Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM KEMBALI KERJA SERTA KEGIATAN PROMOTIF DAN KEGIATAN PREVENTIF KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKITAKIBAT KERJA MENTERIKETENAGAKERJAAN Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Setiap Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja danj' atau Penyakit Akibat Kerja dapat memperoleh manfaat Program Kembali Kerja. BAB II PROGRAMKEMBALIKERJA pelaksanaan Program KembaliBekerja.
pendampingan tenaga kerja dan dengan pihak-pihak terkait dalam monitoring, koordinasi
Bagian Kedua Persyaratan komprehensif mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan kerja,
BAB II
Kembali Kerja sebagaimana Pasal 2 diberikan secara
(2)Rekomendasi Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan:
sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 ayat (4)Manajer PenasehatDokterrekomendasi(1) Berdasarkan
Bagian Ketiga Mekanisme Penyelenggaraan
Pasa19
pendampingan kepada Peserta.
melakukanKasus BPJS Ketenagakerjaan Pasal 12
Pasalll Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif dalam mencegah terjadinya Kecelakaan Kerja darr/atau Penyakit Akibat Kerja merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesatu Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif BABIII KEGIATANPROMOTIFDANKEGIATANPREVENTIF KECELAKAANKERJADAN/ATAU PENYAKITAKIBATKERJA Pasal 10
dilakukan sesuai dengan kebutuhan, peminatan, jenis dan kondisi kecacatan masing-masing Peserta.
Pasa114
penahapansesuaisosialprogram jaminan kepesertaan.
Untuk memperoleh Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif, Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan:
Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan. BABrv PELAPORAN Preventif kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kerja sarna yang disepakati.
,.. ~~~AN SESUAI DENGAN ASLINYA __ G~ BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOM OR 387 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerin tahkan ini denganMenteriPeraturan Pasa120 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABV KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)