DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.252/MEN.X/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan unsur dan subunsur kegiatan jabatan fungsional instruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional www.peraturan.go.id 2022, No.695 Instruktur; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1475);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara www.peraturan.go.id 2022, No.695 secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.
3.Pejabat Fungsional Instruktur yang selanjutnya disingkat Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.
4.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
5.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Instruktur dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Instruktur sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
7.Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Jabatan Fungsional Instruktur tersebut dalam jangka waktu tertentu.
8.Penetapan Angka Kredit adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Instruktur.
9.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP www.peraturan.go.id 2022, No.695 adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Instruktur dalam bentuk Angka Kredit.
11.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Instruktur yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12.Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan.
13.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu:

a.unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan Angka Kredit; dan
b.penilaian dan Penetapan Angka Kredit.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi:

a.Instruktur;
b.Tim Penilai; dan
c.pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI UNTUK MENENTUKAN ANGKA KREDIT

Pasal 4

Jabatan Fungsional Instruktur, terdiri atas jabatan fungsional www.peraturan.go.id 2022, No.695 kategori keterampilan dan kategori keahlian.

Pasal 5

Kegiatan yang dinilai dalam rangka penilaian Angka Kredit Instruktur, terdiri atas:

a.kegiatan tugas Jabatan Fungsional Instruktur;
b.kegiatan pengembangan profesi bidang Pelatihan Kerja; dan
c.kegiatan penunjang bidang Pelatihan Kerja.

Pasal 6

(1)Kegiatan tugas Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas unsur:
1. a.pelaksanaan Pelatihan Kerja; dan
2. b.pengembangan Pelatihan Kerja.
(2)Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pelaksanaan Pelatihan Kerja, terdiri atas:
  1. 1.penyusunan rencana pelatihan;
  2. 2.pembuatan perangkat pelatihan;
  3. 3.pengajaran dan pelatihan;
  4. 4.pelayanan pelatihan dan produktivitas; dan
  5. 5.pelaksanaan evaluasi,
2. b.pengembangan Pelatihan Kerja, terdiri atas:
  1. 1.pengembangan program pelatihan; dan
  2. 2.pengembangan sistem pelatihan.
(3)Rincian Unsur Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Instruktur Kategori Keterampilan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Rincian Unsur Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Instruktur Kategori Keahlian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2022, No.695

Pasal 7

(1)Kegiatan pengembangan profesi bidang Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan untuk kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Instruktur 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
(2)Kegiatan pengembangan profesi bidang Pelatihan Kerja, terdiri atas:
1. a.perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Instruktur;
2. b.pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelatihan;
3. c.penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan- bahan lain di bidang pelatihan;
4. d.penyusunan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis di bidang pelatihan;
5. e.pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pelatihan; dan/atau
6. f.kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Instruktur.
(3)Rincian Kegiatan Unsur Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Kegiatan penunjang bidang Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat dilaksanakan untuk kenaikan pangkat.
(2)Kegiatan penunjang bidang Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pengajar/pelatih di bidang pelatihan;
2. b.keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim uji kompetensi;
3. c.perolehan penghargaan/tanda jasa;
4. d.perolehan gelar/ijazah lainnya; dan/atau www.peraturan.go.id 2022, No.695
5. e.pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Instruktur.
(3)Rincian Kegiatan Unsur Penunjang Tugas Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Kegiatan penunjang bidang Pelatihan Kerja diberikan Angka Kredit Kumulatif paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

Pasal 10

Bagi satuan kerja yang tidak terdapat Instruktur yang sesuai dengan jenjang jabatannya dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka Instruktur yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tugas jabatan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.252/MEN.X/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan unsur dan subunsur kegiatan jabatan fungsional instruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1475);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara www.peraturan.go.id 2022, No.695 secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.
3.Pejabat Fungsional Instruktur yang selanjutnya disingkat Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.
4.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
5.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Instruktur dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Instruktur sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
7.Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Jabatan Fungsional Instruktur tersebut dalam jangka waktu tertentu.
8.Penetapan Angka Kredit adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Instruktur.
9.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP www.peraturan.go.id 2022, No.695 adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Instruktur dalam bentuk Angka Kredit.
11.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Instruktur yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12.Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan.
13.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu:

a.unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan Angka Kredit; dan
b.penilaian dan Penetapan Angka Kredit.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi:

a.Instruktur;
b.Tim Penilai; dan
c.pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI UNTUK MENENTUKAN ANGKA KREDIT

Pasal 4

Jabatan Fungsional Instruktur, terdiri atas jabatan fungsional www.peraturan.go.id 2022, No.695 kategori keterampilan dan kategori keahlian.

Pasal 5

Kegiatan yang dinilai dalam rangka penilaian Angka Kredit Instruktur, terdiri atas:

a.kegiatan tugas Jabatan Fungsional Instruktur;
b.kegiatan pengembangan profesi bidang Pelatihan Kerja; dan
c.kegiatan penunjang bidang Pelatihan Kerja.

Pasal 6

(1)Kegiatan tugas Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas unsur:
1. a.pelaksanaan Pelatihan Kerja; dan
2. b.pengembangan Pelatihan Kerja.
(2)Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pelaksanaan Pelatihan Kerja, terdiri atas:
  1. 1.penyusunan rencana pelatihan;
  2. 2.pembuatan perangkat pelatihan;
  3. 3.pengajaran dan pelatihan;
  4. 4.pelayanan pelatihan dan produktivitas; dan
  5. 5.pelaksanaan evaluasi,
2. b.pengembangan Pelatihan Kerja, terdiri atas:
  1. 1.pengembangan program pelatihan; dan
  2. 2.pengembangan sistem pelatihan.
(3)Rincian Unsur Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Instruktur Kategori Keterampilan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Rincian Unsur Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Instruktur Kategori Keahlian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2022, No.695

Pasal 7

(1)Kegiatan pengembangan profesi bidang Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan untuk kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Instruktur 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
(2)Kegiatan pengembangan profesi bidang Pelatihan Kerja, terdiri atas:
1. a.perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Instruktur;
2. b.pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelatihan;
3. c.penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan- bahan lain di bidang pelatihan;
4. d.penyusunan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis di bidang pelatihan;
5. e.pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pelatihan; dan/atau
6. f.kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Instruktur.
(3)Rincian Kegiatan Unsur Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Kegiatan penunjang bidang Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat dilaksanakan untuk kenaikan pangkat.
(2)Kegiatan penunjang bidang Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pengajar/pelatih di bidang pelatihan;
2. b.keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim uji kompetensi;
3. c.perolehan penghargaan/tanda jasa;
4. d.perolehan gelar/ijazah lainnya; dan/atau www.peraturan.go.id 2022, No.695
5. e.pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Instruktur.
(3)Rincian Kegiatan Unsur Penunjang Tugas Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Kegiatan penunjang bidang Pelatihan Kerja diberikan Angka Kredit Kumulatif paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI UNTUK MENENTUKAN ANGKA KREDIT

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI UNTUK MENENTUKAN ANGKA KREDIT

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020