Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; Mengingat Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat- Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 1138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2098), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERJ KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN. Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411 );
Menetapkan perjanjian antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penerima Pernborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
Sa. Dihapus
periunjangJasakegiatanmelaksanakan perusahaan yang berbentuk badan hukum yang mernenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari Perusahaan Pernberi Pekerjaan.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit memuat:
Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak. 7a. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri. 7b. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkernenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
PenerimaPerusahaandiPekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten Zkota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaItaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan pendaItaran Perjanjian
Perjanjian Penyediaan Jasa telah memenuhi ketentuan Dalam hal Pekerja/Buruh (1)
Pasa120
dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu; dan
Pasa123
Penyediaan Jasa Pekerjay Buruh diterima lengkap.
ketenagakerjaan.
melakukanuntukdipenuhinya kewajiban pendaftaran. Penyedia Jasa Pekerja/Buruh melalui Lembaga ass.
Pasal II Peraturan Menteri III 1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa135 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku , Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa PekerjajBuruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERlTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 869 WIDODO EKATJAHJANA ltd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERJAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarla pada tanggal 5 Agustus 2019 M. HANIF DHAKIRl ttd. MENTERJ KETENAGAKERJAAN Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 pencmpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganiniMenteriPcraturanpcngundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Membuka PDF…