggung Jawab
46. 4.Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Barenbang Ketenagakerjaan Direktur J enderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan
47. 1.Kabag Keuangan
48. 2.Kabag Hukum dan KLN
49. 3.Kabag SDMAparatur dan Umum
50. 4.Kasubbag Program dan Anggaran
51. 1.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
52. 2.Para Kasubbag TV Sekretariat Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung J awab
53. 5.Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal SALINANSESUAI DENGANASLINYA M. HANIFDHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN PelaksanajPejabat Fungsional
54. 2.Perwakilan dari Bagian dan BidangjSubbag dan Seksi Kasubbag SDM UmumjPejabat Fungsional
55. 1.Para Kabidj Kasi
56. 2.Perwakilan Pejabat Fungsional
57. 1.Kasubbag KeuanganjPejabat Aparatur dan Pelaksanaj Pejabat Kepala Satuan Kerja Kabag TUjKasubbag TU I Anggota II Anggota I Sekretariat Anggota Penanggung jawab Ketua Sekretaris I Anggota I Penanggung J awab
58. 6.Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan maka Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu untuk diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa Menetapkan Mengingat Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 4. tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. memadai atasuntuk memberikan keyakinan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

(1)Koordinator penyelenggaraan SPIP di Kementerian yakni Sekretaris Jenderal.
(2)Koordinator SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh koordinator tingkat unit kerja.
(3)Koordinator SPIP tingkat unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan .pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan unit kerja masing-masing,
(3)Pirnpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib menerapkan un sur SPIP.
(4)Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern. efektivitasatas Pasal 3
(1)Menteri bertanggung jawab penyelenggaraan SPIP.
(2)Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh pimpinan
(2)Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketenagakerjaan, dan Kepala Biro Keuangan.
(5)Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat. PengembangandanPerencanaanBadan
(3)Penanggung jawab satuan tugas penyelenggaraan SPIP tingkat Kementerian adalah Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja.
(4)Penanggung jawab satuan tugas penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris
1. a.penanggungjawab;
2. b.ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.anggota; dan
5. e.sekretariat.

BAB II

PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIANINTERN PEMERINTAH KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN

Pasal 6

(1)Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:
1. a.satuan tugas penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. b.satuan tugas penyelenggaraan SPIP tingkat satuan kerja ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat yang memimpin Unit Pelaksana Teknis Pusat.
(2)Susunan keanggotaan satuan tugas penyelenggaraan SPIP paling sedikit terdiri atas: Pasa15 Setiap pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib memastikan diterapkannya SPIP dengan membentuk satuan tugas penyelenggaraan SPIP. pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. kegiatanpelaporandanpemantauan,
1. b.mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, Pasal 8 Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyeleriggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan:
2. a.Pengawasan Intern penyelenggaraan SP!p)'dan
3. b.pembinaan penyelenggaraan SPIP. BABIII PENGUATANEFEKTIVITASPENYELENGGARAAN SISTEMPENGENDALIANINTERNPEMERINTAH KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN Pasa17
(1)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Susunan keanggotaan satuan tugas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Satuan tugas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-rnasing;
2. b.melakukan koordinasi dengan instansi pembina SPIP;
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja masing-masing; dan
4. d.melaporkan secara berkala hasil peman tauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada pimpinan unit kerja.

Pasal 11

(1)Pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern, transaksi, dan kejadian penting.

Pasal 10

(1)Pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib menyusun laporan penyelenggaraan SPIP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.laporan SPIP unit kerja di sampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal; dan
2. b.laporan SPIP satuan kerja disampaikan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
(3)Sekretaris Jenderal selaku koordinator penyelenggaraan SPIP Kementerian melakukan kompilasi dari laporan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal. BABIV LAPORANDAN PENDOKUMENTASIAN PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERNPEMERINTAH KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN Pasa19
(1)Pengawasan Intern penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Inspektur J enderal.
(2)Pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 13

Peraturan Menteri In1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

(2)Dalam menyelenggarakan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern, transaksi, dan kejadian penting. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 992 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 3 September 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengawasan Intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Oleh karena itu, perlu Sistem Pengendalian Intern dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak. A. Latar Belakang . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

1.Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalarn unit kerja dan satuan kerja di Kementerian secara keseluruhan yang mempengaruhi efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

a.penegakan integritas dan nilai etika;
b.komitmen terhadap kompetensi;
c.kepemimpinan yang kondusif;
d.pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e.pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f.penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia;
c.Ruang Lingkup Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Kementerian. B. Tujuan Pedoman penyelenggaraan SPIP di Kementerian bertujuan:
1. 1.Memberikan pedoman bagi pimpman, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di Kementerian.
2. 2.Menciptakan kesarnaan persepsi dalarn menyelenggarakan SPIP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kegiatan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja.
3. 3.Memberikan panduan tentang proses dan tahapan dalarn penyelenggaraan dan penerapan SPIP. dibuat pedoman penyelenggaraan SPIP untuk memberikan pemahaman yang sarna bagi pimpinan, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai sehingga SPIP dapat mewarnai setiap aktivitas rutin sehari- hari dan pada akhirnya dapat menjadi sebuah budaya organisasi. Pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsinya. Kegiatan pengendalian terdiri atas:
a.reviu atas kinerja;
b.pembinaan sumber daya manusia;
c.pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d.pengendalian fisik atas aset;
e.penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
f.pemisahan fungsi;
g.otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h.pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
1. 1.pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya; J. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k.dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian pen ting.
1. 3.Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
2. 2.Penilaian risiko, merupak~n kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja dan Kementerian secara keseluruhan. Pimpinan satuan kerja wajib melakukan penilaian risiko melalui:
a.identifikasi resiko; dan
b.analisis risiko.
g.perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
h.hubungan kerja yang baik antara satuan kerja dan dengan instansi pemerintah terkait. E. Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP Terdapat beberapa prinsip umum dalam penyelenggaraan SPIPyaitu:
1. 1.Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus;
2. 2.Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia;
3. 3.Sistem Pengendalian Intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak; dan
4. 4.Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah.
5. 5.Pemantauan pengendalian intern, merupakan proses penilaian atas mutu kerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pimpinan satuan kerja melakukan pemantauan SPIP yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi terpisah.
6. 4.Informasi dan Komunikasi Dalam melaksanakan informasi dan kornunikasi, pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib mengindentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi terdiri atas:
a.unsur informasi, merupakan data yang sudah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
b.unsur komunikasi, merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
1. 2.Pemaharnan Pemahamarr/ knowing adalah tahap untuk membangun kesadaran (awareness) dan persamaan persepsi. Kegiatan ini dimaksudkan agar setiap individu rnengerti dan memiliki persepsi yang sarna tentang SPIP. A. Tahap Persiapan
2. 1.Satuan Kerja Penyelenggara SPIP Dalam penyelenggaraan SPIP, pimpinan unit kerja dan satuan kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan kelima unsur SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk memastikan satuan kerja di bawahnya menyelenggarakan SPIP. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Biro Keuangan bertugas untuk:
a.menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan TinggiMadya;
b.mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan TinggiMadya; dan
c.melaksanakan pemantauan pengendalian intern terhadap satuan-satuan kerja di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan TinggiMadya. Sekretaris Jenderal menunjuk Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen .Kinerja untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat Kementerian. Sekretaris Jenderal menunjuk Kepala Biro Keuangan untuk rnengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Sekretariat Jenderal. Penyelenggaraan SPIP terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. BABII TAHAPAN PENYELENGGARAAN Pemahaman dapat dilakukan melalui kegiatan:
a.Sosialisasi Sosialisasi dilakukan oleh satuan kerja penyelenggara SPIP di Kementerian atau lembaga yang berkompeten. Metode yang digunakan tergantung pada kebutuhan unit kerja dan satuan kerja, antara lain: 1) Pelatihan di dalam kantor sendiri dan tanya jawab. Metode ini membutuhkan interaksi yang lebih rendah dan digunakan apabila pemahaman peserta terhadap SPIP masih relatif rendah; 2) Diskusi panel atau seminar. Metode ini digunakan apabila pemahaman peserta sudah relatif tinggi karena membutuhkan interaksi yang lebih tinggi.
b.Diklat SPIP Unit kerja dan satuan kerja dapat mengikutsertakan peserta dalam diklat yang diadakan oleh satuan kerja penyelenggara SPIP atau lembaga yang berkompeten. Dalam hal penyelenggaraan diklat dilaksanakan tersendiri, unit kerja dan satuan kerja bekerja sarna dengan lembaga yang berkompeten.
c.Focus Group Discussion (FGD) Untuk membangun persamaan persepsi di antara seluruh pegawai setelah mendapat sosialisasi SPIP. Fasilitator FGD bertugas un tuk: 1) Memandu diskusi; 2) Menyiapkan materi diskusi yang diarahkan pada pemahaman berbagai un sur SPIP, termasuk sub unsur, butir-butir, dan hal-hallainnya; 3) Memberi contoh penyelenggaraan masing-masing unsur.
d.Diseminasi Penyebaran berbagai informasi yang terkait dengan SPIP dengan menggunakan berbagai media. Untuk kegiatan pemahaman melalui diseminasi pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Biro Keuangan Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi tujuan dan membangun infrastruktur baru atau memperbaiki infrastruktur yang ada sesuai permasalahan yang diungkap dalam areas of improvement (AoI). Untuk mendapatkan skala prioritas penanganan, tim penyelenggara dapat melakukan penilaian risiko terhadap areas of improvement (AoI). untukkegiatanmencakupinfras trukturPembangunan B. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan satuan kerja dengan mempertimbangkan area perbaikan atau areas of improvement (AoI)yang dihasilkan pada saat pemetaan. Tahap pelaksanaan terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi (forming), dan pengembangan berkelanjutan (performing).
1. 1.Pembangunan Infrastruktur (norming) Infrastruktur meliputi segala sesuatu yang digunakan oleh organisasi untuk tujuan pengendalian seperti kebijakan, prosedur, standar, pedoman yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan. (Inspektorat Jenderal hanya mengawasi, Sekretariat Jenderal yang membina) dengan memperhatikan kematangan penerapan SPIP di Kementerian.
e.Penyusunan Rencana Penyelenggaraan/Pengembangan SPIP Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, unit kerja dan satuan kerja wajib menyusun rencana kerja penyelenggaraarr/ pengembangan SPIP dengan memperhatikan karakteristik organisasi yang meliputi kompleksitas organisasi, SDM, dan perspektif pengembangannya. Untuk dapat menyusun rencana kerja SPIP tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi dan tujuan organisasi. Selanjutnya unit kerja dan satuan kerja perlu mendefinisikan/operasionalisasi SPIP sesuai fungsi dan tujuan organisasi. Berdasarkan operasionalisasi SPIP terse but ditetapkan tujuan, lingkup kerja, dan prioritas SPIP. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh setiap tingkat pimpinan di unit kerja dan satuan kerja agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan tindakan perbaikannya. Pemantauan dilakukan melalui pemantauan
1. 3.Pengembangan Berkelanjutan (Performing) Setiap infrastruktur yang ada harus tetap dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tahap mi memanfaatkan hasil proses pemantauan penyelenggaraan SPIP.
2. 2.Internalisasi (forming) Internalisasi merupakan proses yang dilakukan unit kerja dan satuan kerja untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai. Untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur, dan pedoman dilaksanakan sesuai yang diinginkan, unit kerja dan satuan kerja kerja dapat membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh personil dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut perlu mendapat supervisi oleh pejabat unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan. Masukan dari pejabat/ pegawai tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan. aktivitas utama organisasi yang selanjutnya dinilai risikonya dan ditetapkan skala prioritas penanganannya. Berdasarkan skala prioritas tersebut, unit kerja dan satuan kerja dapat menyusun kebijakan pendukung penyelenggaraan SPIP dilengkapi pedoman penyelenggaraan sub-sub unsur SPIP. Selanjutnya, unit kerja dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas area yang dibangun / diperbaiki membentuk tim untuk menyusun kebijakan dan prosedur penyelenggaraan SPIP. Infrastruktur yang terbangun kemudian dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan di administrasikan/ didokumentasikan. C. Tahap Pelaporan Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP. Laporan penyelenggaraan SPIPdisusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIPmemuat antara lain:
3. 1.Pelaksanaan Kegiatan. Menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan.
4. 2.Hambatan Kegiatan Menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut.
5. 3.Saran Perbaikan. Berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan;
6. 4.Tindak lanjut Atas Saran Periode Sebelumnya. terkait akibat b. berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil audit. Kegiatan ill 1 menghasilkan laporan hasil pemantauan atau evaluasi. Pemantauan juga dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (self assessment). Penilaian sendiri adalah sarana untuk melibatkan manajemen dan semua pegawai secara aktif dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Saran yang dihasilkan saat pemantauan dapat berupa:
a.perlunya penyempumaan sistem, pejabat terkait harus menyempurnakan dan melakukan sosialisasi penyempurnaan sistem kepada seluruh pegawaiuntuk memperlancar tahapan internalisasi; dan perlunya peningkatan kompetensi pegawai implementasi infrastruktur yang tidak memadai rendahnya kompetensi (soft maupun hard). B. Penilaian Risiko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Di Kementerian, pimpinan unit kerja dan satuan kerja menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sarna.
1. 1.Identifikasi Risiko
a.pimpinan instansi pemerintah menggunakan metodelogi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
b.risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai; A. Lingkungan Pengendalian Pad a tahapan ini dilakukan analisis dan penilaian (control environment evaluation) terhadap kualitas lingkungan pengendalian yang ada di unit kerja dan satuan kerja saat ini (existing). Tujuannya adalah untuk mengetahui sub urisur dari unsur lingkungan pengendalian mana yang perlu diperbaiki atau perlu ditindaklanjuti dengan menyusunj merumuskan bentuk tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan guna meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dalam melakukan analisis dan penilaian lingkungan pengendalian mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerj aan. Nama ................................................ Kegiatan KERTASKERJA PERUMUSANSTRUKTURANALISISRISIKO Contoh Kertas Kerja dan Pedoman Pemakaiannya:
1. 2.Penetapan Struktur Analisis Risiko Sesuai sifat unit kerja dan satuan kerja, serta untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko yaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks tingkat operasional. Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi penilaian risiko ini sekaligus dengan kegiatan pengendalian. Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek risiko berasal yang dapat berupa 5M (man, money, machine, method, material; yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), an ggaran , sarana dan prasarana, prosedur, pengguna, dan para pihak yang terkait.
c.penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan;
d.risiko instansi pemerintah secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.
a.Skala Dampak Risiko Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko menggunakan skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut:
1. 3.Penetapan Kriteria Penilaian Risiko Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya. Kriteria evaluasi risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/ atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko. Catatan: Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah. Kolom (4) prasarana, (eksternal: ipoleksosbudhankam). Uraikan areal dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerintah) Kolom (3) saran a danmaterial,dana,metode, Uraikan sumber risiko berasal (internal: SDM,Kolom (2) Petunjuk Pengisian: Kolom (1) Cukup jelas Dampak No Sumber Uraian Pihak yang Terkena

(1)(2) (3) (4) 1 2 3 Dst Kemung- Kejadian berulang Kejadian tunggal Skala No kin an (Frekuensi) (Probabilitas) Nilai

1.San gat Kemungkinan Diabaikan 1 Jarang tcrjadi > 25 tahun Probabilitas sangat ke depan kecil, mendekati nol
2.Jarang Mungkin terjadi Kecil kemungkinan sekali dalam 25 tetapi tidak diabaikan 2 tahun Probabilitas rendah, tetapi lebih besar daripada nol
3.Sering Mungkin terjadi Mungkin tidak terjadi 3 kira-kira sekali atau peluang 50/50 dalam setahun
4.San gat Dapal tcrjadi Kemungkinan terjadi 4 Sering beberapa kali dalam > 50% setahun

b.Skala Kemungkingan Terjadinya Risiko Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih (skala empat) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko. Skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut: Konsekuensi No Kualitas Pelayanan jDampak
1. 1.Sangat kecil Pada prinsipnya, defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan adalah sangat kecil
2. 2.Kecil Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan kecil, dan tanpa ada komentar
3. 3.Besar Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan adalah besar, dan dengan adanya beberapa komentar
4. 4.Sangat Besar Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan adalah sangat, dan dengan banyak sekali komentar Pimpinan instansi pemerintah menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya. Dalam matriks di atas, area san gat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada Konsekuensi / Dampak No Kemungkinan Sangat Keeil Keeil Besar Sangat Besar
5. 1.Sangat Sering Sedang Tinggi Sangat Besar Sangat Besar
6. 2.Sering Scdang Sedang Tinggi Sangat Besar
7. 3.Jarang Kecil Keeil Sedang Sedang
8. 4.Sangat Jarang Keeil Kecil Kecil Sedang Contoh: Matrik Risiko Skala Lima
c.Matriks Risiko/ Skala Risiko Matriks risiko atau skala risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (acceptable) atau area tidak dapat diterima (unacceptable) . Matriks risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat berukuran 4 x 4. Pcnyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan mencntukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya kegiatan pengendalian. Dalam skala empat, matriks peta risiko terdiri dari 16 (enam belas) bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi wama tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih. Isilah dengan frekuensi atau rata- rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan. Kolom(3) masmg-untukkemungkinan Cukup jelas Sebutkan definisi atau penyebutan Kolom(1) Kolom(2) Petunjuk Pengisian: Skala Kemungkinan No Tingkat Penjelasan Kemungkinan

(1)(2) (3)

1.Skala Kemungkinan Nama Kegiatan Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis risiko yang meliputi skala dampak dan skala kemungkinan Tujuan Perumusan KERTAS KERJA PERUMUSAN Kl~ITERIA PENILAIAN RISIKO Kertas kerja yang dapat digunakan untuk perumusan kriteria penilaian risiko: area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima). level dam paknya sesuai dengan kategorinya masing-masing. kemudian definisikan akanyangskalaTetapkan digunakan, Kolom (4) operasionalnya lsi dengan indikator dari masmg- masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau rnutu, dll.) sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko Kolom (3) prosesberdasarkankegiatan (finansial, operasional, kinerja, dll.] misalnya sesuai dengan aspek dampakkategoridenganlsi Cukup jelas Petunjuk Pengisian: Skala Dampak Kolom (1) Kolom (2) Skala dan Definisi Level Dampak Indi- Sangat Kecil Kedl Sedang Besar No Kategori kator

(1)(2) (3) (4)
(1)(2) (3) (4) Jumlah Finansial < ljuta l-lOjuta Dst kerugian

2.Skala Dampak *) KIR: Kode Identitas Risiko Pernyatan Penyebab Pengendalian yang KIR+} Risiko Pcrnilil: Sumbcr lJ/e Urain n Ada Sisa Risiko

(1)(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) DAFTARRISIKO Nama Kegiatan Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah ada, dan sisa risikonya Tujuan Penyusunan KERTAS KERJA PENYUSUNANDAFTAR RISIKO Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diidentifikasi. lsi dengan sumber penyebab risiko, misalnya: perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alamo Tentukan U (Uncontrollable) atau C (Controllable) bagi pemilik risiko. Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko. Sebutkan jenis pengendalian (kebijakanj SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak. lsilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut: - Sisa risiko = peristiwa risiko Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada; - Sisa risiko = Tidak Ada Dalam hal pcngendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan risiko yang ada. Kolom (8) Kolom (7) Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (2) Petunjuk pengisian daftar risiko: Kolom (1) Berikan Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesuai dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya. Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Kcmungkinan Dampak Tingkat Risiko KIR Pernyataan Risiko Penjelasan Uraian f',;ilai Uraian Nilai (4)x(6)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Status Risiko Nama Kegiatan Menetapkan status risiko yang memuat informasi ten tang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi statusjtingkat dari masing-masing risiko secara visual sesuai dengan areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Tujuan Penyusunan KERTAS KERJA PENYUSUNANSTATUS DAN PETA RISIKO Petunjuk pengisian peta risiko: Gambarkan status masing-masing SIS a risiko dalam diagram di atas dengan menempatkan masing-rnasing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai. Tingkat Dampak Tingkat Kemungkina t 1 Sangat Kecil Sedang Besar kecil Uraian Kernungkinan 1 2 3 4 Sangat Sering 4 Sering 3 Jarang 2 Sangat J arang 1
2.Peta Risiko Kolom (7) Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (2) lsi kode scsuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) dalam daftar risiko yang masih mempunyai sisa risiko. Pernyataan risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalarn claftar risiko. Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai. Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati. Tuliskan relcren si dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai. Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati. Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perk alia n kolom (4) dengan kolom (6); Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju tingkat risiko terkecil (descending atau dari Z ke A). Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko terse but (misalnya: tinggi, sedang, atau rendah) Kolom (8) Kolom (1) Petunjuk pengisian status risiko: 2) Kegiatan pengendalian yang telah ada tersebut perlu dinilai efektivitasnya dalam rangka mengurangi probablitas terjadinya risiko (abatisasi) maupun mengurangi dampak risiko (mitigasi). 3) Selain itu, juga pcrlu diperhatikan aday tidaknya pengendalian alternatif (compensating controls yang dapat mengurangi terjadinya risiko. 4) Terhadap risiko yang belum ada kegiatan pengendaliannya maupun yang telah ada namun dinilai kurang atau tidak efektif, perlu dirancang kcgiatan pengendalian yang baru/rnerevisi kegiatan pengendalian yang sudah ada. 5) Menerapkan kegiatan pengendalian yang telah dirancang dalam mengeloia risiko. 6) Dalam merancang kegiatan pengcndalian, pemilik risiko memperhatikan peraturan yang bcrlaku an tara lain yang dikeluarkan BPKP terkait Pedornun Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai salah satu referensi. Langkah-langkah dalam rnerancang kegiatan pengendalian sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemilik risiko mengidentifikasi apakah kegiatan pcngendalian yang ada telah efektif untuk meminimalisir risiko. C. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan. Setelah risiko diidentifikasi dalam register risiko, maka perlu diidentifikasi pula pengendalian yang telah ada serta pengendalian yang perlu dirancang dalam rangka mengelola risiko sesuai Risk Appetite pemilik risiko. Identifikasi pengendalian yang sudah ada dimaksudkan untuk menilai apakah pengendalian tersebut sudah efektif atau belum untuk mengatasi risiko yang mu ngkin terjadi. Jika tidak efektif atau kurang efektif, maka perlu dibangun / dirancang pengendalian yang baru. Alatj sarana pengendalian berupa kebijakan-kebijakan dan prosedur- prosedur yang diharapkan dapat meminimalkan terjadinya risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Identifikasi kecukupan dan efektivitas pengcndalian yang sudah ada dan rencana kegiatan' pengendalian yang baruy revisi didokumentasikan dalam formulir disain kegiatan pengendalian. Pemutakhiran kegiatan pengendalian pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kebutuhan atau risk appetite dari pemilik risiko. Namun demikian, disarankan untuk mereviu kegiatan pengendalian secara periodik paling sedikit sekali dalam setahun untuk memastikan kegiatan pengendalian masih cfektif. Pemllik Rlslko Pe·mf.llkRislko Pemilik Rislko Pemlllk Rislko Pemillk F.Usiko Penanggung Jawab S.i\'ienerapkanpengendalian yang telah dibangun dalam pelaksanaan kegia,an
4.Terhadap rts'lko.vangbelum ada· kegiatan pengendal.lannyamaupun yang telah ada namun dlnilal kurang 31"'.'tidak efekt'f, Rancangkeglatan. cengendalian yang perlu d.bangun
3.L.;kukan.pEmilaianapakahkeglatan· pengendalianYang adatelah efektlf mem.nimalkan rtstko
2.LakukanIdentlflkasi apakah terdapat keglatan.pengendalla.n (termasvk kemungklnan adan'ya pengendalian alternatif / compensating control) untuk mengatasi rtsrko
1.03patkan hasfl penilaian risiko dan orror+tas penangananrisiko Urai~mAkt.ivitas 4 2 4 I Tidak 1 2 1 no Aktlvltas Flowchart kegiatan pengendalian: Formulir ini dikumpulka.n ke koordinator SPIP tingkat Kementerian dan ditembuskan ke Inspektur .Jcndcral. . pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigasi risiko yang ada diisi waktu pelaksanaan atas kegiatan pengendalian yang harus ada Kolom 7 seandainyadiisi pengendalian yang harus ada,Kolom 6 diisi nomor urut diisi uraian risiko yang diidentifikasi diisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko diisi pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi diisi pen iliaian efektif atau tidaknya pengendalian yang sudah ada Kolom 5 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Petunjuk pengisian: Kolom (1) sampai dengan kolom (7) diambil dari hasil penilaian risiko. Kegiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga diprioritaskan untuk ditangan i/ dikelola risikonya. DISAIN KI::OIATANPENGENDALIAN Unit Kerja dan Satuan Kerja Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Pengendali - Efektif/ Pengendali - Waktu Risiko/ No Penyebab ·an yang Kurang an yang Pelaksa- Kelemahan sudah ada Efektif harus ada naan LP 1 2 3 4 5 6 7 1 Dst Formulir Disain Kegiatan Pengendalian D. Informasi dan Komunikasi Unsur pengendalian intern keernpat adalah informasi dan komunikasi. Unit kerja dan satuan kerja harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non-keuangan yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal. Informasi terse but harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan dan pengguna lainnya di seluruh unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan dalam bentuk dan kerangka waktu yang tepat sehingga yang bersangkutan dapat mclaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Unit kerja dan satuan kerja diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun prosedur, menyampaikan informasi kinerja (operasional dan keuangan) seeara tertulis, periodik, dan melembaga sc bagai perwujudan normatif pertanggungjawaban dari unit kerja dan satuan kerja (menjelaskan terhadap keberhasilan dan kegagalan peneapaian kinerja). Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus menyediakan da n memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengeloln, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi seeara terus-rncnerus.
1.Pengertian Informasi dun Komunikasi Inforrnasi

a.Informasi adalah data yang Lelah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan kcputusan dalam rangka penyelenggaraan iugas dan fungsi unit kerja dan satuan kerja. Inforrnasi yang berkualitas ncl;llah informasi yang dapat mengubah opiru penggunanya mcngenai suatu subyek tertentu yang berkaitan dengan kepentingannya dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan seeara berkualitas merupakan sn lah satu sumber penting bagi para pcngambil keputusan unt.uk menetapkan berbagai upaya yang diperlukan untuk pc -1);likan-perbaikan di masa mendatang. Jnformasi yang baik arlalah informasi yang dapat mernberikan nilai tarnbah (ualue added) kepada para pengguna dalarn proses pengambilan keputusan dan pengukuran capaian kinerja secnr.i obyektif dengan tujuan untuk men i ngkatkan cfisiensi dan rJ,'ktivitas.
b.Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan urn pan balik. Penyaluran kornunikasi dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu: 1) Saluran formal yaitu media penyampaian yang dilakukan melalui jaringan otoritas di dalam organisasi. Selain itu, hal tidak kalah pentingnya dalam informasi adalah mengenai keamanan dari informasi itu sendiri. Keamanan informasi sangat penting dalam hal mencapai 3 (tiga) sasaran utama yaitu: 1) Kerahasiaan Melindungi data dan informasi unit kerja dan satuan kerja dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. 2) Ketersediaan Meyakinkan bahwa data dan informasi unit kerja dan satuan kerja dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. 3) Integritas Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Informasi yang handal (reliable information) sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Untuk itu, diperlukan beberapa hal- hal se bagai berikut: 1) penetapan metode pengkuran secara hati-hati; 2) ditampilkan secara benar, akurat dan tidak bias. Terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif yang membuat informasi berguna bagi pemakai, yaitu: 1) dapat dipahami; 2) relevan; 3) handal; 4) dapat diperbandingkan. dimengerti aspek pengendalian internnya, peranan masing-rnasing pegawai, dan hubungan pekerjaan an tar pegawai; (c) Pegawai sudah diinformasikan bahwa jika ada hal yang tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas, perhatian harus diberikan bukan hanya kepada kejadian tersebut, tetapi juga pada penyebabnya, sehingga kelemahan potensial pengendalian intern bisa diiden tifikasi dan diperbaiki sebelum kelemahan tersebut menimbulkan kerugian lebih lanjut terhadap unit kerja dan satuan kerja; (d) Sikap perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima serta konsekuensinya sudah dikomunikasikan secara jelas kepada pegawai; (e) Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi ke atas selain melalui atasan langsungnya, dan ada keinginan yang tulus dari pimpinan unit kerja dan satuan kerja untuk mendengar keluhan sebagai bagian dari proses manajemen; sudahdandengan jelasdikom unikasikan Komunikasi dapat dibagi 2 (dua) jenis yaitu: 1) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif. Langkah-Iangkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (a) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja sudah memberikan arahan yang jelas kepada seluruh tingkatan orgamsasi bahwa tanggung jawab pengendalian intern adalah masalah penting dan harus diperhatikan secara serius; (b) Tugas yang dibebankan kepada pegawai sudah 2) Saluran informal yaitu saluran atau media yang tidak resrru tempat berlalunya informasi dalam suatu organisasi. 2) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya. Langkah-langkahnya yang perlu dilakukan adalah sebagai beriku t: (a) Adanya saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah serta kelompok lainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan unit kerja dan satuan kerja; kegiatan, dan pimpinan unit kerja dan satuan kerja memberikan penghargaan terhadap rekomendasi yang baik berupa hadiah langsung atau bentuk penghargaan lainnya; U) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja sering berkomunikasi dengan aparat pengawasan intern pernerintah, dan terus melaporkan kepada aparat pengawasan intern pemerintah merigenai kinerja, risiko, inisiatif penting, dan kejadian penting lainnya. penyempurnaanrekomendasimenyampaikan (f) Adanya mekanisme yang memungkinkan inforrnasi mengalir ke seluruh bagian dengan lancar dan menjamin adanya komunikasi yang lancar antar kegiatan fungsional; (g) Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi, apabila jalur informasi normal gagal digunakan; (h) Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan 'balas dendam' (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, at au penyimpangan; (i) Adanya mekanisme yang memungkinkan pegawai
1. 2.Bentuk dan Sarana Komunikasi Guna mendukung kelancaran informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja dan satuan kerja diperlukan format (bentuk) dan sarana:
a.Pimpinan unit kerja dan satuan kerja menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif dapat berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan (b) Semua pihak eksternal yang berhubungan dengan unit kerja dan satuan kerja sudah diinformasikan mengenai kode etik yang berlaku dan juga sudah mengerti bahwa tindakan yang tidak benar, seperti pemberian komisi, tidak diperkenankan; (c) Komunikasi dengan eksternal sangat didorong untuk dapat mengetahui berfungsinya pengendalian intern; (d) Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan unit kerja dan satuan kerja, ditindaklanjuti dengan baik karena dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam pengendalian; (e) Pimpinan Instansi Pemerintah memastikan bahwa saran dan rekomendasi aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya sudah dipertimbangkan sepenuhnya dan ditindaklanjuti dengan memperbaiki masalah atau kelemahan yang diiden tifikasi; (f) Komunikasi dengan badan legislatif, unit kerja dan satuan kerja pengelola anggaran dan perbendaharaan, unit kerja dan satuan kerja lain, media, dan masyarakat harus berisi informasi yang tepat sehingga misi, tujuan, risiko yang dihadapi unit kerja dan satuan kerja lebih dapat dipahami. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Manajemen sistem informasi dilaksanakan berdasarkan suatu rencana strategis sistem inforrnasi yang merupakan bagian dari rencana strategis unit kerja dan satuan kerja secara keseluruhan. 2) Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi. 3) Sebagai bagian dari manajemen informasi, unit kerja dan satuan kerja telah memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi untuk dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien. 4) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja secara terus menerus memantau mutu informasi yang dikelola, diukur dari segi kelayakan isi, ketepatan waktu, keakuratan, dan kemudahan aksesnya. 5) Dukungan pimpinan unit kerja dan satuan kerja terhadap pengembangan Teknologi Informasi (TI) ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan Teknologi Informasi (TI). pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail, dan arahan lisan. 2) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai di seluruh orgamsasi dan memperlihatkan dukungan terhadap pengendalian intern. 3) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus.
1. 3.Prosedur Internalisasi Sebagai bagian dari unsur Informasi dan komunikasi dilakukan Internalisasi sebagai berikut:
a.Tujuan Memberi panduan kepada unit kerja dan satuan kerja yang ditunjuk dalam melaksanakan kegiatan internalisasi kebijakarr/ prosedur / aturan yang sudah dibangun.
b.Ruang lingkup Berlaku untuk setiap kegiatan di level unit kerja dan satuan kerja.
c.Referensi Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP
d.Definisi 1) Tahap internalisasi merupakan proses untuk menjadikan kebijakan atau prosedur baru atau yang direvisi menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari. 2) Prosedur internalisasi atas kebijakan dan prosedur yang dibuat atau direvisi dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi/ mendiseminasikan kebijakan / prosedur baru kepada para pegawai. 3) Penanggungjawab Pimpinan unit kerja dan satuan kerja (sebagai pemilik risiko) 4) Prosedur Prosedur internalisasi mencakup kegiatan merencanakan sosialisasi / mendiseminasikan kebijakan / prosed ur baru sampai dengan melaksanakan kegiatan tersebut kepada para pegawai terkait. 5) Bagan alur dan uraian prosedur dapat dilihat pada halaman beriku t: 8 Tim Int<:tnaUS3S.I! Soslalisasl
1. 6.Blla merne(lulwn p(lnfngkatan komp~te"'SI. f(!nQlfl3k-3nuntuk dlkl.,t letk.alt subst.msl y.ang olp(!rlukan 7 Utal3n AkUvi~ It() AktMtas Petl3~U09 J:awab 1
2. 1.IdentittXl)sll<eblj3k:3n/pros~ur P~mllik lttsJ'.(o batu yang akan dlintern ..lI~lISlkan dan 2 menunluk/menetapkan tim y..ng akan me~ak:sanakan Internallsa"S' 2.. IdtUltlflk4Sl unlt·untt vaogt~"k ..It Pcmllik: Rlslko ldenttfikas:A unit yang deng3n keblja1o:anlPf"OS'~UftVf's~b\lt 3 terltatt l\eglatan yOng n3ntlnya .)kan ~lak~n3k<ln peng~n<Sa!Jan kegiatan P'!ngendalian (kebllak3n/pr~durl
3. 3.Idilntlflk.3s1 j)Qfsonll )'ang terklliC Pemllilc IHsfl(o CU!ngank~iaUln p~n8endallll'" yang dtr3ncal'og. Tan_ggul'oglawab utama atas 4 pelabanaan keglatan pengendaHan adalah para pemllik rlslko keglatan tetscbu!
4. 4.Lakuk.ln soslalosas1 at.lS Tim Internalisasi! keblJakan/prosedur yang te!ah Soslallsa.sl 5 dlrancang kepada para pihak t~rk3tt,. $oslallsa,$1 dapat dltakt).kan densan rapat Intern dJ un Ii maslng- maslng S. ICentifUcasl apakah pefSOnily3ng Tim lotefMlI»SI/ terkl)it deng.,n kebljakan P(O$C!-dVf SO$laH~51 dimak,sud memerlukan p~nlngl<atan 6 kompetenst diisi nomor urut kegiatan pengendalian diisi dengan judul kegiatan pengendalian diisi nama personil yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan internalisasi diisi dengan nomor SOP/SK/Nota Dinas dll yang berisi kegiatan pengendalian terkait diisi tanggal/ bulan/ tahun rencana pelaksanaan in ternalisasi diisi tanggal/bulan/lahun realisasi pelaksanaan in ternalisasi diisi dengan bentuk dokumen yang menunjukkan bahwa internalisasi telah dilaksanakan, contoh: foto, absen, notulen, video dll. Kolom (7) Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) Petunjuk Pengisian: Kegiatan Penanggung Jadwal Intemalisasi Dokumen No Pengendalian Jawab Ref. Rencana Realisasi tasi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 3 Dst I F'ormulir Internalisasi SPIP Kegiatan / Kegiatan Kebijakan Hasil Tindak No Kendala Lainnya Pengendalian Pantauan Perbaikan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1. 2. Formulir 1 Pemantauan atas Kebijakan Pengendalian (Triwulanan) Format pemantauan dan evaluasi seperti dimuat di bawah im (Formulir 1 dan Formulir 2): Evaluasi berjalannya sistem pengendalian dilakukan pada awal tahun berikutnya, bersamaan dengan penyusunan disain penyelenggaraan SPIPtahun berikutnya. Maksud dilaksanakannya secara bersamaan adalah agar hasil evaluasi tahun sebelumnya langsung dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam perbaikan disain pengendalian intern tahun berjalan yang akan segera disusun. Evaluasi dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan unit kerja dan satuan kerja, para penanggung jawab kegiatan, satuan tugas, dan pejabatz personil lain yang dipandang perlu. triwulanan. Hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil pemantauan selama satu tahun, yang digunakan antara lain untuk bahan evaluasi pada akhir tahun (atau awal tahun berikutnya). Pemantauan ini menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja dan satuan kerja, sedangkan satuan tugas penyelenggaraan SPIP dapat membantu dalam melakukan pemantauan. secaradilaksanakanPemantauanintern.pengendalian

4.Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan pengendalian intern merupakan unsur pengendalian kelima atau terakhir. Pemantauan pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang di dalam disain diisi nomor urut kegiatan pengendalian Nama kegiatan/kegiatan lainnya sesuai dengan disain pengendalian Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercan tum di dalam disain pengendalian diisi dengan pilihan nilai: E (efektif), CE (cukup efektif), atau KE (kurang efektif) diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (1) Kolom (2) Petunjuk Pengisian Formulir 2: Kegiatan/ Kebijakan Hasil Tindak No Kegiatan Kendala Pengendalian Evaluasi Perbaikan Lainnya

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 2 dst Formulir 2 Evaluasi (tahun berikutnya) diisi nomor urut kegiatan pengendalian Nama kegiatan/kegiatan lainnya sesuai dengan disain pengendalian Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercantum di dalam disain pengendalian diisi dengan pilihan nilai: E (efektif), CE (cukup efektif), atau KE (kurang efektif) diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kolom 4 berisi CE atau KE diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (1) Kolom (2) Petunjuk Pengisian Formulir 1: VII. LAMPIRAN (berisi daftar Kebijakan/ SOP pengendalian yang telah ditandatangani pimpinan UnitjSatuan Kerja. SOP-SOP tersebut menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari disain pengendalian intern). VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI (berisi tabel rene ana peman tauan dan evaluasi). V. INFORMASI DAN KOMUNlKASI (berisi tabel reneana pengelolaan informasi dan komunikasi). IV. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN (berisi tabel reneana kegiatan pengendalian untuk seluruh kegiatan dan atau kegiatan lainnya). III. PENILAIAN RISIKO (berisi tabel-tabel diantaranya: status risiko, peta risiko). II. ANALISIS LINGKUNGANPENGENDALIAN (berisi diantaranya Peta Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Reneana Tindak Perbaikan).

1.PENDAHULUAN

a.Latar Belakang (memuat alasan tentang mengapa disain pengendalian intern perlu disusun, intinya adalah sebagai aeuan teknis dalam menyelenggarakan SPIP).
b.Tujuan (memuat tujuan disusunnya disain pengendalian intern, yaitu agar sistem pengendalian intern di satker..................... dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan). Daftar lsi Kata Pengan tar (berisi antara lain peraturan-peraturan yang mendasari SPIP dan kewajiban disusunnya disain pengendalian intern, dan tandatangan pimpinan UnitjSatuan Kerja). DISAIN PENYELENGGARAANSPIP TINGKAT KEMENTERIANjUNITjSATUAN KERJA . TAHUN . Format Disain Penyelenggaraan SPIP diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) VII. LAMPlRAN (berisi daftar Kebijakarr/ SOP pengendalian yang telah ditandatangani pimpinan Unit/ Satuan Kerja. SOP-SOP tersebut menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari disain pengendalian intern). VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI (berisi tabel rene ana pemantauan dan evaluasi). V. INFORMASI DAN KOMUNlKASI (berisi tabel reneana pengelolaan informasi dan komunikasi) . N. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN (berisi tabel reneana kegiatan pengendalian untuk seluruh kegiatan dan atau kegiatan lainnya). III. PENILAIAN RISIKO (berisi tabel-tabel diantaranya: status risiko, peta risiko). II. ANALlSIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN (berisi diantaranya Peta Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Reneana Tindak Perbaikan). I. PENDAHULUAN
a.Latar 8elakang (memuat alasan tentang mengapa disain pengendalian intern perlu disusun, intinya adalah sebagai aeuan teknis dalam menyelenggarakan SPIP).
b.Tujuan (memuat tujuan disusunnya disain pengendalian intern, yaitu agar sistem pengendalian intern di satker dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Daftar lsi Kata Pengan tar (berisi antara lain peraturan-peraturan yang mendasari SPIP dan kewajiban disusunnya disain pengendalian intern, dan tandatangan pimpinan Unit/Satuan Kerja). DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TINGKAT KEMENTERIAN/UNIT/SATUAN KERJA . TAHUN . Format Disain Penyelenggaraan SPIP diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) memperhatikan adanya perubahan kondisi di tah un berjalan.
1. 3.Menyiapkan SOP-SOP pengendalian yang denganpemuktahiranbersifat
2. 1.Bulan Januari 1. Melakukan evaluasi atas berjalannya sistem tahun berjalan pengendalian intern tahun sebelumnya an tara lain:
a.mempelajari hasil pemantauan pengendalian triwulanan tahun sebelumnya sebagai umpan balik dalam penyempurnaan disain pengendalian intern tahun berjalan;
b.merevru butir-butir dalam disain pengendalian intern tahun lalu yang belurri/ tidak dapat terlaksana dengan baik (sesuai hasil pemantauan butir a), untuk bahan perbaikan disain pengendalian intern tahun berjalan;
c.mereviu SOP-SOP pengendalian tahun lalu dan menyempurnakannya untuk dasar operasional pengendalian tahun berjalan (untuk kegiatan tahun lalu yang berlanjut).
1. 2.Menyusun disain pengendalian intern tahun berjalan dengan memperhatikan hasil evaluasi atas berjalannya sistem pengendalian intern tahun lalu. Disain pengendalian intern atas kegiatan-kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya, lebih Kegiatan yang dilakukanWaktuNo Tabel: Kegiatan Peman tau an Tata waktu penyelenggaraan SPIP dan kegiatan pemantauan yang dilakukan setiap periode waktu, seperti disajikan dalam tabel berikut: TATA WAKTU PENYELENGGARAAN pengendalianjberjalannya sistem penyelenggaraan SPIP.
2. 1.Melaksanakan pernantauan atas berjalannya sistern pengendalian intern setiap kegiatan dan atau kegiatan lainnya, utamanya tentang hambatan-hambatan yang tirnbul dalarr: merealisasikan kegiatan pengendalian yang ditetapkan dalam disain pengendalian intern.
3. 2.Melakukan koreksi atas disain pengendalian intern (dan SOP pengendalian) jika dipandang perlu, dengan rnendokumentasikan tindakan koreksi dimaksud.
4. 3.Menyusun laporan triwulanan atas pengendalian intern sebagaimana yang telah ditetapkan dalam disain pengendalian intern.
5. 2.Melakukan revisi keanggotaan satuan tugas penyelenggaraan SPIP jika dipandang perlu. ditetapkan dalarn disain pengendalian intern tahun berjalan.
6. 4.Menyusun laporan tahunan atas penyelenggaraan SPIP (tahun lalu). rnelaksanakan yang telah diperlukan dalarn rangka kebijakan pengendalian tahun berikutnya 4 Bulan Januari Sarna dengan bulan Januari tahun sebelurnnya
7. 3.1 (satu) kali setiap triwulan tah un berjalan selarnabulan
8. 2.12 (dua belas) 1. Mengirnplernentasikan 5 unsur sistern M. HANIFDHAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN Sebagai referensi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan merujuk pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/D4/2011 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maupun peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait. Sekretaris J enderal Kepala Biro Perencanan dan Manajemen Kinerja Kabag Manajemen Kinerja
9. 1.Kepala Biro Keuangan 2., Sesditjen Binalattas
10. 3.Sesditjen Binapenta dan PKK
11. 4.Sesditjen PHI dan Jamsos
12. 5.Sesditjen Binwasnaker dan K3
13. 6.Sekretaris Barenbang Ketenagakerjaan
14. 7.Sekretaris Inspektorat J enderal
15. 1.Kabag Perencanaan dan Penganggaran I
16. 2.Kabag Perencanaan dan Penganggaran II
17. 3.Kabag Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Sekretaris Anggota Penanggung jawab Ketua Penanggung Jawab
18. 1.Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Kementerian SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PEMERINTAHINTERNPENGENDALIANSISTEM LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
19. 4.Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Binalattas
20. 5.Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Binapenta dan PKK
21. 6.Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen PHIdan Jamsos
22. 7.Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Binwasnaker dan K3
23. 8.Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Barenbang Ketenagakerjaan
24. 9.Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Jenderal Kearsipan Kementerian
25. 8.Kabag Kerja Sarna Bilateral dan AKLN
26. 9.Kabag Hubungan Antar Lembaga 10.Kabag Tata Usaha Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan Para Kasubbag TU Biro di Sekretariat Jenderal
27. 6.Kabag Penelaahan Konvensi Internasional
28. 7.Kabag Rumah Tangga, Persuratan, dan danHukum Sekretaris Jenderal Kepala Biro Keuangan Kabag Akuntansi dan Pelaporan
29. 1.Kabag Manajemen Kinerja
30. 2.Kabag Perencanan dan Penganggaran I
31. 3.Kabag Perencanaan dan Penganggaran II
32. 4.Kabag Pelaksanaan Anggaran
33. 5.Kabag Ketatalaksanaan Sekretariat Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung Jawab
34. 2.Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris 1nspektorat J enderal Kabag Program, Evalusi, dan Pelaporan
35. 1.Kabag Analisa Hasil Pengawasan
36. 2.Kabag Pengawasan Masyarakat dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
37. 3.Para Kasubbag TU
38. 1.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
39. 2.Kasubbag TU dan Rumah Tangga Sekretariat Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung Jawab
40. 3.Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal Anggota Kepala Barenbang Sekretaris Barenbang Kepala .Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
41. 1.Kabag Keuangan Barenbang
42. 2.Kabag SDMAparatur dan Umum
43. 3.Kasubbag Program dan Anggaran
44. 1.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
45. 2.Para Kasubbag TU Sekretariat Penanggung jawab Ketua Sekretaris Penanggung Jawab
46. 4.Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Barenbang Ketenagakerjaan Direktur J enderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan
47. 1.Kabag Keuangan
48. 2.Kabag Hukum dan KLN
49. 3.Kabag SDMAparatur dan Umum
50. 4.Kasubbag Program dan Anggaran
51. 1.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
52. 2.Para Kasubbag TV Sekretariat Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung J awab
53. 5.Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal SALINANSESUAI DENGANASLINYA M. HANIFDHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN PelaksanajPejabat Fungsional
54. 2.Perwakilan dari Bagian dan BidangjSubbag dan Seksi Kasubbag SDM UmumjPejabat Fungsional
55. 1.Para Kabidj Kasi
56. 2.Perwakilan Pejabat Fungsional
57. 1.Kasubbag KeuanganjPejabat Aparatur dan Pelaksanaj Pejabat Kepala Satuan Kerja Kabag TUjKasubbag TU I Anggota II Anggota I Sekretariat Anggota Penanggung jawab Ketua Sekretaris I Anggota I Penanggung J awab
58. 6.Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja