DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015

Nomor: 4/PMK.06/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas., Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG. BAB 1.. ... �1 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN .
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 4 . Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
6.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
7.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang . 8 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, . atau dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian .
9.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
10.Penghapusan�. , www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN 10 . Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 11 . Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan . 12 . Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
13.Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat bertanggung jawab atas penggunaan BMN Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan. yang pada
14.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
15.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini meliputi pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang kepada Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMN berupa:
1. a.Penggunaan; b . Pemindahtanganan;
2. c.Pemusnahan;
3. d.Penghapusan.
(2)Penggunaa�. / www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
(2)Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi penetapan status Penggunaan dan Penggunaan Sementara.
(3)Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi Penjualan dan Hibah. ( 4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BMN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang meliputi: a . penetapan status Penggunaan BMN; b . pemberian persetujuan Penggunaan Sementara BMN; c, pemberian persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presidenl Dewan Perwakilan Rakyat;
1. d.pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN; e . pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN.
(2)Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh MenteriiPimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN .
(3)Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), secara fungsional dilakukan oleh : a . Sekretaris Jenderal I Sekretaris Kernenterian I Sekretaris Utama pada KementerianiLembaga termasuk Kantor Menteri KoordinatoriKantor Menteri Negara;
1. b.Jaks� . . / www.jdih.kemenkeu.go.id ( 4) MENTERIKEUANGAN
2. b.Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung;
3. c.Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Sm-ana dan Prasarana pada Kepolisian Negara
4. d.Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan pada Lembaga Tinggi Negara . Pengguna Barang tidak dapat pendelegasian kewenangan dan sebagaimana dimaksud pada ayat Pengguna Barang.

Pasal 4

( 1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab :

a.menetapkan status Penggunaan;
b.memberikan persetujuan PeN.ggunaan Sementara .

(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap: ( 1)
1. a.alat utama sistem persenjataan;
2. b.BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) per unit/ satuan .

Pasal 5

Pengguna Barang berwenang memberikan persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa :

a.Penjualan;
b.Hibah . dan bertanggung jawab atas permohonan

(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan terhadap:
1. a.BMN�. , www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
2. a.BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempu:pyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000 .000,00 ( seratus juta rupiah) per unit/ satuan; b . bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) .
(3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan terhadap : a . BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;
1. b.BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 1 00 . 000.000,00 ( seratus juta rupiah) per unit/ satuan; c . bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) .
(4)BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi tetapi tidak terbatas pada: a . BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN;
1. b.BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
2. c.BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian I kontrak;
3. d.BMN yang diperoleh sesum ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal :
1. a.BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
2. b.terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Kewenangan �; ·/ www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
(3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BMN berupa:
1. a.Persediaan; b . Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman; c . selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) per unit/ satuan;
2. d.bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).

Pasal 7

(1)Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN terhadap BMN berupa : a . Persediaan;
1. b.Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;
2. c.selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) per unit/ satuan.
(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai akibat dari sebab- sebab lain yang merupakan sebab-�ebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat beratjtidak produktif untuk tanamanjhewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri m1 menjadi tanggung jawab dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Penggun:a Barang. 1 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Pasal 9

Keputusan dan surat persetujuan atas pengelolaan BMN yang didelegasikan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengelola Barang kepada Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewenangan untuk menetapkan putusan atau memberikan persetujuan terhadap pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, Pasal 6 ayat (3) huruf c, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c yang nilainya tercatat secara kumulatif merupakan kewenangan Pengelola Barang, berdasarkan Peraturan Menteri ini menjadi kewenangan Pengguna Barang.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.surat persetujuan atas permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang dinyatakan tetap sah;
b.permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang namun belum diterbitkan persetujuan, dikembalikan oleh Pengelola Barang kepada Penguna Barang sepanjang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri ini;
c.permohonan. . . . ./ � www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
c.permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang, namun terdapat revisi data yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersangkutan, dapat diterbitkan persetujuan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini serta dikategorikan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; d . permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang namun belum diterbitkan persetujuan, dikembalikan oleh Pengelola Barang kepada Penguna Barang sepanjang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri ini;
e.permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang berasal dari Daria Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang, namun terdapat revisi data yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersangkutan, dapat diterbitkan persetujuan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini serta dikategorikan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. BABV

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas., Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG. BAB 1.. ... �1 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN .
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 4 . Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
6.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
7.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang . 8 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, . atau dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian .
9.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
10.Penghapusan�. , www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN 10 . Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 11 . Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan . 12 . Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
13.Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat bertanggung jawab atas penggunaan BMN Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan. yang pada
14.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
15.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini meliputi pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang kepada Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMN berupa:
1. a.Penggunaan; b . Pemindahtanganan;
2. c.Pemusnahan;
3. d.Penghapusan.
(2)Penggunaa�. / www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
(2)Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi penetapan status Penggunaan dan Penggunaan Sementara.
(3)Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi Penjualan dan Hibah. ( 4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BMN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang meliputi: a . penetapan status Penggunaan BMN; b . pemberian persetujuan Penggunaan Sementara BMN; c, pemberian persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presidenl Dewan Perwakilan Rakyat;
1. d.pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN; e . pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN.
(2)Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh MenteriiPimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN .
(3)Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), secara fungsional dilakukan oleh : a . Sekretaris Jenderal I Sekretaris Kernenterian I Sekretaris Utama pada KementerianiLembaga termasuk Kantor Menteri KoordinatoriKantor Menteri Negara;
1. b.Jaks� . . / www.jdih.kemenkeu.go.id ( 4) MENTERIKEUANGAN
2. b.Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung;
3. c.Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Sm-ana dan Prasarana pada Kepolisian Negara
4. d.Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan pada Lembaga Tinggi Negara . Pengguna Barang tidak dapat pendelegasian kewenangan dan sebagaimana dimaksud pada ayat Pengguna Barang.

Pasal 4

( 1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab :

a.menetapkan status Penggunaan;
b.memberikan persetujuan PeN.ggunaan Sementara .

(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap: ( 1)
1. a.alat utama sistem persenjataan;
2. b.BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) per unit/ satuan .

Pasal 5

Pengguna Barang berwenang memberikan persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa :

a.Penjualan;
b.Hibah . dan bertanggung jawab atas permohonan

(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan terhadap:
1. a.BMN�. , www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
2. a.BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempu:pyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000 .000,00 ( seratus juta rupiah) per unit/ satuan; b . bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) .
(3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan terhadap : a . BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;
1. b.BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 1 00 . 000.000,00 ( seratus juta rupiah) per unit/ satuan; c . bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) .
(4)BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi tetapi tidak terbatas pada: a . BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN;
1. b.BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
2. c.BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian I kontrak;
3. d.BMN yang diperoleh sesum ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal :
1. a.BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
2. b.terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Kewenangan �; ·/ www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
(3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BMN berupa:
1. a.Persediaan; b . Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman; c . selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) per unit/ satuan;
2. d.bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).

Pasal 7

(1)Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN terhadap BMN berupa : a . Persediaan;
1. b.Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;
2. c.selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) per unit/ satuan.
(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai akibat dari sebab- sebab lain yang merupakan sebab-�ebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat beratjtidak produktif untuk tanamanjhewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.surat persetujuan atas permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang dinyatakan tetap sah;
b.permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang namun belum diterbitkan persetujuan, dikembalikan oleh Pengelola Barang kepada Penguna Barang sepanjang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri ini;
c.permohonan. . . . ./ � www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
c.permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang, namun terdapat revisi data yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersangkutan, dapat diterbitkan persetujuan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini serta dikategorikan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; d . permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang namun belum diterbitkan persetujuan, dikembalikan oleh Pengelola Barang kepada Penguna Barang sepanjang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri ini;
e.permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang berasal dari Daria Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang, namun terdapat revisi data yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersangkutan, dapat diterbitkan persetujuan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini serta dikategorikan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. BABV

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2019

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2019

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2016