DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020

Nomor: 82
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Ringkasan

Mengatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan, Tanggung Jawab dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan; Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional; Tugas Jabatan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan Jenjang Jabatan dan Hasil Kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Penilaian Kinerja; Penilaian dan PAK; Kenaikan Pangkat dan kenaikan Jabatan; Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Instruktur; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan;Tugas Instansi Pembina; Organisasi Profesi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan perkembangan jabatan fungsional sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan SALINAN Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Instruktur; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8.Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.
9.Pejabat Fungsional Instruktur yang selanjutnya disingkat Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.
10.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
11.Melatih adalah suatu proses interaksi antar peserta, Instruktur, dan lingkungan Pelatihan Kerja dengan menggunakan metode Pelatihan Kerja dalam rangka mencapai kompetensi kerja.
12.Peserta Pelatihan adalah pencari kerja, pekerja, dan pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja, maupun masyarakat umum yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.
13.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
14.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Instruktur dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Instruktur sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
16.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Instruktur.
17.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Instruktur dalam bentuk Angka Kredit Instruktur.
18.Standar Kompetensi Instruktur yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Instruktur.
19.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial- kultutural dari Instruktur dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
20.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Instruktur sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Instruktur.
21.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Instruktur sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
22.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Instruktur baik perorangan atau kelompok di bidang Pelatihan Kerja.
23.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Instruktur yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Pasal 2

(1)Instruktur berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pelatihan Kerja pada Instansi Pemerintah.
(2)Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Instruktur.
(3)Kedudukan Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Instruktur merupakan jabatan karier PNS.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Instruktur termasuk dalam klasifikasi/rumpun profesional bidang pendidikan lainnya.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Instruktur merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Instruktur kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
1. a.Instruktur Terampil;
2. b.Instruktur Mahir; dan
3. c.Instruktur Penyelia.
(3)Jenjang Jabatan Fungsional Instruktur kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
1. a.Instruktur Ahli Pertama;
2. b.Instruktur Ahli Muda;
3. c.Instruktur Ahli Madya; dan
4. d.Instruktur Ahli Utama.
(4)Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Instruktur melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja.

Pasal 7

(1)Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Instruktur yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pelatihan kerja.
(2)Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.penyusunan rencana pelatihan;
2. b.pembuatan perangkat pelatihan;
3. c.pengajaran dan pelatihan;
4. d.pelayanan pelatihan dan produktivitas;
5. e.pelaksanaan evaluasi;
6. f.pengembangan program pelatihan; dan
7. g.pengembangan sistem pelatihan.

Pasal 8

(1)Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Instruktur kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
1. a.Instruktur Terampil, meliputi:
  1. 1.menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya;
  2. 2.menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar;
  3. 3.menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar;
  4. 4.membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya;
  5. 5.membuat media atau alat peraga pelatihan dua dimensi;
  6. 6.melatih pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta pencari kerja SLTA ke bawah atau pekerja pada level pelaksana/ produksi;
  7. 7.merawat peralatan pelatihan;
  8. 8.memperbaiki kerusakan ringan peralatan pelatihan; dan
  9. 9.mengevaluasi kemajuan Peserta Pelatihan sesuai dengan kewenangannya;
2. b.Instruktur Mahir, meliputi:
  1. 1.menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya;
  2. 2.menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket untuk tingkat menengah;
  3. 3.menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat menengah;
  4. 4.membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya;
  5. 5.membuat media atau alat peraga pelatihan tiga dimensi;
  6. 6.melatih pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta pencari kerja sarjana/diploma/akademi, pekerja pada level teknisi/penyelia atau instruktur (training of trainer) pada level/kategori terampil;
  7. 7.melatih pada pelatihan tingkat menengah dengan peserta pencari kerja SLTA ke bawah atau pekerja pada level pelaksana/produksi;
  8. 8.mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya; dan
  9. 9.menyusun program pelatihan tingkat dasar bagi pencari kerja; dan
3. c.Instruktur Penyelia, meliputi:
  1. 1.menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar;
  2. 2.menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya;
  3. 3.menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket untuk tingkat atas/lanjutan;
  4. 4.menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat atas/lanjutan;
  5. 5.membuat jobsheet mata pelatihan kewenangannya;
  6. 6.menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar;
  7. 7.membuat media atau alat peraga pelatihan multimedia
  8. 8.melatih pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta pekerja pada level manajemen;
  9. 9.melatih pada pelatihan tingkat menengah dengan peserta pekerja pada level teknisi/penyelia atau Instruktur pada level/kategori terampil;
  10. 10.melatih pada pelatihan tingkat atas/lanjutan dengan peserta pekerja pada level pelaksana/produksi;
  11. 11.memberikan penyuluhan produktivitas dengan peserta dari unsur masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat;
  12. 12.mengevaluasi kemajuan Peserta Pelatihan sesuai dengan kewenangannya;
  13. 13.menyusun program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja; dan
  14. 14.menyusun program pelatihan tingkat menengah bagi pencari kerja.
(2)Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Instruktur kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
1. a.Instruktur Ahli Pertama, meliputi:
  1. 1.melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas individu;
  2. 2.menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level operator;
  3. 3.menyusun konten e-learning pada program pelatihan pada level operator;
  4. 4.menyusun media pembelajaran pada level operator;
  5. 5.mengidentifikasi perangkat penilaian atau instrumen pada program pelatihan pada level operator;
  6. 6.menyusun daftar kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan;
  7. 7.Melatih dengan tatap muka pada level operator;
  8. 8.melaksanakan pelatihan dengan menggunakan platform e-learning pada level operator;
  9. 9.memelihara peralatan pelatihan;
  10. 10.melakukan pendampingan pada individu, perusahaan ultra, mikro, dan kecil;
  11. 11.melakukan bimbingan konsultansi pada individu, perusahaan ultra, mikro, dan kecil;
  12. 12.menyusun perangkat evaluasi hasil pembelajaran pada level operator; dan
  13. 13.melakukan evaluasi hasil pembelajaran pada level operator;
2. b.Instruktur Ahli Muda, meliputi:
  1. 1.melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas organisasi;
  2. 2.menyusun program pelatihan pada level operator;
  3. 3.menyusun program peningkatan produktivitas bagi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat;
  4. 4.menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi atau lesson plan pada level teknisi;
  5. 5.menyusun modul pelatihan pada level operator;
  6. 6.menyusun dan membuat konten e-learning pada program pelatihan pada level teknisi;
  7. 7.menyusun media pembelajaran pada level teknisi;
  8. 8.menyusun perangkat penilaian atau instrumen pada program pelatihan pada level operator;
  9. 9.Melatih dengan tatap muka pada level operator dan/atau calon Instruktur;
  10. 10.melaksanakan pelatihan dengan menggunakan platform e-learning pada level operator dan/atau calon Instruktur;
  11. 11.melaksanakan pembimbingan atau mensupervisi Instruktur di bawah jenjang jabatannya;
  12. 12.memperbaiki peralatan pelatihan;
  13. 13.melakukan pendampingan pada perusahaan menengah;
  14. 14.melakukan bimbingan konsultansi pada perusahaan menengah;
  15. 15.menyusun perangkat evaluasi hasil pembelajaran pada level teknisi;
  16. 16.melakukan evaluasi hasil pembelajaran pada level teknisi; dan
  17. 17.mengembangkan program pelatihan pada level operator;
3. c.Instruktur Ahli Madya, meliputi:
  1. 1.melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas regional;
  2. 2.menyusun program pelatihan pada level teknisi;
  3. 3.menyusun program peningkatan produktivitas bagi perusahaan;
  4. 4.menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi atau lesson plan pada level ahli;
  5. 5.menyusun modul pelatihan pada level teknisi;
  6. 6.menyusun konten e-learning pada program pelatihan pada level ahli;
  7. 7.menyusun media pembelajaran pada level ahli;
  8. 8.menyusun perangkat penilaian atau instrument pada program pelatihan pada level teknis;
  9. 9.Melatih dengan tatap muka pada level ahli dan/atau Instruktur;
  10. 10.melaksanakan pelatihan dengan menggunakan platform e-learning pada level teknis dan/atau Instruktur;
  11. 11.melaksanakan pelatihan peserta dari luar negeri bertempat di luar dan/atau di dalam negeri pada level operator atau level teknisi;
  12. 12.melakukan pendampingan pada perusahaan besar;
  13. 13.melakukan bimbingan konsultansi pada perusahaan besar;
  14. 14.menyusun perangkat evaluasi hasil pembelajaran pada level ahli;
  15. 15.mengevaluasi hasil pembelajaran pada level ahli;
  16. 16.mengembangkan program pelatihan pada level teknisi;
  17. 17.mengembangkan rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi;
  18. 18.mengembangkan perangkat pelatihan yang bersifat pembaharuan atau inovasi dan/atau penyempurnaan;
  19. 19.mengembangkan modul pelatihan;
  20. 20.mengembangkan perangkat evaluasi hasil pembelajaran;
  21. 21.mengembangkan konten e-learning;
  22. 22.merancang platform e-learning untuk suatu program pelatihan berdasarkan teknologi terkini;
  23. 23.membangun jejaring lintas sektor kementerian/lembaga dalam hal Pelatihan Kerja dalam skala nasional;
  24. 24.menganalisis perangkat dan/atau hasil evaluasi pembelajaran; dan
  25. 25.menyempurnakan sistem informasi pelatihan; dan
4. d.Instruktur Ahli Utama, meliputi:
  1. 1.melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas nasional;
  2. 2.menyusun program pelatihan pada level ahli;
  3. 3.menyusun modul pelatihan pada level ahli;
  4. 4.menyusun perangkat penilaian atau instrumen pada program pelatihan pada level ahli;
  5. 5.Melatih dengan tatap muka pada level ahli, manajer, dan/atau Instruktur;
  6. 6.melaksanakan pelatihan dengan menggunakan platform e-learning pada level ahli dan/atau Instruktur
  7. 7.melaksanakan pelatihan peserta dari luar negeri bertempat di luar dan/atau didalam negeri pada level ahli;
  8. 8.mengevaluasi program dan/atau modul pelatihan;
  9. 9.menganalisis return of training investment;
  10. 10.mengembangkan program pelatihan pada level ahli;
  11. 11.merancang metode dan/atau sistem pelatihan baru;
  12. 12.merumuskan masukan teknis untuk pengkajian dan penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis, dan/atau standar pengelolaan bidang pelatihan kerja;
  13. 13.membangun jejaring lintas sektor kementerian/lembaga dalam hal Pelatihan Kerja dalam skala internasional;
  14. 14.mengevaluasi sistem pelatihan yang berlaku terhadap sistem penyelenggaraan yang telah dilaksanakan; dan
  15. 15.membuat uraian kompetensi baku berdasarkan analisis suatu jabatan tertentu yang harus dikuasai oleh tenaga kerja dalam jabatan tertentu.
(3)Instruktur yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Rincian uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Instruktur untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 9

(1)Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Instruktur kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:
1. a.Instruktur Terampil, meliputi:
  1. 1.dokumen satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya;
  2. 2.dokumen daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar;
  3. 3.dokumen daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar;
  4. 4.jobsheet mata pelatihan sesuai kewenangannya;
  5. 5.purwarupa media atau alat peraga pelatihan dua dimensi;
  6. 6.jam Melatih pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta pencari kerja SLTA ke bawah atau pekerja pada level pelaksana/produksi;
  7. 7.laporan perawatan peralatan pelatihan;
  8. 8.laporan perbaikan peralatan; dan
  9. 9.laporan hasil evaluasi kemajuan Peserta Pelatihan sesuai dengan kewenangannya;
2. b.Instruktur Mahir/Pelaksana Lanjutan, meliputi:
  1. 1.dokumen satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya;
  2. 2.daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket untuk tingkat menengah;
  3. 3.daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat menengah;
  4. 4.jobsheet mata pelatihan sesuai dengan sesuai dengan kewenangannya;
  5. 5.media atau alat peraga pelatihan tiga dimensi;
  6. 6.jam Melatih pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta pencari kerja sarjana/diploma/akademi; pekerja pada level teknisi/penyelia; atau Instruktur (Training Of Trainer) pada level/kategori terampil;
  7. 7.Jam Melatih pada pelatihan tingkat menengah dengan peserta pencari kerja SLTA ke bawah atau pekerja pada level pelaksana / produksi;
  8. 8.mengevaluasi kemajuan Peserta Pelatihan sesuai dengan kewenangannya; dan
  9. 9.program pelatihan tingkat dasar bagi pencari kerja;
3. c.Instruktur Penyelia, meliputi:
  1. 1.dokumen rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar;
  2. 2.dokumen satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya;
  3. 3.daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket untuk tingkat atas/lanjutan;
  4. 4.daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat atas/lanjutan;
  5. 5.jobsheet mata pelatihan kewenangannya;
  6. 6.modul pelatihan untuk tingkat dasar;
  7. 7.media atau alat peraga pelatihan multi media (audio visual aid);
  8. 8.jam Melatih pelatihan pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta pekerja pada level manajemen;
  9. 9.jam Melatih pelatihan pada pelatihan tingkat menengah dengan peserta pekerja pada level teknisi/penyelia atau Instruktur (Training Of Trainer) pada level/kategori terampil;
  10. 10.jam Melatih pelatihan pada pelatihan tingkat atas/lanjutan dengan peserta pekerja pada level pelaksana/produksi;
  11. 11.laporan penyuluhan produktivitas dengan peserta dari unsur masyarakat/LSM;
  12. 12.dokumen hasil evaluasi kemajuan Peserta Pelatihan sesuai dengan kewenangannya;
  13. 13.menyusun program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja; dan
  14. 14.menyusun program pelatihan tingkat menengah bagi pencari kerja.
(2)Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Instruktur kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi:
1. a.Instruktur Ahli Pertama, meliputi:
  1. 1.dokumen laporan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas individu;
  2. 2.dokumen laporan rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi atau lesson plan pada level operator;
  3. 3.dokumen laporan penyusunan konten e- learning pada program pelatihan pada level operator;
  4. 4.media pembelajaran pada level operator;
  5. 5.dokumen atau naskah identifikasi perangkat penilaian atau instrumen pada program pelatihan pada level operator;
  6. 6.dokumen atau naskah daftar kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan;
  7. 7.jam pelatihan dengan tatap muka pada level operator;
  8. 8.paket materi pelatihan dengan menggunakan platform e-learning pada level operator;
  9. 9.dokumen laporan perawatan dan pemeliharaan peralatan pelatihan;
  10. 10.dokumen laporan pendampingan pada individu, perusahaan ultra, mikro, dan kecil;
  11. 11.naskah laporan bimbingan konsultansi pada individu, perusahaan ultra, mikro, dan kecil;
  12. 12.dokumen laporan penyusunan perangkat evaluasi hasil pembelajaran pada level operator; dan
  13. 13.dokumen laporan evaluasi hasil pembelajaran pada level operator;
2. b.Instruktur Ahli Muda, meliputi:
  1. 1.dokumen laporan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas organisasi;
  2. 2.naskah program pelatihan pada level operator;
  3. 3.naskah program peningkatan produktivitas bagi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat;
  4. 4.dokumen rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi dan lesson plan pada level teknisi;
  5. 5.naskah modul pelatihan pada level operator;
  6. 6.dokumen laporan penyusunan konten e- learning pada program pelatihan pada level teknisi;
  7. 7.media pembelajaran pada level teknisi;
  8. 8.dokumen atau naskah perangkat penilaian atau instrumen pada program pelatihan pada level operator;
  9. 9.jam pelatihan dengan tatap muka pada level operator dan/atau calon Instruktur;
  10. 10.jam pelatihan dengan menggunakan platform e- learning pada level operator dan atau calon Instruktur;
  11. 11.laporan pembimbingan atau mensupervisi Instruktur dibawah jenjang jabatannya;
  12. 12.dokumen laporan memperbaiki peralatan pelatihan;
  13. 13.dokumen laporan pendampingan pada perusahaan menengah;
  14. 14.dokumen laporan bimbingan konsultansi pada perusahaan menengah;
  15. 15.naskah penyusunan perangkat evaluasi hasil pembelajaran pada level teknisi;
  16. 16.dokumen laporan evaluasi hasil pembelajaran pada level teknisi; dan
  17. 17.naskah program pelatihan pada level operator;
3. c.Instruktur Ahli Madya, meliputi:
  1. 1.dokumen laporan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas regional;
  2. 2.naskah program pelatihan pada level teknisi;
  3. 3.naskah program peningkatan produktivitas bagi perusahaan;
  4. 4.dokumen rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi atau lesson plan pada level ahli;
  5. 5.naskah modul pelatihan pada level teknisi;
  6. 6.laporan penyusunan konten e-learning pada program pelatihan pada level ahli;
  7. 7.media pembelajaran pada level ahli;
  8. 8.naskah perangkat penilaian atau instrumen pada program pelatihan pada level teknisi;
  9. 9.jam pelatihan dengan tatap muka pada level Ahli dan/atau Instruktur;
  10. 10.jam pelatihan dengan menggunakan platform e- learning pada level teknis dan/atau Instruktur;
  11. 11.jam pelatihan peserta dari luar negeri bertempat di luar dan/atau di dalam negeri pada level operator atau level teknisi;
  12. 12.dokumen laporan pendampingan pada perusahaan besar;
  13. 13.dokumen laporan bimbingan konsultansi pada perusahaan besar;
  14. 14.dokumen laporan perangkat evaluasi hasil pembelajaran pada level ahli;
  15. 15.dokumen laporan evaluasi hasil pembelajaran pada level ahli;
  16. 16.naskah program pelatihan pada level teknisi;
  17. 17.naskah rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi;
  18. 18.naskah perangkat pelatihan yang bersifat pembaharuan atau inovasi dan/atau penyempurnaan;
  19. 19.naskah modul pelatihan;
  20. 20.naskah pengembangan perangkat evaluasi hasil pembelajaran;
  21. 21.naskah pengembangan konten e-learning;
  22. 22.dokumen laporan pengembangan platform e- learning untuk suatu program pelatihan berdasarkan teknologi terkini;
  23. 23.dokumen laporan membangun jejaring lintas sektor kementerian/lembaga dalam hal Pelatihan Kerja dalam skala nasional;
  24. 24.dokumen laporan analisis perangkat dan/atau hasil evaluasi pembelajaran; dan
  25. 25.dokumen laporan pembaharuan dan penyempurnaan sistem informasi pelatihan;
4. d.Instruktur Ahli Utama, meliputi:
  1. 1.dokumen laporan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas nasional;
  2. 2.naskah program pelatihan pada level ahli;
  3. 3.naskah modul pelatihan pada level ahli;
  4. 4.naskah penyusunan perangkat penilaian atau Instrumen pada program pelatihan pada level ahli;
  5. 5.jam pelatihan dengan tatap muka pada level Ahli, manajer dan/atau Instruktur;
  6. 6.jam pelatihan dengan menggunakan platform e- learning pada level ahli dan/atau Instruktur;
  7. 7.jam pelatihan peserta dari luar negeri bertempat di luar dan/atau di dalam negeri pada level ahli;
  8. 8.dokumen laporan evaluasi program dan/atau modul pelatihan;
  9. 9.dokumen analisis return of training investment;
  10. 10.program pelatihan pada level ahli;
  11. 11.rancangan dan/atau rekayasa metode dan/atau sistem pelatihan baru;
  12. 12.naskah masukan atas rumusan kebijakan, peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis, dan/atau standar pengelolaan bidang pelatihan kerja;
  13. 13.laporan hasil pembentukan jejaring lintas sektor kementerian/lembaga dalam hal Pelatihan Kerja dalam skala internasional;
  14. 14.naskah telaahan dan evaluasi sistem pelatihan yang berlaku terhadap sistem penyelenggaraan yang telah dilaksanakan; dan
  15. 15.naskah uraian kompetensi baku berdasarkan analisis suatu jabatan tertentu yang harus dikuasai oleh tenaga kerja dalam jabatan tertentu.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Instruktur yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Instruktur yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dalam satu kategori, dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2022