DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.I0/MEN/VII/2010 tentang E-Govemment di Kernenterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan teknologi informasi di Kernenterian Ketenagakerjaan;
b.bahwa struktur organisasi Kementerian Ketenagakerjaan telah berubah sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Penyelenggaraan E-Govemment di Kementerian Ketenagakerjaan. MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR26 TAHUN2016 TENTANG PENYELENGGARAANE-GOVERNMENT DI KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN I SALINANI Menimbang serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Rancangan Peraturan Presiden,Pemerintah, dan

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/ll/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Teknologi lnforrnasi dan Kornunikasi di Kementerian yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan E-Govem.ment adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pernerin tahan.
2.Sistem Informasi adalah kesatuan kornponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi yang terkait satu sarna lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan Data dan Informasi.
3.Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, rnenyiapkan, menyimpan, memproses, mengurnumkan, menganalisis, danjatau menyebarluaskan informasi.
4.Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gam bar, suara, peta, danjatau citra ten tang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
5.Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang telah diolah, sehingga mempunyai arti, nilai dan rnakna terten tu. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT Dr KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 13 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 622). Menetapkan Penyelenggaraan E-Govemment yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11.Sumber Daya Informatika adalah sumber daya dalam bentuk perangkat keras, piranti lunak, sistem operasi dan Aplikasi, dan sumber daya manusia yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
12.Cetak Biru (Blue Print) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan Penyelenggaraan E-Govemment.
13.Portal Web adalah kumpulan Situs Web yang berisi informasi yang dapat diakses publik.
14.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang berisi topik yang saling terkait berupa Informasi yang dapat diakses publik.
15.Interoperabilitas adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau 2 (dua) komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukar kan. dalam
6.Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat keras, piranti lunak sistem operasi dan Aplikasi, Data Center, serta fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung Penyelenggaraan E- Govemment.
7.Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen- komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan sistem Repositori.
8.Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan E-Govemment.
9.Aplikasi Umum adalah Aplikasi dalam Penyelenggaraan E-Govemment yang dapat digunakan oleh seluruh unit kerja di Kementerian.
10.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan E-Govemment di Kementerian.

21.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang ketenagakerj aan.
22.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Barenbang adalah unit kerja di Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perumusan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan. Pengem bangandanPerencanaan20. Badan
16.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, darr/ atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
17.Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jarmgan.
19.Repositori adalah sistem pengkoleksian berkas siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam sistem informasi dari berbagai unit kerja sehingga dapat diproses menjadi suatu informasi turunan atau agregat secara terintegrasi. Pasa14

(1)Penyusunan kebijakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus sesuai dengan standar teknologi, Interoperabilitas, dan keamanan informasi.
(2)Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memperhatikan teknologi yang terbuka, mudah diperoleh di pasaran, mudah memperoleh dukungan ketika dibutuhkan, dan mudah dikem bangkan (scalable).
(3)Standar Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standardisasi format data yang akan dipertukarkan untuk mempermudah pengelolaan dan pengaksesan data dan pelayanan informasi yang lebih efektif dan efisien. BABIII INFRASTRUKTURTEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasa13 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:
1. a.Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. b.Nama Domain Kementerian;
3. c.Aplikasi;
4. d.Data dan Informasi;
5. e.Portal Web Kementerian;
6. f.surat elektronik (e-main Kementerian;
7. g.sumberdaya manusia;
8. h.tata kelola; dan
  1. 1.evaluasi.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melalui Penyelenggaraan E-Govemment.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LlNGKUP urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
(2)Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumentasi. BABV APLIKASI Pasa16
(1)Nama Domain Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu kemnaker.go.id.
(2)Penggunaan nama sub domain Kementerian dikoordinasikan oleh Barenbang. BABIV NAMADOMAINKEMENTERIAN Pasal 5
(1)Kementerian menyediakan fasilitas berupa Data Center termasuk di dalamnya jaringan internet terpusat dalam Penyelenggaraan E-Govemment.
(2)Data Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Barenbang.
(3)Kebijakan dan standar Data Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Kebijakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d wajib disediakan oleh masing-masing unit kerja di Kementerian.
(2)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi kaidah struktur data, Interoperabilitas, kebaruan, keakuratan, kerahasiaan, dan keamanan informasi. BABVI DATADANINFORMASI

Pasal 9

Hak Cipta atas Aplikasi yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik Kementerian. Interoperabilitas, dan standar keamanan informasi.

(2)Unit kerja Kementerian wajib berkoordinasi dengan Barenbang dalam mengembangkan Aplikasi.
(3)Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbasis web harus dipasang pada Data Center Kementerian.
(4)Kebijakan standar dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. pengembangan,standarmemenuhiharus Pasa18
(1)Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kebutuhan, desain aplikasi, penjelasan kode program, prosedur standar manual, penjelasan basis data, hak akses, dan kebutuhan sumber daya informatika. identifikasiatasterdirisekurang-kurangnya
(3)Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 12

(1)Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e secara konten dikelola oleh Biro Humas dan secara teknologi dikelola oleh Barenbang.
(2)Nama Domain Portal Web resmi Kementerian adalah www.kemnaker.go.id.
(3)Situs Web unit kerja dikeioia oleh unit kerja masing- masing.
(4)Nama Domain Situs Web unit kerja di Kementerian yang menggunakan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan di depan Nama Domain Kementerian menjadi nama sub domain. BABVII PORTAL WEB KEMENTERIAN

Pasal 11

(1)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan hak milik Kementerian.
(2)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus disimpan pada Data Center Kementerian.
(3)Pemanfaatan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Barenbang.
(4)Pemanfaatan Data dan Informasi selain oleh unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) harus berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Kementerian.
(3)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikumpulkan oleh setiap unit kerja di Kementerian dan dikoordinasikan dengan Barenbang.
(4)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja. pengupahan, jarrunan sosial tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan kelembagaan hubungan industrial; diskriminasi,antidankesejahteraan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk informasi pengelolaan persyaratan kerja, HubunganPembinaanDirektorat Jenderalf. Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk informasi pengelolaan penempatan tenaga kerja indonesia luar negeri, penempatan tenaga kerja dalam negeri, penggunaan dan pegendalian tenaga kerja asing, serta perluasan kesempatan kerja, pengembangan pasar kerja; Produktivitas untuk informasi pengelolaan instruktur pelatihan kerja, standarisasi kompetensi, produktivitas, pemagangan, kelembagaan pelatihan kerja;
1. e.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan

Pasal 13

(1)Pemanfaatan Data dan Informasi melalui Situs Web unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(3)dilaksanakan oleh:
1. a.Sekretariat Jenderal untuk informasi pengelolaan anggaran, persuratan, peraturan perundang- undangan, kepegawaian, aset, berita, saran, pengaduan, reformasi birokrasi dan layanan informasi publik;
2. b.Inspektorat Jenderal untuk informasi pengelolaan hasil laporan dan kinerja dalam kaitannya pengawasan internal di Kementerian;
3. c.Barenbang untuk informasi pengelolaan data dan informasi, serta perencanaan ketenagakerjaan;
4. d.Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan

Pasal 15

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi pejabat struktural yang membidangi pengembangan sistem informasi dan sumberdaya informatika, pejabat fungsional pranata komputer, serta pegawai yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. BABIX SUMBERDAYAMANUSIA

Pasal 14

(1)Surat elektronik ie-mails Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dikelola oleh Barenbang.
(2)Alamat resmi surat elektronik (e-mail) Kementerian menggunakan Nama Domain mail.kemnaker.go.id.
(3)Surat elektronik (e-mail) Kementerian diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara di Kementerian dengan mengajukan perrnohonan secara resmi kepada Kepala Barenbang. BABVIII SURATELEKTRONIK(E-Mai~
1. g.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk informasi pengelolaan pengawasan norma kesehatan dan keselamatan kerja, pengawasan norma kerja anak dan perempuan, pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, dan bina kesehatan dan keselamatan kerja, serta bina penegakan hukum ketenagakerj aan.
(2)Dalam mengembangkan Situs Web, unit kerja harus berkoordinasi dengan Barenbang. Informasi;
1. c.memfasilitasi unit kerja di Kementerian dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kementerian;
2. d.membina sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
3. e.menyediakan Data dan Informasi untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. f.menyediakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. g.membangun, mengembangkan dan memelihara Aplikasi berdasarkan masukan proses kerja unit kerja di Kementerian;
6. h.membangun, mengembangkan dan memelihara Aplikasi yang melibatkan lebih dari satu unit kerja;
  1. 1.memfasilitasi dan mengelola nama sub domain Kementerian untuk Situs Web resmi unit kerja; J. menyediakan menu unit kerja pada Portal Web Kementerian sebagai sarana pendukung Penyelenggaraan E-Govemment di Kementerian; manual peralatan, keamanan Sistem
7. b.menyusun standar Interoperabilitas, dan

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.I0/MEN/VII/2010 tentang E-Govemment di Kernenterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan teknologi informasi di Kernenterian Ketenagakerjaan;
b.bahwa struktur organisasi Kementerian Ketenagakerjaan telah berubah sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/ll/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Teknologi lnforrnasi dan Kornunikasi di Kementerian yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan E-Govem.ment adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pernerin tahan.
2.Sistem Informasi adalah kesatuan kornponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi yang terkait satu sarna lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan Data dan Informasi.
3.Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, rnenyiapkan, menyimpan, memproses, mengurnumkan, menganalisis, danjatau menyebarluaskan informasi.
4.Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gam bar, suara, peta, danjatau citra ten tang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
5.Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang telah diolah, sehingga mempunyai arti, nilai dan rnakna terten tu. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT Dr KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 13 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 622). Menetapkan Penyelenggaraan E-Govemment yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11.Sumber Daya Informatika adalah sumber daya dalam bentuk perangkat keras, piranti lunak, sistem operasi dan Aplikasi, dan sumber daya manusia yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
12.Cetak Biru (Blue Print) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan Penyelenggaraan E-Govemment.
13.Portal Web adalah kumpulan Situs Web yang berisi informasi yang dapat diakses publik.
14.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang berisi topik yang saling terkait berupa Informasi yang dapat diakses publik.
15.Interoperabilitas adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau 2 (dua) komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukar kan. dalam
6.Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat keras, piranti lunak sistem operasi dan Aplikasi, Data Center, serta fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung Penyelenggaraan E- Govemment.
7.Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen- komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan sistem Repositori.
8.Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan E-Govemment.
9.Aplikasi Umum adalah Aplikasi dalam Penyelenggaraan E-Govemment yang dapat digunakan oleh seluruh unit kerja di Kementerian.
10.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan E-Govemment di Kementerian.

21.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang ketenagakerj aan.
22.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Barenbang adalah unit kerja di Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perumusan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan. Pengem bangandanPerencanaan20. Badan
16.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, darr/ atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
17.Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jarmgan.
19.Repositori adalah sistem pengkoleksian berkas siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam sistem informasi dari berbagai unit kerja sehingga dapat diproses menjadi suatu informasi turunan atau agregat secara terintegrasi. Pasa14

(1)Penyusunan kebijakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus sesuai dengan standar teknologi, Interoperabilitas, dan keamanan informasi.
(2)Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memperhatikan teknologi yang terbuka, mudah diperoleh di pasaran, mudah memperoleh dukungan ketika dibutuhkan, dan mudah dikem bangkan (scalable).
(3)Standar Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standardisasi format data yang akan dipertukarkan untuk mempermudah pengelolaan dan pengaksesan data dan pelayanan informasi yang lebih efektif dan efisien. BABIII INFRASTRUKTURTEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasa13 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:
1. a.Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. b.Nama Domain Kementerian;
3. c.Aplikasi;
4. d.Data dan Informasi;
5. e.Portal Web Kementerian;
6. f.surat elektronik (e-main Kementerian;
7. g.sumberdaya manusia;
8. h.tata kelola; dan
  1. 1.evaluasi.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melalui Penyelenggaraan E-Govemment.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LlNGKUP urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
(2)Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumentasi. BABV APLIKASI Pasa16
(1)Nama Domain Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu kemnaker.go.id.
(2)Penggunaan nama sub domain Kementerian dikoordinasikan oleh Barenbang. BABIV NAMADOMAINKEMENTERIAN Pasal 5
(1)Kementerian menyediakan fasilitas berupa Data Center termasuk di dalamnya jaringan internet terpusat dalam Penyelenggaraan E-Govemment.
(2)Data Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Barenbang.
(3)Kebijakan dan standar Data Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Kebijakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d wajib disediakan oleh masing-masing unit kerja di Kementerian.
(2)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi kaidah struktur data, Interoperabilitas, kebaruan, keakuratan, kerahasiaan, dan keamanan informasi. BABVI DATADANINFORMASI

Pasal 9

Hak Cipta atas Aplikasi yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik Kementerian. Interoperabilitas, dan standar keamanan informasi.

(2)Unit kerja Kementerian wajib berkoordinasi dengan Barenbang dalam mengembangkan Aplikasi.
(3)Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbasis web harus dipasang pada Data Center Kementerian.
(4)Kebijakan standar dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. pengembangan,standarmemenuhiharus Pasa18
(1)Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kebutuhan, desain aplikasi, penjelasan kode program, prosedur standar manual, penjelasan basis data, hak akses, dan kebutuhan sumber daya informatika. identifikasiatasterdirisekurang-kurangnya
(3)Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 12

(1)Portal Web Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e secara konten dikelola oleh Biro Humas dan secara teknologi dikelola oleh Barenbang.
(2)Nama Domain Portal Web resmi Kementerian adalah www.kemnaker.go.id.
(3)Situs Web unit kerja dikeioia oleh unit kerja masing- masing.
(4)Nama Domain Situs Web unit kerja di Kementerian yang menggunakan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan di depan Nama Domain Kementerian menjadi nama sub domain. BABVII PORTAL WEB KEMENTERIAN

Pasal 11

(1)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan hak milik Kementerian.
(2)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus disimpan pada Data Center Kementerian.
(3)Pemanfaatan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Barenbang.
(4)Pemanfaatan Data dan Informasi selain oleh unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) harus berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Kementerian.
(3)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikumpulkan oleh setiap unit kerja di Kementerian dan dikoordinasikan dengan Barenbang.
(4)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja. pengupahan, jarrunan sosial tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan kelembagaan hubungan industrial; diskriminasi,antidankesejahteraan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk informasi pengelolaan persyaratan kerja, HubunganPembinaanDirektorat Jenderalf. Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk informasi pengelolaan penempatan tenaga kerja indonesia luar negeri, penempatan tenaga kerja dalam negeri, penggunaan dan pegendalian tenaga kerja asing, serta perluasan kesempatan kerja, pengembangan pasar kerja; Produktivitas untuk informasi pengelolaan instruktur pelatihan kerja, standarisasi kompetensi, produktivitas, pemagangan, kelembagaan pelatihan kerja;
1. e.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan

Pasal 13

(1)Pemanfaatan Data dan Informasi melalui Situs Web unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(3)dilaksanakan oleh:
1. a.Sekretariat Jenderal untuk informasi pengelolaan anggaran, persuratan, peraturan perundang- undangan, kepegawaian, aset, berita, saran, pengaduan, reformasi birokrasi dan layanan informasi publik;
2. b.Inspektorat Jenderal untuk informasi pengelolaan hasil laporan dan kinerja dalam kaitannya pengawasan internal di Kementerian;
3. c.Barenbang untuk informasi pengelolaan data dan informasi, serta perencanaan ketenagakerjaan;
4. d.Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan

Pasal 15

Pasal 14

(1)Surat elektronik ie-mails Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dikelola oleh Barenbang.
(2)Alamat resmi surat elektronik (e-mail) Kementerian menggunakan Nama Domain mail.kemnaker.go.id.
(3)Surat elektronik (e-mail) Kementerian diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara di Kementerian dengan mengajukan perrnohonan secara resmi kepada Kepala Barenbang. BABVIII SURATELEKTRONIK(E-Mai~
1. g.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk informasi pengelolaan pengawasan norma kesehatan dan keselamatan kerja, pengawasan norma kerja anak dan perempuan, pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, dan bina kesehatan dan keselamatan kerja, serta bina penegakan hukum ketenagakerj aan.
(2)Dalam mengembangkan Situs Web, unit kerja harus berkoordinasi dengan Barenbang. Informasi;
1. c.memfasilitasi unit kerja di Kementerian dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kementerian;
2. d.membina sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
3. e.menyediakan Data dan Informasi untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. f.menyediakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. g.membangun, mengembangkan dan memelihara Aplikasi berdasarkan masukan proses kerja unit kerja di Kementerian;
6. h.membangun, mengembangkan dan memelihara Aplikasi yang melibatkan lebih dari satu unit kerja;
  1. 1.memfasilitasi dan mengelola nama sub domain Kementerian untuk Situs Web resmi unit kerja; J. menyediakan menu unit kerja pada Portal Web Kementerian sebagai sarana pendukung Penyelenggaraan E-Govemment di Kementerian; manual peralatan, keamanan Sistem
7. b.menyusun standar Interoperabilitas, dan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LlNGKUP urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LlNGKUP urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015