DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf g Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Ketenagakerjaan sebagai pengguna anggarany barang di kementerian mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN Mengingat Menimbang Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623); Negara(LembaranKetenagakerjaanKementerian Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
3.Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pasal 3

Pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan di kementerian ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kebijakan umum akuntansi dan pelaporan keuangan;
b.kebijakan akuntansi pendapatan;
c.kebijakan akuntansi beban dan belanja;
d.kebijakan akuntansi aset; dan
e.kebijakan akuntansi kewajiban.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan serta untuk menciptakan kelancaran dalam pelaporan keuangan di kementerian. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMANAKUNTANSIBERBASISAKRUALDANPELAPORAN KEUANGANDI KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN.

9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177jPMK.05j2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian NegarajLembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 490 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2016 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 31 Maret 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A. Latar Belakang Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf g Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Ketenagakerjaan sebagai pengguna anggararr/barang di kementerian mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuanganKementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dalam pelaksanaan amanat tersebut diperlukan sebuah pedoman untuk keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi acuan yang digunakan dalam penyusunan pedoman akuntansi dan pelaporan. Oleh karena itu pedoman tersebut perlu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Selain pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (I) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. BABI PENDAHULUAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSIBERBASIS AKRUALDAN PELAPORAN KEUANGANDI KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN B. Maksud Dan Tujuan

1.Maksud Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan serta untuk menciptakan kelancaran dalam pelaporan keuangan di Kementerian.
2.Tujuan Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan berfungsi untuk membantu seluruh pemangku kepentingan dalam memahami substansi laporan keuangan. Dalam tataran praktis, perlakuan akuntansi yang tidak tepat atau salah digunakan atas suatu komponen laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan) seringkali menimbulkan salah tafsir (missinierpretation}. Penetapan kebijakan akuntansi tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi di seluruh satuan kerja baik di satuan kerja kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan maupun di masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Secara umum laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan satuan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan perlu disusun kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan. C. Pengertian
1.Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBNberupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan ataslaporan keuangan.
2.Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
3.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
4.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja ,transfer, surplusjdefisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
3.Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaanadalah: a) Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan pelaporan pada Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyusun laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas; b) Memberikan pedoman dalam pelaksanaan prosedur dan sistem akuntansi dalam rangka konsolidasi laporan keuangan lingkup Kementrian ketenagakerjaan; c) Keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan.
5.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/ atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA,Neraca, LO,dan LPE.
7.Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara atau Bendahara Penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
8.Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
9.Pendapatan Bukan Pajak-LOadalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 10.Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Pengeluararr/Kas Umum Negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
11.Beban adalah penurunan manfaat ekonomiatau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 12.Aset adalah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai danfatau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomidanl atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaanjasa bagi masyarakat umum dan surnber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
13.Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
14.Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.
15.Kesalahan adalah kesalahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode akuntansi sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.
16.Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
17.Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
18.Entitas Akuntansi adalah unit akuntansi kuasa pengguna anggararr/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
19.Piutang adalah uang yang menjadi hak pemerintah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, barang danl atau jasa danl atau oleh pemerintah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah.
21.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual danl atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
1.Kebijakan Umum Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
2.Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
3.Kebijakan Akuntansi beban dan Belanja;
4.Kebijakan Akuntansi Aset;
5.Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
6.Kebijakan Akuntansi Ekuitas.
22.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
23.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. A. Latar Belakang
1.Tujuan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Kementerian Ketenagakerjaan sebagai entitas pelaporan, sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Agar laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan dapat menunjukkan akuntabilitas, maka penyajian informasi antara lain meliputi:

a.Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,dan ekuitas pemerintah;
b.Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
c.Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d.Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e.Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f.Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g.Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
1. 2.Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah pimpinan entitas baik entitas akuntansi rnaupun entitas pelaporan di lingkungan Kernnterian Ketenagakerjaan. Entitas Akuntansi adalah seluruh satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran penerima DIPA sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Kantor Wilayah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah, dan Unit Eselon 1 Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Unit Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon 1. Unit Pelaporan adalah Kementerian Ketenagakerjaan u.p Sekretariat Jenderal.
2. 3.KomponenLaporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah yang lengkap terdiri dari: a) Neraca; b) Laporan Operasional (LO); c) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. 4.Bahasa Laporan Keuangan Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalarn bahasa lain selain dari Bahasa Indonesia, rnaka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus rnemuat inforrnasi dan waktu yang sarna (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut hams diterbitkan dalarn waktu yang sarna dengan laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.
4. 5.Mata Uang Pelaporan Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset, dan/ atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah,maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi,yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka: a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP,IPSAPdan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.
5. 6.Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. r-., . Laporan Operasional menggarnbarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utarnanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalarn catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalarn neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL,dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan,baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif', termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi- transaksi lainnya. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalamjumlah nominal atau persentase. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu,juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periodeberikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contohnyaperubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK.
b.Perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku atau diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
c.Kesalahan mendasar. Koreksi kesalahan mendasar dilakukan retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
1. 7.Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode haruskonsisten, kecuali: a) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau b) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
2. 8.Materialitas dan Agregasi Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Pos- pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan.Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.
3. 9.Periode Laporan Keuangan dan Laporan Interim Laporan keuangan wajib disusun dan disampaikan kepada unit vertikal sesuai dengan periode yang telah ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang berlaku. B. KomponenLaporan Keuangan Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:
4. 1.Neraca Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggarnbarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
5. 2.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja .transfer, surplusjdefisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
6. 3.Laporan Operasional (LO); La merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplusj defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, La juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos Iuar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utarna entitas.
7. 10.Informasi Komparatif Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sarna pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim,disajikansecarakomparatifdengan neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhirperiode interim yang dilaporkan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemaharnan laporan keuangan periode berjalan. PENYESUAIAN PERIODEPENYESUAIAN Kas di Bendahara Pengeluaran Semesteran Kas Lainnya di Semesteran BendaharaPengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Semesteran Kas Lainnya di Bendahara Semesteran Penerimaan Pendapatan yang Masih Harus Semesteran Diterima Belanja Dibayar Dimuka Semesteran Pendapatan Diterima Dimuka Sernesteran Belanja yang Masih Harus Dibayar Semesteran Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semesteran Uang Muka Belanja Semesteran KoreksiAntar Beban Semesteran Koreksi Beban-Aset Sernesteran Reklasifikasi Aset Tahunan C. Penyesuaian Akrual Laporan Keuangan menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
8. 5.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian danl atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA,Neraca, LO, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi danj'atau komitmen-komitmen lainnya. laporan keuangan yang menyajikan ekuitas awal, surplus /detisit-Lo pada koreksi-koreksi yang langsung LPE merupakan komponen sekurang-kurangnya pos-pos periode bersangkutan,
9. 4.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); No Akun Uraian 1 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 2 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMNLainnya 3 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 4 423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 5 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMNLainnya 6 423214 Pendapatan Hak dan Perijinan 7 423214 Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan JasaTenaga, Pekerjaan, Informasi, 8 423216 Pelatihan dan TeknologiSesuai 9 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 10 423291 Pendapatan J asa Lainnya Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian 11 423752 Pekerjaan Pemerintah 12 423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran 13 423951 Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran 14 423952 Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja ModalTahunAnggaran 15 423953 Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban 16 423954 Utang Tahun Anggaran Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran 17 423956 Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun 18 423957 Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran 19 423958 Yang Lalu 20 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 21 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 22 491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 23 511111 Beban Gaji Pokok PNS 24 511111 Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS 25 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS D. Bagan Akun Standar Yang Digunakan Kementerian Tenaga Kerja 26 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 27 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 28 511121 Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS 29 511122 Beban Tunj. Anak PNS 30 511122 Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS 31 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 32 511123 Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS 33 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 34 511124 Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS 35 511125 Beban Tunj. PPh PNS 36 511126 Beban Tunj. Beras PNS 37 511126 Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS 38 511129 Beban Uang Makan PNS No Akun Uraian 39 511129 Pengembalian Beban Uang Makan PNS 40 511134 Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS 41 511138 Beban Tunjangan Khusus Papua PNS Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam 42 511147 dan LuarNegeri 43 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 44 511151 Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS 45 512111 Beban Uang Honor Tetap 46 512211 Beban Uang Lembur 47 512211 Pengembalian Beban Uang Lembur 48 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus / Kegiatan) Pengembalian BebanPegawai (Tunjangan Khusus / 49 512411 Kegiatan) 50 521111 Beban Keperluan Perkantoran 51 521111 Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran 52 521113 Beban Penambah Daya TahanTubuh 53 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 54 521115 Beban Honor Operasional SatuanKerja 55 521115 Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja 56 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 57 521119 Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya 58 521211 Beban Bahan 59 521211 Pengembalian Beban Bahan 60 521213 Beban Honor Output Kegiatan 61 521213 Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan 62 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 63 521219 Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya 64 522111 Beban Langganan Listrik 65 522112 Beban Langganan Telepon 66 522113 Beban Langganan Air 67 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 68 522121 Beban Jasa Pos dan Giro 69 522131 Beban Jasa Konsultan 70 522131 Pengembalian Beban Jasa Konsultan 71 522141 Beban Sewa 72 522151 Beban J asa Profesi 73 522151 Pengembalian Beban Jasa Profesi 74 522191 Beban Jasa Lainnya 75 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 76 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 77 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 78 523121 Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79 523122 Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)dan Pelumas Khusus 80 523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81 523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 82 523199 Beban Pemeliharaan Lainnya 83 524111 Beban Perjalanan Biasa 84 524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa 85 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 86 524113 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 87 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota No Akun Uraian Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 88 524114 Dalam Kota 89 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 90 524119 Luar Kota 91 524211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 92 524211 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 93 524212 Beban PerjalananTetap - Luar Negeri 94 524212 Pengembalian Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri 95 524219 Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 96 525112 Beban Barang Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada 97 526111 Masyarakat/ Pemda Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada 98 526112 Masyarakat/ Pemda Beban Jalan, lrigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan 99 526114 kepada Masyarakat/ Pemda Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada 100 526115 Masyarakat/ Pemda Beban Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk 101 526212 Diserahkan Kepada Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan 102 526311 Kepada'Masyarakat/ Pemda Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 103 573112 Dalam Bentuk Barang/Uasa 104 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 105 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 106 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 107 591312 Beban Penyusutan Irigasi 108 591313 Beban Penyusutan Jaringan 109 591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 110 592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 111 593111 Beban Persediaan konsumsi 112 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 113 593114 Beban Persediaan suku cadang 114 593122 Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual 115 593124 atau diserahkan kepada Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk 116 593125 diserahkan kepada Beban Persediaan Aset Lain-Lainuntuk diserahkan 117 593127 kepada Masyarakat Beban Barang Persediaan Lainnya untuk 118 593128 DijualJDiserahkan ke Masyarakat 119 593131 Beban Persediaan bahan baku 120 593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategisJberjaga-jaga 121 593149 Beban Persediaan Lainnya 122 594211 Beban Penyisihan Piutang PNBP Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan 123 594411 PerbendaharaanJTuntutan Ganti Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka 124 594931 Panjang - Tuntutan 125 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 126 596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset B. Pengakuan Pendapatan PNBP Umum diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan dari Pengelolaan BMNberupa sewa gedung dan bangunan diakui setelah manfaat sewa telah berjalan dan terjadi. Dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan, penyetoran SSBP atau pembayaran sewa melalui Kas Bendahara Penerimaan diakui sebagai pendapatan PNBP.Selisih kas yang diterima dengan manfaat sewa yang telah terjadi diakui sebagai pendapatan diterima dimuka sebagai pengurang pendapatan. A. Latar Belakang PNBPyang bersifat umum merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan antara lain seperti sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro), penerimaan kembali persekotj uang muka gaji, pengembalian kembali belanja tahun lalu, pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan lain-lain. Pendapatan PNBP Umum dikategorikan dalam bagan akun standar sebagai PNBPLainnya (MA423)
10. 1.Pendapatan PNBPUmum Pendapatan yang terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan hanya yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP Kementerian Ketenagakerjaan terdiri dari PNBP Umum dan PNBP Fungsional. BABIII KEBIJAKANAKUNTANSIPENDAPATAN E. Teknis
11. 1.Dokumen Sumber: a) Perjanjian Kerja b) Laporan Akhir Penyelesaian Pekerjaan c) Perjanjian Sewa d) SSBP e) Rekening Koran D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan PNBP Umum disajikan pada Laporan Operasional dan CaLK. Pendapatan PNBP ini disajikan dengan perbandingan periode sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi relevan lainnya dapat diungkapkan pada CaLK. C. Pengukuran Pendapatan Bukan Pajak-LO untuk PNBP diukur dengan menggunakan tarif nominal dikalikan dengan kuantitas/volume/frekuensinya atau jumlah nominal yang tertera dalam kontrak perikatan atau nilai rupiah realisasi yang diterima. Pendapatan denda keterlambatan pekerjaan diakui setelah laporan akhir dan surat tagihan dari PPK diterbitkan kepada rekananjpelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjaj perikatan. Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL diakui pada saat realisasi kas masuk pada rekening bendahara penerimaan dan atau SSBP penyetoran ke kas negara. Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 423221 Pendapatan Jasa xxx.x Lembaga Keuangan b) Pendapatan Jasa Giro 1) Jurnal mencatatmutasi tambah berupa pendapatan jasa giro bank Rekening Bendahara Pengeluaran (Rekening Non TNP)- Diinput secara manual pada jumal penyesuaian SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 423141 Pendapatan Sewa xxxx Tanah, Gedung, dan Bangunan 219211 Pendapatan Sewa xxx.x diterima Dimuka 2) Jurnal mencatat penyesuaian biaya dibayar dimuka senilai manfaat sewa yang belum terjadiy belum berjalan pada akhir periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas xxxx lain 423141 Pendapatan Sewa xxx.x Tanab, Gedung, dan Bangunan
12. 2.Jurnal Pendapatan-LO a) Pendapatan dari pemanfaatan BMN I} Jurnal mencatat penyetoran biaya sewa dimuka sesuai dengan perjanjian sewa Gedung dan Bangunan ke kas Negara - Input SSBP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 115211 Piutang PNBP xxxx 423752 Pendapatan Denda xxxx. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah c) Pendapatan Denda 1) Jurnal mencatat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 423221 Pendapatan Jasa Lembaga :xxxx Keuangan 111821 Kas Lainnya di Bendahara xxxx Pengeluaran 3) Penyesuaian atas nilai kas lainnya di bendahara pengeluaran dan jurnal yang telah terbentuk pada SAIEAketika input penyetoran pendapatan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx 423221 Pendapatan Jasa Lembaga xxxx Keuangan 2) Penyetoran pendapatan jasa giro ke kas negara- Input SSBP pada aplikasi SAIEA. Akun Uraian Debet Kredit 152111 Piutang Tagihan Tuntutan xxxx Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi 423921/ Pendapatan Penyelesaian xxxx 423922 Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara/ Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan SKTJMjSKTM/Dokumen penetapan lainnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. berdasarkanTP/TRGpenetapanatas1) Jurnal d) Pelunasan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Akun Uraian Debet Kredit 423752 Pendapatan Denda xxxx Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 115211 Piutang PNBP xxxx 3) Penyesuaian atas nilai pelunasan piutang dan jurnal yang telah terbentuk pada SAIBA ketika input penyetoran pendapatan Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx 423752 Pendapatan Denda xxxx Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 2) Penyetoran pelunasan piutang atas pendapatan denda keterlambatan ke kas negara sebelum periode laporan - Input SSBP pada Aplikasi SAIBA. Uraian Debet Kredit Akun 152111 Piutang Tagihan Tuntutan xxxx Perbendaharaarr/ Tuntutan Ganti Rugi 115411/ Bagian Lancar Tuntutan xxxx 115421 Perbendaharaan / Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaanj Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada awal periode pelaporan berikutnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAlBA. TuntutanLancarBagianatasbalik3) Jurnal Akun Uraian Debet Kredit 115411/ Bagian Lancar Tuntutan xxxx 115421 Perbendaharaan / Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 152111 Piutang Tagihan Tuntutan xxxx Perbendaharaan /Tun tu tan Ganti Rugi Perbendaharaarr/Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada akhir periode pelaporan senilai tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah akhir periode laporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. TuntutanLancarBagian2) Reklasifikasi Akun Uraian Debet Kredit 115311 Bagian Lancar Tagihan xxxx Penjualan Angsuran 151111 Piutang Tagihan Penjualan xxxx Angsuran 2) Reklasifikasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada akhir periode pelaporan senilai tagihan yang aka njatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode laporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 151111 Piutang Tagihan Penjualan xxxx Angsuran 423121 Pendapatan dari xxxx Penjualan Tannah, Gedung dan Bangunan e) Pendapatan dari Pelunasanj pembayaran Tagihan Penjualan Kredit 1) Penetapan pemerintah atas penjualan kredit (misalnya penetapan rumah negara golongan tiga) - Input secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx 152111 Piutang Tagihan Tuntutan xxxx PerbendaharaanjTuntutan Ganti Rugi PerbendaharaanfTuntutan Ganti Rugi - Input SSBP dengan MA 42392x pada Aplikasi SAIBA (posting langsung mengurangi nilai Piutang TPjTGR). Tuntutanpelunasansetoranatas4) Jumal Akun Uraian Debet Kredit 423121 Pendapatan dari xxxx Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan 151111 Piutang Tagihan xxxx Penjualan Angsuran 5) Penyesuaian atas berkurangnya nilai Tagihan Penjualan angsuran dan penyesuaian atas jurnal pembayaran angsuran Zpelunasan - Diinput secara manual padajurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas Xxxx Lainnya 423121 Pendapatan dari xxxx Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan 4) Pembayaran angsurarr/pelunasan Tagihan Penjualan Kredit- Input SSBP/ Potongan SPM Gaji atas akun Pendapatan dari Penjualan TPApada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 151111 Piutang Tagihan Penjualan xxxx Angsuran 115311 Bagian Lancar Tagihan xxxx Penjualan Angsuran 3) Jurnal balik atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pacta awal periode pelaporan berikutnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. 1) Latar Belakang Direktorat J enderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Ditjen BINAPENTA)memilikibeberapa transaksi yang tidak terdapat pada entitas lain terutama terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pendapatan Hak dan Perijinan penggunaan tenaga kerja asing. Pendapatan Hak dan Perijinan Penggunaaan Tenaga Kerja Asing adalah PNBP yang berasal biaya perizinan danl atau kompensasi mempekerjakan tenaga kerja asing barn atau perpanjangan pada suatu perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing.Pendapatan tersebut terkait Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat saat ini, Ditjen BINAPENTAsesuaidengan PP 65 Tahun 2012 memiliki 4 (empat) jenis penerimaan PNBPfungsional antara lain: a) Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Izin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsingBarn;
a.PNBP pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
1. 2.Pendapatan PNBP Fungsional PNBP yang bersifat fungsional merupakan penerimaan yang berasal dari Jasa Pelatihan Kerja, Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jasa Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan seperti diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Ketenagakerjaan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada CaLK. 2) Pengakuan a) Pendapatan LO Secara umum, pendapatan diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Terkait dengan kebijakan pendapatan-LO sebagaimana yang telah diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219jPMK.05j2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dinyatakan bahwa salah satu variasi jenis transaksi pendapatan adalah kondisi Cash on Delivery (COD). Kondisi tersebut adalah kondisi dimana manfaatjbenefit telah diterima oleh wajib bayar dan pembayaran PNBP telah diterima oleh Instansi Pengelola PNBP atau mitra Instansi Pengelola PNBP.Kondisi ini paling sering dijumpai dalam transaksi PNBP.Wajibbayar terlebih dahulu membayar sejumlah uang (yang besarannya mengacu para peraturan perundangan seperti PP dan PMK), sebelum menerima manfaatjbenefit dari instansi pengelola PNBP dan tidak didahului dengan surat penagihan. Manfaatjbenefit tersebut dapat berupa penyediaan barang, jasa, fasilitas atau bentuk kemanfaatan lainnya. Contoh transaksi COD antara lain pendapatan yang dipungut dari pelayanan SIM, STNK, paspor, akte nikah, sumbangan pendidikan untuk perguruan tinggi negeri. Karakteristik yang demikian hampir tidak memungkinkan timbulnya piutang PNBP. Selanjutnya, uang yang diterima oleh instansi pengelola PNBPdisetorkan oleh Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerjanya Lintas KabupatenjKota dalam 1 (satu) Provinsi; d) Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerjanya dalaml (satu) WilayahKabupatenjKota. b) Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerjanya Lebih dari 1 (satu) Wilayah Provinsi; c) Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Bendahara Penerimaan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Pendapatan PNBP berupa kompensasi perizinan penggunaan tenaga kerja asing diakui pada saat penyetoran sejumlah uang yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan danl atau perpanjangan IMTA (Ijin Menggunakan Tenaga Asing) ke rekening bendahara penerimaaan Ditjen BINAPENTA. b) Pendapatan LRA Pendapatan LRA atas PNBP kompensasi untuk izin maupun perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing diakui pada saat terdapat setoran uang sebesar yang ditentukan peraturan perundang-undangan ke kas negara dengan dokumen berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara yang telah memiliki NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 3) Pengukuran a) Pendapatan LO Pendapatan PNBP berupa kompensasi perizinan penggunaan tenaga kerja asing dicatat sebesar rupiah penyetoran ke kas bendahara penerimaandengan menggunakan kurs valuta asing pada tanggal transaksi. Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, Dalam rangka pencatatan realisasi anggaran, nilai tercatat pendapatan-LO pada awalnya dilakukan atas penyetoran uang ke kas negara dari kas bendahara penerimaan. Penyesuaian penambahan nilai pendapatan-LO pada akhir periode laporan dilakukan atas selisih kas bendahara bendahara penerimaan dan pencatatan setoran ke kas negara dengan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pengembalian pendapatan diakui sebagai pengurang pendapatan-LO pada saat surat pengembalian pendapatan oleh perusahaan pengaju izin IMTAyang telah menyetor uang telah terverifikasi dan telah diajukan SPP. Nilai pengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tanggal transaksi yang tercantum pada SPP pengembalian pendapatan. b) Pendapatan LRA Pendapatan LRA diukur dan dicatat sesuai nilai rupiah dengan kurs pada saat penyetoran ke kas negara. Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan Pengembalian pendapatan diakui sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode berjalan pada saat SPM/SP2D KP (SPM/SP2D Kembali Pendapatan)/SPM/SP2D Pengembalian Pendapatan lainnya yang sah diterbitkan oleh KPPN setempat/Dit. Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Nilai pengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tagihan pada tanggal yang pencairan tagihan. 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan PNBP Fungsional baik LRA maupun LO disajikan pada Laporan Operasional dan CaLK. Pendapatan PNBP dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan dan perbandingan dengan periode yang sarna tahun sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi penting dan relevan lainnya dapat diungkapkan pada CaLK. 5) Teknis a) Dokumen Sumber: a) Rekening Kas Bendahara Penerimaan; b) SSBP danj atau Bukti Penerimaan Negara penyetoran ke Kas Negara; c) Rekonsiliasi Kas bendahra penerimaan dan akuntansi. Akun Uraian Debet Kredit 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerimaan 423214 Pendapatan Hak dan Xxxx Perizinan b) Pengakuan penambah pendapatan-LO atas atas setoran pada Kas Bendahara Penerimaan pada akhir periode yang belum disetorkan ke kas negara (i) Jurnal pendapatan atas kas di Bendahara Penerimaan dan belum disetor ke kas negara pada tangg~ pelaporan keuangan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima Dari Entitas xxxx Lain 423214 Pendapatan Hak dan Xxxx Perizinan (ii) Jurnal LO pencatatan pendapatan - Input SSBP pada SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423214 Pendapatan Hak dan xxxx Perizinan b) Jurnal Pendapatan a) Pencatatan setoran dari kas bendahara penerimaan ke Kas Negara dengan SSBP pada periode berjalan. (i) Jumal LRApencatatan pendapatan - Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 423214 Pendapatan Hak dan xxx:x Perizinan 111711 Kas di Bendahara xxx:x Penerimaan (iii)Jurnal penyesuaian pendapatan-LO dan atas pendapatan yang disetor ke kas negara dan sudah diakui sebagai pendapatan-LO periode sebelumnya dan jurnal pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima Dari Entitas xxx:x Lain 423214 Pendapatan Hak dan X:xxx Perizinan (ii) Jurnal LO pada waktu penyetoran pendapatan - Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxx:x 423214 Pendapatan Hak dan Xxxx Perizinan c) Penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir periode pelaporan sebelumnya masih di Kas Bendahara Penerimaan. (i) Jurnal LRApada waktu penyetoran pendapatan - Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 423214 Pendapatan Hak dan xxxx Perizinan 219711 Utang Kepada KUN xxxx e) Pengembalian pendapatan LRAdan LO pada tahun berjalan atas pendapatan PNBPtahun lalu (i) Jurnal pengembalian pendapatan LRA melalui SPMjSP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan - Input SPMjSP2D KP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 423214 Pendapatan Hak dan xxxx Perizinan 313121 Diterima dari xxxx Entitas Lain (ii) Jurnal pengembalian pendapatan LO melalui SPMjSP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan - Input SPMjSP2D KP. Akun Uraian Debet Kredit 423214 Pendapatan Hak dan xxxx Perizinan 219711 Utang Kepada KUN xxxx d) Pengembalian pendapatan LRA dan LO pada tahun berjalan atas pendapatan PNBP tahun berjalan (i) Jumal pengembalian pendapatan LRA melalui SPMjSP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan - Input SPMjSP2D KP pada SAIBA. 1) Latar Belakang Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 (Ditjen Binawasnaker dan K3) memiliki beberapa transaksi yang tidak terdapat pada entitas lain terutama terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan tersebut terkait Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat saat ini, Ditjen Binawasnaker dan K3 sesuai dengan PP 65 Tahun 2012 memiliki6 (enam)jenis penerimaan PNBPyaitu: a) J asa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja yang terdiri dad 6 (enam) bidang. b) Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja yang terdiri dari 8 (delapan)bidang. c) Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja yang terdiri dari 16 (enam belas) bidang. d) Jasa Pengujian Keselamatan Kerja yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bidang . e) Jasa Pemeriksaan GiziKerjayang terdiri dari 4 (empat)bidang. f) J enis-jenis Biaya Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari2 (dua) Bidang.
b.PNBP pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 (Binawasnaker dan K3) Akun Uraian Debet Kredit 423214 Pendapatan Hak dan xxxx Perizinan 313121 Diterima dari xxxx Entitas Lain (ii) Jurnal pengembalian pendapatan LO melalui SPM/SP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan - Input SPMjSP2D KP. 2) Pengakuan a) Pendapatan LO Secara umum, pendapatan diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan PNBP berupa Jasa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja, Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja,Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian Keselamatan Kerja,Jasa Pemeriksaan Gizi,dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat jasa pengujian, jasa pemeriksaan, jasa pelatihan, atau jasa penngunaan sarana prasarana telah diberikan dan telah diverifikasidalam suatu dokumenZkuitansi penagihan. b) Pendapatan LRA Pendapatan LRA atas PNBP Jasa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja, Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja,Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian Keselamatan Kerja, Jasa Pemeriksaan Gizi,dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat terdapat setoran uang sebesar yang ditentukan peraturan perundang-undangan ke kas negara dengan dokumen berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara yang telah memiliki NTPN(NomorTransaksi Penerimaan Negara). 3) Pengukuran a) Pendapatan LO Pendapatan PNBP berupa Jasa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja, Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja, Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian Keselamatan Kerja, dan Jasa Pemeriksaan Gizi,dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana.dicatat sebesar rupiah penyetoran ke kas bendahara penerimaan. Pendapatan diukur berdasarkan nilai rupiah dokumen tagiharr/ pembayaran dari pengadaan pelatihanj pengujian sesuai nilai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pencatatan realisasi anggaran, nilai tercatat pendapatan-LO pada awalnya dilakukan atas penyetoran uang ke kas negara dari kas bendahara penerimaan. b) Pendapatan LRA Pendapatan LRAdiukur dan dicatat sesuai nilai rupiah dengan kurs pada saat penyetoran ke kas negara. Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Pengembalian pendapatan diakui sebagai pengurang pendapatan-LRApada periode berjalan pada saat SPM/SP2DKP (SPM/SP2D Kembali Pendapatan)/SPM/SP2D Pengembalian Pendapatan lainnya yang sah diterbitkan oleh KPPN setempat/Dit. Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Nilaipengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tagihan pada tanggal yang pencairan tagihan. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423216 Pendapatan Jasa xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negara/ Lembaga 4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan PNBP Fungsional baik LRAmaupun LO disajikan pada Laporan Operasional dan CaLK. Setoran SSBP atas pendapatan ini menggunakan Akun 423216. Pendapatan PNBP dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan dan perbandingan dengan periode yang sarna tahun sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi penting dan relevan lainnya dapat diungkapkan pada CaLK. 5) Teknis a) Dokumen Sumber: (i) Rekening Kas Bendahara Penerimaan (ii) SSBP dan/ atau Bukti Penerimaan Negara penyetoran ke Kas Negara (iii) Rekonsiliasi Kas bendahara penerimaan dan akuntansi (iv)Kuitansi Penagihan oleh bendahara penerimaan b) Jurnal Pendapatan (i) Pencatatan setoran dari kas bendahara penerimaan ke Kas Negara dengan SSBP pada periode berjalan. - Jurnal LRA pencatatan pendapatan - Input SSBP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerimaan 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing- Masing Kementerian NegarajLembaga (ii) Pengakuan penambah pendapatan-LO atas setoran pada Kas Bendahara Penerimaan pada akhir periode yang belum disetorkan ke kas negara - Jurnal pendapatan atas kas di Bendahara Penerimaan dan belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan keuangan Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAlBA Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima Dari Entitas Lain xxxx 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negaraj Lembaga - Jurnal LO pencatatan pendapatan - Input SSBP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterirna Dari Entitas xxxx Lain 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing- Masing Kernen terian NegarajLembaga - Jurnal LO pada waktu penyetoran pendapatan - Input SSBP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing- Masing Kernenterian NegarajLembaga (iii) Penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir peri ode pelaporan sebelurnnya rnasih di Kas Bendahara Penerirnaan - Jurnal LRA pada waktu penyetoran pendapatan - Input SSBP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 114311 Pendapatan yang Masih xxxx Harus Diterima 423216 Pendapatan Jasa xxxx Tenaga, Pekerjaan, lnformasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian NegarajLembaga (iv) Pengakuan Pendapatan pada saat kuitansi belum dibayar,namun belum jatuh tempo (30 hari setelah terbit kuitansi) - akhir periode pelaporan - Pengakuan Tagihan berdasarkan kuitansi- Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, xxxx. Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing- Masing Kementerian Negaraj Lembaga 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerimaan pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAlBA. jurnaldansebelumnyaperiodependapatan- LO Jumal penyesuaian pendapatan-LO dan atas pendapatan yang disetor ke kas negara dan sudah diakui sebagai Akun Uraian Debet Kredit 115211 Piutang Penerirnaan Negara xxxx Bukan Pajak 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, xxxx Pekerjaan, Inforrnasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negaraj Lembaga (v) Jurnal Pengakuan Pendapatan pada saat kwitansi belurn dibayar telah jatuh tempo (30 hari setelah terbit kuitansi) - akhir periode pelaporan. - Pengakuan Tagihan berdasarkan kuitansi - Diinput secara manual pada jurnal umurn SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, xxxx. Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negaraj Lernbaga 114311 Pendapatan yang xxxx Masih Harus Diterirna - Jurnal balik awal periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterirna Dari Entitas Lain xxxx 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian NegarajLembaga - Jurnal LO pada waktu penyetoran pendapatan - Input SSBP pada SAlBA. ., Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, xxxx Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negaraj Lembaga - Jurnal LRA pada saat pelunasan pembayaran dan dilakukan penyetoran ke kas negara - Input SSBP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 594211 Beban Penyisihan Piutang xxxx Tidak Tertagih - Piutang PNBP 116211 Penyisihan Piutang Tidak xxxx TertagihPiutang PNBP - Jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang PNBP - Diinput secara manual pada jurnal umum SAIBA. 1) Latar Belakang Direktorat J enderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalatas) memiliki beberapa transaksi yang tidak terdapat pada entitas lain terutama terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan tersebut terkait Jasa pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia sebagaimana diatur dalam
c.PNBPpada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalatas) Akun Uraian Debet Kredit 116211 Penyisihan Piutang Tidak xxxx TertagihPiutang PNBP 594211 Beban Penyisihan xxxx Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP Jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang PNBP yang telah lunas - Diinput secara manual pada jurnal umum SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, xxxx Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/ Lembaga 115211 Piutang Penerimaan Negara . xxxx Bukan Pajak - Jurnal Pelunasan pengakuan pendapatan pada saat kwitansi belum dibayar telah jatuh tempo (30 hari setelah terbit kuitansi) akhir periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal umum SAlBA. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat saat ini, Ditjen Binalatas sesuai dengan PP 65 Tahun 2012 memiliki 3 (tiga)jenis penerimaan PNBP yang menggunakan 1 (satu) Akun yaitu: a) Jasa Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) bidang b) Jasa Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang terdiri dari 9 (sembilan) bidang (Setoran SSBP menggunakan Akun 423216); c) Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 2 (dua) bidang (Setoran SSBP menggunakan Akun 423216); 2) Pengakuan a) Pendapatan LO Secara umum, pendapatan diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan PNBP berupa Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Teknis, Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Fungsional, dan Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat jasa pendidikan dan pelatihan telah selesai di berikan. Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta tagihan/ dokumen pembayaran atas jasa pendidikan dan pelatihan menjadi diakui sebagai pendapatan setelah diverifikasi oleh bendahara penerimaan. b) Pendapatan LRA Pendapatan LRA atas PNBP Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Teknis, J asa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Fungsional, dan Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat terdapat setoran uang sebesar yang ditentukan peraturan perundang-undangan ke kas negara dengan dokurnen berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerirnaan Negara yang telah mernilikiNTPN(NomorTransaksi Penerimaan Negara). 3) Pengukuran a) Pendapatan LO Pendapatan PNBPberupa Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Teknis, Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Fungsional, dan Penggunaan Sarana dan Prasarana, dicatat sebesar rupiah tagihanj dokumen pembayaran dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dalam rangka pencatatan realisasi anggaran, nilai tercatat pendapatan-LO pada awalnya dilakukan atas penyetoran uang ke kas negara dari kas bendahara penerimaan. b) Pendapatan LRA Pendapatan LRAdiukur dan dicatat sesuai nilai rupiah dengan kurs pada saat penyetoran ke kas negara. Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Pengembalian pendapatan diakui sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode berjalan pada saat SPMjSP2DKP (SPMjSP2D Kembali Pendapatan)/SPM/SP2D Pengembalian Pendapatan lainnya yang sah diterbitkan oleh KPPN setempatjDit. Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Nilai pengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tagihan pada tanggal yang pencairan tagihan. 4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan PNBPFungsional baik LRAmaupun LO disajikan pada Laporan Operasional dan CaLK.Setoran SSBP atas pendapatan ini menggunakan Akun 423216. Pendapatan PNBPdilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan dan perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi penting dan relevan lainnya dapat diungkapkan pada CaLK. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima Dari Entitas xxxx Lain 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negaraj Lembaga - Jumal LO pencatatan pendapatan - Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423216 Pendapatan Jasa xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian NegarajLembaga 5) Teknis a) Dokumen Sumber: (i) Rekening Kas Bendahara Penerimaan (ii) SSBP danj atau Bukti Penerimaan Negara penyetoran ke Kas Negara (iii)Rekonsiliasi Kas bendahara penerimaan dan akuntansi b) Jurnal Pendapatan (i) Pencatatan setoran dari kas bendahara penerimaan ke Kas Negara dengan SSBP pada periode berjalan. - Jumal LRA pencatatan pendapatan - Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, lnformasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negaraj Lembaga Jurnal LRA pada waktu penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir periode pelaporan sebelumnya masih di Kas Bendahara Penerimaan - Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerimaan 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negaraj Lembaga (ii) Pengakuan penambah pendapatan-LO atas atas setoran pada Kas Bendahara Penerimaan pada akhir periode yang belum disetorkan ke kas negara Jurnal pendapatan atas kas di Bendahara Penerimaan dan belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan keuangan Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 423216 Pendapatan Jasa xxxx Tenaga, Pekerjaan, Inforrnasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negara/ Lernbaga 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerirnaan Jurnal penyesuaian pendapatan-LO dan atas pendapatan yang disetor ke kas negara dan sudah diakui sebagai pendapatan-LO periode sebelumnya dan jurnal pengurangan Kas di Bendahara Penerirnaan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterirna Dari Entitas xxxx Lain 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, lnforrnasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negara/ Lernbaga Jurnal LO pada waktu penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir periode pelaporan sebelumnya masih di Kas Bendahara Penerimaan - Input SSBP pada SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 219212 Pendapatan Bukan pajak xxxx lainnya diterima dimuka 423216 Pendapatan J asa Tenaga, xx.xx Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/ Lembaga Jurnal Balik awal tahun - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, xxxx Pekerjaan, lnformasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga 219212 Pendapatan Bukan pajak xxxx lainnya diterima dimuka (iii)Pengakuan Pendapatan pada saat kegiatan masih berlangsung rnelewati periode pelaporan. Jurnal Akhir tahun pada saat kegiatan masih berlangsung melewati periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA No Akun Uraian Nama LO 1 423122 Pendapatan dari Penjualan Pendapatan Pelepasan Peralatan dan Mesin Aset Non Lancar 2 423129 Pendapatan dari Pendapatan Pelepasan Pemindahtanganan BMN Aset Non Lancar Lainnya 3 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Pendapatan Negara Gedung, dan Bangunan Bukan Pajak Lainnya 4 423142 Pendapatan Sewa Peralatan Pendapatan Negara dan Mesin Bukan Pajak Lainnya 5 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan Pendapatan Negara BMNLainnya Bukan Pajak Lainnya 6 423214 Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 7 423214 Pengembalian Pendapatan Pendapatan Negara Hak dan Perijinan Bukan Pajak Lainnya 8 423216 Pendapatan J asa Tenaga, Pendapatan Negara Pekerjaan, Inforrnasi, Bukan Pajak Lainnya Pelatihan dan Teknologi Sesuai 9 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Pendapatan Negara Keuangan (Jasa Giro) Bukan Pajak Lainnya 10 423291 Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 11 423752 Pendapatan Denda Pendapatan Negara Keterlambatan Penyelesaian Bukan Pajak Lainnya Pekerjaan Pemerintah 12 423922 Pendapatan Penyelesaian Pendapatan dad Kegiatan Tuntutan Perbendaharaan Non Operasional Lainnya 13 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Pegawai Tahun Anggaran Yang Non Operasional Lainnya Lalu
1. 3.MAPPINGAKUNPENDAPATANDI LRADANLO 14 423952 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Barang Tahun Anggaran Yang Non Operasional Lainnya Lalu 15 423953 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Modal Tahun Anggaran Yang Non Operasional Lainnya Lalu 16 .423954 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Pembayaran Kewajiban Utang Non Operasional Lainnya Tahun Anggaran - 17 423956 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Hibah Tahun Anggaran Yang Non Operasional Lainnya Lalu 18 423957 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Bantuan Sosial Tahun Non Operasional Lainnya Anggaran Yang Lalu 19 423958 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Lain-lain Tahun Anggaran Non Operasional Lainnya Yang Lalu 20 423991 Penerimaan Kembali Pendapatan Negara PersekotjUang Muka Gaji Bukan Pajak Lainnya 21 423999 Pendapatan Anggaran Lain- Pendapatan Negara lain Bukan Pajak Lainnya 22 491429 Pendapatan Perolehan Aset Pendapatan dari Kegiatan Lainnya Non Operasional Lainnya Jenis beban yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan yaitu beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban murni akrual (antara lain beban penyusutan aset tetap dan beban penyisihan piutang). Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/ GUITU seperti honorarium non PNS,atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan selain aset modal, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan barang untuk diserahkan kepada masyarakat serta pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
a.Beban pegawai;
b.Beban barang dan jasa;
c.Beban bunga;
d.Beban subsidi;
e.Beban hibah;
f.Beban bantuan sosial;
g.Beban lain-lain Ztldakterduga;
h.Beban murni akrual; dan
i.Beban transfer. A. Latar Belakang
1. 1.Beban Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi: BABIV KEBIJAKANAKUNTANSIBEBANDANBELANJA
2. 2.Belanja Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonorni, organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Untuk Kementerian Ketenagakerjaan meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal Berdasarkan klasifikasi ekonomi maka belanja dapat dibagi menjadi 8 jenis yaitu:
a.Belanja pegawai;
b.Belanja barang;
c.Belanja modal; belanja bunga utang;
d.Belanja subsidi;
e.Belanja hibah;
f.Belanja bantuan sosial; dan
g.Belanja lain-lain. Pada Kementerian Ketenagakerjaan, jenis belanja yang ada antara lain: belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Penyusutan diperhitungkan atas aset tetap selain tanah dan KDP. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS danjatau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal darr/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. Belanja Pegawai ini terdiri dari Belanja Gaji Dan Tunjangan, Belanja Honorarium/Lembur jTunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito, dan Belanja Kontribusi Sosial. Belanja barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang danj atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang danj atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakatjpemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa. Belanja Barang ini terdiri dari Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional), Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, serta Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakatj Pemda. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap / aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan hingga aset tersebut siap untuk digunakan. Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakatj publik tercatat sebagai registrasi aset KjL terkait dan bukan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakatj pemda. B. Pengakuan
1. 1.Beban Beban diakui pada saat:
a.Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutanjberlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan arnortisasi aset tidak berwujud.
b.Terjadinya konsumsi aset. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya: 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; danj atau 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah, Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
c.Timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Belanja Modal ini terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan, Belanja Modal Lainnya, dan Belanja Penarnbahan NilaiAset Tetapj Aset Lainnya. Belanja lain-lain adalah pengeluaran yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis belanja belanja kategori sebelumnya. Beban gaji diakui pada saat penggunaan pegawai dan dihitung sebesar dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang rnenjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai telah terverifikasi dan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggararr/Pejabat Pembuat Komitmen (SPPGaji). Beban barang dan jasa berupa beban persediaan diakui pada saat penggunaanj'pemakaian persediaan, Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Beban barang dan jasa berupa Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas diakui pada saat tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/ aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Perbendaharaan. Beban penyusutan dan amortisasi diakui pada saat akhir periode perhitungan dengan besaran nilai penyusutan pada periode berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah c.q Kementerian Keuangan tentang kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap yang berlaku. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metodeini dilakukan dengan cara mengakui Beban. Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Pengukuran Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sarna. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalarn hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulanj'pengurangan pada akun ekuitas.
1. 2.Belanja Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umurn Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara. Belanja diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran kas dari kas negara. Dalam pelaksanaannya, belanja diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana {SP2D}dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Koreksi atas pengeluaran belanja {penerimaan kembali belanja} yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sarna. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pendapatan. ~ 57 ~ D. Pengungkapan Dan Penyajian Dalam Laporan Operaional, beban dilaporkan sampai dengan jenis pos-pos akun laporan operasional. Mapping akun beban ke pos-pos Laporan Operasional disajikan sebagaiman ketentuan yang telah disediakan pada aplikasi SAIBA.Beban disajikan dalam Laporan Operasional dalam bentuk perbandingan dengan jumlah beban pada periode pelaporan tahun sebelumnya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran,belanja dilaporkan sampai dengan jenis belanja. Belanja disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Saldo normal perkiraan buku besar belanja dan beban adalah saldo debit, artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi di sisi debit, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi di sisi kredit perkiraan belanja. Dalam CaLK, belanja dan beban dilaporkan lebih lanjut sampai dengan rincian jenisnya. C. Pengukuran Pengukuran beban dan belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal rupiah kas yang dikeluarkan / ditagihkan/ diperhitungkan. Beban dan belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum negara (SPHL/SP3)dan diukur berdasarkan azas bruto. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Belanja xxx xxxx 21211x Belanja xxx yang masih xxxx harus dibayar (iii) Jurnal beban akrual pada akhir periode atas beban tagihan/ SPP yang belum terbayar - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Belanjaxxx xxxx 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx (ii)Jurnal Beban atas Belanja selain Belanja Modal dan Belanja Barang Persediaan atas penerbitan SP2D atas SPM Gaji secara LS - Input SPMjSP2D bruto dan potongan pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Belanja xxx xxxx 115612 Piutang dari KUN xxxx E. Teknis
2. 1.Dokumen Sumber: a) SPMjSP2D b) SPHL/SP3 c) SP3B/ SP2B d) Laporan Akhir Penyelesaian Pekerjaan e) Tagihan Belanja dan SPP
3. 2.Jurnal a) Belanja dan Beban Selain Belanja Modal dan Belanja Barang Persediaan (i) Jurnal Belanja selain Belanja Modal dan Belanja Barang Persediaan atas penerbitan SP2D atas SPM Gaji secara LS - Input SPMjSP2D brute dan potongan pada SAlBA Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Belanja xxx xxxx 11411x Belanja xxx dibayar xxxx dimuka (vi) Jurnal balik atas beban dibayar dimuka pada awal periode pelaporan selanjutnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 11411x Belanja xxx dibayar dimuka xxxx 5xxxxx Belanja xxx xxxx (v) Jurnal penyesuaian beban dibayar dimuka atas beban yang diakui ketika pembayaran SP2D lebih besar dari manfaat yang telah diterima. Nilai jurnal adalah selisih pembayaran awal beban dengan manfaat/rerjadinya beban sampai dengan periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 21211x Belanja xxx yang masih xxxx harus dibayar 5xxxxx Belanjaxxx xxxx (iv) Jurnal balik atas beban yang masih harus dibayar pada awal periode pelaporan selanjutnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 593xxx Beban Persediaan xxx xxxx 117xxx Persediaan xxx xxxx - Jurnal beban persediaan atas penggunaan/pengurangan nilai persediaan - Diinput secara manual pada aplikasi persediaan. Akun Uraian Debet Kredit 117xxx Persediaan xxx xxxx 117911 Persediaan yang Belum xxxx Diregister Pencatatan Persediaan pada aplikasi persediaan - Diinput secara manual pada aplikasi persediaan. Akun Uraian Debet Kredit 117911 Persediaan yang Belum xxxx Diregister 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain .x:xxx Akun Uraian Debet Kredit 5218xx Belanja Barang Persediaan xxxx xxx 115612 Piutang dari KUN .x:xxx b) Beban dan Belanja Barang Persediaan atas pembelian persediaan - Jurnal pembayaran pembelian persediaaan melalui SP2D - Input SP2D Belanja Akun Persediaan pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 115612 Piutang dari KUN xxxx 5xxxxx Belanjaxxx xxxx d) Pengembalian beban dan belanja selain dari belanja persediaan dan belanja pada periode tahun berjalan. - Pengembalian belanja periode berjalan - Input SSPB pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 13xxxx Aset Tetap xxx xxxx 13xxxx Aset Tetap xxx Belum xxxx Diregister - Jurnal pencatatan Aset BMNpada SIMAKBMN- Input SP2D pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 13xxxx Aset Tetap xxx Belum xxxx Diregister 313111 Ditagihkan ke Entitas xxxx Lain Akun Uraian Debet Kredit 53xxxx Belanja Modal xxx xxxx 115612 Piutang dari KUN xxxx c) Jurnal belanja modal untuk perolehanjpengembangan BMN - Pembayaran atas pembelianjpengadaan BMN dengan SP2D - Input SP2D pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx 42395x Penerimaan Kembali xxxx Belanja xxxx Tahun Anggaran Yang Lalu - Jurnal beban karena pengembalian belanja atas belanja periode sebelumnya- Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 42395x Penerimaan Kembali xxxx Belanja xxxx Tahun Anggaran Yang Lalu e) Pengembalian beban dan belanja atas belanja selain dari belanja persediaan dan belanja pada periode tahun sebelumnya - Jurnal pengembalian belanja atas belanja periode sebelumnya- Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx 5xxxxx Belanja xxx xxxx - Pencatatan pengembalian beban periode berjalan - Input SSPB pada SAIBA Akun Urman Debet Kredit 594xxx Beban Penyisihan xxx xxxx 156xxx Penyisihan Piutang xxxx Tidak Tertagih xxx g) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Pada akhir periode pelaporan diperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 591xxx Behan Penyusutan xxx xxxx 137xxx Akumulasi Penyusutan xxxx xxx f) Behan penyusutan Aset Tetap - Pada akhir periode pelaporan (semesteran) diperhitungkan penyusutan nilai aset tetap - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. No Akun Uraian Nama LO 1 511111 Beban Gaji Pokok PNS Beban Pegawai 2 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS Beban Pegawai 3 511121 Behan Tunj. Suami/Istri PNS Beban Pegawai 4 511122 Beban Tunj. Anak PNS Beban Pegawai 5 511123 Beban Tunj. Struktural PNS Beban Pegawai 6 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS Beban Pegawai 7 511125 Behan Tunj. PPh PNS Behan Pegawai 8 511126 Beban Tunj. Beras PNS Beban Pegawai 9 511129 Behan Uang Makan PNS Beban Pegawai 10 511134 Behan Tunj. Kompensasi Beban Pegawai Kerja PNS 11 511138 Behan Tunjangan Khusus Behan Pegawai Papua PNS 12 511147 Behan Tunj. Lain-lain Beban Pegawai Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri 13 511151 Behan Tunjangan Umum PNS Behan Pegawai 14 512111 Beban Uang Honor Tetap Behan Pegawai 15 512211 Behan Uang Lembur Beban Pegawai 16 512411 Behan Pegawai (Tunjangan Behan Pegawai Khusus / Kegiatan) 17 521111 Beban Keperluan Beban Barang dan Perkantoran Jasa 18 521113 Beban Penambah Daya Behan Barang dan Tahan Tubuh Jasa 19 521114 Behan Pengiriman Surat Behan Barang dan Dinas Pos Pusat Jasa 20 521115 Beban Honor Operasional Beban Barang dan Satuan Kerja Jasa 21 521119 Beban Barang Operasional Beban Barang dan Lainnya Jasa F. Mapping Akun Beban di LRAdan LO ~ 65 ~ No Akun Uraian NamaLO 22 521211 Beban Bahan Beban Barang dan Jasa 23 521213 Beban Honor Output Beban Barang dan Kegiatan Jasa 24 521219 Beban Barang Non Beban Barang dan Operasional Lainnya Jasa 25 522111 Beban Langganan Listrik Beban Barang dan Jasa 26 522112 Beban Langganan Telepon Beban Barang dan Jasa 27 522113 Beban Langganan Air Beban Barang dan Jasa 28 522119 Beban Langganan Daya dan Beban Barang dan Jasa Lainnya Jasa 29 522121 Beban Jasa Pos dan Giro Beban Barang dan Jasa 30 522131 Beban Jasa Konsultan Beban Barang dan Jasa 31 522141 Beban Sewa Beban Barang dan Jasa 32 522151 Beban Jasa Profesi Beban Barang dan Jasa 33 522191 Beban J asa Lainnya Beban Barang dan Jasa 34 523111 Beban Pemeliharaan Gedung Beban Pemeliharaan dan Bangunan 35 523119 Beban Pemeliharaan Gedung Beban Pemeliharaan dan Bangunan Lainnya 36 523121 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin , l",.!1 :. No Akun Uraian NamaLO 37 523122 Beban Bahan Bakar Minyak Beban Pemeliharaan dan Pelumas (BMP)dan Pelumas Khusus Non 38 523.129 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39 523133 Beban Pemeliharaan Jaringan Beban Pemeliharaan 40 523199 Beban Pemeliharaan Lainnya Beban Pemeliharaan 41 524111 Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas 42 524113 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dalam Kota Dinas 43 524114 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota Dinas 44 524119 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Paket Meeting Luar Kota Dinas 45 524211 Beban Perjalanan Biasa- Beban Perjalanan Luar Negeri Dinas 46 524212 Beban Perjalanan Tetap - Beban Perjalanan Luar Negeri Dinas 47 524219 Beban Perjalanan Lainnya- Beban Perjalanan Luar Negeri Dinas 48 525112 Beban Barang Beban Barang dan Jasa 49 526111 Behan Tanah Untuk Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Diserahkan Kepada Masyarakatj Pemda Masyarakat 50 526112 Beban Peralatan Dan Mesin Beban Barang Untuk Untuk Diserahkan kepada Diserahkan Kepada Masyarakatj Pemda Masyarakat No Akun Uraian NamaLO 51 526114 Beban Jalan, Irigasi Dan Beban Barang Untuk Jaringan Untuk Diserahkan Diserahkan Kepada kepada MasyarakatjPemda Masyarakat 52 526115 Beban Barang Fisik Lainnya Beban Barang Untuk Untuk Diserahkan kepada Diserahkan Kepada Masyarakatj Pemda Masyarakat 53 526212 Beban Barang Penunjang Beban Barang Untuk Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Diserahkan Kepada Masyarakat MasyarakatjPemda 54 526311 Beban Barang Lainnya Untuk Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Diserahkan Kepada MasyarakatjPemda Masyarakat 55 573112 Beban Bantuan Sosial Untuk Beban Bantuan Sosial Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barangj Jasa 56 591111 Beban Penyusutan Peralatan Beban Penyusutan dan Mesin dan Amortisasi 57 591211 Beban Penyusutan Gedung Beban Penyusutan dan Bangunan dan Amortisasi 58 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Beban Penyusutan Jembatan dan Amortisasi 59 591312 Beban Penyusutan Irigasi Beban Penyusutan dan Amortisasi 60 591313 Beban Penyusutan Jaringan Beban Penyusutan dan Amortisasi 61 591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Beban Penyusutan Lainnya dan Amortisasi 62 592222 Beban Penyusutan Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang dan Amortisasi Tidak Digunakan dalam 63 593111 Beban Persediaan konsumsi Beban Persediaan No Akun Uraian NamaLO 64 593113 Beban Persediaan bahan Beban Pemeliharaan untuk pemeliharaan 65 593114 Beban Persediaan suku Beban Pemeliharaan cadang 66 593122 Beban Persediaan tanah Beban Barang Untuk bangunan untuk dijual atau Diserahkan Kepada diserahkan kepada Masyarakat 67 593124 Beban Persediaan Peralatan Beban Barang Untuk dan mesin untuk dijual atau Diserahkan Kepada diserahkan kepada Masyarakat 68 593125 Beban persediaan Jalan, Beban Barang Untuk Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan Kepada diserahkan kepada Masyarakat 69 593127 Beban Persediaan Aset Lain- Beban Barang Untuk Lain untuk diserahkan Diserahkan Kepada kepada Masyarakat Masyarakat 70 593128 Beban Barang Persediaan Beban Barang Untuk Lainnya untuk Diserahkan Kepada DijualjDiserahkan ke Masyarakat Masyarakat 71 593131 Beban Persediaan bahan Beban Persediaan baku 72 593141 Beban Persediaan untuk Beban Persediaan tujuan strategisjberjaga-jaga 73 593149 Beban Persediaan Lainnya Beban Persediaan 74 594211 Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan PNBP Piutang Tak Tertagih 75 594411 Behan Penyisihan Piutang Behan Penyisihan Tagihan Tuntutan Piutang Tak Tertagih PerbendaharaanjTun tutan Ganti No Akun Uraian NamaLO 76 594931 Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Tidak Tertagih J angka Piutang Tak Tertagih Panjang - Tuntutan 77 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Beban Barang dan Peralatan dan Mesin Jasa 78 596111 Beban Kerugian Pelepasan Beban Pelepasan Aset Aset Non Lancar -70 ~ Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.
4. 1.Aset Lancar Aset lancar merupakan sumber daya ekonomi yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi antara lain kas dan setara kas, piutang, dan persediaan.
a.Kas dan setara Kas Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri dari uang kertas dan logam. Kas juga meliputi Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, termasuk kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja pada tanggal neraca. Dalam pengertian ini, kas juga termasuk kas lainnya dan setara kas. Akun kas yang terdapat ada pada Kementerian Ketenagakerjaan terdiri dari: 1) Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas negara per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negaraper tanggal neraca. BABV KEBIJAKANAKUNTANSIASET 2) Kas di Bendahara Penerimaan; Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (PNBP). Saldo kas mi mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara 3) Kas Lainnya dan Setara Kas. Kas lainnya dan setara kas terdiri dad:
a.Setara Kas yaitu investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga)bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya
b.Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran yaitu kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang dapat berupa: 1) adanya pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal neraca namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke kas negara, meliputi: a) Bunga dan jasa giro rekening bendahara yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca yang belum menerapkanTreasury Notional Pooling (TNP); b) Pungutan pajak atas belanja pemerintah yang belum disetor ke Kas Umum Negarapada tanggal neraca; c) Pengembalianbelanja yang belum disetor ke kas negara. 2) Adanya kewajiban satker kepada pihak lain, yaitu jika terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada bendahara pengeluaran seperti uang honor atau uang pertanggungjawaban perjalanan dinas yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak. C. Penyajian dan Pengungkapan Kas di bendahara pengeluaran disajikan dalam Neraca dan CaLK. Dalam CaLK,kas di bendahara pengeluaran disajikan dalam bentuk perbandingan periode pelaporan dengan periode 31 Desember tahun sebelumnya. Kas di bendahara penerimaan disajikan dalam Neraca dan CaLK. Dalam CaLK, kas di bendahara penerimaan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan antara periode pelaporan dengan periode pelaporan sebelumnya. Satuan kerja harus mengungkapkan adanya selisih rekonsiliasi LPJ bendahara, rekening koran bendahara penerimaan, dan saldo kas dan kas lainnya di bendahara penerimaan. Setoran tidak jelas yang belum dapat diidentifikasi diungkapkan dalam CaLKsecara memadai, B. Pengukuran Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. A. Pengakuan dan Pengukuran Kas dan setara kas diakui pada saat:
1. 1.Memenuhi definisikas danjatau setara kas; dan
2. 2.Penguasaan danj atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah.
c.Kas Lainnya di Bendahara penerimaan yaitu kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang bukan atau belum ditetapkan menjadi pendapatan negara, dana pihak ketiga, atau uang setoran (salah setor) yang dapat teridentifikasi pemilik kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunal.
d.Kas Lainnya Kementerian Negara/ Lembagadari hibah yaitu kas yang berada di bendahara penerimaarr/pengeluaran yang berasal dari hibah langsung yang belum disahkan maupun hibah langsung yang telah disahkan. Akun Uraian Debet Kredit 5xx.xx Belanja xxx xxxx 111611 Piutang Kepada KUN xxxx ii. Jurnal Kas atas Ganti Uang Persediaan - Input SP2D GU pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111611 Kas Di Bendahara xxxx Pengeluaran 219511 Uang Muka dari KPPN xxxx D. Teknis
1. 1.Kas di Bendahara Pengeluaran a} Dokumen Sumber:

(1)SP2D UP (uang Persediaan)
(2)SP2D TUP(Tambahan Uang Persediaan)
(3)SP2D GU (Ganti uang Persediaan)
(4)SSBP pengembalian UP
(5)LPJ Bendahara Pengeluaran
(6)Rekening Koran b) Jurna1:
(1)Uang Persediaan

1.Jurnal Uang Persediaan (UP) - Input SP2D pada SAIBA. Kas lainnya dan setara kas disajikan dalam Neraca dan CaLK.Dalam CaLK, kas lainnya dan setara kas disajikan dalam bentuk perbandingan dengan an tara periode pelaporan dengan periode 31 Desember tahun sebelumnya. Akun Uraian Debet Kredit 219511 Uang Muka dari xxxx KPPN 111611 Kas di Bendahara Xxxx Pengeluaran vi. Jurnal atas pengembalian uang persediaan melalui setoran - Input SSBP 815111 pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxx Belanja xxx xxxx 311311 Ditagihkan ke Entitas xxxx Lainnya 219511 Uang Muka dari xxxx KPPN 111611 Kas di Bendahara xxxx Pengeluaran V. Jurnal Akrual atas pengembalian uang persediaan melalui GU Nihil - Input SP2D GU Nihil pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxx Belanja xxx xxxx 111611 Piutang Kepada KUN xxxx IV. Jurnal Kas atas pengembalian uang persediaan melalui GU Nihil - Input SP2D GU Nihil pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxx Belanja xxx xxxx 311311 Ditagihkan ke Entitas Xxxx Lainnya iii. Jurnal Akrual atas Ganti Uang Persediaan - Input SP2D GU pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerimaan 423xxx Pendapatan PNBP xxxx
2.Kas di Bendahara Penerimaan a) Dokumen Sumber:

(1)Laporan Penerimaan PNBP
(2)Bukti Setoran Penerimaan Negara
(3)LPJ Bendahara Penerimaan
(4)Rekening Koran Bendahara Penerimaan b) Jurna1:
(1)Jurnal penerimaan kas di bendahara penerimaan atas setoran pendapatan negara bukan pajak - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219511 Uang Muka dari xxxx KPPN 111613 Kas di Bendahara xxxx Pengeluaran TUP ii. Jurnal atas penyetoran saldo tambahan uang persediaan - Input SSBP Akun 815113 pada aplikasi SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 111613 Kas Di Bendahara xxxx Pengeluaran TUP 219511 Uang Muka dari xxxx KPPN
(2)Tambahan Uang Persediaan

1.Jurnal Tambahan Uang Persediaan (TUP)- Input SP2D akun 825511 pada aplikasi SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 212191 Utang Kepada Pihak xxxx KetigaLainnya
3.Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran a) Dokumen sumber:

(1)LPJ Bendahara pengeluaran
(2)Rekening Koran
(3)Rekonsiliasi Kas Bendahara
(4)SPM/SP2D LS Bendahara b) Jurnal:
(1)Utang pada Bendahara Pengeluaran
1. i.Jurnal untuk transaksi uang yang dikuasai bendahara pengeluaran yang bersumber dari SPM/ SP2D LS Bendahara yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 423x:xx Pendapatan PNBP xxxx 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerimaan
(3)Jurnal penyetoran kas di bendahara pengeluaran ke kas negara - Diinput secara manual jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 423x:xx Pendapatan PNBP xxxx 313121 Diterima dari Entitas xxxx Lain
(2)Jurnal penyetoran kas di bendahara pengeluaran ke kas negara - Input SSBP pada aplikasi SAIBA .,' ... .' .... Akun Uraian Debet Kredit 219961 Utang Pajak xxxx Bendahara Pengeluaran yang belum disetor 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran iv. Jurnal penyetoran utang pajak oleh bendahara pengeluaran - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 219961 Utang Pajak xxxx Bendahara Pengeluaran yang belum disetor iii. Jurnal pungutarr/potongan pajak atas belanja pemerintah yang belum disetor ke Kas Umum Negara pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 212191 Utang Kepada Pihak xxxx Ketiga Lainnya 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran ii. Jurnal penyaluran uang pihak ketiga kepada yang berhak oleh bendahara pengeluaran - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas xxxx Lain 423221 Pendapatan Jasa xxxx LernbagaKeuangan (Jasa Giro) iii. Jurnal Akrual penyetoran bunga dan jasa giro rekening bendahara Non TNP - Input SSBP pacta aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423221 Pendapatan Jasa xxxx LernbagaKeuangan (Jasa Giro)

11.Jurnal Kas penyetoran bunga dan jasa giro rekening Bendahara Penerimaan Non TNP - Input SSBP pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 423221 Pendapatan Jasa xxxx LembagaKeuangan (Jasa Giro)

(2)Pendapatan Kas Di Bendahara Pengeluaran (Rekening Bendahara belum menerapkanTreasury Notional Pooling)
1. i.Jurnal bunga dan jasa giro rekening bendahara Non TNP yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 212191 Utang Kepada Pihak xxxx KetigaLainnya
(3)Jasa GiroBank pada Kas di Bendahara Pengeluaran (RekeningBendahara telah menerapkan TNP)

1.Jurnal bunga dan jasa giro rekening bendahara TNP yang belum ditarik ke kas negara pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 423221 Pendapatan Jasa xxxx Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran iv. Jurnal penyesuaian kas lainnya di bendahara pengeluaran Non TNP setelah penyetoran bunga dan jasa giro - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Belanja xxx xxxx 115612 Piutang dari KUN xxxx
11.Jurnal Kas penyetoran pengembalian belanja yang diterima oleh bendahara pengeluaran ke kas negara pada periode berjalan - Input SSPB pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 5xxxxx Beban xxxx xxxx

(4)Pengembalian Belanja melalui Kas Bendahara Pengeluaran dan disetor pada tahun berjalan
1. i.Jurnal Pengembalian belanja tahun berjalan yang diterima oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas negara - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 212191 Utang Kepada Pihak xxxx Ketiga Lainnya 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran ii. Jumal penyesuaian kas lainnya di bendahara pengeluaran TNP setelah penarikan bunga dan jasa giro rekening ke kas negara oleh bank - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. : I ,I' Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 4239xx Pendapatan xxxx Pengembalian xxx Tahun Anggaran Yang Lalu
(5)Pengembalian Belanja melalui Kas Bendahara Pengeluaran dan Penyetoran ke Kas Negara melewati periode anggaran

1.Jurnal Pengembalian belanja tahun berjalan yang diterima oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas negara - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 111821 Kas Lainnya di xxxx BendaharaPengeluaran IV. Jurnal penyesuaian atas penyetoran pengembalian belanja periode berjalan oleh bendahara pengeluaran - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 313111 Ditagihkan Dari xxxx Entitas Lain iii. Jurnal Akrual penyetoran pengembalian belanja yang diterima oleh bendahara pengeluaran ke kas negara pada periode berjalan - Input SSPB pada aplikasi SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 4239xx Pendapatan xxxx Pengembalian xxx Tahun Anggaran Yang Lalu 111821 Kas Lainnya di xxxx BendaharaPengeluaran lV. Jurnal penyesuaian pengembalian belanja yang diterima oleh bendahara pengeluaran ke kas negara pada periode tahun berikutnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313111 Ditagihkan ke Entitas xxxx Lain 4239xx Pendapatan xxxx Pengembalian xxx Tahun Anggaran Yang Lalu
111.Jurnal Akrual penyetoran pengembalian belanja yang diterima oleh bendahara pengeluaran ke kas negara pada periode tahun berikutnya - Input S$PB pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 4239xx Pendapatan xxxx Pengembalian xxx Tahun Anggaran Yang Lalu
11.Jurnal Kas penyetoran pengembalian belanja yang diterima oleh bendahara pengeluaran ke kas negara pada periode tahun berikutnya - Input SSBP pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219963 Utang Pajak Bendahara xxxx Penerimaan yang belum disetor 111825 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Penerimaan

(2)Jumal penyetoran utang pajak oleh bendahara pengeluaran - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 111825 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Penerimaan 219963 Utang Pajak Bendahara xxxx Penerimaan yang belum disetor

4.Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan a) Utang pada Bendahara Penerimaan

(1)Jumal pungutan Zpotongan pajak atas belanja pemerintah yang belum disetor ke Kas Umum Negara pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas xxxx Lain 423221 Pendapatan Jasa xxxx Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
(3)Jurnal Akrual penyetoran bunga dan jasa giro rekening Bendahara Penerimaan Non TNP - Input SSBP pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423221 Pendapatan Jasa xxxx Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
(2)Jurnal Kas penyetoran bunga dan jasa giro rekemng Bendahara Penerimaan Non TNP - Input SSBP pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111825 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Penerimaan 423221 Pendapatan Jasa xxxx Lembaga Keuangan (Jasa Giro) b) Pendapatan Kas Di Bendahara Penerimaan (Rekening Bendahara Penerimaan belum menerapkan Treasury Notional Pooling)
(1)Jurnal bunga dan jasa giro rekening bendahara penerimaan Non TNPyang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAlSA. Akun Uraian Debet Kredit 212191 Utang Kepada Pihak xxxx KetigaLainnya 111825 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Penerimaan
(2)Jurnal penyesuaian kas lainnya di Bendahara Penerimaan TNP setelah penarikan bunga dan jasa giro rekening ke kas negara oleh bank - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111825 Kas Lainnya di xxx.x Bendahara Penerimaan 212191 Utang Kepada Pihak xxxx KetigaLainnya c) Jasa Giro Bank pada Kas di Bendahara Penerimaan (RekeningBendahara telah menerapkan TNP)
(1)Jurnal bunga dan jasa giro rekening Bendahara Penerimaan TNPyang belum ditarik ke kas negara pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 423221 Pendapatan Jasa xxx.x Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran
(4)Jurnal penyesuaian kas lainnya di Bendahara Penerimaan Non TNP setelah penyetoran bunga dan jasa giro - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 218211 Hibah Langsung yang xxxx belum disahkan 111827 Kas Lainnya di KjL xxxx dari Hibah yang belum disahkan c) Jurnal balik setelah pengesahan SP3HL/SP4HL - Diinput secara manual di jurnal umum Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 313111 Ditagihkan Dari Entitas xxxx Lain b) Untuk Hibah Langsung yang telah disahkan dengan terbitnya SP3HL/SP4HL dicatat oleh satker- input SP3HL pada SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 111827 Kas Lainnya di K/L dari xxxx Hibah yang belum disahkan 218211 Hibah Langsung yang xxxx belum disahkan

5.Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah a) Pendapatan Hibah Langsung berupa uang yang ditampung pada rekening bendahara pengeluaran yang belum disahkan- Diinput secara manual di jurnal umum. C. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja dibayar dimuka disajikan dalam Neraca dan CaLK. Penyajian akun tersebut dalam bentuk perbandingan periode pelaporan dengan periode 31 Desember tahun sebelumnya. Belanja dibayar dimuka diungkapkan mutasi penambahan dan pengurangan selama periode pelaporan. Pada awal periode pelaporan berikutnya, belanja dibayar dimuka dilakukan jurnal balik. B. Pengukuran Pengukuran belanja dibayar di muka menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal rupiah kas yang dikeluarkan. Belanja dibayar di muka yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.

b.Belanja dibayar dimuka (Prepaid) Belanja dibayar dimuka merupakan akun berkaitan dengan belanja akrual. Belanja dibayar dimuka (prepaid) merupakan arus kas keluar atau pengeluaran belanja yang telah dilengkapi oleh bukti-bukti transaksi atau dokumen tagihan namun satuan kerja belum menerima manfaat atas pengeluaran tersebut. A. Pengakuan Pengakuan belanja dibayar dimuka pada saat akhir periode laporan dengan memperhitungkan manfaat dari pembayaran yang belum di terima. Dikarenakan pada SAIBApengakuan pendapatan dan belanja akrual menggunakan pendekatan beban, maka beban dibayar dimuka diakui sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Akun Uraian Debet Kredit 1141xx Beban Dibayar xxxx Dimuka 5xxxxx Beban xxx xxxx

(3)Jurnal penyesuaian akhir periode pelaporan atas beban dibayar dimuka yang belum diterima manfaatnya - Diinput secara manual padajurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 313111 Ditagihkan Ke xxxx Entitas Lainnya
(2)Jurnal Akrual Pembayaran belanja melalui SP2D - Input SP2D pada aplikasi SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 115611 Piutang dari KUN xxxx

2.Jurnal: a) Belanja di bayar dimuka dengan pembayaran belanja melalui SP2D;

(1)Jurnal Kas Pembayaran belanja melalui SP2D - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. D. Teknis

1.Dokumen Sumber: a) SPM/SP2D; b) Kontrak; c) surat perjanjian; d) rekening tagihan; e) SK kepegawaian. Akun Uraian Debet Kredit 1141xx Beban Dibayar xxxx Dimuka 5xxxxx Beban xxx xxxx

(3)Jurnal penyesuaian akhir periode pelaporan atas beban dibayar dimuka yang belum diterima manfaatnya - Diinput secara manual padajurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 313111 Ditagihkan Ke xxxx Entitas Lainnya
(2)Jurnal atas Ganti UP Akrual Pembayaran belanja melalui SP2D - Input SP2Dpada aplikasi SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 115611 Kas di xxxx Bendahara Pengeluaran b) Belanja di bayar dimuka dengan pembayaran belanja melalui Uang Persediaan
(1)Jurnal atas Ganti UP belanja dibayar dimuka - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 1141xx Beban Dibayar xxxx Dimuka
(4)Jurnal balik yang dilakukan pada awal periode pelaporan berikutnya atas beban dibayar dimuka - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. B. Pengukuran Pengukuran uang muka belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal rupiah kas yang dikeluarkan. Uang muka belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan. A. Pengakuan Pengakuan uang muka belanja pada saat pengeluaran kas belanja terjadi. Dikarenakan pada SAlBApengakuan pendapatan dan belanja akrual menggunakan pendekatan beban, maka uang muka belanja diakui sebagai pengurang beban pada tanggal pengeluaran kas. Uang Muka Belanja dicatat sebesar nilai barangfjasa dari pihak lain yang belum diterima/ dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah membayar at as barang/jasa tersebut.
1. c.Uang Muka Belanja (Prepayment) Uang Muka Belanja merupakan arus kas keluar danl atau pengeluaran belanja yang belum dapat ditentukan besaran beban yang diakui dan belum dilengkapi bukti dan dokumen tagihan pembayaran uang muka serta dapat disebabkan karena ketentuan berkaitan dengan peraturan danj atau perjanjian. Salah satu contoh uang muka belanja adalah pemberian porsekot gaji PNSyang mutasi. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 1141xx Beban Dibayar xxxx Dimuka
(4)Jurnal balik yang dilakukan pada awal periode pelaporan berikutnya atas beban dibayar dimuka - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 1142xx Uang Muka Belanja xxxx: 5xxxxx Beban xxx xxxx d) Jurnal penyesuaian pengakuan awal Uang Muka Belanja - Diinput secara manual pada jumal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 313111 Ditagihkan Ke Entitas xxxx Lainnya c) Jurnal Akrual Pembayaran Uang Muka Belanja melalui SP2D - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Bebanxxx xxxx 115611 Piutang dari KUN xxxx D. Teknis 1) Dokumen Sumber: a) SPM/SP2D; b) Surat perjanjian; c) Rekening tagihan; d) SK kepegawaian. 2) Jurnal: a) Uang Muka Belanja dengan pembayaran belanja melalui SP2D. b) Jurnal Kas Pembayaran Uang Muka Belanja melalui SP2D - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. C. Penyajian Dan Pengungkapan Uang muka belanja disajikan dalam Neraca dan CaLK. Penyajian akun tersebut dalam bentuk perbandingan periode pelaporan dengan periode 31 Desember tahun sebelumnya. Uang muka belanja diungkapkan mutasi penambahan dan pengurangan selama periode pelaporan. Akun Uraian Debet Kredit 42399x Penerimaan Kembali Uang xxxx Mukaxxx 11421x Uang Muka Belanja xxxx (prepayment) g) Jurnal penyesuaian atas jurnal yang terbentuk oleh SAIBA karena Potongan SPM untuk penerimaan kernbali uang muka - Diinput secara manual padajurnal umum SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 313111 Ditagihkan Ke Entitas xxxx Lain 313121 Diterima Dari Entitas Lain 42399x Penerimaan . Kembali Uang Muka xxx f) Jurnal Akrual pembayaran atas SPMjSP2D Belanja dengan Potongan berupa penerirnaan angsuranycicilan atas Uang Muka Belanja (potongan SPM) - Input SPM/SP2D beserta potongan pada pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Belanja xxx xxxx 115611 Piutang dari KUN xxxx 219711 Utang Kepada KUN xxxx 42399x Penerimaan Kembali xxxx Uang Muka xxx e) Jurnal Kas pembayaran atas SPM/SP2D Belanja dengan Potongan berupa penerimaan angsuranj cicilan atas Uang Muka Belanja (potongan SPM) - Input SPM/SP2D beserta potongan pada pada aplikasi SAIBA. D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan yang masih hams diterima disajikan dalam Neraca dan CaLK. Dalam CaLK, Pendapatan yang masih harus diterima disajikan dalam bentuk perbandingan dengan antara periode pelaporan dengan periode 31 Desember tahun sebelumnya. Satuan kerja harus mengungkapkan jenis dan realisasi pendapatan yang masih harus diterima selama periode pelaporan. C. Pengukuran Pengukuran pendapatan yang masih harus diterima menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal yang perhitungan secara akuntansi atas pendapatan yang belum dapat direalisasikan. Pendapatan yang masih hams diterima yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.
1. d.Pendapatan Yang Masih Hams Diterima A. Latar Belakang Pendapatan yang masih harus diterima merupakan nilai pendapatan yang telah menjadi hak dari segi waktu yang sampai dengan tanggal pelaporan belum direalisasikan secara kas. Pendapatan yang belum diterima tersebut secara peraturanj'perikatan belum jatuh tempo. Pendapatan yang masih hams diterima adalah akun sejenis piutang tetapi tidak memenuhi kriteria pengakuan piutang negara, bersifat sangat lancar, sehingga tidak perlu disisihkan. B. Pengakuan Pengakuan pendapatan yang masih harus diterima merupakan ketika hak dapat dihitung sampai dengan tanggal pelaporan, belum jatuh tempo, dan belum ditagihkan. Pendapatan yang masih harus diterima disajikan senilai rupiah perhitungan pendapatan yang telah menjadi hak namun belum diterima secara kas dan belum jatuh tempo.
2. e.Piutang A. Latar Belakang Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada kementerian negara/Iernbaga dan/ atau hak kementerian negaraflembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Akun Uraian Debet Kredit 42xxxx Pendapatan xxx xxxx 114311 Pendapatan yang masih xxxx hams diterima b) Jurnal balik awal periode pelaporan berikutnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 114311 Pendapatan yang masih xxxx harus diterima 42xxxx Pendapatan xxx xxxx E. Teknis 1) Dokumen Sumber: a) Dokumen Perjanjian/Perikatan b) Kontrak 2) Jurnal: a) Jurnal pendapatan yang masih hams diterima yang dilakukan pada akhir periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Piutang pada Kementerian Ketenagakerjaan meliputi: 1) Piutang Bukan Pajak Lainnya. 2) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan. Piutang Bukan Pajak Lainnya merupakan piutang yang berasal dari selain piutang bukan pajak, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, dan bagian Iancar tuntutan ganti rugi. Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dapat dikenakan oleh pimpinan di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang ditetapkan dalam 4 golongan yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. B. Pengakuan 1) Piutang PNBP Pengakuan Piutang Bukan Pajak dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan negara bukan pajak. Untuk dapat diakui sebagai Piutang Bukan Pajak, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
3. a.Telah diterbitkan surat ketetapan; danj atau
4. b.Telah diterbitkan surat penagihan. Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, wajib: 1) Menilaikualitas piutang. 2) Memantau dan mengambillangkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya: 1) Jatuh tempo piutang; 2) Upaya penagihan. Penggolongankualitas piutang dilakukan dengan ketentuan: 1) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; 2) Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; 3) Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; 4) Kualitas macet apabila:
5. a.Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketigatidak dilakukan pelunasan;
6. b.Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang NegarajDirektorat Jenderal Kekayaan Negara. KementerianpadaTertagihTidakPiutangPenyisihan 2) Bagian Lancar TPjTGR Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TPjTGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM),yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TPjTGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan): SKTMmerupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TPjTGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap semester dan tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang. Kebijakan akuntansi penyisihan piutang didasarkan pada umur piutang. Dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan. Satker wajib membentuk penyisihan piutang tidak tertagih dengan ketentuan sebagai berikut: a) Penyisihan piutang tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5%0 (lima permil) dari piutang yang memilikikualitas lancar b) 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan c) 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan d) 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan agunan atau nilai barang sitaan. D. Penyajian dan Pengungkapan Piutang PNBPdisajikan pada neraca laporan keuangan di tingkat satuan kerjajUAKPA dan dilaporkan secara berjenjang ke unit akuntansi diatasnya setiap semester dan tahunan. Dalam CaLK,piutang PNBPdisajikan dalam bentuk perbandingan dengan periode pelaporan dan periode 31 Desember tahun sebelumnya, dirinci sesuai jenis-jenis piutang PNBP-nya. Disamping disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam CaLK.Informasidimaksud dapat berupa: 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan piutang; 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umuu untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; C. Pengukuran Pengukuran piutang menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal dokumen tagihan. Piutang yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia)pada periode pelaporan. Pengukuran piutang TPjTGR setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi berdasarkan SKTM, dilakukan sebagai berikut: 1) Dicatat sebagai aset lancar akun bagian lancar TPjTGRsebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; 2) Dicatat sebagai aset lainnya akun tagihan TP/TGR terhadap nilai yang akan dilunasi lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pengukuran Piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periodeberjalan. E. Perlakuan Akuntansi Khusus 1) Penghapusan Piutang Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud, yaitu:
7. a.Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesaijlunas.
8. b.Penghapustagihan {unite-off}. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
9. c.Penghapusbukuan Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagihan piutang. Keputusan danj atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Kriteria penghapusbukuan: 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negarajlembaga atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL; 4) Tuntutan Ganti RugijPerbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan; 5) Dalam hal terdapat barangjuang yang disita oleh Negara sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.
  1. 1.Penghapusbukuan harus memberikan manfaat yang lebih bersar daripada kerugian penghapusbukuan: - memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan; - memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; - mengurangi beban administrasi/ akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
  2. 11.Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pernerintah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; lll. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan fomal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/ atau hapus buku. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. Pengbapusbukuan harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang dan penjelasan lainnya yang dianggap perIu. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbul kesadaran dan rasa tanggungjawab yang berutang. Akun Uraian Debet Kredit 115211 Piutang Penerimaan xxxx Negara Bukan Pajak 42xxxx Pendapatan xxx xxxx F. Teknis 1) Dokumen Sumber a) Piutang PNBP:
  3. 1.Surat Tagihan PNBP; ii. Surat Ketetapan Piutang;
  4. 111.Ketetapan penghapusan piutang; IV. Surat penyerahan penagihan piutang ke DJKN. b) TP/TGR:
10. i.SKTJMjSKTMdan dokumen lain yang dipersamakan; ii. J aminan; iii. Dokumen lain tentang penetapan TP/TGR; c) Penyisihan Piutang:
  1. 1.Surat TagihanjSurat Peringatan
  2. 11.Kertas Kerja Umur dan Kualitas Piutang 2) Jurnal a) Piutang PNBP
11. i.Jurnal ketika Surat ketetapari/ tagihan PNBPditerbitkan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAlBA Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaranypelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan bukan pajak (PNBP). Akun Uraian Debet Kredit 115421 Bagian lancar Tagihan xxxx TP/TGR/Piutang Jangka Panjang 152111 Piutang xxxx TagihanTP/TGR/ Piutang Jangka Panjang b) Bagian Lancar TP/TGR/Piutang Jangka Panjang
  1. 1.Pembentukan bagian lancar TGR - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 42xxxx Pendapatan xxx xxxx 115211 Piutang Penerimaan xxxx Negara Bukan Pajak
  2. 111.Jurnal setelah penyetoran dari kas bendahara penerimaan ke kas negara (SSBP) - Diinput secara manual pada jurnal penyesuain SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas xxxx Lainnya 42xxxx Pendapatan PNBPxxx xxxx ii. Jurnal setelah penyetoran dari kas bendahara penerimaan ke kas negara (SSBP), pendapatan yang terbentuk karena input SSBP pada SAIBAdilakukan jurnal balik dikarenakan pendapatan sudah diakui ketika penetapan TP/TGR/Piutang Jangka Panjang - Input SSBP pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423921 Pendapatan xxxx Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara 313121 Diterima dari entitas lainnya xxxx 152111 Piutang xxxx TagihanTP/TGR/Piutang Jangka Panjang
12. m.Penyetoran atas cicilan TP/TGR/Piutang Jangka Panjang ke kas negara dengan SSBP (mengurangi TP/TGR/Piutang Jangka Panjang di SAIBA) - Input 88BP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 152111 Piutang xxxx TagihanTP/TGR/Piutang Jangka Panjang 115421 Bagian lancar xxxx Tagihan TP/TGR/Piutang Jangka Panjang ii. Jurnal Balik Awal Tahun - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.
13. f.Persediaan
14. a.Persediaan Umum 1) Latar Belakang Persediaan meliputi barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Termasuk dalam persediaan antara lain tanah, bangunan, hewan, dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Akun Uraian Debet Kredit 116421 Penyisihan Piutang Tidak xxxx Tertagih - xxx 152111 Piutang xxx xxxx d) Penghapusan Piutang a) Jurnal Penghapusan Piutang- Diinput secara manual pada jurnal umum SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 594411 Beban Penyisihan Piutang xxxx Tagihan Tuntutan Perbendaharaari/Tuntutan Ganti Rugi 116421 Penyisihan Piutang Tidak xxxx Tertagih-Bagian Lancar TagihanTuntutan Ganti Rugi c) Penyisihan Piutang
15. i.Jurnal Penyisihan Piutang- Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Persediaan umum pada klasifikasi ini adalah persediaan yang ada pada setiap satuan kerja pemerintah antara lain: Persediaan yang dihitung dengan metode Harga Perolehan Terakhir meliputi persediaan sebagai berikut: Barang konsumsi; Amunisi; Bahan untuk pemeliharaan; Suku cadang; Persediaan untuk tujuan strategisjberjaga-jaga; Pita cukai dan leges; Bahan baku; dan Barang dalam prosesj setengah jadi. 2) Pengakuan Persediaan diakui dan dicatat pada saat: 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh buktijdokumen yang dapat diverifikasidan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi,dan bersifat netral; danjatau 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya danj atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisikoInventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudangj tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang. Barang persediaan yang melekat pada kegiatan dicatat dalam aplikasi persediaan dan didistribusikanj dikeluarkan sejumlah yang dicatat pada saat kegiatan dilaksanakan. Sisa barang persediaan dari pelaksanaan kegiatan, diserahkan dan dicatat oleh petugas pengelola fisik persediaan sesuai dengan BAST dari pelaksana kegiatan. Persediaan dinilai sebesar: 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian ditambah pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan saat perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Metode pengukuran persediaan adalah menggunakan metode harga pembelian terakhir. 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya lang sung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. 3) Nilai wajar didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasijrampasan. Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai pasar dari barang persediaan dalam hal harga perolehannya tidak diketahui. Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan. 3) Pengukuran Pengukuran persediaan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal rupiah perolehan. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan Stock Opname (Inventarisasi Fisik) persediaan yang dilalrukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan. PMK 219jPMK.05j2013 menggariskan bahwa penentuan nilai persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode First-in First-out (FIFO) atau Masuk-pertama Keluar-pertama (MPKP),dan metode Harga Perolehan Terakhir. Dengan metode FIFO, nilai persediaan yang ada ditentukan berdasarkan harga perolehan dari persediaan yang terakhir- terakhir diperoleh mengikuti jumlah fisik persediaan tersebut. Sementara itu, dengan metode Harga Perolehan Terakhir, nilai persediaan yang ada ditentukan dengan harga perolehan persediaan yang paling akhir diperoleh. Persediaan umum pada klasifikasi ini dihitung dengan metode Harga Perolehan Terakhir. 4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam CaLK, berupa: a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. c) Kondisi persediaan, d) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan. Akun Uraian Debet Kredit 5931xx Beban Persediaan xxxx 117xxx Persediaan xxx xxxx persediaaniii. Pemakaian / pengurangan jumlah Diterima dari file kirim SIMAK-BMN Akun Uraian Debet Kredit 117911 Persediaan belum xxxx diregister 313111 Ditagihkan dari xxxx entitas lainnya 5218xxx/ Belanja barang xxx xxxx 115612 Piutang dari xxxx KUN ii. Pada saat persediaan dibayar dengan diterbitkan SPM/SP2D - Input SP2D pada SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 117xxx Persediaan xxx xxxx 117911 Persediaan belum xxxx diregister 5) Teknis 1) Dokumen: a) Dokumen pembelian persediaan b) SPMjSP2D c) BA Stock Opname Persediaan. 2) Jurna1: a) Persediaan yang diperoleh dari pembelian dengan belanja persediaan.
16. i.Pada saat persediaan diterima dan diinput aplikasi persediaan- Diterima dari file kirim SIMAK-BMN. Akun Uraian Debet Kredit 117xxx Persediaan xxx xxxx 117911 Persediaan xxxx belum diregister
  1. 11.Penginputan persediaan pada aplikasi persediaan menghasilkan jurnal - Diterima dad file kirim SIMAK- BMN Akun Uraian Debet Kredit 52xxxx Beban Barang xxx xxxx 313111 Ditagihkan dari xxxx entitas lainnya persediaan.
17. i.Pada saat SPM/SP2D Belanja Barang diinput - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. dengan pembelian
(52)selain belanja b) Persediaan yang diperoleh menggunakan belanja barang Akun Uraian Debet Kredit 52xxxx Belanja barang xxx xxxx 115612 Piutang dari xxxx KUN
1. v.Pembayaran pembelian persediaan yang masih belum dibayar sampai dengan periode pelaporan - Input SP2D pada aplikasi SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 212112 Belanja barang yang xxxx masih harus dibayar 52xxxx Belanja barang xxxx xxx iv. Pembelian persediaan yang masih belum dibayar sampai dengan periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. dijualj diserahkan kepada masyarakat sebagai amanah ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan lain yang membolehkan satuan kerja untuk menjual/rnenyerahkan kepada masayarakatjpemerintah daerah untukdimaksudkanyangkerja,satuanoleh
2. b.Persediaan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 1) Latar Belakang Persedian Bahan untuk dijualjdiserahkan kepada Masyarakat adalah barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan Akun Uraian Debet Kredit 5931xx Beban Persediaan xxxx xxx 117xxx Persediaan xxx xxxx iv. Pemakaianj pengurangan jumlah persediaan - Diterima dari file kirim SIMAK-BMN. Akun Uraian Debet Kredit 117911 Persediaan Belum xxxx diregister 52xxxx Beban xxxx xxxx
  1. 111.Apabila ADKSIMAKBMNjPersediaandikirim ke SAIBA maka terdapat saldo peralatan mesin belum diregister pada sisi debet dan persediaan belum diregister pada sisi kredit, maka jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut adalah - Diinput dari Jurnal Penyesuaian. 2) Pengakuan Pengakuan persediaan bahan untuk dijual/ diserahkan kepada masayarakat sama dengan pengakuan persediaan pada umumnya. Persediaan bahan untuk diserahkan kepada masayarakat diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya danj atau kepenguasaannya berpindah. Pengalruan persediaan dalam bentuk gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan program padat karya diakui pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST)pengadaan persediaan tersebut. Persediaan habis pakaij diserahkanj disalurkan diakui pad a saat berita acara serah terima kepada msayarakat yang sesuai ketentuan yang berlaku dinyatakan berhak menerima barang tersebut. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakatj pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran - pengeluaran yang dapat diatribusikanuntuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP). 3) Pengukuran Persediaan bahan untuk diserahkan. kepada masyarakat disajikan sebesar: a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; b) biaya standar apabila diproduksi sendiri; c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelianj pengadaan, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Pengukuran nilai perolehan persediaan dalam bentuk gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin, sesuai dengan pengukuran apabila barang terse but diakui seabagai aset tetap. Persediaan bahan yang diserahkan kepada masyarakat dihitung dan dikelola dengan metode First-in First-out (FIFO) atau Masuk-pertama Keluar-pertama (MPKP). 4) Penyajian dan Pengungkapan Entitas menyajikan persediaan untuk diserahkan kepada rnasayarakat sebagai aset lancar pada Neraca sebesar jumlah persediaan sebagaimana nilai perhitungan dan pengelolaan secara FIFO dengan diverifikasidari hasil inventarisasi fisiko Sementara itu, beban barang untuk diserahkan ke masyarakatjbeban bantuan sosial disajikan pada Laporan Operasional. Pengungkapan yang memadai terkait persediaan dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi sekurang-kurangnya tentang kebijakan akuntansi atas persediaan, penjelasan lebih lanjut atas persediaan termasuk selisih nilai persediaan tercatat dengan hasil inventarisasi fisiknya, serta jumlah, jenis, dan nilai persediaan dalam kondisi usangj rusak. 5) Teknis 1) Dokumen: a) Dokumen pengadaan persediaan atau BAST; b) SPMjSP2D; c) BASTpenyerahan persediaan; d) BAStock Opname Persediaan. Akun Uraian Debet Kredit 117911 Persediaan belum xxxx diregister 212112 Belanja barang yang xxxx masih harus dibayar ii. Jurnal apabila pengadaan persediaan belum dilakukan pembayaran kepada penyedia - Diinput secara manual pada jurnal umum SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 11712x Persediaan xxx xxxx Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 117911 Persediaan belum xxxx diregister 6) Jumal: a) Persediaan yang diperoleh dari pembelian dengan belanja persediaan
3. i.Jurnal pada saat persediaan diterima (BAST barangj'penyelesaian pekerjaan dari penyedia/ rekanan) dan diinput aplikasi persediaan- Diterima dari file kirim SIMAK-BMN. Akun Uraian Debet Kredit 212112 Belanja barang yang xxxx masih harus dibayar 117911 Persediaan belum xxxx diregister iv.Jumal penyesuaian nilai Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar setelah pembayaran SPMjSP2D - Diinput secara manual pada jurnal umum SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 117911 Persediaan belum xx:xx diregister 313111 Ditagihkan dari xxxx entitas lainnya 526xxx Belanja xxx Untuk xxxx diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda 115612 Piutang dari KUN xxxx iiLJurnal ada saat persediaan dibayar dengan diterbitkan SPMjSP2D - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. 7) Aset Tetap Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai .rnasa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
4. a.Mempunyai masa manfaat lebih dad 12 (dua belas) bulan;
5. b.Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
6. c.Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
7. d.Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset tetap meliputi 6 (enam)pos, yaitu:
8. a.Tanah;
9. b.Peralatan dan Mesin;
10. c.Gedung dan Bangunan;
11. d.Jalan, lrigasi, dan Jaringan;
12. e.Aset Tetap Lainnya;
13. f.Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai Akun Uraian Debet Kredit 526xxx Beban xxx Untuk xxxx Diserahkan Kepada Masyarakat 117xxx Persediaan xxx xxxx Untuk Diserahkan Kepada Masayakat v.Jumal penyerahan Persediaan Bahan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat kepada masyarakatj'pihak lain sesuai ketentuan melalui BAST - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), dan hams ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli Aset Tetap tersebut. secara langsung kepada aset bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/ atau rabat;
14. b.Seluruh biaya lainnya yang dapat dihubungkan/ diatribusikan tercatatnya. Contohnya aset tetap yang rusak berat dan akan dihapuskan. Atas hal tersebut, reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung pada periodelaporan. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Biaya perolehan aset terdiri dari:
15. a.Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya rnasa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki;dan 2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/ aset lainnya. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi rnaka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas LaporanKeuangan. Nilaisatuan minimun kapitalisasi aset tetap: 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan alat olahraga yang ~Rp300.000,- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang ~Rp10.000.000,-. 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Kondisi aset tetap dikelompokan atas baik, rusak ringan, dan rusak berat. Inventarisasi atas kondisi fisik BMN dilaporkan pada periode laporan tahunan.
16. c.Tanah 1) Latar Belakang Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. 2) Pengakuan Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) Biaya perolehan tanah dapat diukur secara andal; c) Tidak dimaksudkan untuk dijual; d) Diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap. Pengadaan tanah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan diakui dan disajikan sebagai persediaan. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/ donasi, dan lainnya. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah terse but siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Aset tetap tanah tidak disusutkan. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki danj atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3) Pengukuran Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. 4) Penyajian Dan Pengungkapan Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikanyang sah, namun dikuasai danI atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai darr/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam CaLKbahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain. Dalam hal tanah dimilikioleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai danj'atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.Entitas pemerintah yang menguasai danl atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK Dalam CaLKdiungkapkan: 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) tanah; 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan tanah; 3) Rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian); b) perolehan yang berasal dari pembeliari/pengembangan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah; c) pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
17. d.Peralatan DAN MESIN 1) Latar Belakang Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Rincian peralatan dan mesm meliputi alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat laboratorium, dan alat kedokteran. 2) Pengakuan Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hakjkepemilikan telah berpindah. Dalam hal ini misalnya ditandai dengan BASTpekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibahj donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. 3) Pengukuran Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
18. e.Gedung dan Bangunan 1) Latar Belakang Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumerr/bangunan bersejarah, gudang dan gedung museum. Gedung dan Bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompokTanah. 4) Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan mesin disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Dalam CaLKdiungkapkan: 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin. 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin. 3) Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian). b) perolehan yang berasal dari pembelianj'pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk peralatan dan mesin. c) pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian). 4) Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin udara), dan komponen penunjang lain antara lain berupa saluran air dan telpon. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi sebagai berikut: 1) bangunan fisik; 2) taman, jalan, tempat parkir, dan pagar; 3) instalasi pendingin udara; 4) instalasi listrik dan generator; 5) lift; 6) pintu elektrik (yangmemakai akses); 7) penyediaan air, saluran air bersih, dan air limbah; 8) saluran telepon; Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci sedemikian rupa, sehingga setidak-tidaknya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan yang mempunyai umur masa manfaat yang sama. Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen penawaran yang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjan borongan bangunan. 2) Pengakuan Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya darr/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan gedung dan bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar,· dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (1MB),notaris, dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajary taksiran pada saat perolehan. 3) Pengukuran Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Bahwa nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp.l0.000.000,-. Artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp.l0.000.000,- maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam CaLKdan Laporan BMN. 4) Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan bangunan disajikan di Neraca dalam kelompokaset tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan. Dalam CaLKdiungkapkan:
  1. 1.Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat gedung dan bangunan.
  2. 2.Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan gedung dan bangunan.
  3. 3.Rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periodeyang menunjukkan: a) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian); b) Perolehan yang berasal dari pembelianj pernbangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan; C. Pengukuran Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. B. Pengakuan Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya danjatau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
19. f.Jalan, Irigasi, danJaringan A. Latar Belakang Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki danj atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum. c) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
  1. 4.Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. D. Penyajian dan Pengungkapan .Jalan, irigasi, dan jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Dalam CaLKdiungkapkan: 1) dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat jalan, irigasi, dan jaringan 2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan jalan, irigasi, dan jaringan yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi 3) rekonsiliasi nilai tercatat jalan, irigasi, dan jaringan pada awal dan akhir periodeyang menunjukkan: a) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian). Perolehan yang berasal dari pembelianjpembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan. b) pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian). Perolehannya pada umumnya dengan pembangunan baik swakelola maupun kontrak konstruksi. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak, dan pembongkaran. jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi)dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengoscngan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. B. Pengakuan Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya danfatau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, ketentuan tentang penyajian dan pengungkapan belanjanya sebagai berikut: 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap - renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi,maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset tetap - renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
20. g.Aset Tetap Lainnya A. Latar Belakang Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian aset tetap lainnya meliputi buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset. tetap lainnya adalah Aset Tetap- Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya. Contohnya biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. penyusutan pada awal dan akhir periode. 4) informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi D. Penyajian dan Pengungkapan Aset tetap lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Dalam CaLK diungkapkan: 1) dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat aset tetap lainnya. 2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap lainnya 3) rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: C. Pengukuran Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaanj'buku dan barang bercorak kesenianjkebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku dan memenu hi butir 1 di atas, maka biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap - renovasi. Sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan. 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap - renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.
21. h.Konstruksi Dalam Pengerjaan A. Latar Belakang Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan yang proses perolehannya dan Iatau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya danl atau pembangunannya membutuhkan suatu periodewaktu tertentu dan belum selesai. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sarna. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang atas perolehan aset. Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.
22. a.penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian). Perolehan yang berasal dari pembeliarr/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk aset tetap lainnya
23. b.pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian). 4) informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi: 1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset a) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebutBiaya masing-masing aset dapat diidentifikasi. b) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
24. i.Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
  1. 11.Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digubakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. B. Pengakuan Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDPjika: 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset terse but akan diperoleh; 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal; 3) Aset terse but masih dalam proses pengerjaan. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi: 1) Konstruksi yang secara substansi telah selesai dikerjakan; 2) Dapat memberikan rnanfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Terkait variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis Nomor 6 memberikan pedoman sebagai berikut: 1) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset terse but dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya; 2) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya; 3) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker / SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK; 4) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakari/ dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan./ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP; 5) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alarri/force majuer) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan; 6) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP. Suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa:
  2. 1.Penghentian sementara Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
  3. 2.Penghen tian permanen Apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik dimasa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK. D. Penyajian dan Pengungkapan KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Dalam CaLK diungkapkan pula informasi mengenai: C. Pengukuran KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses -konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP terse but meliputi:
  4. 1.Termin yang telah dibayarkan kepada kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  5. 2.Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; Pembayaran klain kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. F. Catatan Lain 1) pencatatan BMN Untuk Pengadaan Terpusat a) pencatatan dalam SIMAKBMN dilaksanakan oleh satuan kerja yang melakukan pengadaanjbelanja; b) satuan kerja yang melakukan pengadaan membuat BAST sebanyak dua rangkap; c) masing-masing BAST ditandatangani oleh KPB satuan kerja pengirim aset dan KPB satuan kerja penerima aset; d} satuan kerja yang melakukan pengadaan aset mengirim BAST kepada satuan kerja penerima aset; E. Prosedur Pencatatan Aset Tetap Pencatatan BMN pada aplikasi SIMAKBMN dilakukan pada bulan yang sarna dengan dokumen sumber sesuai tanggal SP2D. Rekonsiliasi internal belanja modal an tara SAIBA dan SIMAKBMNdilaksanakan setiap bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Internal berikut lampirannya, paling lamb at tanggal 5 bulan berikutnya.
  6. 5.Jumlah retensi. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkapkan dalam CaLK. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu. neraca
  7. 4.Dang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca
  8. 1.Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pad a tanggal neraca;
  9. 2.Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
  10. 3.Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal 2) Penghapusan Aset Tetap Penghapusan aset tetap dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang melalui prosedur sesuai peraturan pengelolaan BMN. e) satuan kerja yang melakukan pengadaan aset berdasarkan BASTtersebut mencatat ke dalam aplikasi SIMAKBMNmelalui menut "Transfer Keluar"; f) Satuan kerja penerima aset menandatangani BAST kemudian mencatat kedalam aplikasi SIMAK BMN melalui menu "Transfer Masuk"; g) BAST yang telah ditandatangani oleh satuan kerja penerima aset dikirimkan kembali kepada satuan kerja yang melakukan pengadaan paling lambat 1 hari setelah ditandatangani; h) Satuan kerja yang melakukan pengadaan melakukan transfer keluar dari aplikasi SIMAK BMN setelah menerima BAST yang telah ditandatangani oleh KPB satuan kerja penerima aset; i) Formulir BASTsekurang-kurangnya memuat kode BMN, nama barang, tipe/jenis barang, harga perolehan per BMN (termasuk PPN), kuantitas barang, dan kondisi barang; j) Untuk BMN yang diperoleh dari Hibah langsung berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No. Per- 81/ PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk B/J/S, barang yg diperoleh dari hibah langsung diakui dan dicatat pada SIMAK-BMNsetelah terbit persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/ J ese] Surat Berharga (MPHLBJS)dari KPPN. 4) Laporan BMN 1) Laporan BMNterdiri dari:
25. a.laporan Posisi BMNdi Neraca;
26. b.laporan Barang Kuasa Pengguna (KP)Intrakomptabel;
27. c.laporan Barang KP Ekstrakomptabel;
28. d.laporan Barang KP Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel;
29. e.laporan Barang KP Barang Bersejarah;
30. f.laporan Barang KP Aset Tak Berwujud;
31. g.laporan Barang KP Konstruksi Dalam Pengerjaan;
32. h.laporan Barang KP Persediaan;
33. i.laporan Kondisi Barang (hanya untuk Laporan BMN Tahunan);
34. j.laporan PNBP terkait pengelolaan dan pemanfaatan BMN;
35. k.catatan Ringkas BMN. 2) laporan BMNdisampaikan kepada:
36. a.koordinator Wilayah;
37. b.KPKNL. 3) Pembukuan Saldo Audited Saldo audited adalah saldo akhir per 31 Desember yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Tripartit (Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Keuangan) yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang KPB melakukan koreksi saldo berdasarkan hasil tripartit sebelum proses penyusunan laporan keuangan semester 1 serta melakukan pemutakhiran data dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); Jika dikemudian hari terdapat kesalahan saldo audited, KPB membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Pengguna Barang; Akun Uraian Debet Kredit 13xxxx Aset Tetap xxxx 313221 Transfer Masuk xxxx iii. Transfer Masuk - Diterima dari file kirim SIMAKBMN Akun Uraian Debet Kredit 13xxxx Aset Tetap xxxx 13x2xx Aset Tetap Belum xxxx Diregister
  1. 11.Pembelian, Hibah Masuk, Penyelesaian Pembangunan Langsung - Diterima dad file kirim SIMAKBMN. Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap Yang xxxx Belum Diregister 313111 Ditagihkan dad xxxx entitas lainnya G. Teknis 1) dokumen sumber: a) BAST Aset Tetap; b) Dokumen PerencanaanjPengadaan; c) SPMjSP2D Belanja Modal; d) Bukti Setoran Pajak. 2) Jurnal: a) Perolehan Aset Tetap
38. i.Jurnal atas SPMjSP2D Belanja modal - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap xxxx yang belum diregister 212113 Belanja Modal xxxx yang Masih harus dibayar b) Belanja ModalYang Masih Harus Dibayar
  1. 1.Jika belum dilakukan pembayaran Belanja Modal dengan SPM/SP2D Belanja modal (53) sampai dengan periode pelaporan- Di Input Manual melalui Jurnal Penyesuaian Akun Uraian Debet Kredit 13xxxx Aset Tetap xxxx 491429 Pendapatan xxxx Perolehan Aset Lainnya
39. v.Perolehan Lainnya - Diterima dari file kirim SIMAK BMN Akun Uraian Debet Kredit 13xxxx Aset Tetap xxxx 136111 Konstruksi Dalam xxxx Pengerjaan iv. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP - Diterima dari file kirim SIMAKBMN Akun Uraian Debet Kredit 59xxxx Beban xxxx Penyusutan 137xxx Akumulasi xxxx Penyusutan d}Beban Penyusutan
40. i.Pencatatan beban penyusutan pada akhir periode pelaporan - Diterima dari file kirim dari SIMAKBMN Akun Uraian Debet Kredit 212113 Belanja Modal xxxx yang Masih harus dibayar 13x2xx Aset Tetap xxxx yang belum diregister ii. Jurnal balik atas pembayaran - Diinput secara manual pada Jurnal Penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap xxxx Yang Belum Diregister 313111 Ditagihkan dari xxxx entitas lainnya c} Jika pembayaran Belanja Modal dengan SPM/SP2D Belanja modal (53) telah dibayar
41. i.Pembayaran Belanja Modal dengan SPMjSP2D Belanja modal (53)- Di Input SP2D Belanja Modal SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap Belum Diregister xxxx 13x2xx Aset Tetap Belum xxxx Diregister f) Kesalahan klasifikasi antar belanja modal
  1. 1.Jika terjadi kesalahan pembebanan akun antar belanja modal (misal belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk membeli peralatan dan mesin) maka perlu dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan akun aset tetap belum diregister - Diinput secara manual pada jurnal umum SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap Belum Diregister xxxx 52xxxx Beban Pemeliharaan .... xxxx e) Jika terjadi kesalahan pembebanan belanja barang (52) untuk belanja modal (53)
  2. 1.Jurnal penyesuaian untuk menghilangkan akun aset tetap belum diregister bersaldo negatif - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap xxxx 391114 Revaluasi Aset Tetap xxxx ii. Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset - Diterima dari file kirim dari SIMAKBMN Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap yang belum xxxx diregister 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap xxxx Non Revaluasi h) Pengembalian belanja modal
42. i.di SIMAK BMN, atas pengembalian tersebut akan mengurangi nilai aset terkait, dalam hal ini, aset tetap renovasi (ATR).Karena pada aplikasi SIMAKbe1um terdapat menu khusus pengurangan aset karena pengembalian belanja modal, maka transaksi ini diinput di SIMAKBMN sebagai transaksi perubahan nilai/kuantitas dimana SIMAK BMN, mengirimkan transaksi ini sebagai koreksi aset tetap non revaluasi. Hal ini akan mengakibatkan muncul nilai aset tetap belum diregister kredit dan koreksi aset tetap non revaluasi debit. Untuk itu, di SAlBA kita harus melakukan koreksi melalui menu jurnal umum - Input secara manual pada jurnal umum SAlBA Akun Uraian Debet Kredit 595xxx Beban Aset Ekstrakomtabel xxxx 13x2xx Aset Tetap yang belum Xxxx diregister g) Beban ekstrakomptabel
  1. 1.Jika terdapat belanja modal yang tidak dikapitalisasi (beban ekstrakomptabel) maka SIMAK- BMN tidak mengirimkan jurnal ke SAIBA. Untuk membalik peralatan dan mesm belum diregister, lakukan penyesuaian belanja modal peralatan dan mesin tersebut menjadi beban ekstrakomptabel -Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA 1.Aset Tak Berwujud A. Latar Belakang Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  2. 1.Dapat Diidentifikasi Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:
43. a.Dapat dipisahkan aset im memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATBini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama -sarna.
44. i.ASETLainnya Aset lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari: 1)Aset Tak Berwujud (ATB); 2) Tuntutan Perbendaharaarr/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR); 3) Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Tagihan TP/TGR; 4) Aset Lain-lain; 5) Dana Lainnya.
  1. 11.Jika pengembalian belanja modal disetor tahun berikutnya (sebagai pendapatan) tidak perlu dilakukan koreksi jurnal pada SAlBA namun tetap dilakukan koreksi di SIMAKBMN.
45. b.Timbul dari kesepakatan yang mengikat Seperti hak kontraktual atau hak hukum Iainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
  1. 2.Dikendalikan oleh entitas Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.
  2. 3.Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiens, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain mi dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenagaj suber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. ATB yang dimiliki danj atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB yang ada pada Kementerian Ketenagakerjaan dapat berupa:
  3. 1.Perangkat lunak (software) komputer;
  4. 2.Lisensi;
  5. 3.Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
  6. 4.ATByang mempunyai nilai sejarah/budaya. B. Pengakuan Untuk dapat diakui sebagai ATB, maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitasjkegiatan tersebut telah memenuhi:
  7. 1.Kriteria ATB;
  8. 2.Kriteria pengakuan. Berdasarkan cara perolehan, ATB yang terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaandapat berasal dari:
  9. 1.Pembelian Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (individual)maupun secara gabungan.
  10. 2.Pengembangan secara internal Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan- kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.
  11. 3.Pertukaran ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimilikioleh suatu entitas lain.
  12. 4.Kerjasama Pengembangan suatu ATB dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih.
  13. 5.Donasijhibah
  14. 6.Warisan Budayaj Sejarah. Berdasarkan masa manfaat, ATBdapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
  15. 1.ATBdengan umur manfaat terbatas (finite life)
  16. 2.ATBdengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life) C. Pengukuran
  17. 1.Pengukuran ATByang diperoleh secara eksternal
46. a.Pembelian Biaya untuk memperoleh ATBdengan pembelian terdiri dari: Harga beli, terrnasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan
47. b.Pertukaran Perolehan ATBdari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sarna sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
48. c.Kerjasarna ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATBtersebut sesuai dengan perjanjian darr/atau peraturan yang berlaku. Sesuatu diakui sebagai ATBjika dan hanyajika:
  1. 1.Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
  2. 2.Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
49. d.Donasi atau Hibah ATB yang diperoleh dari donasijhibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah
  1. 2.Pengukuran ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki mas a manfaat di mas a yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
  2. 3.Amortisasi dan Impairment Amortisasi merupakan penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Untuk menerapkan amortisasi, entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama mas a manfaat. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki un tuk dijual. ATB diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas netto bagi entitas. penurunan nilai, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau terdapat indikasi bahwa ATB mengalami tercatatnya, kapanpun Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalarn ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATByang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sarna pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:
  3. 1.Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATBpada akhir masa manfaat; atau
  4. 2.Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
50. a.Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut;
51. b.Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat ATByang tidak diarnortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai ATB tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji ATBdengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai (Impairment) dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah D. Penyajian Dan Pengungkapan ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya:
  1. 1.Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
  2. 2.Metodeamotisasi yang digunakan, jika ATBtersebut terbatas masa manfaatnya;
  3. 3.Rincian masing-masing pos ATByang signifikan;
  4. 4.Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode);
  5. 5.Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi ATB;
  6. 6.Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
52. a.Penambahan ATByang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
53. b.Penghentian dan pelepasan ATB;
54. c.Amortisasiyang diakui selama periode berjalan;
55. d.Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB.
  1. 2.Tuntutan Perbendaharaari/Tuntutan Ganti Rugi A. Latar Belakang Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan paling lambat 24 bulan. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan paling lambat 24 bulan.
  2. 7.Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan;
  3. 8.Perubahan-perubahan terhadap periode amortisasi, metode amortisasi, atau nilai sisa;
  4. 9.Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan mas manfaat suatu ATB;
  5. 10.Penjelasan nilai tercatat dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap ATB yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
  6. 11.Keberadaan ATByang dimiliki bersama. D. Penyajian Dan Pengungkapan Tagihan TP/TGR disajikan dalam Neraca dan informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
  7. 1.Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran tagihan TGR;
  8. 2.Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  9. 3.Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Negara/ Lembaga atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;
  10. 4.TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan; C. Pengukuran Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan, dilakukan sebagai berikut:
  11. 1.Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan (lihat sub bab "Bagian Lancar TP/TGR");
  12. 2.Disajikan sebagai piutang jangka panjang terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya. B. Pengakuan Pengakuan bahwa kerugian berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SKTJM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan) . Pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan apabila penyelesaian TP/TGR terse but dilaksanakan melalui jalur pengadilan. B. Pengakuan Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat tetapi belum ada SK Penghapusan. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerin tah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
  13. 3.Aset Lain-Lain A. Latar Belakang Aset lain-lain digunakan untuk mencatat BMN berupa aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tak berwujud, seperti BMN yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Piutang tidak lancar dapat dihapuskan dari neraca melalui proses penghapusan piutang. Mekanisme dan prosedur pengbapusan piutang ditetapkan sesuai dengan prosedur penghapusan piutang yang berlaku.
  14. 5.Dalam hal terdapat barangjuang .yang disita oleh negaraj daerah sebagai jaminan, maka hal ini wajib diungkapkan. Setelah terbit SKTJM/SK Pembebanan terhadap aset tetap yang dinyatakan hilang (TGR), maka at as aset tetap tersebut harus dipindahkan ke pos aset lainnya (Penghentian BMN Dari Penggunaan) sesuai dengan nilai tercatatnya yang ditindaklanjuti dengan proses penghapusan sesuai dengan prosedur penghapusan BMN yang berlaku dan diungkapkan dalam CaLK. E. Teknis 1) Dokumen SUmber: a) SKTJMjSKTMjDokumen lain yang dipersamakan; b) DOkumen perjanjian; c) SPMj SP2D; d) Daftar Umur Masa Manfaat Aset. D. Penyajian Dan Pengungkapan Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan pada CaLK antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. Aset lain- lain disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu dalam CaLBMNdiungkapkan pula: 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai; 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan pengurangan; 3) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan aset lain-lain. C. Pengukuran Aset lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap. Pengakuan atas aset lain-lain ditentukan jenis transaksinya, meliputi penambahan yang berasal dad peningkatan nilai aset lain-lain yang disebabkan perpindahan dari pos aset tetap dan pengurangan yang disebabkan telah dikeluarkannya SK Penghapusan dan harus dieliminasi dad Neraca. menyelenggarakan pelayanan penempatan TKIdi luar negeri. untukPemerintahdaritertulisizmmemperoleh
  15. 4.Dana Lain-Lain A. Latar Belakang Dana lain-lain merupakan Dana terikat yang tidak dapat dikategorikan sebagai dana terikat lainnya. Kemenaker mengelola dana yang dibatasi penggunaannya berupa Jaminan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).PPTKIS adalah badan hukum yang telah Akun Uraian Debet Kredit 1691xx Akumulasi xxxx Penyusutan Aset Lain 1661xx Aset Lain-Lain........... xxxx
  16. 11.Jurnal pada saat penghapusan aset yang telah dihentikan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 137xxx Akumulasi xxxx Penyusutan Aset Tetap........ 13xxxx Aset Tetap........ xxxx 1661xx Aset Lain-Lain........... xxxx 1691xx Akumulasi xxxx penyusutan Aset Lain- Lain........ penggunaannya karena kondisi rusak berat - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA dihentikantetapasetsaatpada 2) Jurnal:
  17. 1.Jurnal D. Penyajian Dan Pengungkapan Dana Lain-Lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam mengintepretasi hasilnya. C. Pengukuran Dana lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap. Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. B. Pengakuan Pengakuan atas dana lain-lain diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Akun Uraian Debet Kredit 163119 Dana Lainnya xxxx 391121 Ekuitas Transaksi Lainnya xxxx E. TEKNIS 1) Dokumen Sumber a) Copy Rekening Koran; b) Perjanjian; c) Dokumen lain sesuai ketentuan. 2) Jurnal Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari keharusan membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman dalam negeri (obligasi), pinjaman lembaga internasional, pemerintah lain, atau lembaga keuangan dalam negeri. A. Latar Belakang Karakteristik esensial kewajiban merupakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajibanjangka panjang.
  18. 1.KewajibanJangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri atas Bunga Pinjaman, Utang Kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Perhitungan Fihak Ketiga(PFK).
  19. 2.KewajibanJangka Panjang Kewajibanjangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri atau utang jangka panjang lainnya. BABVI KEBIJAKANAKUNTANSIKEWAJIBAN D. Penyajian dan Pengungkapan Penyajian kewajiban yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca pada CaLKadalah:
  20. 1.Kewajiban disajikan di Neraca sesuai dengan klasifikasi buku besar. Pengungkapan atas rincian dan informasi tambahan dalam penjelasan pos-pos Neraca.
  21. 2.Keterangan yang diperlukan, misalnya selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jarninan utang. C. Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal neraca. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajibanyang berkaitan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah nilai yang akan jatuh tempo yang diakui pada saat reklasifikasi pada akhir periode pelaporan. B. Pengakuan . Kewajibandiakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Utang PFK diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan jumlah kas yang masih harus disetorkan. Akun Uraian Debet Kredit 21921x Pendapatan Diterima Dimuka xxxx 4xxxxx Pendapatan xxx xxxx b) Jurnal balik di awal tahun anggaran - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 4xxxxx Pendapatan xxx xxxx 21921x Pendapatan Diterima xxxx Dimuka E. Teknis 1) Dokumen Sumber: a) Kontrak, surat perjanjian 2) Jurnal: a) Jurnal pendapatan diterima dimuka tiap akhir periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.
  22. 3.Keterangan mengenai jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga, dan masa tenggang atas pinjaman. C. Penyajian dan Pengungkapan Dalam Basis Akrual, pernerintah banya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. B. Pengakuan dan Pengukuran Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. A. Latar Belakang Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. MENTERIKETENAGAKERJAAN Kebijakan akuntansi dan teknis prosedur akuntansi ini memberikan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencatatan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan lingkup entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Ketenagakerjaan. Pelaksanaan akuntansi instansi menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akrual) , aplikasi SIMAKBMN,Aplikasi Persediaan, dan aplikasi pendukung lainnya yang telah dibangun dan disediakan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Perubahan ketentuan dan peraturan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dapat mempengaruhi perubahan dan penyesuaian kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan ini.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf g Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Ketenagakerjaan sebagai pengguna anggarany barang di kementerian mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623); Negara(LembaranKetenagakerjaanKementerian Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
3.Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pasal 3

Pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan di kementerian ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kebijakan umum akuntansi dan pelaporan keuangan;
b.kebijakan akuntansi pendapatan;
c.kebijakan akuntansi beban dan belanja;
d.kebijakan akuntansi aset; dan
e.kebijakan akuntansi kewajiban.

Pasal 1

9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177jPMK.05j2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian NegarajLembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 490 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2016 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 31 Maret 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Pasal 4

1.Maksud Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan serta untuk menciptakan kelancaran dalam pelaporan keuangan di Kementerian.
2.Tujuan Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan berfungsi untuk membantu seluruh pemangku kepentingan dalam memahami substansi laporan keuangan. Dalam tataran praktis, perlakuan akuntansi yang tidak tepat atau salah digunakan atas suatu komponen laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan) seringkali menimbulkan salah tafsir (missinierpretation}. Penetapan kebijakan akuntansi tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi di seluruh satuan kerja baik di satuan kerja kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan maupun di masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Secara umum laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan satuan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan perlu disusun kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan. C. Pengertian
1.Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBNberupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan ataslaporan keuangan.
2.Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
3.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
4.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja ,transfer, surplusjdefisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
3.Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaanadalah: a) Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan pelaporan pada Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyusun laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas; b) Memberikan pedoman dalam pelaksanaan prosedur dan sistem akuntansi dalam rangka konsolidasi laporan keuangan lingkup Kementrian ketenagakerjaan; c) Keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan.
5.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/ atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA,Neraca, LO,dan LPE.
7.Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara atau Bendahara Penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
8.Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
9.Pendapatan Bukan Pajak-LOadalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 10.Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Pengeluararr/Kas Umum Negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
11.Beban adalah penurunan manfaat ekonomiatau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 12.Aset adalah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai danfatau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomidanl atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaanjasa bagi masyarakat umum dan surnber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
13.Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
14.Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.
15.Kesalahan adalah kesalahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode akuntansi sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.
16.Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
17.Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
18.Entitas Akuntansi adalah unit akuntansi kuasa pengguna anggararr/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
19.Piutang adalah uang yang menjadi hak pemerintah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, barang danl atau jasa danl atau oleh pemerintah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah.
21.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual danl atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
1.Kebijakan Umum Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
2.Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
3.Kebijakan Akuntansi beban dan Belanja;
4.Kebijakan Akuntansi Aset;
5.Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
6.Kebijakan Akuntansi Ekuitas.
22.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
23.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. A. Latar Belakang
1.Tujuan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Kementerian Ketenagakerjaan sebagai entitas pelaporan, sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Agar laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan dapat menunjukkan akuntabilitas, maka penyajian informasi antara lain meliputi:

a.Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,dan ekuitas pemerintah;
b.Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
c.Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d.Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e.Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f.Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g.Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
1. 2.Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah pimpinan entitas baik entitas akuntansi rnaupun entitas pelaporan di lingkungan Kernnterian Ketenagakerjaan. Entitas Akuntansi adalah seluruh satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran penerima DIPA sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Kantor Wilayah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah, dan Unit Eselon 1 Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Unit Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon 1. Unit Pelaporan adalah Kementerian Ketenagakerjaan u.p Sekretariat Jenderal.
2. 3.KomponenLaporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah yang lengkap terdiri dari: a) Neraca; b) Laporan Operasional (LO); c) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. 4.Bahasa Laporan Keuangan Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalarn bahasa lain selain dari Bahasa Indonesia, rnaka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus rnemuat inforrnasi dan waktu yang sarna (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut hams diterbitkan dalarn waktu yang sarna dengan laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.
4. 5.Mata Uang Pelaporan Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset, dan/ atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah,maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi,yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka: a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP,IPSAPdan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.
5. 6.Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. r-., . Laporan Operasional menggarnbarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utarnanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalarn catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalarn neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL,dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan,baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif', termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi- transaksi lainnya. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalamjumlah nominal atau persentase. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu,juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periodeberikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contohnyaperubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK.
b.Perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku atau diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
c.Kesalahan mendasar. Koreksi kesalahan mendasar dilakukan retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
1. 7.Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode haruskonsisten, kecuali: a) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau b) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
2. 8.Materialitas dan Agregasi Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Pos- pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan.Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.
3. 9.Periode Laporan Keuangan dan Laporan Interim Laporan keuangan wajib disusun dan disampaikan kepada unit vertikal sesuai dengan periode yang telah ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang berlaku. B. KomponenLaporan Keuangan Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:
4. 1.Neraca Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggarnbarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
5. 2.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja .transfer, surplusjdefisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
6. 3.Laporan Operasional (LO); La merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplusj defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, La juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos Iuar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utarna entitas.
7. 10.Informasi Komparatif Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sarna pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim,disajikansecarakomparatifdengan neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhirperiode interim yang dilaporkan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemaharnan laporan keuangan periode berjalan. PENYESUAIAN PERIODEPENYESUAIAN Kas di Bendahara Pengeluaran Semesteran Kas Lainnya di Semesteran BendaharaPengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Semesteran Kas Lainnya di Bendahara Semesteran Penerimaan Pendapatan yang Masih Harus Semesteran Diterima Belanja Dibayar Dimuka Semesteran Pendapatan Diterima Dimuka Sernesteran Belanja yang Masih Harus Dibayar Semesteran Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semesteran Uang Muka Belanja Semesteran KoreksiAntar Beban Semesteran Koreksi Beban-Aset Sernesteran Reklasifikasi Aset Tahunan C. Penyesuaian Akrual Laporan Keuangan menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
8. 5.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian danl atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA,Neraca, LO, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi danj'atau komitmen-komitmen lainnya. laporan keuangan yang menyajikan ekuitas awal, surplus /detisit-Lo pada koreksi-koreksi yang langsung LPE merupakan komponen sekurang-kurangnya pos-pos periode bersangkutan,
9. 4.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); No Akun Uraian 1 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 2 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMNLainnya 3 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 4 423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 5 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMNLainnya 6 423214 Pendapatan Hak dan Perijinan 7 423214 Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan JasaTenaga, Pekerjaan, Informasi, 8 423216 Pelatihan dan TeknologiSesuai 9 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 10 423291 Pendapatan J asa Lainnya Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian 11 423752 Pekerjaan Pemerintah 12 423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran 13 423951 Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran 14 423952 Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja ModalTahunAnggaran 15 423953 Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban 16 423954 Utang Tahun Anggaran Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran 17 423956 Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun 18 423957 Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran 19 423958 Yang Lalu 20 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 21 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 22 491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 23 511111 Beban Gaji Pokok PNS 24 511111 Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS 25 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS D. Bagan Akun Standar Yang Digunakan Kementerian Tenaga Kerja 26 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 27 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 28 511121 Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS 29 511122 Beban Tunj. Anak PNS 30 511122 Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS 31 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 32 511123 Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS 33 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 34 511124 Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS 35 511125 Beban Tunj. PPh PNS 36 511126 Beban Tunj. Beras PNS 37 511126 Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS 38 511129 Beban Uang Makan PNS No Akun Uraian 39 511129 Pengembalian Beban Uang Makan PNS 40 511134 Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS 41 511138 Beban Tunjangan Khusus Papua PNS Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam 42 511147 dan LuarNegeri 43 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 44 511151 Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS 45 512111 Beban Uang Honor Tetap 46 512211 Beban Uang Lembur 47 512211 Pengembalian Beban Uang Lembur 48 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus / Kegiatan) Pengembalian BebanPegawai (Tunjangan Khusus / 49 512411 Kegiatan) 50 521111 Beban Keperluan Perkantoran 51 521111 Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran 52 521113 Beban Penambah Daya TahanTubuh 53 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 54 521115 Beban Honor Operasional SatuanKerja 55 521115 Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja 56 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 57 521119 Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya 58 521211 Beban Bahan 59 521211 Pengembalian Beban Bahan 60 521213 Beban Honor Output Kegiatan 61 521213 Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan 62 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 63 521219 Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya 64 522111 Beban Langganan Listrik 65 522112 Beban Langganan Telepon 66 522113 Beban Langganan Air 67 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 68 522121 Beban Jasa Pos dan Giro 69 522131 Beban Jasa Konsultan 70 522131 Pengembalian Beban Jasa Konsultan 71 522141 Beban Sewa 72 522151 Beban J asa Profesi 73 522151 Pengembalian Beban Jasa Profesi 74 522191 Beban Jasa Lainnya 75 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 76 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 77 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 78 523121 Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79 523122 Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)dan Pelumas Khusus 80 523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81 523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 82 523199 Beban Pemeliharaan Lainnya 83 524111 Beban Perjalanan Biasa 84 524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa 85 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 86 524113 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 87 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota No Akun Uraian Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 88 524114 Dalam Kota 89 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 90 524119 Luar Kota 91 524211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 92 524211 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 93 524212 Beban PerjalananTetap - Luar Negeri 94 524212 Pengembalian Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri 95 524219 Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 96 525112 Beban Barang Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada 97 526111 Masyarakat/ Pemda Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada 98 526112 Masyarakat/ Pemda Beban Jalan, lrigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan 99 526114 kepada Masyarakat/ Pemda Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada 100 526115 Masyarakat/ Pemda Beban Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk 101 526212 Diserahkan Kepada Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan 102 526311 Kepada'Masyarakat/ Pemda Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 103 573112 Dalam Bentuk Barang/Uasa 104 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 105 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 106 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 107 591312 Beban Penyusutan Irigasi 108 591313 Beban Penyusutan Jaringan 109 591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 110 592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 111 593111 Beban Persediaan konsumsi 112 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 113 593114 Beban Persediaan suku cadang 114 593122 Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual 115 593124 atau diserahkan kepada Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk 116 593125 diserahkan kepada Beban Persediaan Aset Lain-Lainuntuk diserahkan 117 593127 kepada Masyarakat Beban Barang Persediaan Lainnya untuk 118 593128 DijualJDiserahkan ke Masyarakat 119 593131 Beban Persediaan bahan baku 120 593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategisJberjaga-jaga 121 593149 Beban Persediaan Lainnya 122 594211 Beban Penyisihan Piutang PNBP Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan 123 594411 PerbendaharaanJTuntutan Ganti Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka 124 594931 Panjang - Tuntutan 125 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 126 596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset B. Pengakuan Pendapatan PNBP Umum diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan dari Pengelolaan BMNberupa sewa gedung dan bangunan diakui setelah manfaat sewa telah berjalan dan terjadi. Dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan, penyetoran SSBP atau pembayaran sewa melalui Kas Bendahara Penerimaan diakui sebagai pendapatan PNBP.Selisih kas yang diterima dengan manfaat sewa yang telah terjadi diakui sebagai pendapatan diterima dimuka sebagai pengurang pendapatan. A. Latar Belakang PNBPyang bersifat umum merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan antara lain seperti sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro), penerimaan kembali persekotj uang muka gaji, pengembalian kembali belanja tahun lalu, pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan lain-lain. Pendapatan PNBP Umum dikategorikan dalam bagan akun standar sebagai PNBPLainnya (MA423)
10. 1.Pendapatan PNBPUmum Pendapatan yang terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan hanya yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP Kementerian Ketenagakerjaan terdiri dari PNBP Umum dan PNBP Fungsional. BABIII KEBIJAKANAKUNTANSIPENDAPATAN E. Teknis
11. 1.Dokumen Sumber: a) Perjanjian Kerja b) Laporan Akhir Penyelesaian Pekerjaan c) Perjanjian Sewa d) SSBP e) Rekening Koran D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan PNBP Umum disajikan pada Laporan Operasional dan CaLK. Pendapatan PNBP ini disajikan dengan perbandingan periode sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi relevan lainnya dapat diungkapkan pada CaLK. C. Pengukuran Pendapatan Bukan Pajak-LO untuk PNBP diukur dengan menggunakan tarif nominal dikalikan dengan kuantitas/volume/frekuensinya atau jumlah nominal yang tertera dalam kontrak perikatan atau nilai rupiah realisasi yang diterima. Pendapatan denda keterlambatan pekerjaan diakui setelah laporan akhir dan surat tagihan dari PPK diterbitkan kepada rekananjpelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjaj perikatan. Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL diakui pada saat realisasi kas masuk pada rekening bendahara penerimaan dan atau SSBP penyetoran ke kas negara. Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 423221 Pendapatan Jasa xxx.x Lembaga Keuangan b) Pendapatan Jasa Giro 1) Jurnal mencatatmutasi tambah berupa pendapatan jasa giro bank Rekening Bendahara Pengeluaran (Rekening Non TNP)- Diinput secara manual pada jumal penyesuaian SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 423141 Pendapatan Sewa xxxx Tanah, Gedung, dan Bangunan 219211 Pendapatan Sewa xxx.x diterima Dimuka 2) Jurnal mencatat penyesuaian biaya dibayar dimuka senilai manfaat sewa yang belum terjadiy belum berjalan pada akhir periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas xxxx lain 423141 Pendapatan Sewa xxx.x Tanab, Gedung, dan Bangunan
12. 2.Jurnal Pendapatan-LO a) Pendapatan dari pemanfaatan BMN I} Jurnal mencatat penyetoran biaya sewa dimuka sesuai dengan perjanjian sewa Gedung dan Bangunan ke kas Negara - Input SSBP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 115211 Piutang PNBP xxxx 423752 Pendapatan Denda xxxx. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah c) Pendapatan Denda 1) Jurnal mencatat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 423221 Pendapatan Jasa Lembaga :xxxx Keuangan 111821 Kas Lainnya di Bendahara xxxx Pengeluaran 3) Penyesuaian atas nilai kas lainnya di bendahara pengeluaran dan jurnal yang telah terbentuk pada SAIEAketika input penyetoran pendapatan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx 423221 Pendapatan Jasa Lembaga xxxx Keuangan 2) Penyetoran pendapatan jasa giro ke kas negara- Input SSBP pada aplikasi SAIEA. Akun Uraian Debet Kredit 152111 Piutang Tagihan Tuntutan xxxx Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi 423921/ Pendapatan Penyelesaian xxxx 423922 Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara/ Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan SKTJMjSKTM/Dokumen penetapan lainnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. berdasarkanTP/TRGpenetapanatas1) Jurnal d) Pelunasan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Akun Uraian Debet Kredit 423752 Pendapatan Denda xxxx Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 115211 Piutang PNBP xxxx 3) Penyesuaian atas nilai pelunasan piutang dan jurnal yang telah terbentuk pada SAIBA ketika input penyetoran pendapatan Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx 423752 Pendapatan Denda xxxx Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 2) Penyetoran pelunasan piutang atas pendapatan denda keterlambatan ke kas negara sebelum periode laporan - Input SSBP pada Aplikasi SAIBA. Uraian Debet Kredit Akun 152111 Piutang Tagihan Tuntutan xxxx Perbendaharaarr/ Tuntutan Ganti Rugi 115411/ Bagian Lancar Tuntutan xxxx 115421 Perbendaharaan / Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaanj Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada awal periode pelaporan berikutnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAlBA. TuntutanLancarBagianatasbalik3) Jurnal Akun Uraian Debet Kredit 115411/ Bagian Lancar Tuntutan xxxx 115421 Perbendaharaan / Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 152111 Piutang Tagihan Tuntutan xxxx Perbendaharaan /Tun tu tan Ganti Rugi Perbendaharaarr/Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada akhir periode pelaporan senilai tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah akhir periode laporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. TuntutanLancarBagian2) Reklasifikasi Akun Uraian Debet Kredit 115311 Bagian Lancar Tagihan xxxx Penjualan Angsuran 151111 Piutang Tagihan Penjualan xxxx Angsuran 2) Reklasifikasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada akhir periode pelaporan senilai tagihan yang aka njatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode laporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 151111 Piutang Tagihan Penjualan xxxx Angsuran 423121 Pendapatan dari xxxx Penjualan Tannah, Gedung dan Bangunan e) Pendapatan dari Pelunasanj pembayaran Tagihan Penjualan Kredit 1) Penetapan pemerintah atas penjualan kredit (misalnya penetapan rumah negara golongan tiga) - Input secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx 152111 Piutang Tagihan Tuntutan xxxx PerbendaharaanjTuntutan Ganti Rugi PerbendaharaanfTuntutan Ganti Rugi - Input SSBP dengan MA 42392x pada Aplikasi SAIBA (posting langsung mengurangi nilai Piutang TPjTGR). Tuntutanpelunasansetoranatas4) Jumal Akun Uraian Debet Kredit 423121 Pendapatan dari xxxx Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan 151111 Piutang Tagihan xxxx Penjualan Angsuran 5) Penyesuaian atas berkurangnya nilai Tagihan Penjualan angsuran dan penyesuaian atas jurnal pembayaran angsuran Zpelunasan - Diinput secara manual padajurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas Xxxx Lainnya 423121 Pendapatan dari xxxx Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan 4) Pembayaran angsurarr/pelunasan Tagihan Penjualan Kredit- Input SSBP/ Potongan SPM Gaji atas akun Pendapatan dari Penjualan TPApada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 151111 Piutang Tagihan Penjualan xxxx Angsuran 115311 Bagian Lancar Tagihan xxxx Penjualan Angsuran 3) Jurnal balik atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pacta awal periode pelaporan berikutnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. 1) Latar Belakang Direktorat J enderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Ditjen BINAPENTA)memilikibeberapa transaksi yang tidak terdapat pada entitas lain terutama terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pendapatan Hak dan Perijinan penggunaan tenaga kerja asing. Pendapatan Hak dan Perijinan Penggunaaan Tenaga Kerja Asing adalah PNBP yang berasal biaya perizinan danl atau kompensasi mempekerjakan tenaga kerja asing barn atau perpanjangan pada suatu perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing.Pendapatan tersebut terkait Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat saat ini, Ditjen BINAPENTAsesuaidengan PP 65 Tahun 2012 memiliki 4 (empat) jenis penerimaan PNBPfungsional antara lain: a) Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Izin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsingBarn;
a.PNBP pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
1. 2.Pendapatan PNBP Fungsional PNBP yang bersifat fungsional merupakan penerimaan yang berasal dari Jasa Pelatihan Kerja, Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jasa Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan seperti diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Ketenagakerjaan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada CaLK. 2) Pengakuan a) Pendapatan LO Secara umum, pendapatan diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Terkait dengan kebijakan pendapatan-LO sebagaimana yang telah diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219jPMK.05j2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dinyatakan bahwa salah satu variasi jenis transaksi pendapatan adalah kondisi Cash on Delivery (COD). Kondisi tersebut adalah kondisi dimana manfaatjbenefit telah diterima oleh wajib bayar dan pembayaran PNBP telah diterima oleh Instansi Pengelola PNBP atau mitra Instansi Pengelola PNBP.Kondisi ini paling sering dijumpai dalam transaksi PNBP.Wajibbayar terlebih dahulu membayar sejumlah uang (yang besarannya mengacu para peraturan perundangan seperti PP dan PMK), sebelum menerima manfaatjbenefit dari instansi pengelola PNBP dan tidak didahului dengan surat penagihan. Manfaatjbenefit tersebut dapat berupa penyediaan barang, jasa, fasilitas atau bentuk kemanfaatan lainnya. Contoh transaksi COD antara lain pendapatan yang dipungut dari pelayanan SIM, STNK, paspor, akte nikah, sumbangan pendidikan untuk perguruan tinggi negeri. Karakteristik yang demikian hampir tidak memungkinkan timbulnya piutang PNBP. Selanjutnya, uang yang diterima oleh instansi pengelola PNBPdisetorkan oleh Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerjanya Lintas KabupatenjKota dalam 1 (satu) Provinsi; d) Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerjanya dalaml (satu) WilayahKabupatenjKota. b) Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerjanya Lebih dari 1 (satu) Wilayah Provinsi; c) Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Bendahara Penerimaan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Pendapatan PNBP berupa kompensasi perizinan penggunaan tenaga kerja asing diakui pada saat penyetoran sejumlah uang yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan danl atau perpanjangan IMTA (Ijin Menggunakan Tenaga Asing) ke rekening bendahara penerimaaan Ditjen BINAPENTA. b) Pendapatan LRA Pendapatan LRA atas PNBP kompensasi untuk izin maupun perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing diakui pada saat terdapat setoran uang sebesar yang ditentukan peraturan perundang-undangan ke kas negara dengan dokumen berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara yang telah memiliki NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 3) Pengukuran a) Pendapatan LO Pendapatan PNBP berupa kompensasi perizinan penggunaan tenaga kerja asing dicatat sebesar rupiah penyetoran ke kas bendahara penerimaandengan menggunakan kurs valuta asing pada tanggal transaksi. Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, Dalam rangka pencatatan realisasi anggaran, nilai tercatat pendapatan-LO pada awalnya dilakukan atas penyetoran uang ke kas negara dari kas bendahara penerimaan. Penyesuaian penambahan nilai pendapatan-LO pada akhir periode laporan dilakukan atas selisih kas bendahara bendahara penerimaan dan pencatatan setoran ke kas negara dengan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pengembalian pendapatan diakui sebagai pengurang pendapatan-LO pada saat surat pengembalian pendapatan oleh perusahaan pengaju izin IMTAyang telah menyetor uang telah terverifikasi dan telah diajukan SPP. Nilai pengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tanggal transaksi yang tercantum pada SPP pengembalian pendapatan. b) Pendapatan LRA Pendapatan LRA diukur dan dicatat sesuai nilai rupiah dengan kurs pada saat penyetoran ke kas negara. Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan Pengembalian pendapatan diakui sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode berjalan pada saat SPM/SP2D KP (SPM/SP2D Kembali Pendapatan)/SPM/SP2D Pengembalian Pendapatan lainnya yang sah diterbitkan oleh KPPN setempat/Dit. Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Nilai pengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tagihan pada tanggal yang pencairan tagihan. 4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan PNBP Fungsional baik LRA maupun LO disajikan pada Laporan Operasional dan CaLK. Pendapatan PNBP dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan dan perbandingan dengan periode yang sarna tahun sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi penting dan relevan lainnya dapat diungkapkan pada CaLK. 5) Teknis a) Dokumen Sumber: a) Rekening Kas Bendahara Penerimaan; b) SSBP danj atau Bukti Penerimaan Negara penyetoran ke Kas Negara; c) Rekonsiliasi Kas bendahra penerimaan dan akuntansi. Akun Uraian Debet Kredit 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerimaan 423214 Pendapatan Hak dan Xxxx Perizinan b) Pengakuan penambah pendapatan-LO atas atas setoran pada Kas Bendahara Penerimaan pada akhir periode yang belum disetorkan ke kas negara (i) Jurnal pendapatan atas kas di Bendahara Penerimaan dan belum disetor ke kas negara pada tangg~ pelaporan keuangan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima Dari Entitas xxxx Lain 423214 Pendapatan Hak dan Xxxx Perizinan (ii) Jurnal LO pencatatan pendapatan - Input SSBP pada SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423214 Pendapatan Hak dan xxxx Perizinan b) Jurnal Pendapatan a) Pencatatan setoran dari kas bendahara penerimaan ke Kas Negara dengan SSBP pada periode berjalan. (i) Jumal LRApencatatan pendapatan - Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 423214 Pendapatan Hak dan xxx:x Perizinan 111711 Kas di Bendahara xxx:x Penerimaan (iii)Jurnal penyesuaian pendapatan-LO dan atas pendapatan yang disetor ke kas negara dan sudah diakui sebagai pendapatan-LO periode sebelumnya dan jurnal pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima Dari Entitas xxx:x Lain 423214 Pendapatan Hak dan X:xxx Perizinan (ii) Jurnal LO pada waktu penyetoran pendapatan - Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxx:x 423214 Pendapatan Hak dan Xxxx Perizinan c) Penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir periode pelaporan sebelumnya masih di Kas Bendahara Penerimaan. (i) Jurnal LRApada waktu penyetoran pendapatan - Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 423214 Pendapatan Hak dan xxxx Perizinan 219711 Utang Kepada KUN xxxx e) Pengembalian pendapatan LRAdan LO pada tahun berjalan atas pendapatan PNBPtahun lalu (i) Jurnal pengembalian pendapatan LRA melalui SPMjSP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan - Input SPMjSP2D KP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 423214 Pendapatan Hak dan xxxx Perizinan 313121 Diterima dari xxxx Entitas Lain (ii) Jurnal pengembalian pendapatan LO melalui SPMjSP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan - Input SPMjSP2D KP. Akun Uraian Debet Kredit 423214 Pendapatan Hak dan xxxx Perizinan 219711 Utang Kepada KUN xxxx d) Pengembalian pendapatan LRA dan LO pada tahun berjalan atas pendapatan PNBP tahun berjalan (i) Jumal pengembalian pendapatan LRA melalui SPMjSP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan - Input SPMjSP2D KP pada SAIBA. 1) Latar Belakang Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 (Ditjen Binawasnaker dan K3) memiliki beberapa transaksi yang tidak terdapat pada entitas lain terutama terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan tersebut terkait Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat saat ini, Ditjen Binawasnaker dan K3 sesuai dengan PP 65 Tahun 2012 memiliki6 (enam)jenis penerimaan PNBPyaitu: a) J asa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja yang terdiri dad 6 (enam) bidang. b) Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja yang terdiri dari 8 (delapan)bidang. c) Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja yang terdiri dari 16 (enam belas) bidang. d) Jasa Pengujian Keselamatan Kerja yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bidang . e) Jasa Pemeriksaan GiziKerjayang terdiri dari 4 (empat)bidang. f) J enis-jenis Biaya Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari2 (dua) Bidang.
b.PNBP pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 (Binawasnaker dan K3) Akun Uraian Debet Kredit 423214 Pendapatan Hak dan xxxx Perizinan 313121 Diterima dari xxxx Entitas Lain (ii) Jurnal pengembalian pendapatan LO melalui SPM/SP2D KP (Pengembalian Pendapatan) pada tahun berjalan - Input SPMjSP2D KP. 2) Pengakuan a) Pendapatan LO Secara umum, pendapatan diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan PNBP berupa Jasa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja, Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja,Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian Keselamatan Kerja,Jasa Pemeriksaan Gizi,dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat jasa pengujian, jasa pemeriksaan, jasa pelatihan, atau jasa penngunaan sarana prasarana telah diberikan dan telah diverifikasidalam suatu dokumenZkuitansi penagihan. b) Pendapatan LRA Pendapatan LRA atas PNBP Jasa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja, Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja,Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian Keselamatan Kerja, Jasa Pemeriksaan Gizi,dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat terdapat setoran uang sebesar yang ditentukan peraturan perundang-undangan ke kas negara dengan dokumen berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara yang telah memiliki NTPN(NomorTransaksi Penerimaan Negara). 3) Pengukuran a) Pendapatan LO Pendapatan PNBP berupa Jasa Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja, Jasa Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja, Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Jasa Pengujian Keselamatan Kerja, dan Jasa Pemeriksaan Gizi,dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Penggunaan Sarana dan Prasarana.dicatat sebesar rupiah penyetoran ke kas bendahara penerimaan. Pendapatan diukur berdasarkan nilai rupiah dokumen tagiharr/ pembayaran dari pengadaan pelatihanj pengujian sesuai nilai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pencatatan realisasi anggaran, nilai tercatat pendapatan-LO pada awalnya dilakukan atas penyetoran uang ke kas negara dari kas bendahara penerimaan. b) Pendapatan LRA Pendapatan LRAdiukur dan dicatat sesuai nilai rupiah dengan kurs pada saat penyetoran ke kas negara. Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Pengembalian pendapatan diakui sebagai pengurang pendapatan-LRApada periode berjalan pada saat SPM/SP2DKP (SPM/SP2D Kembali Pendapatan)/SPM/SP2D Pengembalian Pendapatan lainnya yang sah diterbitkan oleh KPPN setempat/Dit. Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Nilaipengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tagihan pada tanggal yang pencairan tagihan. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423216 Pendapatan Jasa xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negara/ Lembaga 4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan PNBP Fungsional baik LRAmaupun LO disajikan pada Laporan Operasional dan CaLK. Setoran SSBP atas pendapatan ini menggunakan Akun 423216. Pendapatan PNBP dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan dan perbandingan dengan periode yang sarna tahun sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi penting dan relevan lainnya dapat diungkapkan pada CaLK. 5) Teknis a) Dokumen Sumber: (i) Rekening Kas Bendahara Penerimaan (ii) SSBP dan/ atau Bukti Penerimaan Negara penyetoran ke Kas Negara (iii) Rekonsiliasi Kas bendahara penerimaan dan akuntansi (iv)Kuitansi Penagihan oleh bendahara penerimaan b) Jurnal Pendapatan (i) Pencatatan setoran dari kas bendahara penerimaan ke Kas Negara dengan SSBP pada periode berjalan. - Jurnal LRA pencatatan pendapatan - Input SSBP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerimaan 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing- Masing Kementerian NegarajLembaga (ii) Pengakuan penambah pendapatan-LO atas setoran pada Kas Bendahara Penerimaan pada akhir periode yang belum disetorkan ke kas negara - Jurnal pendapatan atas kas di Bendahara Penerimaan dan belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan keuangan Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAlBA Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima Dari Entitas Lain xxxx 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negaraj Lembaga - Jurnal LO pencatatan pendapatan - Input SSBP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterirna Dari Entitas xxxx Lain 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing- Masing Kernen terian NegarajLembaga - Jurnal LO pada waktu penyetoran pendapatan - Input SSBP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing- Masing Kernenterian NegarajLembaga (iii) Penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir peri ode pelaporan sebelurnnya rnasih di Kas Bendahara Penerirnaan - Jurnal LRA pada waktu penyetoran pendapatan - Input SSBP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 114311 Pendapatan yang Masih xxxx Harus Diterima 423216 Pendapatan Jasa xxxx Tenaga, Pekerjaan, lnformasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian NegarajLembaga (iv) Pengakuan Pendapatan pada saat kuitansi belum dibayar,namun belum jatuh tempo (30 hari setelah terbit kuitansi) - akhir periode pelaporan - Pengakuan Tagihan berdasarkan kuitansi- Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, xxxx. Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing- Masing Kementerian Negaraj Lembaga 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerimaan pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAlBA. jurnaldansebelumnyaperiodependapatan- LO Jumal penyesuaian pendapatan-LO dan atas pendapatan yang disetor ke kas negara dan sudah diakui sebagai Akun Uraian Debet Kredit 115211 Piutang Penerirnaan Negara xxxx Bukan Pajak 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, xxxx Pekerjaan, Inforrnasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negaraj Lembaga (v) Jurnal Pengakuan Pendapatan pada saat kwitansi belurn dibayar telah jatuh tempo (30 hari setelah terbit kuitansi) - akhir periode pelaporan. - Pengakuan Tagihan berdasarkan kuitansi - Diinput secara manual pada jurnal umurn SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, xxxx. Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negaraj Lernbaga 114311 Pendapatan yang xxxx Masih Harus Diterirna - Jurnal balik awal periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterirna Dari Entitas Lain xxxx 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian NegarajLembaga - Jurnal LO pada waktu penyetoran pendapatan - Input SSBP pada SAlBA. ., Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, xxxx Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negaraj Lembaga - Jurnal LRA pada saat pelunasan pembayaran dan dilakukan penyetoran ke kas negara - Input SSBP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 594211 Beban Penyisihan Piutang xxxx Tidak Tertagih - Piutang PNBP 116211 Penyisihan Piutang Tidak xxxx TertagihPiutang PNBP - Jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang PNBP - Diinput secara manual pada jurnal umum SAIBA. 1) Latar Belakang Direktorat J enderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalatas) memiliki beberapa transaksi yang tidak terdapat pada entitas lain terutama terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan tersebut terkait Jasa pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia sebagaimana diatur dalam
c.PNBPpada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalatas) Akun Uraian Debet Kredit 116211 Penyisihan Piutang Tidak xxxx TertagihPiutang PNBP 594211 Beban Penyisihan xxxx Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP Jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang PNBP yang telah lunas - Diinput secara manual pada jurnal umum SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, xxxx Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/ Lembaga 115211 Piutang Penerimaan Negara . xxxx Bukan Pajak - Jurnal Pelunasan pengakuan pendapatan pada saat kwitansi belum dibayar telah jatuh tempo (30 hari setelah terbit kuitansi) akhir periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal umum SAlBA. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat saat ini, Ditjen Binalatas sesuai dengan PP 65 Tahun 2012 memiliki 3 (tiga)jenis penerimaan PNBP yang menggunakan 1 (satu) Akun yaitu: a) Jasa Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) bidang b) Jasa Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang terdiri dari 9 (sembilan) bidang (Setoran SSBP menggunakan Akun 423216); c) Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 2 (dua) bidang (Setoran SSBP menggunakan Akun 423216); 2) Pengakuan a) Pendapatan LO Secara umum, pendapatan diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan PNBP berupa Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Teknis, Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Fungsional, dan Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat jasa pendidikan dan pelatihan telah selesai di berikan. Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta tagihan/ dokumen pembayaran atas jasa pendidikan dan pelatihan menjadi diakui sebagai pendapatan setelah diverifikasi oleh bendahara penerimaan. b) Pendapatan LRA Pendapatan LRA atas PNBP Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Teknis, J asa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Fungsional, dan Penggunaan Sarana dan Prasarana, diakui pada saat terdapat setoran uang sebesar yang ditentukan peraturan perundang-undangan ke kas negara dengan dokurnen berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerirnaan Negara yang telah mernilikiNTPN(NomorTransaksi Penerimaan Negara). 3) Pengukuran a) Pendapatan LO Pendapatan PNBPberupa Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Teknis, Jasa Pendididkan dan Pelatihan Diklat Fungsional, dan Penggunaan Sarana dan Prasarana, dicatat sebesar rupiah tagihanj dokumen pembayaran dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dalam rangka pencatatan realisasi anggaran, nilai tercatat pendapatan-LO pada awalnya dilakukan atas penyetoran uang ke kas negara dari kas bendahara penerimaan. b) Pendapatan LRA Pendapatan LRAdiukur dan dicatat sesuai nilai rupiah dengan kurs pada saat penyetoran ke kas negara. Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Pengembalian pendapatan diakui sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode berjalan pada saat SPMjSP2DKP (SPMjSP2D Kembali Pendapatan)/SPM/SP2D Pengembalian Pendapatan lainnya yang sah diterbitkan oleh KPPN setempatjDit. Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Nilai pengurang pendapatan dicatat sesuai dengan rupiah sesuai kurs tagihan pada tanggal yang pencairan tagihan. 4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan PNBPFungsional baik LRAmaupun LO disajikan pada Laporan Operasional dan CaLK.Setoran SSBP atas pendapatan ini menggunakan Akun 423216. Pendapatan PNBPdilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan dan perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi penting dan relevan lainnya dapat diungkapkan pada CaLK. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima Dari Entitas xxxx Lain 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negaraj Lembaga - Jumal LO pencatatan pendapatan - Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423216 Pendapatan Jasa xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian NegarajLembaga 5) Teknis a) Dokumen Sumber: (i) Rekening Kas Bendahara Penerimaan (ii) SSBP danj atau Bukti Penerimaan Negara penyetoran ke Kas Negara (iii)Rekonsiliasi Kas bendahara penerimaan dan akuntansi b) Jurnal Pendapatan (i) Pencatatan setoran dari kas bendahara penerimaan ke Kas Negara dengan SSBP pada periode berjalan. - Jumal LRA pencatatan pendapatan - Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, lnformasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negaraj Lembaga Jurnal LRA pada waktu penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir periode pelaporan sebelumnya masih di Kas Bendahara Penerimaan - Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerimaan 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negaraj Lembaga (ii) Pengakuan penambah pendapatan-LO atas atas setoran pada Kas Bendahara Penerimaan pada akhir periode yang belum disetorkan ke kas negara Jurnal pendapatan atas kas di Bendahara Penerimaan dan belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan keuangan Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 423216 Pendapatan Jasa xxxx Tenaga, Pekerjaan, Inforrnasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negara/ Lernbaga 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerirnaan Jurnal penyesuaian pendapatan-LO dan atas pendapatan yang disetor ke kas negara dan sudah diakui sebagai pendapatan-LO periode sebelumnya dan jurnal pengurangan Kas di Bendahara Penerirnaan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterirna Dari Entitas xxxx Lain 423216 Pendapatan Jasa Xxxx Tenaga, Pekerjaan, lnforrnasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kernenterian Negara/ Lernbaga Jurnal LO pada waktu penyetoran ke kas negara atas pendapatan yang pada akhir periode pelaporan sebelumnya masih di Kas Bendahara Penerimaan - Input SSBP pada SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 219212 Pendapatan Bukan pajak xxxx lainnya diterima dimuka 423216 Pendapatan J asa Tenaga, xx.xx Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/ Lembaga Jurnal Balik awal tahun - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, xxxx Pekerjaan, lnformasi, Pelatihan, Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga 219212 Pendapatan Bukan pajak xxxx lainnya diterima dimuka (iii)Pengakuan Pendapatan pada saat kegiatan masih berlangsung rnelewati periode pelaporan. Jurnal Akhir tahun pada saat kegiatan masih berlangsung melewati periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA No Akun Uraian Nama LO 1 423122 Pendapatan dari Penjualan Pendapatan Pelepasan Peralatan dan Mesin Aset Non Lancar 2 423129 Pendapatan dari Pendapatan Pelepasan Pemindahtanganan BMN Aset Non Lancar Lainnya 3 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Pendapatan Negara Gedung, dan Bangunan Bukan Pajak Lainnya 4 423142 Pendapatan Sewa Peralatan Pendapatan Negara dan Mesin Bukan Pajak Lainnya 5 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan Pendapatan Negara BMNLainnya Bukan Pajak Lainnya 6 423214 Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 7 423214 Pengembalian Pendapatan Pendapatan Negara Hak dan Perijinan Bukan Pajak Lainnya 8 423216 Pendapatan J asa Tenaga, Pendapatan Negara Pekerjaan, Inforrnasi, Bukan Pajak Lainnya Pelatihan dan Teknologi Sesuai 9 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Pendapatan Negara Keuangan (Jasa Giro) Bukan Pajak Lainnya 10 423291 Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 11 423752 Pendapatan Denda Pendapatan Negara Keterlambatan Penyelesaian Bukan Pajak Lainnya Pekerjaan Pemerintah 12 423922 Pendapatan Penyelesaian Pendapatan dad Kegiatan Tuntutan Perbendaharaan Non Operasional Lainnya 13 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Pegawai Tahun Anggaran Yang Non Operasional Lainnya Lalu
1. 3.MAPPINGAKUNPENDAPATANDI LRADANLO 14 423952 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Barang Tahun Anggaran Yang Non Operasional Lainnya Lalu 15 423953 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Modal Tahun Anggaran Yang Non Operasional Lainnya Lalu 16 .423954 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Pembayaran Kewajiban Utang Non Operasional Lainnya Tahun Anggaran - 17 423956 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Hibah Tahun Anggaran Yang Non Operasional Lainnya Lalu 18 423957 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Bantuan Sosial Tahun Non Operasional Lainnya Anggaran Yang Lalu 19 423958 Penerimaan Kembali Belanja Pendapatan dari Kegiatan Lain-lain Tahun Anggaran Non Operasional Lainnya Yang Lalu 20 423991 Penerimaan Kembali Pendapatan Negara PersekotjUang Muka Gaji Bukan Pajak Lainnya 21 423999 Pendapatan Anggaran Lain- Pendapatan Negara lain Bukan Pajak Lainnya 22 491429 Pendapatan Perolehan Aset Pendapatan dari Kegiatan Lainnya Non Operasional Lainnya Jenis beban yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan yaitu beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban murni akrual (antara lain beban penyusutan aset tetap dan beban penyisihan piutang). Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/ GUITU seperti honorarium non PNS,atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan selain aset modal, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan barang untuk diserahkan kepada masyarakat serta pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
a.Beban pegawai;
b.Beban barang dan jasa;
c.Beban bunga;
d.Beban subsidi;
e.Beban hibah;
f.Beban bantuan sosial;
g.Beban lain-lain Ztldakterduga;
h.Beban murni akrual; dan
i.Beban transfer. A. Latar Belakang
1. 1.Beban Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi: BABIV KEBIJAKANAKUNTANSIBEBANDANBELANJA
2. 2.Belanja Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonorni, organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Untuk Kementerian Ketenagakerjaan meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal Berdasarkan klasifikasi ekonomi maka belanja dapat dibagi menjadi 8 jenis yaitu:
a.Belanja pegawai;
b.Belanja barang;
c.Belanja modal; belanja bunga utang;
d.Belanja subsidi;
e.Belanja hibah;
f.Belanja bantuan sosial; dan
g.Belanja lain-lain. Pada Kementerian Ketenagakerjaan, jenis belanja yang ada antara lain: belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Penyusutan diperhitungkan atas aset tetap selain tanah dan KDP. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS danjatau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal darr/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. Belanja Pegawai ini terdiri dari Belanja Gaji Dan Tunjangan, Belanja Honorarium/Lembur jTunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito, dan Belanja Kontribusi Sosial. Belanja barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang danj atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang danj atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakatjpemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa. Belanja Barang ini terdiri dari Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional), Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, serta Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakatj Pemda. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap / aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan hingga aset tersebut siap untuk digunakan. Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakatj publik tercatat sebagai registrasi aset KjL terkait dan bukan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakatj pemda. B. Pengakuan
1. 1.Beban Beban diakui pada saat:
a.Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutanjberlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan arnortisasi aset tidak berwujud.
b.Terjadinya konsumsi aset. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya: 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; danj atau 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah, Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
c.Timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Belanja Modal ini terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan, Belanja Modal Lainnya, dan Belanja Penarnbahan NilaiAset Tetapj Aset Lainnya. Belanja lain-lain adalah pengeluaran yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis belanja belanja kategori sebelumnya. Beban gaji diakui pada saat penggunaan pegawai dan dihitung sebesar dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang rnenjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai telah terverifikasi dan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggararr/Pejabat Pembuat Komitmen (SPPGaji). Beban barang dan jasa berupa beban persediaan diakui pada saat penggunaanj'pemakaian persediaan, Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Beban barang dan jasa berupa Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas diakui pada saat tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/ aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Perbendaharaan. Beban penyusutan dan amortisasi diakui pada saat akhir periode perhitungan dengan besaran nilai penyusutan pada periode berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah c.q Kementerian Keuangan tentang kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap yang berlaku. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metodeini dilakukan dengan cara mengakui Beban. Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Pengukuran Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sarna. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalarn hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulanj'pengurangan pada akun ekuitas.
1. 2.Belanja Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umurn Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara. Belanja diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran kas dari kas negara. Dalam pelaksanaannya, belanja diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana {SP2D}dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Koreksi atas pengeluaran belanja {penerimaan kembali belanja} yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sarna. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pendapatan. ~ 57 ~ D. Pengungkapan Dan Penyajian Dalam Laporan Operaional, beban dilaporkan sampai dengan jenis pos-pos akun laporan operasional. Mapping akun beban ke pos-pos Laporan Operasional disajikan sebagaiman ketentuan yang telah disediakan pada aplikasi SAIBA.Beban disajikan dalam Laporan Operasional dalam bentuk perbandingan dengan jumlah beban pada periode pelaporan tahun sebelumnya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran,belanja dilaporkan sampai dengan jenis belanja. Belanja disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Saldo normal perkiraan buku besar belanja dan beban adalah saldo debit, artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi di sisi debit, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi di sisi kredit perkiraan belanja. Dalam CaLK, belanja dan beban dilaporkan lebih lanjut sampai dengan rincian jenisnya. C. Pengukuran Pengukuran beban dan belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal rupiah kas yang dikeluarkan / ditagihkan/ diperhitungkan. Beban dan belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum negara (SPHL/SP3)dan diukur berdasarkan azas bruto. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Belanja xxx xxxx 21211x Belanja xxx yang masih xxxx harus dibayar (iii) Jurnal beban akrual pada akhir periode atas beban tagihan/ SPP yang belum terbayar - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Belanjaxxx xxxx 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx (ii)Jurnal Beban atas Belanja selain Belanja Modal dan Belanja Barang Persediaan atas penerbitan SP2D atas SPM Gaji secara LS - Input SPMjSP2D bruto dan potongan pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Belanja xxx xxxx 115612 Piutang dari KUN xxxx E. Teknis
2. 1.Dokumen Sumber: a) SPMjSP2D b) SPHL/SP3 c) SP3B/ SP2B d) Laporan Akhir Penyelesaian Pekerjaan e) Tagihan Belanja dan SPP
3. 2.Jurnal a) Belanja dan Beban Selain Belanja Modal dan Belanja Barang Persediaan (i) Jurnal Belanja selain Belanja Modal dan Belanja Barang Persediaan atas penerbitan SP2D atas SPM Gaji secara LS - Input SPMjSP2D brute dan potongan pada SAlBA Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Belanja xxx xxxx 11411x Belanja xxx dibayar xxxx dimuka (vi) Jurnal balik atas beban dibayar dimuka pada awal periode pelaporan selanjutnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 11411x Belanja xxx dibayar dimuka xxxx 5xxxxx Belanja xxx xxxx (v) Jurnal penyesuaian beban dibayar dimuka atas beban yang diakui ketika pembayaran SP2D lebih besar dari manfaat yang telah diterima. Nilai jurnal adalah selisih pembayaran awal beban dengan manfaat/rerjadinya beban sampai dengan periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 21211x Belanja xxx yang masih xxxx harus dibayar 5xxxxx Belanjaxxx xxxx (iv) Jurnal balik atas beban yang masih harus dibayar pada awal periode pelaporan selanjutnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 593xxx Beban Persediaan xxx xxxx 117xxx Persediaan xxx xxxx - Jurnal beban persediaan atas penggunaan/pengurangan nilai persediaan - Diinput secara manual pada aplikasi persediaan. Akun Uraian Debet Kredit 117xxx Persediaan xxx xxxx 117911 Persediaan yang Belum xxxx Diregister Pencatatan Persediaan pada aplikasi persediaan - Diinput secara manual pada aplikasi persediaan. Akun Uraian Debet Kredit 117911 Persediaan yang Belum xxxx Diregister 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain .x:xxx Akun Uraian Debet Kredit 5218xx Belanja Barang Persediaan xxxx xxx 115612 Piutang dari KUN .x:xxx b) Beban dan Belanja Barang Persediaan atas pembelian persediaan - Jurnal pembayaran pembelian persediaaan melalui SP2D - Input SP2D Belanja Akun Persediaan pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 115612 Piutang dari KUN xxxx 5xxxxx Belanjaxxx xxxx d) Pengembalian beban dan belanja selain dari belanja persediaan dan belanja pada periode tahun berjalan. - Pengembalian belanja periode berjalan - Input SSPB pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 13xxxx Aset Tetap xxx xxxx 13xxxx Aset Tetap xxx Belum xxxx Diregister - Jurnal pencatatan Aset BMNpada SIMAKBMN- Input SP2D pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 13xxxx Aset Tetap xxx Belum xxxx Diregister 313111 Ditagihkan ke Entitas xxxx Lain Akun Uraian Debet Kredit 53xxxx Belanja Modal xxx xxxx 115612 Piutang dari KUN xxxx c) Jurnal belanja modal untuk perolehanjpengembangan BMN - Pembayaran atas pembelianjpengadaan BMN dengan SP2D - Input SP2D pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas Lain xxxx 42395x Penerimaan Kembali xxxx Belanja xxxx Tahun Anggaran Yang Lalu - Jurnal beban karena pengembalian belanja atas belanja periode sebelumnya- Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 42395x Penerimaan Kembali xxxx Belanja xxxx Tahun Anggaran Yang Lalu e) Pengembalian beban dan belanja atas belanja selain dari belanja persediaan dan belanja pada periode tahun sebelumnya - Jurnal pengembalian belanja atas belanja periode sebelumnya- Input SSBP pada SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx 5xxxxx Belanja xxx xxxx - Pencatatan pengembalian beban periode berjalan - Input SSPB pada SAIBA Akun Urman Debet Kredit 594xxx Beban Penyisihan xxx xxxx 156xxx Penyisihan Piutang xxxx Tidak Tertagih xxx g) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Pada akhir periode pelaporan diperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 591xxx Behan Penyusutan xxx xxxx 137xxx Akumulasi Penyusutan xxxx xxx f) Behan penyusutan Aset Tetap - Pada akhir periode pelaporan (semesteran) diperhitungkan penyusutan nilai aset tetap - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. No Akun Uraian Nama LO 1 511111 Beban Gaji Pokok PNS Beban Pegawai 2 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS Beban Pegawai 3 511121 Behan Tunj. Suami/Istri PNS Beban Pegawai 4 511122 Beban Tunj. Anak PNS Beban Pegawai 5 511123 Beban Tunj. Struktural PNS Beban Pegawai 6 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS Beban Pegawai 7 511125 Behan Tunj. PPh PNS Behan Pegawai 8 511126 Beban Tunj. Beras PNS Beban Pegawai 9 511129 Behan Uang Makan PNS Beban Pegawai 10 511134 Behan Tunj. Kompensasi Beban Pegawai Kerja PNS 11 511138 Behan Tunjangan Khusus Behan Pegawai Papua PNS 12 511147 Behan Tunj. Lain-lain Beban Pegawai Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri 13 511151 Behan Tunjangan Umum PNS Behan Pegawai 14 512111 Beban Uang Honor Tetap Behan Pegawai 15 512211 Behan Uang Lembur Beban Pegawai 16 512411 Behan Pegawai (Tunjangan Behan Pegawai Khusus / Kegiatan) 17 521111 Beban Keperluan Beban Barang dan Perkantoran Jasa 18 521113 Beban Penambah Daya Behan Barang dan Tahan Tubuh Jasa 19 521114 Behan Pengiriman Surat Behan Barang dan Dinas Pos Pusat Jasa 20 521115 Beban Honor Operasional Beban Barang dan Satuan Kerja Jasa 21 521119 Beban Barang Operasional Beban Barang dan Lainnya Jasa F. Mapping Akun Beban di LRAdan LO ~ 65 ~ No Akun Uraian NamaLO 22 521211 Beban Bahan Beban Barang dan Jasa 23 521213 Beban Honor Output Beban Barang dan Kegiatan Jasa 24 521219 Beban Barang Non Beban Barang dan Operasional Lainnya Jasa 25 522111 Beban Langganan Listrik Beban Barang dan Jasa 26 522112 Beban Langganan Telepon Beban Barang dan Jasa 27 522113 Beban Langganan Air Beban Barang dan Jasa 28 522119 Beban Langganan Daya dan Beban Barang dan Jasa Lainnya Jasa 29 522121 Beban Jasa Pos dan Giro Beban Barang dan Jasa 30 522131 Beban Jasa Konsultan Beban Barang dan Jasa 31 522141 Beban Sewa Beban Barang dan Jasa 32 522151 Beban Jasa Profesi Beban Barang dan Jasa 33 522191 Beban J asa Lainnya Beban Barang dan Jasa 34 523111 Beban Pemeliharaan Gedung Beban Pemeliharaan dan Bangunan 35 523119 Beban Pemeliharaan Gedung Beban Pemeliharaan dan Bangunan Lainnya 36 523121 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin , l",.!1 :. No Akun Uraian NamaLO 37 523122 Beban Bahan Bakar Minyak Beban Pemeliharaan dan Pelumas (BMP)dan Pelumas Khusus Non 38 523.129 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39 523133 Beban Pemeliharaan Jaringan Beban Pemeliharaan 40 523199 Beban Pemeliharaan Lainnya Beban Pemeliharaan 41 524111 Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas 42 524113 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dalam Kota Dinas 43 524114 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota Dinas 44 524119 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Paket Meeting Luar Kota Dinas 45 524211 Beban Perjalanan Biasa- Beban Perjalanan Luar Negeri Dinas 46 524212 Beban Perjalanan Tetap - Beban Perjalanan Luar Negeri Dinas 47 524219 Beban Perjalanan Lainnya- Beban Perjalanan Luar Negeri Dinas 48 525112 Beban Barang Beban Barang dan Jasa 49 526111 Behan Tanah Untuk Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Diserahkan Kepada Masyarakatj Pemda Masyarakat 50 526112 Beban Peralatan Dan Mesin Beban Barang Untuk Untuk Diserahkan kepada Diserahkan Kepada Masyarakatj Pemda Masyarakat No Akun Uraian NamaLO 51 526114 Beban Jalan, Irigasi Dan Beban Barang Untuk Jaringan Untuk Diserahkan Diserahkan Kepada kepada MasyarakatjPemda Masyarakat 52 526115 Beban Barang Fisik Lainnya Beban Barang Untuk Untuk Diserahkan kepada Diserahkan Kepada Masyarakatj Pemda Masyarakat 53 526212 Beban Barang Penunjang Beban Barang Untuk Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Diserahkan Kepada Masyarakat MasyarakatjPemda 54 526311 Beban Barang Lainnya Untuk Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Diserahkan Kepada MasyarakatjPemda Masyarakat 55 573112 Beban Bantuan Sosial Untuk Beban Bantuan Sosial Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barangj Jasa 56 591111 Beban Penyusutan Peralatan Beban Penyusutan dan Mesin dan Amortisasi 57 591211 Beban Penyusutan Gedung Beban Penyusutan dan Bangunan dan Amortisasi 58 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Beban Penyusutan Jembatan dan Amortisasi 59 591312 Beban Penyusutan Irigasi Beban Penyusutan dan Amortisasi 60 591313 Beban Penyusutan Jaringan Beban Penyusutan dan Amortisasi 61 591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Beban Penyusutan Lainnya dan Amortisasi 62 592222 Beban Penyusutan Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang dan Amortisasi Tidak Digunakan dalam 63 593111 Beban Persediaan konsumsi Beban Persediaan No Akun Uraian NamaLO 64 593113 Beban Persediaan bahan Beban Pemeliharaan untuk pemeliharaan 65 593114 Beban Persediaan suku Beban Pemeliharaan cadang 66 593122 Beban Persediaan tanah Beban Barang Untuk bangunan untuk dijual atau Diserahkan Kepada diserahkan kepada Masyarakat 67 593124 Beban Persediaan Peralatan Beban Barang Untuk dan mesin untuk dijual atau Diserahkan Kepada diserahkan kepada Masyarakat 68 593125 Beban persediaan Jalan, Beban Barang Untuk Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan Kepada diserahkan kepada Masyarakat 69 593127 Beban Persediaan Aset Lain- Beban Barang Untuk Lain untuk diserahkan Diserahkan Kepada kepada Masyarakat Masyarakat 70 593128 Beban Barang Persediaan Beban Barang Untuk Lainnya untuk Diserahkan Kepada DijualjDiserahkan ke Masyarakat Masyarakat 71 593131 Beban Persediaan bahan Beban Persediaan baku 72 593141 Beban Persediaan untuk Beban Persediaan tujuan strategisjberjaga-jaga 73 593149 Beban Persediaan Lainnya Beban Persediaan 74 594211 Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan PNBP Piutang Tak Tertagih 75 594411 Behan Penyisihan Piutang Behan Penyisihan Tagihan Tuntutan Piutang Tak Tertagih PerbendaharaanjTun tutan Ganti No Akun Uraian NamaLO 76 594931 Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Tidak Tertagih J angka Piutang Tak Tertagih Panjang - Tuntutan 77 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Beban Barang dan Peralatan dan Mesin Jasa 78 596111 Beban Kerugian Pelepasan Beban Pelepasan Aset Aset Non Lancar -70 ~ Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.
4. 1.Aset Lancar Aset lancar merupakan sumber daya ekonomi yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi antara lain kas dan setara kas, piutang, dan persediaan.
a.Kas dan setara Kas Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri dari uang kertas dan logam. Kas juga meliputi Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, termasuk kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja pada tanggal neraca. Dalam pengertian ini, kas juga termasuk kas lainnya dan setara kas. Akun kas yang terdapat ada pada Kementerian Ketenagakerjaan terdiri dari: 1) Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas negara per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negaraper tanggal neraca. BABV KEBIJAKANAKUNTANSIASET 2) Kas di Bendahara Penerimaan; Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (PNBP). Saldo kas mi mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara 3) Kas Lainnya dan Setara Kas. Kas lainnya dan setara kas terdiri dad:
a.Setara Kas yaitu investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga)bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya
b.Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran yaitu kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang dapat berupa: 1) adanya pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal neraca namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke kas negara, meliputi: a) Bunga dan jasa giro rekening bendahara yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca yang belum menerapkanTreasury Notional Pooling (TNP); b) Pungutan pajak atas belanja pemerintah yang belum disetor ke Kas Umum Negarapada tanggal neraca; c) Pengembalianbelanja yang belum disetor ke kas negara. 2) Adanya kewajiban satker kepada pihak lain, yaitu jika terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada bendahara pengeluaran seperti uang honor atau uang pertanggungjawaban perjalanan dinas yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak. C. Penyajian dan Pengungkapan Kas di bendahara pengeluaran disajikan dalam Neraca dan CaLK. Dalam CaLK,kas di bendahara pengeluaran disajikan dalam bentuk perbandingan periode pelaporan dengan periode 31 Desember tahun sebelumnya. Kas di bendahara penerimaan disajikan dalam Neraca dan CaLK. Dalam CaLK, kas di bendahara penerimaan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan antara periode pelaporan dengan periode pelaporan sebelumnya. Satuan kerja harus mengungkapkan adanya selisih rekonsiliasi LPJ bendahara, rekening koran bendahara penerimaan, dan saldo kas dan kas lainnya di bendahara penerimaan. Setoran tidak jelas yang belum dapat diidentifikasi diungkapkan dalam CaLKsecara memadai, B. Pengukuran Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. A. Pengakuan dan Pengukuran Kas dan setara kas diakui pada saat:
1. 1.Memenuhi definisikas danjatau setara kas; dan
2. 2.Penguasaan danj atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah.
c.Kas Lainnya di Bendahara penerimaan yaitu kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang bukan atau belum ditetapkan menjadi pendapatan negara, dana pihak ketiga, atau uang setoran (salah setor) yang dapat teridentifikasi pemilik kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunal.
d.Kas Lainnya Kementerian Negara/ Lembagadari hibah yaitu kas yang berada di bendahara penerimaarr/pengeluaran yang berasal dari hibah langsung yang belum disahkan maupun hibah langsung yang telah disahkan. Akun Uraian Debet Kredit 5xx.xx Belanja xxx xxxx 111611 Piutang Kepada KUN xxxx ii. Jurnal Kas atas Ganti Uang Persediaan - Input SP2D GU pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111611 Kas Di Bendahara xxxx Pengeluaran 219511 Uang Muka dari KPPN xxxx D. Teknis
1. 1.Kas di Bendahara Pengeluaran a} Dokumen Sumber:

(1)SP2D UP (uang Persediaan)
(2)SP2D TUP(Tambahan Uang Persediaan)
(3)SP2D GU (Ganti uang Persediaan)
(4)SSBP pengembalian UP
(5)LPJ Bendahara Pengeluaran
(6)Rekening Koran b) Jurna1:
(1)Uang Persediaan

1.Jurnal Uang Persediaan (UP) - Input SP2D pada SAIBA. Kas lainnya dan setara kas disajikan dalam Neraca dan CaLK.Dalam CaLK, kas lainnya dan setara kas disajikan dalam bentuk perbandingan dengan an tara periode pelaporan dengan periode 31 Desember tahun sebelumnya. Akun Uraian Debet Kredit 219511 Uang Muka dari xxxx KPPN 111611 Kas di Bendahara Xxxx Pengeluaran vi. Jurnal atas pengembalian uang persediaan melalui setoran - Input SSBP 815111 pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxx Belanja xxx xxxx 311311 Ditagihkan ke Entitas xxxx Lainnya 219511 Uang Muka dari xxxx KPPN 111611 Kas di Bendahara xxxx Pengeluaran V. Jurnal Akrual atas pengembalian uang persediaan melalui GU Nihil - Input SP2D GU Nihil pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxx Belanja xxx xxxx 111611 Piutang Kepada KUN xxxx IV. Jurnal Kas atas pengembalian uang persediaan melalui GU Nihil - Input SP2D GU Nihil pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxx Belanja xxx xxxx 311311 Ditagihkan ke Entitas Xxxx Lainnya iii. Jurnal Akrual atas Ganti Uang Persediaan - Input SP2D GU pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerimaan 423xxx Pendapatan PNBP xxxx
2.Kas di Bendahara Penerimaan a) Dokumen Sumber:

(1)Laporan Penerimaan PNBP
(2)Bukti Setoran Penerimaan Negara
(3)LPJ Bendahara Penerimaan
(4)Rekening Koran Bendahara Penerimaan b) Jurna1:
(1)Jurnal penerimaan kas di bendahara penerimaan atas setoran pendapatan negara bukan pajak - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219511 Uang Muka dari xxxx KPPN 111613 Kas di Bendahara xxxx Pengeluaran TUP ii. Jurnal atas penyetoran saldo tambahan uang persediaan - Input SSBP Akun 815113 pada aplikasi SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 111613 Kas Di Bendahara xxxx Pengeluaran TUP 219511 Uang Muka dari xxxx KPPN
(2)Tambahan Uang Persediaan

1.Jurnal Tambahan Uang Persediaan (TUP)- Input SP2D akun 825511 pada aplikasi SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 212191 Utang Kepada Pihak xxxx KetigaLainnya
3.Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran a) Dokumen sumber:

(1)LPJ Bendahara pengeluaran
(2)Rekening Koran
(3)Rekonsiliasi Kas Bendahara
(4)SPM/SP2D LS Bendahara b) Jurnal:
(1)Utang pada Bendahara Pengeluaran
1. i.Jurnal untuk transaksi uang yang dikuasai bendahara pengeluaran yang bersumber dari SPM/ SP2D LS Bendahara yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 423x:xx Pendapatan PNBP xxxx 111711 Kas di Bendahara xxxx Penerimaan
(3)Jurnal penyetoran kas di bendahara pengeluaran ke kas negara - Diinput secara manual jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 423x:xx Pendapatan PNBP xxxx 313121 Diterima dari Entitas xxxx Lain
(2)Jurnal penyetoran kas di bendahara pengeluaran ke kas negara - Input SSBP pada aplikasi SAIBA .,' ... .' .... Akun Uraian Debet Kredit 219961 Utang Pajak xxxx Bendahara Pengeluaran yang belum disetor 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran iv. Jurnal penyetoran utang pajak oleh bendahara pengeluaran - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 219961 Utang Pajak xxxx Bendahara Pengeluaran yang belum disetor iii. Jurnal pungutarr/potongan pajak atas belanja pemerintah yang belum disetor ke Kas Umum Negara pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 212191 Utang Kepada Pihak xxxx Ketiga Lainnya 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran ii. Jurnal penyaluran uang pihak ketiga kepada yang berhak oleh bendahara pengeluaran - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas xxxx Lain 423221 Pendapatan Jasa xxxx LernbagaKeuangan (Jasa Giro) iii. Jurnal Akrual penyetoran bunga dan jasa giro rekening bendahara Non TNP - Input SSBP pacta aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423221 Pendapatan Jasa xxxx LernbagaKeuangan (Jasa Giro)

11.Jurnal Kas penyetoran bunga dan jasa giro rekening Bendahara Penerimaan Non TNP - Input SSBP pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 423221 Pendapatan Jasa xxxx LembagaKeuangan (Jasa Giro)

(2)Pendapatan Kas Di Bendahara Pengeluaran (Rekening Bendahara belum menerapkanTreasury Notional Pooling)
1. i.Jurnal bunga dan jasa giro rekening bendahara Non TNP yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 212191 Utang Kepada Pihak xxxx KetigaLainnya
(3)Jasa GiroBank pada Kas di Bendahara Pengeluaran (RekeningBendahara telah menerapkan TNP)

1.Jurnal bunga dan jasa giro rekening bendahara TNP yang belum ditarik ke kas negara pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 423221 Pendapatan Jasa xxxx Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran iv. Jurnal penyesuaian kas lainnya di bendahara pengeluaran Non TNP setelah penyetoran bunga dan jasa giro - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Belanja xxx xxxx 115612 Piutang dari KUN xxxx
11.Jurnal Kas penyetoran pengembalian belanja yang diterima oleh bendahara pengeluaran ke kas negara pada periode berjalan - Input SSPB pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 5xxxxx Beban xxxx xxxx

(4)Pengembalian Belanja melalui Kas Bendahara Pengeluaran dan disetor pada tahun berjalan
1. i.Jurnal Pengembalian belanja tahun berjalan yang diterima oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas negara - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 212191 Utang Kepada Pihak xxxx Ketiga Lainnya 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran ii. Jumal penyesuaian kas lainnya di bendahara pengeluaran TNP setelah penarikan bunga dan jasa giro rekening ke kas negara oleh bank - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. : I ,I' Akun Uraian Debet Kredit 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran 4239xx Pendapatan xxxx Pengembalian xxx Tahun Anggaran Yang Lalu
(5)Pengembalian Belanja melalui Kas Bendahara Pengeluaran dan Penyetoran ke Kas Negara melewati periode anggaran

1.Jurnal Pengembalian belanja tahun berjalan yang diterima oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas negara - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 111821 Kas Lainnya di xxxx BendaharaPengeluaran IV. Jurnal penyesuaian atas penyetoran pengembalian belanja periode berjalan oleh bendahara pengeluaran - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 313111 Ditagihkan Dari xxxx Entitas Lain iii. Jurnal Akrual penyetoran pengembalian belanja yang diterima oleh bendahara pengeluaran ke kas negara pada periode berjalan - Input SSPB pada aplikasi SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 4239xx Pendapatan xxxx Pengembalian xxx Tahun Anggaran Yang Lalu 111821 Kas Lainnya di xxxx BendaharaPengeluaran lV. Jurnal penyesuaian pengembalian belanja yang diterima oleh bendahara pengeluaran ke kas negara pada periode tahun berikutnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313111 Ditagihkan ke Entitas xxxx Lain 4239xx Pendapatan xxxx Pengembalian xxx Tahun Anggaran Yang Lalu
111.Jurnal Akrual penyetoran pengembalian belanja yang diterima oleh bendahara pengeluaran ke kas negara pada periode tahun berikutnya - Input S$PB pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 4239xx Pendapatan xxxx Pengembalian xxx Tahun Anggaran Yang Lalu
11.Jurnal Kas penyetoran pengembalian belanja yang diterima oleh bendahara pengeluaran ke kas negara pada periode tahun berikutnya - Input SSBP pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219963 Utang Pajak Bendahara xxxx Penerimaan yang belum disetor 111825 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Penerimaan

(2)Jumal penyetoran utang pajak oleh bendahara pengeluaran - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 111825 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Penerimaan 219963 Utang Pajak Bendahara xxxx Penerimaan yang belum disetor

4.Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan a) Utang pada Bendahara Penerimaan

(1)Jumal pungutan Zpotongan pajak atas belanja pemerintah yang belum disetor ke Kas Umum Negara pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas xxxx Lain 423221 Pendapatan Jasa xxxx Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
(3)Jurnal Akrual penyetoran bunga dan jasa giro rekening Bendahara Penerimaan Non TNP - Input SSBP pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423221 Pendapatan Jasa xxxx Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
(2)Jurnal Kas penyetoran bunga dan jasa giro rekemng Bendahara Penerimaan Non TNP - Input SSBP pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111825 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Penerimaan 423221 Pendapatan Jasa xxxx Lembaga Keuangan (Jasa Giro) b) Pendapatan Kas Di Bendahara Penerimaan (Rekening Bendahara Penerimaan belum menerapkan Treasury Notional Pooling)
(1)Jurnal bunga dan jasa giro rekening bendahara penerimaan Non TNPyang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAlSA. Akun Uraian Debet Kredit 212191 Utang Kepada Pihak xxxx KetigaLainnya 111825 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Penerimaan
(2)Jurnal penyesuaian kas lainnya di Bendahara Penerimaan TNP setelah penarikan bunga dan jasa giro rekening ke kas negara oleh bank - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 111825 Kas Lainnya di xxx.x Bendahara Penerimaan 212191 Utang Kepada Pihak xxxx KetigaLainnya c) Jasa Giro Bank pada Kas di Bendahara Penerimaan (RekeningBendahara telah menerapkan TNP)
(1)Jurnal bunga dan jasa giro rekening Bendahara Penerimaan TNPyang belum ditarik ke kas negara pada tanggal neraca - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 423221 Pendapatan Jasa xxx.x Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 111821 Kas Lainnya di xxxx Bendahara Pengeluaran
(4)Jurnal penyesuaian kas lainnya di Bendahara Penerimaan Non TNP setelah penyetoran bunga dan jasa giro - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 218211 Hibah Langsung yang xxxx belum disahkan 111827 Kas Lainnya di KjL xxxx dari Hibah yang belum disahkan c) Jurnal balik setelah pengesahan SP3HL/SP4HL - Diinput secara manual di jurnal umum Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 313111 Ditagihkan Dari Entitas xxxx Lain b) Untuk Hibah Langsung yang telah disahkan dengan terbitnya SP3HL/SP4HL dicatat oleh satker- input SP3HL pada SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 111827 Kas Lainnya di K/L dari xxxx Hibah yang belum disahkan 218211 Hibah Langsung yang xxxx belum disahkan

5.Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah a) Pendapatan Hibah Langsung berupa uang yang ditampung pada rekening bendahara pengeluaran yang belum disahkan- Diinput secara manual di jurnal umum. C. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja dibayar dimuka disajikan dalam Neraca dan CaLK. Penyajian akun tersebut dalam bentuk perbandingan periode pelaporan dengan periode 31 Desember tahun sebelumnya. Belanja dibayar dimuka diungkapkan mutasi penambahan dan pengurangan selama periode pelaporan. Pada awal periode pelaporan berikutnya, belanja dibayar dimuka dilakukan jurnal balik. B. Pengukuran Pengukuran belanja dibayar di muka menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal rupiah kas yang dikeluarkan. Belanja dibayar di muka yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.

b.Belanja dibayar dimuka (Prepaid) Belanja dibayar dimuka merupakan akun berkaitan dengan belanja akrual. Belanja dibayar dimuka (prepaid) merupakan arus kas keluar atau pengeluaran belanja yang telah dilengkapi oleh bukti-bukti transaksi atau dokumen tagihan namun satuan kerja belum menerima manfaat atas pengeluaran tersebut. A. Pengakuan Pengakuan belanja dibayar dimuka pada saat akhir periode laporan dengan memperhitungkan manfaat dari pembayaran yang belum di terima. Dikarenakan pada SAIBApengakuan pendapatan dan belanja akrual menggunakan pendekatan beban, maka beban dibayar dimuka diakui sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Akun Uraian Debet Kredit 1141xx Beban Dibayar xxxx Dimuka 5xxxxx Beban xxx xxxx

(3)Jurnal penyesuaian akhir periode pelaporan atas beban dibayar dimuka yang belum diterima manfaatnya - Diinput secara manual padajurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 313111 Ditagihkan Ke xxxx Entitas Lainnya
(2)Jurnal Akrual Pembayaran belanja melalui SP2D - Input SP2D pada aplikasi SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 115611 Piutang dari KUN xxxx

2.Jurnal: a) Belanja di bayar dimuka dengan pembayaran belanja melalui SP2D;

(1)Jurnal Kas Pembayaran belanja melalui SP2D - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. D. Teknis

1.Dokumen Sumber: a) SPM/SP2D; b) Kontrak; c) surat perjanjian; d) rekening tagihan; e) SK kepegawaian. Akun Uraian Debet Kredit 1141xx Beban Dibayar xxxx Dimuka 5xxxxx Beban xxx xxxx

(3)Jurnal penyesuaian akhir periode pelaporan atas beban dibayar dimuka yang belum diterima manfaatnya - Diinput secara manual padajurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 313111 Ditagihkan Ke xxxx Entitas Lainnya
(2)Jurnal atas Ganti UP Akrual Pembayaran belanja melalui SP2D - Input SP2Dpada aplikasi SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 115611 Kas di xxxx Bendahara Pengeluaran b) Belanja di bayar dimuka dengan pembayaran belanja melalui Uang Persediaan
(1)Jurnal atas Ganti UP belanja dibayar dimuka - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 1141xx Beban Dibayar xxxx Dimuka
(4)Jurnal balik yang dilakukan pada awal periode pelaporan berikutnya atas beban dibayar dimuka - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. B. Pengukuran Pengukuran uang muka belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal rupiah kas yang dikeluarkan. Uang muka belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan. A. Pengakuan Pengakuan uang muka belanja pada saat pengeluaran kas belanja terjadi. Dikarenakan pada SAlBApengakuan pendapatan dan belanja akrual menggunakan pendekatan beban, maka uang muka belanja diakui sebagai pengurang beban pada tanggal pengeluaran kas. Uang Muka Belanja dicatat sebesar nilai barangfjasa dari pihak lain yang belum diterima/ dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah membayar at as barang/jasa tersebut.
1. c.Uang Muka Belanja (Prepayment) Uang Muka Belanja merupakan arus kas keluar danl atau pengeluaran belanja yang belum dapat ditentukan besaran beban yang diakui dan belum dilengkapi bukti dan dokumen tagihan pembayaran uang muka serta dapat disebabkan karena ketentuan berkaitan dengan peraturan danj atau perjanjian. Salah satu contoh uang muka belanja adalah pemberian porsekot gaji PNSyang mutasi. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 1141xx Beban Dibayar xxxx Dimuka
(4)Jurnal balik yang dilakukan pada awal periode pelaporan berikutnya atas beban dibayar dimuka - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 1142xx Uang Muka Belanja xxxx: 5xxxxx Beban xxx xxxx d) Jurnal penyesuaian pengakuan awal Uang Muka Belanja - Diinput secara manual pada jumal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 313111 Ditagihkan Ke Entitas xxxx Lainnya c) Jurnal Akrual Pembayaran Uang Muka Belanja melalui SP2D - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Bebanxxx xxxx 115611 Piutang dari KUN xxxx D. Teknis 1) Dokumen Sumber: a) SPM/SP2D; b) Surat perjanjian; c) Rekening tagihan; d) SK kepegawaian. 2) Jurnal: a) Uang Muka Belanja dengan pembayaran belanja melalui SP2D. b) Jurnal Kas Pembayaran Uang Muka Belanja melalui SP2D - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. C. Penyajian Dan Pengungkapan Uang muka belanja disajikan dalam Neraca dan CaLK. Penyajian akun tersebut dalam bentuk perbandingan periode pelaporan dengan periode 31 Desember tahun sebelumnya. Uang muka belanja diungkapkan mutasi penambahan dan pengurangan selama periode pelaporan. Akun Uraian Debet Kredit 42399x Penerimaan Kembali Uang xxxx Mukaxxx 11421x Uang Muka Belanja xxxx (prepayment) g) Jurnal penyesuaian atas jurnal yang terbentuk oleh SAIBA karena Potongan SPM untuk penerimaan kernbali uang muka - Diinput secara manual padajurnal umum SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Beban xxx xxxx 313111 Ditagihkan Ke Entitas xxxx Lain 313121 Diterima Dari Entitas Lain 42399x Penerimaan . Kembali Uang Muka xxx f) Jurnal Akrual pembayaran atas SPMjSP2D Belanja dengan Potongan berupa penerirnaan angsuranycicilan atas Uang Muka Belanja (potongan SPM) - Input SPM/SP2D beserta potongan pada pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 5xxxxx Belanja xxx xxxx 115611 Piutang dari KUN xxxx 219711 Utang Kepada KUN xxxx 42399x Penerimaan Kembali xxxx Uang Muka xxx e) Jurnal Kas pembayaran atas SPM/SP2D Belanja dengan Potongan berupa penerimaan angsuranj cicilan atas Uang Muka Belanja (potongan SPM) - Input SPM/SP2D beserta potongan pada pada aplikasi SAIBA. D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan yang masih hams diterima disajikan dalam Neraca dan CaLK. Dalam CaLK, Pendapatan yang masih harus diterima disajikan dalam bentuk perbandingan dengan antara periode pelaporan dengan periode 31 Desember tahun sebelumnya. Satuan kerja harus mengungkapkan jenis dan realisasi pendapatan yang masih harus diterima selama periode pelaporan. C. Pengukuran Pengukuran pendapatan yang masih harus diterima menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal yang perhitungan secara akuntansi atas pendapatan yang belum dapat direalisasikan. Pendapatan yang masih hams diterima yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.
1. d.Pendapatan Yang Masih Hams Diterima A. Latar Belakang Pendapatan yang masih harus diterima merupakan nilai pendapatan yang telah menjadi hak dari segi waktu yang sampai dengan tanggal pelaporan belum direalisasikan secara kas. Pendapatan yang belum diterima tersebut secara peraturanj'perikatan belum jatuh tempo. Pendapatan yang masih hams diterima adalah akun sejenis piutang tetapi tidak memenuhi kriteria pengakuan piutang negara, bersifat sangat lancar, sehingga tidak perlu disisihkan. B. Pengakuan Pengakuan pendapatan yang masih harus diterima merupakan ketika hak dapat dihitung sampai dengan tanggal pelaporan, belum jatuh tempo, dan belum ditagihkan. Pendapatan yang masih harus diterima disajikan senilai rupiah perhitungan pendapatan yang telah menjadi hak namun belum diterima secara kas dan belum jatuh tempo.
2. e.Piutang A. Latar Belakang Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada kementerian negara/Iernbaga dan/ atau hak kementerian negaraflembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Akun Uraian Debet Kredit 42xxxx Pendapatan xxx xxxx 114311 Pendapatan yang masih xxxx hams diterima b) Jurnal balik awal periode pelaporan berikutnya - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 114311 Pendapatan yang masih xxxx harus diterima 42xxxx Pendapatan xxx xxxx E. Teknis 1) Dokumen Sumber: a) Dokumen Perjanjian/Perikatan b) Kontrak 2) Jurnal: a) Jurnal pendapatan yang masih hams diterima yang dilakukan pada akhir periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Piutang pada Kementerian Ketenagakerjaan meliputi: 1) Piutang Bukan Pajak Lainnya. 2) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan. Piutang Bukan Pajak Lainnya merupakan piutang yang berasal dari selain piutang bukan pajak, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, dan bagian Iancar tuntutan ganti rugi. Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dapat dikenakan oleh pimpinan di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang ditetapkan dalam 4 golongan yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. B. Pengakuan 1) Piutang PNBP Pengakuan Piutang Bukan Pajak dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan negara bukan pajak. Untuk dapat diakui sebagai Piutang Bukan Pajak, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
3. a.Telah diterbitkan surat ketetapan; danj atau
4. b.Telah diterbitkan surat penagihan. Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, wajib: 1) Menilaikualitas piutang. 2) Memantau dan mengambillangkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya: 1) Jatuh tempo piutang; 2) Upaya penagihan. Penggolongankualitas piutang dilakukan dengan ketentuan: 1) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; 2) Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; 3) Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; 4) Kualitas macet apabila:
5. a.Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketigatidak dilakukan pelunasan;
6. b.Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang NegarajDirektorat Jenderal Kekayaan Negara. KementerianpadaTertagihTidakPiutangPenyisihan 2) Bagian Lancar TPjTGR Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TPjTGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM),yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TPjTGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan): SKTMmerupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TPjTGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap semester dan tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang. Kebijakan akuntansi penyisihan piutang didasarkan pada umur piutang. Dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan. Satker wajib membentuk penyisihan piutang tidak tertagih dengan ketentuan sebagai berikut: a) Penyisihan piutang tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5%0 (lima permil) dari piutang yang memilikikualitas lancar b) 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan c) 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan d) 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan agunan atau nilai barang sitaan. D. Penyajian dan Pengungkapan Piutang PNBPdisajikan pada neraca laporan keuangan di tingkat satuan kerjajUAKPA dan dilaporkan secara berjenjang ke unit akuntansi diatasnya setiap semester dan tahunan. Dalam CaLK,piutang PNBPdisajikan dalam bentuk perbandingan dengan periode pelaporan dan periode 31 Desember tahun sebelumnya, dirinci sesuai jenis-jenis piutang PNBP-nya. Disamping disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam CaLK.Informasidimaksud dapat berupa: 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan piutang; 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umuu untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; C. Pengukuran Pengukuran piutang menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal dokumen tagihan. Piutang yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia)pada periode pelaporan. Pengukuran piutang TPjTGR setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi berdasarkan SKTM, dilakukan sebagai berikut: 1) Dicatat sebagai aset lancar akun bagian lancar TPjTGRsebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; 2) Dicatat sebagai aset lainnya akun tagihan TP/TGR terhadap nilai yang akan dilunasi lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pengukuran Piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periodeberjalan. E. Perlakuan Akuntansi Khusus 1) Penghapusan Piutang Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud, yaitu:
7. a.Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesaijlunas.
8. b.Penghapustagihan {unite-off}. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
9. c.Penghapusbukuan Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagihan piutang. Keputusan danj atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Kriteria penghapusbukuan: 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negarajlembaga atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL; 4) Tuntutan Ganti RugijPerbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan; 5) Dalam hal terdapat barangjuang yang disita oleh Negara sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.
  1. 1.Penghapusbukuan harus memberikan manfaat yang lebih bersar daripada kerugian penghapusbukuan: - memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan; - memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; - mengurangi beban administrasi/ akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
  2. 11.Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pernerintah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; lll. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan fomal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/ atau hapus buku. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. Pengbapusbukuan harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang dan penjelasan lainnya yang dianggap perIu. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbul kesadaran dan rasa tanggungjawab yang berutang. Akun Uraian Debet Kredit 115211 Piutang Penerimaan xxxx Negara Bukan Pajak 42xxxx Pendapatan xxx xxxx F. Teknis 1) Dokumen Sumber a) Piutang PNBP:
  3. 1.Surat Tagihan PNBP; ii. Surat Ketetapan Piutang;
  4. 111.Ketetapan penghapusan piutang; IV. Surat penyerahan penagihan piutang ke DJKN. b) TP/TGR:
10. i.SKTJMjSKTMdan dokumen lain yang dipersamakan; ii. J aminan; iii. Dokumen lain tentang penetapan TP/TGR; c) Penyisihan Piutang:
  1. 1.Surat TagihanjSurat Peringatan
  2. 11.Kertas Kerja Umur dan Kualitas Piutang 2) Jurnal a) Piutang PNBP
11. i.Jurnal ketika Surat ketetapari/ tagihan PNBPditerbitkan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAlBA Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaranypelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan bukan pajak (PNBP). Akun Uraian Debet Kredit 115421 Bagian lancar Tagihan xxxx TP/TGR/Piutang Jangka Panjang 152111 Piutang xxxx TagihanTP/TGR/ Piutang Jangka Panjang b) Bagian Lancar TP/TGR/Piutang Jangka Panjang
  1. 1.Pembentukan bagian lancar TGR - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 42xxxx Pendapatan xxx xxxx 115211 Piutang Penerimaan xxxx Negara Bukan Pajak
  2. 111.Jurnal setelah penyetoran dari kas bendahara penerimaan ke kas negara (SSBP) - Diinput secara manual pada jurnal penyesuain SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 313121 Diterima dari Entitas xxxx Lainnya 42xxxx Pendapatan PNBPxxx xxxx ii. Jurnal setelah penyetoran dari kas bendahara penerimaan ke kas negara (SSBP), pendapatan yang terbentuk karena input SSBP pada SAIBAdilakukan jurnal balik dikarenakan pendapatan sudah diakui ketika penetapan TP/TGR/Piutang Jangka Panjang - Input SSBP pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 219711 Utang Kepada KUN xxxx 423921 Pendapatan xxxx Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara 313121 Diterima dari entitas lainnya xxxx 152111 Piutang xxxx TagihanTP/TGR/Piutang Jangka Panjang
12. m.Penyetoran atas cicilan TP/TGR/Piutang Jangka Panjang ke kas negara dengan SSBP (mengurangi TP/TGR/Piutang Jangka Panjang di SAIBA) - Input 88BP pada SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 152111 Piutang xxxx TagihanTP/TGR/Piutang Jangka Panjang 115421 Bagian lancar xxxx Tagihan TP/TGR/Piutang Jangka Panjang ii. Jurnal Balik Awal Tahun - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.
13. f.Persediaan
14. a.Persediaan Umum 1) Latar Belakang Persediaan meliputi barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Termasuk dalam persediaan antara lain tanah, bangunan, hewan, dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Akun Uraian Debet Kredit 116421 Penyisihan Piutang Tidak xxxx Tertagih - xxx 152111 Piutang xxx xxxx d) Penghapusan Piutang a) Jurnal Penghapusan Piutang- Diinput secara manual pada jurnal umum SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 594411 Beban Penyisihan Piutang xxxx Tagihan Tuntutan Perbendaharaari/Tuntutan Ganti Rugi 116421 Penyisihan Piutang Tidak xxxx Tertagih-Bagian Lancar TagihanTuntutan Ganti Rugi c) Penyisihan Piutang
15. i.Jurnal Penyisihan Piutang- Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Persediaan umum pada klasifikasi ini adalah persediaan yang ada pada setiap satuan kerja pemerintah antara lain: Persediaan yang dihitung dengan metode Harga Perolehan Terakhir meliputi persediaan sebagai berikut: Barang konsumsi; Amunisi; Bahan untuk pemeliharaan; Suku cadang; Persediaan untuk tujuan strategisjberjaga-jaga; Pita cukai dan leges; Bahan baku; dan Barang dalam prosesj setengah jadi. 2) Pengakuan Persediaan diakui dan dicatat pada saat: 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh buktijdokumen yang dapat diverifikasidan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi,dan bersifat netral; danjatau 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya danj atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisikoInventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudangj tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang. Barang persediaan yang melekat pada kegiatan dicatat dalam aplikasi persediaan dan didistribusikanj dikeluarkan sejumlah yang dicatat pada saat kegiatan dilaksanakan. Sisa barang persediaan dari pelaksanaan kegiatan, diserahkan dan dicatat oleh petugas pengelola fisik persediaan sesuai dengan BAST dari pelaksana kegiatan. Persediaan dinilai sebesar: 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian ditambah pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan saat perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Metode pengukuran persediaan adalah menggunakan metode harga pembelian terakhir. 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya lang sung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. 3) Nilai wajar didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasijrampasan. Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai pasar dari barang persediaan dalam hal harga perolehannya tidak diketahui. Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan. 3) Pengukuran Pengukuran persediaan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal rupiah perolehan. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan Stock Opname (Inventarisasi Fisik) persediaan yang dilalrukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan. PMK 219jPMK.05j2013 menggariskan bahwa penentuan nilai persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode First-in First-out (FIFO) atau Masuk-pertama Keluar-pertama (MPKP),dan metode Harga Perolehan Terakhir. Dengan metode FIFO, nilai persediaan yang ada ditentukan berdasarkan harga perolehan dari persediaan yang terakhir- terakhir diperoleh mengikuti jumlah fisik persediaan tersebut. Sementara itu, dengan metode Harga Perolehan Terakhir, nilai persediaan yang ada ditentukan dengan harga perolehan persediaan yang paling akhir diperoleh. Persediaan umum pada klasifikasi ini dihitung dengan metode Harga Perolehan Terakhir. 4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam CaLK, berupa: a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. c) Kondisi persediaan, d) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan. Akun Uraian Debet Kredit 5931xx Beban Persediaan xxxx 117xxx Persediaan xxx xxxx persediaaniii. Pemakaian / pengurangan jumlah Diterima dari file kirim SIMAK-BMN Akun Uraian Debet Kredit 117911 Persediaan belum xxxx diregister 313111 Ditagihkan dari xxxx entitas lainnya 5218xxx/ Belanja barang xxx xxxx 115612 Piutang dari xxxx KUN ii. Pada saat persediaan dibayar dengan diterbitkan SPM/SP2D - Input SP2D pada SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 117xxx Persediaan xxx xxxx 117911 Persediaan belum xxxx diregister 5) Teknis 1) Dokumen: a) Dokumen pembelian persediaan b) SPMjSP2D c) BA Stock Opname Persediaan. 2) Jurna1: a) Persediaan yang diperoleh dari pembelian dengan belanja persediaan.
16. i.Pada saat persediaan diterima dan diinput aplikasi persediaan- Diterima dari file kirim SIMAK-BMN. Akun Uraian Debet Kredit 117xxx Persediaan xxx xxxx 117911 Persediaan xxxx belum diregister
  1. 11.Penginputan persediaan pada aplikasi persediaan menghasilkan jurnal - Diterima dad file kirim SIMAK- BMN Akun Uraian Debet Kredit 52xxxx Beban Barang xxx xxxx 313111 Ditagihkan dari xxxx entitas lainnya persediaan.
17. i.Pada saat SPM/SP2D Belanja Barang diinput - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. dengan pembelian
(52)selain belanja b) Persediaan yang diperoleh menggunakan belanja barang Akun Uraian Debet Kredit 52xxxx Belanja barang xxx xxxx 115612 Piutang dari xxxx KUN
1. v.Pembayaran pembelian persediaan yang masih belum dibayar sampai dengan periode pelaporan - Input SP2D pada aplikasi SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 212112 Belanja barang yang xxxx masih harus dibayar 52xxxx Belanja barang xxxx xxx iv. Pembelian persediaan yang masih belum dibayar sampai dengan periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. dijualj diserahkan kepada masyarakat sebagai amanah ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan lain yang membolehkan satuan kerja untuk menjual/rnenyerahkan kepada masayarakatjpemerintah daerah untukdimaksudkanyangkerja,satuanoleh
2. b.Persediaan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 1) Latar Belakang Persedian Bahan untuk dijualjdiserahkan kepada Masyarakat adalah barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan Akun Uraian Debet Kredit 5931xx Beban Persediaan xxxx xxx 117xxx Persediaan xxx xxxx iv. Pemakaianj pengurangan jumlah persediaan - Diterima dari file kirim SIMAK-BMN. Akun Uraian Debet Kredit 117911 Persediaan Belum xxxx diregister 52xxxx Beban xxxx xxxx
  1. 111.Apabila ADKSIMAKBMNjPersediaandikirim ke SAIBA maka terdapat saldo peralatan mesin belum diregister pada sisi debet dan persediaan belum diregister pada sisi kredit, maka jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut adalah - Diinput dari Jurnal Penyesuaian. 2) Pengakuan Pengakuan persediaan bahan untuk dijual/ diserahkan kepada masayarakat sama dengan pengakuan persediaan pada umumnya. Persediaan bahan untuk diserahkan kepada masayarakat diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya danj atau kepenguasaannya berpindah. Pengalruan persediaan dalam bentuk gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan program padat karya diakui pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST)pengadaan persediaan tersebut. Persediaan habis pakaij diserahkanj disalurkan diakui pad a saat berita acara serah terima kepada msayarakat yang sesuai ketentuan yang berlaku dinyatakan berhak menerima barang tersebut. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakatj pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran - pengeluaran yang dapat diatribusikanuntuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP). 3) Pengukuran Persediaan bahan untuk diserahkan. kepada masyarakat disajikan sebesar: a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; b) biaya standar apabila diproduksi sendiri; c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelianj pengadaan, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Pengukuran nilai perolehan persediaan dalam bentuk gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin, sesuai dengan pengukuran apabila barang terse but diakui seabagai aset tetap. Persediaan bahan yang diserahkan kepada masyarakat dihitung dan dikelola dengan metode First-in First-out (FIFO) atau Masuk-pertama Keluar-pertama (MPKP). 4) Penyajian dan Pengungkapan Entitas menyajikan persediaan untuk diserahkan kepada rnasayarakat sebagai aset lancar pada Neraca sebesar jumlah persediaan sebagaimana nilai perhitungan dan pengelolaan secara FIFO dengan diverifikasidari hasil inventarisasi fisiko Sementara itu, beban barang untuk diserahkan ke masyarakatjbeban bantuan sosial disajikan pada Laporan Operasional. Pengungkapan yang memadai terkait persediaan dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi sekurang-kurangnya tentang kebijakan akuntansi atas persediaan, penjelasan lebih lanjut atas persediaan termasuk selisih nilai persediaan tercatat dengan hasil inventarisasi fisiknya, serta jumlah, jenis, dan nilai persediaan dalam kondisi usangj rusak. 5) Teknis 1) Dokumen: a) Dokumen pengadaan persediaan atau BAST; b) SPMjSP2D; c) BASTpenyerahan persediaan; d) BAStock Opname Persediaan. Akun Uraian Debet Kredit 117911 Persediaan belum xxxx diregister 212112 Belanja barang yang xxxx masih harus dibayar ii. Jurnal apabila pengadaan persediaan belum dilakukan pembayaran kepada penyedia - Diinput secara manual pada jurnal umum SAlBA. Akun Uraian Debet Kredit 11712x Persediaan xxx xxxx Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 117911 Persediaan belum xxxx diregister 6) Jumal: a) Persediaan yang diperoleh dari pembelian dengan belanja persediaan
3. i.Jurnal pada saat persediaan diterima (BAST barangj'penyelesaian pekerjaan dari penyedia/ rekanan) dan diinput aplikasi persediaan- Diterima dari file kirim SIMAK-BMN. Akun Uraian Debet Kredit 212112 Belanja barang yang xxxx masih harus dibayar 117911 Persediaan belum xxxx diregister iv.Jumal penyesuaian nilai Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar setelah pembayaran SPMjSP2D - Diinput secara manual pada jurnal umum SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 117911 Persediaan belum xx:xx diregister 313111 Ditagihkan dari xxxx entitas lainnya 526xxx Belanja xxx Untuk xxxx diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda 115612 Piutang dari KUN xxxx iiLJurnal ada saat persediaan dibayar dengan diterbitkan SPMjSP2D - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. 7) Aset Tetap Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai .rnasa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
4. a.Mempunyai masa manfaat lebih dad 12 (dua belas) bulan;
5. b.Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
6. c.Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
7. d.Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset tetap meliputi 6 (enam)pos, yaitu:
8. a.Tanah;
9. b.Peralatan dan Mesin;
10. c.Gedung dan Bangunan;
11. d.Jalan, lrigasi, dan Jaringan;
12. e.Aset Tetap Lainnya;
13. f.Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai Akun Uraian Debet Kredit 526xxx Beban xxx Untuk xxxx Diserahkan Kepada Masyarakat 117xxx Persediaan xxx xxxx Untuk Diserahkan Kepada Masayakat v.Jumal penyerahan Persediaan Bahan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat kepada masyarakatj'pihak lain sesuai ketentuan melalui BAST - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), dan hams ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli Aset Tetap tersebut. secara langsung kepada aset bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/ atau rabat;
14. b.Seluruh biaya lainnya yang dapat dihubungkan/ diatribusikan tercatatnya. Contohnya aset tetap yang rusak berat dan akan dihapuskan. Atas hal tersebut, reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung pada periodelaporan. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Biaya perolehan aset terdiri dari:
15. a.Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya rnasa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki;dan 2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/ aset lainnya. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi rnaka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas LaporanKeuangan. Nilaisatuan minimun kapitalisasi aset tetap: 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan alat olahraga yang ~Rp300.000,- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang ~Rp10.000.000,-. 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Kondisi aset tetap dikelompokan atas baik, rusak ringan, dan rusak berat. Inventarisasi atas kondisi fisik BMN dilaporkan pada periode laporan tahunan.
16. c.Tanah 1) Latar Belakang Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. 2) Pengakuan Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) Biaya perolehan tanah dapat diukur secara andal; c) Tidak dimaksudkan untuk dijual; d) Diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap. Pengadaan tanah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan diakui dan disajikan sebagai persediaan. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/ donasi, dan lainnya. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah terse but siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Aset tetap tanah tidak disusutkan. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki danj atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3) Pengukuran Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. 4) Penyajian Dan Pengungkapan Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikanyang sah, namun dikuasai danI atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai darr/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam CaLKbahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain. Dalam hal tanah dimilikioleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai danj'atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.Entitas pemerintah yang menguasai danl atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK Dalam CaLKdiungkapkan: 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) tanah; 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan tanah; 3) Rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian); b) perolehan yang berasal dari pembeliari/pengembangan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah; c) pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
17. d.Peralatan DAN MESIN 1) Latar Belakang Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Rincian peralatan dan mesm meliputi alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat laboratorium, dan alat kedokteran. 2) Pengakuan Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hakjkepemilikan telah berpindah. Dalam hal ini misalnya ditandai dengan BASTpekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibahj donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. 3) Pengukuran Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
18. e.Gedung dan Bangunan 1) Latar Belakang Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumerr/bangunan bersejarah, gudang dan gedung museum. Gedung dan Bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompokTanah. 4) Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan mesin disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Dalam CaLKdiungkapkan: 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin. 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin. 3) Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian). b) perolehan yang berasal dari pembelianj'pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk peralatan dan mesin. c) pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian). 4) Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin udara), dan komponen penunjang lain antara lain berupa saluran air dan telpon. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi sebagai berikut: 1) bangunan fisik; 2) taman, jalan, tempat parkir, dan pagar; 3) instalasi pendingin udara; 4) instalasi listrik dan generator; 5) lift; 6) pintu elektrik (yangmemakai akses); 7) penyediaan air, saluran air bersih, dan air limbah; 8) saluran telepon; Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci sedemikian rupa, sehingga setidak-tidaknya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan yang mempunyai umur masa manfaat yang sama. Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen penawaran yang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjan borongan bangunan. 2) Pengakuan Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya darr/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan gedung dan bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar,· dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (1MB),notaris, dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajary taksiran pada saat perolehan. 3) Pengukuran Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Bahwa nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp.l0.000.000,-. Artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp.l0.000.000,- maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam CaLKdan Laporan BMN. 4) Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan bangunan disajikan di Neraca dalam kelompokaset tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan. Dalam CaLKdiungkapkan:
  1. 1.Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat gedung dan bangunan.
  2. 2.Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan gedung dan bangunan.
  3. 3.Rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periodeyang menunjukkan: a) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian); b) Perolehan yang berasal dari pembelianj pernbangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan; C. Pengukuran Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. B. Pengakuan Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya danjatau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
19. f.Jalan, Irigasi, danJaringan A. Latar Belakang Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki danj atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum. c) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
  1. 4.Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. D. Penyajian dan Pengungkapan .Jalan, irigasi, dan jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Dalam CaLKdiungkapkan: 1) dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat jalan, irigasi, dan jaringan 2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan jalan, irigasi, dan jaringan yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi 3) rekonsiliasi nilai tercatat jalan, irigasi, dan jaringan pada awal dan akhir periodeyang menunjukkan: a) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian). Perolehan yang berasal dari pembelianjpembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan. b) pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian). Perolehannya pada umumnya dengan pembangunan baik swakelola maupun kontrak konstruksi. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak, dan pembongkaran. jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi)dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengoscngan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. B. Pengakuan Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya danfatau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, ketentuan tentang penyajian dan pengungkapan belanjanya sebagai berikut: 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap - renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi,maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset tetap - renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
20. g.Aset Tetap Lainnya A. Latar Belakang Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian aset tetap lainnya meliputi buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset. tetap lainnya adalah Aset Tetap- Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya. Contohnya biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. penyusutan pada awal dan akhir periode. 4) informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi D. Penyajian dan Pengungkapan Aset tetap lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Dalam CaLK diungkapkan: 1) dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat aset tetap lainnya. 2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap lainnya 3) rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: C. Pengukuran Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaanj'buku dan barang bercorak kesenianjkebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku dan memenu hi butir 1 di atas, maka biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap - renovasi. Sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan. 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap - renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.
21. h.Konstruksi Dalam Pengerjaan A. Latar Belakang Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan yang proses perolehannya dan Iatau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya danl atau pembangunannya membutuhkan suatu periodewaktu tertentu dan belum selesai. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sarna. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang atas perolehan aset. Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.
22. a.penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian). Perolehan yang berasal dari pembeliarr/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk aset tetap lainnya
23. b.pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian). 4) informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi: 1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset a) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebutBiaya masing-masing aset dapat diidentifikasi. b) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
24. i.Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
  1. 11.Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digubakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. B. Pengakuan Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDPjika: 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset terse but akan diperoleh; 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal; 3) Aset terse but masih dalam proses pengerjaan. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi: 1) Konstruksi yang secara substansi telah selesai dikerjakan; 2) Dapat memberikan rnanfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Terkait variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis Nomor 6 memberikan pedoman sebagai berikut: 1) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset terse but dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya; 2) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya; 3) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker / SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK; 4) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakari/ dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan./ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP; 5) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alarri/force majuer) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan; 6) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP. Suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa:
  2. 1.Penghentian sementara Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
  3. 2.Penghen tian permanen Apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik dimasa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK. D. Penyajian dan Pengungkapan KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Dalam CaLK diungkapkan pula informasi mengenai: C. Pengukuran KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses -konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP terse but meliputi:
  4. 1.Termin yang telah dibayarkan kepada kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  5. 2.Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; Pembayaran klain kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. F. Catatan Lain 1) pencatatan BMN Untuk Pengadaan Terpusat a) pencatatan dalam SIMAKBMN dilaksanakan oleh satuan kerja yang melakukan pengadaanjbelanja; b) satuan kerja yang melakukan pengadaan membuat BAST sebanyak dua rangkap; c) masing-masing BAST ditandatangani oleh KPB satuan kerja pengirim aset dan KPB satuan kerja penerima aset; d} satuan kerja yang melakukan pengadaan aset mengirim BAST kepada satuan kerja penerima aset; E. Prosedur Pencatatan Aset Tetap Pencatatan BMN pada aplikasi SIMAKBMN dilakukan pada bulan yang sarna dengan dokumen sumber sesuai tanggal SP2D. Rekonsiliasi internal belanja modal an tara SAIBA dan SIMAKBMNdilaksanakan setiap bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Internal berikut lampirannya, paling lamb at tanggal 5 bulan berikutnya.
  6. 5.Jumlah retensi. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkapkan dalam CaLK. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu. neraca
  7. 4.Dang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca
  8. 1.Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pad a tanggal neraca;
  9. 2.Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
  10. 3.Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal 2) Penghapusan Aset Tetap Penghapusan aset tetap dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang melalui prosedur sesuai peraturan pengelolaan BMN. e) satuan kerja yang melakukan pengadaan aset berdasarkan BASTtersebut mencatat ke dalam aplikasi SIMAKBMNmelalui menut "Transfer Keluar"; f) Satuan kerja penerima aset menandatangani BAST kemudian mencatat kedalam aplikasi SIMAK BMN melalui menu "Transfer Masuk"; g) BAST yang telah ditandatangani oleh satuan kerja penerima aset dikirimkan kembali kepada satuan kerja yang melakukan pengadaan paling lambat 1 hari setelah ditandatangani; h) Satuan kerja yang melakukan pengadaan melakukan transfer keluar dari aplikasi SIMAK BMN setelah menerima BAST yang telah ditandatangani oleh KPB satuan kerja penerima aset; i) Formulir BASTsekurang-kurangnya memuat kode BMN, nama barang, tipe/jenis barang, harga perolehan per BMN (termasuk PPN), kuantitas barang, dan kondisi barang; j) Untuk BMN yang diperoleh dari Hibah langsung berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No. Per- 81/ PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk B/J/S, barang yg diperoleh dari hibah langsung diakui dan dicatat pada SIMAK-BMNsetelah terbit persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/ J ese] Surat Berharga (MPHLBJS)dari KPPN. 4) Laporan BMN 1) Laporan BMNterdiri dari:
25. a.laporan Posisi BMNdi Neraca;
26. b.laporan Barang Kuasa Pengguna (KP)Intrakomptabel;
27. c.laporan Barang KP Ekstrakomptabel;
28. d.laporan Barang KP Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel;
29. e.laporan Barang KP Barang Bersejarah;
30. f.laporan Barang KP Aset Tak Berwujud;
31. g.laporan Barang KP Konstruksi Dalam Pengerjaan;
32. h.laporan Barang KP Persediaan;
33. i.laporan Kondisi Barang (hanya untuk Laporan BMN Tahunan);
34. j.laporan PNBP terkait pengelolaan dan pemanfaatan BMN;
35. k.catatan Ringkas BMN. 2) laporan BMNdisampaikan kepada:
36. a.koordinator Wilayah;
37. b.KPKNL. 3) Pembukuan Saldo Audited Saldo audited adalah saldo akhir per 31 Desember yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Tripartit (Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Keuangan) yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang KPB melakukan koreksi saldo berdasarkan hasil tripartit sebelum proses penyusunan laporan keuangan semester 1 serta melakukan pemutakhiran data dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); Jika dikemudian hari terdapat kesalahan saldo audited, KPB membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Pengguna Barang; Akun Uraian Debet Kredit 13xxxx Aset Tetap xxxx 313221 Transfer Masuk xxxx iii. Transfer Masuk - Diterima dari file kirim SIMAKBMN Akun Uraian Debet Kredit 13xxxx Aset Tetap xxxx 13x2xx Aset Tetap Belum xxxx Diregister
  1. 11.Pembelian, Hibah Masuk, Penyelesaian Pembangunan Langsung - Diterima dad file kirim SIMAKBMN. Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap Yang xxxx Belum Diregister 313111 Ditagihkan dad xxxx entitas lainnya G. Teknis 1) dokumen sumber: a) BAST Aset Tetap; b) Dokumen PerencanaanjPengadaan; c) SPMjSP2D Belanja Modal; d) Bukti Setoran Pajak. 2) Jurnal: a) Perolehan Aset Tetap
38. i.Jurnal atas SPMjSP2D Belanja modal - Input SP2D pada aplikasi SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap xxxx yang belum diregister 212113 Belanja Modal xxxx yang Masih harus dibayar b) Belanja ModalYang Masih Harus Dibayar
  1. 1.Jika belum dilakukan pembayaran Belanja Modal dengan SPM/SP2D Belanja modal (53) sampai dengan periode pelaporan- Di Input Manual melalui Jurnal Penyesuaian Akun Uraian Debet Kredit 13xxxx Aset Tetap xxxx 491429 Pendapatan xxxx Perolehan Aset Lainnya
39. v.Perolehan Lainnya - Diterima dari file kirim SIMAK BMN Akun Uraian Debet Kredit 13xxxx Aset Tetap xxxx 136111 Konstruksi Dalam xxxx Pengerjaan iv. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP - Diterima dari file kirim SIMAKBMN Akun Uraian Debet Kredit 59xxxx Beban xxxx Penyusutan 137xxx Akumulasi xxxx Penyusutan d}Beban Penyusutan
40. i.Pencatatan beban penyusutan pada akhir periode pelaporan - Diterima dari file kirim dari SIMAKBMN Akun Uraian Debet Kredit 212113 Belanja Modal xxxx yang Masih harus dibayar 13x2xx Aset Tetap xxxx yang belum diregister ii. Jurnal balik atas pembayaran - Diinput secara manual pada Jurnal Penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap xxxx Yang Belum Diregister 313111 Ditagihkan dari xxxx entitas lainnya c} Jika pembayaran Belanja Modal dengan SPM/SP2D Belanja modal (53) telah dibayar
41. i.Pembayaran Belanja Modal dengan SPMjSP2D Belanja modal (53)- Di Input SP2D Belanja Modal SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap Belum Diregister xxxx 13x2xx Aset Tetap Belum xxxx Diregister f) Kesalahan klasifikasi antar belanja modal
  1. 1.Jika terjadi kesalahan pembebanan akun antar belanja modal (misal belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk membeli peralatan dan mesin) maka perlu dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan akun aset tetap belum diregister - Diinput secara manual pada jurnal umum SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap Belum Diregister xxxx 52xxxx Beban Pemeliharaan .... xxxx e) Jika terjadi kesalahan pembebanan belanja barang (52) untuk belanja modal (53)
  2. 1.Jurnal penyesuaian untuk menghilangkan akun aset tetap belum diregister bersaldo negatif - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap xxxx 391114 Revaluasi Aset Tetap xxxx ii. Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset - Diterima dari file kirim dari SIMAKBMN Akun Uraian Debet Kredit 13x2xx Aset Tetap yang belum xxxx diregister 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap xxxx Non Revaluasi h) Pengembalian belanja modal
42. i.di SIMAK BMN, atas pengembalian tersebut akan mengurangi nilai aset terkait, dalam hal ini, aset tetap renovasi (ATR).Karena pada aplikasi SIMAKbe1um terdapat menu khusus pengurangan aset karena pengembalian belanja modal, maka transaksi ini diinput di SIMAKBMN sebagai transaksi perubahan nilai/kuantitas dimana SIMAK BMN, mengirimkan transaksi ini sebagai koreksi aset tetap non revaluasi. Hal ini akan mengakibatkan muncul nilai aset tetap belum diregister kredit dan koreksi aset tetap non revaluasi debit. Untuk itu, di SAlBA kita harus melakukan koreksi melalui menu jurnal umum - Input secara manual pada jurnal umum SAlBA Akun Uraian Debet Kredit 595xxx Beban Aset Ekstrakomtabel xxxx 13x2xx Aset Tetap yang belum Xxxx diregister g) Beban ekstrakomptabel
  1. 1.Jika terdapat belanja modal yang tidak dikapitalisasi (beban ekstrakomptabel) maka SIMAK- BMN tidak mengirimkan jurnal ke SAIBA. Untuk membalik peralatan dan mesm belum diregister, lakukan penyesuaian belanja modal peralatan dan mesin tersebut menjadi beban ekstrakomptabel -Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA 1.Aset Tak Berwujud A. Latar Belakang Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  2. 1.Dapat Diidentifikasi Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:
43. a.Dapat dipisahkan aset im memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATBini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama -sarna.
44. i.ASETLainnya Aset lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari: 1)Aset Tak Berwujud (ATB); 2) Tuntutan Perbendaharaarr/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR); 3) Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Tagihan TP/TGR; 4) Aset Lain-lain; 5) Dana Lainnya.
  1. 11.Jika pengembalian belanja modal disetor tahun berikutnya (sebagai pendapatan) tidak perlu dilakukan koreksi jurnal pada SAlBA namun tetap dilakukan koreksi di SIMAKBMN.
45. b.Timbul dari kesepakatan yang mengikat Seperti hak kontraktual atau hak hukum Iainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
  1. 2.Dikendalikan oleh entitas Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.
  2. 3.Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiens, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain mi dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenagaj suber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. ATB yang dimiliki danj atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB yang ada pada Kementerian Ketenagakerjaan dapat berupa:
  3. 1.Perangkat lunak (software) komputer;
  4. 2.Lisensi;
  5. 3.Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
  6. 4.ATByang mempunyai nilai sejarah/budaya. B. Pengakuan Untuk dapat diakui sebagai ATB, maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitasjkegiatan tersebut telah memenuhi:
  7. 1.Kriteria ATB;
  8. 2.Kriteria pengakuan. Berdasarkan cara perolehan, ATB yang terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaandapat berasal dari:
  9. 1.Pembelian Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (individual)maupun secara gabungan.
  10. 2.Pengembangan secara internal Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan- kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.
  11. 3.Pertukaran ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimilikioleh suatu entitas lain.
  12. 4.Kerjasama Pengembangan suatu ATB dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih.
  13. 5.Donasijhibah
  14. 6.Warisan Budayaj Sejarah. Berdasarkan masa manfaat, ATBdapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
  15. 1.ATBdengan umur manfaat terbatas (finite life)
  16. 2.ATBdengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life) C. Pengukuran
  17. 1.Pengukuran ATByang diperoleh secara eksternal
46. a.Pembelian Biaya untuk memperoleh ATBdengan pembelian terdiri dari: Harga beli, terrnasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan
47. b.Pertukaran Perolehan ATBdari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sarna sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
48. c.Kerjasarna ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATBtersebut sesuai dengan perjanjian darr/atau peraturan yang berlaku. Sesuatu diakui sebagai ATBjika dan hanyajika:
  1. 1.Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
  2. 2.Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
49. d.Donasi atau Hibah ATB yang diperoleh dari donasijhibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah
  1. 2.Pengukuran ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki mas a manfaat di mas a yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
  2. 3.Amortisasi dan Impairment Amortisasi merupakan penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Untuk menerapkan amortisasi, entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama mas a manfaat. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki un tuk dijual. ATB diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas netto bagi entitas. penurunan nilai, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau terdapat indikasi bahwa ATB mengalami tercatatnya, kapanpun Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalarn ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATByang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sarna pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:
  3. 1.Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATBpada akhir masa manfaat; atau
  4. 2.Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
50. a.Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut;
51. b.Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat ATByang tidak diarnortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai ATB tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji ATBdengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai (Impairment) dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah D. Penyajian Dan Pengungkapan ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya:
  1. 1.Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
  2. 2.Metodeamotisasi yang digunakan, jika ATBtersebut terbatas masa manfaatnya;
  3. 3.Rincian masing-masing pos ATByang signifikan;
  4. 4.Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode);
  5. 5.Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi ATB;
  6. 6.Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
52. a.Penambahan ATByang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
53. b.Penghentian dan pelepasan ATB;
54. c.Amortisasiyang diakui selama periode berjalan;
55. d.Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB.
  1. 2.Tuntutan Perbendaharaari/Tuntutan Ganti Rugi A. Latar Belakang Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan paling lambat 24 bulan. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan paling lambat 24 bulan.
  2. 7.Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan;
  3. 8.Perubahan-perubahan terhadap periode amortisasi, metode amortisasi, atau nilai sisa;
  4. 9.Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan mas manfaat suatu ATB;
  5. 10.Penjelasan nilai tercatat dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap ATB yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
  6. 11.Keberadaan ATByang dimiliki bersama. D. Penyajian Dan Pengungkapan Tagihan TP/TGR disajikan dalam Neraca dan informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
  7. 1.Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran tagihan TGR;
  8. 2.Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  9. 3.Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Negara/ Lembaga atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;
  10. 4.TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan; C. Pengukuran Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan, dilakukan sebagai berikut:
  11. 1.Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan (lihat sub bab "Bagian Lancar TP/TGR");
  12. 2.Disajikan sebagai piutang jangka panjang terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya. B. Pengakuan Pengakuan bahwa kerugian berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SKTJM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan) . Pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan apabila penyelesaian TP/TGR terse but dilaksanakan melalui jalur pengadilan. B. Pengakuan Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat tetapi belum ada SK Penghapusan. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerin tah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
  13. 3.Aset Lain-Lain A. Latar Belakang Aset lain-lain digunakan untuk mencatat BMN berupa aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tak berwujud, seperti BMN yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Piutang tidak lancar dapat dihapuskan dari neraca melalui proses penghapusan piutang. Mekanisme dan prosedur pengbapusan piutang ditetapkan sesuai dengan prosedur penghapusan piutang yang berlaku.
  14. 5.Dalam hal terdapat barangjuang .yang disita oleh negaraj daerah sebagai jaminan, maka hal ini wajib diungkapkan. Setelah terbit SKTJM/SK Pembebanan terhadap aset tetap yang dinyatakan hilang (TGR), maka at as aset tetap tersebut harus dipindahkan ke pos aset lainnya (Penghentian BMN Dari Penggunaan) sesuai dengan nilai tercatatnya yang ditindaklanjuti dengan proses penghapusan sesuai dengan prosedur penghapusan BMN yang berlaku dan diungkapkan dalam CaLK. E. Teknis 1) Dokumen SUmber: a) SKTJMjSKTMjDokumen lain yang dipersamakan; b) DOkumen perjanjian; c) SPMj SP2D; d) Daftar Umur Masa Manfaat Aset. D. Penyajian Dan Pengungkapan Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan pada CaLK antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. Aset lain- lain disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu dalam CaLBMNdiungkapkan pula: 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai; 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan pengurangan; 3) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan aset lain-lain. C. Pengukuran Aset lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap. Pengakuan atas aset lain-lain ditentukan jenis transaksinya, meliputi penambahan yang berasal dad peningkatan nilai aset lain-lain yang disebabkan perpindahan dari pos aset tetap dan pengurangan yang disebabkan telah dikeluarkannya SK Penghapusan dan harus dieliminasi dad Neraca. menyelenggarakan pelayanan penempatan TKIdi luar negeri. untukPemerintahdaritertulisizmmemperoleh
  15. 4.Dana Lain-Lain A. Latar Belakang Dana lain-lain merupakan Dana terikat yang tidak dapat dikategorikan sebagai dana terikat lainnya. Kemenaker mengelola dana yang dibatasi penggunaannya berupa Jaminan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).PPTKIS adalah badan hukum yang telah Akun Uraian Debet Kredit 1691xx Akumulasi xxxx Penyusutan Aset Lain 1661xx Aset Lain-Lain........... xxxx
  16. 11.Jurnal pada saat penghapusan aset yang telah dihentikan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA Akun Uraian Debet Kredit 137xxx Akumulasi xxxx Penyusutan Aset Tetap........ 13xxxx Aset Tetap........ xxxx 1661xx Aset Lain-Lain........... xxxx 1691xx Akumulasi xxxx penyusutan Aset Lain- Lain........ penggunaannya karena kondisi rusak berat - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA dihentikantetapasetsaatpada 2) Jurnal:
  17. 1.Jurnal D. Penyajian Dan Pengungkapan Dana Lain-Lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam mengintepretasi hasilnya. C. Pengukuran Dana lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap. Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. B. Pengakuan Pengakuan atas dana lain-lain diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Akun Uraian Debet Kredit 163119 Dana Lainnya xxxx 391121 Ekuitas Transaksi Lainnya xxxx E. TEKNIS 1) Dokumen Sumber a) Copy Rekening Koran; b) Perjanjian; c) Dokumen lain sesuai ketentuan. 2) Jurnal Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari keharusan membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman dalam negeri (obligasi), pinjaman lembaga internasional, pemerintah lain, atau lembaga keuangan dalam negeri. A. Latar Belakang Karakteristik esensial kewajiban merupakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajibanjangka panjang.
  18. 1.KewajibanJangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri atas Bunga Pinjaman, Utang Kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Perhitungan Fihak Ketiga(PFK).
  19. 2.KewajibanJangka Panjang Kewajibanjangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri atau utang jangka panjang lainnya. BABVI KEBIJAKANAKUNTANSIKEWAJIBAN D. Penyajian dan Pengungkapan Penyajian kewajiban yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca pada CaLKadalah:
  20. 1.Kewajiban disajikan di Neraca sesuai dengan klasifikasi buku besar. Pengungkapan atas rincian dan informasi tambahan dalam penjelasan pos-pos Neraca.
  21. 2.Keterangan yang diperlukan, misalnya selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jarninan utang. C. Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal neraca. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajibanyang berkaitan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah nilai yang akan jatuh tempo yang diakui pada saat reklasifikasi pada akhir periode pelaporan. B. Pengakuan . Kewajibandiakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Utang PFK diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan jumlah kas yang masih harus disetorkan. Akun Uraian Debet Kredit 21921x Pendapatan Diterima Dimuka xxxx 4xxxxx Pendapatan xxx xxxx b) Jurnal balik di awal tahun anggaran - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA. Akun Uraian Debet Kredit 4xxxxx Pendapatan xxx xxxx 21921x Pendapatan Diterima xxxx Dimuka E. Teknis 1) Dokumen Sumber: a) Kontrak, surat perjanjian 2) Jurnal: a) Jurnal pendapatan diterima dimuka tiap akhir periode pelaporan - Diinput secara manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.
  22. 3.Keterangan mengenai jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga, dan masa tenggang atas pinjaman. C. Penyajian dan Pengungkapan Dalam Basis Akrual, pernerintah banya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. B. Pengakuan dan Pengukuran Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. A. Latar Belakang Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. MENTERIKETENAGAKERJAAN Kebijakan akuntansi dan teknis prosedur akuntansi ini memberikan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencatatan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan lingkup entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Ketenagakerjaan. Pelaksanaan akuntansi instansi menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akrual) , aplikasi SIMAKBMN,Aplikasi Persediaan, dan aplikasi pendukung lainnya yang telah dibangun dan disediakan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Perubahan ketentuan dan peraturan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dapat mempengaruhi perubahan dan penyesuaian kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan ini.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016