Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan; Menimbang: MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAMJARINGAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I
Mengingat tugas atau rnempunyai tempat kerja Pengurus adalah orang yang rnerrumpin langsung suatu bagiannya yang berdiri sendiri. 3.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAANDALAM JARINGAN. Menetapkan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah kabupaten/kota.
yangdinasadalahKabupaten /Kota13. Dinas membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
BAB I
Pasa14 Pengguna sistem daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
Wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan dilakukan rnelalui sistem daring yang disediakan oleh Kementerian dengan alamat http://wajiblapor.kemnaker.go.id Pasa12 Peraturan Menteri im bertujuan menyediakan data ketenagakerjaan di Perusahaan yang akurat, cepat, dan mudah diakses.
Bagian Kesatu Registrasi BABII TATACARAPELAPORAN Pasa16 Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dipungut biaya. Pasa19
Bagian Ketiga Laporan Sebelum Memindahkan, Menghentikan, atau Membubarkan Perusahaan Pasa18
a) hubungan ketenagakerjaan; b) perlindungan tenaga kerja; c) kesempatan kerja; dan d) keadaan tenaga kerja.
Bagian Kedua Laporan Sesudah Mendirikan, Menjalankan Kernbali, atau Memindahkan Perusahaan
Laporan berkala dilakukan dengan menggunakan tata cara dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Bagian Keempat Laporan Berkala diberhentikan.
akan
Bagian Kesatu Pemanfaatan BAB III PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DATA
BAB III
Pengelolaan jaringan dan basis data sistem wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan melalui Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan. Bagian Kedua Pengelolaan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen