DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015

Nomor: 23
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; EDIT ROKUM, 3.8.15 MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; EDIT ROKUM, 3.8.15 MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; EDIT ROKUM, 3.8.15 MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
3. 4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
4. 5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5. 6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
(2)Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pemeriksaaan keselamatan dan kesehatan kerja, serta peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja;
c.pelaksanaan analisis, perekayasaan, penerapan teknologi dan uji coba keselamatan dan kesehatan kerja;
d.pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja;
e.pelaksanaan pemberdayaan keselamatan dan kesehatan kerja;
f.evaluasi dan penyusunan laporan; dan
g.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja diklasifikasi dalam 2 (dua) kelas yaitu:

a.Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
b.Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB II

BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 5

Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian dan pemeriksaaan keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja;
c.pelaksanaan analisis, perekayasaan, penerapan teknologi dan uji coba keselamatan dan kesehatan kerja;
d.pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja;
e.pelaksanaan pemberdayaan keselamatan dan kesehatan kerja;
f.evaluasi dan penyusunan laporan; dan
g.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 7

Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Pelayanan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
c.Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan; dan
d.pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 10

a.Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan; dan
b.Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; EDIT ROKUM, 3.8.15 MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; EDIT ROKUM, 3.8.15 MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; EDIT ROKUM, 3.8.15 MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
3. 4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
4. 5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5. 6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
(2)Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja;
c.pelaksanaan analisis, perekayasaan, penerapan teknologi dan uji coba keselamatan dan kesehatan kerja;
d.pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja;
e.pelaksanaan pemberdayaan keselamatan dan kesehatan kerja;
f.evaluasi dan penyusunan laporan; dan
g.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja diklasifikasi dalam 2 (dua) kelas yaitu:

a.Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
b.Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB II

BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 5

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja;
c.pelaksanaan analisis, perekayasaan, penerapan teknologi dan uji coba keselamatan dan kesehatan kerja;
d.pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja;
e.pelaksanaan pemberdayaan keselamatan dan kesehatan kerja;
f.evaluasi dan penyusunan laporan; dan
g.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 7

Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Pelayanan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
c.Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan; dan
d.pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 10

a.Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan; dan
b.Subbagian Kepegawaian dan Umum.