Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang di Kementerian Ketenagakerjaan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN 1 MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG ten tang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pernanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
20);
NegaraKernenterian Ketenagakerj aan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 18);
5533);
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri iru meliputi kewenangan dan tanggung jawab Menteri selaku Pengguna Barang di Kementerian dalam melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang diterima dari Pengelola Barang terhadap pengelolaan BMN,yang meliputi:
BAB I
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Pemindahtanganan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berwenang dan bertanggung jawab:
Penggunaanterhadapb. memberikan persetujuan sementara BMN. Pasa15 Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Penggunaan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berwenang dan bertanggung jawab:
Pasa14 Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BMN di Kementerian didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. BAB II KEWENANGANDANTANGGUNGJAWAB Pasa13 Tujuan Peraturan Menteri lUI sebagai pedoman bagi pengelolaan BMN di Kementerian dalam melaksanakan Penggunaan, Pernindahtanganan melalui Penjualan atau Hibah, Pemusnahan dan Penghapusan BMN.
BAB II
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Pemusnahan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN yang sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: 1) BMN selain Tanah dan/ atau Bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/ satuan; 2) Bongkaran BMN karena perbaikan terkait kegiatan renovasi, rehabilitasi atau restorasi.
1) BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan, meliputi: a) BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN; b) BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; c) BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; d) BMN yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 2) BMN selain tanah dan Zatau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juga rupiah) per unit/ satuan; 3) bongkaran BMN karena perbaikan terkait kegiatan renovasi, rehabilitasi atau restorasi.
Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan oleb Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerj aan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABIV KETENTUANPENUTUP
Tata cara pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN di Kemen terian Ketenagakerjaan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini mengacu pada ketentuan Peraturan Meriteri Keuangan Nomor 4/PMK06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelolaan Barang Kepada Pengguna Barang. BABIII KETENTUANPERALIHAN
Keputusan dan surat persetujuan atas pengelolaan BMN mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur penetapan persetujuan pengelolaan BMN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY A BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 994 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DlREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Meriteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Format Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN Format Persetujuan Penggunaan Sementara BMN Format Surat Persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan/ a tau Bangunan Format Surat Persetujuan Hibah BMN Berupa Tanah dan/ atau Bangunan Format Surat Persetujuan Hibah BMN Selain Tanah dan/ atau Bangunan pada Pengguna Barang Format Surat Persetujuan Pemusnahan BMN Berupa Tanah dari z atau Bangunan Format Surat Persetujuan Pemusnahan BMN Selain Tanah dan/ atau Bangunan Format Surat Persetujuan Penghapusan BMN Berupa Tanah dariy atau Bangunan karena sebab-sebab lain Format Surat Persetujuan Penghapusan BMN Selain Tanah dan z atau Bangunan karena sebab-sebab lain Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Sertifikat Penetapan Status BMN Format Surat Keterangan Kebenaran Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Dokumen Perolehan Bangunan, dan Berita Acara DAFTAR LAMPlRAN LAMPlRAN PERATURANMENTERlKETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENDELEGASlAN KEWENANGANDAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG Dr KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Forrnat6B Format 6A Format 5B Format SA Forrnat4B Format 4A Format 3B Format 3A Format lA Format IB Forrnat2 Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan atau Dokumen Lain Yang Setara Dengan Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara Selain Tanah darry atau Sangunan Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Berita Acara Serah Terima Terkait Perolehan Barang dan Dokumen Lainnya Selain Tanah dan / atau Bangunan dengan Nilai Perolehan di Atas Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) per Uriit./Baruan Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, atau Fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Barang Milik Negara Berupa Tanah Digunakan dan Dikuasai Kernen terian Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Digunakan dan Dikuasai Kernenterian Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara Selain Tanah dan Zatau Bangunan yang rnemiliki Dokumen Kepemilikan Digunakan dan Dikuasai Kernen terian Format S'urat Pemyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara Selain Tanah dan z atau Bangunan yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan di Atas Rp. 100.000.000,00 (seratur juta rupiah) Digunakan dan Dikuasai Kernenterian Format 7D Format 7C Format 7B Format 7A Format 60 Format 6F Format 6E Format6D Format 6C NIP. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA M. HANIF DHAKlRl ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara yang Dari Awal Pengadaannya Direncanakan Un tuk Dilakukan Pemindah tanganan Dengan Cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) Format 7E
Menimbang MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA (2) KEPUTUSANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR KEP (1) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI FORMAT l.A Format Keputusan Penetapan Status Penggunaan Bmn Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa (4) sebagai Barang Milik Negara pada .............. (2) sesuai (5). Nilai Barang Milik Negara se bagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp ,00 ( rupiah)(6). Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang . ...................... ..(2) dapat melakukan pemanfaatan atau MEMUTUSKAN: KEPUTUSANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PENETAPANSTATUS PENGGUNAANBARANGMILIK NEGARAPADA (2) Surat nomor tanggal . perihal (3)
KEEMPAT KETIGA KEDUA PERTAMA Menetapkan Memperhatikan Tembusan:
Ir. ABDUL WAHABBANGKONA,M.Sc. NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN SEKRETARIS JENDERAL, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Ketenagakerjaan ini , sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri diadakan perbaikan dalam akan kekeliruanterdapat KETUJUH Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh (2) menjadi tanggungjawab (2). Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari KEENAM Petunjuk Pengisian:
Dalam hal jenis BMN tidak memungkinkan untuk ditulis dalam Diktum PERTAMA, maka jenis dan dokumen kepemilikan dapat dicantumkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan;
Z o ~ o: ~C\1 """') ~~ ~O . ~ 0:= c: ~Z cci I- - Z w It::" ::r:.....:l """') --:::':::w Wo... L() 0:::_ WE-- .;:_;. ~ Z ~ co .~ Cf) ~ --=- Z W """') 0... C0::> Z .....;.. we) -- ·00 Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penggunaan sementara tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... IPMK.06/20 ..... (8), dengan ketentuan sebagai berikut:
Yth. Sekretaris Jenderal/Ses. Oitjen/Kepala .... (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ......... (2) ......... (2) ........ (2) berkas Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada (3) oleh Kementerian Ketenagakerjaan Nomor Sifat Lampiran Hal .................. (1) .t>.t. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~~.a Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 r.~ Laman: http://www.naker.go.id FORMAT l.B Format Persetujuan Penggunaan Sementara BMN Tembusan:
1) Tanggal surat persetujuan Penggunaan Sementara BMN diterbitkan. 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), Sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penggunaan Sementara BMN. 3) Kuasa Pengguna Barang pemilik BMN yang dimohonkan persetujuan Penggunaan Sementara. 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Penggunaan Sementara BMN diterbitkan. 5) BMN yang dimohonkan Penggunaan Sementara. Dalam hal BMN tersebut berupa tanah dan/atau bangunan, maka dapat ditambahkan lokasi BMN yang dimohonkan Penggunaan Sementara tersebut. 6) Kementerian/Lembaga calon pengguna sementara BMN yang dimohonkan Penggunaan Sementara. 7) Jangka waktu Penggunaan Sementara yang disetujui oleh Pengguna Barang. 8) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemindahtanganan BMN, contoh: PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara. 9) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Penggunaan Sementara BMN. Petunjuk Pengisian: Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal. hal (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/ atau Bangunan pada (3) dengan harga perolehan sebesar Rp ,00 ( rupiah)(5) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, dengan ketentuan sebagai berikut:
Yth. Sekretaris Jenderal/Ses. Ditjen/Kepala .... (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ....... (2) ........ (2) ........ ( ) berkas (2) Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor Sifat Lampiran Hal ............................... (1) .~~. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~~~ JalanJenderal Gatot Subroto Kave~:~~~ ~ah~~~;/~~:n~:k~;.~~~i~21-29410447 Faksimile29410447 FORMAT2 Format Surat Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan I atau Bangunan Tembusan:
1) Kota dan tanggal surat persetujuan Penjualan BMN diterbitkan. 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansilunit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penjualan BMN. 3) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Penjualan BMN 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Penjualan BMN dari Kuasa Pengguna Barang. 5) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dijual, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar. 6) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemindahtanganan BMN, contoh: PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara. 7) Nilai limit Penjualan BMN berupa bongkaran berdasarkan hasil penilaian tim/panitia Penghapusan/penilai yang berkompeten. 8) Tim/Panitia Penghapusan/Penilai yang berkompeten yang ditugaskan oleh Pengguna Barang untuk melakukan penilaian BMN yang akan dihapuskan. 9) Nomor laporan taksiran nilai yang dijadikan dasar penetapan nilai limit Penjualan 10) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan BMN. Petunjuk Pengisian: Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (5), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Hibah Barang milik Negara pada .... (3) yang terletak di ..... (6) berupa ..... (6) unit tanah dan/atau bangunan ..... (6), seluas m2 (6) dan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp ,00 ( rupiah) (7) kepada (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan (8), pada prinsipnya dapat disetujui. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara,pelaksanaan Hibah tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor .... .lPMK.06/20 ..... (9), ... ..(10), dengan ketentuan sebagai berikut:
Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan. 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing),sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN. 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: DJKN c.q. Kanwil DJKN DKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I. 4) Pihak calon penerima Hibah yang disetujui oleh Pengguna Barang. 5) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang. 6) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan. 7) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilaiwajar. 8) Tujuan Pengguna BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan kepada calon penerima Hibah. 9) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 96/PMK.064/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara. 10) Dasar hukum lain yang perlu dicantumkan sesuai dengan jenis BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan. 11) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal ............. (4) Hibah Barang Milik Negara (BMN), kami sampaikan bahwa permohonan Hibah Barang Milik Negara berupa (5) yang diadakan melalui ........................ (6) dengan nilai seluruhnya sebesar Rp ,00 ( . rupiah) (7) kepada (8) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan sebagai penunjang kegiatan di bidang pelatihan dan produktivitas, pada prinsipnya dapat disetujui. Untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Hibah agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Yth (3) Jalan . Sifat : (2) Lampiran : ( ) berkas (2) Hal : Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pad a .............................. (3) : (2)Nomor ....................... ( 1) Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 Laman: http://www.naker.go.id KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT JENDERAL FORMAT 3.8 Format Surat Persetujuan Hibah BMN selain tanah dan/ atau bangunan Tembusan:
Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc. NIP 19580717 198703 1 002 a.n Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderal, Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.
1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN; 3) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang, Pihak calon penerima Hibah yang disetujui oleh Pengguna Barang; 5) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; 6) Sumber dana bantuan hibah, contoh : Dana DekonsentrasifTugas Pembantuan Ditjen Binalattas; 7) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar; 8) Pihak calon penerima hibah yang disetujui oleh Pengguna Barang; 9) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian : Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara,pelaksanaan Pemusnahan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... .lPMK.06/20 ..... (7), dengan ketentuan sebagai berikut:
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Pemusnahan Barang Milik Negara pada ..... (3) yang terletak di ..... (5) berupa ..... (5) unit bangunan terdiri dari bangunan (5), seluas .......... m2 (5) dan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp ,00 ( rupiah) (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Yth. Sekretaris Jenderal/Ses. Ditjen/Kepala .... (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan Sifat Lampiran Hal ........ (2) ........ (2) ........ ( .... ) berkas (2) Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor ............... (1 ) .~~. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~~.~ Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 Laman: http://www.naker.go.id PORMAT4.A Format Surat Persetujuan Pemusnahan BMN berupa tanah dan I atau bangunan Tembusan:
Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN; 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: OJKN c.q. Kanwil OJKN OKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 5) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; 6) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar; 7) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 96/PMK.064/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 8) Kanwil OJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara,pelaksanaan Pemusnahan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... .lPMK06/20 ....(7), dengan ketentuan sebagai berikut:
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Pemusnahan Barang milik Negara berupa ..... (5) dengan sebesar Rp ,00 ( rupiah) (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Yth. Sekretaris .Ienderal/Ses. Oitjen/Kepala .... (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 jakarta Selatan Sifat Lampiran Hal ........ (2) ........ (2) ........ ( .... ) berkas (2) Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor ............... (1) .~>.t. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~Z~ Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 .~ Laman: http://www.naker.go.id FORMAT 4.B Format Surat Persetujuan Pemusnahan BMN selain tanah dan/ atau bangunan Tembusan:
Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing- masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN; 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: DJKN c.q. Kanwil DJKN DKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 5) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; 6) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar; 7) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 96/PMK.064/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 8) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara,pelaksanaan Pemusnahan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... .lPMK.06/20 ..... (8), dengan ketentuan sebagai berikut:
Jalan . Yth. ., (3) ........ (2) ........ (2) ........ (.... ) berkas (2) Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor Sifat Lampiran Hal ............... (1) 1..)." KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ·.~.t·Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 Laman: http://www.naker.go.id FORMAT 5.A Format Surat Persetujuan Penghapusan BMNberupa tanah dan / atau bangunan karena sebab-sebab lain Tembusan:
Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN; 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: DJKN c.q. Kanwil DJKN DKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 5) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; 6) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar; 7) Penyebab terjadinya penghapusan BMN karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan secara wajar menajdi penyebab penghapusan seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati/cacat, beratltidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keaadan kahar (force major); 8) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 96/PMK.064/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 9) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah; 10) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Penghapusan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......IPMK.06/20 ....(8), dengan ketentuan sebagai berikut:
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal ..... (4), hal usulan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara pada (3), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penghapusan Barang Milik Negara yang disebabkan karena ..... (5) berupa ..... (6) dengan harga perolehan/nilai buku sebesar Rp ..... ,00 ( ........ rupiah) (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Jalan . Yth. .. (3) ........ (2) ........ (2) ........ (.... ) berkas (2) Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada .......... (3) Nomor Sifat Lampiran Hal ............... (1) Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 Laman: http://www.naker.go.id KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT JENDERAL FORMAT S.B Format Surat Persetujuan Penghapusan BMNselain tanah darr/ atau bangunan dikarenakan sebab-sebab lain Tembusan:
Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
1) Kota dan tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing- masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain; 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: OJKN c.q. Kanwil OJKN OKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Penghapusan BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 5) Penyebab terjadinya Penghapusan BMN karena sebab- sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluawarsa, matlcacat beratltidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure); 6) BMN yang akan dimohonkan untuk dihapuskan karena sebab-sebab lain. Oalam hal tidak memungkinkan mencantumkan data BMN di dalam surat maka cukup disebutkan kelompok BMN tersebut dalam surat persetujuan dicantumkan dalam lampiran surat; 7) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan karena sebab-sebab lain; 8) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 50/PMK.064/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; 9) Kanwil OJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah; 10) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil OJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: .................. (11) NIP (12) Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. Adalah benar sesuai dengan aslinya . No. Jenis dan Luas Pemegang No. Surat Lokasi Nomor Tanah Hak Ukur / Sertipikat (m2) Gambar Situasi
Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi sertifikat tanah : : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN KEBENARANFOTOKOPI SERTIFlKAT Nomor: (1) KOP F'ORMAT6A Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Sertipikat Penetapan Status BMN Petunjuk Pengisian :
Adalah benar sesuai dengan aslinya. No. Nomor Berita Tanggal Berita Luas Acara Serah Acara Serah Bangunan Lokasi Terima Barang Terima Barang (m2)
No. Nomor Izin Tanggal Izin Luas Mendirikan Mendirikan Bangunan Lokasi Bangunan Bangunan (m2)
Dengan ini menerangkan bah wa :
: (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, DOKUMEN PEROLEHAN BANGUNAN DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BANGUNAN Nomor: (1) KOP FORMAT 6B Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, Dokumen Perolehan Bangunan, dan Berita Acara Serah Terima Bangunan Petunjuk Pengisian :
adalah benar sesuai dengan aslinya.
No Nomor Tanggal Merkj Nomor Nomor Nomor Dokumen Dokumen type Mesin Rangka Polisi Kepemilikan Kepemilikan Jenis
Dengan ini menerangkan bahwa :
: (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : Nomor: (1) SURAT KETERANGAN KEBENARANFOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKANATAU DOKUMEN LAIN YANGSETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKANBARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAHDANjATAU BANGUNAN KOP FORMAT6C Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan atau Dokumen Lain yang Setara Dengan Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara Selain Tanah danj Atau Bangunan
........................ (8) NIP (9) Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah benar sesuai dengan aslinya. No Nomor Berita Acara Serah Tanggal Berita Acara Serah Terima Terima
Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi berita acara serah terima terkait perolehan barang dan dokumen lainnya: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : Nomor: (1) SURAT KETERANGAN KEBENARANFOTOKOPI BERITA ACARASERAH TERIMA TERKAlT PEROLEHAN SARANG DAN DOKUMEN LAINNYA KOP FORMAT6D Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Berita Acara Serah Terima Terkait Perolehan Sarang dan Dokumen Lainnya Selain Tanah danl a tau Bangunan dengan Nilai Perolehan di Atas Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) per Unit/ Satuan Petunjuk Pengisian :
adalah benar sesuai dengan aslinya. No. Daftar Isian Tanggal Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggara
Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI DAFTAR ISIAN PELAKSANAANANGGARAN Nomor : (1) KOP FORMAT 6E Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petunjuk Pengisian :
adalah benar sesuai dengan aslinya. No. Nomor Tanggal Hasil Audit Hasil Audit
Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia *): : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI HASIL AUDIT APARATPENGAWASAN INTERN PEMERINTAH/BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA*) Nomor: (1) KOP FORMAT6F Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Petunjuk Pengisian :
adalah benar sesuai dengan aslinya. No. Nomor Tanggal Kerangka Acuan Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Fotokopi Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Anggaran Kementerian, atau Kementerian, atau Fotocopi Fotocopi Petunjuk Operasional Petunjuk Operasional Kegiatan Kegiatan
Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, atau Fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai berikut: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURATKETERANGAN KEBENARANFOTOKOPIDOKUMENKERANGKAACUANKERJA,FOTOKOPI RENCANAKERJA, DANANGGARANKEMENTERIAN/LEMBAGA, ATAU FOTOKOPIPETUNJUK OPERASIONALKEGIATAN Nomor : (1) KOP FORMAT6G Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, atau Fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan Petunjuk Pengisian :
Adalah Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kernenteriarr/ Lembaga (8)
LokasiLuas Tanah (m2) Dengan ini menyatakan bahwa tanah dengan perincian data: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7A Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Barang Milik Negara Berupa Tanah Digunakan dan Dikuasai Kementerian/Lembaga Petunjuk Pengisian :
Adalah Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerianj Lembaga (8)
LokasiLuas Banrnan (m2) Dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan perincian data: : (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7B Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Bararig Milik Negara Berupa Bangunan Digunakan dan Dikuasai KementerianjLembaga Petunjuk Pengisian :
adalah Bararig Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerianj Lembaga (8) No. Jenis BMN Selain Tanah Nilai Perolehan danj atau Bangunan
Dengan ini menyatakan bahwa BMN selain tanah danj atau bangunan yang merniliki dokumen kepernilikan dengan perincian data : : (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7C Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Barang Milik Negara Selain Tanah danj atau Bangunan yang Memiliki Dokumen Kepemilikan Digunakan dan Dikuasai KementerianjLembaga Petunjuk Pengisian :
Adalah Bararig Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerianj Lembaga (8) No. Jenis BMN Selain Tanah Nilai Perolehan danj atau Bangunan
: (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan clibawah ini : SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7D Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Barang Milik Negara Selain Tanah danj atau Bangunan yang Tidak Memiliki Dokumen Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan ditas Rp 100.000.000,00 (seratus jutas rupiah) Digunakan dan Dikuasai KementerianjLembaga Petunjuk Pengisian:
adalah Barang Milik Negara yang dikuasai Kementerian/Lembaga (12) yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pernindagtanganan dengan car a Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP). No Jenis Luas Luas Luas Lokasi Nilai Barang Milik Tanah Tanah Bangunan Bangunan Perolehan Negara (M2) (M2)
Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara dengan perincian data: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT PERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7E Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara yang Dari Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dilakukan Pemindahtanganan Dengan Cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) Petunjuk Pengisian :
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)