DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015

Nomor: 24
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3.Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 3.Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 3.Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 3.Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
3. 4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
4. 5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5. 6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
(2)Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pelaksanaan pengembangan pasar kerja dan pelayanan tenaga kerja;
c.pelaksanaan pengembangan dan konsultasi inkubasi bisnis;
d.pelaksanaan pengembangan pendampingan kewirausahaan, dan uji coba model perluasan kesempatan kerja;
e.pelaksanaan kerjasama kelembagaan, promosi dan pemasaran;
f.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
g.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Program dan Evaluasi;
c.Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan keuangan;
b.pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan; dan
c.pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 7

a.Subbagian Keuangan; dan
b.Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 8

(1)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan barang milik negara.
(2)Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta promosi dan pemasaran di bidang pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pengelolaan, penyajian data dan informasi;
c.pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan
d.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3.Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 3.Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 3.Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
2. 3.Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
3. 4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
4. 5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5. 6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
(2)Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pelaksanaan pengembangan pasar kerja dan pelayanan tenaga kerja;
c.pelaksanaan pengembangan dan konsultasi inkubasi bisnis;
d.pelaksanaan pengembangan pendampingan kewirausahaan, dan uji coba model perluasan kesempatan kerja;
e.pelaksanaan kerjasama kelembagaan, promosi dan pemasaran;
f.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
g.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Program dan Evaluasi;
c.Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan keuangan;
b.pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan; dan
c.pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 7

a.Subbagian Keuangan; dan
b.Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 8

(1)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan barang milik negara.
(2)Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pengelolaan, penyajian data dan informasi;
c.pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan
d.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.