DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018

Nomor: 25
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan; MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR25 TAHUN2018 TENTANG PEDOMANPENYALURANBANTUANPEMERINTAHBIDANG KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN Pasal 2 Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabeI, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau Iembaga pemerintah/rion pemerintah.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMANPENYALURANBANTUANPEMERINTAHBIDANG KETENAGAKERJAAN.
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Menetapkan Pasal 6

(1)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran pemerintah dan belanja negara Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan kelompok akun belanja masing-rnasing.
1. a.uang;
2. b.barang; danjatau
3. c.jasa.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah meliputi:

a.perseorangan;
b.kelompokmasyarakat;
c.lembaga swadaya masyarakat;
d.lembaga pendidikan dan pelatihan;
e.lembaga pemerintah yang menangani bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
f.lembagaj organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah. pembangunan

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah meliputi bantuan:

a.pemberian penghargaan;
b.bantuan operasional;
c.bantuan sarana atau prasarana;
d.bantuan rehabilitasi atau gedungjbangunan;dan
e.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 9

Pimpinan Unit Eselon I menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. evaluasi se bagaimana

(1)digunakan untuk penyaluran Bantuan
(3)Hasil monitoring dan dimaksud pada ayat menetapkan kebijakan Pemerintah berikutnya. kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kesesuaian an tara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
2. b.kesesuaian an tara target capaian dengan realisasi. sesuai Pasa18
(1)Kepala Satuan Kerja Unit Eselon BABIII MONITORING,EVALUASI,DANPELAPORAN

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SALINANSESUAI DENGANASLINYA BERITANEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN 2018 NOMOR 1803 WIDODO EKATJAHJANA DIREKTURJENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tangga131 Desember2018 M. HANIF DHAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri im dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. BABIV KETENTUANPENUTUP JENIS ANGGARAN NO NAMA PROGRAM NAMA KOMPONEN TUJUAN SATUAN BANTUAN (RpOOO) I. Program Bantuan Bantuan Peralatan Untuk meningkatkan 1 (satu) Paket 50.000 Peningkatan Sarana dan Pelatihan kualitas dan kapasitas Kompetensi Prasarana pelatihan di Lembaga Tenaga Kerja dan Pelatihan Produktivitas Kerja/ Swasta/Yayasan/ Org anisasi Kemasyarakatan Peralatan Institusional Untuk meningkatkan 1 (satu) Paket - Mesin Logam kualitas dan kapasitas 3.600.000 - Las pelatihan di UPTD 1.800.000 - Otomotif kendaraan BLK/LLK/KLK bergerak di 3.500.000 ringan (roda 4) bidang pengembangan SDM - Otomotif SepedaMotor 800.000 - Listrik 1.000.000 - Elektronika 1.000.000 JENIS DAN BENTUK BANTUANPEMERINTAH LAMPIRAN PERATURANMENTER! KETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA NOMOR25 TAHUN 2018 TENTANG TENTANGPEDOMANPENYALURANBANTUANPEMERINTAHBIDANG KETENAGAKERJAAN JENIS ANGGARAN NO NAMAPROGRAM BANTUAN NAMAKOMPONEN TUJUAN SATUAN (RpOOO) - Komputer /IT 650.000 - Menjahit 550.000 - Bahasa 700.000 - Pengolahan Hasil 600.000 Pertanian - Keean tikan 550.000 - Bangunan 900.000 Perala tan Non Untuk meningkatkan 1 (satu) Paket Insti tu sional kualitas dan kapasitas - Las pelatihan di UPTD 850.000 - Otomotif sepeda motor BLK/LLK/KLK bergerak di 750.000 - Otomotif Motor Tempel bidang pengembangan SDM 900.000 - Menjahit dan mempermudah akses 550.000 - Listrik bagi masyarakat di wilayah 600.000 - Pertanian te rpe neil 600.000 Bantuan Bantuan Peralatan Balai Untuk meningkatkan 1 (satu) paket 300.000 Sarana dan Latihan Kerja Komunitas partisipasi kelompok Prasarana masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing JENIS ANGGARAN NO NAMAPROGRAM BANTUAN NAMAKOMPONEN TUJUAN SATUAN (RpOOO) Bantuan Bantuan Pemban gunan Untuk meningkatkan 1 (satu) paket 550.000 Rehabili tasi j Workshop Balai Latihan partisipasi kelompok Pembangunan Kerja Komunitas masyarakat dalam Gedungj meningkatkan kualitas Bangunan SDM yang berdaya saing Bantuan Bantuan Program Untuk meningkatkan 1 (satu) paket 50.000 Operasional Pelatihan Lembaga kompetensi tenaga kerja Pelatihan Swasta melalui pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja SwastajYayasan Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pengembangan SDM Bantuan Peralatan Untuk meningkatkan 1 (satu) paket 50.000 Pelatihan Lembaga kompetensi tenaga kerja Pelatihan Swasta melalui pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja SwastajYayasan Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pengembangan SDM Program Bantuan Penempatan dan lainnya Pemberdayaan Tenaga Kerja 150.000Menyediakan lapangan 1 (satu) paket pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses Ban tuan Infrastruktur dan Sarana Usaha Padat Karya Produktif:

a.bantuan prasarana material; 200.000Menyediakan lapangan 1 (satu) paket pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekononll untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bantuan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja: - Padat Karya Infrastruktur (wilayah barat, tengah, dan timur) II. 50.000Bantuan Program Untuk meningkatkan 1 (satu) paket Pelatihan BLK Komunitas kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di BLK Komunitas 10.000Bantuan kelembagaan Komunitas Operasional Sebagai bantuan stimulan 1 (satu) paket BLK untuk membantu biaya operasional BLK Komunitas dalam melaksanakan pelatihan kerja ANGGARAN (RpOOO) SATUANTUJUANNAMAKOMPONEN JENIS BANTUAN NO NAMAPROGRAM JENIS ANGGARAN NO NAMAPROGRAM BANTUAN NAMAKOMPONEN TUJUAN SATUAN (RpOOO)
b.Ban tuan sarana usaha. ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi Bantuan Padat Karya Menyediakan lapangan 1 (satu) 17.000 Infrastruktur pekerjaan bagi penganggur meter2 Pembangunan Jembatan dan setengah penganggur di Gantung pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Bantuan Bantuan pemberdayaan Memberdayakan dan 1 (satu) paket 85.000 lainnya masyarakat melalui mengembangkan Terapan Teknologi Tepat keterampilan dan Guna kesempatan berusaha dengan pemanfaatan potensi sumber daya alarn melalui pengembangan teknologi sederhana JENIS ANGGARAN NO NAMAPROGRAM NAMAKOMPONEN TUJUAN SATUAN BANTUAN (RpOOO) Bantuan Bantuan penciptaan Menciptakan kader-kader 1 (satu) paket 100.000 lainnya wirausaha baru melalui wirausaha baru atau pemberdayaan tenaga pengusaha pemula yang kerj a mandiri berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi melalui pendampingan wirausaha bagi kelompok rentan Bantuan Bantuan penciptaan Menciptakan kader-kader 1 (satu) paket 50.000 lainnya wirausaha baru melalui wirausaha baru atau penguatan kapasitas pengusaha pemula yang kelembagaan tenaga kerja berkualitas, produktif dan mandiri beretos kerja tinggi melalui lembaga pemerin tah / non pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat Bantuan Bantuan Sarana Usaha Memberdayakan serta 1 (satu) paket 60.000 sarana dan melalui Pemberdayaan mengembangkan prasarana Tenaga Kerja Khusus ketrampilan dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja muda, wanita, lansia, dan disabilitas (rentan) 5.000Untuk meringankan beban 1 (satu) TKIbermasalah orang Bantuan Kepada TKI bermasalah Bantuan Lainnya 1.7001 (satu) orang/ bulan Menciptakan pendamping wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja melalui lembaga inkubator usaha Biaya hidup dan biaya operasional pen damping inkubasi 2.700 2.5001 (satu) orang/ bulan 1 (satu) orang/ bulan Menciptakan pendamping wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam upaya perluasan kesempatan kerja
b.wilayah timur
a.wilayah barat Biaya hidup dan biaya operasional pendamping wirausaha Bantuan Lainnya 50.000 50.000 15.000 1 (satu) paket 1 (satu) paket/ orang 1 (satu) paket paket/ orang Bantuan sarana dan Menciptakan wirausaha prasarana usaha inkubasi baru melalui pendampingan bisnis tahap awal dan lembaga inkubator usaha pengembangan :
a.tahap awal Lembaga/Kelompok;
b.tahap awal perorangan;
c.tahap pengembangan lembaga/kelompok. dan Bantuan saran a prasarana ANGGARAN (RpOOO) SATUANTUJUANNAMA KOMPONEN JENIS BANTUAN NO NAMA PROGRAM 20.000 500.000 1 (satu) paket 1 (satu) paket Seperangkat alat pengolah data yang dilengkapi aplikasi tata kelola TKl yang diberikan pada pusat informasi dan layanan migrasi, bagi warga desa yang ingin bekerj a ke dalam dan ke luar negeri, mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon TKI ke dalam negen dan luar negeri. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI. Ban tuan Alat Pengolah Data Pusat Layanan Migrasi di Desa Migran Produktif Pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKl Bantuan Sarana dan Prasarana Bantuan Sarana dan Prasarana NO NAMA PROGRAM ANGGARAN (RpOOO) SATUANTUJUANNAMA KOMPONEN JENIS BANTUAN JENIS ANGGARAN NO NAMAPROGRAM NAMAKOMPONEN TUJUAN SATUAN BANTUAN (RpOOO) Bantuan Biaya Hidup Petugas menciptakan petugas 1 (satu) 1.700 Lainnya Layanan Migrasi layanan migrasi yang orang/ bulan Desmigratif berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam pelayanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalam dan ke luar negeri Biaya Operasional Petugas Bantuan operasional 1 (satu) 200 Layanan Migrasi petugas layanan rrugrasi orang/ bulan Desmigratif dalam memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalam dan ke luar negen. M. HANIF DHAKIID SESUAI DENGAN ASLINYA ~M'i~~l:RO HUKUM, MENTEIDKETENAGAKERJAAN ttd. JENIS ANGGARAN NO NAMA PROGRAM NAMA KOMPONEN TUJUAN SATUAN BANTUAN (RpOOO) Biaya Operasional Petugas Bantuan operasional 1 (satu) 300 Layanan Migrasi kepada perangkat desa orang/ bulan Desmigratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan layanan rmgrasi di desa migran produktif

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau Iembaga pemerintah/rion pemerintah.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMANPENYALURANBANTUANPEMERINTAHBIDANG KETENAGAKERJAAN.
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Menetapkan Pasal 6

(1)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran pemerintah dan belanja negara Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan kelompok akun belanja masing-rnasing.
1. a.uang;
2. b.barang; danjatau
3. c.jasa.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah meliputi:

a.perseorangan;
b.kelompokmasyarakat;
c.lembaga swadaya masyarakat;
d.lembaga pendidikan dan pelatihan;
e.lembaga pemerintah yang menangani bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
f.lembagaj organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah. pembangunan

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah meliputi bantuan:

a.pemberian penghargaan;
b.bantuan operasional;
c.bantuan sarana atau prasarana;
d.bantuan rehabilitasi atau gedungjbangunan;dan
e.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 9

(1)digunakan untuk penyaluran Bantuan
(3)Hasil monitoring dan dimaksud pada ayat menetapkan kebijakan Pemerintah berikutnya. kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kesesuaian an tara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
2. b.kesesuaian an tara target capaian dengan realisasi. sesuai Pasa18
(1)Kepala Satuan Kerja Unit Eselon BABIII MONITORING,EVALUASI,DANPELAPORAN

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SALINANSESUAI DENGANASLINYA BERITANEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN 2018 NOMOR 1803 WIDODO EKATJAHJANA DIREKTURJENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tangga131 Desember2018 M. HANIF DHAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri im dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Pasal 10

a.bantuan prasarana material; 200.000Menyediakan lapangan 1 (satu) paket pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekononll untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bantuan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja: - Padat Karya Infrastruktur (wilayah barat, tengah, dan timur) II. 50.000Bantuan Program Untuk meningkatkan 1 (satu) paket Pelatihan BLK Komunitas kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di BLK Komunitas 10.000Bantuan kelembagaan Komunitas Operasional Sebagai bantuan stimulan 1 (satu) paket BLK untuk membantu biaya operasional BLK Komunitas dalam melaksanakan pelatihan kerja ANGGARAN (RpOOO) SATUANTUJUANNAMAKOMPONEN JENIS BANTUAN NO NAMAPROGRAM JENIS ANGGARAN NO NAMAPROGRAM BANTUAN NAMAKOMPONEN TUJUAN SATUAN (RpOOO)
b.Ban tuan sarana usaha. ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi Bantuan Padat Karya Menyediakan lapangan 1 (satu) 17.000 Infrastruktur pekerjaan bagi penganggur meter2 Pembangunan Jembatan dan setengah penganggur di Gantung pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Bantuan Bantuan pemberdayaan Memberdayakan dan 1 (satu) paket 85.000 lainnya masyarakat melalui mengembangkan Terapan Teknologi Tepat keterampilan dan Guna kesempatan berusaha dengan pemanfaatan potensi sumber daya alarn melalui pengembangan teknologi sederhana JENIS ANGGARAN NO NAMAPROGRAM NAMAKOMPONEN TUJUAN SATUAN BANTUAN (RpOOO) Bantuan Bantuan penciptaan Menciptakan kader-kader 1 (satu) paket 100.000 lainnya wirausaha baru melalui wirausaha baru atau pemberdayaan tenaga pengusaha pemula yang kerj a mandiri berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi melalui pendampingan wirausaha bagi kelompok rentan Bantuan Bantuan penciptaan Menciptakan kader-kader 1 (satu) paket 50.000 lainnya wirausaha baru melalui wirausaha baru atau penguatan kapasitas pengusaha pemula yang kelembagaan tenaga kerja berkualitas, produktif dan mandiri beretos kerja tinggi melalui lembaga pemerin tah / non pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat Bantuan Bantuan Sarana Usaha Memberdayakan serta 1 (satu) paket 60.000 sarana dan melalui Pemberdayaan mengembangkan prasarana Tenaga Kerja Khusus ketrampilan dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja muda, wanita, lansia, dan disabilitas (rentan) 5.000Untuk meringankan beban 1 (satu) TKIbermasalah orang Bantuan Kepada TKI bermasalah Bantuan Lainnya 1.7001 (satu) orang/ bulan Menciptakan pendamping wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja melalui lembaga inkubator usaha Biaya hidup dan biaya operasional pen damping inkubasi 2.700 2.5001 (satu) orang/ bulan 1 (satu) orang/ bulan Menciptakan pendamping wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam upaya perluasan kesempatan kerja
b.wilayah timur
a.wilayah barat Biaya hidup dan biaya operasional pendamping wirausaha Bantuan Lainnya 50.000 50.000 15.000 1 (satu) paket 1 (satu) paket/ orang 1 (satu) paket paket/ orang Bantuan sarana dan Menciptakan wirausaha prasarana usaha inkubasi baru melalui pendampingan bisnis tahap awal dan lembaga inkubator usaha pengembangan :
a.tahap awal Lembaga/Kelompok;
b.tahap awal perorangan;
c.tahap pengembangan lembaga/kelompok. dan Bantuan saran a prasarana ANGGARAN (RpOOO) SATUANTUJUANNAMA KOMPONEN JENIS BANTUAN NO NAMA PROGRAM 20.000 500.000 1 (satu) paket 1 (satu) paket Seperangkat alat pengolah data yang dilengkapi aplikasi tata kelola TKl yang diberikan pada pusat informasi dan layanan migrasi, bagi warga desa yang ingin bekerj a ke dalam dan ke luar negeri, mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon TKI ke dalam negen dan luar negeri. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI. Ban tuan Alat Pengolah Data Pusat Layanan Migrasi di Desa Migran Produktif Pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKl Bantuan Sarana dan Prasarana Bantuan Sarana dan Prasarana NO NAMA PROGRAM ANGGARAN (RpOOO) SATUANTUJUANNAMA KOMPONEN JENIS BANTUAN JENIS ANGGARAN NO NAMAPROGRAM NAMAKOMPONEN TUJUAN SATUAN BANTUAN (RpOOO) Bantuan Biaya Hidup Petugas menciptakan petugas 1 (satu) 1.700 Lainnya Layanan Migrasi layanan migrasi yang orang/ bulan Desmigratif berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam pelayanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalam dan ke luar negeri Biaya Operasional Petugas Bantuan operasional 1 (satu) 200 Layanan Migrasi petugas layanan rrugrasi orang/ bulan Desmigratif dalam memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalam dan ke luar negen. M. HANIF DHAKIID SESUAI DENGAN ASLINYA ~M'i~~l:RO HUKUM, MENTEIDKETENAGAKERJAAN ttd. JENIS ANGGARAN NO NAMA PROGRAM NAMA KOMPONEN TUJUAN SATUAN BANTUAN (RpOOO) Biaya Operasional Petugas Bantuan operasional 1 (satu) 300 Layanan Migrasi kepada perangkat desa orang/ bulan Desmigratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan layanan rmgrasi di desa migran produktif