Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); www.peraturan.go.id 2017, No.592
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2017, No.592
Penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. BAB II PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
BAB II
Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan meliputi bantuan:
dan
Penerima Bantuan Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan meliputi:
www.peraturan.go.id 2017, No.592
Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:
Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BAB III
www.peraturan.go.id 2017, No.592
Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PERALIHAN
Pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 324 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat, dan pelaksanaan pemberian program dan anggaran kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 325 Tahun 2016 tentang Pemberian Program dan Anggaran kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Membidangi Ketenagakerjaan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini. KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)