DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

Nomor: 22
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4jPMK.06j2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4jPMK.06j2015 perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang di Kementerian Ketenagakerjaan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN 1 MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG ten tang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pernanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4jPMK.06j2015 ten tang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pernbentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); NegaraKernenterian Ketenagakerj aan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 18);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nornor 96jPMK.06j2007
1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
2.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4286);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMNdi Kementerian Ketenagakerjaan.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dala:m mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
6.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
7.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam betuk uang.
8.Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
9.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik danjatau kegunaan BMN.

a.Penggunaan;
b.Pemindahtanganan;
c.Pemusnahan; dan
d.Penghapusan.
1. 10.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan untuk membebaskan Pengguna Barang darr/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya.
2. 11.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penenmaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. 12.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
4. 13.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.
5. 14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri iru meliputi kewenangan dan tanggung jawab Menteri selaku Pengguna Barang di Kementerian dalam melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang diterima dari Pengelola Barang terhadap pengelolaan BMN,yang meliputi:

Pasal 6

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Pemindahtanganan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berwenang dan bertanggung jawab:

a.memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan terhadap: Penggunaanterhadapb. memberikan persetujuan sementara BMN. Pasa15 Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Penggunaan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berwenang dan bertanggung jawab:
a.menetapkan status Penggunaan terhadap BMN berupa selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan RplOO.OOO.OOO,-(seratus juta rupiah) per unit/ satuan; Pasa14 Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BMN di Kementerian didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

BAB II

KEWENANGANDANTANGGUNGJAWAB Pasa13 Tujuan Peraturan Menteri lUI sebagai pedoman bagi pengelolaan BMN di Kementerian dalam melaksanakan Penggunaan, Pernindahtanganan melalui Penjualan atau Hibah, Pemusnahan dan Penghapusan BMN.

Pasal 7

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Pemusnahan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN yang sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: 1) BMN selain Tanah dan/ atau Bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/ satuan; 2) Bongkaran BMN karena perbaikan terkait kegiatan renovasi, rehabilitasi atau restorasi.

b.memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Hibah terhadap: 1) BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan, meliputi: a) BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN; b) BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; c) BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; d) BMN yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 2) BMN selain tanah dan Zatau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juga rupiah) per unit/ satuan; 3) bongkaran BMN karena perbaikan terkait kegiatan renovasi, rehabilitasi atau restorasi.

Pasal 9

Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan oleb Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerj aan.

Pasal 8

(1)Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Penghapusan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berwenang dan bertan&gung jawab dalam rnemberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN meliputi:
1. a.persediaan;
2. b.aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;
3. c.selain tanah dan/ atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai peroleban sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/ satuan.
(2)Pengbapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Pengbapusan, seperti rusak berat, yang tidak bernilai ekonornis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/ cacat beraty tidak produktif untuk tanaman Zhewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
1. b.aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;
2. c.BMN berupa selain Tanah dan/ atau Bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepernilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/ satuan; dan
3. d.bongkaran BMN karena perbaikan terkait kegiatan renovasi, rehabilitasi atau renovasi.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN di Kemen terian Ketenagakerjaan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini mengacu pada ketentuan Peraturan Meriteri Keuangan Nomor 4/PMK06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelolaan Barang Kepada Pengguna Barang.

Pasal 11

Keputusan dan surat persetujuan atas pengelolaan BMN mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur penetapan persetujuan pengelolaan BMN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY A BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 994 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DlREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Meriteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Format Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN Format Persetujuan Penggunaan Sementara BMN Format Surat Persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan/ a tau Bangunan Format Surat Persetujuan Hibah BMN Berupa Tanah dan/ atau Bangunan Format Surat Persetujuan Hibah BMN Selain Tanah dan/ atau Bangunan pada Pengguna Barang Format Surat Persetujuan Pemusnahan BMN Berupa Tanah dari z atau Bangunan Format Surat Persetujuan Pemusnahan BMN Selain Tanah dan/ atau Bangunan Format Surat Persetujuan Penghapusan BMN Berupa Tanah dariy atau Bangunan karena sebab-sebab lain Format Surat Persetujuan Penghapusan BMN Selain Tanah dan z atau Bangunan karena sebab-sebab lain Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Sertifikat Penetapan Status BMN Format Surat Keterangan Kebenaran Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Dokumen Perolehan Bangunan, dan Berita Acara DAFTAR LAMPlRAN LAMPlRAN PERATURANMENTERlKETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENDELEGASlAN KEWENANGANDAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG Dr KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Forrnat6B Format 6A Format 5B Format SA Forrnat4B Format 4A Format 3B Format 3A Format lA Format IB Forrnat2 Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan atau Dokumen Lain Yang Setara Dengan Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara Selain Tanah darry atau Sangunan Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Berita Acara Serah Terima Terkait Perolehan Barang dan Dokumen Lainnya Selain Tanah dan / atau Bangunan dengan Nilai Perolehan di Atas Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) per Uriit./Baruan Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, atau Fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Barang Milik Negara Berupa Tanah Digunakan dan Dikuasai Kernen terian Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Digunakan dan Dikuasai Kernenterian Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara Selain Tanah dan Zatau Bangunan yang rnemiliki Dokumen Kepemilikan Digunakan dan Dikuasai Kernen terian Format S'urat Pemyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara Selain Tanah dan z atau Bangunan yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan di Atas Rp. 100.000.000,00 (seratur juta rupiah) Digunakan dan Dikuasai Kernenterian Format 7D Format 7C Format 7B Format 7A Format 60 Format 6F Format 6E Format6D Format 6C NIP. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA M. HANIF DHAKlRl ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara yang Dari Awal Pengadaannya Direncanakan Un tuk Dilakukan Pemindah tanganan Dengan Cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) Format 7E

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Mengingat

a.bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan urituk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
b.bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada (2); Menimbang MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA (2) KEPUTUSANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR KEP (1) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI FORMAT l.A Format Keputusan Penetapan Status Penggunaan Bmn Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa (4) sebagai Barang Milik Negara pada .............. (2) sesuai (5). Nilai Barang Milik Negara se bagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp ,00 ( rupiah)(6). Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang . ...................... ..(2) dapat melakukan pemanfaatan atau MEMUTUSKAN: KEPUTUSANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PENETAPANSTATUS PENGGUNAANBARANGMILIK NEGARAPADA (2) Surat nomor tanggal . perihal (3)
1. 3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
3. 5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/ PMK.06/2014 ten tang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; KEEMPAT KETIGA KEDUA PERTAMA Menetapkan Memperhatikan Tembusan:
4. 1.Menteri Ketenagakerjaan;
5. 2.Inspektur Jenderal;
6. 3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. 4.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (7). Ir. ABDUL WAHABBANGKONA,M.Sc. NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN SEKRETARIS JENDERAL, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Ketenagakerjaan ini , sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri diadakan perbaikan dalam akan kekeliruanterdapat KETUJUH Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh (2) menjadi tanggungjawab (2). Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari KEENAM Petunjuk Pengisian:

(1)Nomor Keputusan Menteri Ketenagakerjaan diisi menggunakan kode keputusan (KEP) dan nomor urutan keputusan dan tahun dikeluarkan keputusan, dan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian Ketcnagakerjaan;
(2)Kuasa Pengguna 8arang yang menguasai BMN tersebut, Contoh: Biro Keuangan;
(3)Surat Permohonan Penetapan Status BMN dari Kuasa Pengguna Barang;
(4)Keterangan BMN yang dimohonkan;
(5)Dokumen kepernilikan atas objek yang ditetapkan status penggunaannya. Dalam hal jenis BMN tidak memungkinkan untuk ditulis dalam Diktum PERTAMA, maka jenis dan dokumen kepemilikan dapat dicantumkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan;
(6)Nilai BMNyang menjadi objek penetapan status penggunaan sesuai dengan nilai yang tercatat di dalam SIMAKjdokumen pengadaanj dokumen perolehan ainnya yang sah.
(7)Tembusan kepada Kepala KPKNLyang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna 8arang yang mengajukan permohonan penetapan Status Penggunaan. Z o ~ o: ~C\1 """') ~~ ~O <t::O Z ...... :::':::w 0("0 (30 :::':::0 <t::Z Ot'- zw ~~ W'"":l &3~ CO ...... COt'- :::,:::~ <t::...... ~~ :Cb <00 w~ ~~ E--:::,::: Zw .....:l ...... WCf) ::> . ~ 0:= c: ~Z cci I- - Z <t:: e) z; 0\ ~ ~ W E-- W :::.::: -<t:: 00-.....:l - ~ Z Z < Z:c ::>w It::" ::r:.....:l <0 '-- E--~ W 0... ::r: :s Iii ~ ~ ::> """') --:::':::w Wo... L() 0:::_ WE-- .;:_;. ~ Z ~ co .~ Cf) ~ --=- Z W """') 0... C0::> Z .....;.. we) -- ·00 Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penggunaan sementara tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... IPMK.06/20 ..... (8), dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Penggunaan Sementara Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi ..... (6) dan tanpa imbalan.
2.Berdasarkan persetujuan Penggunaan Sementara ini, Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti dengan membuat perjanjian yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penggunaan Sementara paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan, yang sekurang-kurangnya memuat Barang Milik Negara yang digunakan, jangka waktu Penggunaan, dan kewajiban Pengguna Barang Sementara untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada (3) berupa (5) oleh (6) dengan jangka waktu (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Yth. Sekretaris Jenderal/Ses. Oitjen/Kepala .... (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ......... (2) ......... (2) ........ (2) berkas Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada (3) oleh Kementerian Ketenagakerjaan Nomor Sifat Lampiran Hal .................. (1) .t>.t. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~~.a Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 r.~ Laman: http://www.naker.go.id FORMAT l.B Format Persetujuan Penggunaan Sementara BMN Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.InspekturJenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (9) Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderal, Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
3.Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penggunaan Sementara kepada Pengguna Barang dengan tembusan kepada Pengelola Barang c.q ..... (9) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani dengan melampirkan Naskah Perjanjian Penggunaan Sementara dan Berita Acara Serah Terima
4.Setelah jangka waktu berakhir, Barang Milik Negara tersebut segera diserahkan kembali kepada Pengguna Barang dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang
5.Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Tanggal surat persetujuan Penggunaan Sementara BMN diterbitkan. 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), Sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penggunaan Sementara BMN. 3) Kuasa Pengguna Barang pemilik BMN yang dimohonkan persetujuan Penggunaan Sementara. 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Penggunaan Sementara BMN diterbitkan. 5) BMN yang dimohonkan Penggunaan Sementara. Dalam hal BMN tersebut berupa tanah dan/atau bangunan, maka dapat ditambahkan lokasi BMN yang dimohonkan Penggunaan Sementara tersebut. 6) Kementerian/Lembaga calon pengguna sementara BMN yang dimohonkan Penggunaan Sementara. 7) Jangka waktu Penggunaan Sementara yang disetujui oleh Pengguna Barang. 8) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemindahtanganan BMN, contoh: PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara. 9) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Penggunaan Sementara BMN. Petunjuk Pengisian: Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal. hal (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/ atau Bangunan pada (3) dengan harga perolehan sebesar Rp ,00 ( rupiah)(5) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Penjualan Barang Milik Negara tidak mengganggu tugas operasional kantor Saudara dan persetujuan Penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan Barang Milik Negara yang baru sebagai pengganti Barang Milik Negara yang dijual.
2.Persetujuan ini segera ditindak lanjuti dengan Penjualan Barang Milik Negara secara lelang.
3.Pengajuan permohonan atas pelaksanaan lelang secara lengkap paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan. Yth. Sekretaris Jenderal/Ses. Ditjen/Kepala .... (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ....... (2) ........ (2) ........ ( ) berkas (2) Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor Sifat Lampiran Hal ............................... (1) .~~. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~~~ JalanJenderal Gatot Subroto Kave~:~~~ ~ah~~~;/~~:n~:k~;.~~~i~21-29410447 Faksimile29410447 FORMAT2 Format Surat Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan I atau Bangunan Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.Inspektur Jenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (10) Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderal, Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
4.Penjualan secara lelang atas Barang Milik Negara agar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan nilai limit sebesar Rp ,00 ( rupiah)(7) berdasarkan penilaian (8) ................ (9) dan hasil Penjualan seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.
5.Pelaksanaan Penjualan secara lelang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan lelang.
6.Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
7.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penjualan secara lelang dan pelaksanaan Penghapusan barang kepada Pengelola Barang c.q. Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (10) paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara.
8.Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
9.Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Penjualan BMN diterbitkan. 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansilunit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penjualan BMN. 3) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Penjualan BMN 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Penjualan BMN dari Kuasa Pengguna Barang. 5) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dijual, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar. 6) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemindahtanganan BMN, contoh: PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara. 7) Nilai limit Penjualan BMN berupa bongkaran berdasarkan hasil penilaian tim/panitia Penghapusan/penilai yang berkompeten. 8) Tim/Panitia Penghapusan/Penilai yang berkompeten yang ditugaskan oleh Pengguna Barang untuk melakukan penilaian BMN yang akan dihapuskan. 9) Nomor laporan taksiran nilai yang dijadikan dasar penetapan nilai limit Penjualan 10) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan BMN. Petunjuk Pengisian: Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (5), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Hibah Barang milik Negara pada .... (3) yang terletak di ..... (6) berupa ..... (6) unit tanah dan/atau bangunan ..... (6), seluas m2 (6) dan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp ,00 ( rupiah) (7) kepada (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan (8), pada prinsipnya dapat disetujui. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara,pelaksanaan Hibah tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor .... .lPMK.06/20 ..... (9), ... ..(10), dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Berdasarkan persetujuan Hibah ini, agar Saudara menetapkan keputusan mengenai jenis, jumlah dan nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan.
2.Persetujuan Hibah ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara ..... (3) dan ..... (4) selaku calon penerima Hibah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Hibah ini diterbitkan.
3.Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengguna Barang Yth. Sekretaris Jenderal/Ses. Ditjen/Kepala (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ........ (2) ........ (2) ........ (.... ) berkas (2) Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor Sifat Lampiran Hal ............... (1) .t~. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~».a Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 .. ~ Laman: http://www.naker.go.id FORMAT 3.A Format Surat Persetujuan Hibah BMN berupa tanah dan/ atau bangunan Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.Inspektur Jenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (11). Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
4.Barang Milik Negara yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Penghapusan dimaksud didasarkan pada Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
5.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang c.q. (11) paling lama 1(satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Naskah Hibah,Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan.
6.Menyampaikan fotokopi Berita Acara Serah Terima kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggran.
7.Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan serta calon penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
8.Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan. 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing),sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN. 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: DJKN c.q. Kanwil DJKN DKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I. 4) Pihak calon penerima Hibah yang disetujui oleh Pengguna Barang. 5) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang. 6) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan. 7) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilaiwajar. 8) Tujuan Pengguna BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan kepada calon penerima Hibah. 9) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 96/PMK.064/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara. 10) Dasar hukum lain yang perlu dicantumkan sesuai dengan jenis BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan. 11) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal ............. (4) Hibah Barang Milik Negara (BMN), kami sampaikan bahwa permohonan Hibah Barang Milik Negara berupa (5) yang diadakan melalui ........................ (6) dengan nilai seluruhnya sebesar Rp ,00 ( . rupiah) (7) kepada (8) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan sebagai penunjang kegiatan di bidang pelatihan dan produktivitas, pada prinsipnya dapat disetujui. Untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Hibah agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Yth (3) Jalan . Sifat : (2) Lampiran : ( ) berkas (2) Hal : Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pad a .............................. (3) : (2)Nomor ....................... ( 1) Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 Laman: http://www.naker.go.id KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT JENDERAL FORMAT 3.8 Format Surat Persetujuan Hibah BMN selain tanah dan/ atau bangunan Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan; Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc. NIP 19580717 198703 1 002 a.n Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderal, Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
1.Berdasarkan persetujuan Hibah ini, agar Saudara menetapkan keputusan mengenai jenis, jumlah, dan nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan.
2.Persetujuan Hibah ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara (3) Kementerian Ketenagakerjaan dan (8) selaku calon penerima Hibah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Hibah ini diterbitkan.
3.Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
4.Barang Milik Negara yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Penghapusan dimaksud didasarkan pada Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
5.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang c.q. KPKNL Setempat paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan.
6.Menyampaikan fotokopi Berita Acara Serah Terima kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.
7.Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan serta calon penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
8.Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN; 3) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang, Pihak calon penerima Hibah yang disetujui oleh Pengguna Barang; 5) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; 6) Sumber dana bantuan hibah, contoh : Dana DekonsentrasifTugas Pembantuan Ditjen Binalattas; 7) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar; 8) Pihak calon penerima hibah yang disetujui oleh Pengguna Barang; 9) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian : Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara,pelaksanaan Pemusnahan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... .lPMK.06/20 ..... (7), dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Pemusnahan Barang Milik Negara tidak mengganggu tugas operasional kantor Saudara;
2.Pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Negara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan ini dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara; Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Pemusnahan Barang Milik Negara pada ..... (3) yang terletak di ..... (5) berupa ..... (5) unit bangunan terdiri dari bangunan (5), seluas .......... m2 (5) dan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp ,00 ( rupiah) (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Yth. Sekretaris Jenderal/Ses. Ditjen/Kepala .... (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan Sifat Lampiran Hal ........ (2) ........ (2) ........ ( .... ) berkas (2) Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor ............... (1 ) .~~. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~~.~ Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 Laman: http://www.naker.go.id PORMAT4.A Format Surat Persetujuan Pemusnahan BMN berupa tanah dan I atau bangunan Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.InspekturJenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (8). Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
4.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Pengelola barang c.q (8) paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan dan Berita Acara Pemusnahan;
5.Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dimusnahkan tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
6.Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN; 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: OJKN c.q. Kanwil OJKN OKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 5) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; 6) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar; 7) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 96/PMK.064/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 8) Kanwil OJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara,pelaksanaan Pemusnahan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... .lPMK06/20 ....(7), dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Pemusnahan Barang Milik Negara tidak mengganggu tugas operasional kantor Saudara;
2.Pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Negara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan ini dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara; Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Pemusnahan Barang milik Negara berupa ..... (5) dengan sebesar Rp ,00 ( rupiah) (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Yth. Sekretaris .Ienderal/Ses. Oitjen/Kepala .... (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 jakarta Selatan Sifat Lampiran Hal ........ (2) ........ (2) ........ ( .... ) berkas (2) Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor ............... (1) .~>.t. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~Z~ Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 .~ Laman: http://www.naker.go.id FORMAT 4.B Format Surat Persetujuan Pemusnahan BMN selain tanah dan/ atau bangunan Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.Inspektur Jenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (8). Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
3.Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan yang ditetapkan paling lamai 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara ditandatangani;
4.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Pengelola barang c.q ....... (8) paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan dan Berita Acara Pemusnahan;
5.Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dimusnahkan tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
6.Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing- masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN; 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: DJKN c.q. Kanwil DJKN DKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 5) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; 6) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar; 7) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 96/PMK.064/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 8) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara,pelaksanaan Pemusnahan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... .lPMK.06/20 ..... (8), dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan Penghapusan Barang Milik Negara dari Oaftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan.
2.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusan kepaa Pengelola Barang c.q ..... (9) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penghapusan Barang milik Negara pada .... (3) yang terletak di ..... (5) berupa ..... (5) unit bangunan terdiri dari bangunan ..... (5), seluas .......... m2 dan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp '" ..,00 ( rupiah) (6) karena ....... (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Jalan . Yth. ., (3) ........ (2) ........ (2) ........ (.... ) berkas (2) Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor Sifat Lampiran Hal ............... (1) 1..)." KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ·.~.t·Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 Laman: http://www.naker.go.id FORMAT 5.A Format Surat Persetujuan Penghapusan BMNberupa tanah dan / atau bangunan karena sebab-sebab lain Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.Inspektur Jenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (9). Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
3.Apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan Barang Milik Negara dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari pihak pengurus dan/atau penanggung jawab BMN tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan/atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
4.Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN; 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: DJKN c.q. Kanwil DJKN DKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 5) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; 6) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar; 7) Penyebab terjadinya penghapusan BMN karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan secara wajar menajdi penyebab penghapusan seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati/cacat, beratltidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keaadan kahar (force major); 8) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 96/PMK.064/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 9) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah; 10) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Penghapusan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......IPMK.06/20 ....(8), dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan yang ditetapkan paling lamai 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara ditandatangani; Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal ..... (4), hal usulan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara pada (3), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penghapusan Barang Milik Negara yang disebabkan karena ..... (5) berupa ..... (6) dengan harga perolehan/nilai buku sebesar Rp ..... ,00 ( ........ rupiah) (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Jalan . Yth. .. (3) ........ (2) ........ (2) ........ (.... ) berkas (2) Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada .......... (3) Nomor Sifat Lampiran Hal ............... (1) Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 Laman: http://www.naker.go.id KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT JENDERAL FORMAT S.B Format Surat Persetujuan Penghapusan BMNselain tanah darr/ atau bangunan dikarenakan sebab-sebab lain Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.Inspektur Jenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (10). Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
2.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Pengelola barang c.q (9) paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan dan Berita Acara Pemusnahan;
3.Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan Barang Milik Negara dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari pihak pengurus dan/atau penanggung jawab BMN tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
4.Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing- masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain; 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: OJKN c.q. Kanwil OJKN OKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Penghapusan BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 5) Penyebab terjadinya Penghapusan BMN karena sebab- sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluawarsa, matlcacat beratltidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure); 6) BMN yang akan dimohonkan untuk dihapuskan karena sebab-sebab lain. Oalam hal tidak memungkinkan mencantumkan data BMN di dalam surat maka cukup disebutkan kelompok BMN tersebut dalam surat persetujuan dicantumkan dalam lampiran surat; 7) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan karena sebab-sebab lain; 8) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 50/PMK.064/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; 9) Kanwil OJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah; 10) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil OJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: .................. (11) NIP (12) Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. Adalah benar sesuai dengan aslinya . No. Jenis dan Luas Pemegang No. Surat Lokasi Nomor Tanah Hak Ukur / Sertipikat (m2) Gambar Situasi

(5).. (6)....... (7) ...... (8) ... (9) ..... (10) .... Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi sertifikat tanah : : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN KEBENARANFOTOKOPI SERTIFlKAT Nomor: (1) KOP F'ORMAT6A Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Sertipikat Penetapan Status BMN Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisidengan nama pejabat penandatangan
3.Diisidengan NIPPegawaiNegeriSipil atau NRPbagi anggota TNI/Polri
4.Diisidengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisidengan jenis dan nomor sertifikat
7.Diisidengan luas tanah
8.Diisi dengan nama pemegang hak dalam sertifikat
9.Diisi dengan nomor surat ukur / gambar situasi
10.Diisi dengan lokasi tanah
11.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
12.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ........................ (20) NIP (21) Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. Adalah benar sesuai dengan aslinya. No. Nomor Berita Tanggal Berita Luas Acara Serah Acara Serah Bangunan Lokasi Terima Barang Terima Barang (m2)

(15)(16) .... (17) ... (18) .... (19) ...

3.Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bangunan No. Nomor Dokumen Tanggal Dokumen Luas Perolehan Perolehan Bangunan Lokasi Bangunan Bangunan (m2)

(10)(11) ... (12)... (13) ... (14) ...

2.Fotokopi dokumen perolehan Bangunan: No. Nomor Izin Tanggal Izin Luas Mendirikan Mendirikan Bangunan Lokasi Bangunan Bangunan (m2)

(5)(6)... (7).... (8)... (9)... Dengan ini menerangkan bah wa :

1.Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan : : (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, DOKUMEN PEROLEHAN BANGUNAN DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BANGUNAN Nomor: (1) KOP FORMAT 6B Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, Dokumen Perolehan Bangunan, dan Berita Acara Serah Terima Bangunan Petunjuk Pengisian :
1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota 'I'Nl/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan No 1MB
7.Diisi dengan Tanggal 1MB
8.Diisi dengan luas bangunan
9.Diisi dengan lokasi bangunan
10.Diisi dengan nomor urut
11.Diisi dengan nomor dokumen perolehan bangunan
12.Diisi dengan tanggal perolehan bangunan
13.Diisi dengan nomor dokumen perolehan bangunan
14.Diisidenganlokasi bangunan
15.Diisi dengan nomor urut
16.Diisi dengan nomor BAST
17.Diisi dengan tanggal BAST
18.Diisi dengan luas bangunan
19.Diisi dengan lokasi bangunan
20.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
21.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah benar sesuai dengan aslinya.
2.Fotokopi dokumen lainnya misalnya Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang untuk Barang Milik Negara selain tanahjatau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan: No Nomor Tanggal Merkj Nomor Nomor Nomor Dokumen Dokumen type Mesin Rangka Polisi Kepemilikan Kepemilikan Jenis

(5)(6).... (7) .... (8) .... (9) .... (10) ... (11) ... Dengan ini menerangkan bahwa :

1.Fotokopi dokumen kepemilikan Kendaraan bermotor atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan : : (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : Nomor: (1) SURAT KETERANGAN KEBENARANFOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKANATAU DOKUMEN LAIN YANGSETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKANBARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAHDANjATAU BANGUNAN KOP FORMAT6C Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan atau Dokumen Lain yang Setara Dengan Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara Selain Tanah danj Atau Bangunan
1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan nomor dokumen kepemilikan
7.Diisi dengan tanggal dokumen kepemilikan
8.Diisi dengan merk.ztype jenis barang milik negara selain tanah/dan atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan
9.Diisi dengan nomor mesin (hanya untuk kendaraan bermotor)
10.Diisi dengan nomor rangka (hanya untuk kendaraan bermotor)
11.Diisi dengan nomor polisi (hanya untuk kendaraan bermotor)
12.Diisi dengan nomor urut
13.Diisi dengan nomor dokumen lainnya
14.Diisi dengan tanggal dokumen lainnya
15.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
16.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan Petunjuk Pengisian : ........................ (8) NIP (9) Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah benar sesuai dengan aslinya. No Nomor Berita Acara Serah Tanggal Berita Acara Serah Terima Terima

(5)(6)... (7) ... Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi berita acara serah terima terkait perolehan barang dan dokumen lainnya: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : Nomor: (1) SURAT KETERANGAN KEBENARANFOTOKOPI BERITA ACARASERAH TERIMA TERKAlT PEROLEHAN SARANG DAN DOKUMEN LAINNYA KOP FORMAT6D Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Berita Acara Serah Terima Terkait Perolehan Sarang dan Dokumen Lainnya Selain Tanah danl a tau Bangunan dengan Nilai Perolehan di Atas Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) per Unit/ Satuan Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIPPegawai NegeriSipil atau NRPbagi anggota TNI/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima
7.Diisi dengan tanggal Berita Acara Serah Terima
8.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
9.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ..................... (8) NIP (9) Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka perrnohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah benar sesuai dengan aslinya. No. Daftar Isian Tanggal Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggara

(5)(6) ..... (7) .... Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI DAFTAR ISIAN PELAKSANAANANGGARAN Nomor : (1) KOP FORMAT 6E Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNljPolri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
6.Diisi dengan tanggal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
7.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
8.Diisi dengan NIPjNRP pejabat penandatangan *) Pilih salah satu ..................... (8) NIP (9) Kota, tanggal Demikian keterangan ini karni buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah benar sesuai dengan aslinya. No. Nomor Tanggal Hasil Audit Hasil Audit

(5)(6)..... (7) .... Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia *): : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI HASIL AUDIT APARATPENGAWASAN INTERN PEMERINTAH/BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA*) Nomor: (1) KOP FORMAT6F Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan nomor Hasil Audit
7.Diisi dengan tanggal Hasil Audit
8.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
9.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ..................... (8) NIP (9) Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah benar sesuai dengan aslinya. No. Nomor Tanggal Kerangka Acuan Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Fotokopi Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Anggaran Kementerian, atau Kementerian, atau Fotocopi Fotocopi Petunjuk Operasional Petunjuk Operasional Kegiatan Kegiatan

(5)(6)..... (7) .... Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, atau Fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai berikut: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURATKETERANGAN KEBENARANFOTOKOPIDOKUMENKERANGKAACUANKERJA,FOTOKOPI RENCANAKERJA, DANANGGARANKEMENTERIAN/LEMBAGA, ATAU FOTOKOPIPETUNJUK OPERASIONALKEGIATAN Nomor : (1) KOP FORMAT6G Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, atau Fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan nomor Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, atau Fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan Diisi dengan tanggal Hasil Audit
7.Diisi dengan tanggal Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, atau Fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan
8.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
9.Diisi dengan NIP/ NRP pejabat penandatangan ........................ (9) NIP (10) Kota, tanggal Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. Adalah Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kernenteriarr/ Lembaga (8)

(7)....(6) ... LokasiLuas Tanah (m2) Dengan ini menyatakan bahwa tanah dengan perincian data: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7A Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Barang Milik Negara Berupa Tanah Digunakan dan Dikuasai Kementerian/Lembaga Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNT/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan luas tanah
7.Diisi dengan lokasi
8.Diisi dengan nama Kementeriarr/Lembaga
9.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
10.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ........................... (9) NIP (10) Kota, tanggal Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Bararig Milik Negara. Adalah Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerianj Lembaga (8)

(7)....(6 .... LokasiLuas Banrnan (m2) Dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan perincian data: : (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7B Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Bararig Milik Negara Berupa Bangunan Digunakan dan Dikuasai KementerianjLembaga Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan luas bangunan
7.Diisi dengan lokasi
8.Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
9.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
10.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ........................... (9) NIP (10) Kota, tanggal Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah Bararig Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerianj Lembaga (8) No. Jenis BMN Selain Tanah Nilai Perolehan danj atau Bangunan

(5)(6) .... (7) .... Dengan ini menyatakan bahwa BMN selain tanah danj atau bangunan yang merniliki dokumen kepernilikan dengan perincian data : : (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7C Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Barang Milik Negara Selain Tanah danj atau Bangunan yang Memiliki Dokumen Kepemilikan Digunakan dan Dikuasai KementerianjLembaga Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan, seperti : motor, mobil,pesawat, kapal.
7.Diisi dengan nilai perolehan
8.Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
9.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
10.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ........................... (9) NIP (10) Kota, tanggal Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Sarang Milik Negara. Adalah Bararig Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerianj Lembaga (8) No. Jenis BMN Selain Tanah Nilai Perolehan danj atau Bangunan

(5)(6) .... (71···· Dengan ini menyatakan bahwa BMN selain tanah danjatau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per unitjsatuan dengan perincian data : : (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan clibawah ini : SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7D Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Barang Milik Negara Selain Tanah danj atau Bangunan yang Tidak Memiliki Dokumen Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan ditas Rp 100.000.000,00 (seratus jutas rupiah) Digunakan dan Dikuasai KementerianjLembaga Petunjuk Pengisian:

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/ Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan.
7.Diisi dengan nilai perolehan
8.Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
9.Diiei dengan nama pejabat penandatangan
10.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ........................ (15) NIP (16) Kota, tanggal Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah Barang Milik Negara yang dikuasai Kementerian/Lembaga (12) yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pernindagtanganan dengan car a Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP). No Jenis Luas Luas Luas Lokasi Nilai Barang Milik Tanah Tanah Bangunan Bangunan Perolehan Negara (M2) (M2)

(5)(6) .... (7) .... _(81···. _(9) .... 1101··· .ou.. Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara dengan perincian data: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT PERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7E Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara yang Dari Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dilakukan Pemindahtanganan Dengan Cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) Petunjuk Pengisian :

1.Drisi dengan nomor surat keterangan
2.Diiai dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/Polri
4.Oiisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Oiisi dengan nomor urut
6.Oiisi dengan nomor dokumen kepemilikan
7.Diisi dengan tanggal dokumen kepemilikan
8.Diisi dengan merk/type jenis barang milik negara selain tanah/dan atau bangunan yang mempunyai bukti kepernilikan
9.Diisi dengan nomor mesin (hanya untuk kendaraan bermotor)
10.Diisi dengan nomor rangka (hanya untuk kendaraan bermotor)
11.Oiisi dengan nomor polisi (hanya untuk kendaraan bermotor)
12.Diisi dengan nomor urut
13.Oiisi dengan nomor dokumen lainnya
14.Oiisi dengan tanggal dokumen lainnya
15.Diiei dengan nama pejabat penandatangan
16.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4jPMK.06j2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4jPMK.06j2015 perlu

Menetapkan

6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4jPMK.06j2015 ten tang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pernbentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); NegaraKernenterian Ketenagakerj aan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 18);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nornor 96jPMK.06j2007
1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
2.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4286);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMNdi Kementerian Ketenagakerjaan.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dala:m mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
6.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
7.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam betuk uang.
8.Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
9.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik danjatau kegunaan BMN.

a.Penggunaan;
b.Pemindahtanganan;
c.Pemusnahan; dan
d.Penghapusan.
1. 10.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan untuk membebaskan Pengguna Barang darr/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya.
2. 11.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penenmaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. 12.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
4. 13.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.
5. 14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri iru meliputi kewenangan dan tanggung jawab Menteri selaku Pengguna Barang di Kementerian dalam melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang diterima dari Pengelola Barang terhadap pengelolaan BMN,yang meliputi:

Pasal 6

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Pemindahtanganan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berwenang dan bertanggung jawab:

a.memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan terhadap: Penggunaanterhadapb. memberikan persetujuan sementara BMN. Pasa15 Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Penggunaan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berwenang dan bertanggung jawab:
a.menetapkan status Penggunaan terhadap BMN berupa selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan RplOO.OOO.OOO,-(seratus juta rupiah) per unit/ satuan; Pasa14 Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BMN di Kementerian didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

BAB II

KEWENANGANDANTANGGUNGJAWAB Pasa13 Tujuan Peraturan Menteri lUI sebagai pedoman bagi pengelolaan BMN di Kementerian dalam melaksanakan Penggunaan, Pernindahtanganan melalui Penjualan atau Hibah, Pemusnahan dan Penghapusan BMN.

Pasal 7

b.memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Hibah terhadap: 1) BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan, meliputi: a) BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN; b) BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; c) BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; d) BMN yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 2) BMN selain tanah dan Zatau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juga rupiah) per unit/ satuan; 3) bongkaran BMN karena perbaikan terkait kegiatan renovasi, rehabilitasi atau restorasi.

Pasal 9

Pasal 8

(1)Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Penghapusan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berwenang dan bertan&gung jawab dalam rnemberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN meliputi:
1. a.persediaan;
2. b.aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;
3. c.selain tanah dan/ atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai peroleban sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/ satuan.
(2)Pengbapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Pengbapusan, seperti rusak berat, yang tidak bernilai ekonornis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/ cacat beraty tidak produktif untuk tanaman Zhewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
1. b.aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;
2. c.BMN berupa selain Tanah dan/ atau Bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepernilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/ satuan; dan
3. d.bongkaran BMN karena perbaikan terkait kegiatan renovasi, rehabilitasi atau renovasi.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Pasal 11

Keputusan dan surat persetujuan atas pengelolaan BMN mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Mengingat

a.bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan urituk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
b.bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada (2); Menimbang MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA (2) KEPUTUSANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR KEP (1) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI FORMAT l.A Format Keputusan Penetapan Status Penggunaan Bmn Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa (4) sebagai Barang Milik Negara pada .............. (2) sesuai (5). Nilai Barang Milik Negara se bagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp ,00 ( rupiah)(6). Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang . ...................... ..(2) dapat melakukan pemanfaatan atau MEMUTUSKAN: KEPUTUSANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PENETAPANSTATUS PENGGUNAANBARANGMILIK NEGARAPADA (2) Surat nomor tanggal . perihal (3)
1. 3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
3. 5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/ PMK.06/2014 ten tang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; KEEMPAT KETIGA KEDUA PERTAMA Menetapkan Memperhatikan Tembusan:
4. 1.Menteri Ketenagakerjaan;
5. 2.Inspektur Jenderal;
6. 3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. 4.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (7). Ir. ABDUL WAHABBANGKONA,M.Sc. NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN SEKRETARIS JENDERAL, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Ketenagakerjaan ini , sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri diadakan perbaikan dalam akan kekeliruanterdapat KETUJUH Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh (2) menjadi tanggungjawab (2). Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari KEENAM Petunjuk Pengisian:

(1)Nomor Keputusan Menteri Ketenagakerjaan diisi menggunakan kode keputusan (KEP) dan nomor urutan keputusan dan tahun dikeluarkan keputusan, dan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian Ketcnagakerjaan;
(2)Kuasa Pengguna 8arang yang menguasai BMN tersebut, Contoh: Biro Keuangan;
(3)Surat Permohonan Penetapan Status BMN dari Kuasa Pengguna Barang;
(4)Keterangan BMN yang dimohonkan;
(5)Dokumen kepernilikan atas objek yang ditetapkan status penggunaannya. Dalam hal jenis BMN tidak memungkinkan untuk ditulis dalam Diktum PERTAMA, maka jenis dan dokumen kepemilikan dapat dicantumkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan;
(6)Nilai BMNyang menjadi objek penetapan status penggunaan sesuai dengan nilai yang tercatat di dalam SIMAKjdokumen pengadaanj dokumen perolehan ainnya yang sah.
(7)Tembusan kepada Kepala KPKNLyang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna 8arang yang mengajukan permohonan penetapan Status Penggunaan. Z o ~ o: ~C\1 """') ~~ ~O <t::O Z ...... :::':::w 0("0 (30 :::':::0 <t::Z Ot'- zw ~~ W'"":l &3~ CO ...... COt'- :::,:::~ <t::...... ~~ :Cb <00 w~ ~~ E--:::,::: Zw .....:l ...... WCf) ::> . ~ 0:= c: ~Z cci I- - Z <t:: e) z; 0\ ~ ~ W E-- W :::.::: -<t:: 00-.....:l - ~ Z Z < Z:c ::>w It::" ::r:.....:l <0 '-- E--~ W 0... ::r: :s Iii ~ ~ ::> """') --:::':::w Wo... L() 0:::_ WE-- .;:_;. ~ Z ~ co .~ Cf) ~ --=- Z W """') 0... C0::> Z .....;.. we) -- ·00 Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penggunaan sementara tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... IPMK.06/20 ..... (8), dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Penggunaan Sementara Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi ..... (6) dan tanpa imbalan.
2.Berdasarkan persetujuan Penggunaan Sementara ini, Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti dengan membuat perjanjian yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penggunaan Sementara paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan, yang sekurang-kurangnya memuat Barang Milik Negara yang digunakan, jangka waktu Penggunaan, dan kewajiban Pengguna Barang Sementara untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada (3) berupa (5) oleh (6) dengan jangka waktu (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Yth. Sekretaris Jenderal/Ses. Oitjen/Kepala .... (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ......... (2) ......... (2) ........ (2) berkas Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada (3) oleh Kementerian Ketenagakerjaan Nomor Sifat Lampiran Hal .................. (1) .t>.t. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~~.a Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 r.~ Laman: http://www.naker.go.id FORMAT l.B Format Persetujuan Penggunaan Sementara BMN Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.InspekturJenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (9) Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderal, Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
3.Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penggunaan Sementara kepada Pengguna Barang dengan tembusan kepada Pengelola Barang c.q ..... (9) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani dengan melampirkan Naskah Perjanjian Penggunaan Sementara dan Berita Acara Serah Terima
4.Setelah jangka waktu berakhir, Barang Milik Negara tersebut segera diserahkan kembali kepada Pengguna Barang dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang
5.Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Tanggal surat persetujuan Penggunaan Sementara BMN diterbitkan. 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), Sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penggunaan Sementara BMN. 3) Kuasa Pengguna Barang pemilik BMN yang dimohonkan persetujuan Penggunaan Sementara. 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Penggunaan Sementara BMN diterbitkan. 5) BMN yang dimohonkan Penggunaan Sementara. Dalam hal BMN tersebut berupa tanah dan/atau bangunan, maka dapat ditambahkan lokasi BMN yang dimohonkan Penggunaan Sementara tersebut. 6) Kementerian/Lembaga calon pengguna sementara BMN yang dimohonkan Penggunaan Sementara. 7) Jangka waktu Penggunaan Sementara yang disetujui oleh Pengguna Barang. 8) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemindahtanganan BMN, contoh: PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara. 9) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Penggunaan Sementara BMN. Petunjuk Pengisian: Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal. hal (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/ atau Bangunan pada (3) dengan harga perolehan sebesar Rp ,00 ( rupiah)(5) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Penjualan Barang Milik Negara tidak mengganggu tugas operasional kantor Saudara dan persetujuan Penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan Barang Milik Negara yang baru sebagai pengganti Barang Milik Negara yang dijual.
2.Persetujuan ini segera ditindak lanjuti dengan Penjualan Barang Milik Negara secara lelang.
3.Pengajuan permohonan atas pelaksanaan lelang secara lengkap paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan. Yth. Sekretaris Jenderal/Ses. Ditjen/Kepala .... (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ....... (2) ........ (2) ........ ( ) berkas (2) Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor Sifat Lampiran Hal ............................... (1) .~~. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~~~ JalanJenderal Gatot Subroto Kave~:~~~ ~ah~~~;/~~:n~:k~;.~~~i~21-29410447 Faksimile29410447 FORMAT2 Format Surat Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan I atau Bangunan Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.Inspektur Jenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (10) Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderal, Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
4.Penjualan secara lelang atas Barang Milik Negara agar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan nilai limit sebesar Rp ,00 ( rupiah)(7) berdasarkan penilaian (8) ................ (9) dan hasil Penjualan seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.
5.Pelaksanaan Penjualan secara lelang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan lelang.
6.Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
7.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penjualan secara lelang dan pelaksanaan Penghapusan barang kepada Pengelola Barang c.q. Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (10) paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara.
8.Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
9.Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Penjualan BMN diterbitkan. 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansilunit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penjualan BMN. 3) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Penjualan BMN 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Penjualan BMN dari Kuasa Pengguna Barang. 5) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dijual, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar. 6) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemindahtanganan BMN, contoh: PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara. 7) Nilai limit Penjualan BMN berupa bongkaran berdasarkan hasil penilaian tim/panitia Penghapusan/penilai yang berkompeten. 8) Tim/Panitia Penghapusan/Penilai yang berkompeten yang ditugaskan oleh Pengguna Barang untuk melakukan penilaian BMN yang akan dihapuskan. 9) Nomor laporan taksiran nilai yang dijadikan dasar penetapan nilai limit Penjualan 10) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan BMN. Petunjuk Pengisian: Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (5), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Hibah Barang milik Negara pada .... (3) yang terletak di ..... (6) berupa ..... (6) unit tanah dan/atau bangunan ..... (6), seluas m2 (6) dan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp ,00 ( rupiah) (7) kepada (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan (8), pada prinsipnya dapat disetujui. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara,pelaksanaan Hibah tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor .... .lPMK.06/20 ..... (9), ... ..(10), dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Berdasarkan persetujuan Hibah ini, agar Saudara menetapkan keputusan mengenai jenis, jumlah dan nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan.
2.Persetujuan Hibah ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara ..... (3) dan ..... (4) selaku calon penerima Hibah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Hibah ini diterbitkan.
3.Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengguna Barang Yth. Sekretaris Jenderal/Ses. Ditjen/Kepala (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ........ (2) ........ (2) ........ (.... ) berkas (2) Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor Sifat Lampiran Hal ............... (1) .t~. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~».a Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 .. ~ Laman: http://www.naker.go.id FORMAT 3.A Format Surat Persetujuan Hibah BMN berupa tanah dan/ atau bangunan Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.Inspektur Jenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (11). Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
4.Barang Milik Negara yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Penghapusan dimaksud didasarkan pada Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
5.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang c.q. (11) paling lama 1(satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Naskah Hibah,Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan.
6.Menyampaikan fotokopi Berita Acara Serah Terima kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggran.
7.Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan serta calon penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
8.Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan. 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing),sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN. 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: DJKN c.q. Kanwil DJKN DKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I. 4) Pihak calon penerima Hibah yang disetujui oleh Pengguna Barang. 5) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang. 6) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan. 7) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilaiwajar. 8) Tujuan Pengguna BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan kepada calon penerima Hibah. 9) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 96/PMK.064/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara. 10) Dasar hukum lain yang perlu dicantumkan sesuai dengan jenis BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan. 11) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal ............. (4) Hibah Barang Milik Negara (BMN), kami sampaikan bahwa permohonan Hibah Barang Milik Negara berupa (5) yang diadakan melalui ........................ (6) dengan nilai seluruhnya sebesar Rp ,00 ( . rupiah) (7) kepada (8) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan sebagai penunjang kegiatan di bidang pelatihan dan produktivitas, pada prinsipnya dapat disetujui. Untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Hibah agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Yth (3) Jalan . Sifat : (2) Lampiran : ( ) berkas (2) Hal : Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pad a .............................. (3) : (2)Nomor ....................... ( 1) Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 Laman: http://www.naker.go.id KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT JENDERAL FORMAT 3.8 Format Surat Persetujuan Hibah BMN selain tanah dan/ atau bangunan Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan; Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc. NIP 19580717 198703 1 002 a.n Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderal, Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
1.Berdasarkan persetujuan Hibah ini, agar Saudara menetapkan keputusan mengenai jenis, jumlah, dan nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan.
2.Persetujuan Hibah ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara (3) Kementerian Ketenagakerjaan dan (8) selaku calon penerima Hibah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Hibah ini diterbitkan.
3.Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
4.Barang Milik Negara yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Penghapusan dimaksud didasarkan pada Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
5.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang c.q. KPKNL Setempat paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan.
6.Menyampaikan fotokopi Berita Acara Serah Terima kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.
7.Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan serta calon penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
8.Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN; 3) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang, Pihak calon penerima Hibah yang disetujui oleh Pengguna Barang; 5) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; 6) Sumber dana bantuan hibah, contoh : Dana DekonsentrasifTugas Pembantuan Ditjen Binalattas; 7) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar; 8) Pihak calon penerima hibah yang disetujui oleh Pengguna Barang; 9) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian : Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara,pelaksanaan Pemusnahan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... .lPMK.06/20 ..... (7), dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Pemusnahan Barang Milik Negara tidak mengganggu tugas operasional kantor Saudara;
2.Pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Negara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan ini dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara; Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Pemusnahan Barang Milik Negara pada ..... (3) yang terletak di ..... (5) berupa ..... (5) unit bangunan terdiri dari bangunan (5), seluas .......... m2 (5) dan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp ,00 ( rupiah) (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Yth. Sekretaris Jenderal/Ses. Ditjen/Kepala .... (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan Sifat Lampiran Hal ........ (2) ........ (2) ........ ( .... ) berkas (2) Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor ............... (1 ) .~~. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~~.~ Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 Laman: http://www.naker.go.id PORMAT4.A Format Surat Persetujuan Pemusnahan BMN berupa tanah dan I atau bangunan Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.InspekturJenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (8). Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
4.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Pengelola barang c.q (8) paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan dan Berita Acara Pemusnahan;
5.Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dimusnahkan tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
6.Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN; 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: OJKN c.q. Kanwil OJKN OKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 5) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; 6) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar; 7) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 96/PMK.064/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 8) Kanwil OJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara,pelaksanaan Pemusnahan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... .lPMK06/20 ....(7), dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Pemusnahan Barang Milik Negara tidak mengganggu tugas operasional kantor Saudara;
2.Pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Negara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan ini dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara; Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Pemusnahan Barang milik Negara berupa ..... (5) dengan sebesar Rp ,00 ( rupiah) (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Yth. Sekretaris .Ienderal/Ses. Oitjen/Kepala .... (3) Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 jakarta Selatan Sifat Lampiran Hal ........ (2) ........ (2) ........ ( .... ) berkas (2) Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor ............... (1) .~>.t. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ~Z~ Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 .~ Laman: http://www.naker.go.id FORMAT 4.B Format Surat Persetujuan Pemusnahan BMN selain tanah dan/ atau bangunan Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.Inspektur Jenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (8). Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
3.Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan yang ditetapkan paling lamai 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara ditandatangani;
4.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Pengelola barang c.q ....... (8) paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan dan Berita Acara Pemusnahan;
5.Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dimusnahkan tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
6.Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing- masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN; 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: DJKN c.q. Kanwil DJKN DKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 5) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; 6) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar; 7) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 96/PMK.064/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 8) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara,pelaksanaan Pemusnahan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... .lPMK.06/20 ..... (8), dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan Penghapusan Barang Milik Negara dari Oaftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan.
2.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusan kepaa Pengelola Barang c.q ..... (9) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penghapusan Barang milik Negara pada .... (3) yang terletak di ..... (5) berupa ..... (5) unit bangunan terdiri dari bangunan ..... (5), seluas .......... m2 dan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp '" ..,00 ( rupiah) (6) karena ....... (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Jalan . Yth. ., (3) ........ (2) ........ (2) ........ (.... ) berkas (2) Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada (3) Nomor Sifat Lampiran Hal ............... (1) 1..)." KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ·.~.t·Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 Laman: http://www.naker.go.id FORMAT 5.A Format Surat Persetujuan Penghapusan BMNberupa tanah dan / atau bangunan karena sebab-sebab lain Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.Inspektur Jenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (9). Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
3.Apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan Barang Milik Negara dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari pihak pengurus dan/atau penanggung jawab BMN tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan/atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
4.Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN; 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: DJKN c.q. Kanwil DJKN DKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 5) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; 6) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai buku/nilai perolehan/nilai wajar; 7) Penyebab terjadinya penghapusan BMN karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan secara wajar menajdi penyebab penghapusan seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati/cacat, beratltidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keaadan kahar (force major); 8) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 96/PMK.064/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 9) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah; 10) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Penghapusan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......IPMK.06/20 ....(8), dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan yang ditetapkan paling lamai 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara ditandatangani; Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal ..... (4), hal usulan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara pada (3), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penghapusan Barang Milik Negara yang disebabkan karena ..... (5) berupa ..... (6) dengan harga perolehan/nilai buku sebesar Rp ..... ,00 ( ........ rupiah) (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. Jalan . Yth. .. (3) ........ (2) ........ (2) ........ (.... ) berkas (2) Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada .......... (3) Nomor Sifat Lampiran Hal ............... (1) Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, Telepon 021-29410447 Faksimile 29410447 Laman: http://www.naker.go.id KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT JENDERAL FORMAT S.B Format Surat Persetujuan Penghapusan BMNselain tanah darr/ atau bangunan dikarenakan sebab-sebab lain Tembusan:
1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
2.Inspektur Jenderal Kemnaker;
3.Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4.Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (10). Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc NIP. 19580717 198703 1 002 a.n. Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderai Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.
2.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Pengelola barang c.q (9) paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan dan Berita Acara Pemusnahan;
3.Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan Barang Milik Negara dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari pihak pengurus dan/atau penanggung jawab BMN tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
4.Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 1) Kota dan tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN diterbitkan; 2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing- masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain; 3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: OJKN c.q. Kanwil OJKN OKI Jakarta c.q.KPKNL Jakarta I; 4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Penghapusan BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 5) Penyebab terjadinya Penghapusan BMN karena sebab- sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluawarsa, matlcacat beratltidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure); 6) BMN yang akan dimohonkan untuk dihapuskan karena sebab-sebab lain. Oalam hal tidak memungkinkan mencantumkan data BMN di dalam surat maka cukup disebutkan kelompok BMN tersebut dalam surat persetujuan dicantumkan dalam lampiran surat; 7) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan karena sebab-sebab lain; 8) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN,contoh : PMK Nomor 50/PMK.064/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; 9) Kanwil OJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah; 10) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil OJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. Petunjuk Pengisian: .................. (11) NIP (12) Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. Adalah benar sesuai dengan aslinya . No. Jenis dan Luas Pemegang No. Surat Lokasi Nomor Tanah Hak Ukur / Sertipikat (m2) Gambar Situasi

(5).. (6)....... (7) ...... (8) ... (9) ..... (10) .... Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi sertifikat tanah : : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN KEBENARANFOTOKOPI SERTIFlKAT Nomor: (1) KOP F'ORMAT6A Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Sertipikat Penetapan Status BMN Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisidengan nama pejabat penandatangan
3.Diisidengan NIPPegawaiNegeriSipil atau NRPbagi anggota TNI/Polri
4.Diisidengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisidengan jenis dan nomor sertifikat
7.Diisidengan luas tanah
8.Diisi dengan nama pemegang hak dalam sertifikat
9.Diisi dengan nomor surat ukur / gambar situasi
10.Diisi dengan lokasi tanah
11.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
12.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ........................ (20) NIP (21) Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. Adalah benar sesuai dengan aslinya. No. Nomor Berita Tanggal Berita Luas Acara Serah Acara Serah Bangunan Lokasi Terima Barang Terima Barang (m2)

(15)(16) .... (17) ... (18) .... (19) ...

3.Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bangunan No. Nomor Dokumen Tanggal Dokumen Luas Perolehan Perolehan Bangunan Lokasi Bangunan Bangunan (m2)

(10)(11) ... (12)... (13) ... (14) ...

2.Fotokopi dokumen perolehan Bangunan: No. Nomor Izin Tanggal Izin Luas Mendirikan Mendirikan Bangunan Lokasi Bangunan Bangunan (m2)

(5)(6)... (7).... (8)... (9)... Dengan ini menerangkan bah wa :

1.Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan : : (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, DOKUMEN PEROLEHAN BANGUNAN DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BANGUNAN Nomor: (1) KOP FORMAT 6B Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, Dokumen Perolehan Bangunan, dan Berita Acara Serah Terima Bangunan Petunjuk Pengisian :
1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota 'I'Nl/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan No 1MB
7.Diisi dengan Tanggal 1MB
8.Diisi dengan luas bangunan
9.Diisi dengan lokasi bangunan
10.Diisi dengan nomor urut
11.Diisi dengan nomor dokumen perolehan bangunan
12.Diisi dengan tanggal perolehan bangunan
13.Diisi dengan nomor dokumen perolehan bangunan
14.Diisidenganlokasi bangunan
15.Diisi dengan nomor urut
16.Diisi dengan nomor BAST
17.Diisi dengan tanggal BAST
18.Diisi dengan luas bangunan
19.Diisi dengan lokasi bangunan
20.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
21.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah benar sesuai dengan aslinya.
2.Fotokopi dokumen lainnya misalnya Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang untuk Barang Milik Negara selain tanahjatau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan: No Nomor Tanggal Merkj Nomor Nomor Nomor Dokumen Dokumen type Mesin Rangka Polisi Kepemilikan Kepemilikan Jenis

(5)(6).... (7) .... (8) .... (9) .... (10) ... (11) ... Dengan ini menerangkan bahwa :

1.Fotokopi dokumen kepemilikan Kendaraan bermotor atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan : : (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : Nomor: (1) SURAT KETERANGAN KEBENARANFOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKANATAU DOKUMEN LAIN YANGSETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKANBARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAHDANjATAU BANGUNAN KOP FORMAT6C Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan atau Dokumen Lain yang Setara Dengan Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara Selain Tanah danj Atau Bangunan
1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan nomor dokumen kepemilikan
7.Diisi dengan tanggal dokumen kepemilikan
8.Diisi dengan merk.ztype jenis barang milik negara selain tanah/dan atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan
9.Diisi dengan nomor mesin (hanya untuk kendaraan bermotor)
10.Diisi dengan nomor rangka (hanya untuk kendaraan bermotor)
11.Diisi dengan nomor polisi (hanya untuk kendaraan bermotor)
12.Diisi dengan nomor urut
13.Diisi dengan nomor dokumen lainnya
14.Diisi dengan tanggal dokumen lainnya
15.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
16.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan Petunjuk Pengisian : ........................ (8) NIP (9) Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah benar sesuai dengan aslinya. No Nomor Berita Acara Serah Tanggal Berita Acara Serah Terima Terima

(5)(6)... (7) ... Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi berita acara serah terima terkait perolehan barang dan dokumen lainnya: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : Nomor: (1) SURAT KETERANGAN KEBENARANFOTOKOPI BERITA ACARASERAH TERIMA TERKAlT PEROLEHAN SARANG DAN DOKUMEN LAINNYA KOP FORMAT6D Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Berita Acara Serah Terima Terkait Perolehan Sarang dan Dokumen Lainnya Selain Tanah danl a tau Bangunan dengan Nilai Perolehan di Atas Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) per Unit/ Satuan Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIPPegawai NegeriSipil atau NRPbagi anggota TNI/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima
7.Diisi dengan tanggal Berita Acara Serah Terima
8.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
9.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ..................... (8) NIP (9) Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka perrnohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah benar sesuai dengan aslinya. No. Daftar Isian Tanggal Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggara

(5)(6) ..... (7) .... Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI DAFTAR ISIAN PELAKSANAANANGGARAN Nomor : (1) KOP FORMAT 6E Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNljPolri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
6.Diisi dengan tanggal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
7.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
8.Diisi dengan NIPjNRP pejabat penandatangan *) Pilih salah satu ..................... (8) NIP (9) Kota, tanggal Demikian keterangan ini karni buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah benar sesuai dengan aslinya. No. Nomor Tanggal Hasil Audit Hasil Audit

(5)(6)..... (7) .... Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia *): : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI HASIL AUDIT APARATPENGAWASAN INTERN PEMERINTAH/BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA*) Nomor: (1) KOP FORMAT6F Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan nomor Hasil Audit
7.Diisi dengan tanggal Hasil Audit
8.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
9.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ..................... (8) NIP (9) Kota, tanggal Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah benar sesuai dengan aslinya. No. Nomor Tanggal Kerangka Acuan Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Fotokopi Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Anggaran Kementerian, atau Kementerian, atau Fotocopi Fotocopi Petunjuk Operasional Petunjuk Operasional Kegiatan Kegiatan

(5)(6)..... (7) .... Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, atau Fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai berikut: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURATKETERANGAN KEBENARANFOTOKOPIDOKUMENKERANGKAACUANKERJA,FOTOKOPI RENCANAKERJA, DANANGGARANKEMENTERIAN/LEMBAGA, ATAU FOTOKOPIPETUNJUK OPERASIONALKEGIATAN Nomor : (1) KOP FORMAT6G Format Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, atau Fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan nomor Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, atau Fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan Diisi dengan tanggal Hasil Audit
7.Diisi dengan tanggal Kerangka Acuan Kerja, Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, atau Fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan
8.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
9.Diisi dengan NIP/ NRP pejabat penandatangan ........................ (9) NIP (10) Kota, tanggal Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. Adalah Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kernenteriarr/ Lembaga (8)

(7)....(6) ... LokasiLuas Tanah (m2) Dengan ini menyatakan bahwa tanah dengan perincian data: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7A Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Barang Milik Negara Berupa Tanah Digunakan dan Dikuasai Kementerian/Lembaga Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNT/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan luas tanah
7.Diisi dengan lokasi
8.Diisi dengan nama Kementeriarr/Lembaga
9.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
10.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ........................... (9) NIP (10) Kota, tanggal Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Bararig Milik Negara. Adalah Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerianj Lembaga (8)

(7)....(6 .... LokasiLuas Banrnan (m2) Dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan perincian data: : (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7B Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Bararig Milik Negara Berupa Bangunan Digunakan dan Dikuasai KementerianjLembaga Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan luas bangunan
7.Diisi dengan lokasi
8.Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
9.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
10.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ........................... (9) NIP (10) Kota, tanggal Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah Bararig Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerianj Lembaga (8) No. Jenis BMN Selain Tanah Nilai Perolehan danj atau Bangunan

(5)(6) .... (7) .... Dengan ini menyatakan bahwa BMN selain tanah danj atau bangunan yang merniliki dokumen kepernilikan dengan perincian data : : (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7C Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Barang Milik Negara Selain Tanah danj atau Bangunan yang Memiliki Dokumen Kepemilikan Digunakan dan Dikuasai KementerianjLembaga Petunjuk Pengisian :

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan, seperti : motor, mobil,pesawat, kapal.
7.Diisi dengan nilai perolehan
8.Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
9.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
10.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ........................... (9) NIP (10) Kota, tanggal Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Sarang Milik Negara. Adalah Bararig Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerianj Lembaga (8) No. Jenis BMN Selain Tanah Nilai Perolehan danj atau Bangunan

(5)(6) .... (71···· Dengan ini menyatakan bahwa BMN selain tanah danjatau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per unitjsatuan dengan perincian data : : (2) : (3) : (4) Nama NIPjNRP Jabatan Yang bertanda tangan clibawah ini : SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7D Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Barang Milik Negara Selain Tanah danj atau Bangunan yang Tidak Memiliki Dokumen Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan ditas Rp 100.000.000,00 (seratus jutas rupiah) Digunakan dan Dikuasai KementerianjLembaga Petunjuk Pengisian:

1.Diisi dengan nomor surat keterangan
2.Diisi dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/ Polri
4.Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Diisi dengan nomor urut
6.Diisi dengan BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan.
7.Diisi dengan nilai perolehan
8.Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
9.Diiei dengan nama pejabat penandatangan
10.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan ........................ (15) NIP (16) Kota, tanggal Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. adalah Barang Milik Negara yang dikuasai Kementerian/Lembaga (12) yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pernindagtanganan dengan car a Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP). No Jenis Luas Luas Luas Lokasi Nilai Barang Milik Tanah Tanah Bangunan Bangunan Perolehan Negara (M2) (M2)

(5)(6) .... (7) .... _(81···. _(9) .... 1101··· .ou.. Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara dengan perincian data: : (2) : (3) : (4) Nama NIP/NRP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT PERNYATAANTANGGUNGJAWAB Nomor: (1) KOP FORMAT7E Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara yang Dari Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dilakukan Pemindahtanganan Dengan Cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) Petunjuk Pengisian :

1.Drisi dengan nomor surat keterangan
2.Diiai dengan nama pejabat penandatangan
3.Diisi dengan NIP Pegawai Negeri Sipil atau NRP bagi anggota TNI/Polri
4.Oiisi dengan jabatan pejabat penandatangan
5.Oiisi dengan nomor urut
6.Oiisi dengan nomor dokumen kepemilikan
7.Diisi dengan tanggal dokumen kepemilikan
8.Diisi dengan merk/type jenis barang milik negara selain tanah/dan atau bangunan yang mempunyai bukti kepernilikan
9.Diisi dengan nomor mesin (hanya untuk kendaraan bermotor)
10.Diisi dengan nomor rangka (hanya untuk kendaraan bermotor)
11.Oiisi dengan nomor polisi (hanya untuk kendaraan bermotor)
12.Diisi dengan nomor urut
13.Oiisi dengan nomor dokumen lainnya
14.Oiisi dengan tanggal dokumen lainnya
15.Diiei dengan nama pejabat penandatangan
16.Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri iru meliputi kewenangan dan tanggung jawab Menteri selaku Pengguna Barang di Kementerian dalam melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang diterima dari Pengelola Barang terhadap pengelolaan BMN,yang meliputi:

Pasal 6

KEWENANGANDANTANGGUNGJAWAB Pasa13 Tujuan Peraturan Menteri lUI sebagai pedoman bagi pengelolaan BMN di Kementerian dalam melaksanakan Penggunaan, Pernindahtanganan melalui Penjualan atau Hibah, Pemusnahan dan Penghapusan BMN.

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri iru meliputi kewenangan dan tanggung jawab Menteri selaku Pengguna Barang di Kementerian dalam melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang diterima dari Pengelola Barang terhadap pengelolaan BMN,yang meliputi:

Pasal 6

KEWENANGANDANTANGGUNGJAWAB Pasa13 Tujuan Peraturan Menteri lUI sebagai pedoman bagi pengelolaan BMN di Kementerian dalam melaksanakan Penggunaan, Pernindahtanganan melalui Penjualan atau Hibah, Pemusnahan dan Penghapusan BMN.

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015