DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara./Lembaga, perlu menyusun pedoman untuk pemberian bantuan pemerintah di Kernenterian Ketenagakerjaan; bahwa berdasarkan se bagaimana dimaksud dalam

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 19TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURANBANTUANPEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I Mengingat Menimbang

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6138);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor622);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintahjnon- pemerintah.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang memegang kewenangan penggunaan anggaran Kernenterian. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMAN PENYALURANBANTUAN PEMERINTAH Dr KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN. Pemerintah pada Kementerian NegarajLembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); Pelaksanaan Anggaran BantuanMekanisme
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168jPMK.05j2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian NegarajLembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173jPMK.05j2016 tentang Perubahan Peraturan .Menteri Keuangan Nomor 168jPMK.05j2015 tentang Menetapkan

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan meliputi bantuan:

a.pemberian penghargaan;
b.bantuan operasional;

BAB II

PEMBERIANBANTUANPEMERINTAH

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
4.Pejabat Pembuat Komitmenyang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan darr/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5.Kementerian Ketenagakerjaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6.Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelenagakerjaan.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)Banluan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan alokasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun masing-rnasing belanja.
1. a.uang;
2. b.barang; danj atau
3. c.jasa.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk: Ketenagakerjaan meliputi:

a.perseorangan;
b.kelompok rnasyarakat;
c.lembaga swadaya masyarakat;
d.lembaga pendidikan dan pelatihan;
e.lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
f.lembagaj organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. Kernenterian Pasa14 PemerintahBantuanPenerima bangunan;dan
e.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah. gedungj
c..bantuan saranaj prasarana;
d.bantuan rehabilitasij pembangunan

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pernerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuanpemberian evaluasi se bagaimana

(1)digunakan untuk
(3)Hasil monitoring dan dimaksud pada ayat menetapkan kebijakan Pemerintah berikutnya. pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
1. b.kesesuaian antara target capaian dengan realisasi. denganPemerintahBantuan pelaksanaanan tarakesesuaian penyaluran a.

Pasal 8

(1)Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap:

BAB III

MONITORING,EVALUASI,DANPELAPORAN

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

a.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nemer 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan; dan
b.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nemer 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIV KETENTUANPENUTUP SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1628 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2017 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal15 November 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri irn dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. NO NAMA PROGRAM JENIS NAMA KOMPONEN TUJUAN SATUAN ANGGARAN BANTUAN (Rp) 1 Program Bantuan Bantuan Peralatan Untuk meningkatkan kualitas dan 1 (satu) Paket 40.000.000 Peningkatan Sarana dan Pelatihan kapasitas pelatihan di Lembaga Kompetensi Prasarana Pelatihan Tenaga Kerja dan KerjajSwastajYayasanjOrganisasi Produktivitas Kemasyarakatan Peralatan Institusional Untuk meningkatkan kualitas dan 1 (satu) Paket - Mesin Logam kapasitas pelatihan di UPTD 3.600.000.000 - Las BLKjLLKjKLK yang bergerak eli 1.800.000.000 - Otomotif kendaraan bidang pengembangan SDM 3.500.000.000 ringan (roda 4) - Otomotif Sepeda Motor 800.000.000 - Listrik 1.000.000.000 - Elektronika 1.000.000.000 - Komputer JIT 600.000.000 - Menjahit 500.000.000 JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERJNTAH LAMPIRAN PERATURANMENTERl KETENAGAKERJAAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURANBANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 500.000.000 300.000.000 1 (satu) paketUntuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing Bantuan Pembangunan Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas Bantuan Rehabilitasi Pembangun an Gedungj Bangunan Bantuan Bantuan Peralatan Balai Untuk meningkatkan partisipasi 1 (satu) paket Sarana dan Latihan Kerja Komunitas kelompok masyarakat dalam Prasarana meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing 800.000.000 700.000.000 850.000.000 500.000.000 550.000.000 550.000.000 500.000.000 650.000.000 550.000.000 Untuk meningkatkan kualitas dan 1 (satu) Paket kapasitas pelatihan di UPTD BLKjLLKjKLK yang bergerak di bidang pengembangan SDM dan mem permudah akses bagi masyarakat di wilayah terpeneil Peralatan Non Institusional - Las - Otomotif sepeda motor - Otomotif Motor Tempel - Menjahit - Listrik - Pertanian - Bahasa - Pengolahan Hasil Pertanian - Keean tikan ANGGARAN (Rp) SATUANTUJUANNAMAKOMPONEN JENIS BANTUAN NO NAMAPROGRAM 60.000.000 20.000.000 72.500.000 67.500.000 60.000.000 30.000.000 1 (satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana ekoriorni, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta zYayasan Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pengembangan SDM Bantuan Infrastruktur dan Sarana Usaha Padat Karya Produktif:
d.ban tuan prasarana material; dan
e.ban tuan sarana usaha. Bantuan infrastruktur pedesaan pad a pekerja:
a.bahan bangunan fisik (wilayah barat);
b.bahan bangunan fisik (wilayah tengah);
c.bahan bangunan fisik (wilayah timur). Bantuan Program Pelatihan Bantuan sarana dan prasarana Bantuan Lainnya Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja II. ANGGARAN (Rp) SATUANTUJUANNAMA KOMPONEN JENIS BANTUAN NAMA PROGRAMNO Bantuan Bantuan Sarana Usaha Menciptakan dan menumbuhkan 1 (satu) paket sarana dan Wirausaha Baru melalui kader-kader wirausaha baru atau prasarana Penguatan Kapasitas pengusaha pemula yang berkualitas, Kelembagaan Tenaga Kerja produktif dan beretos kerja tinggi Mandiri melalui lembaga pemerintah Znon pemerin tah yang bergerak di bidang pemberdayaan rnasyar'akat :::>0.000.000 65.000.000 3.250.000 1 (satu) paket 1 (satu) orang Menciptakan kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi melalui pendam pingan wirausaha bagi kelompok rentan
a.kelompok
b.perorangan Bantuan sarana usaha wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri Bantuan sarana dan prasarana 45.000.000 2.250.000 1 (satu) paket 1 (satu) orang M~b~~~an dan mengembangkan keterampilan dan kesempatan berusaha melalui pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi seder han a
a.kelompok
b.perorangan Bantuan sarana usaha pemberdayaan masyarakat melalui terapan ITO Bantuan sarana dan prasarana ANGOARAN (Rp) SATUANTUJUAN NAMA KOMPONEN JENIS BANTUAN NO NAMA PROGRAM 2.700.000 2.500.0001 (satu) orang/ bulan 1 (satu) orang/bulan
b.wilayah Timur
a.wilayah Barat dan biaya Menciptakan pendamping wirausaha pendamping yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam upaya perluasan kesempatan kerja Biaya hidup operasional wirausaha Bantuan Lainnya 50.000.000 50.000.000 300.000.000 15.000.000 l(satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket, 1 (satu) paket/ orang Bantuan alat dan bahan Menciptakan wirausaha baru melalui produksi usaha inkubasi pendampingan lembaga inkubator bisnis tahap awal dan usaha pcngembangan:
a.tahap awal;
b.tahap pengembangan;
c.tahap digital printing;
d.tahap awal perorangan. Bantuan sarana dan prasarana - 1 (satu) paketMemberdayakan serta mengembangkan ketrampilan dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja muda, wanita, lansia, dan disabilitas (rentan) Bantuan Saran a Usaha melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus ANGGARAN (8Pl---l 60.000.000 SATUANTUJUAN NAMA KOMPONEN JENIS BANTUAN NAMA PROGRAMNO 20.000.0001 (satu) paketBantuan Alat Pengolah Data Pusat Layan an Migrasi di Desa Migran Produktif 500.000.0001 (satu) paketPembangunan Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI Bantuan Sarana dan Prasarana Bantuan Sarana dan Prasarana Seperangkat alat pengolah data yang dilengkapi aplikasi tata kelola TKl yang dibcrikan pada pusat informasi dan layanan migrasi, bagi warga desa yang ingin bekerja ke dalam dan ke luar negeri, mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon TKl ke dalam negeri dan luar negeri. Penycdiaan sarana dan prasarana pendukung Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI Untuk meringankan beban TKl 1(satu) orang bermasalah NO NAMA PROGRAM JENIS NAMA KOMPONEN TUJUAN SATUAN ANGGARAN r- __r_------------+--B-AN--T-U-A-N~~------------------_+----~----------------------r_----------~---(Rp~) Biaya hidup dan biaya Menciptakan pendarnping wirausaha 1 (satu) 1.700.000 operasional pendamping yang berkualitas dan beretos kerja orang/ bulan inkubasi melalui lembaga inkubator usaha Bantuan Kepada TKI berrnasalah Bantuan Lainnya 5.000.000 Biaya Operasional Bantuan operasional kepada 1 (satu) perangkat Desa Migratif perangkat desa sebagai penanggung orang/ bulan jawab pelaksanaan layanan rnigrasi di desa rnigran produktif - - 300.000 1 (satu) orang/ bulan Ban tuan operasional petugas layanan migrasi dalarn rnemberikan pelayanan inforrnasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalam dan ke luar negeri Biaya Operasional Petugas Layanan Migrasi Desrnigratif 200.000 1.700.000rnenciptakan petugas Layanan 1 (satu) migrasi yang berkualitas dan orang/ bulan beretos kerja tinggi dalarn pelayanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalarn dan ke luar negeri Petugas Migrasi Biaya Hidup Layanan Desmigratif Bantuan Lainnya ANGGARAN (Rp) SATUANTUJUANNAMAKOMPONEN JENIS BANTUAN NAMA PROGRAMNO NIP. 19600324 198903 1 001 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN NO NAMA PROGRAM JENIS NAMA KOMPONEN TUJUAN SATUAN ANGGARAN BANTUAN (Rp) III Program Bantuan Bantuan Peralatan Untuk meningkatkan budaya K3 bagi 1 (satu) paket 5.000.000 Perlindungan Lainnya Keselamatan dan Nelayan Tenaga Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pengembangan Nelayan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara./Lembaga, perlu menyusun pedoman untuk pemberian bantuan pemerintah di Kernenterian Ketenagakerjaan; bahwa berdasarkan se bagaimana dimaksud dalam

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6138);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor622);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintahjnon- pemerintah.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang memegang kewenangan penggunaan anggaran Kernenterian. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMAN PENYALURANBANTUAN PEMERINTAH Dr KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN. Pemerintah pada Kementerian NegarajLembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); Pelaksanaan Anggaran BantuanMekanisme
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168jPMK.05j2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian NegarajLembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173jPMK.05j2016 tentang Perubahan Peraturan .Menteri Keuangan Nomor 168jPMK.05j2015 tentang Menetapkan

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan meliputi bantuan:

a.pemberian penghargaan;
b.bantuan operasional;

BAB II

PEMBERIANBANTUANPEMERINTAH

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
4.Pejabat Pembuat Komitmenyang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan darr/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5.Kementerian Ketenagakerjaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6.Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelenagakerjaan.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)Banluan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan alokasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun masing-rnasing belanja.
1. a.uang;
2. b.barang; danj atau
3. c.jasa.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk: Ketenagakerjaan meliputi:

a.perseorangan;
b.kelompok rnasyarakat;
c.lembaga swadaya masyarakat;
d.lembaga pendidikan dan pelatihan;
e.lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
f.lembagaj organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. Kernenterian Pasa14 PemerintahBantuanPenerima bangunan;dan
e.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah. gedungj
c..bantuan saranaj prasarana;
d.bantuan rehabilitasij pembangunan

Pasal 9

(1)digunakan untuk
(3)Hasil monitoring dan dimaksud pada ayat menetapkan kebijakan Pemerintah berikutnya. pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
1. b.kesesuaian antara target capaian dengan realisasi. denganPemerintahBantuan pelaksanaanan tarakesesuaian penyaluran a.

Pasal 8

(1)Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap:

BAB III

MONITORING,EVALUASI,DANPELAPORAN

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

a.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nemer 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan; dan
b.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nemer 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIV KETENTUANPENUTUP SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1628 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2017 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal15 November 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri irn dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. NO NAMA PROGRAM JENIS NAMA KOMPONEN TUJUAN SATUAN ANGGARAN BANTUAN (Rp) 1 Program Bantuan Bantuan Peralatan Untuk meningkatkan kualitas dan 1 (satu) Paket 40.000.000 Peningkatan Sarana dan Pelatihan kapasitas pelatihan di Lembaga Kompetensi Prasarana Pelatihan Tenaga Kerja dan KerjajSwastajYayasanjOrganisasi Produktivitas Kemasyarakatan Peralatan Institusional Untuk meningkatkan kualitas dan 1 (satu) Paket - Mesin Logam kapasitas pelatihan di UPTD 3.600.000.000 - Las BLKjLLKjKLK yang bergerak eli 1.800.000.000 - Otomotif kendaraan bidang pengembangan SDM 3.500.000.000 ringan (roda 4) - Otomotif Sepeda Motor 800.000.000 - Listrik 1.000.000.000 - Elektronika 1.000.000.000 - Komputer JIT 600.000.000 - Menjahit 500.000.000 JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERJNTAH LAMPIRAN PERATURANMENTERl KETENAGAKERJAAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURANBANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 500.000.000 300.000.000 1 (satu) paketUntuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing Bantuan Pembangunan Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas Bantuan Rehabilitasi Pembangun an Gedungj Bangunan Bantuan Bantuan Peralatan Balai Untuk meningkatkan partisipasi 1 (satu) paket Sarana dan Latihan Kerja Komunitas kelompok masyarakat dalam Prasarana meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing 800.000.000 700.000.000 850.000.000 500.000.000 550.000.000 550.000.000 500.000.000 650.000.000 550.000.000 Untuk meningkatkan kualitas dan 1 (satu) Paket kapasitas pelatihan di UPTD BLKjLLKjKLK yang bergerak di bidang pengembangan SDM dan mem permudah akses bagi masyarakat di wilayah terpeneil Peralatan Non Institusional - Las - Otomotif sepeda motor - Otomotif Motor Tempel - Menjahit - Listrik - Pertanian - Bahasa - Pengolahan Hasil Pertanian - Keean tikan ANGGARAN (Rp) SATUANTUJUANNAMAKOMPONEN JENIS BANTUAN NO NAMAPROGRAM 60.000.000 20.000.000 72.500.000 67.500.000 60.000.000 30.000.000 1 (satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana ekoriorni, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta zYayasan Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pengembangan SDM Bantuan Infrastruktur dan Sarana Usaha Padat Karya Produktif:
d.ban tuan prasarana material; dan
e.ban tuan sarana usaha. Bantuan infrastruktur pedesaan pad a pekerja:
a.bahan bangunan fisik (wilayah barat);
b.bahan bangunan fisik (wilayah tengah);
c.bahan bangunan fisik (wilayah timur). Bantuan Program Pelatihan Bantuan sarana dan prasarana Bantuan Lainnya Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja II. ANGGARAN (Rp) SATUANTUJUANNAMA KOMPONEN JENIS BANTUAN NAMA PROGRAMNO Bantuan Bantuan Sarana Usaha Menciptakan dan menumbuhkan 1 (satu) paket sarana dan Wirausaha Baru melalui kader-kader wirausaha baru atau prasarana Penguatan Kapasitas pengusaha pemula yang berkualitas, Kelembagaan Tenaga Kerja produktif dan beretos kerja tinggi Mandiri melalui lembaga pemerintah Znon pemerin tah yang bergerak di bidang pemberdayaan rnasyar'akat :::>0.000.000 65.000.000 3.250.000 1 (satu) paket 1 (satu) orang Menciptakan kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi melalui pendam pingan wirausaha bagi kelompok rentan
a.kelompok
b.perorangan Bantuan sarana usaha wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri Bantuan sarana dan prasarana 45.000.000 2.250.000 1 (satu) paket 1 (satu) orang M~b~~~an dan mengembangkan keterampilan dan kesempatan berusaha melalui pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi seder han a
a.kelompok
b.perorangan Bantuan sarana usaha pemberdayaan masyarakat melalui terapan ITO Bantuan sarana dan prasarana ANGOARAN (Rp) SATUANTUJUAN NAMA KOMPONEN JENIS BANTUAN NO NAMA PROGRAM 2.700.000 2.500.0001 (satu) orang/ bulan 1 (satu) orang/bulan
b.wilayah Timur
a.wilayah Barat dan biaya Menciptakan pendamping wirausaha pendamping yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam upaya perluasan kesempatan kerja Biaya hidup operasional wirausaha Bantuan Lainnya 50.000.000 50.000.000 300.000.000 15.000.000 l(satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket, 1 (satu) paket/ orang Bantuan alat dan bahan Menciptakan wirausaha baru melalui produksi usaha inkubasi pendampingan lembaga inkubator bisnis tahap awal dan usaha pcngembangan:
a.tahap awal;
b.tahap pengembangan;
c.tahap digital printing;
d.tahap awal perorangan. Bantuan sarana dan prasarana - 1 (satu) paketMemberdayakan serta mengembangkan ketrampilan dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja muda, wanita, lansia, dan disabilitas (rentan) Bantuan Saran a Usaha melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus ANGGARAN (8Pl---l 60.000.000 SATUANTUJUAN NAMA KOMPONEN JENIS BANTUAN NAMA PROGRAMNO 20.000.0001 (satu) paketBantuan Alat Pengolah Data Pusat Layan an Migrasi di Desa Migran Produktif 500.000.0001 (satu) paketPembangunan Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI Bantuan Sarana dan Prasarana Bantuan Sarana dan Prasarana Seperangkat alat pengolah data yang dilengkapi aplikasi tata kelola TKl yang dibcrikan pada pusat informasi dan layanan migrasi, bagi warga desa yang ingin bekerja ke dalam dan ke luar negeri, mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon TKl ke dalam negeri dan luar negeri. Penycdiaan sarana dan prasarana pendukung Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI Untuk meringankan beban TKl 1(satu) orang bermasalah NO NAMA PROGRAM JENIS NAMA KOMPONEN TUJUAN SATUAN ANGGARAN r- __r_------------+--B-AN--T-U-A-N~~------------------_+----~----------------------r_----------~---(Rp~) Biaya hidup dan biaya Menciptakan pendarnping wirausaha 1 (satu) 1.700.000 operasional pendamping yang berkualitas dan beretos kerja orang/ bulan inkubasi melalui lembaga inkubator usaha Bantuan Kepada TKI berrnasalah Bantuan Lainnya 5.000.000 Biaya Operasional Bantuan operasional kepada 1 (satu) perangkat Desa Migratif perangkat desa sebagai penanggung orang/ bulan jawab pelaksanaan layanan rnigrasi di desa rnigran produktif - - 300.000 1 (satu) orang/ bulan Ban tuan operasional petugas layanan migrasi dalarn rnemberikan pelayanan inforrnasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalam dan ke luar negeri Biaya Operasional Petugas Layanan Migrasi Desrnigratif 200.000 1.700.000rnenciptakan petugas Layanan 1 (satu) migrasi yang berkualitas dan orang/ bulan beretos kerja tinggi dalarn pelayanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalarn dan ke luar negeri Petugas Migrasi Biaya Hidup Layanan Desmigratif Bantuan Lainnya ANGGARAN (Rp) SATUANTUJUANNAMAKOMPONEN JENIS BANTUAN NAMA PROGRAMNO NIP. 19600324 198903 1 001 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN NO NAMA PROGRAM JENIS NAMA KOMPONEN TUJUAN SATUAN ANGGARAN BANTUAN (Rp) III Program Bantuan Bantuan Peralatan Untuk meningkatkan budaya K3 bagi 1 (satu) paket 5.000.000 Perlindungan Lainnya Keselamatan dan Nelayan Tenaga Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pengembangan Nelayan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018