Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015
- Nomor
- 4/PMK.06/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Menetapkan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
tentang Republik Lembaran
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG. BAB 1.. ... �1 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
4 . Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, . atau dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian .
11 . Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan . 12 . Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
yang pada
Bagian Kedua Ruang Lingkup
b . Pemindahtanganan;
( 4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BMN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Kewenangan Dan Tanggung Jawab Yang Didelegasikan
BAB II
a . penetapan status Penggunaan BMN; b . pemberian persetujuan Penggunaan Sementara BMN; c, pemberian persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presidenl Dewan Perwakilan Rakyat;
e . pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN.
a . Sekretaris Jenderal I Sekretaris Kernenterian I Sekretaris Utama pada KementerianiLembaga termasuk Kantor Menteri KoordinatoriKantor Menteri Negara;
Pengguna Barang tidak dapat pendelegasian kewenangan dan sebagaimana dimaksud pada ayat Pengguna Barang. Bagian Kedua meneruslimpahkan tanggung jawab ( 1) kepada Kuasa Klasifikasi Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Paragraf 1 Penggunaan BMN
( 1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab :
( 1)
Paragraf 2 Pemindahtanganan BMN
Pengguna Barang berwenang memberikan persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa :
dan bertanggung jawab atas permohonan
b . bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) .
a . BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;
c . bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) .
a . BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN;
Paragraf 3 Pemusnahan BMN Pasal 6 ( 1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN.
·/ www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
b . Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman; c . selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) per unit/ satuan;
Paragraf 4 Penghapusan BMN
a . Persediaan;
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III
Segala akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri m1 menjadi tanggung jawab dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Penggun:a Barang. 1 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
Keputusan dan surat persetujuan atas pengelolaan BMN yang didelegasikan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengelola Barang kepada Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewenangan untuk menetapkan putusan atau memberikan persetujuan terhadap pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, Pasal 6 ayat (3) huruf c, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c yang nilainya tercatat secara kumulatif merupakan kewenangan Pengelola Barang, berdasarkan Peraturan Menteri ini menjadi kewenangan Pengguna Barang.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
d . permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang namun belum diterbitkan persetujuan, dikembalikan oleh Pengelola Barang kepada Penguna Barang sepanjang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri ini;
BABV KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)