DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 425

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERA TURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN I SALIN AN I Menetapkan Mengingat Menimbang 2

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur orgarusasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
c.pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian KetenagakeIjaan di daerah;
f.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerj aan. Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 3

Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasa12

(1)Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 1

(2)Satuan organisasi Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: A. Sekretariat Jenderal.

1.Biro Perencanaan.
2.Biro Keuangan.
3.Biro Organisasi dan Kepegawaian.
4.Biro Hukum.
5.Biro Umum.
6.Biro Kerja Sarna Luar Negeri
7.Biro Hubungan Masyarakat B. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
1.Sekretariat Direktorat Jenderal.
2.Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja.
3.Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan.

(1)Organisasi Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas:
1. a.SekretariatJenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
3. c.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
4. d.Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jarninan Sosial Tenaga Kerja;
5. e.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselarnatan dan Kesehatan Kerja;
6. f.Inspektorat Jenderal;
7. g.Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
8. h.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia;
  1. 1.Staf Ahli Bidang Kerjasarna Intemasional; J. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
9. k.Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 3

Pasal 4

4.Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan.
5.Direktorat Bina Pemagangan.
6.Direktorat Bina Produktivitas. C. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,
1.Sekretariat Direktorat Jenderal.
2.Direktorat Pengembangan Pasar Kerja.
3.Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalarn Negeri. 4, Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
5.Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
6.Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. D. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
1.Sekretariat Direktorat Jenderal.
2.Direktorat Persyaratan Kerja,
3.Direktorat Pengupahan.
4.Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
5.Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sarna Hubungan Industrial.
6.Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. E. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
1.Sekretariat Direktorat Jenderal.
2.Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3.Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak.
4.Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan. 6, Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. F. Inspektorat Jenderal.
1.Sekretariat Inspektorat J enderal.
2.lnspektorat 1.
3.lnspektorat II. 5 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit orgarn sa si di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

BAB II

SUSUNANORGANISASI 4

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

4.Inspektorat III.
5.Inspektorat IV. O. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
1.Sekretariat Badan
2.Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan.
3.Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.
4.Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

(3)Satuan organisasi Pusat Kementerian Ketenagakerjaan adalah Pusat Perididikan dan Pelatihan Pegawai.
(4)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini. 6 Sekretariat Jenderal terdiri atas:
1. a.Biro Perencanaan;
2. b.Biro Keuangan;
3. c.Biro Organisasi dan Kepegawaian;
4. d.Biro Hukum;
5. e.Biro Umum;
6. f.Biro Kerja Sarna Luar Negeri; dan
7. g.Biro Hubungan Masyarakat. Pasa18
8. a.koordinasi kegiatan Kementerian KetenagakeIjaan;
9. b.koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan;
10. c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang rneliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan;
11. d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
12. e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
13. f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
14. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 7

BAB III

SEKRETARIATJENDERAL

Pasal 12

Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan Umum;
b.Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
c.Bagian Pemantauan Program dan Anggaran; dan
d.Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 11

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana umum Kementerian;
b.penyiapan koordinasi penyusunan serta perubahan program dan anggaran Kementerian;
c.penyiapan koordinasi penyusunan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Kementerian;
d.penyiapan koordinasi evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja Kementerian; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan an ggaran , pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 15

(1)Subbagian Perencanaan Umum I mernpunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Indikator Kinerja Kementerian bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
(2)Subbagian Perencanaan Umum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Indikator Kinerja Kementerian bidang hubungan industrial dan jarnman sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja.
(3)Subbagian Perencanaan Umum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Indikator Kinerja Kementerian bidang kesekretariatan, pengawasan intern, serta perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.
1. a.Subbagian Perencanaan Umum I;
2. b.Subbagian Perencanaan Umum II; dan
3. c.Subbagian Perencanaan Umum III.

Pasal 14

Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang, dan jangka menengah; dan
b.penyiapan bahan koordinasi penyusunan lndikator Kinerja Utama Kemen terian.

Pasal 13

9 Pasal 19

(1)Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran tahunan, penyusunan dan perubahan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bidang pelatihan dan produktivitas, dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
1. a.Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I;
2. b.Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II; dan
3. c.Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.

Isi peraturan

Teks425PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERA TURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN I SALIN AN I Menetapkan Mengingat Menimbang 2

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur orgarusasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
c.pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian KetenagakeIjaan di daerah;
f.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerj aan. Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 3

Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasa12

(1)Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 1

(2)Satuan organisasi Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: A. Sekretariat Jenderal.

1.Biro Perencanaan.
2.Biro Keuangan.
3.Biro Organisasi dan Kepegawaian.
4.Biro Hukum.
5.Biro Umum.
6.Biro Kerja Sarna Luar Negeri
7.Biro Hubungan Masyarakat B. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
1.Sekretariat Direktorat Jenderal.
2.Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja.
3.Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan.

(1)Organisasi Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas:
1. a.SekretariatJenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
3. c.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
4. d.Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jarninan Sosial Tenaga Kerja;
5. e.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselarnatan dan Kesehatan Kerja;
6. f.Inspektorat Jenderal;
7. g.Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
8. h.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia;
  1. 1.Staf Ahli Bidang Kerjasarna Intemasional; J. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
9. k.Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 3

Pasal 4

4.Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan.
5.Direktorat Bina Pemagangan.
6.Direktorat Bina Produktivitas. C. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,
1.Sekretariat Direktorat Jenderal.
2.Direktorat Pengembangan Pasar Kerja.
3.Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalarn Negeri. 4, Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
5.Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
6.Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. D. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
1.Sekretariat Direktorat Jenderal.
2.Direktorat Persyaratan Kerja,
3.Direktorat Pengupahan.
4.Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
5.Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sarna Hubungan Industrial.
6.Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. E. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
1.Sekretariat Direktorat Jenderal.
2.Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3.Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak.
4.Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan. 6, Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. F. Inspektorat Jenderal.
1.Sekretariat Inspektorat J enderal.
2.lnspektorat 1.
3.lnspektorat II. 5 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit orgarn sa si di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

BAB II

SUSUNANORGANISASI 4

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

4.Inspektorat III.
5.Inspektorat IV. O. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
1.Sekretariat Badan
2.Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan.
3.Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.
4.Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

(3)Satuan organisasi Pusat Kementerian Ketenagakerjaan adalah Pusat Perididikan dan Pelatihan Pegawai.
(4)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini. 6 Sekretariat Jenderal terdiri atas:
1. a.Biro Perencanaan;
2. b.Biro Keuangan;
3. c.Biro Organisasi dan Kepegawaian;
4. d.Biro Hukum;
5. e.Biro Umum;
6. f.Biro Kerja Sarna Luar Negeri; dan
7. g.Biro Hubungan Masyarakat. Pasa18
8. a.koordinasi kegiatan Kementerian KetenagakeIjaan;
9. b.koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan;
10. c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang rneliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan;
11. d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
12. e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
13. f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
14. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 7

BAB III

SEKRETARIATJENDERAL

Pasal 12

Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan Umum;
b.Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
c.Bagian Pemantauan Program dan Anggaran; dan
d.Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 11

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana umum Kementerian;
b.penyiapan koordinasi penyusunan serta perubahan program dan anggaran Kementerian;
c.penyiapan koordinasi penyusunan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Kementerian;
d.penyiapan koordinasi evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja Kementerian; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan an ggaran , pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 15

(1)Subbagian Perencanaan Umum I mernpunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Indikator Kinerja Kementerian bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
(2)Subbagian Perencanaan Umum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Indikator Kinerja Kementerian bidang hubungan industrial dan jarnman sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja.
(3)Subbagian Perencanaan Umum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Indikator Kinerja Kementerian bidang kesekretariatan, pengawasan intern, serta perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.
1. a.Subbagian Perencanaan Umum I;
2. b.Subbagian Perencanaan Umum II; dan
3. c.Subbagian Perencanaan Umum III.

Pasal 14

Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang, dan jangka menengah; dan
b.penyiapan bahan koordinasi penyusunan lndikator Kinerja Utama Kemen terian.

Pasal 13

9 Pasal 19

(1)Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran tahunan, penyusunan dan perubahan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bidang pelatihan dan produktivitas, dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
1. a.Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I;
2. b.Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II; dan
3. c.Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015