DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan perkembangan teknologi dan informasi serta untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada para pelaku usaha dan perlindungan kepada para pekerjajburuh, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi °Nomor PER.14jMENjIVj2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan; Menimbang: MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAMJARINGAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I

1.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan fLO Convention Number 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
6.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 ten tang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
7.Pcraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Mengingat tugas atau rnempunyai tempat kerja Pengurus adalah orang yang rnerrumpin langsung suatu bagiannya yang berdiri sendiri. 3.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 2.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerjaZburuh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai Pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAANDALAM JARINGAN. Menetapkan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah kabupaten/kota.
1. 14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. yangdinasadalahKabupaten /Kota13. Dinas membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
2. 12.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah provinsi.
3. 10.Kernenterian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4. 11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
5. 4.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
6. 5.Mendirikan Perusahaan adalah sejak Perusahaan itu melakukan kegiatan fisik Perusahaan dan/ atau memperoleh izin.
7. 6.Menghentikan Perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha Perusahaan tidak lebih dari satu tahun akan tetapi bukan berrnaksud untuk mernbubarkan Perusahaan baik karena kemauan sendiri maupun menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
8. 7.Menjalankan Kembali Perusahaan adalah mulai menjalankan kernbali kegiatan Perusahaan setelah perusahaan dihentikan sebelumnya.
9. 8.Memindahkan Perusahaan adalah memindahkan tempat kedudukan dan Zatau lokasi Perusahaan atau mengalihkan pemiliknya.
10. 9.Membubarkan Perusahaan adalah menghentikan kegiatan Perusahaan untuk selama-larnanya.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 5

(1)Pengusaha atau Pengurus wajib melakukan pelaporan secara daring pada saat:
1. a.setelah mendirikan, menjalankan kernbali , atau mernindahkan Perusahaan; atau
2. b.sebelum rnernindahkan, menghentikan atau rnembubarkan Perusahaan.
(2)Pelaporan dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah atau sebelurn melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha atau Pengurus wajib melakukan pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada bulan Desember. Pasa14 Pengguna sistem daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.Pengusaha atau Pengurus;
2. b.Pengawas Ketenagakerjaan;
3. c.administrator sistem;
4. d.kepala Dinas Provinsi; dan
5. e.kepala Dinas Kabupaten./ Kota.

Pasal 3

Wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan dilakukan rnelalui sistem daring yang disediakan oleh Kementerian dengan alamat http://wajiblapor.kemnaker.go.id Pasa12 Peraturan Menteri im bertujuan menyediakan data ketenagakerjaan di Perusahaan yang akurat, cepat, dan mudah diakses.

Pasal 7

(1)Pengusaha atau Pengurus melakukan registrasi melalui sistem daring untuk memperoleh akun.
(2)Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. a.memilih menu daftar;
2. b.mengisi identitas pengguna, username, password (yang dipilih sendiri), dan alamat e-mail;
3. c.mengisi informasi Perusahaan pada formulir yang tersedia;
4. d.setelah pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Perusahaan atau Pengurus mendapatkan e-mail balasan yang berisi link untuk konfirmasi akun dan nomor register; dan
5. e.jika konfirmasi akun telah dilakukan maka Pengusaha atau Pengurus telah resmi teregistrasi.
(3)Pengusaha atau Pengurus yang telah teregistrasi melanjutkan pengisian formulir wajib lapor ketenagakerjaan.
(4)Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menggunakan Format I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa19
(1)Laporan sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan Perusahaan, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. a.Pengusaha atau Pengurus melakukan log m dengan menggunakan akun yang dimiliki;
(1)Laporan sesudah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan Perusahaan clilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. a.Pengusaha atau Pengurus melakukan log in dengan menggunakan akun yang dimiliki;
2. b.mengisi formulir yang tersedia:
  1. 1.kodifikasi Perusahaan;
  2. 2.keadaan Perusahaan: a) hubungan ketenagakerjaan; b) perlindungan tenaga kerja; c) kesempatan kerja; dan d) keadaan tenaga kerja.
(2)Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sistem menyediakan menu pesan dialog.
(3)Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan Format II tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Laporan berkala dilakukan dengan menggunakan tata cara dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2)Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan Format III tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas Provinsi memerintahkan Penga was Ketenagakerj aan un tuk me1akukan pemeriksaan gun a memastikan Pengusaha telah melaksanakan kewajiban terhadap pekerjajburuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6. akan
1. b.mengisi formulir yang tersedia:
  1. 1.nama dan alamat Perusahaan atau bagian Perusahaan;
  2. 2.nama dan alamat Pengusaha;
  3. 3.nama dan alamat Pengurus Perusahaan;
  4. 4.tanggal mernindahkan, menghentikan atau membubarkan Perusahaan;
  5. 5.alasan pernindahan, penghentian atau pembubaran Perusahaan;
  6. 6.kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap pekerjajburuh, sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat; dan
  7. 7.jumlah pekerjajburuh yang

Pasal 13

(1)Pengoperasian wajib lapor ketenagakerjaan secara daring dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mernbidangi pengawasan ketenagakerjaan.
(2)Pengoperasian wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh administrator sistem.
(3)Administrator sistem sebagaimana dimaksud pada .ayat (2) dilakukan:

Pasal 12

(1)Data wajib lapor ketenagakerjaan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja unit dan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan.
(2)Rencana kerja unit dan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Data wajib lapor ketenagakerjaan tingkat nasional digunakan sebagru bahan peruxnusan kebijakan tingkat nasional.
(2)Data wajib lapor ketenagakerjaan tingkat daerah provinsi digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota.
(3)Data sebagaimana climaksud pada ayat (2) merupakan data dari Perusahaan yang berada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang bersangku tan.

BAB III

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DATA

Pasal 16

Pengelolaan jaringan dan basis data sistem wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan melalui Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.

Pasal 15

(1)Dinas Provinsi harus memberikan akses data wajib lapor ketenagakerjaan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah kabupatenj kota.
(2)Pernberian akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah kabu pa ten / ko tao
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dari Perusahaan yang berada di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan perkembangan teknologi dan informasi serta untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada para pelaku usaha dan perlindungan kepada para pekerjajburuh, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi °Nomor PER.14jMENjIVj2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan fLO Convention Number 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
6.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 ten tang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
7.Pcraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Mengingat tugas atau rnempunyai tempat kerja Pengurus adalah orang yang rnerrumpin langsung suatu bagiannya yang berdiri sendiri. 3.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 2.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerjaZburuh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai Pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAANDALAM JARINGAN. Menetapkan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah kabupaten/kota.
1. 14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. yangdinasadalahKabupaten /Kota13. Dinas membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
2. 12.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah provinsi.
3. 10.Kernenterian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4. 11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
5. 4.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
6. 5.Mendirikan Perusahaan adalah sejak Perusahaan itu melakukan kegiatan fisik Perusahaan dan/ atau memperoleh izin.
7. 6.Menghentikan Perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha Perusahaan tidak lebih dari satu tahun akan tetapi bukan berrnaksud untuk mernbubarkan Perusahaan baik karena kemauan sendiri maupun menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
8. 7.Menjalankan Kembali Perusahaan adalah mulai menjalankan kernbali kegiatan Perusahaan setelah perusahaan dihentikan sebelumnya.
9. 8.Memindahkan Perusahaan adalah memindahkan tempat kedudukan dan Zatau lokasi Perusahaan atau mengalihkan pemiliknya.
10. 9.Membubarkan Perusahaan adalah menghentikan kegiatan Perusahaan untuk selama-larnanya.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 5

(1)Pengusaha atau Pengurus wajib melakukan pelaporan secara daring pada saat:
1. a.setelah mendirikan, menjalankan kernbali , atau mernindahkan Perusahaan; atau
2. b.sebelum rnernindahkan, menghentikan atau rnembubarkan Perusahaan.
(2)Pelaporan dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah atau sebelurn melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha atau Pengurus wajib melakukan pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada bulan Desember. Pasa14 Pengguna sistem daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.Pengusaha atau Pengurus;
2. b.Pengawas Ketenagakerjaan;
3. c.administrator sistem;
4. d.kepala Dinas Provinsi; dan
5. e.kepala Dinas Kabupaten./ Kota.

Pasal 3

Pasal 7

(1)Pengusaha atau Pengurus melakukan registrasi melalui sistem daring untuk memperoleh akun.
(2)Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. a.memilih menu daftar;
2. b.mengisi identitas pengguna, username, password (yang dipilih sendiri), dan alamat e-mail;
3. c.mengisi informasi Perusahaan pada formulir yang tersedia;
4. d.setelah pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Perusahaan atau Pengurus mendapatkan e-mail balasan yang berisi link untuk konfirmasi akun dan nomor register; dan
5. e.jika konfirmasi akun telah dilakukan maka Pengusaha atau Pengurus telah resmi teregistrasi.
(3)Pengusaha atau Pengurus yang telah teregistrasi melanjutkan pengisian formulir wajib lapor ketenagakerjaan.
(4)Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menggunakan Format I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa19
(1)Laporan sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan Perusahaan, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. a.Pengusaha atau Pengurus melakukan log m dengan menggunakan akun yang dimiliki;
(1)Laporan sesudah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan Perusahaan clilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. a.Pengusaha atau Pengurus melakukan log in dengan menggunakan akun yang dimiliki;
2. b.mengisi formulir yang tersedia:
  1. 1.kodifikasi Perusahaan;
  2. 2.keadaan Perusahaan: a) hubungan ketenagakerjaan; b) perlindungan tenaga kerja; c) kesempatan kerja; dan d) keadaan tenaga kerja.
(2)Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sistem menyediakan menu pesan dialog.
(3)Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan Format II tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Laporan berkala dilakukan dengan menggunakan tata cara dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2)Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan Format III tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas Provinsi memerintahkan Penga was Ketenagakerj aan un tuk me1akukan pemeriksaan gun a memastikan Pengusaha telah melaksanakan kewajiban terhadap pekerjajburuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6. akan
1. b.mengisi formulir yang tersedia:
  1. 1.nama dan alamat Perusahaan atau bagian Perusahaan;
  2. 2.nama dan alamat Pengusaha;
  3. 3.nama dan alamat Pengurus Perusahaan;
  4. 4.tanggal mernindahkan, menghentikan atau membubarkan Perusahaan;
  5. 5.alasan pernindahan, penghentian atau pembubaran Perusahaan;
  6. 6.kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap pekerjajburuh, sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat; dan
  7. 7.jumlah pekerjajburuh yang

Pasal 13

(1)Pengoperasian wajib lapor ketenagakerjaan secara daring dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mernbidangi pengawasan ketenagakerjaan.
(2)Pengoperasian wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh administrator sistem.
(3)Administrator sistem sebagaimana dimaksud pada .ayat (2) dilakukan:

Pasal 12

(1)Data wajib lapor ketenagakerjaan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja unit dan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan.
(2)Rencana kerja unit dan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Data wajib lapor ketenagakerjaan tingkat nasional digunakan sebagru bahan peruxnusan kebijakan tingkat nasional.
(2)Data wajib lapor ketenagakerjaan tingkat daerah provinsi digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota.
(3)Data sebagaimana climaksud pada ayat (2) merupakan data dari Perusahaan yang berada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang bersangku tan.

BAB III

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DATA

Pasal 16

Pengelolaan jaringan dan basis data sistem wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan melalui Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.

Pasal 15

(1)Dinas Provinsi harus memberikan akses data wajib lapor ketenagakerjaan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah kabupatenj kota.
(2)Pernberian akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah kabu pa ten / ko tao
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dari Perusahaan yang berada di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.