DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pekerja Zburuh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib diberikan perlindungan;
b.bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan, perlu menata kembali ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan izin penyediaan jasa pekerjay bur uh;
c.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2·012 tentang Syarat- Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERU BAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARATPENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Teriaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 ten tang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2098);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Lain sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; Mengingat Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat- Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 1138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2098), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERJ KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN. Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411 );

6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Meriteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Menetapkan perjanjian antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penerima Pernborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
5.Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh adalah perjanjian an tara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Sa. Dihapus
6.PekerjayBuruh adalah setiap orang yang bekerja pada Perusahaan Penerima Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang menerirna upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.Perjanjian Kerja adalah perjanjian an tara Perusahaan Penerirna Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan adalahPekerjaanPemborongan4. Perjanjian Perusahaan Pemberi Pekerjaan. periunjangJasakegiatanmelaksanakan perusahaan yang berbentuk badan hukum yang mernenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari Perusahaan Pernberi Pekerjaan.
3.Perusahaan Penyedia Jasa Pekerjay Bur'uh adalah perusahaan yang memenuhi syarat untuk
1.Perusahaan Pernberi Pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penenma pem borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja Zburuh.
2.Perusahaan Penerima Pemborongan adalah

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit memuat:

a.jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pekerja/Buruh dari Perusahaan Penyedi.a Jasa Pekerja/Buruh;
b.penegasan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh bersedia menerima Pekerja/Buruh dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam hal terjadi penggantian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja /Buruh;
c.hubungan kerja antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan Pekerja/Buruh yang
1. 2.Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut: Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak. 7a. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri. 7b. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkernenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
2. 8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. PenerimaPerusahaandiPekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten Zkota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaItaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan pendaItaran Perjanjian

Pasal 21

Perjanjian Penyediaan Jasa telah memenuhi ketentuan Dalam hal Pekerja/Buruh

4.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa120

(1)Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerje /Buruh harus didaItarkan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupateri/ kota tempat pekerjaan dilaksanakan.
(2)Pendaftaran Perjanj ian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran dan melampirkan izin usaha penyediaan jasa Pekerja/Buruh,
(3)Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerjay Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dikenakan biaya.

3.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu; dan

d.kewajiban memenuhi hak Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23A

(1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
  1. 6.Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 23A, Pasal 23B, dan Pasal 23C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa123
(1)Perusahaan Penyedia Jasa Pekerjs /Buruh yang belum mendapatkan bukti pendaftaran dan tetap melaksanakan pekerjaan, dikenakan sanksi adminis tratif.
(2)Dalam hal Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan hak Pekerja/Buruh tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerje /Buruh yang bersangku tan.

5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Penyediaan Jasa Pekerjay Buruh diterima lengkap.

(2)Dalam hal Perjanj ian Penyediaan Jasa PekerjayBuruh tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten Zkota menolak permohonan pendaftaran dengan memberikan alasan penolakan.
(3)Terhadap permohonan pendaftaran yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja /Buruh dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran. ketenagakerjaan.
(3)Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mengenakan sanksi teguran tertulis pertama, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi atau tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal jangka waktu pengenaan sanksi teguran tertulis pertama telah habis dan perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
(5)Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja /Buruh yang tidak melaksanakan kewajiban setelah teguran pengawasanhasillanjutb. tindak kabupaterr/kota; atau ketenagakerjaanbidangdijawab Pasal 238
(1)Sanksi teguran tertulis dikenakan sebanyak 2 (dua) kali masing-rnasing untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya teguran tertulis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi berdasarkan:
1. a.rekomendasi instansi yang bertanggung
2. b.pembekuan kegiatan usaha.
(2)Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a dikenakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
(3)Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan oleh Menteri.

Pasal 24

(1)Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh wajib memiliki izm usaha penyediaan jasa Pekerja/ Buruh.
(2)Untuk dapat memiliki izm usaha, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh mengajukan permohonan kepada Lembaga ass dan memenuhi persyaratan:
1. a.badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bergerak di bidang usaha penyediaan jasa Pekerja/ Buruh; dan
  1. 7.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: melakukanuntukdipenuhinya kewajiban pendaftaran. Penyedia Jasa Pekerja/Buruh melalui Lembaga ass.
(4)Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) berlaku sampai dengan bidangdiyang bertanggung jawab ketenagakerjaan provinsi.
(3)Menteri menyampaikan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada Perusahaan Pasa123C
(1)Pembekuan kegiatan usaha merupakan sanksi administratif untuk menghentikan pekerjaan dalam waktu tertentu di wilayah terjadinya pelanggaran.
(2)Pembekuan kegiatan usaha dikenakan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari instansi tertulis kedua, dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Pasal 27

(1)Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh wajib membuat Perjanjian Kerja secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan/ atau perjanjian kerja waktu tertentu dengan Pekerja/Buruh,

9.Ketentuan Pasal 25A dihapus.
10.Ketentuan Pasal 26 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Izin usaha penyediaan jasa Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri.
(2)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
(3)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh menjalankan usaha.

8.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

(3)Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal terdapat perubahan data izin usaha, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh menyampaikan perubahan tersebut kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 34A

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini rnulai berlaku:
1. a.izin usaha danj atau izin operasional yang telah dimiliki oleh Perusahaan Penyedia J asa Pekerjaj Buruh rnasih tetap berlaku sarnpai dengan berakhirnya izin usaha danj atau izin operasional tersebut; dan
2. b.izin usaha yang telah diajukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa PekerjajBuruh sebelurn berlakunya Peraturan Menteri ini dan belurn diterbitkan izin usahanya, diproses rnelalui sis tern OSS.
(2)Izin usaha danj at au izin operasional yang telah dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1) huruf a didaftarkan ke sistern OSS oleh Perusahaan Penyedia Jasa PekerjajBuruh.

12.Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Perjanjian Kerja sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupatenjkota ternpat pekerjaan dilaksanakan.
(3)Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupatenjkota rnenerbitkan bukti pencatatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perrnohonan pencatatan diterirna lengkap.
(4)Pencatatan Perjanjian Kerja sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) tidak dikenakan biaya. Pasal II Peraturan Menteri III 1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa135 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku , Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa PekerjajBuruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERlTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 869 WIDODO EKATJAHJANA ltd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERJAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarla pada tanggal 5 Agustus 2019 M. HANIF DHAKIRl ttd. MENTERJ KETENAGAKERJAAN Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 pencmpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganiniMenteriPcraturanpcngundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pekerja Zburuh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib diberikan perlindungan;
b.bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan, perlu menata kembali ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan izin penyediaan jasa pekerjay bur uh;
c.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2·012 tentang Syarat- Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERU BAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARATPENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Teriaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 ten tang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2098);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Lain sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Meriteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Menetapkan perjanjian antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penerima Pernborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
5.Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh adalah perjanjian an tara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Sa. Dihapus
6.PekerjayBuruh adalah setiap orang yang bekerja pada Perusahaan Penerima Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang menerirna upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.Perjanjian Kerja adalah perjanjian an tara Perusahaan Penerirna Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan adalahPekerjaanPemborongan4. Perjanjian Perusahaan Pemberi Pekerjaan. periunjangJasakegiatanmelaksanakan perusahaan yang berbentuk badan hukum yang mernenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari Perusahaan Pernberi Pekerjaan.
3.Perusahaan Penyedia Jasa Pekerjay Bur'uh adalah perusahaan yang memenuhi syarat untuk
1.Perusahaan Pernberi Pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penenma pem borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja Zburuh.
2.Perusahaan Penerima Pemborongan adalah

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit memuat:

a.jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pekerja/Buruh dari Perusahaan Penyedi.a Jasa Pekerja/Buruh;
b.penegasan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh bersedia menerima Pekerja/Buruh dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam hal terjadi penggantian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja /Buruh;
c.hubungan kerja antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan Pekerja/Buruh yang
1. 2.Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut: Pemborongan atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak. 7a. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri. 7b. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkernenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
2. 8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. PenerimaPerusahaandiPekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten Zkota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaItaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan pendaItaran Perjanjian

Pasal 21

Perjanjian Penyediaan Jasa telah memenuhi ketentuan Dalam hal Pekerja/Buruh

4.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa120

(1)Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerje /Buruh harus didaItarkan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupateri/ kota tempat pekerjaan dilaksanakan.
(2)Pendaftaran Perjanj ian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran dan melampirkan izin usaha penyediaan jasa Pekerja/Buruh,
(3)Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerjay Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dikenakan biaya.

3.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu; dan

d.kewajiban memenuhi hak Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23A

(1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
  1. 6.Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 23A, Pasal 23B, dan Pasal 23C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa123
(1)Perusahaan Penyedia Jasa Pekerjs /Buruh yang belum mendapatkan bukti pendaftaran dan tetap melaksanakan pekerjaan, dikenakan sanksi adminis tratif.
(2)Dalam hal Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan hak Pekerja/Buruh tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerje /Buruh yang bersangku tan.

5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Penyediaan Jasa Pekerjay Buruh diterima lengkap.

(2)Dalam hal Perjanj ian Penyediaan Jasa PekerjayBuruh tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten Zkota menolak permohonan pendaftaran dengan memberikan alasan penolakan.
(3)Terhadap permohonan pendaftaran yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja /Buruh dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran. ketenagakerjaan.
(3)Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mengenakan sanksi teguran tertulis pertama, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi atau tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal jangka waktu pengenaan sanksi teguran tertulis pertama telah habis dan perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
(5)Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja /Buruh yang tidak melaksanakan kewajiban setelah teguran pengawasanhasillanjutb. tindak kabupaterr/kota; atau ketenagakerjaanbidangdijawab Pasal 238
(1)Sanksi teguran tertulis dikenakan sebanyak 2 (dua) kali masing-rnasing untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya teguran tertulis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi berdasarkan:
1. a.rekomendasi instansi yang bertanggung
2. b.pembekuan kegiatan usaha.
(2)Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a dikenakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
(3)Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan oleh Menteri.

Pasal 24

(1)Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh wajib memiliki izm usaha penyediaan jasa Pekerja/ Buruh.
(2)Untuk dapat memiliki izm usaha, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh mengajukan permohonan kepada Lembaga ass dan memenuhi persyaratan:
1. a.badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bergerak di bidang usaha penyediaan jasa Pekerja/ Buruh; dan
  1. 7.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: melakukanuntukdipenuhinya kewajiban pendaftaran. Penyedia Jasa Pekerja/Buruh melalui Lembaga ass.
(4)Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) berlaku sampai dengan bidangdiyang bertanggung jawab ketenagakerjaan provinsi.
(3)Menteri menyampaikan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada Perusahaan Pasa123C
(1)Pembekuan kegiatan usaha merupakan sanksi administratif untuk menghentikan pekerjaan dalam waktu tertentu di wilayah terjadinya pelanggaran.
(2)Pembekuan kegiatan usaha dikenakan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari instansi tertulis kedua, dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Pasal 27

(1)Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh wajib membuat Perjanjian Kerja secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan/ atau perjanjian kerja waktu tertentu dengan Pekerja/Buruh,

9.Ketentuan Pasal 25A dihapus.
10.Ketentuan Pasal 26 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Izin usaha penyediaan jasa Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri.
(2)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
(3)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh menjalankan usaha.

8.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

(3)Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal terdapat perubahan data izin usaha, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh menyampaikan perubahan tersebut kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 34A

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini rnulai berlaku:
1. a.izin usaha danj atau izin operasional yang telah dimiliki oleh Perusahaan Penyedia J asa Pekerjaj Buruh rnasih tetap berlaku sarnpai dengan berakhirnya izin usaha danj atau izin operasional tersebut; dan
2. b.izin usaha yang telah diajukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa PekerjajBuruh sebelurn berlakunya Peraturan Menteri ini dan belurn diterbitkan izin usahanya, diproses rnelalui sis tern OSS.
(2)Izin usaha danj at au izin operasional yang telah dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1) huruf a didaftarkan ke sistern OSS oleh Perusahaan Penyedia Jasa PekerjajBuruh.

12.Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Perjanjian Kerja sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupatenjkota ternpat pekerjaan dilaksanakan.
(3)Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupatenjkota rnenerbitkan bukti pencatatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perrnohonan pencatatan diterirna lengkap.
(4)Pencatatan Perjanjian Kerja sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) tidak dikenakan biaya. Pasal II Peraturan Menteri III 1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa135 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku , Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa PekerjajBuruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERlTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 869 WIDODO EKATJAHJANA ltd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERJAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarla pada tanggal 5 Agustus 2019 M. HANIF DHAKIRl ttd. MENTERJ KETENAGAKERJAAN Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 pencmpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganiniMenteriPcraturanpcngundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 23A

Pasal 24

Pasal 27

Pasal 25

Pasal 34A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 23A

Pasal 24

Pasal 27

Pasal 25

Pasal 34A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014