DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); www.peraturan.go.id 2017, No.592

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 www.peraturan.go.id 2017, No.592 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah Menteri yang memegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
4.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5.Kementerian Ketenagakerjaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. www.peraturan.go.id 2017, No.592
7.Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan meliputi bantuan:

a.pemberian penghargaan;
b.bantuan operasional;
c.bantuan sarana/prasarana;
d.bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
e.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan meliputi:

a.perseorangan;
b.kelompok masyarakat;
c.lembaga swadaya masyarakat;
d.lembaga pendidikan dan pelatihan;
e.lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
f.lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. www.peraturan.go.id 2017, No.592

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

a.uang;
b.barang; dan/atau
c.jasa.

Pasal 6

(1)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan alokasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun masing-masing belanja.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
2. b.kesesuaian antara target capaian dengan realisasi. www.peraturan.go.id 2017, No.592
(3)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 324 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat, dan pelaksanaan pemberian program dan anggaran kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 325 Tahun 2016 tentang Pemberian Program dan Anggaran kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Membidangi Ketenagakerjaan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 www.peraturan.go.id 2017, No.592 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah Menteri yang memegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
4.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5.Kementerian Ketenagakerjaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. www.peraturan.go.id 2017, No.592
7.Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan meliputi bantuan:

a.pemberian penghargaan;
b.bantuan operasional;
c.bantuan sarana/prasarana;
d.bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
e.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan meliputi:

a.perseorangan;
b.kelompok masyarakat;
c.lembaga swadaya masyarakat;
d.lembaga pendidikan dan pelatihan;
e.lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
f.lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. www.peraturan.go.id 2017, No.592

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

a.uang;
b.barang; dan/atau
c.jasa.

Pasal 6

(1)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan alokasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun masing-masing belanja.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
2. b.kesesuaian antara target capaian dengan realisasi. www.peraturan.go.id 2017, No.592
(3)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berikutnya.