DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Kebutuhan Hidup Layak; MENTER!KETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN2016 TENTANG KEBUTUHANHIDUP LAYAK MENTERIKETENAGAKERJAAN I SAL INAN I Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerjajburuh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.
2.Upah Minimum adalah upah bulanan terendab berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG KEBUTUHANHIDUPLAYAK.
3.Peraturan Pemerintab Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupaban;
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan Pasal 2

(1)Penetapan Upah Minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
(2)Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum.
(3)Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan.
(4)Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KHL terdapat pada Upah Minimum tahun berjalan. BABII KEBUTUHANHIDUPLAYAK DALAMPENETAPANUPAHMINIMUM

3.Dewan Pengupahan Nasional adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Presiden.
4.Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Gubernur.
5.Dewan Pengupahan Kabupaten /Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

Peninjauan komponen dan jerns kebutuhan hidup dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

(1)Komponen dan jenis kebutuhan hidup ditinjau dalam j angka waktu 5 (lima) tah un.
(2)Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tabapan:
1. a.pengk~ian;dan
2. b.penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup.

Pasal 4

(1)KHL terdiri atas beberapa komponen.
(2)Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapajenis kebutuhan hidup. Umum BABIII PENINJAUANKEBUTUHANHIDUP LAYAK Pasal 3
(1)Dalam penetapan Upab Minimum setiap tahun, terdapat penyesuaian nilai KHL.
(2)Penyesuaian nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upab Minimum tabun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.

Pasal 9

(1)Menteri menetapkan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional

Pasal 8

(1)Basil kajian Dewan Pengupahan Nasional berupa rekomendasi.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat bulan November tahun keempat dalam periode 5 (lima) tahun. Pasa17
(1)Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 diawali dengan pengumpulan data dan informasi.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
(3)Permintaan data dan informasi disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada lembaga yang berwenang di bidang statistik.
(4)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)digunakan sebagai bahan untuk melakukan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup yang sedang berlaku.
(5)Kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tahun keempat dalam periode 5 (lima) tahun dan paling larnbat selesai pada bulan Oktober tahun yang sarna.

Pasal 11

(1)Hasil perhitungan nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaterr/Kota.
(2)Penetapan nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lamb at 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penetapan Upah Minimum.
(3)Nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan Upah Minimum tahun pertama dalam periode 5 (lima) tahun.

Pasal 10

(1)Setelah penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan perhitungan nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabu paten / Kota.
(2)Nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan data rata-rata harga jenis kebutuhan hidup yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. BABIV PENETAPANNILAIKEBUTUHANHIDUP LAYAK
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Januari tahun kelima dalam periode 5 (lima) tahun.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan selain Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 ten tang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707), dicabut dan dinyatakan tidak

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 13

Komponen dan jerus kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak tetap berlaku sampai dengan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup ditetapkan oleh Menteri sesuai Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1)Periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) untuk pertama kali dihitung sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
(2)Dalam hal periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, Menteri dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dengan mempertimbangkan batas waktu penetapan nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten /Kota dan jatuh tempo penetapan Upah Minimum. SALINANSESUAI DENGANASLINYA BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2016 NOMOR 948 W1DODOEKATJAHJANA ttd. DIREKTURJENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERlKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan im denganMenteriPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerjajburuh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.
2.Upah Minimum adalah upah bulanan terendab berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG KEBUTUHANHIDUPLAYAK.
3.Peraturan Pemerintab Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupaban;
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan Pasal 2

(1)Penetapan Upah Minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
(2)Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum.
(3)Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan.
(4)Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KHL terdapat pada Upah Minimum tahun berjalan. BABII KEBUTUHANHIDUPLAYAK DALAMPENETAPANUPAHMINIMUM

3.Dewan Pengupahan Nasional adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Presiden.
4.Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Gubernur.
5.Dewan Pengupahan Kabupaten /Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

Peninjauan komponen dan jerns kebutuhan hidup dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

(1)Komponen dan jenis kebutuhan hidup ditinjau dalam j angka waktu 5 (lima) tah un.
(2)Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tabapan:
1. a.pengk~ian;dan
2. b.penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup.

Pasal 4

(1)KHL terdiri atas beberapa komponen.
(2)Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapajenis kebutuhan hidup. Umum BABIII PENINJAUANKEBUTUHANHIDUP LAYAK Pasal 3
(1)Dalam penetapan Upab Minimum setiap tahun, terdapat penyesuaian nilai KHL.
(2)Penyesuaian nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upab Minimum tabun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.

Pasal 9

(1)Menteri menetapkan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional

Pasal 8

(1)Basil kajian Dewan Pengupahan Nasional berupa rekomendasi.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat bulan November tahun keempat dalam periode 5 (lima) tahun. Pasa17
(1)Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 diawali dengan pengumpulan data dan informasi.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
(3)Permintaan data dan informasi disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada lembaga yang berwenang di bidang statistik.
(4)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)digunakan sebagai bahan untuk melakukan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup yang sedang berlaku.
(5)Kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tahun keempat dalam periode 5 (lima) tahun dan paling larnbat selesai pada bulan Oktober tahun yang sarna.

Pasal 11

(1)Hasil perhitungan nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaterr/Kota.
(2)Penetapan nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lamb at 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penetapan Upah Minimum.
(3)Nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan Upah Minimum tahun pertama dalam periode 5 (lima) tahun.

Pasal 10

(1)Setelah penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan perhitungan nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabu paten / Kota.
(2)Nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan data rata-rata harga jenis kebutuhan hidup yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. BABIV PENETAPANNILAIKEBUTUHANHIDUP LAYAK
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Januari tahun kelima dalam periode 5 (lima) tahun.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 13

Pasal 12

(1)Periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) untuk pertama kali dihitung sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
(2)Dalam hal periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, Menteri dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dengan mempertimbangkan batas waktu penetapan nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten /Kota dan jatuh tempo penetapan Upah Minimum. SALINANSESUAI DENGANASLINYA BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2016 NOMOR 948 W1DODOEKATJAHJANA ttd. DIREKTURJENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERlKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan im denganMenteriPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2018