Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 425
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERA TURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN I SALIN AN I Menetapkan Mengingat Menimbang 2
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasa12
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 3
A. Sekretariat Jenderal.
J. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
BAB I
BAB II SUSUNANORGANISASI 4
C. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,
4, Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
D. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
E. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
6, Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. F. Inspektorat Jenderal.
5 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit orgarn sa si di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
BAB II
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BAB III SEKRETARIATJENDERAL
O. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
6 Sekretariat Jenderal terdiri atas:
Pasa18 Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasa17 Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
7
BAB III
Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan penyusunan Indikator Kinerja Utama Kementerian. Biro Perencanaan terdiri atas:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan an ggaran , pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan. Bagian Ketiga Biro Perencanaan 8
Bagian Perencanaan Umum terdiri atas:
Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi:
9 Pasal 19
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri atas:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)