DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2012

Nomor: 19
Tahun: 2012
Ditetapkan: 2 Mei 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara mengamanatkan kebijakan pembangunan postur pertahanan militer dengan mengutamakan pembangunan Minimum Essential Force Komponen Utama;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Minimum Essential Force Komponen Utama;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.650 2 Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2010 – 2014;
3.Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010-2014;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Minimum Essential Force Komponen Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENYELARASAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE KOMPONEN UTAMA.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Minimum Essential Force Komponen Utama merupakan kesepakatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang harus digunakan, dipedomani, dan dilaksanakan dalam pembangunan postur komponen utama.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6503 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2012 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara mengamanatkan kebijakan pembangunan postur pertahanan militer dengan mengutamakan pembangunan Minimum Essential Force Komponen Utama;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Minimum Essential Force Komponen Utama;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2010 – 2014;
3.Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010-2014;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Minimum Essential Force Komponen Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENYELARASAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE KOMPONEN UTAMA.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2015