DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Februari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN ANGGARAN 2020. KETENAGAKERJAAN TAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian meliputi:

a.pemberian penghargaan;
b.bantuan operasional;
c.bantuan sarana dan/atau prasarana;
d.bantuan rehabilitasi, pembangunan gedung, dan/atau bangunan; dan
e.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah pada Kementerian meliputi:

a.perseorangan;
b.kelompok masyarakat;
c.lembaga swadaya masyarakat;
d.lembaga pendidikan dan pelatihan;
e.lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
f.lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk;

a.uang;
b.barang; dan/atau
c.jasa.

Pasal 6

(1)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam pagu yang paling tinggi yang dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun belanja masing-masing.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kepala satuan kerja unit eselon I menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Kepala satuan kerja unit eselon I sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.
(2)Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
2. b.kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
(3)Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 9

Kepala satuan kerja unit eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1628);
b.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 992);
c.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1449);
d.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1803); dan
e.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 505), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2020 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 120 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA IRO HUKUM, , SH REPU6V- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020 JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERINTAH NO NAMA PROGRAM JENIS BANTUAN NAMA KOMPONEN SATUAN ANGGARAN (RpOOO) TUJUAN KOMPONEN I. Program Bantuan Sarana Peralatan Institusional 1 (satu) Paket Untuk meningkatkan kualitas Peningkatan dan Prasarana - Mesin Logam 3.600.000 dan kapasitas pelatihan di UPTD Kompetensi - Las 1.800.000 Balai Latihan Kerja/ Loka Tenaga Kerja dan - Otomotif kendaraan 3.500.000 Latihan Kerja/Lembaga Produktivitas ringan (roda 4) - Otomotif Sepeda Motor (roda 2) - Listrik - Elektronika - Komputer/IT - Menjahit - Bahasa 800.000 1.000.000 1.000.000 650.000 550.000 700.000 Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia - Pengolahan Basil 600.000 Pertanian - Kecantikan 550.000 - Bangunan 900.000 - Tata Boga 500.000 NO NAMA PROGRAM JENIS BANTUAN NAMA KOMPONEN SATUAN ANGGARAN (RpOOO) TUJUAN KOMPONEN - Pekerjaan Domestik - Industri Kreatif 500.000 500.000 Peralatan Non Institusional/ Mobile Training Unit (MTU) - Las - Otomotif Sepeda Motor - Otomotif Motor Tempel - Menjahit - Listrik - Pertanian 1 (satu) Paket 1.000.000 850.000 1.000.000 750.000 800.000 800.000 Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja/ Loka Latihan Kerja/ Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan mempermudah akses bagi masyarakat di wilayah terpencil Bantuan Peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas 1 (satu) Paket 350.000 Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing Bantuan Sarana dan Prasarana Bantuan Pembangunan Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas 1 (satu) paket 550.000 Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing Bantuan Peralatan Pelatihan Lembaga Pelatihan Swasta 1 (satu) paket 100.000 Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta/ yayasan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM Bantuan Operasional Bantuan Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Swasta 1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang 50.000 Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta/ yayasan NO NAMA PROGRAM JENIS BANTUAN NAMA KOMPONEN SATUAN ANGGARAN (RpOOO) TUJUAN KOMPONEN organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Keija Luar Negeri (BLKLN) 1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang 72.000 Untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta yang bergerak di bidang pengembangan SDM Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas 1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang 50.000 Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di BLK Komunitas Bantuan Operasional Kelembagaan BLK Komunitas 1 (satu) paket 10.000 Sebagai bantuan stimulan untuk membantu biaya operasional BLK Komunitas dalam melaksanakan pelatihan kerja Bantuan Program Pelatihan Peningkatan Produktivitas 1 (satu) paket untuk 25 (dua puluh lima) orang 45.000 Untuk meningkatkan dan menambah wawasan, kompetensi serta produktivitas bagi tenaga kerja pada perusahaan/ lembaga Bantuan Program Pelatihan Produktivitas Kewirausahaan Baru 1 (satu) paket untuk 25 (dua puluh lima) orang 34.000 Untuk meningkatkan motivasi dan membangun jiwa wirausaha serta keterampilan usaha kepada masyarakat yang ingin memulai berwirausaha atau masyarakat yang telah memiliki embrio usaha sampai dengan 1 (satu) tahun NO NAMA PROGRAM JENIS BANTUAN NAMA KOMPONEN SATUAN ANGGARAN (RpOOO) TUJUAN KOMPONEN Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas Perusahaan 1 (satu) paket untuk 5 (lima) perusahaan 57.900 Untuk menciptakan nilai tambah di perusahaan melalui penerapan alat, teknik, dan metode produktivitas dalam rangka pemecahan masalah dan peningkatan produktivitas perusahaan kecil dan menengah II. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Bantuan lainnya Bantuan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja: - Padat Kaiya Infrastruktur (wilayah barat, tengah, dan timur) 1 (satu) paket untuk 88 (delapan puluh delapan) orang 250.000 Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bantuan Infrastruktur dan Sarana Usaha Padat Kaiya Produktif:

a.bantuan prasarana material;
b.Bantuan sarana usaha. 1 (satu) paket untuk 66 (enam puluh enam) orang 200.000 Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi Bantuan lainnya Bantuan pemberdayaan masyarakat melalui Wirausaha TI'G yang Berbasis Ekonomi Digital 1 (satu) paket untuk 20 (dua puluh) orang 100.000 Memberdayakan dan mengembangkan ketrampilan serta kesempatan berusaha melalui peningkatan kewirausahaan berbasis Ekonomi Digital NO NAMA PROGRAM JENIS BANTUAN Bantuan lainnya Bantuan lainnya Bantuan sarana dan prasarana NAMA KOMPONEN Bantuan penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri Bantuan penguatan kapasitas kelembagaan tenaga kerja mandiri Bantuan alat dan bahan produksi usaha inkubasi bisnis:
a.Inkubasi Bisnis Tahap Awal Out Wall Lembaga/ Kelompok;
b.Inkubasi Bisnis tahap Awal In Wall
c.Inkubasi Bisnis tahap awal perseorangan
d.Inkubasi Bisnis Tahap Awal Out Wall kerjasama dengan stakeholder balai latihan kerja dan perguruan tunggi SATUAN 1 (satu) paket untuk 20 (dua puluh) orang 1 (satu) paket
a.1 (satu) paket (20 (dua puluh) orang) /kelompok untuk 20 (dua puluh) orang
b.1 (satu) orang
c.1 (satu) orang
d.Perguruan Tinggi 1 (satu) paket (5 (lima) orang, BLK 1 (satu) paket (10 (sepuluh) ANGGARAN (RpOQQ) 130.000 25.000 65.000 20.000 20.000 20.000 TUJUAN KOMPONEN Menciptakan wirausaha baru sesuai dengan potensi daerah bagi penganggur dan setengah penganggur dalam rangka menciptakan nilai tambah Penguatan Kapasitas Kelembagaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri Menciptakan wirausaha baru melalui pendampingan lembaga inkubator usaha NO NAMA PROGRAM JENIS BANTUAN NAMA KOMPONEN SATUAN ANGGARAN (RpOOO) TUJUAN KOMPONEN
e.Inkubasi Bisnis Tahap Pengembangan Out Wall Lembaga/ Kelompok Orang)
e.1 (satu) paket/ kelompok untuk 20 (dua puluh) orang 65.000 Bantuan Sarana dan Prasarana Bantuan Sarana dan Prasarana Uji Coba Model Perluasan Kesempatan Kerja 1 (satu) paket/ dinas di 2 (dua) lokasi 65.000 Membuat Inovasi Model Kegiatan Perluasan Kesempatan Keija Bantuan Lainnya Biaya Hidup dan Biaya Operasional Pendamping Perluasan Kesempatan Kerja 1 (satu) orang/ bulan 3.000 Menciptakan Pendamping Wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam upaya perluasan kesempatan kerja Biaya Hidup dan biaya Operasional Pendamping Inkubasi 1 (satu) orang/ bulan 2.300 Menciptakan Pendamping Wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja tinggi melalui lembaga inkubator usaha Bantuan sarana dan Prasarana Membangun Layanan Terpadu Satu Atap untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) 1 (satu) paket 500.000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung layanan terpadu Satu Atap untuk Pekerja Migran Indonesia Bantuan sarana dan prasrana Bantuan alat pengolah data pusat layanan migrasi di komunitas migran produktif 1 (satu ) paket 18.000 Seperangkat alat pengolah data yang dilengkapi aplikasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia yang diberikan pada pusat infoiiiiasi layanan migrasi bagi NO NAMA PROGRAM JENIS BANTUAN NAMAKOMPONEN SATUAN ANGGARAN (RpOOO) TUJUAN KOMPONEN warga desa yang ingin bekerja untuk mendapatkan layanan informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon Pekerja Migran Indonesia di dalam negeri Bantuan Lainnya Biaya hidup petugas layanan migrasi komunitas migran produktif 1 (satu) orang /bulan 1.900 Menciptakan petugas layanan migrasi yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam layanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja di dalam dan ke luar negeri Biaya hidup penanggungjawab layanan migrasi komunitas migran produktif 1 (satu) orang/ bulan 300 Bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan layanan migrasi di komunitas migran produktif SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA imO HUKUM, , SH MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN ANGGARAN 2020. KETENAGAKERJAAN TAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian meliputi:

a.pemberian penghargaan;
b.bantuan operasional;
c.bantuan sarana dan/atau prasarana;
d.bantuan rehabilitasi, pembangunan gedung, dan/atau bangunan; dan
e.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah pada Kementerian meliputi:

a.perseorangan;
b.kelompok masyarakat;
c.lembaga swadaya masyarakat;
d.lembaga pendidikan dan pelatihan;
e.lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
f.lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk;

a.uang;
b.barang; dan/atau
c.jasa.

Pasal 6

(1)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam pagu yang paling tinggi yang dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun belanja masing-masing.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kepala satuan kerja unit eselon I menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Kepala satuan kerja unit eselon I sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.
(2)Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
2. b.kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
(3)Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 9

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1628);
b.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 992);
c.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1449);
d.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1803); dan
e.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 505), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

a.bantuan prasarana material;
b.Bantuan sarana usaha. 1 (satu) paket untuk 66 (enam puluh enam) orang 200.000 Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi Bantuan lainnya Bantuan pemberdayaan masyarakat melalui Wirausaha TI'G yang Berbasis Ekonomi Digital 1 (satu) paket untuk 20 (dua puluh) orang 100.000 Memberdayakan dan mengembangkan ketrampilan serta kesempatan berusaha melalui peningkatan kewirausahaan berbasis Ekonomi Digital NO NAMA PROGRAM JENIS BANTUAN Bantuan lainnya Bantuan lainnya Bantuan sarana dan prasarana NAMA KOMPONEN Bantuan penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri Bantuan penguatan kapasitas kelembagaan tenaga kerja mandiri Bantuan alat dan bahan produksi usaha inkubasi bisnis:
a.Inkubasi Bisnis Tahap Awal Out Wall Lembaga/ Kelompok;
b.Inkubasi Bisnis tahap Awal In Wall
c.Inkubasi Bisnis tahap awal perseorangan
d.Inkubasi Bisnis Tahap Awal Out Wall kerjasama dengan stakeholder balai latihan kerja dan perguruan tunggi SATUAN 1 (satu) paket untuk 20 (dua puluh) orang 1 (satu) paket
a.1 (satu) paket (20 (dua puluh) orang) /kelompok untuk 20 (dua puluh) orang
b.1 (satu) orang
c.1 (satu) orang
d.Perguruan Tinggi 1 (satu) paket (5 (lima) orang, BLK 1 (satu) paket (10 (sepuluh) ANGGARAN (RpOQQ) 130.000 25.000 65.000 20.000 20.000 20.000 TUJUAN KOMPONEN Menciptakan wirausaha baru sesuai dengan potensi daerah bagi penganggur dan setengah penganggur dalam rangka menciptakan nilai tambah Penguatan Kapasitas Kelembagaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri Menciptakan wirausaha baru melalui pendampingan lembaga inkubator usaha NO NAMA PROGRAM JENIS BANTUAN NAMA KOMPONEN SATUAN ANGGARAN (RpOOO) TUJUAN KOMPONEN
e.Inkubasi Bisnis Tahap Pengembangan Out Wall Lembaga/ Kelompok Orang)
e.1 (satu) paket/ kelompok untuk 20 (dua puluh) orang 65.000 Bantuan Sarana dan Prasarana Bantuan Sarana dan Prasarana Uji Coba Model Perluasan Kesempatan Kerja 1 (satu) paket/ dinas di 2 (dua) lokasi 65.000 Membuat Inovasi Model Kegiatan Perluasan Kesempatan Keija Bantuan Lainnya Biaya Hidup dan Biaya Operasional Pendamping Perluasan Kesempatan Kerja 1 (satu) orang/ bulan 3.000 Menciptakan Pendamping Wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam upaya perluasan kesempatan kerja Biaya Hidup dan biaya Operasional Pendamping Inkubasi 1 (satu) orang/ bulan 2.300 Menciptakan Pendamping Wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja tinggi melalui lembaga inkubator usaha Bantuan sarana dan Prasarana Membangun Layanan Terpadu Satu Atap untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) 1 (satu) paket 500.000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung layanan terpadu Satu Atap untuk Pekerja Migran Indonesia Bantuan sarana dan prasrana Bantuan alat pengolah data pusat layanan migrasi di komunitas migran produktif 1 (satu ) paket 18.000 Seperangkat alat pengolah data yang dilengkapi aplikasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia yang diberikan pada pusat infoiiiiasi layanan migrasi bagi NO NAMA PROGRAM JENIS BANTUAN NAMAKOMPONEN SATUAN ANGGARAN (RpOOO) TUJUAN KOMPONEN warga desa yang ingin bekerja untuk mendapatkan layanan informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon Pekerja Migran Indonesia di dalam negeri Bantuan Lainnya Biaya hidup petugas layanan migrasi komunitas migran produktif 1 (satu) orang /bulan 1.900 Menciptakan petugas layanan migrasi yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam layanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja di dalam dan ke luar negeri Biaya hidup penanggungjawab layanan migrasi komunitas migran produktif 1 (satu) orang/ bulan 300 Bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan layanan migrasi di komunitas migran produktif SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA imO HUKUM, , SH MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH