DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenaker ini mengatur tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peta Proses Bisnis terdiri atas: a. peta Proses; b. peta subproses; c. peta relasi; dan d. peta lintas fungsi. Monitoring dan evaluasi terhadap Peta Proses Bisnis dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil monitoring dan evaluasi atas Peta Proses Bisnis di Kementerian wajib dilaporkan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (Business Process) Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
6.Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2.Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu Proses.
3.Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah Input menjadi Output.
4.Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu Proses.
5.Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu Proses.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PETA PROSES BISNIS

Pasal 2

(1)Peta Proses Bisnis terdiri atas:
1. a.peta Proses;
2. b.peta subproses;
3. c.peta relasi; dan
4. d.peta lintas fungsi.
(2)Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a memuat seluruh kegiatan yang ada di Kementerian. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(2)Peta Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Proses inti; dan
2. b.Proses pendukung.
(3)Proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Proses yang menciptakan aliran nilai utama dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal;
2. b.berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kementerian dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
3. c.memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
(4)Proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas;
2. b.peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. c.pengembangan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
4. d.pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.
(5)Proses pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan Proses inti berjalan dengan baik, serta memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
2. b.memberikan dukungan atas aktivitas pada Proses inti.
(6)Proses pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.penyusunan rencana, kebijakan, dan sistem informasi;
2. b.penatakelolaan pemerintahan dan dukungan manajemen; dan
3. c.pengawasan internal.

Pasal 4

(1)Peta subproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses inti yang tergambar dalam peta Proses.
(2)Proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan rencana strategis Kementerian secara keseluruhan yang saling berkaitan.
(3)Subproses dari Proses inti pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.peningkatan kompetensi tenaga kerja; dan
2. b.peningkatan produktivitas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(4)Subproses dari Proses inti peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan penempatan tenaga kerja;
2. b.penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
3. c.Pengendalian tenaga kerja asing.
(5)Subproses dari Proses inti pengembangan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c terdiri atas:
1. a.pembinaan hubungan kerja dan pengupahan;
2. b.pembinaan kelembagaan dan pencegahan perselisihan hubungan industrial;
3. c.penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4. d.pembinaan sumber daya manusia hubungan industrial; dan
5. e.peningkatan penerapan jaminan sosial tenaga kerja.
(6)Subproses dari Proses inti pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d terdiri atas:
1. a.pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
2. b.pembinaan norma ketenagakerjaan;
3. c.pemeriksaan norma ketenagakerjaan;
4. d.pengujian norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
5. e.penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
(7)Subproses dari Proses pendukung penyusunan rencana, kebijakan, dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a terdiri atas:
1. a.perencanaan ketenagakerjaan;
2. b.penyusunan kebijakan ketenagakerjaan; dan
3. c.pengelolaan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan.
(8)Subproses dari Proses pendukung penatakelolaan pemerintahan dan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b terdiri atas:
1. a.perencanaan program anggaran dan manajemen kinerja;
2. b.pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. c.pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
4. d.pembentukan, pembaharuan, dan penyelesaian masalah hukum;
5. e.pengelolaan urusan tata usaha dan pelayanan umum;
6. f.pengelolaan kerja sama;
7. g.pengelolaan hubungan masyarakat; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
8. h.peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
9. i.penyelenggaraan pasar kerja; dan
10. j.penyelenggaraan pendidikan vokasi.
(9)Subproses dari Proses pendukung pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c terdiri atas pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan.

Pasal 5

(1)Peta relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan pihak yang terlibat dalam setiap Proses yang tergambarkan pada Peta Proses Bisnis.
(2)Pihak yang terlibat dalam setiap Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kementerian, lembaga, daerah, dan swasta yang sering dilakukan koordinasi; dan
2. b.pihak terkait lainnya.

Pasal 6

(1)Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu Proses kerja.
(2)Lintas unit/fungsi yang saling berhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.lintas unit/fungsi di satu unit jabatan pimpinan tinggi madya;
2. b.lintas unit/fungsi antar unit jabatan pimpinan tinggi madya;
3. c.lintas unit/fungsi antar kementerian, lembaga, daerah, dan swasta; dan
4. d.lintas unit/fungsi dengan pihak terkait lainnya.
(3)Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Monitoring dan evaluasi terhadap Peta Proses Bisnis dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi atas Peta Proses Bisnis di Kementerian wajib dilaporkan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (Business Process) Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 793), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2023 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 773 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Reni Mursidayanti NIP 19720603 199903 2 001 Penangggung Jawab Paraf Tanggal Pembuat Konsep (Kepala Biro OSDMA) Pengendali Aspek Hukum (Plh. Kepala Biro Hukum) Pengendali Teknis (Plt. Dirjen Binalavotas) Pengendali Teknis (Dirjen Binapenta&PKK) Pengendali Teknis (Dirjen PHI dan Jamsos TK) Pengendali Teknis (Dirjen Binwasnaker & K3) Pengendali Teknis (Ka Barenbang) Pengendali Teknis (Plt. Inspektur Jenderal) Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN A. Peta Proses Gambar Peta Proses Kementerian Ketenagakerjaan PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) Kebijakan, Program, Data Informasi, Potensi dan Aspirasi KEMENTERIAN/LEMBAGA Kebijakan, Data, dan Informasi LEGISLATIF Arah Kebijakan MEDIA MASSA/MEDIA SOSIAL Data, dan Informasi PEKERJA/CALON PEKERJA Data, dan Informasi ASOSIASI Data, dan Informasi DUNIA USAHA Data, dan Informasi SUPPLIER/INPUT PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) Regulasi dan Fasilitasi Pencapaian Kinerja KEMENTERIAN/LEMBAGA Kebijakan, Data, dan Informasi LEGISLATIF Data dan Informasi MEDIA MASSA/MEDIA SOSIAL Data, dan Informasi PEKERJA/CALON PEKERJA Kebijakan, Data, dan Informasi ASOSIASI Kebijakan, Data, dan Informasi DUNIA USAHA Kebijakan, Data, dan Informasi OUTPUT/CUSTOMER PROSES INTI PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS NAKER.01 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA NAKER.03 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NAKER.02 PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NAKER.04 PROSES PENDUKUNG PENATAKELOLAAN PEMERINTAHAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENGAWASAN INTERNAL PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN SISTEM INFORMASI NAKER.05 NAKER.06 NAKER.07 PERGURUAN TINGGI Data, dan Informasi PERGURUAN TINGGI Data, dan Informasi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN B. Peta Subproses Gambar Peta Subproses Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (NAKER.01) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Gambar Peta Subproses Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (NAKER.02) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Gambar Peta Subproses Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (NAKER.03) UNIT KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA LAINNYA Kebijakan, Data, dan Informasi KEMENTERIAN/LEMBAGA Kebijakan, Data, dan Informasi LEGISLATIF Arah Kebijakan PEKERJA Data, dan Informasi ASOSIASI Data, dan Informasi DUNIA USAHA/PELAKU EKONOMI Data, dan Informasi PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) Data, dan Informasi SUPPLIER/INPUT UNIT KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA LAINNYA Kebijakan, Data, dan Informasi KEMENTERIAN/LEMBAGA Kebijakan, Data, dan Informasi LEGISLATIF Data dan Informasi PEKERJA Kebijakan, Data, dan Informasi ASOSIASI Kebijakan, Data, dan Informasi DUNIA USAHA/PELAKU EKONOMI Kebijakan, Data, dan Informasi PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) Kebijakan, Data, dan Informasi OUTPUT/CUSTOMER PEMBINAAN HUBUNGAN KERJA DAN PENGUPAHAN NAKER.03.01 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NAKER.03.02 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NAKER.03.03 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA HUBUNGAN INDUSTRIAL NAKER.03.04 PENINGKATAN PENERAPAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA NAKER.03.05 CALON PEKERJA Data, dan Informasi CALON PEKERJA Kebijakan, Data, dan Informasi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Gambar Peta Subproses Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (NAKER.04) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Gambar Peta Subproses Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Sistem Informasi (NAKER.05) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Gambar Peta Subproses Penatakelolaan Pemerintahan dan Dukungan Manajemen (NAKER.06) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Gambar Peta Subproses Pengawasan Internal (NAKER.07) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN C. Peta Relasi Gambar Peta Relasi Proses Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (NAKER.01) PRAKTISI MEDIA MASSA /MEDIA SOSIAL BANK PERSEPSI MASYARAKAT/ ORGANISASI MASYARAKAT ASOSIASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA PERGURUAN TINGGI, AKADEMISI, LEMBAGA KAJIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNIT KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH/BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS (BLKK) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA ASOSIASI PROFESI LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL ORGANISASI INTERNASIONAL/ NEGARA ASING LEMBAGA ALUMNI KANTOR STAF PRESIDEN LEMBAGA PELATIHAN KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Gambar Peta Relasi Proses Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (NAKER.02) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LEMBAGA PRAKTISI HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KANTOR STAF MEDIA MASSA / MEDIA SOSIAL INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION ASOSIASI PENYANDANG DISABILITAS PERUSAHAAN/APINDO/ ORGANISASI PERUSAHAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI LEMBAGA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY PENGGUNA TENAGA KERJA ASING KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA LEMBAGA PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING MASYARAKAT/ ORGANISASI MASYARAKAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVETASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN KEUANGAN ASOSIASI/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PERGURUAN TINGGI, AKADEMISI, LEMBAGA KAJIAN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BANK PERSEPSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN/ KETENAGAKERJAAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI/ LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEMENTERIAN LUAR NEGERI BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PRAKTISI PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/KAB/KOTA) KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI BURSA KERJA KHUSUS JOB PORTAL(LEMBAGA PENEMPATAN BERBASIS DIGITAL) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Gambar Peta Relasi Proses Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (NAKER.03) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PERGURUAN TINGGI, AKADEMISI, LEMBAGA KAJIAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA KANTOR STAF DINAS TENAGA KERJA (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT KOMNAS PEREMPUAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) BP TAPERA POLRI DEWAN PENGUPAHAN INTERNATIONAL LABOUR ORANIZATION UNIT KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ASOSIASI/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PERUSAHAAN/ APINDO/ORGANISASI PENGUSAHA BPJS KETENAGAKERJAAN/ KESEHATAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MAHKAMAH AGUNG/ PENGADILAN NEGERI DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL ASOSIASI MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PUSAT/ DAERAH LSP HIGIENE INDUSTRI KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA LAINNYA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN SOSIAL LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT/TRIPARTIT PRAKTISI MASYARAKAT/ ORGANISASI MASYARAKAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI WORLD BANK BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Gambar Peta Relasi Proses Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (NAKER.04) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT POLRI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PERGURUAN TINGGI, AKADEMISI, LEMBAGA KAJIAN UNIT KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK KEMENTERIAN KESEHATAN MEDIA MASSA / MEDIA SOSIAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ASOSIASI/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH LEMBAGA PENGUJIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/ BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN STANDARDISASI NASIONAL DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI/ BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN INDONESIA (IDKI) PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEKRETARIAT KABINET PERUSAHAAN/APINDO/ ORGANISASI PENGUSAHA LEMBAGA SURVEI/ LEMBAGA K3 KEMENTERIAN/ LEMBAGA LAINNYA BADAN INTELEJEN NASIONAL DINAS KETENAGAKERJAAN (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) MASYARAKAT/ ORGANISASI MASYARAKAT PRAKTISI PERUSAHAAN JASA KADER NORMA KETENAGAKERJAAN FORUM KADER NORMA KETENAGAKERJAAN INTERNATIONAL LABOUR ORANIZATION ASOSIASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN INDONESIA KOMISI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Gambar Peta Relasi Proses Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Sistem Informasi (NAKER.05) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/ BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DINAS KETENAGAKERJAAN (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) UNIT KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PERGURUAN TINGGI, AKADEMISI, LEMBAGA KAJIAN PERUSAHAAN/ APINDO/ORGANISASI PENGUSAHA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MASYARAKAT/ ORGANISASI MASYARAKAT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI MEDIA MASSA / MEDIA SOSIAL KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA KEMENTERIAN/ LEMBAGA LAINNYA ASOSIASI/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PRAKTISI PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) LEMBAGA PELATIHAN KERJA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA ORGANISASI INTERNASIONAL/ NEGARA ASING Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Gambar Peta Relasi Proses Penatakelolaan Pemerintahan dan Dukungan Manajemen (NAKER.06) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/ BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN KESEHATAN BADAN PUSAT STATISTIK PERS/MEDIA MASSA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PERGURUAN TINGGI, AKADEMISI, LEMBAGA KAJIAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA/ SEKRETARIAT KABINET LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DINAS KETENAGAKERJAAN (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN KOORDINATOR TENTARA NASIONAL INDONESIA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ARSIP NASIONAL POLRI UNIT KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PRAKTISI MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT, DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ORGANISASI INTERNASIONAL/ NEGARA ASING DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI INTERNATIONAL LABOUR ORANIZATION BURSA KERJA KHUSUS JOB PORTAL(LEMBAGA PENEMPATAN BERBASIS DIGITAL) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Gambar Peta Relasi Proses Pengawasan Internal (NAKER.07) UNIT KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEJAKSAAN KEMENTERIAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN ARSIP NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DINAS KETENAGAKERJAAN (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT, DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERGURUAN TINGGI, AKADEMISI, LEMBAGA KAJIAN DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI POLRI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LAINNYA MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Reni Mursidayanti NIP 19720603 199903 2 001 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…