Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Keteriagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
TATADAN KEMENTERlANKERJAO.RGANfSASl MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
KernenterianKerjaTataOrganisasi dan Ke tenagakerjaan; Menetapkan Mengingat Pasal 4
J. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750), diubah sebagai berikut: Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri. 5) Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja. danPenempatan4) Direktorat
1) Sekretariat Direktorat Jenderal. 2) Direktorat Pengembangan Pasar Kerja. 3) Direktorat Penernpatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Kornpetensi dan Pelatihan Kerja. 3) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan. 4) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan. 5) Direktorat Bina Pemagangan. 6) Direktorat Bina Produktivitas. StandardisasiBina2) Direktorat
1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
1) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja. 2) Biro Keuangan. 3) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur. 4) Biro Hukum. 5) Biro Umum. 6) Biro Kerja Sarna Luar Negeri. 7) Biro Hubungan Masyarakat.
1) Sekretariat Inspektorat Jenderal. 2) Inspektorat I. 3) Inspektorat II. 4) Inspektorat III. 5) Inspektorat IV. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 5) Direktorat Bina Penegakan Hukurn Ketenagakerj aan. 6) Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. NormaPengawasan4) Direktorat
1) Sekretariat Direktorat JenderaL 2) Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jarninan Sosial Tenaga Kerja. 3) Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak.
6) Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Pengembangan Pasal 642 Badan Perencanaan dan Ketenagakerjaan terdiri atas:
1) Sekretariat Badan. 2) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan. 3) Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan. 4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan. 5) Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan.
Pasa1675 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 674, Pusat Data dan Inforrnasi Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
dan
mernpunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan. KetenagakerjaanInformasidanDataPusat
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677, Bidang Pengolahan dan Analisis Data menyelenggarakan fungsi:
Pasa1677 Bidang Pengolahan dan Analisis Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, peman tauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan analisis data.
Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan terdiri atas:
PasaJ 680
Bidang Pengolahan dan Analisis Data terdiri atas:
Pasa1683 Bidang Diseminasi Informasi terdiri atas:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681, Bidang Diseminasi Informasi menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyajian dan pelayanan data dan informasi. tugas dan mempunyai penyusunanpenyiapanmelaksanakan Pasal 681 Bidang Diseminasi Informasi
Bagian Ketujuh Pusat 'I'eknologi Informasi Ketenagakerjaan
Pasa1684
Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan terdiri atas:
Pasa! 705B Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 705A, Pusat Teknologi Inforrnasi Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
dan
mernpunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan eli bidang teknologi informasi ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan
InforrnasiTeknologiPusat Pasal 705G
Pasal 705F Bidang Sistern Informasi terdiri atas:
analisis, perancangan, tata kelola dan layanan, serta pengembangan sis tern inforrnasi ketenagakerj aan. informasisistempengem bangan ketenagakerjaan; dan
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 705D, Bidang Sistem lnformasi menyelenggarakan fungsi:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 705H, Bidang Infrastruktur dan Keamanan TeknologiInformasi menyelenggarakanfungsi:
Pasa1705H Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan keamanan teknologiinformasi ketenagakerjaan. perencanaan dan tata kelola sistem informasi ketenagakerjaan.
Pasal 705L Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya manusia aparatur, keuangan, pengelolaan Barang MilikNegara, dan rumah tangga Pusat. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, tata kelola dan standardisasi keamanan teknologi inforrnasi ketenagakerjaan. bidang pengembangan, standardisasi dan layanan infrastruktur teknologi informasi ketenagakerjaan.
Pasal 705J Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi terdiri atas:
SALlNAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 870 WIDODO EKATJAHJANA ud. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERJAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2019 M. HANIF DHAKlRl ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri iru dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Struktur Organisasi Kernen tcrian Ketenagakerjaan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
I MENTERI KETENAGAKERJAAN II BIOIIN IJ,AN DAN l'ELA1'IHI\N SIJMBER DAYA MANUSIA I KI~1'ENAGAKERJAAN I 1 I I II I BIRO IJIRO UIRO INSPEKTORAT JENDERAL UMUM KI:.RJA SAMA LUAR NEGERI IIUBUNGAN MASYARAKAT H SEKRET ARIAT II NSPE;"TORAT JENOERA!. BADAN PERENCANMN DAN PENOEMBANGAN KETENAGAI\ERJMN I T , -, H 1 I II II IN:;iPEIiTORAT In 11 I SGKRETARIAT BIIDAN INSI'f,;KTORIIT I INS'PF.KTORNr 11 INSI"I,KTORAT IV !'USA,. PUSAT PUSAT "USAT I"ER~;NCANAAN DATA DAN II'IFORMASI PENEI..ITIAN DAN PF:NGr:MBANOAN n:KNOLOC'oIINFORMASI !n:TEN1\ ClAK"ER.JAAN K f.Tf:NAt>Afo.i::H.JAAN K~:·I·I:.NA(;AKKRJAAN KETE;NA(iA"ER.JAAN I I I I D1REKTORAT JEI\'OERAL D1REK1'ORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL D1REKTORAT JENDERAL PEMB1NAAN PELATlHAN DAN PEMB1NAAN PENEMPATAN PEMBINAAN PEMB1NAAN PENGAWASAN PRODUKT1VlTAS TENAGA KERJA DAN PERLUASAN UUBUNGAN lNDUSTRlAL DAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEMPAT,\N KER.JA JAM1NA'I SOSIAL TENAGA KERJA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEKRETARIAT SI::KRt,rARIAT SEKRETARIAT Sf:KRf.1'AR1AT t-- DlRE",ORAT I- t;>JRt:K'rORAT I-- I--DIRE ....TORAT [II RF.;K·J·OI~AT ,Jf;;NDER,\L JENOeRAJ.. JENOERAL JEND"R,\I, DIREfo..ORAT I-- DIREJ.(TORAT DIREKTORAT - BIN." STANOARD1SASJ KOMPETl-:NSI OJREKTORAT PAN PEI.ATIHAN "ERJA PENOE;MBII/oI(1AN PASilR "~.RJA ~ Pf.RSYARATAN KERJA I-- I'E.NOAWASAN NORMA "ERJA DAN JAMJNIIN SOSIAl.. TENAGA KF.RJA I-- D1REfo.'ORAl f.- DJREKTORAT f-- f--- D1RE"TORAT DIREKTORAI J'ENQAWASAN NORMA Kt:RJA I3INI\ fo.I::Ll:;MBIIOI\AN PELATIHAN PEN"EMP,\T1\1'1 TENAOI\ "":RJA OI\LAM PENOUPAHAN NEC1L':RI PEREMPUAN DAN ANAfo. UIREKTURA'f DIREFcrORAT - OIREKTORAT ...__ 13INI\ INSTIWKTUR OAt,. 'rENAGI\ - f'f:NEMPATAN DAN PERr,INOIJNOAN OIREK1'ORA'r f'ENGAWASAN NORMA PEl-I\TIIIAN 1'ENlIOi\ KERJA WAR NI';(;hRI JAMINAN SOSIAL TENA(lA "I"'.IA - KESEl.AMATAN DAN KF.S~;JIATAN KER.JA I-- I)JREKTORAT DJRE"TORAT DrrU:KTORAT OIRr;KTORA'1 DINA I'EMAOANGAN f.- PE;NOEMBANOAN DAN PERI.UASAN I-- KI-:J.I-:MEIA(;AAN DAN BINA PE'NEGAKAN IIlJ1(UM .KESEMPATI\N KF.R.JA KF.RJI\ SAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL f--- KETENI\GAKER.IMN DJREKTORAT OIREKTORIlT DIREKTORAT DJREISORAI I--- AINA PROOUfo.IIVITAS PF.NGF.NOI\I,JAN PENGOUNAI\N T I::NA(;,\ ......_ PEI\CEGMIAN DAN PENYELESAIAN '--- 811'1/\PELAYMIAN h:ESELAMI\TI\N I...- KER.JA ASING PERSI::LISIHIIN HUBUNGI\N INDUSTRIAl. DAN KESEIV.TAN KF:R.II\ KETERANGAN : STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERlAN KETENAGAKERJAAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI I BIRO UMUM I I-- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I-- II I I BIRO HUKUM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATn~AN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN I I I I I I I ~.-.-.-.-.-.-.-.-.---.-.-: I I BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSlA APARATUR I BIRO KEUANGAN BIRO PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA II SEKRETARIAT JENDERAL STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL - 2:i - BIRO PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA I I I I BAGIAN BAGlAN BAGLAN BAGlAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN EVALUASIDAN MANAJEMEN KINERJA PENGANGGARAN I PENGANGGARAN II PELAPORAN I I [ SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGTAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DAN MANAJEMEN PENGANGGARAN I PEI'{GANGGARAN TV PELAPORAN I KINERJA I SUBBAGlAN SUBBAGIAN SUBBAGlAN SUBBAGIAN PERENCANMN DAN PERENCANAAN DAN EVALUASIDAN MANAJEMEN PENGANGGARAN II PENGANGGARAN V PELAPORAN 11 KlNERJA 11 SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGTAN SUBBAGlAN PERENCANAAN DAN PERE:NCANAAN DAN EVALUASIDAN TATA USAHA DIRO PENGANGGARAN m PENGANGGARAN VI PELAPORAN UJ I I KELOMPOK 1- JABATAN FUNGStONAL r- I I I BIRO KEUANGAN I I I I BAGlAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN BARANG MILIK AKUNTANSIDAN DAN TATA USAHA ANGGARAN NEGARA PELAPORAN KEUANGAN I I I SUBBAGIAN SUBBAGIANSUBBAGIAN SUBBAGlAN PERENCANAAN, PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN AKUNTANSIDAN ANGGARANI PENGENDALIAN PELAPORAN I BARANG MTLlK NEGARA SUBBAGlAN SUBBAGIAN SUBBAGlAN SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN AKUNTANSIDAN DAN GANT! RUG} ANGGARAN II SARANG MILIK NEGARA PELAPORAN II SUSSAGTAN SUBBAGTAN SUBBAGLAN SUBBAGLAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN AKUNTANSr DAN TATA USAHA BIRO ANGGARAN In BARANG MILIK NEGARA PELAPORAN m I I KELOMPOK -- JABATAN FUNGSIONAL I I I BIRO ORGANTSASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 1I I I BAGlAN BAGlAN BAGIAN BAG IAN PERENCANAAN DAN MUTASI DAN DISJPLIN ORGANISASI KETATALAKSANAAN PENGEMBANGANSUMBER SUMBER DAYA MANUSLA DAYA MANUSIA APARATUR APARATUR J JI I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SU,SBAGIAN SUBBAGlAN PERENCANAAN DAN MUTASI SUMBER DAYA KELEMBAGAAN I SISTEM DAN PROSEDUR lNFORMASI SUMBER DAYA MANUSTAAPARATUR r MANUSlA APARATUR SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGlAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN KARIR MUTASI SUMBER DAYA KELEMBAGAAN II REFORMASI BIROKRASI SUMBER DAVA MANUSIA MANUSIA APARATUR n APARATUR SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN DrSIPLlN DAN pENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL IGNERJA SUMBB:R DAYAANALISIS JAl3ATAN TA1'A USAHA BIRO MANUSIA APARATUR I I KELOMPOK f-1- JABATAN FUNGSrONAL I I I BIRO UMUM I I I I BAG IAN BAGIAN BAGIAN RUMAH TANGGA, TATA USAHA PIMPINAN PENGADAAN PERSURATAN DAN KEMENTERIAN BARANG / JASA KEARSIPAN KEMENTERIAN II I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA MENTERT EVALUASI PENGADAAN KEAMANAN BARANG / JASA SUBBAOIAN SUBBAGIANSUBBAGIAN TATA USAHA SEI{RETARIS LAYANAN PENGADAANPERSURATAN DAN JENDERAL, STAF AHLI MENTERI BARANG / JASAKEARSIPAN DAN STAF KHUSUS MENTER! SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGTAN TATA USAHA BIRO PROTOKOL PERLENGKAPAN I I KELOMPOK -- JABATAN FUNGSIONAL I I I BIRO HUKUM 1I 1 BAGlAN BAGIAN BAGlAN BAG LAN PENELAAHAN HUKUM DAN PERANCANGPERATURAN PERANCANG PERATURAN PENYULUHAN. INFORMASI EVALUASI KONVENSI PERUNDANG-UNDANGAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ADVOKASI HUKUM INTERNASIONAL I u I J 1 I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGlAN SUBBAGlAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PELATfHAN DAN PENYULUHAN DAN PENF.:LAAHANHUKUM DAN JAMI NAN 8081AL PROOUKTIVITAS KONSULTASI HUKUM TENAGA KERJA TENAGA KL~RJA SUBBAGIAN SU8BAGIAN SUBBAGIAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAt; PENEMPATAN TENAGA KERJA 8UBBAGlAN EVALUASI KONVENSI DAN KESELAMATAN DAN DA.l\ PERLUASAN KESEMPATAN ADVOKASr HUKUM INTERNASIO NAL KESEHATAN KERJA KERJA SU8BAGIAN 8UBBAGlAN SUBBAGlAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DOKUMENTASI DANPENGEMBANGAN TATA USAHA BlRO KE8EKRETARIATAN KETENAGAKERJMN SERTA INF'ORMASI HUKUM pF:NnAWA~AN INTI;:RN I I KELOMPOK f- - JABATAN F'UNGSJONAL I I BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI r I I BAGlAN BAGIAN BAGIAN KERJA SAMA BILATERAL DAN ADMINISTRASI KERJA SAMA KERJA SAMA KERJA SAMA LUAR NEGERI REGIONAL MULTILATERAL I T SUBBAGLAN SUBBAGlAN SUBBAGIAN KERJA SAMA BILATERAL KERJA SAMA ASEA1'l KERJA SAMA lLO SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA KERJA SAMA NON ASEAN KERJA SAMA LUAR NEGERl NON ILO SUBBAGlAN TATA USAHA BIRO I I KELOMPOK 1- JABATAN FUNGSIONAL r- I I I BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT r I I BAGIAN BAGIAN BAGIAN PENDAPAT UMUM DAN HUBUNGAN ANTAR PELAYANAN INFORMASI PEMBERJTAAN LEMBAGA PUBLIK I I I SUBBAGIAN SUBBAGlAN SUBBAGIAN LEMBJ\GA TINGGI NEGARA, LAYANAN ANALlSIS PENDAPAT UMUM PEMERlNTAH DAN INFORMASI DAN NON-PEMERlNTAH PENGADUAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PUBLIKASr, DOKUMENTASr PEMBERITMN TATA USAHA BTRO DAN PERPUSTAKAAN 1 I KELOMPOK ~ - JABATAN FUNGSIONAL T T DIREKTORAT BINA PRODUKl'MTAS I DlREKTORAT BfNA PEMAGANGAN I 1 1 KELOMPOK f- JABATAN FUNGSJONAL 1- I I DIREKTORAl' BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN DTREI --- TATA USAHA II I SUBDIREKTORAT SUBDlREKTORAT SUBDTREKTORAT SUBDlREKTORAT KELE MBA GAAN PENEMPATAN PERLINDUNGAN KERJASAMA ANTAR TENAGA KERJA TENAGA KERJA LUAR NEGERI TENAGA KERJA INDONESiA LEMBAGA LUAR NEGERJ I II I SEKSI SEKS] SEKSI SEKSI ANALlSIS DAN PERIZLNAN PROMOSI TENAGA KERJA PERLINDUNGAN TKl KERJASAMA LEMBAGA KELEMBAGAAN TENAGA LUAR NEGERI PRA DAN PURNA LUAR NEGERl KERJA LUAR NEGERI PENEMPATAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI EVALUASJ KlNERJA PE~ANPENEMPATAN PERLlNDUNGAN TKI KERJASAMA LEMBAGA KELEMBAGAANTENAGA TENAGA KERJA LUAR MASA PENEMPATAN DALAM NEGERI KERJA LUAR NEGERl NEGERI I I KELOMPOK -- JABATAN FUNGSIONAL I I I DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SUBBAGlAN - TATA USAHA I I I SUBOfREKTORAT SUBDJREKTORATSUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN TERAPAN KERJASAMA PEMBERDAYAAN TENAGA PADAT KARYA TEKNOLOGJ TEPAT GUNA ANTAR LEMBAGA KERJA MANDJRI I I I SEKSI SEKS! SEKSI SEKSl PADAT KARYA SEKTOR PERTANIAN DAN PENDAMPTNGAN TENAGA KERJA MANDrRl INFRASTRUKTUR MARITrM SEKS! SEKS! SEKSI SERST PENGUATAN PADAT KARYA PRODUKT[F SEKTOR JASA DAN KERJASAMA KAPASITAS KELEMBAGAAN INOUSTRJ KREATIF ANTAR LEMBAGA TENAGA KERJA MANDIRl I I KELOMPOK - JABA'rAN FUNGSIONAL - I I I DIREKTORAT PENGENDALLANPENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SUBBAGIAN I--- TATA USAHA II 1 SUB DlREKTO RAT SUBDIREKTORAT SUBDlREKTORAT SUBDJREKTORAT ANALTSIS DAN PERIZINAN ANALISIS PERIZINANTKA ANALISlS DAN PERIZfNAN ANALlSlS DAN PERrZlNAN TKA TKA SEKTOR PERTANlAN KAWASANEKONOMI KHUSUS TKA SEKTOR LNDUSTRl SEKTORJASA DAN MARlTIM DAN PELAYANANTERPADU ~ATII PINTII II I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSJ RENCANAPENGGUNAAN RENCANAPENGGUNAAN I- RENCANA PENGGUNAAN TKA SEKTOR PERTANIAN KAWASANEKONOMI ! \N PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN DAERAH PERUSAHMN SWASTA I I KELOMPOK l.-I- JABATAN FUNGSrONAL I T I I- L.... SUBBIDANG PELAYANAN DATA DAN INrORMASI SUBBIDANG PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI I BIDANG D[SEMINASI INFORMASI I III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1- j_ 1 t--- SUBBlDANG ANALISIS DATA SUSBlDANG PENGOLAHAN DATA I SIOANG PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA I SUl3l3AGlAN l'ATA USAHA PUSAT DATA DAN INFORMASl KETENAGAKERJAAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN SUBBAmAN - TATA USAHA I 1 BIDANG BlDANG PENELlTlAN PELATlHAN, PENELITIAN HUBUNGAN BIDANG PRODUKTIVITAS DAN lNDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KAJlAN KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN I I SUBBIDANG SUBBlDANG SUBB.lDANG PENELTTIAN f>ELATIHAN 1- PENELITIAN HUBUNGAN KAJIAN KEBIJAKAN DAN PRODUKTNITAS pgLATIHAN, PRODUKTTVITAS TENAGA KERJA INDUSTRIAL DAN PENEMPATANTENAGA l(F:R.JA SUBBIDJ\NG SUBBlDANG SUBBIDANG PENBLlTIAN PENEMPATAN '- PENELTTIAN PENGAWASAN KAJlAN KEBIJAKAN HU8UNGAN TENAGA KERJA KETENAGAKERJAAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN I I KELOMPOK J- JABATAN FUNGSIONAL I-- J I I SUBBillANG KEAMANAN TEKNOLOGI TNFORMASI SUBBIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGIlNFORMASI I BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN TEKNOLOGI INFORM}\Sr I II I KELOMPOK 1- JABATAN FUNGSIONAL t- II SUBBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM LNF'ORMASI SUBBIDANG PERANCANGANSISTEM INF'ORMASI I BIDANG SISTEM lNFORMASl I SUBBAGIAN TATA USAHA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KETENAGAKERJAAN MENTERI KETENAGAKERJAAN I I I 1 I STAF AI-fLl STAF AHLl STAF AHLl STAF AHLI BlDANG EKONOMI DAN BIDANG KERJA SAMA BlDANG HUBUNGAN ANTAR BTDANGKEBIJAKAN PUBLIK SUMBER DAYA MANUSIA TNTERNASIONAL LEMBAGA STAF AHLI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIH SUMBER DAYA MANUS KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT JENDERAL i , ~ I I , i , ! , , , , , , ! , _. _._._ ._._ ...... _o_ ..._ o ____ • _.' AN IA I I KELOMPOK e- JABATAN I- FUNGSIONAL l- I I ro-,-,-,-,_,_, I , PUSAT DI BAWAH SEKRETARIAT JENDERAL SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN KEUANGAN - I - KELOMPOK r- - JABATAN r- PUNGSrONAL I SUBBIDANG - EVALUASI DAN PELAPORAN SUBBIDANG - EVALUASI DAN PELAPORAN I SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN KEUANGAN SUBBlDANG '-- EVALUAsr DAN PELAPORAN SUBBIDANG t- PROGRAM DAN KERJA SAMA I BIDANG PROGRAM,KERJASAMA DAN EVALUASI I BAGIAN TATA USAHA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
Membuka PDF…