DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1062/M.KT.01/2021 tanggal 09 November 2021 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
2.Wilayah Kerja adalah wilayah yang menjadi cakupan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 2

(1)UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
(2)UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terdiri atas:

a.Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
b.Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I; dan
c.Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II.

Pasal 4

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan anggaran;
b.pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
c.pelaksanaan fasilitasi pemagangan;
d.pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan;
e.pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
f.pelaksanaan uji coba program, sistem, dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
g.pelaksanaan konsultansi pelatihan vokasi dan produktivitas;
h.pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas;
i.pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas;
j.pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas;
k.pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
l.penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, urusan rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana; dan
d.pelaksanaan urusan rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 9

Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 3 Lokasi

Pasal 10

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berlokasi di Medan, Serang, Bekasi, Bandung, Semarang, dan Makassar.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1062/M.KT.01/2021 tanggal 09 November 2021 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
2.Wilayah Kerja adalah wilayah yang menjadi cakupan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 2

(1)UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
(2)UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terdiri atas:

a.Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
b.Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I; dan
c.Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II.

Pasal 4

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan anggaran;
b.pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
c.pelaksanaan fasilitasi pemagangan;
d.pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan;
e.pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
f.pelaksanaan uji coba program, sistem, dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
g.pelaksanaan konsultansi pelatihan vokasi dan produktivitas;
h.pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas;
i.pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas;
j.pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas;
k.pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
l.penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana; dan
d.pelaksanaan urusan rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 9

Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 3 Lokasi

Pasal 10

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berlokasi di Medan, Serang, Bekasi, Bandung, Semarang, dan Makassar.