DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Dewan Keselamatan dan MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN2016 TENTANG DEWANKESELAMATANDANKESEHATANKERJA MENTERIKETENAGAKERJAAN iSALINANi

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ten tang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
5.Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/Convention 187, 2006 (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut DK3N adalab dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat nasional.
2.Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut DK3P adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat provinsi.
3.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG DEWANKESELAMATANDANKESEHATANKERJA. MEMUTUSKAN:
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tabun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintab, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 411); Menetapkan Pasal 4 Keanggotaan DK3N terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerjaj serikat buruh, organisasi pengusaha, orgarusasi profesi di bidang K3, danjatau akademisi.
4.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provmsi,
5.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II

DEWANKESELAMATANDANKESEHATANKERJA NASIONAL

Pasal 8

(1)Ketua, wakil ketua, dan sekretaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan ketua komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2)Anggota komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)diangkat dan diberhentikan oleh ketua DK3N.

Pasal 7

(1)DK3N dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan, paling banyak 5 (lima)komisi.
(2)Masing-masing komisi terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 (lima)orang anggota.
(3)Susunan keanggotaan dan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh ketua DK3N.

Pasal 6

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Direktur J enderal secara ex officio.
(2)Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari unsur di luar pemerintah.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berasal dari unsur pemerintah yang membidangi pengawasan norma K3 dari Direktorat Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
(4)Komisi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf d berasal dari unsur pernerintah, serikat pekerja/ serikat buruh, organisasi pengusaha, organisasi profesi di bidang K3, darr/atau akademisi.
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.komisi; Pasa15 Susunan keanggotaan DK3N terdiri atas:

Pasal 12

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah kepala Dinas Provinsi secara ex officio.
(2)Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berasal dari unsur di luar pemerintah.

Pasal 11

Dalam hal gubernur membentuk DK3P, susunan keanggotaan DK3P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.ketua;
b.wakil ketua;
c.sekretaris; dan
d.komisi.

Pasal 10

(1)DK3P dapat dibentuk oleh gubernur sesuai dengan kebutuhan.
(2)DK3P mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubemur mengenai pelaksanaan kebijakan di bidang K3 di tingkat provinsi.
(1)Untuk mendukung kelancaran tugas, DK3N dibantu oleh sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua DK3N.

BAB III

DEWANKESELAMATANDANKESEHATANKERJA PROVINSI Pasa19

Pasal 15

DK3P dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan kerja sama dengan badan pemerintahjnon pemerintah provinsi danjatau kabupatenjkota melalui Dinas Provinsi.

Pasal 14

(1)Ketua, wakil ketua, dan sekretaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c dan ketua komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.
(2)Anggota komisi sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh ketua DK3P.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Dewan Keselamatan dan MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN2016 TENTANG DEWANKESELAMATANDANKESEHATANKERJA MENTERIKETENAGAKERJAAN iSALINANi

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ten tang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
5.Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/Convention 187, 2006 (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut DK3N adalab dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat nasional.
2.Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut DK3P adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat provinsi.
3.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG DEWANKESELAMATANDANKESEHATANKERJA. MEMUTUSKAN:
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tabun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintab, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 411); Menetapkan Pasal 4 Keanggotaan DK3N terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerjaj serikat buruh, organisasi pengusaha, orgarusasi profesi di bidang K3, danjatau akademisi.
4.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provmsi,
5.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II

DEWANKESELAMATANDANKESEHATANKERJA NASIONAL

Pasal 8

(1)Ketua, wakil ketua, dan sekretaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan ketua komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2)Anggota komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)diangkat dan diberhentikan oleh ketua DK3N.

Pasal 7

(1)DK3N dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan, paling banyak 5 (lima)komisi.
(2)Masing-masing komisi terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 (lima)orang anggota.
(3)Susunan keanggotaan dan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh ketua DK3N.

Pasal 6

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Direktur J enderal secara ex officio.
(2)Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari unsur di luar pemerintah.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berasal dari unsur pemerintah yang membidangi pengawasan norma K3 dari Direktorat Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
(4)Komisi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf d berasal dari unsur pernerintah, serikat pekerja/ serikat buruh, organisasi pengusaha, organisasi profesi di bidang K3, darr/atau akademisi.
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.komisi; Pasa15 Susunan keanggotaan DK3N terdiri atas:

Pasal 12

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah kepala Dinas Provinsi secara ex officio.
(2)Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berasal dari unsur di luar pemerintah.

Pasal 11

Dalam hal gubernur membentuk DK3P, susunan keanggotaan DK3P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.ketua;
b.wakil ketua;
c.sekretaris; dan
d.komisi.

Pasal 10

(1)DK3P dapat dibentuk oleh gubernur sesuai dengan kebutuhan.
(2)DK3P mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubemur mengenai pelaksanaan kebijakan di bidang K3 di tingkat provinsi.
(1)Untuk mendukung kelancaran tugas, DK3N dibantu oleh sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua DK3N.

BAB III

DEWANKESELAMATANDANKESEHATANKERJA PROVINSI Pasa19

Pasal 15

DK3P dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan kerja sama dengan badan pemerintahjnon pemerintah provinsi danjatau kabupatenjkota melalui Dinas Provinsi.

Pasal 14

(1)Ketua, wakil ketua, dan sekretaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c dan ketua komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.
(2)Anggota komisi sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh ketua DK3P.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014