Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016
- Nomor
- 26
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Penyelenggaraan E-Govemment di Kementerian Ketenagakerjaan. MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR26 TAHUN2016 TENTANG PENYELENGGARAANE-GOVERNMENT DI KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN I SALINANI Menimbang serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Rancangan Peraturan Presiden,Pemerintah, dan
1235);
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT Dr KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
Menetapkan Penyelenggaraan E-Govemment yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
dalam
BAB I
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LlNGKUP urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Pengem bangandanPerencanaan20. Badan
Pasa14
BABIII INFRASTRUKTURTEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasa13 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:
BAB II
BABV APLIKASI Pasa16
BABIV NAMADOMAINKEMENTERIAN Pasal 5
BABVI DATADANINFORMASI
Hak Cipta atas Aplikasi yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik Kementerian. Interoperabilitas, dan standar keamanan informasi.
pengembangan,standarmemenuhiharus Pasa18
identifikasiatasterdirisekurang-kurangnya
BABVII PORTAL WEB KEMENTERIAN
pengupahan, jarrunan sosial tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan kelembagaan hubungan industrial; diskriminasi,antidankesejahteraan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk informasi pengelolaan persyaratan kerja, HubunganPembinaanDirektorat Jenderalf. Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk informasi pengelolaan penempatan tenaga kerja indonesia luar negeri, penempatan tenaga kerja dalam negeri, penggunaan dan pegendalian tenaga kerja asing, serta perluasan kesempatan kerja, pengembangan pasar kerja; Produktivitas untuk informasi pengelolaan instruktur pelatihan kerja, standarisasi kompetensi, produktivitas, pemagangan, kelembagaan pelatihan kerja;
(3)dilaksanakan oleh:
Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi pejabat struktural yang membidangi pengembangan sistem informasi dan sumberdaya informatika, pejabat fungsional pranata komputer, serta pegawai yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. BABIX SUMBERDAYAMANUSIA
BABVIII SURATELEKTRONIK(E-Mai~
Informasi;
J. menyediakan menu unit kerja pada Portal Web Kementerian sebagai sarana pendukung Penyelenggaraan E-Govemment di Kementerian; manual peralatan, keamanan Sistem
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)