DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan tentang tata cara pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Wajib Lapar Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan;

a.bahwa dalam melaksanakan Peraturan PemerintahMenimbang MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM JARINGAN MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN
1. 6.Peraturan Mcnteri Kctenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tah un 2015 Nomor 622) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Mentcri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 ten tang Pcrubahan atas Peraturan Menteri NegaraKementerian Ketenagakcrjaan (Lembaran Republik Indonesia Tah un 2015 Nomor 15);
2. 5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pcmbentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Pcraturan Pcmcrintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Sena Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411 );
3. 1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4916);
4. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3201);
5. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah un 2018 ten tang Pelayarian Perizinan Ber usaha Tcrintegrasi Secara Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6215);
6. 4.Peraturan Prcsidcn Nomor 18 Tahun 2015 ten tang
d.bahv.. ·a berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan Mcnteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Pcraturan Mcnteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam .Jaringan; Mengingat Pasal Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Pengusaha adalah:
a.orang pcrseorangan, persekutuan atau badan hukum yang mcnjalankan scsuatu perusahaan milik scndiri;
b.orang pcrseorangan, persekutuan atau badan hukum yang sccara bcrdiri scndiri menjalankan pcrusahaan bukan miliknya; dan
c.orang perseorangan, pcrsckutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mcwa kili perusahaan sebagaimana dimak sud dalarn huruf a dun huruf b, yang berkcdudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 1.Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 4a dan angka 4b sehingga Pa sal 1 berbunyi sebagai bcrikut: Ketenagakcrjaan Nomor 18 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Wajib Lapor Kctcnagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540) diubah sebagai berikut: ketcntuan McntcriPerat uran Pasal I dalamBcberapa KETENAGAKER,JAAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKER,JAAN DI PERUSAHAAN DA LAM JARINGAN. TENT ANG MENTER! MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN PERUBAHAN ATAS PERA TU RAN Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Keteriagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Menctapkan
2. 2.Pcrusahaan adalah:
a.sctiap bcntuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang pcrseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swast a maupun milik Negara yang mempckerjakan pekerja/ buruh dengan mernbayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mernpunyai Pcngurus dan mempekerjakan orang lain dcngan mcmbayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 3.Pcngurus adalah orang yang mernpunyai tugas merrumpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
2. 4.Pcgawai Pengawas Ketenagakcrjaan yang sclanjutnya discbut Pengawas Ketenagakcrjaan adalah Pegawai Ncgcri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Perigav .. ·as Ketenagakerjaan untuk mcngawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan pcrundang-undangan di bidang kctcnagakerjaan. 4a. Perizinan Berusaha Tcrintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjut.nya disingkat OSS adalah perizman berusaha yang diterbitkan oleh lcmbaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lcmbaga, gubernur, a tau bupati/wali kota kepada Pengusaha mclalui sistern elektronik yang tcrintegrasi. 4b. Nomor Induk Berusaha yang sclanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pengusaha yang diterbit.kan oleh lembaga OSS sctclah Pcngusaha melakukan pendaftaran.
3. 2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasa l, vakni Pasal SA sehingga bcrbunyi scbagai berikut: menyelenggarakan urusan pemerintahan kctcnagakcrjaan di daerah kabupatcn/ kota.
4. 14.Mcntcri adalah menteri :vang mcnyclcnggarakan urusan pemerintahan di bidang kctcnagakerjaan.
5. 13.yang bidang dinasadalah mcmbidangi perigawa san ketenagakcrjaan. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kctcnagakcrjaan di dacrah provinsi. Dinas Kabupaterr/Kota 12. mcnyclcnggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakcrjaan.
6. 11.Dircktur Jcndcral adalah direktur jenderal yang yang
7. 5.Mendirikan Pcrusahaan adalah sejak Per usahaan it.u mclakukan kcgiatan fisik Perusahaan dan/atau mcmpcrolch izin.
8. 6.Mcnghentikan Perusahaan adalah mcnghcntikan kegiatan usaha Pcrusahaan tidak lcbih dari sat u tahun akan tetapi bukan bcrmaksud untuk mcmbubarkan Perusahaan baik karena kemauan sendiri maupun mcnurut kctcntuan pe rat uran perundang-undangan.
9. 7.Mcnjalankan Kernbali Perusahaan adalah mulai menjalankan kembali kcgiatan Pcrusahaan sctclah pcrusahaan dihcntikan scbclumnya.
10. 8.Mcmindahkan Pcrusahaan adalah memindahkan tcmpat kcdudukan dan/atau lokasi Perusahaan at au mengalihkan pcmiliknya.
11. 9.Mcmbubarkan Perusahaan adalah menghentikan kcgiatan Perusahaan untuk selama-Iamanya.
12. 10.Kcrncnterian adalah kerncn ter ian Pasal II Peraturan Mcntcri 1111 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pengembangan dan InformasiDataPu satmclaluiKetenagakerjaan Kctcnagakerjaan. wajib Iapor sistem OSS Perigelolaan jaringan clan basis data sistern ketenagakerjaan yang tcrintcgrasi dengan clilakukan oleh Sadan Perencanaan dan

Pasal 16

J. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai bcrikut: Pasal SA (I) Untuk pcrtama kali pelaksanaan pelaporan ketenagakerjaan Pcngusaha melakukan perigisian data mclalui sis tern OSS dengan alarnat http://oss.go.id.

(2)Dalam hal pcngisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tclah dilakukan secara lengkap clan bcnar, Pcngusaha mernperoleh NIB yang sekaligus merupakan nomor pelaporan wajib lapor kctcnagakerjaan di per usahaan.
(3)Untuk melakukan kewajiban pclaporan pcriodc sclanjutnya, Pcngusaha melakukan pelaporan sccara daring melalui sistcm wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dcngan ala mat http:/ /wajiblapor.kcmnakcr.go.id. ,SH 600324 1 98903 1 001 ' SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA SERITA NEGARA REPUSLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 463 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUSLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2019 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN REPUSLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2019 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan tentang tata cara pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Wajib Lapar Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan;

a.bahwa dalam melaksanakan Peraturan PemerintahMenimbang MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM JARINGAN MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN
1. 6.Peraturan Mcnteri Kctenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tah un 2015 Nomor 622) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Mentcri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 ten tang Pcrubahan atas Peraturan Menteri NegaraKementerian Ketenagakcrjaan (Lembaran Republik Indonesia Tah un 2015 Nomor 15);
2. 5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pcmbentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Pcraturan Pcmcrintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Sena Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411 );
3. 1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4916);
4. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3201);
5. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah un 2018 ten tang Pelayarian Perizinan Ber usaha Tcrintegrasi Secara Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6215);
6. 4.Peraturan Prcsidcn Nomor 18 Tahun 2015 ten tang
d.bahv.. ·a berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan Mcnteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Pcraturan Mcnteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam .Jaringan; Mengingat Pasal Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Pengusaha adalah:
a.orang pcrseorangan, persekutuan atau badan hukum yang mcnjalankan scsuatu perusahaan milik scndiri;
b.orang pcrseorangan, persekutuan atau badan hukum yang sccara bcrdiri scndiri menjalankan pcrusahaan bukan miliknya; dan
c.orang perseorangan, pcrsckutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mcwa kili perusahaan sebagaimana dimak sud dalarn huruf a dun huruf b, yang berkcdudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 1.Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 4a dan angka 4b sehingga Pa sal 1 berbunyi sebagai bcrikut: Ketenagakcrjaan Nomor 18 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Wajib Lapor Kctcnagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540) diubah sebagai berikut: ketcntuan McntcriPerat uran Pasal I dalamBcberapa KETENAGAKER,JAAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKER,JAAN DI PERUSAHAAN DA LAM JARINGAN. TENT ANG MENTER! MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN PERUBAHAN ATAS PERA TU RAN Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Keteriagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Menctapkan
2. 2.Pcrusahaan adalah:
a.sctiap bcntuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang pcrseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swast a maupun milik Negara yang mempckerjakan pekerja/ buruh dengan mernbayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mernpunyai Pcngurus dan mempekerjakan orang lain dcngan mcmbayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 3.Pcngurus adalah orang yang mernpunyai tugas merrumpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
2. 4.Pcgawai Pengawas Ketenagakcrjaan yang sclanjutnya discbut Pengawas Ketenagakcrjaan adalah Pegawai Ncgcri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Perigav .. ·as Ketenagakerjaan untuk mcngawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan pcrundang-undangan di bidang kctcnagakerjaan. 4a. Perizinan Berusaha Tcrintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjut.nya disingkat OSS adalah perizman berusaha yang diterbitkan oleh lcmbaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lcmbaga, gubernur, a tau bupati/wali kota kepada Pengusaha mclalui sistern elektronik yang tcrintegrasi. 4b. Nomor Induk Berusaha yang sclanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pengusaha yang diterbit.kan oleh lembaga OSS sctclah Pcngusaha melakukan pendaftaran.
3. 2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasa l, vakni Pasal SA sehingga bcrbunyi scbagai berikut: menyelenggarakan urusan pemerintahan kctcnagakcrjaan di daerah kabupatcn/ kota.
4. 14.Mcntcri adalah menteri :vang mcnyclcnggarakan urusan pemerintahan di bidang kctcnagakerjaan.
5. 13.yang bidang dinasadalah mcmbidangi perigawa san ketenagakcrjaan. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kctcnagakcrjaan di dacrah provinsi. Dinas Kabupaterr/Kota 12. mcnyclcnggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakcrjaan.
6. 11.Dircktur Jcndcral adalah direktur jenderal yang yang
7. 5.Mendirikan Pcrusahaan adalah sejak Per usahaan it.u mclakukan kcgiatan fisik Perusahaan dan/atau mcmpcrolch izin.
8. 6.Mcnghentikan Perusahaan adalah mcnghcntikan kegiatan usaha Pcrusahaan tidak lcbih dari sat u tahun akan tetapi bukan bcrmaksud untuk mcmbubarkan Perusahaan baik karena kemauan sendiri maupun mcnurut kctcntuan pe rat uran perundang-undangan.
9. 7.Mcnjalankan Kernbali Perusahaan adalah mulai menjalankan kembali kcgiatan Pcrusahaan sctclah pcrusahaan dihcntikan scbclumnya.
10. 8.Mcmindahkan Pcrusahaan adalah memindahkan tcmpat kcdudukan dan/atau lokasi Perusahaan at au mengalihkan pcmiliknya.
11. 9.Mcmbubarkan Perusahaan adalah menghentikan kcgiatan Perusahaan untuk selama-Iamanya.
12. 10.Kcrncnterian adalah kerncn ter ian Pasal II Peraturan Mcntcri 1111 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pengembangan dan InformasiDataPu satmclaluiKetenagakerjaan Kctcnagakerjaan. wajib Iapor sistem OSS Perigelolaan jaringan clan basis data sistern ketenagakerjaan yang tcrintcgrasi dengan clilakukan oleh Sadan Perencanaan dan

Pasal 16

(2)Dalam hal pcngisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tclah dilakukan secara lengkap clan bcnar, Pcngusaha mernperoleh NIB yang sekaligus merupakan nomor pelaporan wajib lapor kctcnagakerjaan di per usahaan.
(3)Untuk melakukan kewajiban pclaporan pcriodc sclanjutnya, Pcngusaha melakukan pelaporan sccara daring melalui sistcm wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dcngan ala mat http:/ /wajiblapor.kcmnakcr.go.id. ,SH 600324 1 98903 1 001 ' SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA SERITA NEGARA REPUSLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 463 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUSLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2019 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN REPUSLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2019 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981