Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Kebutuhan Hidup Layak; MENTER!KETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN2016 TENTANG KEBUTUHANHIDUP LAYAK MENTERIKETENAGAKERJAAN I SAL INAN I Mengingat Menimbang
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG KEBUTUHANHIDUPLAYAK.
Menetapkan Pasal 2
BABII KEBUTUHANHIDUPLAYAK DALAMPENETAPANUPAHMINIMUM
Peninjauan komponen dan jerns kebutuhan hidup dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Bagian Kedua Pengkajian Pasal 5
Umum BABIII PENINJAUANKEBUTUHANHIDUP LAYAK Pasal 3
Pasa17
BABIV PENETAPANNILAIKEBUTUHANHIDUP LAYAK
BAB VII KETENTUANPENUTUP
BAB VII
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan selain Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 ten tang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707), dicabut dan dinyatakan tidak BAB VI KETENTUANPERALIHAN
BAB VI
Komponen dan jerus kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak tetap berlaku sampai dengan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup ditetapkan oleh Menteri sesuai Peraturan Menteri ini. BABV KETENTUANLAIN-LAIN
SALINANSESUAI DENGANASLINYA BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2016 NOMOR 948 W1DODOEKATJAHJANA ttd. DIREKTURJENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERlKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan im denganMenteriPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Gubernur (Pergub)