Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 46
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA. BAB 1 KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PROGRAM JAMINAN SOSIAL
BAB II
Jenis program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia meliputi:
Program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEPESERTAAN
BAB III
Peserta program jaminan sosial terdiri atas:
dan
Pendaftaran pelindungan selama bekeija dan setelah bekeija bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekeija Migran Indonesia perseorangan dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan bekerja ke negara tujuan penempatan.
Calon Pekeija Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal terjadi perubahan data diri dan keluarganya melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. BAB IV JANGKA WAKTU PELINDUNGAN
BAB IV
BAB V IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)