DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016

Nomor: 27
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 telah ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 ten tang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015- 2019;
b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkem bangan sehingga perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015-2019 MENTERIKETENAGAKERJAAN I SALINAN I Menimbang NegaraKementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)tahun.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian (Renstra KjL) adalah dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima)tahun.
3.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG RENCANASTRATEGISKEMENTERIANKETENAGAKERJAAN TAHUN2015-2019. Pedoman Penyusunan dan Penelaahaan Rencana Strategis KementerianjLembaga 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Nomor 5 TahunNasionaljBappenas Peraturan Pembangunan 2014 tentang PerencanaanMenteri9. Menetapkan Pasa13 Renstra K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan di Kementerian yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Pasal 2

Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

4.Rencana Pembangunan Tahunan Kementeriarr/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementeriarr/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pad a akhir periode perencanaan.
6.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan un tuk mewujudkan visi.
7.Strategi adalah langkah -langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
8.Kebijakan adalah arab / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
9.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Pasa16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

a.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019;
b.Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.459jMEN-SJjXIIj2015 tentang Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Renstra KjL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I di Kementerian;
b.penyusunan Renja Kementerian;
c.penyusunan rencanajprogram pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan;
d.koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi di pusat dan daerah serta antar daerah;
e.pengendalian pembangunan ketenagakerjaan; dan
f.penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pasal 4

Renstra KjL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERlTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1219 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal19 Agustus 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A. Latar Belakang Kemandirian suatu bangsa tercermin pada, antara lain: ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pernerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; serta kemampuan memerruhi sendiri kebutuhan pokok yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya rnanusia. Selain itu, kemajuan suatu bangsa juga ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas, dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mernenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan distribusinya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang berjalan dengan baik, ditandai dengan keadilan bagi seluruh rakyatnya, keterjaminan hak-haknya, keamanan, dan ketentraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Upaya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dengan visi pembangunan nasional: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SOM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Berdasarkan review selama lima tahun terakhir dapat diketahui bahwa terjadi dinamika dalam pembangunan ketenagakerjaan. Mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi di hulu, maka LAMPIRAN I PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG RENCANASTRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANTAHUN 2015 - 2019 revitalisasi lembaga pelatihan kerja melaluistandar kompetensi kerja, Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut, sebagian besar pekerja bekerja pada sektor pertanian (33,20%), sektor perdagangan (22,05%), dan sektor jasa kemasyarakatan (16,06%). Menurut jumlah jam kerja selama seminggu, sekitar 70,14% bekerja ~35 jarrr/minggu. Sedangkan pengangguran didominasi oleh penganggur yang berpendidikan < SD (27,52%), SMA (23,52%), dan SMP (22,15%). Berkenaan dengan kondisi ketenagakerjaan umum di atas, telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja yang dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja. Untuk mendukung pelaksanaan pelatihan maka dilakukan kegiatan pengembangan Gambar 1.1. Profil Ketenagakerjaan Tahun 2015 Sumber : BPS, Sakernas Agustus Cl1.S2\l 1'12.1t\: (ZlS2"l SIll< 1.11 (tl.JII\l OII'lOWt 0..2'( 3,3&'1 IJIlIVEltSlTAS ,n(I."", PERfAIIWI :(I,12(33,2n) IllllUSlRI:1')1 (fJ,S5'Q BAllGUIIAN : 7,n( ',l9~ PEIUlIlitAllG.2",502.15 ~ TRAHSPCWASI: 5, IS( 4,29~ KfUAlGAJI: 3,65(3,02" WA KBIAS'I':II,U(1'"" u.rtA' : f,m 1.43" BEKERlAP£UI :t3SIAIIIII6 51 30 (30,8 'il) <so : ".SIIItS.Eft! SW 21.12(11•• '" S.. A .211,1 (1f,IJ6"l SMK : 11,.(1,13'" DIPlOMA: 3."(2,19", UIIiVERSlrAS ""H.U'~ ANGKATAliKERJA BEKERJA keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik maupun sosial sangat berpengaruh kepada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan . Kondisi ketenagakerjaan Indonesia secara umum, dalam Gambar 1.1. dapat terlihat bahwa jurnlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 128,30 juta orang. Dari total angkatan kerja tersebut, sekitar 93,82% (114,82 juta orang) adalah penduduk yang bekerja dan sekitar 5,81% (7,45 juta orang) adalah pengangguran. Pada bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja telah dilakukan upaya antara lain penyempumaan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan khususnya bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, peningkatan kualitas dan profesionalitas para pelaku hubungan industrial, peningkatan peran serikat pekerjaj serikat buruh dalam penciptaan hubungan industrial yang harmonis, peningkatan syarat kerja non diskriminasi melalui pelayanan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perlindungan pekerja melalui asuransi dan jaminan sosial, pengurangan tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK), pemogokan kerja dan perselisihan hubungan industrial, peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan penetapan upah minimum Provinsi dan KabupatenjKota (UMK) yang mengarah pada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL), peningkatan fasilitas pekerjajburuh, dan peningkatan pendayagunaan (utilization) tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial, serta upaya mempertahankan eksistensi perusahaan yang sudah ada. Pada bidang pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja telah dilakukan upaya untuk meningkatkarl kuantitas perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan norma K3, penurunan tingkat pekerja anak dan perlindungan tenaga kerja perempuan, peningkatan kepesertaan norma jaminan sosial tenaga kerja, penurunan pelanggaran norma kerja, penurunan angka kecelakaan kerjajpenyakit akibat Pada bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terdapat peningkatan fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui peningkatan fungsi lembaga pasar kerja di tingkat provmsi dan kabupatenjkota dalam upaya melayani pencan kerja dan pengguna tenaga kerja. Peningkatan lembaga ini, dilaksanakan melalui pendayagunaan tenaga fungsional Pengantar Kerja di pemerintahan provinsi dan kabupatenjkota. Peningkatan fungsi pasar kerja juga dilaksanakan melalui pemberdayaan informasi pasar kerja, optimalisasi mekanisme antar kerja, penempatan melalui job fair, dan peningkatan kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri. Upaya perlindungan tenaga kerja juga dilaksanakan melalui pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Di samping itu, peningkatan perluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat seperti padat karya, tenaga kerja mandiri, tenaga kerja sukarela, dan terapan teknologi tepat guna, serta inkubasi bisnis. Pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja khusus, seperti tenaga kerja wanita, muda, penyandang disabilitas, dan lanjut USIa. B. Potensi dan Permasalahan

1.Potensi a) Bonus Demografi Bonus demografi hanya akan dialami sekali oleh sebuah bangsa. Apabila momentum bonus demografi dapat dijaga maka akan tercipta jendela kesempatan (window of opportunity) untuk mengakselerasi pembangunan. Pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi melalui pendidikan pelatihan, penyediaan lapangan kerja yang mendorong keterlibatan perempuan Indonesia, kesetaraan dalam bidang pengupahan, jabatan, pekerja perernpuan yang telah menyelesaikan masa reproduksinya (umur 49 hingga umur 64 tahun) , mempersiapkan hari tuanya, meningkatkan perlindungan, kesejahteraan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga terciptanya pasar kerja yang inklusif. Oleh karena itu, bonus demografi Indonesia yang akan terjadi pada satu hingga tiga dekade mendatang harus diantisipasi oleh pemerintah. Seperti yang tertuang pada gambar 1.2. berikut: kerja dan peningkatan penerapan SMK3 serta meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 melalui penegakan hukum yang berdampak peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, iklim investasi dan peningkatan produktivitas nasional. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan peningkatan, penataan Pengawas Ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan serta pengelolaan tenaga Pengawas Ketenagakerjaan. Pemerintah perlu meningkatkan peran, fungsi dan independensi pengawasan ketenagakerjaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 di perusahaanj tempat kerja, dan penurunan angka pelanggaran sehingga adanya peningkatan perlindungan hak pekerja dan pengembangan dunia usaha. Selain terus menerus dilakukan upaya-upaya secara bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan, di dalam pembangunan ketenagakerjaan tentu terdapat potensi-potensi yang menguntungkan dan juga masalah yang harus dihadapi dalam upaya tersebut, seperti dalam hal perluasan kesempatan kerja, peningkatan kornpentensi, penciptaan hubungan industrial yang harmonis, peningkatan perlindungan ketenagakerjaan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga. b) Globalisasi Globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangs a dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, migrasi, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas- batas suatu negara menjadi semakin sempit. Seperti diketahui, salah satu bentuk globalisasi adalah globalisasi perekonomian, yang merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas- batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian intemasional akan semakin erato Arus globalisasi dalam bentuk ITA, WTO,NAFTA,dan lain-lain, akan semakin intensif dan pada tahun 2015 akan diberlakukan Asean Economic Community (AEC), di mana Indonesia akan menjadi pasar Terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan, upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikan bonus demografi adalah sebagai berikut: 1) Memperluas lapangan kerja; 2) Meningkatkan iklim investasi; 3) Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja serta pengembangan sistem kerja yang layak; 4) Pendalaman pendidikan tenaga kerja; 5) Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja. Gambar 1.2. Prediksi Bonus Demografi Indonesia "GoldenO~~ortuni~.t 110..0. 0..90. _;r .............. o.8O-~70..0. .. .., .1 .._ _.... I'"' ......__ 10_ e 60.0. --- ~ lJ@ JUU ~_ III - -=3l[O- Woritmg-age-- ~ -':'Il1O I~ O.60-~-~ ~. (15to64)(I:IISr- -- .._. - --........... - u•.,o. o~·_ Q; 40.0. ... ~ .. g Q. II '(' .-. -O=4D- s '"o ~. tV ',' .~. .... o.ao.-g ~-,. Ie 0.... ?o..o- h' --v --- ~ 0.20. ~-; - derl}l . e-e (Ss-an'd-ove r,-(tHS) ...... GI- IU_,_U - o...to. e.GI GI "" - - - .0.0. 0-v.v s-a-s-s-e It) ~-:2 g It) 8-8- 0 It) 0 It) It) ~~:1lOl .. ... ~ I'r~- __ -Ol_-_Ol-e-e- I;:;; ;:;; ;:;; -0 .,,~.... ;;.; N--N ('II ('II '" N .('II - Wilayah Potensi Unggulan Papua • Potensi sektor pertambangan (minyak, gas, emas, perak, nikel dan tembaga}; • Potensi tanaman pangan (padi, palawija, dan hortikultura); • Potensi tanaman perkebunan (kelapa sawit, kelapa, coklat, dan kopi); • Potensi peternakan (babi, sapi potong dan kambing); • Potensi perikanan tangkap laut dan budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaing apung dan sawah; • Potensi industri pengolahan buah merah, kakao dan kelapa; industri pengolahan turunan hasil pertanian dan perikanan; serta industri pertambangan, minyak dan gas; • Potensi pariwisata terutama wisata alam. bahari dan budaya. Maluku • Potensi perikanan dan kelautan sebagai salah satu produsen makanan lau t terbesar di Asia Tenggara; Tabel 1.1. Potensi Unggulan Setiap Wilayah di Indonesia c) Potensi Unggulan Oaerah Keanekaragaman hayati yang terkandung di setiap daerah merupakan sebuah peluang dan modal dasar dalam percepatan pembangunan. Keinginan dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mendistribusikan kekuatan ekonomi ke seluruh penjuru Nusantara ini semakin terlihat melalui pembangunan nasional berbasis kewilayahan (Agenda Pembangunan Wilayah/RPJMN 2015-2019 Buku III). Oalam agenda pembangunan wilayah terse but, setiap wilayah memiliki potensi terten tu, sebagaimana yang tertuang dalam tabel 1.1. potensial bagi negara-negara Asean mengingat posisinya yang strategis dan jumlah penduduknya yang besar sehingga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, hal im akan menjadi peluang bagi pembangunan ketenagakerj aan. Di samping itu, komunitas ASEAN dibentuk berdasarkan 3 (tiga) pilar, yaitu Pilar Komunitas Politik Kearnanan, Pilar Komunitas Ekonorni, dan Pilar Komunitas Sosial Budaya, yang saling memperkuat satu sarna lain untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan bersama. Selain itu, terdapat 5 (lima) elemen aliran bebas dalam komunitas ASEAN antara lain: aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas modal, dan aliran bebas tenaga kerja terampil. Gambaran mengenai potensi unggulan ini merupakan pedoman bagi Kementerian Ketenagakerjaan dan K/L lintas sektor terkait, dalam • Potensi pertambangan nikel dan tembaga; • Potensi pariwisata bahari; Nusa • Potensi pengembangan jagung sebagai tan aman pangan; Tenggara • Potensi pengembangan peternakan (sapi potong, kambing, babi); • Potensi perikanan tangkap dan budidaya; • Potensi produk kelautan (garam dan rumput laut); • Potensi etalase wisata ekologis,budaya dan bahari serta kepariwisataan yang berbasis UKM; • Potensi pertambangan bijih mangan dan tembaga. Sulawesi • Potensi pengembangan tanaman perkebunan (kakao); • Potensi pengembangan tanaman pangan (padi dan jagung); • Potensi perikanan tangkap dan budidaya; • Potensi penghasil aspal terbesar di Indonesia; • Potensi pengembangan industri nikel, bijih besi; • Potensi sebagai pintu gerbang perdagangan internasional; • Potensi pariwisata bahari. Kalimantan • Potensi pengembangan industri pertambangan (minyak, gas, batu bara, pasir zirkon, bijih besi dan bauksit); • Potensi sektor pertanian adalah pengembangan sumber daya terbarukan (kelapa sawit dan perkayuan); • Potensi pengembangan food estate. Jawa-Bali • Potensi industri pengolahan (makanan-rninuman, mebel, tekstil, otomotif,perkapalan, alutsista, telematika, kimia dasar, serta logam dasar; • Potensi sektor pertanian (padi); • Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Sumatera • Potensi sebagai lumbung pangan nasional (padi,jagung, kopi, teh, sawit, ikan); • Potensi Pertambangan (batu bara, gas bumi. minyak bumi, bijih timah, bauksit, dan kaolin); • Industri manufaktur, industri kelapa sawit, industri karet, industri pulp dan kertas, industri dasar besi dan baja, industri non-logam serta industri pangan, kopi, kakao; • Potensi kawasan hutan lindung Gambar 1.3. Data Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2015 Sumber: Data Kemiskinan BPS Tahun 2015 b) Ketimpangan Ekonomi dan Middle Income Trap Situasi perekonomian mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, 2012 Dari sisi kewilayahan, angka kemiskinan terbesar terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Seperti dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS)

(2015), daerah perdesaan memiliki indeks kedalaman kemiskinan lebih tinggi daripada perkotaan. Tercatat kedalaman kemiskinan di perkotaan sebesar 1,29% dan perdesaan 2,40%. Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di pedesaan adalah tingginya jumlah penduduk di pedesaan yang bekerja di sektor inforrnal-pertanian. 2015201420132011 • Jumlah Penduduk Miskin _ Persentase Penduduk Miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan

2.Permasalahan a) Kemiskinan Dalam kurun waktu lima tahun jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebesar 29,89 juta orang, menurun pada tahun 2014 menjadi 27,72 juta orang. Pada awal tahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 28,51 juta orang, demikian pula persentase penduduk miskin meningkat dari 15,04% pada bulan September 2014 menjadi 15,40% pada bulan Maret 2015 . pembangunanmenyelenggarakan program dan kegiatan ketenagakerjaan pad a Agenda Pembangunan Wilayah. c) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta untuk dapat memaksimalkan cakupan kepesertaan jaminan sosial pada seluruh rakyat Indonesia khususnya pekerja, Pemerintah mengesahkan UU Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UUBPJS) yang Bila diperhatikan per provinsi, pemerataan pendapatan Indonesia masih cenderung tidak merata. Provinsi Papua Barat memiliki indeks gini paling tinggi (paling tidak merata di antara provinsi lainnya). Bahkan, OK! Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki indeks gini yang relatif besar (0,43). Selain permasalahan ketimpangan, di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dewasa ini, salah satu implikasi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah terjadinya peningkatan potensi risiko untuk masuk ke dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). Fenomena ini banyak dijumpai di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia, yang memiliki pertumbuhan produktivitas yang rendah. Gambar 1.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Indonesia 2011-2015 Sumber: BPS 20122011 201520142013 __ PERTUMIUHAN !KONOMI ~------------------------------------------j _INOElCSGINI 1:4 Q.I e cf3 E ca2 ~ 1 I ••H8",4~1t----I.H8":'4,4+1--••H8,",4~1l----I.H8":'4,4~1--•• 0,41 o ~----------------------------------- I 6 .~ ~-------------------------~--------------~~~,~;Q~?~~~~Q .. 4,79 5 7 penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia belakangan ini tidak diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Sebagaimana yang tertuang dalam gambar 1.4. Indeks Gini nasional menunjukkan angka sebesar 0,41, artinya pemerataan pendapatan Indonesia berada pada level sedang. d) Daya Saing Tenaga Kerja Kondisi ketenagakerjaan Indonesia masih menunjukkan daya saing yang relatif masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga sehingga belum mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia disebabkan rendahnya mutu SDM, dimana mutu SDM dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tidak dimilikinya kompetensi kerja. Berdasarkan data mengamanatkan pembentukan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan amanat UU BPJS terse but, perubahan perlu dilakukan mengingat jaminan so sial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan baru memberikan perlindungan kepada pekerja sektor formal, hingga tahun 2015 jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKrn), dan Jaminan Pensiun (JP) mencapai 58,18 juta jiwa. Jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan dari 46,73 jutajiwa pada tahun 2014 menjadi 58,18jutajiwa pada tahun 2015. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan sosial saat ini diantaranya adalah perluasan kepesertaan. Mandat amandemen UUD 1945 dan UU SJSN adalah agar seluruh penduduk dan pekerja Zburuh terlindungi oleh jaminan sosial. Namun cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru 48,8% atau sekitar 124,5 juta penduduk. Sejumlah 51,2% penduduk lainnya kemungkinan dicakup oleh skema lainnya, seperti asuransi swasta, dana kesehatan perusahaan, dan Jamkesda, atau sarna sekali tidak memiliki jaminan kesehatan. Tantangan berikutnya adalah pelayanan dan manfaat JKN, JKK, JKm, JHT, dan Jaminan Pensiun (JP), yang belum mencakup kelompok penduduk tertentu yang berkebutuhan khusus. Dari sisi pelayanan kesehatan, permasalahan disparitas ketersediaan, kualitas, dan kapasitas masih menjadi isu utama. Tantangan SJSN juga terkait dengan kesinambungan finansial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada jaminan sosial ketenagakerjaan tantangan kesinambungan finansial terutama pada jaminan pensiun. Perkembangan angka harapan hidup akan memperpanjang mas a pembayaran manfaat pensiun, sehingga dikhawatirkan iuran pensiun yang dikumpulkan tidak mencukupi pembayaran seluruh manfaat pensrun. Sakernas yang diterbitkan oleh BPS pada bulan Agustus 2015 bahwa dari jumlah penganggur ada sebanyak 27,52 % berpendidikan SD ke bawah dan adanya miss match antara pendidikan dengan dunia industri menjadikan daya saing tenaga kerja rendah. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja maka solusi yang terbaik adalah melalui pelatihan kerja yang berguna untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja telah diterbitkan regulasi melalui Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang mewajibkan pelatihan yang dilakukan oleh BLK adalah Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang mengacu kepada kebutuhan dunia industri sehingga lulusan pelatihan dapat lang sung bekerja di industri. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah belum semua standar kompetensi yang disusun diterjemahkan dalam program dan modul. Dan belum semua standar kompetensi dipaketkan dalam level KKNI. Tantangan yang lain adalah belum semua instruktur memiliki sertifikasi kompetensi dan belum ada kualifikasi Instruktur yang mengacu pada level KKNI. Disamping itu juga jumlah Instruktur di BLK masih belum memadai dari segi kuantitas karena banyak Instruktur yang akan memasuki masa pensiun. Tantangan ketiga adalah sarana dan prasarana pelatihan yang dimiliki oleh BLK UPTD belum semuanya sesuai dengan kebutuhan industri sehingga perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana yang tentu saja memerlukan anggaran yang cukup banyak. Dari semua tantangan tersebut komitmen dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kompetensi SDM masih kurang sehingga di beberapa daerah alokasi untuk paket pelatihan lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur. Sedangkan tantangan untuk sertifikasi kompetensi adalah sampai dengan saat ini industri belum menggunakan sertifikat kompetensi sebagai persyaratan untuk memasuki dunia industri dan sebagai dasar penggajian sehingga sertifikasi belum dirasakan sebagai kebutuhan oleh tenaga kerja. Disamping itu infrastruktur sertifikasi masih sangat terbatas belum menjangkau semua wilayah di Indonesia karen a LSP yang dibentuk sebagian besar masih berada di ibukota negara. Terkait dengan pemberlakuan MEA pada bulan Desember 2015 tantangan yang dihadapi adalah untuk MRAyang sudah ditandatangani Meskipun secara umum terjadi peningkatan produktivitas, sebagaimana yang terlihat pada gambar 1.5., namun jika di lihat menurut per sektor, sektor pertanian sebagai sektor yang menyerap jumlah pekerja yang paling besar justru memiliki produktivitas yang paling rendah dibandingkan sektor lainnya. Produktivitas sektor pertanian jika dilihat trennya selama lima tahun terakhir memang mengalami peningkatan dari Rp. 27,62 juta per pekerja per tahun pad a tahun 2013 menjadi Rp. 28,95 juta per orang per tahun, di tahun 2014. Jika dibandingkan dengan negara lain, tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia tahun 2013 juga masih di bawah Malaysia dan Thailand, seperti yang terlihat dalam gambar 1.6., padahal tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari dua negara tersebut. Sumber: Buku Pengukuran Produktivitas Nasional,Regionaldan Sektoral Tahun 2015, Direktorat Bina Produktivitas, DitjenBinalattas Gambar 1.5. Tren Produktivitas Tenaga Kerja, 2011-2014 64 66 68 70 72 74 76 2014201320122011 masih belum dapat dimplementasikan karena terkendala oleh kesiapan masing-rnasing sektor dalam mengembangkan sistem diklat berbasis kompetensi dan sertifikasinya. Tingkat produktivitas merupakan salah ukuran untuk mengetahui tingkat daya saing tenaga kerja Indonesia, tren produktivitas tenaga kerja di Indonesia selama periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 sebesar Rp. 67,84 juta per tenaga kerja per tahun, dan di tahun 2014 mencapai Rp. 74,75 juta per tenaga kerja per tahun. Gambar 1.7. Kondisi Pasar Kerja Indonesia KONDISI PASAR KERJA INDONESIA 1970 1990 2000 2010 2011 2012 e) Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Pasar kerja di Indonesia masih dalam kondisi kelebihan tenaga kerja (labor surplus economy), walaupun pertambahan lapangan kerja selama periode 2009-2014 lebih banyak dibanding pertambahan angkatan kerja. Di samping kelebihan tenaga kerja, kondisi pasar kerja di Indonesia ditandai dengan pasar kerja yang kurang berkualitas di mana pendidikan angkatan kerja relatif masih rendah. Angkatan kerja yang menganggur juga didominasi oleh penganggur berpendidikan rendah dan menengah. Kondisi pasar kerja tersebut diperberat dengan banyaknya setengah pengangguran. Oengan kondisi pasar kerja dan kualitas tenaga kerja seperti tersebut pada gambar 1.7, ditambah dengan pelatihan kerja yang belum meng-cover seluruh angkatan kerja, maka tidaklah mengherankan jika produktivitas tenaga kerja Indonesia secara makro relatih masih rendah, terutama bila dibanding dengan Thailand, Malaysia dan Singapura. Philiphines Gambar 1.6. Produktivitas Tenaga Kerja di Asia Tenggara Berdasarkan Harga Konstan, Tahun 2013 Vietnam Thailand Malaysia Indonesia--_.",-- .:»: _.",.- _i,. _I~ ~ "" ~ 50 40 30 20 10 o Per worker labor productivity level (000 USC) (constant basic prices using 2011 PPP. reference year 2012) Sementara itu, dalam konteks pasar kerja global tidak dapat dipungkiri bahwa Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) memberikan kontribusi berupa sumbangan devisa yang cukup besar bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai masalah masih terjadi terkait dengan TKLN, baik pada masa pra, selama, maupun paska penempatan. Berbagai masalah muncul, mulai dari kasus legalitas keberangkatan, penipuan, tempat penampungan keberangkatan TKLN yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, rendahnya skill TKLN, kekerasan dalam hubungan kerja (baik psikis maupun fisik), gaji yang tidak dibayar atau tidak dibayar penuh, dan berbagai kasus hukum lainnya di negara penempatan. f) Hubungan Industrial Hubungan Industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku di dalam proses produksi barang darr/ atau jasa yang terdiri dari Gambar 1.8. Permasalahan Utama Pasar Kerja di Indonesia, World Economic Forum 2014 10'6 Pelcent or rceoons .. '0 .. I""It.,<I<" gowmm<lflt buraaucrac{_ 16.4 CorrupUcw, _ _ _ ..~.~.u t4.~ I"~~l I.>IJI)' ", ."· lIu"' 8.7 """"tY \V(W1( Ftt"I~ Ir MnnnRl IAhnr f()r(:'A .• •. • . I ~ I'looItlatlllo labor rog.JIoIloro _ 6." Inftallon _ S.C AI".rstfI...q rn ftMnr.1ro ". . ,................. . .1' -4 Policy In.tDblllty 6.4 rO<'oIgnCUmtn¢)' reguletone S.~ TbXIwultlllull 0. I (_-lov'llll'l"lm"""1In9U\l;!IUtylc:oup. . .. I>.t Crh-no Q"ld thoft 4.G In!ld6Qunleiv oducat-e<l workfoo,co 4.1 Ttl< retEIS 3.3 InDutnolerl: oa.poo:l:y to 'nn~t9 :1.:; roar po..bloheG Ih :I.e The most problematic factors for doing business Masalah yang tidak kalah penting dalam pasar kerja adalah mentransformasikan struktur pendidikan tenaga kerja yang masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan maksimal SD dan SMP ke pendidikan yang lebih tinggi serta pendidikan kejuruan, vokasi dan profesi. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan lembaga pendidikan dan pelatihan yang lebih kredibel, mudah diakses dan lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (linked and match). Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Index, 2012, menjelaskan bahwa ketidakefisienan pasar kerja merupakan faktor penghambat utama dari kurang berkembangnya pasar kerja di Indonesia. Biaya redundansi dan fleksibilitas penentuan upah, yang selama ini sudah sering dikeluhkan dunia usaha. Pada tahun 2012, dari 142 negara Indonesia menduduki ranking 137 dan 114. _14 _ Gambar 1.9. Kenaikan Kebutuhan Hidup Layak Sumber: Pusdatinaker KemnakerTahun 2015 RASIO UMP TERHAOAP KHL (DALAM PERS£N) • KHL (JUTA RUPIAH,• RATA-RATA UMP (JUTA RUPIAH' 20132011 201520142012 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 unsur pengusaha, pekerjay buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Saat ini hubungan industrial masih memiliki kendala, di antaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis di ternpat kerja yang belum sepenuhnya tercapai dan belum optirnalnya peran, fungsi serta jumlah sarana-sarana hubungan industrial yang sesungguhnya dapat dijadikan sebagai jernbatan untuk mencapai tujuan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, seperti: Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lernbaga Kerja Sarna (LKS) Bipartit, Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit, Peran SP/ SB dan Asosiasi Pengusaha. Selain hal tersebut, kondisi hubungan industrial juga masih dihadapkan pada persolan pengupahan. Penetapan upah minimum oleh Pemerintah dimaksudkan sebagai jaring pengaman (safety net) agar tingkat upah yang diterima pekerjajburuh tidak jatuh hingga level yang sangat rendah akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Pengusaha cenderung memberlakukan upah minimum sebagai standar upah di perusahaan, sedangkan pekerjajburuh mengganggap upah minimum sebagai sarana untuk rneningkatkan kesejahteraan. Oleh karenanya, pekerjajburuh cenderung menuntut kenaikan upah minimum yang relatif tinggi dan juga tuntutan penambahan Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Adapun perkembangan penetapan upah minimum yang diarahkan pada pencapaian KHL dapat dilihat pada garnbar 1.9. g) Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja masih dirasakan be1um memiliki dampak terhadap peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Hal ini terlihat dari : masih adanya pelanggaran dalam hubungan kerja, jam kerjajkerja lernbur, upah lembur, cuti, pembayaran upah di bawah upah minimum, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, kurangnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing tanpa izin, jabatan tidak sesuai dan wilayah kerja, kebebasan berserikat, masih ditemukannya pekerja anak pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA),dan perlakuan diskriminasi bagi pekerja perempuan. Jumlah kasus ketenagakerjaan pada tahun 2015 sebesar 21.879 kasus, yang terdiri dari: norma kerja sebesar 20.384 kasus dan norma K3 sebesar 1.495 kasus. Kasus pelanggaran yang terjadi, antara lain seperti: pelanggaran wajib lapor ketenagakerjaan (2l.492 kasus), pelanggaran UMP (2.764 kasus), pelanggaran upah lembur (1.279 kasus), pelanggaran Di samping pengupahan, agenda yang menjadi tuntutan pekerjajburuh danjatau serikat pekerjajserikat buruh adalah terkait dengan penghapusan outsourcing. Outsourcing merupakan suatu sistem bisnis yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan kondisi ekonomi nasional dan dunia. Pelaksanaan bisnis tersebut sangat mempengaruhi hak-hak pekerjajburuh. Di dalam pelaksanaan Outsourcing masih terdapat beberapa permasalahan, seperti: (a) Perbedaan pandangan dalam penetapan pekerjaan pokok (core business) dengan pekerjaan penunjang (non core); (b) Anggapan bahwa dengan diserahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat mengurangi perlindungan hak bagi pekerjajburuh. Lebih lanjut, adanya permasalahan outsourcing yang dilakukan melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerjajburuh. Pada era Industrialisasi, perselisihan hubungan industrial adakalanya sulit dihindari, bahkan diikuti dengan mogok kerja yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hal terse but menunjukan bahwa hubungan kerja antara pekerjajburuh atau serikat pekerjaj serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan masih cenderung melihat hubungan kerja berdasarkan "hak", sehingga prinsip- prinsip musyawarah untuk mufakat sulit tumbuh dan berkembang di perusahaan. Sumber: Ditjen Binwasnaker dan K3 KemnakerTahun 2015 Gambar. 1.10 Kasus Kecelakaan Kerja Dalam hal penerapan K3 di perusahan, terjadi peningkatan penerima penghargaan kecelakaan nihil, penghargaan SMK3, dan penghargaan program pencegahan penanggulangan HIV - AIDS di tempat kerja serta pembina K3. Penghargaan kecelakaan nihil tahun 2014 diberikan kepada 1.223 perusahaan berdasarkan penilaian secara berjenjang dari tingkat KabupatenjKota, Provinsi dan Pusat. Untuk tahun 2013 diberikan kepada 911, tahun 2012 diberikan kepada 734 perusahaan. Pengawasan dan penanganan bidang K3, jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan sebesar 224.042 perusahaan, memang terlihat bahwa pembinaan, pemeriksaan, pengujian K3 serta penegakan hukum bidang 20152014201320122011 9':769 / 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 ___ ---, r 14.280 7 16.170 18.609 7 20.000 18.000 16.000 - KASUS KECELAKAAN KERJA 8.698 norma waktu kerja dan waktu istirahat (1.237 kasus), pemogokan (405 kasus), pelanggaran penggunaan TKA (117 kasus), pelanggaran penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (24 kasus), pelanggaran PPj PKB (2.414 kasus), dan kasus banding penetapan kecelakan kerja (367 kasus). Penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja masih belum optimal, sehingga budaya K3 belum menjadi budaya kerja di perusahaan. Hal ini tercermin dari masih adanya kecelakaan kerjajpenyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan kerja di tempat kerja, belum semua perusahaan yang pekerjanya lebih dari 100 orang atau risiko bahaya besar menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3),dan belum optimalnya lembaga pengujian K3. Kasus kecelakaan kerja selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2013 terdapat 18.609 kasus, tahun 2013 terdapat 16.170 kasus, dan tahun 2015 9.769 kasus. Kasus kecelakaan kerja dapat terlihat pada gambar 1.10. K3 oleh pengawas Ketenagakerjaan belum secara efektif dilakukan ke semua perusahaan. Di samping itu, belum semua pengusaha Zpimpinan perusahaan berkeinginan untuk menjalankan program K3 dan pencegahan HIV-AIDSdengan baik. Tingkat kompetensi K3 pekerja juga relatif masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia. Sementara itu, dalam penanganan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia, telah terjadi kemajuan yang cukup baik. Akan tetapi, upaya yang dilakukan belum sepenuhnya menumbuhkan gerakan nasional yang mampu mendorong semua pihak un tuk paham dan peduli dengan penghapusan pekerja anak. Kesadaran bersama mengenai penghapusan pekerja anak ini sesungguhnya dapat mendorong terciptanya aksi bersama (masif)di seluruh wilayah Indonesia. Belum banyak pemerintah daerah yang melakukan pengarusutamaan isu pekerja anak di dalam perencanaan pembangunan daerahnya, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Seiring dengan hal tersebut, penghapusan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA)juga menjadi tantangan bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mampu membangun kerjasama, sinergitas dan keterpaduan dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program pencegahan dan penghapusan pekerja anak. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 mengungkapkan bahwa jumlah anak yang bekerja di Indonesia dengan kelompok umur 5-17 tahun sebesar 58,8 juta anak, di mana 4,05 juta anak atau 6,9 persen di antaranya merupakan anak-anak yang bekerja. Dari jumlah total tersebut, sejumlah 1,76 juta anak atau 43,3 persen adalah pekerja anak dan 20,7 persennya bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Secara umum, anak-anak dalam kategori tersebut mengalami putus sekolah, hidup terlantar dan bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, seperti: pertanian, perkebunan, perikanan, dan di jalanan. Pekerja anak cenderung bekerja dalam waktu yang cukup lama dan berada pada pekerjaan yang eksploitatif. Meskipun belum terdapat data yang menyeluruh, anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk telah ditemukan pada jenis pekerjaan di bidang prostitusi, dilibatkan dalam perdagangan narkoba, dipekerjakan di pertambangan, dipekerjakan di perikanan laut dalam, dan pekerjaan sektor rumah tangga. Dalam hal pekerja perempuan, penerapan perlindungan fungsi reproduksi belum sepenuhnya dipahami dan dipatuhi oleh para pengusaha maupun oleh para pekerja perempuan itu sendiri. Masih ada penafsiran dan penerapan perlindungan fungsi reproduksi yang keliru dan menyimpang dari filosofinya, sehingga merugikan para pekerja perempuan. Masih dijumpai adanya pembedaan perlakuan atau diskriminasi antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki dalam proses rekrutmen pekerja, pengupahan, kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun promosijabatan. Pembinaan serta pengawasan norma ketenagakerjaan dan K3 oleh PegawaiPengawas Ketenagakerjaanjuga dirasakan masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena minimnya kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan pengawasan dan penegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. A.Visi dan Misi Pembangunan Nasional Presiden dan Kabinet Kerja telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-rnasalah mendesak yang menyangkut hajat hidup rakyat. Untuk membangun fondasi bagi implementasi kebijakan sampai tahun 2019, juga telah disiapkan beberapa program strategis un tuk menjalankan tujuh misi dan sembilan Agenda Pembangunan Nasional mas a pemerintahan lima tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah : TERWUJUDNYAINDONESIAYANGBERDAULAT,MANDIRI,DAN BERKEPRIBADIANBERLANDASKANGOTONGROYONG. Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :
1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hokum;
3.Mewujudkan politik luar negen bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasionaI;
7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA,yaitu : BABII VISI DANMISI PEMBANGUNANNASIONAL,TUJUAN,AGENDADAN SASARAN PEMBANGUNANKETENAGAKERJAAN2015-2019 B.Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah :
1.Menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya samg sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
2.Meningkatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja serta menciptakan wirausaha baru;
3.Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
4.Menciptakan perlindungan tenaga kerja dan rasa keadilan dalam dunia usaha melalui sistem pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (indpendent), tidak memihak (fair treatment), dan profesional;
5.Mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan melalui perbaikan manajemen internal secara terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan efektivitas pengawasan kinerja, memanfaatkan hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang a) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan salah satu hal yang perlu mendapatkan prioritas adalah MelindungiHak dan Keselamatan Pekerja Migran; b) Membanguntata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,demokratis, dan terpercaya; c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; d) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; e) Meningkatkankualitas hidup manusia Indonesia; 1) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Intemasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Dalam agenda ini, peningkatan daya saing tenaga kerja menjadi salah satu aspek pembangunan yang sangat penting; g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; h) Melakukan revolusi karakter bangsa; i) Memperteguhkebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. C.Agenda dan Sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan Agenda dan sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang, dan pembangunan wilayah demi terwujudnya Visidan Misipembangunan nasional.
1.Pembangunan Ketenagakerjaan dalam Kerangka Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional Pembangunan Ketenagakerjaan dalam kerangka Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019 masuk ke dalam agenda pertama dan agenda keenam, dengan sasaran sebagai berikut : a) Agenda prioritas menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran, memiliki sasaran utama menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri. Sasaran lainnya adalah: 1) Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran; 2) Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar; 3) Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran; 4) Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja rmgran. b) Agenda prioritas meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, memilikisasaran: 1) Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja melalui pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari 1.921.283 orang pada tahun 2014 menjadi 2.170.377 orang tahun 2019, serta dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi untuk tenaga kerja berkeahlian tinggi dari 8,4 % menjadi 14 % dan tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten ketenagakerjaan, serta menyediakan data dan informasi untuk kebijakanjmanajemen dan informasi publik. dari 30 % menjadi 42 % serta sertifikasi untuk tenaga kerja dari 576.887 menjadi 863.819; 2) Meningkatkan kinerja lembaga pelatihan milik pemerintah untuk menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dari 5 % menjadi 25%; 3) Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement, MRA) yang belum dapat direalisasikan, untuk sektor jasa yang diprioritaskan, yaitu transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi (e_ASEAN),dan jasa logistik; 4) Mengupayakan 7 (tujuh) sektor industrijperdagangan yang juga dibuka, yaitu produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, produk berbasis kayu, untuk melaksanakan MRA; 5) Mengembangkan stan dar kompetensi regional (regional competency standard framework), untuk sektor jasa yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN; 6) Penerapan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di lembaga pendidikanj pelatihan untuk mencapai kesetaraan pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah; 7) Tersusunnya Peraturan Pemerintah dalam rangka pembentukan lembaga independen pengelolaan dana pengembangan pelatihan; 8) Tersusunnya peta kompetensi industri untuk bidang dan sektor jasa konstruksi, transportasi, pariwisata, industri pengolahan, pertanian-perikanan, industri kreatif, jasa logistik, teknologi komunikasi dan informasi (e_ASEAN), jasa kesehatan, jasa pendidikan dan sektor energi, mineral, dan kelistrikan. 9) Meningkatnya peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat internasional; dan 10) Meningkatnya jumlah pekerja formal dari 40,5 % tahun 2014 menjadi 51,0 % tahun 2019. Terkait dengan pembangunan bidang Ekonomi 2015-2019, sasaran pembangunan ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari sasaran bidang ekcnomi, khususnya pada sasaran makro ekonomi pada tahun 2019, yaitu seperti tersebut pada tabel berikut : Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan ditempuh langkah-Iangkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas, di antaranya: (a) meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk industri pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar serta industri pengolahan yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perba-ikan pada kesejahteraan hidup; (b)meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif; (c) transformasi struktur tenaga kerja dengan mempersiapkan infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk mengubah lour skilled industries menjadi skills-based industries; dan (d) memberikan insentif bagi investasi yang menciptakan kesem-patan kerja besar (padat pekerja) dan bagi pelaku usaha kecil-menengah. Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang memadai akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja yang baik dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar Sasaran Utama pembangunan bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai, adalah : 1)Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan sebesar antara 4,0 - 5,0 % pada tahun 2019; 2) Memfasilitasi penciptaan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 (lima)tahun. Pertumbuhan 5,1 5,8 6,6 7,1 7,5 8.0 Ekonomi(%) PDBPer Kapita 43.40 47.80 52.69 58.49 64.72 72.22 (Juta) Penurunan 10,96 9,5- 9,0- 8,5- 7,5- 7,0- Kemiskinan(%) 10,5 10,0 9,5 8,5 8,0 Pengangguran (%) 5,9 5,5-5,8 5,2- 5,0- 4,6- 4,0- 5,5 5,3 5,1 5,0 • ------=;-;:=- - - .. - ',,--;;_ ----.-.- - ~...:- • .--.o;~&I7J:,,..--,-~~-. ---.- - .- " . , '. ~ _ ,. . ...... ~. .. ,~,~-;_6 _"!" __ • ~. j "_ .. .:J • ~ ~ Tabel 2.1. Sasaran MakroEkonomi2019. dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan. Sedangkan sasaran besar lainnya bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai antara lain: 1) Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor / sub-sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor / sub-sektor yang produktivitasnya tinggi; 2) Meningkatnya jumlah pekerja formal; 3) Meningkatkan jumlah pekerja di sektor industri manufaktur padat pekerja; 4) Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan berkeadilan; 5) Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap goncangan lapangan kerja dan upah; 6) Meningkatkan keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja; 7) Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja; 8) Tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung hukum; 9) Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha; 10)Diterapkannya prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat di perusahaan besar; 11)Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan standar ketenagakerjaan utama; 12)Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industri; 13)Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. 14) Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri; 15)Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran; 16) Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar; 17) Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran; 18)Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran; 19)Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial; 20) Terselanggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat; Terkait dengan pembangunan kewilayahan, dalam lima tahun mendatang (2015-2019) pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselarasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusra, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan Sea Lane of Communication (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),serta penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik. Pembangunan Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2015-2019 akan diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut dari sisi ketenagakerjaan secara komprehensif, khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Kedua hal tersebut berfungsi sebagai landasan di dalam upaya pengembangan potensi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, mulai dari aspek kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja. Pekerja Formal 6% 23,5% 45% 70,5% 100% 62,4 Juta (62,4 Juta) Pekerja Informal : 1% 2,5% 4,5% 7% 10% 3,5 Juta. (3,5 Juta) ..:... ~ ... . [ . "L". _t .._~.. -.; ..___"l:_T. p:. _ _. 4·j ~ • .._) •• 21) Peningkatan jumlah peserta jaminan sosial bagi pekerja hingga mendekati sasaran sebagai berikut: Tabel 2.2. Target Peserta J aminan Sosial
2.Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan. Oalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut : a) Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat Indonesia, dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase Angka Pengangguran. b) Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi, dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase Provinsi yang Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan baik. c) Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis : • Persentase Tenaga Kerja YangBersertifikat Kompetensi; • Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja. d) Peningkatan Kualitas Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis: • Penyediaan Lapangan Kerja2015-2019; • Peningkatan Persentase Tenaga Kerja Formal. e) Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis : • Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan; • Jumlah Tenaga Kerjayang Telah Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (formaldan informal). f] Peningkatan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan Di Bidang Ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis: • Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan; • Jumlah Pekerja Anak yang Oitarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA). g) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Organisasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis : • Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); • Hasil Evaluasi AKIP; • Indeks ReformasiBirokrasi. A.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan Selaras dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan dan strategi Pembangunan Ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional, Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wilayah.
1.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional Untuk menjawab tantangan dan pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja, penurunan pengangguran , khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai landasan di dalam upaya pengembangan potensi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah dan peningkatan kesejahteraan pekerja, maka dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor- sektor pembangunan. Sumber pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selain investasi, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, yang didukung oleh sumber daya manusia, agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing lebih baik, adapun agenda prioritas pembangunan nasional terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan, yaitu: a)Agenda Prioritas Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, dengan arah kebijakan dan strategi: 1)Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan dan Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis. b)Agenda Prioritas Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran, dengan arah kebijakan dan strategi: 1)Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan; 2) Memperluas Kerjasama dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan; 3) Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian; BABIII ARAHKEBIJAKANDANSTRATEGIPEMBANGUNANKETENAGAKERJAAN, KERANGKAREGULASI,DAN KERANGKAKELEMBAGAAN

a.Memperkuat daya saing tenaga kerja dalarn memasuki pasar tenaga kerja global;
b.Menciptakan hubungan industrial yang harmon is dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
c.Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan;
d.Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan yang dilaksanakan;
e.Memfungsikan pasar tenaga kerja yang dilaksanakan:
f.Memperluas kerja sarna dalam rangka melindungi hak dan keselarnatan tenaga migran yang dilaksanakan;
g.Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan yang dilaksanakan ;
h.Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian yang dilaksanakan;
1. 1.Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja yang dilaksanakan; J. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
k.Jarninan sosial bagi pekerja penerima upah;
1. 1.Perluasan kepesertaan pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Dalarn kerangka Pembangunan Wilayah, kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk mendukung :
a.Pengembangan Kawasan Strategis;
b.Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan;
c.Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan;
d.Penanggulangan Bencana;
e.Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional;
f.Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 4) Memperbesar Pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja melalui Pengenalan J asa Keuangan; 5) Meningkatkan Perlindungan melalui Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Kesejahteraan serta Penyusunan Skema Asuransi yang Efektif. Dalam rangka mendukung agenda dan sasaran pembangunan bidang ekonomi, kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk: Gambar 3.1 : Nawa Kerja Ketenagakerjaan NAWA KEIUA KETENAGAKEIUAAN
a.Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
b.Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
c.Percepatan Sertifikasi Profesi;
d.Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
e.Penguatan Wirausaha Produktif;
f.Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
g.Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan;
h.Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
i.Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.
1. 2.Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara, seperti terlihat pada gambar 3.1., maka dirumuskan 9 agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan, yang disebut dengan NAWAKERJA KETENAGAKERJAAN,yaitu : Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut:
a.Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja. 1)Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis dalam kerangka keterbukaan pasar, dilakukan melalui strategi : a) Percepatan penetapan standar kompetensi seluruh sektor (kj 1) dengan menyusun rencana induk pengembangan standar kompetensi, peta kompetensi, standar kompetensi dan pemaketan kualifikasi kerja nasional (KKNI); b) Percepatan akreditasi lembaga pelatihan; c) Percepatan penerapan pelatihan berbasis kompetensi dengan mendorong semua lembaga pelatihan untuk menerapkan pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada kualifikasi dan okupasi; d) Percepatan sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan dengan mendorong badan nasional sertifikasi profesi untuk membangun infrastruktur sertifikasi di setiap daerah; e) Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja nasional yang mampu menempatkan dan menyalurkan tenaga kerja berkualitas di dalam dan luar negeri yang mendukung skilled based industries; f) Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja nasional melalui sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penerapannya yang didukung peningkatan jumlah dan kapasitas asesor berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia untuk mendorong perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor j sub sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor j sub sektor yang produktivitasnya tinggi; g) Peningkatan kebijakan pemerintah untuk memperkuat surnber- sumber pendanaan dalam rangka meningkatkan keahlian tenaga kerja kuantitas khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang mendukung skilled based industries; h) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang mendukung skilled based industries untuk mendorong perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor j sub sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/ sub sektor yang produktivitasnya tinggi melalui standarisasi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dalam kerangka Pasar Bebas AECsehingga meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang siap menghadapi keterbukaan pasar; i) Peningkatan jumlah pekerja yang berpendapatan menengah ke pendapatan menengah tingkat atas melalui transformasi struktur tenaga kerja yang dilandasi oleh peningkatan produktivitas; j) Peningkatan penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja. 2) Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/Industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja, dilakukan melalui strategi: a) Pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama asosiasi industri/ profesi dan bersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan industri; b) Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan kurikulurri/ modul pelatihan mengacu kepada standar kompetensi yang dikembangkan industri; c) Sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku (validitas)sesuai ketentuan. 3) Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan, melalui : a) Penguatan koordinasi antar pelaku kepentingan, pemerintah yang diwakili Kementerian/Lembaga, dunia usaha, pekerja, serta pemerintah daerah; b) Menjaga transparansi dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana pelatihan dengan pola matching fund melalui pembentukan lembaga yang independen untuk mengelola dana pelatihan. 4) Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dengan mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan, dan pendampingan bagi Iembaga pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan provinsi menjadi unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan kabupaten/kota, melalui: a) Promosi program penjangkauan (outreach) dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dengan pemberi kerja dan lembaga mempercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi sosialisasi program pelatihan secara lebih intensif dan ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap memasuki pasar tenaga kerja. Selain itu, diperlukan pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota, agar lembaga pelatihan yang ada menjadi tempat pelatihan unggulan, sekaligus melakukan dapat melakukan fungsi pendampingan pelatihan bagi lembaga pelatihan di tingkat bawahnya. 6) Identifikasi dan memilih sektor Zsub sektor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi, sehingga menjadi fokus untuk dikembangkan, dilakukan melalui strategi : a) Perluasan skala ekonomi ke arah sektor / sub sektor yang produktivitasnya tinggi juga diperlukan untuk menyediakan lapangan kerja yang besar mengantisipasi berlangsungnya bonus demografi; b) Realokasi tenaga kerja ke sektor / sub sektor tertentu, memudahkan pemetaan kompetensi industri dan penetapan standar kompetensi; c) Standar kompetensi industri yang telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan program pelatihan meliputi : kurikulumy bahan ajar, penyiapan tenaga instruktur dan asesor serta sarana prasarana pendukung program pelatihan; d) Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (MRA) yang belum dapat direalisasikan; e) Harmonisasi program pendidikan dan pelatihan; n Pengembangan kerangka standard kompetensi regional (regional competency standard framework); g) Mendorong lembaga pelatihan untuk mencapai KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan penerapan KKNI. penyelenggarapenuhotonomi/ kewenanganmemberikan pelatihan. 5) Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk pelatihan swasta; b) Pembangunan jejanng dan komunikasi intensif dengan masyarakat sekitar lembaga pelatihan di daerah; c) Pemberian sistem insentif berdasarkan kinerja untuk mendorong hasil pelatihan yang sesuai kebutuhan industri; d) Peningkatan kinerja dan efisiensi lembaga pelatihan dengan
b.Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. 1) Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja, dilakukan melalui strategi: a) Penciptaan lapangan kerja melalui pekerjaan umum (public works) dengan target angkatan kerja sifatnya suka rela (self selection). Tingkat upah yang diberikan ditetapkan dengan cermat tidak boleh terlalu rendah karena pekerjaan yang ingin dihasilkan bermanfaat tetapi tidak terlalu tinggi agar hanya pekerja yang benar-benar memerlukan yang mengikuti program. Pekerjaan yang dihasilkan dari program ini harus dapat dimanfaatkan suatu daerah untuk mendukung langkah-langkah ekonomi lokal; b) Pengembangan kredit mikro untuk usaha mikro dan rumah tangga. Program seperti ini dibutuhkan oleh usaha mikro dan rumah tangga di mana akses kepada kredit tidak dimungkinkan; c) Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran kurang terdidik; d) Mendorong pekerja setengah penganggur untuk melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologitepat guna. 2) Mendorong pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat, dilaksanakan melalui strategi : a) Pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri; b) Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian; c) Perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi dan sumber permodalan lainnya; d) Perbaikan iklim usaha melalui penyediaan informasi yang lengkap mengenai usaha yang sektor yang potensial; e) Penyediaan informasi dan teknologiturut meningkatkan kuantitas dan kualitas produk agar produktivitas rata-rata petani dan nelayan terdorong naik; f) Peningkatan jumlah wirausaha melalui akses memperoleh kredit perbankan melalui kerja sama lembaga keuangan bank dan non bank; g) Membangun jejaring kemitraan dengan berbagai instansi atau organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam rangka kerjasama di tingkat nasional maupun internasional; h) Pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri. 3) Fasilitasi mobilitas tenaga kerja internal dan eksternal, serta memfungsikan pasar tenaga kerja. Kebijakan ini terkait dengan integrasi regional di tahun 2015, di mana Indonesia akan menerapkan ASEANsebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Dalam hubungan ini perpindahan investasi dan tenaga kerja terarnpil yang akan berjalan secara bebas. Keterbukaan pasar sudah terdeteksi dengan adanya kecenderungan perusahaan untuk menjadi fleksibel dengan karakteristik usaha yang tidak berorientasi pada tenaga kerja murah dan produksi massal namun fleksibel untuk merespon kebutuhan konsumen. Kebutuhan pekerja yang memiliki berbagai keahlian (multitasking), termasuk kemampuan komunikasi, serta siap untuk bekerja dalarn bentuk kontrak maupun part time. Selain pasar ASEAN, pekerja Indonesia telah memasuki pasar internasional negara non ASEAN. Mengantisipasi perubahan kebijakan dari negara non ASEAN diperlukan penyiapan dan langkah-langkah strategis dalarn memfasilitasi calon pekerja untuk merespon kebutuhan yang ada. Strategi-strategi yang diperlukan adalah: a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pasar tenaga kerja serta menjaga keseimbangan antara penawaran dan kebutuhan tenaga kerja; b) Mengintegrasikan sistem informasi pasar tenaga kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan pencari kerja serta pembuat kebijakan bekerja sarna dengan bursa kerja swasta; c) Meningkatkan keterlibatan industri dalam desain dan implementasi layanan pekerjaan, serta mengembangkan sistem yang standar menggunakan mekanisme umpan balik dari stakeholders; d) Memastikan bahwa job matching, counseling dilaksanakan dengan tepat; e) Outreach/kerja sama dengan lernbaga pendidikan, pelatihan serta pernberi kerja sehingga dapat terbangun rnelalui kerjasama yang berkelanjutan; f) Mewujudkan pengendalian penggunaan TKAyang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, rnelalui sistern dan rnekanisme kriteria yang ditetapkan dalarn kerangka Pasar Bebas AEC; g) Peningkatan kualitas penyelenggaraan di bidang penernpatan dan perluasan kesernpatan kerja, melalui perluasan inforrnasi dan transparansi kesernpatan kerja dan juga akses kepada balai latihan kerja yang didukung dengan sis tern rekrutmen dan penernpatan yang terpadu dalam kerangka Pasar Bebas AEC; h) Peningkatan kesernpatan bekerja bagi tenaga kerja dalam negeri melalui sektor formal dan informal dengan mengembangkan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri secara terpadu yang dapat rnernberikan informasi efektif, efisien, terjaga kearnanannya, akurat, dan andal dalam kerangka Pasar Bebas AEC; i) Peningkatan penyelenggaraan penernpatan kerja bagi pekerja rentan agar dapat rnemasuki pasar tenaga kerja; j) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pasar tenaga kerja serta menjaga keseimbangan antara penawaran dan kebutuhan tenaga kerja; k) Pengintegrasian sistern inforrnasi pasar tenaga kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan pencari kerja serta pembuat kebijakan bekerja sama dengan bursa kerja swasta; 1) Peningkatan keterlibatan industri dalam desain dan irnplementasi layanan pekerjaan, serta mengembangkan sistern yang standar menggunakan mekanisme umpan balik dari stakeholders. 4) Perlindungan pekerja rnigran, dilaksanakan rnelalui strategi : a) Memperluas kerjasama dalam rangka meningkatkan perlindungan :

(1)Mempertajam nota kesepakatan dengan negara tujuan;
(2)Memperkuat kerangka kerjasama dalam forum internasional;
(3)Memperkuat kerjasama didalam negeri antara pernerintah pusat dan daerah dan komisi perlindungan. b) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penempatan; c) Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan pengupahan; b) Peningkatan pelatihan bagi perusahaan mengenai penyusunan sturktur skala upah, dan kepada pejabat hubungan industrial dan pengawai teknis hubungan industrial; c) Pemberdayaan anggota Dewan Pengupahan; d) Penetapan Norma, Stan dar , Prosedur dan Kriteria tentang pengupahan. 3) Meningkatkan program perlindungan sosial bagi pekerja/ buruh , melalui: tentangg) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial. 2) Mewujudkan sistem pengupahan yang adil, melalui : a) Peningkatan pemahaman pelaku hubungan industrial mengenai d) Pemberdayaan anggota LKSTripartit; e) Pemberdayaan pengurus dan anggota organisasi pengusaha; f) Peningkatan pemahaman kepada pengusaha, pekerja/ SP/ SB mengenai tata cara pembentukan LKSBipartit; penguatandan mengenai teknik-teknik negosiasi; b) Penyebarluasan hubungan industrial kelembagaan hubungan industrial; c) Pemberdayaan pengurus dan anggota Serikat Pekerja /Berikat Buruh; pelaku hubungan industrial
1. c.Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan, dilakukan melalui strategi : 1) Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, melalui : a) Peningkatan pelatihan bagi keahlian; d) Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja (contoh rekening bank, akses kredit dan remitansi); e) Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri yang optimal melalui regulasi dan koordinasi dengan daerah dalam sistem dan mekanisme pelayanan serta bantuan hukum dalam kerangka Pasar Bebas AEC.
2. d.Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, melalui strategi : 1) Mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan. a) Menyusun kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi. tentangf) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. S) Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi, melalui : a) Peningkatan pembuatan Peraturan Perusahaan; b) Peningkatan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama; c) Mendorong perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerjajburuh; d) Mendorong perusahaan untuk menerapkan kesetaraan di tempat kerja; e) Peningkatan pemahaman pelaku hubungan industrial tentang hubungan kerja; tentangd) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria a) Peningkatan pemahaman kepada para pelaku hubungan industrial mengenai program jaminan sosial; b) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang jaminan sosial tenaga kerja. 4) Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melalui : a) Audit kondisi hubungan industrial pada perusahaan besar; b) Peningkatan pelatihan kepada pelaku hubungan industrial mengenai pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; c) Mewujudkan tercapainya Perjanjian Bersama (PB) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Mediator Hubunganlndustrial; b) Meningkatkan kuantitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan Umum, Spesialis dan PPNS; c) Meningkatkan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui bimbingan teknis bagi sumberdaya manusia pengawasan ketenagakerj aan; d) Penataan kelembagaan pengawasan, personil dan operasional, sarana dan prasarana serta infrastruktur pengawasan ketenagakerjaan; e) Perbaikan kerangka regulasi penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan K3. 2) Meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan dan K3. a) Meningkatkan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui bimbingan teknis pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan; b) Meningkatkan kerja sarna Lembaga Penegakan Hukum Ketenagakerj aan; c) Meningkatkan koordinasi penanganan kasus ketenagakerjaan dan K3. 3) Meningkatkan kontribusi penarikan pekerja anak dari bentuk terburuk pekerjaan untuk anak melalui peningkatan peran dan intervensi untuk menarik pekerja anak dari bentuk terburuk pekerjaan untuk anak untuk dikembalikan ke minat dan bakatnya melalui dunia pendidikan. 4) Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 5) Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja perempuan dan norma kerja anak melalui : a) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan sebagai perlindungan fungsi reproduksi dan sosial; b) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja anak sebagai perlindungan hak anak sebagai generasi penerus
3. e.Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal, serta perencanaan dan pengembangan) Arah kebijakan fungsi pendukung di bidang ketenagakerjaan selaras dengan kebijakan nasional pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Arah kebijakan dalam memperkuat fungsi pendukung adalah meningkatkan kualitas manajemen internal ke arah tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas aparatur, peningkatan kualitas pemanfaatan hasil perencanaan tenaga kerja, penelitian, pengembangan serta data dan informasi, dan pelaksanaan e- government sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan. Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi : 1) Perbaikan Manajemen internal secara berkelanjutan dan terpadu (baik pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi) di seluruh perangkat organisasi generik dan teknis, serta mengintegrasikan perkembangan teknologi informasi ke dalam keseluruhan proses manajemen internal tersebut ie-planninq, e-budqetinq, e-procuremerit, e-arsip, e-moneu, e- performance, dll} dan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan; 2) Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait dengan bangsa untuk mengembangkan minat dan bakatnya serta hak untuk wajib belajar. 6) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, norma konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran, norma kesehatan kerja, norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya dan penanganan HIV-AIDS di perusahaan serta pengkajian dan penetapan standar K3, pengujian dan pemeriksaan K3, jejaring kerjasama dan peran serta masyarakat bidang K3, promosi dan sosialisasi K3. 7) Mendorong peran yang efektif dari pemerintah daerah, terutama di wilayah industri, dalam upaya penguatan lembaga pengawasan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sosialisasi dan pelaksanaan berbagai program kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Hal terse but perlu dilakukan mengingat kebijakan otonomi daerah mempengaruhi keberhasilan program kerja di bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan. Sehingga diperlukan keselarasan dan harmonisasi program kerja antara pusat dan daerah agar manfaat/ outcome dari program kerja tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat; 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian agar menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif, efisien dan responsif untuk memperoleh opmi laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 4) Penguatan pelaksanaan dan pelayanan publik melalui perubahan struktur organisasi, pelayanan publik dan manajemen tatalaksana (business process) yang integratif dan dinamis; 5) Implementasi dari reformasi birokrasi berkelanjutan tetap digalakkan, sehingga Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi organisasi yang berbasis kinerja, yaitu organisasi yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas; 6) Penguatan pelaksanaan dan pengawasan pelayanan publik melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang ketenagakerjaan akan ditetapkan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; 7) Peningkatan peran Setjen agar mampu melaksanakan penertiban Barang Milik Negara (BMN); 8) Peningkatan citra positif Kementerian Ketenagakerjaan melalui sosialisasi aktif kepada stakeholders; 9) Peningkatan peran APIP sebagai konsultan dan penjarmn mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian melalui terwujudnya laporan keuangan yang handal, audit intern yang akuntabel, perencanaan program dan anggaran yang tepat sasaran, akuntabilitas kinerja yang baik dan mendorong percepatan reformasi birokrasi dan penerapan sistem pengendalian in tern pemerintah; 10) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan berbasiskan kepada penelitian serta data dan ketenagakerjaan termasuk dalam bidang pembangunan surnber daya manusia dan bidang penanggulangan kemiskinan. Kerangka regulasi ketenagakerjaan terse but diarahkan pada sistern perlindungan sosial yang komprehensif (terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja), kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif terhadap investasi, dan landasan hukum yang dapat memberikan kekuatan dan dukungan dalam melaksanakan kebijakan pasar kerja. Dalam rangka mendukung pembangunan bidang Ketenagakerjaan, diperlukan perubahan regulasi yang sudah menjadi agenda Prolegnas 2015- 2019, yaitu: (1) Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; (2) Revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh; (3) Revisi UU Nornor 39 Tahun 2004 ten tang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan (4) Revisi UU Nomor 2 tahun 2004} tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun Matrik kerangka regulasi bidang ketenagakerjaan, sebagai berikut: pembangunan2015-2019, B. Kerangka Regulasi Arah kebijakan pembangunan regulasi RPJMN 2015-2019 adalah mewujudkan sinergi antara kebijakan dan regulasi agar tercipta sistern regulasi nasional yang sederhana dan tertib dalam rangka rnendukung pembangunan keunggulan komparatif perekonornian yang berbasis SDM yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. Pada kerangka regulasi RPJMN informasi yang akurat, efektif dan tepat guna dalam kerangka pembangunan nasional; 11) Peningkatan kepuasan stakeholders dalam penyelenggaraan e- government Kementerian Ketenagakerjaan. No Bidang Isu Arab Arab Kerangka Kebutuhan Pembangu- Strategis Kebijakan Regulasi Regulasi nan 2015-2019 1 Bidang Kesejab- l. Integrasi Penataan l. RPPJaminan Sumber teraan berbagai regulasi yang Kecelakaan Daya Sosial program mendukung Kerja. Manusia jaminan Sistem 2. RPPJaminan sosial Perlindungan Hari Tua kedalam Sosial yang 3. RPP Kematian SJSN komprehensif. 4. RPP Jaminan
  1. 2.Peningkat- Beberapa Pensiun an regulasi terkait 5. Rancangan kapasitas bidang Perpres ttg institusi ketenagakerjaan , Dewan dan yaitu: Pengawas dan manaje- 1. UU No. Direksi BPJS men 40/2004 pelaksana- ten tang an SJSN. Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  2. 2.UU No. 24/2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2 Bidang Menang- Peningkatan Landasan Dari sejurnlah Penanggula gulangi kesempatan hukum yang peraturan ngan kerniski- kerja dapat ketenagakerjaan Kerniski- nan dan penduduk memberikan yang berlaku, nan penga- miskin kekuatan dan terdapat beberapa ngguran dukungan dalam peraturan di secara melaksanakan tempat kerja yang signifikan kebijakan pasar perlu kerja mendapatkan perhatian dan disempurnakan :
  3. 1.UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/ Seri- kat Buruh.
  4. 2.UU No.13/2003 Tabel 3.1. Matriks Kerangka Regulasi Bidang Ketenagakerjaan
  5. 3.Mandat Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan mandat yang tertuang di dalam beberapa peraturan perundang- undangan, antara lain: a) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat PekerjaJBuruh; b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; sebagai prasyarat bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Kebijakan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik adalah: a) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; c) Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi; d) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
  6. 1.Agenda dan Sasaran Pembangunan Bidang Aparatur Negara Pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Terdapat 3 sasaran pokok Pembangungan Bidang Aparatur Negara pada RPJMN 2015-2019, yaitu: a) Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel; b) Pemerintahan yang Efektif dan Efisien; c) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
  7. 2.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur Negara Kebijakan Pembangunan Bidang Aparatur Negara pada RPJMN 2015- 2019 diarahkan pada Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik , C. Kerangka Kelembagaan tentang Ketenagakerja - an.
  8. 3.UU No.39J2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
4. a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Gambar 3.2. Struktur Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan Ment.rI Keten.gakerj•• n ..., AlII MaIIl8II 1-1-- ......... ...... '.',11CIIImIt .........._ 1-1-- .............. .......... ......... Dltlen Pemblnaln Dltlen Pemblnaan Dltlen Pemblnaan Dltlen Pembln ••• Peilltibandan Pen.mpaten 18n.ga Hubunganlndusbtaldan Peng.wasan ProduktlYltas Kartl din PerlUIISan Jamlnan Soslal1enlga K.t.nIqlllIUIII.an dan Kas8ll1paten Kerja Kelja Keselamldan dan Kesebldan Kelja c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; d) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; e) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.
  1. 4.Kelembagaan dan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan Struktur kelembagaan dan organisasi Kementerian Ketenagakerjaan disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi berbagai sasaran Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan yang diamanahkan di dalam kerangka Agenda Pembangunan Nasional, Bidang Ekonorni, dan Pembangunan Wilayah. Selain itu, penyusunan struktur kelembagaan dan organisasi ini juga memperhatikan agenda dan sasaran pembangunan bidang apartur negara, khususnya kebijakan pengarusutaman tata kelola pemerintah yang baik. Dengan adanya struktur kelembagaan dan organisasi Kementerian Ketenagakerjaan yang tepat fungsi dan rightsizing, diharapkan sasaran-sasaran pembangunan ketenagakerjaan dapat dicapai. Berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, kelembagaan Kementerian Ketenaaakeriaan adalah sebazai berikut:
  2. 5.Bisnis Proses Kementerian Ketenagakerjaan Bisnis proses Kementerian Ketenagakerjaan berlandaskan kepada model makro pendekatan ketenagakerjaan (proses pra-employment, during employment, post-employment) dan menggambarkan tata hubungan kerja peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja;
5. b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan;
7. d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
8. e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah;
9. f.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. g.pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan. Susunan organisasi Kementerian Ketenagakerjaan, terdiri atas:
11. a.Sekretariat Jenderal;
12. b.Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
13. c.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
14. d.Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
15. e.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
16. f.Inspektorat Jenderal;
17. g.Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
18. h.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia;
  1. 1.Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional; J. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
19. k.Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.
  1. 6.Arah Pengembangan Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai Kementerian Ketenagakerjaan posisi per Desember 2015 adalah sebanyak 3.504 orang. Dari jumlah total terse but, sebagian besar pegawai berada pada unit Eselon 1 Binalattas, yaitu sekitar 42,04%. Sedangkan persentase jumlah pegawai terkecil ada pada unit Eselon I Inspektorat Jenderal, yaitu 4,45%. Berikut grafiknya Selain itu akan dilakukan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Gambar 3.3. Bisnis Proses Kementerian Ketenagakerjaan OPTIMALISASI FUNGSI PENDUKUNG UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAlK (GOOD GOVERNANCE) SEBAGAI FONDASI PELAKSANAAN BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PENEMPATA~ERJA ( SekIct,_, ) (~=) PEN~HU8lINGAN INOUSTRlAL & JAMSOSTEK (=..:) PEMBINAAN (S8laIr~) NAKER PENSIUN ANGKATAH ~ICEAAOANfI( OANPHK KeRJA(p'" PENGAWASANdlnP~ KETENAGAKERJAAN SISTEM KETENAGAKERJAAH • • • POST EMPLOYMENTDURING EMPlOYMENTPRA EMPLOYMENT BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Unit kerja yang melaksanakan fungsi pendukung melakukan pengarusutamaan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) pada keseluruhan proses di dalam model makro pendekatan ketenagakerjaan tersebut. Dengan demikian, fungsi pendukung merupakan fondasi bagi perwujudan pelayanan Ketenagakerjaan yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun Bisnis Proses Kementerian Ketenagakerjaan, seperti terlihat pada gambar 3.3. Gambar 3.4. Persentase PegawaiKemnaker Menurut Unit Eselon I, PosisiApril2016. Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemnaker, April 2016. 179lS64872213741473• Series1 614 BINWASN AKEROAN K3 BARENBA NG INSPEKTO RAT JENOERAl OITJEN PHI DAN JAMSOS TK oITJ EN OITJEN BINALATT BINAPENT AS ASKER SEKRETARI AT JENOERAl Sementara itu, arah kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur Kementerian Ketenagakerjaan diselaraskan dan diarahkan pada: kebijakan Pengarusutamaan Tata KelolaPemerintah yang Baik, agenda dan sasaran pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, untuk mendukung organisasi dan ketatalaksanaan yang tepat fungsi, rightsizing, efektifdan efisien. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 o Dari komposisi tersebut, maka struktur pegawai Kemnaker dinilai sudah cukup mampu untuk mendukung prioritas peningkatan daya saing, mengingat Ditjen Binalattas merupakan unit yang membidangi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Target kinerja dan kerangka pendanaan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019, telah disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, serta telah mempertimbangkan faktor internal dan kesiapan organisasi. A.Target Kinerja Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang ketenagakerjaan dilakukan melalui beberapa program, yaitu:
  2. 1.Arah kebijakan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja dilaksanakan melalui program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing.
  3. 2.Arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan melalui program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dengan sasaran :
20. a.Meningkatnya rasio jumlah tenaga kerja pendamping dibandingkan dengan tenaga kerja asing (TKA);
21. b.Meningkatnya penempatan tenaga kerja formal maupun informal.
  1. 3.Arah kebijakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan dilaksanakan melalui Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan sasaran :
22. a.Penguatan kelembagaan hubungan industrial;
23. b.Peningkatan penerapan syarat-syarat kerja dan prinsip-prinsip non diskriminasi;
24. c.Pengembangan sistem pegupahan yang mendukung keadilan, kesejahteraan dan produktivitas;
25. d.Peningkatan program jaminan sosial bagi tenaga kerja;
26. e.Pengembangan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  1. 4.Arah kebijakan Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sasaran :
27. a.Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan perundangan- undangan di bidang ketenagakerjaan;
28. b.Penghapusan pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA).
  1. 5.Arah kebijakan Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal, serta perencanaan dan pengembangan) melalui program:
29. a.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan dengan sasaran : 1) Meningkatnya kapasitas dan kinerja organisasi kementerian ketenagakerjaan; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan internal.
30. b.Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan dengan sasaran : 1)Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik; 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja; 3) Peningkatan kapabilitas orgamsasi dan pegawai Inspektorat Jenderal.
31. c.Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dengan sasaran : 1)Peningkatan pemanfaatan hasil perencanaan tenaga kerja, penelitian dan pengembangan, data dan informasi; 2) Meningkatnya pelaksanaan e-govemment sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan. Secara rinci sasaran kinerja terdapat dalam lampiran Matriks Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019. B. Kerangka Pendanaan Pendanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan bersumber dari :
  1. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  2. 2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  3. 3.Pendanaan swasta murni, termasuk dana pengembangan di perusahaan / industri;
  4. 4.Dana pinjaman dan hibah dari mitra pembangunan dalam negen maupun luar negeri;
  5. 5.DPKK (Dana Peningkatan Keahlian dan Keterampilan), yang dipungut oleh pemerintah sesuai PP NO. 65 Tahun 2012, terkait pungutan sebesar USD100 per bulan kepada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia;
  6. 6.Pelatihan dan proses penempatan pekerja migran berasal dari swasta (calonpekerja) dan kredit perbankan.
  7. 7.luran peserta dan pemberi kerja untuk SJSN;
  8. 8.Pelatihan dan proses penempatan pekerja rmgran bersumber dari swasta dan kredit perbankan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya di Bidang Ketenagakerjaan, diperlukan dukungan lintas program dari instansi/Iembaga pemerintab /pemerintah daerah dan/ atau non-pemerintah. M. HANIF DHAKIRISALINANSESUAI DENGANASLINYA MENTER! KETENAGAKERJAAN ttd. Review Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019 ini memuat penyempurnaan sasaran, arab kebijakan dan strategi, dukungan regulasi dan kelembagaan, program, kegiatan, serta target kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2015-2019, yang telah diselaraskan dengan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dalam pemerintahan ke depan (Nawacita). Review Renstra ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2015- 2019, serta sebagai salah satu instrumen awal untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang Ketenagakerj aan. Lebih lanjut, dokumen ini diharapkan juga berfungsi sebagai bahan referensi bagi pemerintab pusat (baik kementerian maupun lembaga) dan pemerintah daerah untuk menyusun programjkegiatan yang terkait bidang ketenagakerjaan (baik langsung maupun tidak langsung) secara lebih terintegrasi; bahan pengembangan orgarusasi berkinerja tinggi dan berkelanjutan; serta instrumen untuk menciptakan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Ketenagakerjaan di Indonesia, yang terarab dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Diharapkan, berbagai agenda dan sasaran, arab kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan yang telah dirancang dalam Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional. Jika di kemudian hari diperlukan perubahan pada Review Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. BABV PENUTUP 1 46440/0 B'..·•· •. ..... LAMPIRAN (( PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 7I'AHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015- 2019 K/L-.-B- 1S-B8 2015-2019 141lam mlII ... rupiah) 2019201520172016 .AJoI<ai ldalam mill ... rupiah) 2015 WTP WTPWTP 2 Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Nasional, Daerah) lndikator Kinerja Program 1.8 Bcc WTP 16.000Pekerja Anak Kompetensi 2019 22.135.481 2016 19.275.061 33.524.978 2015 'In'OlK>lttlr Kinerja Strategis 5.2 8....... Xo!t6- 100tpatll 3 ........ K.... tu 1 : P.Jlla«lattu ....... d... ,... ...... pet.m ... tndlkator Ki nerjo : Terberuuknya Unit 5K °Job desk dan 5K 100 150 200 KcglRI.an 2. I Kerj(l Rcvttalisasi BLK MenterijPerson Menler!, Personalla (PMO·f'roject alia/BLK Management Unltl Indlkator Kinerja : Jumlnh UI".P BL" Iernbaga II II II Keglat.an 2.2 yang dttlngkatkan sarananya mclalul I'IILN Indikator Kinerju : Jumlah LPKS yang lembaga 552 1000 1200 1200 1300 Kcgialan 2.3 dillngklllkan S8J'8J1anya Buaraa K.... taA 1 : T............ ya 8taJldar Kompet .... ' KeJja Kuloo.aJ Indoa .. " (8KKKlI lndlkator ","CI)O : Jumlah SK" yang SKI( 72 SO SO SO SO Kegiatan I I. ditetapkan ........ K.llat ... 2 : Te........... ya Pelatlb.aD Berbula Kompet .... 1 tndikator ){jncrja : Jumlah Program pa" program 75 100 125 ISO 175 Kegiatan 1.2 yang Ditetapkan tndikator "lnerjA : Ju rnlah f>rogram PB K program 42 75 100 125 150 KeglflHul 1.3 yang Olterapkan tndlkaror Klllcrja : Jumlah Tennga Kcrje orang 79,408 83.378 100.000 150.000 200.000 Kegiatnn 1.4 yang Mendapal Pelallhan Berbasls Kompelensl tndlkator Klnerjo : Jumlah Iulusan perscntase 15 16 30 50 80 "eJ(iolon 1.5 oetauhan yang (peserta mendapat sertifikat pelatihan] kompetensi 8.......... Ke"'taA 3 : l'artIaJpul Indoo_l. Pd. "'ane Kompetlal K.t ...... pu... Be·_... d... WorldeJdlJ Indlkator ){jncl)8 : Jumlah "cJuruan Kejuruan 22 22 22 22 22 Kegiatan 1.6 yang DlikutJ Oleh Indonesia Pada xempeus: Ketcramptlan Ttngkal Regional ASEAN _ , _. - _-- I - • • :4 _ - !t K/L· •.•. ..... Total AIoIIuI :aG1S·201' ,....... ...w.. rapl&Ial • __ PrOf/IIam ,Oat_ellPrOf/ll_/Kepataa UaltOr"- ._ T.. pt 4 8.3508.3408.3308.3208.310orang: Jumlah peserta yang mengikuLi pemagangan dalarn negeri Indikator K.nerja Kegiatan 4.1 8uuaa Kep.taD t : MeDI...,..tDya peDyelollgara&ll pem .......... dalam d.... luar Delen IIu&nul KeptaD 1 : lIellliACbtaya kompetenai IDatro1rtur d.... tell. Jrepelatt1uut lndikator Kinerja : Jumlah instruktur orang 570 512 528 54'1 560 Kegiatan 3.1 pernerimah yang dilingkatkan kompetensinya Indikator Kinerja : JumJah instruktur orang 63'1 208 224 2'10 256 Kegia tan 3.2 swasta yang ditingkatkan kompetenslnya Indikator Kinerja : Jumlah tenaga orang 524 160 176 192 208 Kegiatan 3.3 petaunan yang dltlngkatkan kompetenslnya Indikator Kincrja : Jumlah lnstruktur orang 570 512 528 54'1 560 Kegialan 3.'1 yang mendapat sertltikat kompetensi '170 Pengelolaan Keojasama dan kernitraan 'ISO ISO Pengeiolaan Kerjasama dan kemitraan Pengelolaan Kcrjasama dan kemltraan '100 100 380 so Pcmberuukan Unit Kemitraan/SK Menter; '10 300 Pcnlngkatan Unit Kemitraan Kapasitas Pengelotaan KcrjQSAmn-Kemitraan TJerluaS8J1Pelat:ihan Kerja (Perusahaan dan Lembaga Pclatihan, Universitas, NOOI Iembaga lembaga Indikator Kincrja Kegiatan 2.6 Suuaa Kep ..t.... 3 : Pe... emb........ kerf........ : Jumlah lembaga pelauhan yang terakredltasl : Jumlah lembaga pelauhan yang ditmgkatkan mutu pengelolaannya Indikator Klnerja Kcgiatan 2.5 Indikator Klnel)8 Kegiatan 2.'1 IIu&nul KeptaD 2 : PellliACbtaD tata ketola .... embllpAll K/L-. - B- WS-BS 2011201620IS Total AIoIIuI 2011S-::aC119 ,._- rapl.) 2019 200 201'7201620111 OaItO.......... ........... 201'72019 Tar,.-- -.. JtecIatu ,oatpat)l 5 K/L· •.•• ..... 2019201.2017 perusahaan/Ie mbaga orang orang pcrusahaan 2015 orang Tueot 6 .......... /JtePotaD _ .......... 'Out_·11 sa_ TotalAIokul Valt OrpDbul 2015-2019 Pelabuaa __ ...,.tua ,00tpatJ/ Tarpt AIoIauoI' ....... ...war rupblh) ,....... ...w... K/L-. - B- ....pblh) .S-BS IDdllIatcn 2015 2016 2019 2015 2016 2017 201. 20192017 201. lndikator Kinerja : Jumlah tenaga orang 74 386 411 436 461 Kegiatan 6,3 ahli/kader produktivitas yang kompeten Indikator KJnetja : Jumlah insthust yang lernbaga 17 19 21 23 25 Kegiatan 6.4 menjadl jejaring peningkatan produkuvltasnya "' ., ,- . - - ~- ~ ~ _- -_ ~-... ,._- - -...,. -.- -_- " r-,-·:- -_-;--~-.-7- -:.=r rr=r= ~ -~l- •• ----- -----' ...--,.---,,- -.;-- •• ~~ .-;-'),,-~-;--. --..... I' ~ - -- r . ; ~- '~-.. ~:~~ ~=~;-" -, r--t-, ~, ' 1, ..._~ .' , '. 1 " ; , II - I , I ', - - . .. , t , : 1'1" - . I ,- I .c , -I '. • I- - - -_ - - s: - - - - _ -- -.. I 7 30303030Jumlah Fasllitasi Peningkatan Mekanisme Pelayanan Pencmpatan Tenaga Kerja lndikator Kincrja Kegiatan 2.1 30lokasi aaa...... Kegie.tan 1 : TOrpel1ahinyaItebutuhan muye.rakat UIltuk mendapatkan layanan pel1eml'atan kerj. cU dalam necor! :-'.~'~~~~~'~:.-'f-'~~~~-';~."3". '-:r-:_L .:~:.=..,~-t~~.-1.~~~---.-~~_.~ -~-~,...--.---r-~-,.._...~- ..._~ ~-._~.' ~- -~"'--,;_--,.....--~-·---r ~-(~~~~"'-~.~S -(- '"T~(-)- .... -- -~'.' - =r:r ":r- "'''-T~:'' ~-.~-~~.~ " <0: .•• .,' •••. ." • I • • II' . .. I I I : • • ••••, :, I : " , r, _ . < I I ~ 1 l I I' "' . L - ,'(" ~~ '.'...11., •• I • II I I', I • ,_ ......... - - - I • _. I _ I. ~ _ .' - _~ Indikator Kmerja Jumlah Model model 40 40 40 40 40 Kegiatan 1. I Perluasan Kesempatan Kerja di 4 sektor Indikator Kincrja Jumlah tenant 4.440 5.020 5.725 6.590 7.710 Kegiatan 1.2 Pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis Perluasan Kescmpatan Kcrja Indikator Kinerja .Iurnlah Kerjasarna kcrjasama 35 35 35 35 35 Kegiatan 1.3 daJam Pengembangan dan Perluasan Kescmpatan Kerja serta Pcnycbaran Informasi Baa ...... Regi.tan 1 : PeD1Dpatan jumle.h winlaaah. meldal InJrabul ba.uIa d ... teraedlanya model perluuan keaempatan korj. Propam'Keclat ... 8_ ..._ IOatCOlllell 8._ Tatal AIoIIuI Valto._- 2015-201t PeJ-.... ....... K..,.tIUIIOatpatl/ TIqet AIoI&ui Idalam IIIIl.IW rapla.b) IdaIam- KlL·. ·8· rupiah) .8·BS lacllllator 2015 2016 2017 201. 2019 2015 2016 2017 201. 2019 I ndlkator Kinerja Persentase % 9 II 13 14 15 Program 2.3 peningkatan Penernpatan TKI pada pengguna berbadan hukurn 8aaanm I'n>gram 3 : lIeD1Dpabaya It....... p.t ... ~ Indikator Kincrja Persentase % 100 20 21 28 30 Program 2.4 peningkatan wirausaha barn per tahun Buuao KepatlUl 1 : T.~o4A,. mekaAlame rekrutmeo dan peoempatan YIUlCmeUodo.ocl pekeJj. mtcno lndlkator Kinerja Jumiah atase yang lokasi 13 13 13 13 13 Kcgiatan 3. I mcrnbcri perlindungan pckerja rnigran Indikator I\incrja Jurnlah FllsiliUJsi kasus 100 100 100 100 100 Kegiatan3.2 Pelayanan Penempalan TKLN Berdasarkan Okupasi Indikator Kincrja .Jumlah Fasilita.sl izin 100 100 100 100 100 Kegiatan 3.3 PcrIJndungan TKLN Indikator Kinerja Jumiah Pcmbinaan Iernbaga 300 300 300 300 300 Kegiatan 3.4 Kelembagaan dan Pcnu njangnya 8 - "-,-.,,,,~ -~-~'~'-·~f ~-~~.~",.~- ...... ~~-..,~"'":"=1!' 1Ij1tn' • '.:1" ~-'~. ~. '7"-y:--;:C'-~' ., ...-, .. '~'r-~"'__ -.. 1'.. .~ •• ~ • .._. c, ""~J I .~. "'.. c::t·..... .." T --;_ - • ., ~ ....... 0( .' """~ , •• ~. -~;.~> -, -." ~ 1 ~.' - ~,•• ~:J -'f- '-'<,; ~- ..... - ... • .. _ ~ , '--co:., _'... ~ • I: =-. . •( ~ ill • .. .. ~ ; ~.. .,. ~ J I A ·f" ~ r I __ ,' -.'. . . ':', I" • "" • . .., I •I'" r III I ~ I. ... . ........ .. 0,. • r -': -ill... • ... .. . 4 , .11 • . .I • J ..f ~ .. ,:. ... • ~ "-. ••• \' .. " <- '; . ... .... , • . 'I ~ .. a.... . j '.. ~ , \. ." .. •• tIQIIJ. .j Ij. - J. l" .._..-:.. I ~~ ~ '.' ._~. ... ___ ._.__!. ... ... .Jill .' •• -_.J 1__ • ~ _2-"_ ~_ _ ... _ ... ).. _ ...... -; _ . _ ...~__ ! ~_....::.. _. _. _ . . _. • _\ j --, :... • • J j • " ~~ • ',._ ." """",,,,,,,.taa ._ ........ 10a_.1I 8_ TotalAloba UDltO""_ 2015-2019 ......... __ K"'-IOatpatll T..... AIokuIldalam 1IIII1IIar nap .... ' ldalam 1IIII1IIar ll'I.·.· a· napIU, ..... 111-- 2015 201. 2017 201. 2019 2015 2016 2017 201. 2019 Indikator Kinelja JumJah Fasilitasi Provinsi 34 34 34 34 34 Kegiatan 2.2 Penernpatan Tenaga Kelja melalui Mekamsme Antar Kclja Antar Daerah (AKAD) IAn tar Kerja Lokal (AKL). dan Kelembagaan Pencmpatan Tenaga I\erja Indikator KincIJ3 Jumlah Penlngkat-an orang 250 250 250 250 250 Keglatan2.3 Pcmberdayaan Pengantar Kerja I Petugas Antar Kerja lndlkator Kinerja Jumlah Fastlltasr orang 1000 1000 1000 1000 1000 KegiaUJn 2.4 Pcncmpatan Tenaga Kerja (Muda. Wanlta. Penyandang Cacal, dan Lanju; Usia) Buuao Kepatan :I : Te~u4ny. B..... KeJjR yanC mel.yao! maay&nl)aot lndlkator KinclJB Jumlah bursa kerja Lokasi 34 40 45 50 60 Keglatan 2.5 Provinsi dan Kabupaten/KoUJ yang sesuat dengan Standar Pelayanan Penernpatan 9 h__ ,...,.taa __ Propam Iou_ell 8.tu_ TotaIAIoIauII Ualt O.pabuI :IOl5·:IOl. p-w..- 8_ KaPataD IOutpatll Tar,... AIobaI 1'_ IDlIIar raplab, IdIIIamIDlIIar K/L·•• B. raplab, •• ·88 IncUbt_ :1017 :1015 :1016 3017 :lOla :101.2015 :1016 :lOla :101. lndlkator Kinerja : Jumlah F10silitaSI dokumen 5 5 5 5 5 Kegiatan 3.5 Kerjasama InternasionaJ DaJarn Rangka Penguatan Penernpatan dan PerUndungan TKI 8anran Kegiat ... 2 : Tajam.lJmya ha.k d... k..... lam.tlUl pekerj. mIpan dan Terwuju'Dya mekanlame relr:rutm.... 4IUIp....em.. tIUI yan& m..llDdunli pekerj. mlpn lndlkator Kincrja : Tersusunnya grand dokumen Grand Design . Kegiatan 3.6 design mekanlsme penernpatan pekerja migran dan memperbaiki tata kelola kclernbagaan pelayanan pekcrja migran 8aaaraD Kegiat ... 3 : Te.... elilUlya."gut .. 1yan, memberl perllDdWlIllll bql pek..rj. mIpan lndikator Kinctja : Amanderncn UU dokumen Persiapan Amandemen UU Aturan turunan Aturanturunan Atu ran tu runan KegiaLan 3.7 39/2004 dan 39/2004 rnenyusun aturan turunannya lndlkator Kinerja : Mercvisl dan negara J 3 5 5 8 Kegiatan 3.8 menyepakaLJ nota kesepakatan bilateral dcngan negara tujuan Baa ...... K..giatlUl 4: lIIealD&kat..ya pe.... d.corah dalam pel.y ...... Worm .. 1puu kerj. dlUl pelayanlUl reluutmen calo.. pekerja mlcraD Indlkatcr Kinerja : JumJah dinas kab/kota 100 50 100 150 150 Keglatan3.9 kabupaterr/kota mernbert pelayanan pekerja migran, rnelakukan soslaJlsasl pernillhan pekerjaan dan prosedur bckerja di luar negeri dl daerah kantong pekerja migran Baa ....... KegiatIUI5 : Teraedllt.Dyapropm pel.tIhan lIlv... t .. 1uaah. mIIr:ru ball pekerj. mlcraD eli Tim1UTenph. RODpolll dlUlT.I ....... 10 K/L·. - B· .'·88 2019 201&-2019 1~1IIIllIIu naplab) 48.000 Pengembangan, operasional dan pemeliharaan 76.000 operasionaJ dan pemeliharaan 2.500 75.000 2 :1018:1017 orang pendampln&an 2.500orang 72.000orang 8aa...... Keel.tau 1 : Terwujudnya penlop_tan perluaaan Ire.emp.tan Irerja melalul padat Irarya dan wtra ... aha negara :101& :1016 __ Id~ .war naplab)Tucet_ Jlecjatuo 100tpatjl 11 Propam/KecI_ _.....,_ 10u1c_." ..- Toal AIoIIIuI UaltOr~ 2016-2019 -- _ K..,._ (Output,/ Tucet AJolraaIldal_ raW .. ra,l ... , Id_raWu KIL· •. B· ...,1"', ••. as Jadlbtor 2015 2016 201'7 201. 2019 2015 2016 2017 201. 2019 tndlkator Kinerja : JumJah Bursa ~rja lokasi 30 30 30 30 30 Kegiatan 5. L Swasta, Bursa Kerjs Khususyang tertntegrasl dengan lnformasi Pasar Tenaga Kerja NaslonaJ (inJoketja.depnnlwira ns.go.id) Indikalor Kinclja : JumJah sektor dan sektor dan 6 6 6 6 6 Kcglatan 5.2 wilayah pasar kerja wllayah dalam dan luar negert yang dianaltsls tndlkator Kinerja : Jumlah -Jabatan kerja jabatan 230 230 230 230 230 Kegiatan 5.3 yang dlsu sun dan dikembangkan Indlkator Kinerja : Jumlah F'asflltasi lokasi 34 34 34 34 34 Kegiatan 5.4 Penyuluhan dan Bimblngan Jabatan (PBJ] Baauan Kepatan 2 : lIIIenlnpatnya pekerj. mlvan yang memiUld kete ...... ,U... d... keahU... yang .... ".1 d..npD kebntuhan , ..... Indikator Kinerja : Jumlah lokasl lokasi 5 9 9 9 9 Keglotan 5.5 pelaksonaan 'relining needs analysis (TNA) di negara llU uan urnuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan calon pekerja mlgrnn Baa....... K"gfatan 3 : Te...edfanya d.ta pera ..dlaan d... pe.....lnta ... per selrtor _aJ pote ... l d.el'1lh Indikotor Klnerja Jumlah lokasl lokasi 23 23 23 23 23 Keglatan 5.6 iden tJ1ikasi perscdlaan dan permintaan tcnaga kerja dl kabupaten/kota Indlkator Kinerja Jumlah pusat Pusat I I I 1 I Kegiatan 5.7 pelayanan pelayanan penempatan tenaga penempatan kerja sesual standar pelayanan peoempatan Baa..... Keel_t ... 4 : TerwuJud.Dyame.kanlamc perUudunpn bact tenap kerj. domeatlk/lokal .00(> .... proporatonal dalam men&had.l'i e.ra keterbuka ... , ..... 12 88 3030 8dokumen Sasa.ran KeptaD 1 : Terla.b&DaDyapelayanan tranoparan bad tea ... kezja uin, K/L- 8 ·B. 88·88 2015 201620192018 8 sektor 2017 5 sektor 2016 3 sektor 2015 2017 jabatan AIokuIld ......... w.v rupiah)T..... t 13 Pr __ I.....taa 8_ Pr __ ,000t_." ..- Total AIoIouI UallO""'_ 30115-3019 ,........ __ ~ ,000tpatll T.,pt Alokul ,._ aillIar naplUl ,._ ...W., K/L·8· B. ""lUI 88·BSIa__ 3017 3015 3016 3017 301. 30193015 3016 301. 3019 Indlkator Kinerja : Persentase kepuasan % 85 90 90 90 95 Kegiatan 7.1 pegawal atas pelayanan lruernal OJtjen Blnaperuaskcr BuIlnUl Kep.t ... 2: IIfIIlintluotnya bp .. lt .. d... klaeJj. DI\leD B1DapeDtuker Indikator Kincrja : Persentase SOM % 80 80 81 82 83 Kegiatan 7.2 Aparatur yang memenuhi standar kompetcnsl Indlkator Klnerja : Hasil Evaluasi AKIP nilai CC B8 BB BB BB Kegiatan 7.3 lndikator Kinerja : Persentase Undak % 100 100 100 100 100 Kegiatan 7.4 tanjut ternuan hasll perneriksaan eksternal - , ..fi ., Buuua Propam 1 : p....... at ... kel_b ..... lau""""", IDdaatrial Indlkator Kinerja : Persentase LKS % 22% 28% 34% 40% 46% Program 3.1 Bipartil yang berfu ngsi secara cfektlf 8uuaD Propam2 : llea!q1ratnya ........ aJate..... ..... ............. DODcU.bImIDuImalalai puptanua .,.....t keJj. Indikalor Klnerja : Persenlase % 22 22 23 24 25 Program 3.2 Perusahaan yang mcrnbuat Peraturan Perusahaan (PP) lndlkator Kinerja Persentase % 5.9 6.12% 6.26% 6.41% 6.57% Program 3.3 Perusahaan yang mernbuat Perjanjian Kerja Bersama (PKBI 8uuaD Propam 3:~ ........paIaau,..... m... claJnaDc bdJIau, ......jaht ...... d... pnNIaIIthit .. Indikator Kinerja : Jumlah perusahaan perusahaan 100 125 175 250 350 Program 3.4 yang menerapkan slstern pcngupahan berbasis struktur dan skala upah serta produkUvltas 8uuaD Propam 4 : Pea!q1ratau propam J.......... -w b", teaap keJja Indikator Kinerja Persentase Tcnaga 0/. 0 30 40 60 100 Program 3.5 Kcrja Penerima Upah yang menjadi peserta BPJS Kctenagakerjaan 14 Saaan.n K..glat.... 1 : Ter1abananya t.t. ke1ol. ke1embapao dan ke.Jj........ bublUl£lUl IDdu.1rlAI IndikaLor Kincrja Jumlah Pelaku Orang 6.850 10.620 10.720 ]0.820 10.920 Kegiatan 1.1 hubungantndustrial yang mendapatkan pelatlhan teknik negosiasl tndikator Kincrja Jumlah pelaku Orang 2.400 2.500 2.600 2.650 2.700 Kegiatan 1.2 hubungan industrial dalam perternuan/forurn/dla log/ konsu ltasl dan pcnyebarluasan tentang hubungan industrial dan pcnguatan kelcmbagaan hubungan industr~ Indikator Kinerja Jumlah pengurus dan Orang 4.S00 4.900 5.050 5.250 5.500 Kegiatan 1.3 anggoLa SP/SS yang dlberdayakan tndlkator klnena Jumlah anggota LKS Orang 970 970 970 970 970 Kegiatan 1.4 Tripartil yang dlberdayakan """'_fKecIataa .__ Pr __ tou-." ..- Total .AIookuI UllItO, __ 2OUi-2019 PeJ.a.- 8_ &....- (Outputll Tupt AIokuI (d_ aaIlJurupiah, (d_aaIlJu K/L -. - B_ ruplala) .8-88 ID__ 2015 2016 201. 2019 2015 2016 2017 201. 20192017 Indlkator KincJja Persentase Tenaga % 0 0 5 5 10 Program 3.6 Kcrja Bukan Pcncrima Upah yang rnenjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 8uanD Propam II: 1I000000baya peDcephaa d... penyel-w. perseUaihaD b'll1n'..... IDdaatrial Indikator Kinerja Perseruase % 29 35 42 50 Program 3.7 pen ingkatan perusahaan yang memilikl tlngkat kerawanan hubungan industrial label hijau lndlkator Kinerja Persentasc 0/0 60 60 70 70 75 Program 3.8 pcnyetcsalan perseiisihan hubunganindustrial dl luar pengadilan hubungan Industrial olen MediaLor HI 15 perusahaan yang disu rvei """_/Beat- __ "_""IOat_1I 8._ T_AIokuI UDltO"",- 2015-2019 p- a_ Beat.tma 100tpatll Tupt AIokuIldaIam mlUar ruplabl ldalam mlUar B/L-II-B_ mplabl 118-as ladllla_ 2015 2016 2017 201. 2019 2015 2016 2017 201. 2019 Indlkator Kinerja : Jumlah pengurus dan Orang 500 750 750 1.000 1.000 Kegiatan 1.5 anggota Organisasi Pcngusaha yang dlberdayakan Indlkator Kinerja : Jumlah pengusaha, Orang 675 775 875 975 1.075 Kegiatan 1.6 pekcrja/ SP(S8 yang memaharni lata cam pembentukan LKS Blparth lndikator Kincrja : Jumlah NSPK teniang Naskah 2 2 2 2 2 Kegialan 1.7 kelembagaan dan kerjasama HI ... ~ " -~-;--__" -,.,.--- I" - ._- - ..- - - T ---- '--""'i-~r --.-----,.II!:.-_,...,...- ~-_- - -. ---. . - --_ - - - - -, - , - ",' :, - , ...-.-:-.~ -'~ ····T .. --3" ".. :-::;. ",.;'-'<-'- - -,-, - j ... ~':'- - .' , . I . - . . , I .. .' , " " .1 ... , ~...~ .' . , .. I I - .'. .__ ---- - , '" - - . ., .. 16 Naskah Bersama (PB) 4.860 Kepatan 1 : DlterapbAnya prlnaip-prlnalp IhtlbucllC)IUllndwotrlal dalam penoephan dan Ipeny.,leo,aIt'Dperaelleihan hubUDplllnd. ... trial Pr_-/KecJataa 8....... Pr_I~·" -- Total AIoIIaII UaitOrpm.a 20111-2019 ....__ 8..... K.. taalOutputll TUpt AIoIIaII ldalam mlIlu J'Uplllbl 1"....... mlIlu KIL-.-S- ruplllbl .I-BS la~ 2015 2016 2017 2011 2019 2015 2016 2017 2011 2019 1ndikator Kinelja : Jurnlah perluasan Orang 19.275.061 22.135.481 25.420.386 29.192.771 33.524.978 Kegiatall 3.2 kepesertaan program [aminan sosial Indikator Klnerja : Penlngkatan jurnlah provinsl yang 4 '" 8 10 15 Kegiaian 3.3 kepesertaan tenaga di survei kerja dalam Program Jamlnan Sosial Tenaga Kelja Indlkator Kinelja : .Jurnlah NSPK ten tang naskah 4 2 :2 :2 2 Kegiatan 3.4 ~aminan sosiaI tcnaga kerja :.-::::~~.~i~i~·?~:~.~}~:,::::~:~:,,?:'~~:." . '''-''; -'~-"~' .... ---~...., ....-- ~-l!"~---- ..-.-;r f·...---..·--;-~---~--·-v---v .;- ~~ , ._.............---, ,~ "~ v ~_, '. ,- "-~"AI .. . II < I il! II ". .'.... .' 'j. - • -.-" ".-~ 1':. _,~'.'":.' ,.-,:".-;:!: '.' '.:: .~~~;;;.~: I I 'I , : ~. '. ~ ..~,.",.~. ..,,(-........ " -, ..' 4 ~, I I ' i - - .. .. - .. , . - ~ "!! -' ;_: - - - _' - --~' - -=- ( - --= I ndikator Kinerja : Pcrsentase kepuasan % S5 90 90 90 95 Kegiatan 6. I pegawai atas pelayanan internal Dltjcn PHI & Jamsos au........Keptan 2: lIIen:lJJ&katnya .... ,..1_ dan Idnerja DI~en PHI dan J.......,. TK Indlkator Kinerja : Pcrsentase SDM 0/0 SO 80 81 82 83 Kcgiatan 6.2 Aparaiur yang memenuhi standar kompetensi 17 au........Kept ... 1: lIen1n.cJuotJlya lnlaUt .. pelayaoan Internal DI~en PHI d... J .......,. TK Pr_/~ _ Pr_ IOU-ell -- Total AIokMI UaJtOr~ 2015-2019 .,_ _ K.... _ lOUtputl! T..... ' AJoa-I ldalam JD1Iiar nap"" ldalam JD1Iiar KfL·W·B· ",plab, ••• lIS lDdUIa .... 2015 2016 2017 201. 2019 20111 2016 2017 201. 2019 1ndlkator Kinerja : Jumlah Pengusaha Omng '1.015 4.150 4.250 4.500 4.750 Kcgialan 5. I yang mendapatkan bimbingan teknls Pembuatan Pemtumn Perusahaan (PI') Indikator Kinerja : .Jurnlah Pengusaha Orang 1.230 1.300 1.450 1.650 1.850 Kegiatan 5.2 dan SP/SB yang rnendapatkan birnbingan teknis Pembuatan PKB Indikator Ktncrja ; Jumlah Pclaku Orang 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 Kegiatan 5.3 Hubungan Industrial yang mendapatkan pemahaman ten tang pen Ingkatan kesejahteraan pekcrja/buruh lndikator Kinerja : JumJah Pelaku Orang SOO SOO 800 SOO SOO Kegiatan 5.4 Hubungan Industrial yang mendapatkan pernaharnan tentang kesetaraan di ternpat Kcrja Indikator Klnerja : Jumlah Pelaku Orang 2.450 2.550 2.650 2.750 2.S50 Kegiatan 5.S Hubungan Industrial yang mendapaikan pemanaman rcruang Hubunzan kerta lndtkator KlneJja : Jumlah NSPK tentang Naskah 7 2 2 2 2 Kcgiatan 5.6 Persyaratan Kcrja, Kcsejahteraan dan Anattsis Diskrimlnasi 18 120 134 JSO 365 120 109 140 120 84 130 120 59 120 120 34 : Jumlah penyidikan Perusahaan tindak pidana kctenagakerjaan oleh PPNS Ketenagakerjaan Inclikator Kincrja : Jurnlah pembinaan Lembaga KegiaLan 1.3 kclembagaan bldang pengawas ketenagakerjaan 1ndikator Ki nerja : Jumlah pcmbinaan Pengawas Kegiatan J.4 fungslonal Pengawas Kctcoagakerjaa Ketenagakerjaan n dan PPNS Indikator Kincrja Kegiatan 1.2 345330315300Pengawas ketenagakenaa n : JumJah pernbinaan tekms perneriksaan norma ketcnagakerjaan tndlkator Kinerja Kcgiatan I.l 18.00017.50017.00016.50016.000: .Jumlah pekerja anak pekerja anak yang ditarik dar! Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak IBPTA) Indikator Kincrja Program 4.2 perusahaan ........ Pro ....... 2 : Peqhap1lSllD Pebrja ADU dul 8eJltuk Pebrj .... TatnuuIr ADU (IIPTA) : JumLllh perusahaan yang rnenerapkan norma ketenagakerjaau lndtkator Kinerja Program 4.1 15.020 23.140 100 21.120 100 BB 19.060 100 aa 17.065 100 BB 100 cc 0/0 8uuua I'IoptuD 1: IIealaPablya bpatubaD tubadap bt_taua penmclaDpD-QIlduapD clJ bid .... bt.aapkerj .... Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan cksternal : Hasil Evaluasi J\KIP lndikator Kinerja KcgiaLan 6.4 tndlkaior Klncrja KegiaLan 6.3 K/I.·II· 8. .8· B8 2018 Total AIob8I 2015·2019 ,d_mWar ",plaia, 20172016 2019 nila; aa 2018201720162015 u.uto..-.u- ......_.. 20152019 8_ KelJatu,01I.tput,/ 19 66644Survel mengenai perusahaan yang menerapkan Nonna Kelembagaan Keahllan dan Sistem Man~emef'l Keselarnatan dao Kesehatan KCI)8 Indikator KinerJa Kegiatan 3. I , . ", •.t ',- ~, .: j 'I ~~~'~-~7'~:~::~~. 1,' .• 1: ,_-'~,_:':>~~~_".).I'.', , I " survei Baa ..... KeptaD 1: lIenmpatnya lmaUt .. pcnerapan pcrayuatan ketenacakCl-r.laan dJ bldanc Keselamatan dan Kesehatan Kerja t '._ , L , I , , 'I,' " , , " . .. " I. , : . , I , I" ' , , , , , I " ~.J...._ __ !.' 1 " :. ....-~-----=~~ ~~ ~~-~.-~- ..-e-e r---n ...~r'-:~ '-..~..-.....,- ::',__-~J "~f:" I '.: • .. '.' I I .. I II • I: 360330300275250 r:~~-:~'--::r.:f;~~--.~~~-~~~~I"'-. .. _!-~ , I l' II" • perusahaan: Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perllndungan pekerja anak Indlkator Kinerja Kegiatan 2,4 6666osurvel: Su rvei mengenal diskrimlnasl dan pekcrja anak Baa Kep.tan 3 : Menmpatoya KuaHtaa Penp Norma Ketenaplrujaan dl bldang Norma ADak Indlkator Kincrja Kegiatan 2,3 260240220200200: J u mla h perusahaan yang rnenerapkan nonna penghapusan dlskrimlnasi tenaga kerja perernpuan lndikator Kinerja Kegiatan 2,2 18.00017.50017,00016,50016.000: Jumlah pekerja anak pekerja anak yang dharik dan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTAJ Baa Kepatan 2 : lIeninpatnya KnaUt .. Penp Norma Ketenapker.laan dl bldanC Norma Pen>mpuan Indikator Kinerja Kegiatan 2, I OaltOr __ ._a T_A1okuf :1015·:1019 ,.alammWar ""lab, A10kuf ,.aIam mWar ""lab,Tar,.t perusahaan 8aaaran Kepatan 1 : MenmpatDya r.. llitaal mit.... 1 dampak pcJ.auuuan Donna ketenapker.lun ladlbtor -. ----- -------,------, ----, --.J1 '. I ,"" <.r-o' ." I " I I " -, I I I I , I - I I I I' .".. I I 11 I I " I I I I I , : I I I' I I I • _ - _ I I _ '_ ,l. _ . _ _ I _ _ K/L·.·B. •• ·88 20 Indikator Klnerja Jumlah perusahaan perusahaan 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Kcgiatan 4. I yang mcnerapkan norma waktu kcrja, waktu istirahat. dan pengupahan Indikator Kincrja JumJah perusahaan perusahaan 1.200 1,400 1.600 1.800 2.000 Kegiatan 4.2 yang rnenerapkan norma penernpatan dan pelaUhan tenaga kcrja 1ndlkator Klnerja Jumlah perusahaan perusahaan 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Keglatan 4.3 yang menerapkan norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat Suaran )(e'-at_ 1: IIcJllD.patDya Kualltu Pouga....... JIIona. Keteuapke>jaan .u 814*"& JIIormaXe>ja .'~--'~'=-'-.- ..-~~~'~- -~ ~ »': ~~~-::~~"'~~~~~r7' ,r -:~~~ J~i7;~~- ,- 7':-~;.-;~.~~;,--.:....~-r'::.!" • •~ • . -' .. I I II ~ .., • I' I .. ,I ... .,' I , • .- I I I I '/." • •• ~ 'i 1\ • I ~ I I I ' " . I' , • ; \ '-1 __ - _. _ : . - __ ___ ' --. __ .. _ I, . _ "' --= - ,- I • • j ~ u r _ _ I • '; _ " l 'I • • - _ ~ ........./~ - "'__coa-et/ aataaD TotaJAJoba VDitOr~ 2015-2019 ......... _ It..,.._ ,000tputJ/ Tarpt AJoba ,411lam aaIJlar ",plaia, ,.........w.. It/L-II-a- ruplala) .'-88 ladillatar 2015 2016 2017 201. 2019 2015 2016 2017 201. 2019 Indlkator Kinerja Jumlah perusahaan perusahaan 1.780 2.0JO 2.230 2.'160 2.680 Kegiatan 3.2 yang rnenerapkan norma mekanlk, pesawat uap dan bejana tekan Indikator Kinerja Jumlah perusahaan perusahaan 1.780 2.010 2.230 2.460 2.680 Kegiatan 3.3 yang menerapkan Norma Konstruksl Bangunan, Listrik dan Penanggu langan Kebakaran lndikator Kincrja Jumlah perusahaan perusahaan 1.780 2.010 2.230 2.460 2.680 Kegiatan 3.4 yang menerapkan norma kesehatan kcrja lndlkator Klncrja Jumlah perusahaan perusahaan 1.780 2.010 2.230 2.460 2.680 Kegiatari 3.5 yang rncncrapkan norma ergonorni, IIngkungan kerja dan bahan berbahaya lndlkator Kinerja Sesialisas! perusanaan 150 ISO 150 150 ISO Kegiatan 3.6 Penanganan HIV/A10S di Perusa haan 21 '_'.':-'::_;'~~-~f--~'?>-'~_~:. :.. -,~:---~-,;,r~~~--":~~,,,,~~.~:,,,~~-~-.' "--r-" ee-, '--"'?;":"~--.<~:~;~.'- -~~~:.r.~·i,t-..~ ..~!~·.-~~~t;'~"':~L~"-t \.~,::-- .'. r..-,~,':~-~~:'~.-~, ._ ~ • . - I .._• I I I I 'I ' ). I ~.:"~ '-".. • ~;;•.. J$. .-<001' • __ ~~____ __ __~-:;_._~~_~ ~- __ ~~ •• __ ~~ __$.u-_". _ ___::r_--=. _- _- __ ...'~_!>~ .:~ •• ' _-~ ••• _ • Indlkator Klnerja .Jumlah survel survel 4 4 6 6 6 Kcgiatan 5. 1 Keselarnatan dan Kesehatan Kerja (K3) lndikator Kinerja Jumlah Standar pcrusahaan 50 55 60 65 70 Kegiatan 5.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja tndlkator Kinerja Jumhth pe.rusabaan 500 550 600 650 700 Kegiatan 5.3 Pcngernbangan Sumber Daya Manusia Keselamatan Indlkator K,nerja perusahaan 30 35 40 45 50 Kegiatan 5,4 Pengernbangan Kornpetcnsl Keselamatan dan Keschatan Kerja lndlkator Klnerja Jumlah Pembinaan perusahaan 75 80 80 85 90 Kegiatan 5.5 Peran Serta Masyarakat dl Bidang Keselarnatan dan Kesehatan Kerja lndikator Kinerja ,Jumlah Pembinaan Icmbaga 21 23 25 27 28 Kegiatan 5.6 Jejaring Lcmbaga Kesclamatan dan Kesehatan Kcrja Indikator Kinerja Jumlah Perusahaan perusahaan 500 550 600 650 700 Kegiatan 5.7 yang Memperoleh Layanan Pengujlan Keselarnatan dan Kesehatan Kerja perusabaan 2.2502.2502.250Jumlah sosiaJisasi SJSN program kctenagakerjaan dan kesehatan Sasaran Keglatan I : Meningkalnya Kuelitas Pengernbangan dan Pengujlan Kesclamatan dan Kcschatan Kclja -.'.-,~,.".': :':... ' .i.: ' .------~~~ .~ t -~-----I~-'=~- - -__- - - _' ---"1 --- ',~-'_ ,~:- ", ~". 'i - , .. ,--'~: '-~---.: +1 I I 'I I , I I • '." , t , _ .." . l , _ I I ~ I; _ _ ""!.~ lndikator Kincrja Kcgiatan 4.5 SurveiSurvel mengenai perusahaan yang menerapkan norma aminan sosiaJ tenaga kerja 66Indlkator Ktnerja Kegiatan 4.4 2015 K/L-.-B_ •• -88 Total AJokuI 2015-2019 (dlllam mIllar 11I,Iab, 2019201820172016 Io.w.ator Tarpt__ ~tao (Out,ut" 2019 66 2018201720162015 Voll O,po18uI -. 22 4___ -'-" ")~ ...-_.,.• ..,_ ... > ·~·'·····"··¥·-r--'I~~"""""....-:-.'~""~-:~'--"",,·-~"""'r n-~>r"'_""~,I""":J"-'" , ;.-. "1' ,.....,"- . ..,~ ." -~~~ r~'" _. r~·.·~,\. '~''T''~'''' .'. 'c . F ." , , . ~:.~~,oA _, J'i._.~·.:_,~_-=:,:..:_~~~1 '&~~·~_~.I,--_~: ~~~.~ .~_.: ~ ___-'--_ "'-""" .~ ..•• JC .; ~_,.-- ::·)·~rt.:~.:~':~"';'Ijl':' • r. ,~.~;A t.;....."4 : ... I ?-~ ~.... ~~~::~.;.,' __ ...~<;., ..;"~ o,'-:>l _ 1' ..1' .. - .' . Suaran Keliatan 1 : Tenu.unny. peraturan perundau.g-und... pn ketenagakuj .... dan penyeleaalan m.. a1ah hulnun Indlkator Kinerja : JuroJah Peraturan PUU ~5 35 35 35 35 Keglatan l.l Perundang undangan yang dihasilkan per tahun K/L -If - B- •• -BS T..... t 8_ ......... (Output" 23 "_""/KeaWaa _.......,_ 1000_·II -- Total AJoIouI UD!tOr~ 30111·3019 ...-... _ JteIIataa IOutpat)1 Tarpt ~ Id_ m.IlIar ....,Iab) 1'- m1lIar K/L-II- •. rupiah) 11.·88 IDdlkator 2015 3016 3017 301. 2019 30111 3016 3017 301. 2019 lndikator Kincrja : Jumlah PUU 9 9 9 9 9 Kegiatan 1.2 Telaahan/Kajian PUU dan Konvensi Il.O yang diselesaikan per tahun lndlkator Kinerja : Jumlah Kasus yang Kasus 30 30 25 25 25 Kegiatan 1.3 diselesaJkan dan berkekuatan bukum tetap d i setiap tlngkat.annya Indlkator Kinerja : Jumlah peserta Orang 12.750 900 750 900 900 Kegiat.an 1.4 sosialisasi PUU bidang Ketenagakerjaan -, _- t, . < . - .' . - :-.'-~--~:r~'-::~-'~_,'~'. ..:."~~~;;'.~'~r7 .._:'_-.'~.;-,:...:' :::~7;.::..__~Z~.'-~ :--;-- _'"~7~~'~-~:'~:~I~;.._;(:::"~~l:}~,,~_)r~~.:' =e-e-. ,-~~ :~~,- - ,. "'-"-"'D'" . - .- -..... , _- . . ., -, " I -: :~": _- .... .:._-- - .. ~' Y, - .. " - \ , . =-;;_ t_ ,'.- . - - - - - "- ---'~- ... Suuan Ke&latan 1 : Tenele .......... Y" pe.agelolaa .. daD pelaponu> kelllkl1pD Indikator Kinerja : Laporan keuangan % 100 100 toO 100 toO Kegiatan 2. I yang akunlabel berjenjang dan tepai waktu 8aau1La K.ep.tao 2 : Tene1.,JlC&lU"lDY" peD..taI ..... aoaaD aoggaran Indikator Kinerja Reallsesi anggaran % 95 95.5 96 96 96 Kegiatan 2.2 8asaraD K"&latan 3 : Te.... lencp:ranya pengelolu.D dan pelaporao PDP Indlkator Kincrja : Persentaserealisasl % 95 95 95 95 95 Kegiatan 2.3 penerimaan PNBP 8aau1La Kegiatan 4 : TeneleJlUU'lllya pembloaao perbe ..daha.nuul dao pelaporao ....oa.opA Indikator Kincrja : Persentase pengetola % 50 55 60 65 70 Keglatan 2.4 keuangan yang telah mcngikuti pelauhan 8ua.no.o Kep.tao 5 : KerugiaD oepra y& telah tere.tat dallllD l.poraD ketllUl&JUldaD te1ab dlaeleaalkao Indikator Kincrja : Persentase keruglan % 25 30 35 40 45 Kegialan 2.5 negara yang telah ditindak tanjuu Buaran Kegiatao 6 : Te .. eJeoggaranya peoatauaahaao BIIJ( Indikator Kinerjn : Persentase laporan % 100 100 100 100 100 Kegiatan 2.6 BMN yang akuntabel, berjenjang dan tepat waktu 24 __ Propam ,Oatcom." _ .. KeaIa_,Oatpat)/ K/L •• ·8. .S·88 Valto .......... -. TotaI-'- 2015·2019 , ....... 1IIIJIar ruplab) Tar .. IDoIJI&atoo -, ------,. _-_-_ ----,---_ -,--- ---j SaaIU'lUl KoII.tau 1 : Tone1eaguanya pe1ayaaa.a umam Indikator Kinerja : t.uas bangunan M2 8239 8506 8506 8506 8506 Kegiaran5.I samoa dan prasarana gedung kantor yang dipeliharajdirehabili18 si/diadakan lndikator Kinerja : Periode Pengelolaan bulan 12 12 12 12 12 Kcglatan5.2 Persu ratan dan Kearaipan Kernerucrian Indikator Kinerja : Persentase unit kcrja % 100 100 100 100 tOO Kegiatan5.3 yang mcmperoleh layanan pengadaan 100100 20111 2016201112019201820172016 : Persentase komponcn/sub komponen dalam RKA· KL.yang mendukung sasaran kegiatan dalam Renstra Kementerian 1ndikator Klnerja Kegiatan 4.1 20182017 Total AIoIoaaI 20111·2019 ,."'-mlBar rupiah) 2019 AlokuI (_ mlBar rupiah) K/L·.· B. "-88 100% IDtUIIatM 8 K..,.._ (Oatputlf _aa Pr ....... (Oat_ell"_'-/x.,I.- 26 100100 100 5 WTP ikan 93% 20192015 2018201'1201«12015 K/I.-If - 8- .8-88 __ K.... _IOulpat)1 2015-2019 1'_ IIIIiIIu IUJlIab) 27 -- ~ 1-"""" Saba ... Total AJoII:uI Valt T..... t 30111-3019 P"'-'" s- ...Kecta_IOutputlf AIobaIld __ adII...... plah) 1"-_ S/"·.· B. rupiah) .8·88 ludlilrator 3015 3017 3018 3019 3015 3016 3017 301. 3019 IndlkatorKlnerja : I;:~j:;'~~ tinda~.i % 70 75 80 85 90 Program6.5 IhasH""'''''' "'''''''' I~~~~:~~_;an 18aMraA Pro ....... 2: IKiDeJj. _~nerja IP~....,.ntA"" Unit Kerja % 75 75 85 100 100 Program6.6 IEselonI dcngan llingkal Akuntabllltas IKinerjamlnimal 88 8aMraA~3: d... Pe....,.tIDapeJrt.orat "_den] tndikator Kinerja : ITingkalKAn~hili'A. nilal I 2 2 3 3 IProgram6.7 IAPI}> I~~;:~~rKinerja : !Tingkal~~WB~'6"" nilai I 2 2 3 3 6.8 ,~,. SPIP ~:: ];:~~~I~·~~_, 1:;Gj~~~~~~ -~~-~ ~ .~,..IIl't":~ ribl :_!4ll·[jC-C{,>~L"~-.~~i5;"'~('~~eI:Sj-=~~~,)~Pg:::~!~,.i$ f~;?~~!,J:§1Y~rE~~~'ff .... it~~~r~ }. ~, .:!.Il II-~I:,'L Baa ...... Kepa_ yl~ ~. Tate Kelola l"riik"'Qr Klncrja : "B~ Mitra Kerja % 100 100 100 100 100 Kegiatan1.1 'B' I yang ImenyUl Laporan
  9. 111.sesuai Ideng~ SAP kegtaian ~~nerja IP~....,.ntA""Mitra Kerja' % 100 100 100 100 100 Kcrja '''' I yang ncncapal klncrja sesuai ketenruan IntiikAtnr Kl!'crja Ia';;j:~'~~ tindak % 80 80 85 90 901 Kegiatan1.3 ha~iInPnOAWA""n internal lingkup mltra kerja tnspektorat I l"flikAtnr Klncrja : r-c.s """ .... ~c tindak % 70 75 80 85 90 IKegiatan1.4 ilanju hasil 'I.x;",~"""""" eksternal illngkupmltra kerja ilnspektorall 28 100% ccnllai 2018 2015-2019 C ..... 1DiIlu nap!abl 2019 K/L·. ·8. 18.BS •• IaImaD. A 858070 908580 2016 2017 A A A ssss 0/0 Kepto 3: PeDinpato AlruDtabllita. 20172015 20183C)l6 Tupt 8_ KecJataa COutputll 29 r._/KeclataD I-r._ IlatuIOD ITotaI~ um:......... Tupt AIokMIldaJam IIDiIIu I1Iplab) 20111-201" 8_ a.... taD (Outputl/ IdaJam JalIIu K/L·.·B. I1Iplab) .8·88 1DdUuot ... 2015 201.2016 2017 2019 IK~~;_n' Klnelja : Mitra keJja 0/0 100 100 160 100 100 3.2 IKCljatnspcktorat ill Iyang berhasil I~~~:;;" target Irlilp.~n~Dn sesuai lL-p.M ... on Indikator Kinelja tindak 0/0 80 80 85 90 90 Kegiatan 3.3 :Ianjul 'haSiI!,' "IS"''''''''''' Iintemal lingkup mitra Ikelja lnspektorat III ~:~~~: ~4nelja : c~.ee.. "".c tindak % 70 75 80 85 90 laojut hasH . I eksternal iingku I kerja nspektorat Ill ,8uuan Keif"t .... 2: P_;"ft."_"ft AInlDtabWtu JUnot;f" I~ldi.kalor:inelja : INUaiE.aluasi AKIP olJal Cc BB BB A A Kcgiatan.5 ImJIra kcrja nspcktorat III I:~ • -1C:I1 ~. .,...."M'~,(E:::,...,"":'inh [Ii !;\_v_ _ l-bllll, xr ~''''' N • "PIlE ~ -~~ 1 Keptan ,TataKeiQbl Yane Indlkator Kinelja : '''''~''''~ 0/0 100 100 iOO 100 100 Kegiatan 4. I lnspektorat IV yang menyusun taporan IKeuangan sesual Ideng~ SAP Indlkator Klnelja Persentase Mitra Kerja 0/0 100 100 100 100 100 Kegiatan 4.2 Kelja rnspektorat tv lyang bcrhasil Imel~C8paltarget I~~:'~~k.nQPQuoi [lndikator Klnerja .~"', '1<1setfrldak % 80 80 as 90 90 Kcgiatan 4.3 lanj ut rekomendasi haslt pengawasan internal Iingkup rrutra kerja lnspektorat IV . Kinerja : ''''~ tindak 0/0 70 75 -SO 85 90 !Kcgiatan 4.4 lanjut temuan hasil pemerlksaan "'.<..."'" IIngkup mltra kelja tnspcktorat IV ISaaaraIl Kepta:n 2: jJUnet;j" 30 h__ /~ 8_ rr__ I08_.,1 8."'_ TotalA-.& u"'to,~ 2015-2019 Pelabaaa 8...... K.... _ (Output" Tarpt .uoa.I ldalam mlIJar ruphlll) ldalam mlIJar K/L •• 0 Bo rupiah) 88·B8 JruIlkator 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 tndlkator Klnerja : Nllal Evaluasi AKIP nllai CC BB BB A A Kegiatan I ,S mitra kerja Inspektorat IV ,0 - -- -0- - ---- - - - o _ - o. -- - - , --- --""'"""T- - 0 .- " --:~t" - _ ........ ... " r o. 31 165 554333 61perusahaan 53 585655 59 2,8 57 2,62,5skor (0-41e-government 2019201. 2011-2019 ....... ...war naplala' 201620IS K/L·.· a· ..... 2017 2,9 2019 2,7 2016 Tup' ._.. ..... t.. (Oatpatlf 32 198903 1 001 M. HANIF DHAKlRIASLll~YA ttd. MENTERlKETENAGAKERJAAN ......... ,KecJa- _ .........10.._..' ..- TobIAIaba ValtO.......... 2018-2019 --8_ """-IOulp1ltli Tupl AIokuIldaIam m1I1u "'Jriab' ldalam m1I1u K'L •• ·8· "'plaia, 88·88 IIMUIootIIo 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 201. 201.9 Buuua Kep_tan 1 : 1I00000000tnyaK...uta. PeJa,.........LDtemaJ Bad... Pereacana ... d... Penceml>anCan Ketenapkerj .... Indikator Kinerja : Persemase Kepuasan % 85 90 90 90 95 Kegiatan 4.1 Pegawai alas pelayanan internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketcnagakeriaan 8uaran Kep.tan 2 : lIenfA&katnya Juputta. dan Idn.erj_ Badan Perencanaan dan PencembanpA Ketenapkerj .... lndikator Kinerja : Persentase SOM % 80 80 81 82 83 Kegiatan 4.2 Apamrur yang rncmcnuhJ standar kornpctensi tndtkator Kinerja : Hasll Evaluasi AKIP nilai CC BB BB BB BB Kegiatan 4.2 lndikator KinerJa : Persen lase Lindak % 100 100 100 100 lOa Kegiatan '!.3 lanjut temuan nasil pcmerlksaan ekstcrnal Indikator Kincrja Terbentuknya Dokurncrr/Renc Studi Kclayakan Rencana Kerja Jumlah Jumlah Kegiatan 4.4 Akaderni /Sekolah ana Akademi, SK mahasiswa dan rnahaslswa dan Tinggi kerja/Pengesah DikLi dosen dosen Ketenagakerjaan an

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 telah ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 ten tang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015- 2019;
b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkem bangan sehingga perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)tahun.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian (Renstra KjL) adalah dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima)tahun.
3.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG RENCANASTRATEGISKEMENTERIANKETENAGAKERJAAN TAHUN2015-2019. Pedoman Penyusunan dan Penelaahaan Rencana Strategis KementerianjLembaga 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Nomor 5 TahunNasionaljBappenas Peraturan Pembangunan 2014 tentang PerencanaanMenteri9. Menetapkan Pasa13 Renstra K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan di Kementerian yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Pasal 2

Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

4.Rencana Pembangunan Tahunan Kementeriarr/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementeriarr/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pad a akhir periode perencanaan.
6.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan un tuk mewujudkan visi.
7.Strategi adalah langkah -langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
8.Kebijakan adalah arab / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
9.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Pasa16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

a.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019;
b.Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.459jMEN-SJjXIIj2015 tentang Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Renstra KjL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I di Kementerian;
b.penyusunan Renja Kementerian;
c.penyusunan rencanajprogram pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan;
d.koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi di pusat dan daerah serta antar daerah;
e.pengendalian pembangunan ketenagakerjaan; dan
f.penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pasal 4

Pasal 7

1.Potensi a) Bonus Demografi Bonus demografi hanya akan dialami sekali oleh sebuah bangsa. Apabila momentum bonus demografi dapat dijaga maka akan tercipta jendela kesempatan (window of opportunity) untuk mengakselerasi pembangunan. Pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi melalui pendidikan pelatihan, penyediaan lapangan kerja yang mendorong keterlibatan perempuan Indonesia, kesetaraan dalam bidang pengupahan, jabatan, pekerja perernpuan yang telah menyelesaikan masa reproduksinya (umur 49 hingga umur 64 tahun) , mempersiapkan hari tuanya, meningkatkan perlindungan, kesejahteraan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga terciptanya pasar kerja yang inklusif. Oleh karena itu, bonus demografi Indonesia yang akan terjadi pada satu hingga tiga dekade mendatang harus diantisipasi oleh pemerintah. Seperti yang tertuang pada gambar 1.2. berikut: kerja dan peningkatan penerapan SMK3 serta meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 melalui penegakan hukum yang berdampak peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, iklim investasi dan peningkatan produktivitas nasional. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan peningkatan, penataan Pengawas Ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan serta pengelolaan tenaga Pengawas Ketenagakerjaan. Pemerintah perlu meningkatkan peran, fungsi dan independensi pengawasan ketenagakerjaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 di perusahaanj tempat kerja, dan penurunan angka pelanggaran sehingga adanya peningkatan perlindungan hak pekerja dan pengembangan dunia usaha. Selain terus menerus dilakukan upaya-upaya secara bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan, di dalam pembangunan ketenagakerjaan tentu terdapat potensi-potensi yang menguntungkan dan juga masalah yang harus dihadapi dalam upaya tersebut, seperti dalam hal perluasan kesempatan kerja, peningkatan kornpentensi, penciptaan hubungan industrial yang harmonis, peningkatan perlindungan ketenagakerjaan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga. b) Globalisasi Globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangs a dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, migrasi, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas- batas suatu negara menjadi semakin sempit. Seperti diketahui, salah satu bentuk globalisasi adalah globalisasi perekonomian, yang merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas- batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian intemasional akan semakin erato Arus globalisasi dalam bentuk ITA, WTO,NAFTA,dan lain-lain, akan semakin intensif dan pada tahun 2015 akan diberlakukan Asean Economic Community (AEC), di mana Indonesia akan menjadi pasar Terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan, upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikan bonus demografi adalah sebagai berikut: 1) Memperluas lapangan kerja; 2) Meningkatkan iklim investasi; 3) Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja serta pengembangan sistem kerja yang layak; 4) Pendalaman pendidikan tenaga kerja; 5) Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja. Gambar 1.2. Prediksi Bonus Demografi Indonesia "GoldenO~~ortuni~.t 110..0. 0..90. _;r .............. o.8O-~70..0. .. .., .1 .._ _.... I'"' ......__ 10_ e 60.0. --- ~ lJ@ JUU ~_ III - -=3l[O- Woritmg-age-- ~ -':'Il1O I~ O.60-~-~ ~. (15to64)(I:IISr- -- .._. - --........... - u•.,o. o~·_ Q; 40.0. ... ~ .. g Q. II '(' .-. -O=4D- s '"o ~. tV ',' .~. .... o.ao.-g ~-,. Ie 0.... ?o..o- h' --v --- ~ 0.20. ~-; - derl}l . e-e (Ss-an'd-ove r,-(tHS) ...... GI- IU_,_U - o...to. e.GI GI "" - - - .0.0. 0-v.v s-a-s-s-e It) ~-:2 g It) 8-8- 0 It) 0 It) It) ~~:1lOl .. ... ~ I'r~- __ -Ol_-_Ol-e-e- I;:;; ;:;; ;:;; -0 .,,~.... ;;.; N--N ('II ('II '" N .('II - Wilayah Potensi Unggulan Papua • Potensi sektor pertambangan (minyak, gas, emas, perak, nikel dan tembaga}; • Potensi tanaman pangan (padi, palawija, dan hortikultura); • Potensi tanaman perkebunan (kelapa sawit, kelapa, coklat, dan kopi); • Potensi peternakan (babi, sapi potong dan kambing); • Potensi perikanan tangkap laut dan budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaing apung dan sawah; • Potensi industri pengolahan buah merah, kakao dan kelapa; industri pengolahan turunan hasil pertanian dan perikanan; serta industri pertambangan, minyak dan gas; • Potensi pariwisata terutama wisata alam. bahari dan budaya. Maluku • Potensi perikanan dan kelautan sebagai salah satu produsen makanan lau t terbesar di Asia Tenggara; Tabel 1.1. Potensi Unggulan Setiap Wilayah di Indonesia c) Potensi Unggulan Oaerah Keanekaragaman hayati yang terkandung di setiap daerah merupakan sebuah peluang dan modal dasar dalam percepatan pembangunan. Keinginan dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mendistribusikan kekuatan ekonomi ke seluruh penjuru Nusantara ini semakin terlihat melalui pembangunan nasional berbasis kewilayahan (Agenda Pembangunan Wilayah/RPJMN 2015-2019 Buku III). Oalam agenda pembangunan wilayah terse but, setiap wilayah memiliki potensi terten tu, sebagaimana yang tertuang dalam tabel 1.1. potensial bagi negara-negara Asean mengingat posisinya yang strategis dan jumlah penduduknya yang besar sehingga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, hal im akan menjadi peluang bagi pembangunan ketenagakerj aan. Di samping itu, komunitas ASEAN dibentuk berdasarkan 3 (tiga) pilar, yaitu Pilar Komunitas Politik Kearnanan, Pilar Komunitas Ekonorni, dan Pilar Komunitas Sosial Budaya, yang saling memperkuat satu sarna lain untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan bersama. Selain itu, terdapat 5 (lima) elemen aliran bebas dalam komunitas ASEAN antara lain: aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas modal, dan aliran bebas tenaga kerja terampil. Gambaran mengenai potensi unggulan ini merupakan pedoman bagi Kementerian Ketenagakerjaan dan K/L lintas sektor terkait, dalam • Potensi pertambangan nikel dan tembaga; • Potensi pariwisata bahari; Nusa • Potensi pengembangan jagung sebagai tan aman pangan; Tenggara • Potensi pengembangan peternakan (sapi potong, kambing, babi); • Potensi perikanan tangkap dan budidaya; • Potensi produk kelautan (garam dan rumput laut); • Potensi etalase wisata ekologis,budaya dan bahari serta kepariwisataan yang berbasis UKM; • Potensi pertambangan bijih mangan dan tembaga. Sulawesi • Potensi pengembangan tanaman perkebunan (kakao); • Potensi pengembangan tanaman pangan (padi dan jagung); • Potensi perikanan tangkap dan budidaya; • Potensi penghasil aspal terbesar di Indonesia; • Potensi pengembangan industri nikel, bijih besi; • Potensi sebagai pintu gerbang perdagangan internasional; • Potensi pariwisata bahari. Kalimantan • Potensi pengembangan industri pertambangan (minyak, gas, batu bara, pasir zirkon, bijih besi dan bauksit); • Potensi sektor pertanian adalah pengembangan sumber daya terbarukan (kelapa sawit dan perkayuan); • Potensi pengembangan food estate. Jawa-Bali • Potensi industri pengolahan (makanan-rninuman, mebel, tekstil, otomotif,perkapalan, alutsista, telematika, kimia dasar, serta logam dasar; • Potensi sektor pertanian (padi); • Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Sumatera • Potensi sebagai lumbung pangan nasional (padi,jagung, kopi, teh, sawit, ikan); • Potensi Pertambangan (batu bara, gas bumi. minyak bumi, bijih timah, bauksit, dan kaolin); • Industri manufaktur, industri kelapa sawit, industri karet, industri pulp dan kertas, industri dasar besi dan baja, industri non-logam serta industri pangan, kopi, kakao; • Potensi kawasan hutan lindung Gambar 1.3. Data Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2015 Sumber: Data Kemiskinan BPS Tahun 2015 b) Ketimpangan Ekonomi dan Middle Income Trap Situasi perekonomian mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, 2012 Dari sisi kewilayahan, angka kemiskinan terbesar terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Seperti dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS)

(2015), daerah perdesaan memiliki indeks kedalaman kemiskinan lebih tinggi daripada perkotaan. Tercatat kedalaman kemiskinan di perkotaan sebesar 1,29% dan perdesaan 2,40%. Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di pedesaan adalah tingginya jumlah penduduk di pedesaan yang bekerja di sektor inforrnal-pertanian. 2015201420132011 • Jumlah Penduduk Miskin _ Persentase Penduduk Miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan

2.Permasalahan a) Kemiskinan Dalam kurun waktu lima tahun jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebesar 29,89 juta orang, menurun pada tahun 2014 menjadi 27,72 juta orang. Pada awal tahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 28,51 juta orang, demikian pula persentase penduduk miskin meningkat dari 15,04% pada bulan September 2014 menjadi 15,40% pada bulan Maret 2015 . pembangunanmenyelenggarakan program dan kegiatan ketenagakerjaan pad a Agenda Pembangunan Wilayah. c) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta untuk dapat memaksimalkan cakupan kepesertaan jaminan sosial pada seluruh rakyat Indonesia khususnya pekerja, Pemerintah mengesahkan UU Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UUBPJS) yang Bila diperhatikan per provinsi, pemerataan pendapatan Indonesia masih cenderung tidak merata. Provinsi Papua Barat memiliki indeks gini paling tinggi (paling tidak merata di antara provinsi lainnya). Bahkan, OK! Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki indeks gini yang relatif besar (0,43). Selain permasalahan ketimpangan, di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dewasa ini, salah satu implikasi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah terjadinya peningkatan potensi risiko untuk masuk ke dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). Fenomena ini banyak dijumpai di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia, yang memiliki pertumbuhan produktivitas yang rendah. Gambar 1.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Indonesia 2011-2015 Sumber: BPS 20122011 201520142013 __ PERTUMIUHAN !KONOMI ~------------------------------------------j _INOElCSGINI 1:4 Q.I e cf3 E ca2 ~ 1 I ••H8",4~1t----I.H8":'4,4+1--••H8,",4~1l----I.H8":'4,4~1--•• 0,41 o ~----------------------------------- I 6 .~ ~-------------------------~--------------~~~,~;Q~?~~~~Q .. 4,79 5 7 penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia belakangan ini tidak diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Sebagaimana yang tertuang dalam gambar 1.4. Indeks Gini nasional menunjukkan angka sebesar 0,41, artinya pemerataan pendapatan Indonesia berada pada level sedang. d) Daya Saing Tenaga Kerja Kondisi ketenagakerjaan Indonesia masih menunjukkan daya saing yang relatif masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga sehingga belum mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia disebabkan rendahnya mutu SDM, dimana mutu SDM dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tidak dimilikinya kompetensi kerja. Berdasarkan data mengamanatkan pembentukan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan amanat UU BPJS terse but, perubahan perlu dilakukan mengingat jaminan so sial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan baru memberikan perlindungan kepada pekerja sektor formal, hingga tahun 2015 jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKrn), dan Jaminan Pensiun (JP) mencapai 58,18 juta jiwa. Jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan dari 46,73 jutajiwa pada tahun 2014 menjadi 58,18jutajiwa pada tahun 2015. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan sosial saat ini diantaranya adalah perluasan kepesertaan. Mandat amandemen UUD 1945 dan UU SJSN adalah agar seluruh penduduk dan pekerja Zburuh terlindungi oleh jaminan sosial. Namun cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru 48,8% atau sekitar 124,5 juta penduduk. Sejumlah 51,2% penduduk lainnya kemungkinan dicakup oleh skema lainnya, seperti asuransi swasta, dana kesehatan perusahaan, dan Jamkesda, atau sarna sekali tidak memiliki jaminan kesehatan. Tantangan berikutnya adalah pelayanan dan manfaat JKN, JKK, JKm, JHT, dan Jaminan Pensiun (JP), yang belum mencakup kelompok penduduk tertentu yang berkebutuhan khusus. Dari sisi pelayanan kesehatan, permasalahan disparitas ketersediaan, kualitas, dan kapasitas masih menjadi isu utama. Tantangan SJSN juga terkait dengan kesinambungan finansial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada jaminan sosial ketenagakerjaan tantangan kesinambungan finansial terutama pada jaminan pensiun. Perkembangan angka harapan hidup akan memperpanjang mas a pembayaran manfaat pensiun, sehingga dikhawatirkan iuran pensiun yang dikumpulkan tidak mencukupi pembayaran seluruh manfaat pensrun. Sakernas yang diterbitkan oleh BPS pada bulan Agustus 2015 bahwa dari jumlah penganggur ada sebanyak 27,52 % berpendidikan SD ke bawah dan adanya miss match antara pendidikan dengan dunia industri menjadikan daya saing tenaga kerja rendah. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja maka solusi yang terbaik adalah melalui pelatihan kerja yang berguna untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja telah diterbitkan regulasi melalui Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang mewajibkan pelatihan yang dilakukan oleh BLK adalah Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang mengacu kepada kebutuhan dunia industri sehingga lulusan pelatihan dapat lang sung bekerja di industri. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah belum semua standar kompetensi yang disusun diterjemahkan dalam program dan modul. Dan belum semua standar kompetensi dipaketkan dalam level KKNI. Tantangan yang lain adalah belum semua instruktur memiliki sertifikasi kompetensi dan belum ada kualifikasi Instruktur yang mengacu pada level KKNI. Disamping itu juga jumlah Instruktur di BLK masih belum memadai dari segi kuantitas karena banyak Instruktur yang akan memasuki masa pensiun. Tantangan ketiga adalah sarana dan prasarana pelatihan yang dimiliki oleh BLK UPTD belum semuanya sesuai dengan kebutuhan industri sehingga perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana yang tentu saja memerlukan anggaran yang cukup banyak. Dari semua tantangan tersebut komitmen dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kompetensi SDM masih kurang sehingga di beberapa daerah alokasi untuk paket pelatihan lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur. Sedangkan tantangan untuk sertifikasi kompetensi adalah sampai dengan saat ini industri belum menggunakan sertifikat kompetensi sebagai persyaratan untuk memasuki dunia industri dan sebagai dasar penggajian sehingga sertifikasi belum dirasakan sebagai kebutuhan oleh tenaga kerja. Disamping itu infrastruktur sertifikasi masih sangat terbatas belum menjangkau semua wilayah di Indonesia karen a LSP yang dibentuk sebagian besar masih berada di ibukota negara. Terkait dengan pemberlakuan MEA pada bulan Desember 2015 tantangan yang dihadapi adalah untuk MRAyang sudah ditandatangani Meskipun secara umum terjadi peningkatan produktivitas, sebagaimana yang terlihat pada gambar 1.5., namun jika di lihat menurut per sektor, sektor pertanian sebagai sektor yang menyerap jumlah pekerja yang paling besar justru memiliki produktivitas yang paling rendah dibandingkan sektor lainnya. Produktivitas sektor pertanian jika dilihat trennya selama lima tahun terakhir memang mengalami peningkatan dari Rp. 27,62 juta per pekerja per tahun pad a tahun 2013 menjadi Rp. 28,95 juta per orang per tahun, di tahun 2014. Jika dibandingkan dengan negara lain, tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia tahun 2013 juga masih di bawah Malaysia dan Thailand, seperti yang terlihat dalam gambar 1.6., padahal tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari dua negara tersebut. Sumber: Buku Pengukuran Produktivitas Nasional,Regionaldan Sektoral Tahun 2015, Direktorat Bina Produktivitas, DitjenBinalattas Gambar 1.5. Tren Produktivitas Tenaga Kerja, 2011-2014 64 66 68 70 72 74 76 2014201320122011 masih belum dapat dimplementasikan karena terkendala oleh kesiapan masing-rnasing sektor dalam mengembangkan sistem diklat berbasis kompetensi dan sertifikasinya. Tingkat produktivitas merupakan salah ukuran untuk mengetahui tingkat daya saing tenaga kerja Indonesia, tren produktivitas tenaga kerja di Indonesia selama periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 sebesar Rp. 67,84 juta per tenaga kerja per tahun, dan di tahun 2014 mencapai Rp. 74,75 juta per tenaga kerja per tahun. Gambar 1.7. Kondisi Pasar Kerja Indonesia KONDISI PASAR KERJA INDONESIA 1970 1990 2000 2010 2011 2012 e) Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Pasar kerja di Indonesia masih dalam kondisi kelebihan tenaga kerja (labor surplus economy), walaupun pertambahan lapangan kerja selama periode 2009-2014 lebih banyak dibanding pertambahan angkatan kerja. Di samping kelebihan tenaga kerja, kondisi pasar kerja di Indonesia ditandai dengan pasar kerja yang kurang berkualitas di mana pendidikan angkatan kerja relatif masih rendah. Angkatan kerja yang menganggur juga didominasi oleh penganggur berpendidikan rendah dan menengah. Kondisi pasar kerja tersebut diperberat dengan banyaknya setengah pengangguran. Oengan kondisi pasar kerja dan kualitas tenaga kerja seperti tersebut pada gambar 1.7, ditambah dengan pelatihan kerja yang belum meng-cover seluruh angkatan kerja, maka tidaklah mengherankan jika produktivitas tenaga kerja Indonesia secara makro relatih masih rendah, terutama bila dibanding dengan Thailand, Malaysia dan Singapura. Philiphines Gambar 1.6. Produktivitas Tenaga Kerja di Asia Tenggara Berdasarkan Harga Konstan, Tahun 2013 Vietnam Thailand Malaysia Indonesia--_.",-- .:»: _.",.- _i,. _I~ ~ "" ~ 50 40 30 20 10 o Per worker labor productivity level (000 USC) (constant basic prices using 2011 PPP. reference year 2012) Sementara itu, dalam konteks pasar kerja global tidak dapat dipungkiri bahwa Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) memberikan kontribusi berupa sumbangan devisa yang cukup besar bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai masalah masih terjadi terkait dengan TKLN, baik pada masa pra, selama, maupun paska penempatan. Berbagai masalah muncul, mulai dari kasus legalitas keberangkatan, penipuan, tempat penampungan keberangkatan TKLN yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, rendahnya skill TKLN, kekerasan dalam hubungan kerja (baik psikis maupun fisik), gaji yang tidak dibayar atau tidak dibayar penuh, dan berbagai kasus hukum lainnya di negara penempatan. f) Hubungan Industrial Hubungan Industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku di dalam proses produksi barang darr/ atau jasa yang terdiri dari Gambar 1.8. Permasalahan Utama Pasar Kerja di Indonesia, World Economic Forum 2014 10'6 Pelcent or rceoons .. '0 .. I""It.,<I<" gowmm<lflt buraaucrac{_ 16.4 CorrupUcw, _ _ _ ..~.~.u t4.~ I"~~l I.>IJI)' ", ."· lIu"' 8.7 """"tY \V(W1( Ftt"I~ Ir MnnnRl IAhnr f()r(:'A .• •. • . I ~ I'looItlatlllo labor rog.JIoIloro _ 6." Inftallon _ S.C AI".rstfI...q rn ftMnr.1ro ". . ,................. . .1' -4 Policy In.tDblllty 6.4 rO<'oIgnCUmtn¢)' reguletone S.~ TbXIwultlllull 0. I (_-lov'llll'l"lm"""1In9U\l;!IUtylc:oup. . .. I>.t Crh-no Q"ld thoft 4.G In!ld6Qunleiv oducat-e<l workfoo,co 4.1 Ttl< retEIS 3.3 InDutnolerl: oa.poo:l:y to 'nn~t9 :1.:; roar po..bloheG Ih :I.e The most problematic factors for doing business Masalah yang tidak kalah penting dalam pasar kerja adalah mentransformasikan struktur pendidikan tenaga kerja yang masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan maksimal SD dan SMP ke pendidikan yang lebih tinggi serta pendidikan kejuruan, vokasi dan profesi. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan lembaga pendidikan dan pelatihan yang lebih kredibel, mudah diakses dan lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (linked and match). Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Index, 2012, menjelaskan bahwa ketidakefisienan pasar kerja merupakan faktor penghambat utama dari kurang berkembangnya pasar kerja di Indonesia. Biaya redundansi dan fleksibilitas penentuan upah, yang selama ini sudah sering dikeluhkan dunia usaha. Pada tahun 2012, dari 142 negara Indonesia menduduki ranking 137 dan 114. _14 _ Gambar 1.9. Kenaikan Kebutuhan Hidup Layak Sumber: Pusdatinaker KemnakerTahun 2015 RASIO UMP TERHAOAP KHL (DALAM PERS£N) • KHL (JUTA RUPIAH,• RATA-RATA UMP (JUTA RUPIAH' 20132011 201520142012 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 unsur pengusaha, pekerjay buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Saat ini hubungan industrial masih memiliki kendala, di antaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis di ternpat kerja yang belum sepenuhnya tercapai dan belum optirnalnya peran, fungsi serta jumlah sarana-sarana hubungan industrial yang sesungguhnya dapat dijadikan sebagai jernbatan untuk mencapai tujuan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, seperti: Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lernbaga Kerja Sarna (LKS) Bipartit, Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit, Peran SP/ SB dan Asosiasi Pengusaha. Selain hal tersebut, kondisi hubungan industrial juga masih dihadapkan pada persolan pengupahan. Penetapan upah minimum oleh Pemerintah dimaksudkan sebagai jaring pengaman (safety net) agar tingkat upah yang diterima pekerjajburuh tidak jatuh hingga level yang sangat rendah akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Pengusaha cenderung memberlakukan upah minimum sebagai standar upah di perusahaan, sedangkan pekerjajburuh mengganggap upah minimum sebagai sarana untuk rneningkatkan kesejahteraan. Oleh karenanya, pekerjajburuh cenderung menuntut kenaikan upah minimum yang relatif tinggi dan juga tuntutan penambahan Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Adapun perkembangan penetapan upah minimum yang diarahkan pada pencapaian KHL dapat dilihat pada garnbar 1.9. g) Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja masih dirasakan be1um memiliki dampak terhadap peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Hal ini terlihat dari : masih adanya pelanggaran dalam hubungan kerja, jam kerjajkerja lernbur, upah lembur, cuti, pembayaran upah di bawah upah minimum, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, kurangnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing tanpa izin, jabatan tidak sesuai dan wilayah kerja, kebebasan berserikat, masih ditemukannya pekerja anak pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA),dan perlakuan diskriminasi bagi pekerja perempuan. Jumlah kasus ketenagakerjaan pada tahun 2015 sebesar 21.879 kasus, yang terdiri dari: norma kerja sebesar 20.384 kasus dan norma K3 sebesar 1.495 kasus. Kasus pelanggaran yang terjadi, antara lain seperti: pelanggaran wajib lapor ketenagakerjaan (2l.492 kasus), pelanggaran UMP (2.764 kasus), pelanggaran upah lembur (1.279 kasus), pelanggaran Di samping pengupahan, agenda yang menjadi tuntutan pekerjajburuh danjatau serikat pekerjajserikat buruh adalah terkait dengan penghapusan outsourcing. Outsourcing merupakan suatu sistem bisnis yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan kondisi ekonomi nasional dan dunia. Pelaksanaan bisnis tersebut sangat mempengaruhi hak-hak pekerjajburuh. Di dalam pelaksanaan Outsourcing masih terdapat beberapa permasalahan, seperti: (a) Perbedaan pandangan dalam penetapan pekerjaan pokok (core business) dengan pekerjaan penunjang (non core); (b) Anggapan bahwa dengan diserahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat mengurangi perlindungan hak bagi pekerjajburuh. Lebih lanjut, adanya permasalahan outsourcing yang dilakukan melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerjajburuh. Pada era Industrialisasi, perselisihan hubungan industrial adakalanya sulit dihindari, bahkan diikuti dengan mogok kerja yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hal terse but menunjukan bahwa hubungan kerja antara pekerjajburuh atau serikat pekerjaj serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan masih cenderung melihat hubungan kerja berdasarkan "hak", sehingga prinsip- prinsip musyawarah untuk mufakat sulit tumbuh dan berkembang di perusahaan. Sumber: Ditjen Binwasnaker dan K3 KemnakerTahun 2015 Gambar. 1.10 Kasus Kecelakaan Kerja Dalam hal penerapan K3 di perusahan, terjadi peningkatan penerima penghargaan kecelakaan nihil, penghargaan SMK3, dan penghargaan program pencegahan penanggulangan HIV - AIDS di tempat kerja serta pembina K3. Penghargaan kecelakaan nihil tahun 2014 diberikan kepada 1.223 perusahaan berdasarkan penilaian secara berjenjang dari tingkat KabupatenjKota, Provinsi dan Pusat. Untuk tahun 2013 diberikan kepada 911, tahun 2012 diberikan kepada 734 perusahaan. Pengawasan dan penanganan bidang K3, jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan sebesar 224.042 perusahaan, memang terlihat bahwa pembinaan, pemeriksaan, pengujian K3 serta penegakan hukum bidang 20152014201320122011 9':769 / 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 ___ ---, r 14.280 7 16.170 18.609 7 20.000 18.000 16.000 - KASUS KECELAKAAN KERJA 8.698 norma waktu kerja dan waktu istirahat (1.237 kasus), pemogokan (405 kasus), pelanggaran penggunaan TKA (117 kasus), pelanggaran penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (24 kasus), pelanggaran PPj PKB (2.414 kasus), dan kasus banding penetapan kecelakan kerja (367 kasus). Penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja masih belum optimal, sehingga budaya K3 belum menjadi budaya kerja di perusahaan. Hal ini tercermin dari masih adanya kecelakaan kerjajpenyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan kerja di tempat kerja, belum semua perusahaan yang pekerjanya lebih dari 100 orang atau risiko bahaya besar menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3),dan belum optimalnya lembaga pengujian K3. Kasus kecelakaan kerja selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2013 terdapat 18.609 kasus, tahun 2013 terdapat 16.170 kasus, dan tahun 2015 9.769 kasus. Kasus kecelakaan kerja dapat terlihat pada gambar 1.10. K3 oleh pengawas Ketenagakerjaan belum secara efektif dilakukan ke semua perusahaan. Di samping itu, belum semua pengusaha Zpimpinan perusahaan berkeinginan untuk menjalankan program K3 dan pencegahan HIV-AIDSdengan baik. Tingkat kompetensi K3 pekerja juga relatif masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia. Sementara itu, dalam penanganan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia, telah terjadi kemajuan yang cukup baik. Akan tetapi, upaya yang dilakukan belum sepenuhnya menumbuhkan gerakan nasional yang mampu mendorong semua pihak un tuk paham dan peduli dengan penghapusan pekerja anak. Kesadaran bersama mengenai penghapusan pekerja anak ini sesungguhnya dapat mendorong terciptanya aksi bersama (masif)di seluruh wilayah Indonesia. Belum banyak pemerintah daerah yang melakukan pengarusutamaan isu pekerja anak di dalam perencanaan pembangunan daerahnya, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Seiring dengan hal tersebut, penghapusan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA)juga menjadi tantangan bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mampu membangun kerjasama, sinergitas dan keterpaduan dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program pencegahan dan penghapusan pekerja anak. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 mengungkapkan bahwa jumlah anak yang bekerja di Indonesia dengan kelompok umur 5-17 tahun sebesar 58,8 juta anak, di mana 4,05 juta anak atau 6,9 persen di antaranya merupakan anak-anak yang bekerja. Dari jumlah total tersebut, sejumlah 1,76 juta anak atau 43,3 persen adalah pekerja anak dan 20,7 persennya bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Secara umum, anak-anak dalam kategori tersebut mengalami putus sekolah, hidup terlantar dan bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, seperti: pertanian, perkebunan, perikanan, dan di jalanan. Pekerja anak cenderung bekerja dalam waktu yang cukup lama dan berada pada pekerjaan yang eksploitatif. Meskipun belum terdapat data yang menyeluruh, anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk telah ditemukan pada jenis pekerjaan di bidang prostitusi, dilibatkan dalam perdagangan narkoba, dipekerjakan di pertambangan, dipekerjakan di perikanan laut dalam, dan pekerjaan sektor rumah tangga. Dalam hal pekerja perempuan, penerapan perlindungan fungsi reproduksi belum sepenuhnya dipahami dan dipatuhi oleh para pengusaha maupun oleh para pekerja perempuan itu sendiri. Masih ada penafsiran dan penerapan perlindungan fungsi reproduksi yang keliru dan menyimpang dari filosofinya, sehingga merugikan para pekerja perempuan. Masih dijumpai adanya pembedaan perlakuan atau diskriminasi antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki dalam proses rekrutmen pekerja, pengupahan, kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun promosijabatan. Pembinaan serta pengawasan norma ketenagakerjaan dan K3 oleh PegawaiPengawas Ketenagakerjaanjuga dirasakan masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena minimnya kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan pengawasan dan penegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. A.Visi dan Misi Pembangunan Nasional Presiden dan Kabinet Kerja telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-rnasalah mendesak yang menyangkut hajat hidup rakyat. Untuk membangun fondasi bagi implementasi kebijakan sampai tahun 2019, juga telah disiapkan beberapa program strategis un tuk menjalankan tujuh misi dan sembilan Agenda Pembangunan Nasional mas a pemerintahan lima tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah : TERWUJUDNYAINDONESIAYANGBERDAULAT,MANDIRI,DAN BERKEPRIBADIANBERLANDASKANGOTONGROYONG. Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :
1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hokum;
3.Mewujudkan politik luar negen bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasionaI;
7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA,yaitu : BABII VISI DANMISI PEMBANGUNANNASIONAL,TUJUAN,AGENDADAN SASARAN PEMBANGUNANKETENAGAKERJAAN2015-2019 B.Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah :
1.Menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya samg sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
2.Meningkatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja serta menciptakan wirausaha baru;
3.Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
4.Menciptakan perlindungan tenaga kerja dan rasa keadilan dalam dunia usaha melalui sistem pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (indpendent), tidak memihak (fair treatment), dan profesional;
5.Mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan melalui perbaikan manajemen internal secara terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan efektivitas pengawasan kinerja, memanfaatkan hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang a) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan salah satu hal yang perlu mendapatkan prioritas adalah MelindungiHak dan Keselamatan Pekerja Migran; b) Membanguntata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,demokratis, dan terpercaya; c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; d) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; e) Meningkatkankualitas hidup manusia Indonesia; 1) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Intemasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Dalam agenda ini, peningkatan daya saing tenaga kerja menjadi salah satu aspek pembangunan yang sangat penting; g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; h) Melakukan revolusi karakter bangsa; i) Memperteguhkebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. C.Agenda dan Sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan Agenda dan sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang, dan pembangunan wilayah demi terwujudnya Visidan Misipembangunan nasional.
1.Pembangunan Ketenagakerjaan dalam Kerangka Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional Pembangunan Ketenagakerjaan dalam kerangka Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019 masuk ke dalam agenda pertama dan agenda keenam, dengan sasaran sebagai berikut : a) Agenda prioritas menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran, memiliki sasaran utama menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri. Sasaran lainnya adalah: 1) Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran; 2) Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar; 3) Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran; 4) Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja rmgran. b) Agenda prioritas meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, memilikisasaran: 1) Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja melalui pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari 1.921.283 orang pada tahun 2014 menjadi 2.170.377 orang tahun 2019, serta dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi untuk tenaga kerja berkeahlian tinggi dari 8,4 % menjadi 14 % dan tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten ketenagakerjaan, serta menyediakan data dan informasi untuk kebijakanjmanajemen dan informasi publik. dari 30 % menjadi 42 % serta sertifikasi untuk tenaga kerja dari 576.887 menjadi 863.819; 2) Meningkatkan kinerja lembaga pelatihan milik pemerintah untuk menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dari 5 % menjadi 25%; 3) Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement, MRA) yang belum dapat direalisasikan, untuk sektor jasa yang diprioritaskan, yaitu transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi (e_ASEAN),dan jasa logistik; 4) Mengupayakan 7 (tujuh) sektor industrijperdagangan yang juga dibuka, yaitu produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, produk berbasis kayu, untuk melaksanakan MRA; 5) Mengembangkan stan dar kompetensi regional (regional competency standard framework), untuk sektor jasa yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN; 6) Penerapan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di lembaga pendidikanj pelatihan untuk mencapai kesetaraan pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah; 7) Tersusunnya Peraturan Pemerintah dalam rangka pembentukan lembaga independen pengelolaan dana pengembangan pelatihan; 8) Tersusunnya peta kompetensi industri untuk bidang dan sektor jasa konstruksi, transportasi, pariwisata, industri pengolahan, pertanian-perikanan, industri kreatif, jasa logistik, teknologi komunikasi dan informasi (e_ASEAN), jasa kesehatan, jasa pendidikan dan sektor energi, mineral, dan kelistrikan. 9) Meningkatnya peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat internasional; dan 10) Meningkatnya jumlah pekerja formal dari 40,5 % tahun 2014 menjadi 51,0 % tahun 2019. Terkait dengan pembangunan bidang Ekonomi 2015-2019, sasaran pembangunan ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari sasaran bidang ekcnomi, khususnya pada sasaran makro ekonomi pada tahun 2019, yaitu seperti tersebut pada tabel berikut : Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan ditempuh langkah-Iangkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas, di antaranya: (a) meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk industri pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar serta industri pengolahan yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perba-ikan pada kesejahteraan hidup; (b)meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif; (c) transformasi struktur tenaga kerja dengan mempersiapkan infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk mengubah lour skilled industries menjadi skills-based industries; dan (d) memberikan insentif bagi investasi yang menciptakan kesem-patan kerja besar (padat pekerja) dan bagi pelaku usaha kecil-menengah. Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang memadai akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja yang baik dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar Sasaran Utama pembangunan bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai, adalah : 1)Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan sebesar antara 4,0 - 5,0 % pada tahun 2019; 2) Memfasilitasi penciptaan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 (lima)tahun. Pertumbuhan 5,1 5,8 6,6 7,1 7,5 8.0 Ekonomi(%) PDBPer Kapita 43.40 47.80 52.69 58.49 64.72 72.22 (Juta) Penurunan 10,96 9,5- 9,0- 8,5- 7,5- 7,0- Kemiskinan(%) 10,5 10,0 9,5 8,5 8,0 Pengangguran (%) 5,9 5,5-5,8 5,2- 5,0- 4,6- 4,0- 5,5 5,3 5,1 5,0 • ------=;-;:=- - - .. - ',,--;;_ ----.-.- - ~...:- • .--.o;~&I7J:,,..--,-~~-. ---.- - .- " . , '. ~ _ ,. . ...... ~. .. ,~,~-;_6 _"!" __ • ~. j "_ .. .:J • ~ ~ Tabel 2.1. Sasaran MakroEkonomi2019. dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan. Sedangkan sasaran besar lainnya bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai antara lain: 1) Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor / sub-sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor / sub-sektor yang produktivitasnya tinggi; 2) Meningkatnya jumlah pekerja formal; 3) Meningkatkan jumlah pekerja di sektor industri manufaktur padat pekerja; 4) Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan berkeadilan; 5) Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap goncangan lapangan kerja dan upah; 6) Meningkatkan keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja; 7) Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja; 8) Tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung hukum; 9) Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha; 10)Diterapkannya prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat di perusahaan besar; 11)Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan standar ketenagakerjaan utama; 12)Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industri; 13)Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. 14) Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri; 15)Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran; 16) Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar; 17) Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran; 18)Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran; 19)Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial; 20) Terselanggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat; Terkait dengan pembangunan kewilayahan, dalam lima tahun mendatang (2015-2019) pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselarasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusra, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan Sea Lane of Communication (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),serta penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik. Pembangunan Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2015-2019 akan diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut dari sisi ketenagakerjaan secara komprehensif, khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Kedua hal tersebut berfungsi sebagai landasan di dalam upaya pengembangan potensi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, mulai dari aspek kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja. Pekerja Formal 6% 23,5% 45% 70,5% 100% 62,4 Juta (62,4 Juta) Pekerja Informal : 1% 2,5% 4,5% 7% 10% 3,5 Juta. (3,5 Juta) ..:... ~ ... . [ . "L". _t .._~.. -.; ..___"l:_T. p:. _ _. 4·j ~ • .._) •• 21) Peningkatan jumlah peserta jaminan sosial bagi pekerja hingga mendekati sasaran sebagai berikut: Tabel 2.2. Target Peserta J aminan Sosial
2.Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan. Oalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut : a) Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat Indonesia, dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase Angka Pengangguran. b) Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi, dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase Provinsi yang Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan baik. c) Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis : • Persentase Tenaga Kerja YangBersertifikat Kompetensi; • Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja. d) Peningkatan Kualitas Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis: • Penyediaan Lapangan Kerja2015-2019; • Peningkatan Persentase Tenaga Kerja Formal. e) Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis : • Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan; • Jumlah Tenaga Kerjayang Telah Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (formaldan informal). f] Peningkatan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan Di Bidang Ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis: • Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan; • Jumlah Pekerja Anak yang Oitarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA). g) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Organisasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis : • Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); • Hasil Evaluasi AKIP; • Indeks ReformasiBirokrasi. A.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan Selaras dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan dan strategi Pembangunan Ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional, Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wilayah.
1.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional Untuk menjawab tantangan dan pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja, penurunan pengangguran , khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai landasan di dalam upaya pengembangan potensi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah dan peningkatan kesejahteraan pekerja, maka dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor- sektor pembangunan. Sumber pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selain investasi, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, yang didukung oleh sumber daya manusia, agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing lebih baik, adapun agenda prioritas pembangunan nasional terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan, yaitu: a)Agenda Prioritas Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, dengan arah kebijakan dan strategi: 1)Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan dan Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis. b)Agenda Prioritas Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran, dengan arah kebijakan dan strategi: 1)Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan; 2) Memperluas Kerjasama dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan; 3) Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian; BABIII ARAHKEBIJAKANDANSTRATEGIPEMBANGUNANKETENAGAKERJAAN, KERANGKAREGULASI,DAN KERANGKAKELEMBAGAAN

a.Memperkuat daya saing tenaga kerja dalarn memasuki pasar tenaga kerja global;
b.Menciptakan hubungan industrial yang harmon is dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
c.Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan;
d.Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan yang dilaksanakan;
e.Memfungsikan pasar tenaga kerja yang dilaksanakan:
f.Memperluas kerja sarna dalam rangka melindungi hak dan keselarnatan tenaga migran yang dilaksanakan;
g.Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan yang dilaksanakan ;
h.Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian yang dilaksanakan;
1. 1.Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja yang dilaksanakan; J. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
k.Jarninan sosial bagi pekerja penerima upah;
1. 1.Perluasan kepesertaan pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Dalarn kerangka Pembangunan Wilayah, kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk mendukung :
a.Pengembangan Kawasan Strategis;
b.Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan;
c.Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan;
d.Penanggulangan Bencana;
e.Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional;
f.Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 4) Memperbesar Pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja melalui Pengenalan J asa Keuangan; 5) Meningkatkan Perlindungan melalui Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Kesejahteraan serta Penyusunan Skema Asuransi yang Efektif. Dalam rangka mendukung agenda dan sasaran pembangunan bidang ekonomi, kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk: Gambar 3.1 : Nawa Kerja Ketenagakerjaan NAWA KEIUA KETENAGAKEIUAAN
a.Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
b.Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
c.Percepatan Sertifikasi Profesi;
d.Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
e.Penguatan Wirausaha Produktif;
f.Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
g.Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan;
h.Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
i.Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.
1. 2.Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara, seperti terlihat pada gambar 3.1., maka dirumuskan 9 agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan, yang disebut dengan NAWAKERJA KETENAGAKERJAAN,yaitu : Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut:
a.Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja. 1)Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis dalam kerangka keterbukaan pasar, dilakukan melalui strategi : a) Percepatan penetapan standar kompetensi seluruh sektor (kj 1) dengan menyusun rencana induk pengembangan standar kompetensi, peta kompetensi, standar kompetensi dan pemaketan kualifikasi kerja nasional (KKNI); b) Percepatan akreditasi lembaga pelatihan; c) Percepatan penerapan pelatihan berbasis kompetensi dengan mendorong semua lembaga pelatihan untuk menerapkan pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada kualifikasi dan okupasi; d) Percepatan sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan dengan mendorong badan nasional sertifikasi profesi untuk membangun infrastruktur sertifikasi di setiap daerah; e) Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja nasional yang mampu menempatkan dan menyalurkan tenaga kerja berkualitas di dalam dan luar negeri yang mendukung skilled based industries; f) Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja nasional melalui sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penerapannya yang didukung peningkatan jumlah dan kapasitas asesor berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia untuk mendorong perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor j sub sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor j sub sektor yang produktivitasnya tinggi; g) Peningkatan kebijakan pemerintah untuk memperkuat surnber- sumber pendanaan dalam rangka meningkatkan keahlian tenaga kerja kuantitas khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang mendukung skilled based industries; h) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang mendukung skilled based industries untuk mendorong perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor j sub sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/ sub sektor yang produktivitasnya tinggi melalui standarisasi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dalam kerangka Pasar Bebas AECsehingga meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang siap menghadapi keterbukaan pasar; i) Peningkatan jumlah pekerja yang berpendapatan menengah ke pendapatan menengah tingkat atas melalui transformasi struktur tenaga kerja yang dilandasi oleh peningkatan produktivitas; j) Peningkatan penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja. 2) Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/Industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja, dilakukan melalui strategi: a) Pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama asosiasi industri/ profesi dan bersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan industri; b) Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan kurikulurri/ modul pelatihan mengacu kepada standar kompetensi yang dikembangkan industri; c) Sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku (validitas)sesuai ketentuan. 3) Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan, melalui : a) Penguatan koordinasi antar pelaku kepentingan, pemerintah yang diwakili Kementerian/Lembaga, dunia usaha, pekerja, serta pemerintah daerah; b) Menjaga transparansi dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana pelatihan dengan pola matching fund melalui pembentukan lembaga yang independen untuk mengelola dana pelatihan. 4) Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dengan mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan, dan pendampingan bagi Iembaga pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan provinsi menjadi unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan kabupaten/kota, melalui: a) Promosi program penjangkauan (outreach) dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dengan pemberi kerja dan lembaga mempercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi sosialisasi program pelatihan secara lebih intensif dan ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap memasuki pasar tenaga kerja. Selain itu, diperlukan pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota, agar lembaga pelatihan yang ada menjadi tempat pelatihan unggulan, sekaligus melakukan dapat melakukan fungsi pendampingan pelatihan bagi lembaga pelatihan di tingkat bawahnya. 6) Identifikasi dan memilih sektor Zsub sektor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi, sehingga menjadi fokus untuk dikembangkan, dilakukan melalui strategi : a) Perluasan skala ekonomi ke arah sektor / sub sektor yang produktivitasnya tinggi juga diperlukan untuk menyediakan lapangan kerja yang besar mengantisipasi berlangsungnya bonus demografi; b) Realokasi tenaga kerja ke sektor / sub sektor tertentu, memudahkan pemetaan kompetensi industri dan penetapan standar kompetensi; c) Standar kompetensi industri yang telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan program pelatihan meliputi : kurikulumy bahan ajar, penyiapan tenaga instruktur dan asesor serta sarana prasarana pendukung program pelatihan; d) Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (MRA) yang belum dapat direalisasikan; e) Harmonisasi program pendidikan dan pelatihan; n Pengembangan kerangka standard kompetensi regional (regional competency standard framework); g) Mendorong lembaga pelatihan untuk mencapai KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan penerapan KKNI. penyelenggarapenuhotonomi/ kewenanganmemberikan pelatihan. 5) Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk pelatihan swasta; b) Pembangunan jejanng dan komunikasi intensif dengan masyarakat sekitar lembaga pelatihan di daerah; c) Pemberian sistem insentif berdasarkan kinerja untuk mendorong hasil pelatihan yang sesuai kebutuhan industri; d) Peningkatan kinerja dan efisiensi lembaga pelatihan dengan
b.Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. 1) Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja, dilakukan melalui strategi: a) Penciptaan lapangan kerja melalui pekerjaan umum (public works) dengan target angkatan kerja sifatnya suka rela (self selection). Tingkat upah yang diberikan ditetapkan dengan cermat tidak boleh terlalu rendah karena pekerjaan yang ingin dihasilkan bermanfaat tetapi tidak terlalu tinggi agar hanya pekerja yang benar-benar memerlukan yang mengikuti program. Pekerjaan yang dihasilkan dari program ini harus dapat dimanfaatkan suatu daerah untuk mendukung langkah-langkah ekonomi lokal; b) Pengembangan kredit mikro untuk usaha mikro dan rumah tangga. Program seperti ini dibutuhkan oleh usaha mikro dan rumah tangga di mana akses kepada kredit tidak dimungkinkan; c) Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran kurang terdidik; d) Mendorong pekerja setengah penganggur untuk melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologitepat guna. 2) Mendorong pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat, dilaksanakan melalui strategi : a) Pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri; b) Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian; c) Perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi dan sumber permodalan lainnya; d) Perbaikan iklim usaha melalui penyediaan informasi yang lengkap mengenai usaha yang sektor yang potensial; e) Penyediaan informasi dan teknologiturut meningkatkan kuantitas dan kualitas produk agar produktivitas rata-rata petani dan nelayan terdorong naik; f) Peningkatan jumlah wirausaha melalui akses memperoleh kredit perbankan melalui kerja sama lembaga keuangan bank dan non bank; g) Membangun jejaring kemitraan dengan berbagai instansi atau organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam rangka kerjasama di tingkat nasional maupun internasional; h) Pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri. 3) Fasilitasi mobilitas tenaga kerja internal dan eksternal, serta memfungsikan pasar tenaga kerja. Kebijakan ini terkait dengan integrasi regional di tahun 2015, di mana Indonesia akan menerapkan ASEANsebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Dalam hubungan ini perpindahan investasi dan tenaga kerja terarnpil yang akan berjalan secara bebas. Keterbukaan pasar sudah terdeteksi dengan adanya kecenderungan perusahaan untuk menjadi fleksibel dengan karakteristik usaha yang tidak berorientasi pada tenaga kerja murah dan produksi massal namun fleksibel untuk merespon kebutuhan konsumen. Kebutuhan pekerja yang memiliki berbagai keahlian (multitasking), termasuk kemampuan komunikasi, serta siap untuk bekerja dalarn bentuk kontrak maupun part time. Selain pasar ASEAN, pekerja Indonesia telah memasuki pasar internasional negara non ASEAN. Mengantisipasi perubahan kebijakan dari negara non ASEAN diperlukan penyiapan dan langkah-langkah strategis dalarn memfasilitasi calon pekerja untuk merespon kebutuhan yang ada. Strategi-strategi yang diperlukan adalah: a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pasar tenaga kerja serta menjaga keseimbangan antara penawaran dan kebutuhan tenaga kerja; b) Mengintegrasikan sistem informasi pasar tenaga kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan pencari kerja serta pembuat kebijakan bekerja sarna dengan bursa kerja swasta; c) Meningkatkan keterlibatan industri dalam desain dan implementasi layanan pekerjaan, serta mengembangkan sistem yang standar menggunakan mekanisme umpan balik dari stakeholders; d) Memastikan bahwa job matching, counseling dilaksanakan dengan tepat; e) Outreach/kerja sama dengan lernbaga pendidikan, pelatihan serta pernberi kerja sehingga dapat terbangun rnelalui kerjasama yang berkelanjutan; f) Mewujudkan pengendalian penggunaan TKAyang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, rnelalui sistern dan rnekanisme kriteria yang ditetapkan dalarn kerangka Pasar Bebas AEC; g) Peningkatan kualitas penyelenggaraan di bidang penernpatan dan perluasan kesernpatan kerja, melalui perluasan inforrnasi dan transparansi kesernpatan kerja dan juga akses kepada balai latihan kerja yang didukung dengan sis tern rekrutmen dan penernpatan yang terpadu dalam kerangka Pasar Bebas AEC; h) Peningkatan kesernpatan bekerja bagi tenaga kerja dalam negeri melalui sektor formal dan informal dengan mengembangkan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri secara terpadu yang dapat rnernberikan informasi efektif, efisien, terjaga kearnanannya, akurat, dan andal dalam kerangka Pasar Bebas AEC; i) Peningkatan penyelenggaraan penernpatan kerja bagi pekerja rentan agar dapat rnemasuki pasar tenaga kerja; j) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pasar tenaga kerja serta menjaga keseimbangan antara penawaran dan kebutuhan tenaga kerja; k) Pengintegrasian sistern inforrnasi pasar tenaga kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan pencari kerja serta pembuat kebijakan bekerja sama dengan bursa kerja swasta; 1) Peningkatan keterlibatan industri dalam desain dan irnplementasi layanan pekerjaan, serta mengembangkan sistern yang standar menggunakan mekanisme umpan balik dari stakeholders. 4) Perlindungan pekerja rnigran, dilaksanakan rnelalui strategi : a) Memperluas kerjasama dalam rangka meningkatkan perlindungan :

(1)Mempertajam nota kesepakatan dengan negara tujuan;
(2)Memperkuat kerangka kerjasama dalam forum internasional;
(3)Memperkuat kerjasama didalam negeri antara pernerintah pusat dan daerah dan komisi perlindungan. b) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penempatan; c) Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan pengupahan; b) Peningkatan pelatihan bagi perusahaan mengenai penyusunan sturktur skala upah, dan kepada pejabat hubungan industrial dan pengawai teknis hubungan industrial; c) Pemberdayaan anggota Dewan Pengupahan; d) Penetapan Norma, Stan dar , Prosedur dan Kriteria tentang pengupahan. 3) Meningkatkan program perlindungan sosial bagi pekerja/ buruh , melalui: tentangg) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial. 2) Mewujudkan sistem pengupahan yang adil, melalui : a) Peningkatan pemahaman pelaku hubungan industrial mengenai d) Pemberdayaan anggota LKSTripartit; e) Pemberdayaan pengurus dan anggota organisasi pengusaha; f) Peningkatan pemahaman kepada pengusaha, pekerja/ SP/ SB mengenai tata cara pembentukan LKSBipartit; penguatandan mengenai teknik-teknik negosiasi; b) Penyebarluasan hubungan industrial kelembagaan hubungan industrial; c) Pemberdayaan pengurus dan anggota Serikat Pekerja /Berikat Buruh; pelaku hubungan industrial
1. c.Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan, dilakukan melalui strategi : 1) Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, melalui : a) Peningkatan pelatihan bagi keahlian; d) Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja (contoh rekening bank, akses kredit dan remitansi); e) Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri yang optimal melalui regulasi dan koordinasi dengan daerah dalam sistem dan mekanisme pelayanan serta bantuan hukum dalam kerangka Pasar Bebas AEC.
2. d.Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, melalui strategi : 1) Mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan. a) Menyusun kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi. tentangf) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. S) Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi, melalui : a) Peningkatan pembuatan Peraturan Perusahaan; b) Peningkatan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama; c) Mendorong perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerjajburuh; d) Mendorong perusahaan untuk menerapkan kesetaraan di tempat kerja; e) Peningkatan pemahaman pelaku hubungan industrial tentang hubungan kerja; tentangd) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria a) Peningkatan pemahaman kepada para pelaku hubungan industrial mengenai program jaminan sosial; b) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang jaminan sosial tenaga kerja. 4) Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melalui : a) Audit kondisi hubungan industrial pada perusahaan besar; b) Peningkatan pelatihan kepada pelaku hubungan industrial mengenai pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; c) Mewujudkan tercapainya Perjanjian Bersama (PB) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Mediator Hubunganlndustrial; b) Meningkatkan kuantitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan Umum, Spesialis dan PPNS; c) Meningkatkan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui bimbingan teknis bagi sumberdaya manusia pengawasan ketenagakerj aan; d) Penataan kelembagaan pengawasan, personil dan operasional, sarana dan prasarana serta infrastruktur pengawasan ketenagakerjaan; e) Perbaikan kerangka regulasi penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan K3. 2) Meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan dan K3. a) Meningkatkan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui bimbingan teknis pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan; b) Meningkatkan kerja sarna Lembaga Penegakan Hukum Ketenagakerj aan; c) Meningkatkan koordinasi penanganan kasus ketenagakerjaan dan K3. 3) Meningkatkan kontribusi penarikan pekerja anak dari bentuk terburuk pekerjaan untuk anak melalui peningkatan peran dan intervensi untuk menarik pekerja anak dari bentuk terburuk pekerjaan untuk anak untuk dikembalikan ke minat dan bakatnya melalui dunia pendidikan. 4) Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 5) Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja perempuan dan norma kerja anak melalui : a) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan sebagai perlindungan fungsi reproduksi dan sosial; b) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja anak sebagai perlindungan hak anak sebagai generasi penerus
3. e.Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal, serta perencanaan dan pengembangan) Arah kebijakan fungsi pendukung di bidang ketenagakerjaan selaras dengan kebijakan nasional pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Arah kebijakan dalam memperkuat fungsi pendukung adalah meningkatkan kualitas manajemen internal ke arah tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas aparatur, peningkatan kualitas pemanfaatan hasil perencanaan tenaga kerja, penelitian, pengembangan serta data dan informasi, dan pelaksanaan e- government sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan. Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi : 1) Perbaikan Manajemen internal secara berkelanjutan dan terpadu (baik pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi) di seluruh perangkat organisasi generik dan teknis, serta mengintegrasikan perkembangan teknologi informasi ke dalam keseluruhan proses manajemen internal tersebut ie-planninq, e-budqetinq, e-procuremerit, e-arsip, e-moneu, e- performance, dll} dan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan; 2) Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait dengan bangsa untuk mengembangkan minat dan bakatnya serta hak untuk wajib belajar. 6) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, norma konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran, norma kesehatan kerja, norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya dan penanganan HIV-AIDS di perusahaan serta pengkajian dan penetapan standar K3, pengujian dan pemeriksaan K3, jejaring kerjasama dan peran serta masyarakat bidang K3, promosi dan sosialisasi K3. 7) Mendorong peran yang efektif dari pemerintah daerah, terutama di wilayah industri, dalam upaya penguatan lembaga pengawasan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sosialisasi dan pelaksanaan berbagai program kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Hal terse but perlu dilakukan mengingat kebijakan otonomi daerah mempengaruhi keberhasilan program kerja di bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan. Sehingga diperlukan keselarasan dan harmonisasi program kerja antara pusat dan daerah agar manfaat/ outcome dari program kerja tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat; 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian agar menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif, efisien dan responsif untuk memperoleh opmi laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 4) Penguatan pelaksanaan dan pelayanan publik melalui perubahan struktur organisasi, pelayanan publik dan manajemen tatalaksana (business process) yang integratif dan dinamis; 5) Implementasi dari reformasi birokrasi berkelanjutan tetap digalakkan, sehingga Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi organisasi yang berbasis kinerja, yaitu organisasi yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas; 6) Penguatan pelaksanaan dan pengawasan pelayanan publik melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang ketenagakerjaan akan ditetapkan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; 7) Peningkatan peran Setjen agar mampu melaksanakan penertiban Barang Milik Negara (BMN); 8) Peningkatan citra positif Kementerian Ketenagakerjaan melalui sosialisasi aktif kepada stakeholders; 9) Peningkatan peran APIP sebagai konsultan dan penjarmn mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian melalui terwujudnya laporan keuangan yang handal, audit intern yang akuntabel, perencanaan program dan anggaran yang tepat sasaran, akuntabilitas kinerja yang baik dan mendorong percepatan reformasi birokrasi dan penerapan sistem pengendalian in tern pemerintah; 10) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan berbasiskan kepada penelitian serta data dan ketenagakerjaan termasuk dalam bidang pembangunan surnber daya manusia dan bidang penanggulangan kemiskinan. Kerangka regulasi ketenagakerjaan terse but diarahkan pada sistern perlindungan sosial yang komprehensif (terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja), kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif terhadap investasi, dan landasan hukum yang dapat memberikan kekuatan dan dukungan dalam melaksanakan kebijakan pasar kerja. Dalam rangka mendukung pembangunan bidang Ketenagakerjaan, diperlukan perubahan regulasi yang sudah menjadi agenda Prolegnas 2015- 2019, yaitu: (1) Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; (2) Revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh; (3) Revisi UU Nornor 39 Tahun 2004 ten tang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan (4) Revisi UU Nomor 2 tahun 2004} tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun Matrik kerangka regulasi bidang ketenagakerjaan, sebagai berikut: pembangunan2015-2019, B. Kerangka Regulasi Arah kebijakan pembangunan regulasi RPJMN 2015-2019 adalah mewujudkan sinergi antara kebijakan dan regulasi agar tercipta sistern regulasi nasional yang sederhana dan tertib dalam rangka rnendukung pembangunan keunggulan komparatif perekonornian yang berbasis SDM yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. Pada kerangka regulasi RPJMN informasi yang akurat, efektif dan tepat guna dalam kerangka pembangunan nasional; 11) Peningkatan kepuasan stakeholders dalam penyelenggaraan e- government Kementerian Ketenagakerjaan. No Bidang Isu Arab Arab Kerangka Kebutuhan Pembangu- Strategis Kebijakan Regulasi Regulasi nan 2015-2019 1 Bidang Kesejab- l. Integrasi Penataan l. RPPJaminan Sumber teraan berbagai regulasi yang Kecelakaan Daya Sosial program mendukung Kerja. Manusia jaminan Sistem 2. RPPJaminan sosial Perlindungan Hari Tua kedalam Sosial yang 3. RPP Kematian SJSN komprehensif. 4. RPP Jaminan
  1. 2.Peningkat- Beberapa Pensiun an regulasi terkait 5. Rancangan kapasitas bidang Perpres ttg institusi ketenagakerjaan , Dewan dan yaitu: Pengawas dan manaje- 1. UU No. Direksi BPJS men 40/2004 pelaksana- ten tang an SJSN. Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  2. 2.UU No. 24/2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2 Bidang Menang- Peningkatan Landasan Dari sejurnlah Penanggula gulangi kesempatan hukum yang peraturan ngan kerniski- kerja dapat ketenagakerjaan Kerniski- nan dan penduduk memberikan yang berlaku, nan penga- miskin kekuatan dan terdapat beberapa ngguran dukungan dalam peraturan di secara melaksanakan tempat kerja yang signifikan kebijakan pasar perlu kerja mendapatkan perhatian dan disempurnakan :
  3. 1.UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/ Seri- kat Buruh.
  4. 2.UU No.13/2003 Tabel 3.1. Matriks Kerangka Regulasi Bidang Ketenagakerjaan
  5. 3.Mandat Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan mandat yang tertuang di dalam beberapa peraturan perundang- undangan, antara lain: a) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat PekerjaJBuruh; b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; sebagai prasyarat bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Kebijakan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik adalah: a) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; c) Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi; d) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
  6. 1.Agenda dan Sasaran Pembangunan Bidang Aparatur Negara Pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Terdapat 3 sasaran pokok Pembangungan Bidang Aparatur Negara pada RPJMN 2015-2019, yaitu: a) Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel; b) Pemerintahan yang Efektif dan Efisien; c) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
  7. 2.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur Negara Kebijakan Pembangunan Bidang Aparatur Negara pada RPJMN 2015- 2019 diarahkan pada Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik , C. Kerangka Kelembagaan tentang Ketenagakerja - an.
  8. 3.UU No.39J2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
4. a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Gambar 3.2. Struktur Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan Ment.rI Keten.gakerj•• n ..., AlII MaIIl8II 1-1-- ......... ...... '.',11CIIImIt .........._ 1-1-- .............. .......... ......... Dltlen Pemblnaln Dltlen Pemblnaan Dltlen Pemblnaan Dltlen Pembln ••• Peilltibandan Pen.mpaten 18n.ga Hubunganlndusbtaldan Peng.wasan ProduktlYltas Kartl din PerlUIISan Jamlnan Soslal1enlga K.t.nIqlllIUIII.an dan Kas8ll1paten Kerja Kelja Keselamldan dan Kesebldan Kelja c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; d) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; e) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.
  1. 4.Kelembagaan dan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan Struktur kelembagaan dan organisasi Kementerian Ketenagakerjaan disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi berbagai sasaran Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan yang diamanahkan di dalam kerangka Agenda Pembangunan Nasional, Bidang Ekonorni, dan Pembangunan Wilayah. Selain itu, penyusunan struktur kelembagaan dan organisasi ini juga memperhatikan agenda dan sasaran pembangunan bidang apartur negara, khususnya kebijakan pengarusutaman tata kelola pemerintah yang baik. Dengan adanya struktur kelembagaan dan organisasi Kementerian Ketenagakerjaan yang tepat fungsi dan rightsizing, diharapkan sasaran-sasaran pembangunan ketenagakerjaan dapat dicapai. Berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, kelembagaan Kementerian Ketenaaakeriaan adalah sebazai berikut:
  2. 5.Bisnis Proses Kementerian Ketenagakerjaan Bisnis proses Kementerian Ketenagakerjaan berlandaskan kepada model makro pendekatan ketenagakerjaan (proses pra-employment, during employment, post-employment) dan menggambarkan tata hubungan kerja peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja;
5. b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan;
7. d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
8. e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah;
9. f.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. g.pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan. Susunan organisasi Kementerian Ketenagakerjaan, terdiri atas:
11. a.Sekretariat Jenderal;
12. b.Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
13. c.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
14. d.Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
15. e.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
16. f.Inspektorat Jenderal;
17. g.Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
18. h.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia;
  1. 1.Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional; J. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
19. k.Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.
  1. 6.Arah Pengembangan Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai Kementerian Ketenagakerjaan posisi per Desember 2015 adalah sebanyak 3.504 orang. Dari jumlah total terse but, sebagian besar pegawai berada pada unit Eselon 1 Binalattas, yaitu sekitar 42,04%. Sedangkan persentase jumlah pegawai terkecil ada pada unit Eselon I Inspektorat Jenderal, yaitu 4,45%. Berikut grafiknya Selain itu akan dilakukan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Gambar 3.3. Bisnis Proses Kementerian Ketenagakerjaan OPTIMALISASI FUNGSI PENDUKUNG UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAlK (GOOD GOVERNANCE) SEBAGAI FONDASI PELAKSANAAN BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PENEMPATA~ERJA ( SekIct,_, ) (~=) PEN~HU8lINGAN INOUSTRlAL & JAMSOSTEK (=..:) PEMBINAAN (S8laIr~) NAKER PENSIUN ANGKATAH ~ICEAAOANfI( OANPHK KeRJA(p'" PENGAWASANdlnP~ KETENAGAKERJAAN SISTEM KETENAGAKERJAAH • • • POST EMPLOYMENTDURING EMPlOYMENTPRA EMPLOYMENT BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Unit kerja yang melaksanakan fungsi pendukung melakukan pengarusutamaan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) pada keseluruhan proses di dalam model makro pendekatan ketenagakerjaan tersebut. Dengan demikian, fungsi pendukung merupakan fondasi bagi perwujudan pelayanan Ketenagakerjaan yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun Bisnis Proses Kementerian Ketenagakerjaan, seperti terlihat pada gambar 3.3. Gambar 3.4. Persentase PegawaiKemnaker Menurut Unit Eselon I, PosisiApril2016. Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemnaker, April 2016. 179lS64872213741473• Series1 614 BINWASN AKEROAN K3 BARENBA NG INSPEKTO RAT JENOERAl OITJEN PHI DAN JAMSOS TK oITJ EN OITJEN BINALATT BINAPENT AS ASKER SEKRETARI AT JENOERAl Sementara itu, arah kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur Kementerian Ketenagakerjaan diselaraskan dan diarahkan pada: kebijakan Pengarusutamaan Tata KelolaPemerintah yang Baik, agenda dan sasaran pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, untuk mendukung organisasi dan ketatalaksanaan yang tepat fungsi, rightsizing, efektifdan efisien. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 o Dari komposisi tersebut, maka struktur pegawai Kemnaker dinilai sudah cukup mampu untuk mendukung prioritas peningkatan daya saing, mengingat Ditjen Binalattas merupakan unit yang membidangi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Target kinerja dan kerangka pendanaan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019, telah disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, serta telah mempertimbangkan faktor internal dan kesiapan organisasi. A.Target Kinerja Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang ketenagakerjaan dilakukan melalui beberapa program, yaitu:
  2. 1.Arah kebijakan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja dilaksanakan melalui program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing.
  3. 2.Arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan melalui program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dengan sasaran :
20. a.Meningkatnya rasio jumlah tenaga kerja pendamping dibandingkan dengan tenaga kerja asing (TKA);
21. b.Meningkatnya penempatan tenaga kerja formal maupun informal.
  1. 3.Arah kebijakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan dilaksanakan melalui Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan sasaran :
22. a.Penguatan kelembagaan hubungan industrial;
23. b.Peningkatan penerapan syarat-syarat kerja dan prinsip-prinsip non diskriminasi;
24. c.Pengembangan sistem pegupahan yang mendukung keadilan, kesejahteraan dan produktivitas;
25. d.Peningkatan program jaminan sosial bagi tenaga kerja;
26. e.Pengembangan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  1. 4.Arah kebijakan Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sasaran :
27. a.Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan perundangan- undangan di bidang ketenagakerjaan;
28. b.Penghapusan pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA).
  1. 5.Arah kebijakan Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal, serta perencanaan dan pengembangan) melalui program:
29. a.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan dengan sasaran : 1) Meningkatnya kapasitas dan kinerja organisasi kementerian ketenagakerjaan; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan internal.
30. b.Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan dengan sasaran : 1)Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik; 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja; 3) Peningkatan kapabilitas orgamsasi dan pegawai Inspektorat Jenderal.
31. c.Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dengan sasaran : 1)Peningkatan pemanfaatan hasil perencanaan tenaga kerja, penelitian dan pengembangan, data dan informasi; 2) Meningkatnya pelaksanaan e-govemment sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan. Secara rinci sasaran kinerja terdapat dalam lampiran Matriks Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019. B. Kerangka Pendanaan Pendanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan bersumber dari :
  1. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  2. 2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  3. 3.Pendanaan swasta murni, termasuk dana pengembangan di perusahaan / industri;
  4. 4.Dana pinjaman dan hibah dari mitra pembangunan dalam negen maupun luar negeri;
  5. 5.DPKK (Dana Peningkatan Keahlian dan Keterampilan), yang dipungut oleh pemerintah sesuai PP NO. 65 Tahun 2012, terkait pungutan sebesar USD100 per bulan kepada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia;
  6. 6.Pelatihan dan proses penempatan pekerja migran berasal dari swasta (calonpekerja) dan kredit perbankan.
  7. 7.luran peserta dan pemberi kerja untuk SJSN;
  8. 8.Pelatihan dan proses penempatan pekerja rmgran bersumber dari swasta dan kredit perbankan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya di Bidang Ketenagakerjaan, diperlukan dukungan lintas program dari instansi/Iembaga pemerintab /pemerintah daerah dan/ atau non-pemerintah. M. HANIF DHAKIRISALINANSESUAI DENGANASLINYA MENTER! KETENAGAKERJAAN ttd. Review Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019 ini memuat penyempurnaan sasaran, arab kebijakan dan strategi, dukungan regulasi dan kelembagaan, program, kegiatan, serta target kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2015-2019, yang telah diselaraskan dengan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dalam pemerintahan ke depan (Nawacita). Review Renstra ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2015- 2019, serta sebagai salah satu instrumen awal untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang Ketenagakerj aan. Lebih lanjut, dokumen ini diharapkan juga berfungsi sebagai bahan referensi bagi pemerintab pusat (baik kementerian maupun lembaga) dan pemerintah daerah untuk menyusun programjkegiatan yang terkait bidang ketenagakerjaan (baik langsung maupun tidak langsung) secara lebih terintegrasi; bahan pengembangan orgarusasi berkinerja tinggi dan berkelanjutan; serta instrumen untuk menciptakan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Ketenagakerjaan di Indonesia, yang terarab dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Diharapkan, berbagai agenda dan sasaran, arab kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan yang telah dirancang dalam Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional. Jika di kemudian hari diperlukan perubahan pada Review Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. BABV PENUTUP 1 46440/0 B'..·•· •. ..... LAMPIRAN (( PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 7I'AHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015- 2019 K/L-.-B- 1S-B8 2015-2019 141lam mlII ... rupiah) 2019201520172016 .AJoI<ai ldalam mill ... rupiah) 2015 WTP WTPWTP 2 Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Nasional, Daerah) lndikator Kinerja Program 1.8 Bcc WTP 16.000Pekerja Anak Kompetensi 2019 22.135.481 2016 19.275.061 33.524.978 2015 'In'OlK>lttlr Kinerja Strategis 5.2 8....... Xo!t6- 100tpatll 3 ........ K.... tu 1 : P.Jlla«lattu ....... d... ,... ...... pet.m ... tndlkator Ki nerjo : Terberuuknya Unit 5K °Job desk dan 5K 100 150 200 KcglRI.an 2. I Kerj(l Rcvttalisasi BLK MenterijPerson Menler!, Personalla (PMO·f'roject alia/BLK Management Unltl Indlkator Kinerja : Jumlnh UI".P BL" Iernbaga II II II Keglat.an 2.2 yang dttlngkatkan sarananya mclalul I'IILN Indikator Kinerju : Jumlah LPKS yang lembaga 552 1000 1200 1200 1300 Kcgialan 2.3 dillngklllkan S8J'8J1anya Buaraa K.... taA 1 : T............ ya 8taJldar Kompet .... ' KeJja Kuloo.aJ Indoa .. " (8KKKlI lndlkator ","CI)O : Jumlah SK" yang SKI( 72 SO SO SO SO Kegiatan I I. ditetapkan ........ K.llat ... 2 : Te........... ya Pelatlb.aD Berbula Kompet .... 1 tndikator ){jncrja : Jumlah Program pa" program 75 100 125 ISO 175 Kegiatan 1.2 yang Ditetapkan tndikator "lnerjA : Ju rnlah f>rogram PB K program 42 75 100 125 150 KeglflHul 1.3 yang Olterapkan tndlkaror Klllcrja : Jumlah Tennga Kcrje orang 79,408 83.378 100.000 150.000 200.000 Kegiatnn 1.4 yang Mendapal Pelallhan Berbasls Kompelensl tndlkator Klnerjo : Jumlah Iulusan perscntase 15 16 30 50 80 "eJ(iolon 1.5 oetauhan yang (peserta mendapat sertifikat pelatihan] kompetensi 8.......... Ke"'taA 3 : l'artIaJpul Indoo_l. Pd. "'ane Kompetlal K.t ...... pu... Be·_... d... WorldeJdlJ Indlkator ){jncl)8 : Jumlah "cJuruan Kejuruan 22 22 22 22 22 Kegiatan 1.6 yang DlikutJ Oleh Indonesia Pada xempeus: Ketcramptlan Ttngkal Regional ASEAN _ , _. - _-- I - • • :4 _ - !t K/L· •.•. ..... Total AIoIIuI :aG1S·201' ,....... ...w.. rapl&Ial • __ PrOf/IIam ,Oat_ellPrOf/ll_/Kepataa UaltOr"- ._ T.. pt 4 8.3508.3408.3308.3208.310orang: Jumlah peserta yang mengikuLi pemagangan dalarn negeri Indikator K.nerja Kegiatan 4.1 8uuaa Kep.taD t : MeDI...,..tDya peDyelollgara&ll pem .......... dalam d.... luar Delen IIu&nul KeptaD 1 : lIellliACbtaya kompetenai IDatro1rtur d.... tell. Jrepelatt1uut lndikator Kinerja : Jumlah instruktur orang 570 512 528 54'1 560 Kegiatan 3.1 pernerimah yang dilingkatkan kompetensinya Indikator Kinerja : JumJah instruktur orang 63'1 208 224 2'10 256 Kegia tan 3.2 swasta yang ditingkatkan kompetenslnya Indikator Kinerja : Jumlah tenaga orang 524 160 176 192 208 Kegiatan 3.3 petaunan yang dltlngkatkan kompetenslnya Indikator Kincrja : Jumlah lnstruktur orang 570 512 528 54'1 560 Kegialan 3.'1 yang mendapat sertltikat kompetensi '170 Pengelolaan Keojasama dan kernitraan 'ISO ISO Pengeiolaan Kerjasama dan kemitraan Pengelolaan Kcrjasama dan kemltraan '100 100 380 so Pcmberuukan Unit Kemitraan/SK Menter; '10 300 Pcnlngkatan Unit Kemitraan Kapasitas Pengelotaan KcrjQSAmn-Kemitraan TJerluaS8J1Pelat:ihan Kerja (Perusahaan dan Lembaga Pclatihan, Universitas, NOOI Iembaga lembaga Indikator Kincrja Kegiatan 2.6 Suuaa Kep ..t.... 3 : Pe... emb........ kerf........ : Jumlah lembaga pelauhan yang terakredltasl : Jumlah lembaga pelauhan yang ditmgkatkan mutu pengelolaannya Indikator Klnerja Kcgiatan 2.5 Indikator Klnel)8 Kegiatan 2.'1 IIu&nul KeptaD 2 : PellliACbtaD tata ketola .... embllpAll K/L-. - B- WS-BS 2011201620IS Total AIoIIuI 2011S-::aC119 ,._- rapl.) 2019 200 201'7201620111 OaItO.......... ........... 201'72019 Tar,.-- -.. JtecIatu ,oatpat)l 5 K/L· •.•• ..... 2019201.2017 perusahaan/Ie mbaga orang orang pcrusahaan 2015 orang Tueot 6 .......... /JtePotaD _ .......... 'Out_·11 sa_ TotalAIokul Valt OrpDbul 2015-2019 Pelabuaa __ ...,.tua ,00tpatJ/ Tarpt AIoIauoI' ....... ...war rupblh) ,....... ...w... K/L-. - B- ....pblh) .S-BS IDdllIatcn 2015 2016 2019 2015 2016 2017 201. 20192017 201. lndikator Kinerja : Jumlah tenaga orang 74 386 411 436 461 Kegiatan 6,3 ahli/kader produktivitas yang kompeten Indikator KJnetja : Jumlah insthust yang lernbaga 17 19 21 23 25 Kegiatan 6.4 menjadl jejaring peningkatan produkuvltasnya "' ., ,- . - - ~- ~ ~ _- -_ ~-... ,._- - -...,. -.- -_- " r-,-·:- -_-;--~-.-7- -:.=r rr=r= ~ -~l- •• ----- -----' ...--,.---,,- -.;-- •• ~~ .-;-'),,-~-;--. --..... I' ~ - -- r . ; ~- '~-.. ~:~~ ~=~;-" -, r--t-, ~, ' 1, ..._~ .' , '. 1 " ; , II - I , I ', - - . .. , t , : 1'1" - . I ,- I .c , -I '. • I- - - -_ - - s: - - - - _ -- -.. I 7 30303030Jumlah Fasllitasi Peningkatan Mekanisme Pelayanan Pencmpatan Tenaga Kerja lndikator Kincrja Kegiatan 2.1 30lokasi aaa...... Kegie.tan 1 : TOrpel1ahinyaItebutuhan muye.rakat UIltuk mendapatkan layanan pel1eml'atan kerj. cU dalam necor! :-'.~'~~~~~'~:.-'f-'~~~~-';~."3". '-:r-:_L .:~:.=..,~-t~~.-1.~~~---.-~~_.~ -~-~,...--.---r-~-,.._...~- ..._~ ~-._~.' ~- -~"'--,;_--,.....--~-·---r ~-(~~~~"'-~.~S -(- '"T~(-)- .... -- -~'.' - =r:r ":r- "'''-T~:'' ~-.~-~~.~ " <0: .•• .,' •••. ." • I • • II' . .. I I I : • • ••••, :, I : " , r, _ . < I I ~ 1 l I I' "' . L - ,'(" ~~ '.'...11., •• I • II I I', I • ,_ ......... - - - I • _. I _ I. ~ _ .' - _~ Indikator Kmerja Jumlah Model model 40 40 40 40 40 Kegiatan 1. I Perluasan Kesempatan Kerja di 4 sektor Indikator Kincrja Jumlah tenant 4.440 5.020 5.725 6.590 7.710 Kegiatan 1.2 Pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis Perluasan Kescmpatan Kcrja Indikator Kinerja .Iurnlah Kerjasarna kcrjasama 35 35 35 35 35 Kegiatan 1.3 daJam Pengembangan dan Perluasan Kescmpatan Kerja serta Pcnycbaran Informasi Baa ...... Regi.tan 1 : PeD1Dpatan jumle.h winlaaah. meldal InJrabul ba.uIa d ... teraedlanya model perluuan keaempatan korj. Propam'Keclat ... 8_ ..._ IOatCOlllell 8._ Tatal AIoIIuI Valto._- 2015-201t PeJ-.... ....... K..,.tIUIIOatpatl/ TIqet AIoI&ui Idalam IIIIl.IW rapla.b) IdaIam- KlL·. ·8· rupiah) .8·BS lacllllator 2015 2016 2017 201. 2019 2015 2016 2017 201. 2019 I ndlkator Kinerja Persentase % 9 II 13 14 15 Program 2.3 peningkatan Penernpatan TKI pada pengguna berbadan hukurn 8aaanm I'n>gram 3 : lIeD1Dpabaya It....... p.t ... ~ Indikator Kincrja Persentase % 100 20 21 28 30 Program 2.4 peningkatan wirausaha barn per tahun Buuao KepatlUl 1 : T.~o4A,. mekaAlame rekrutmeo dan peoempatan YIUlCmeUodo.ocl pekeJj. mtcno lndlkator Kinerja Jumiah atase yang lokasi 13 13 13 13 13 Kcgiatan 3. I mcrnbcri perlindungan pckerja rnigran Indikator I\incrja Jurnlah FllsiliUJsi kasus 100 100 100 100 100 Kegiatan3.2 Pelayanan Penempalan TKLN Berdasarkan Okupasi Indikator Kincrja .Jumlah Fasilita.sl izin 100 100 100 100 100 Kegiatan 3.3 PcrIJndungan TKLN Indikator Kinerja Jumiah Pcmbinaan Iernbaga 300 300 300 300 300 Kegiatan 3.4 Kelembagaan dan Pcnu njangnya 8 - "-,-.,,,,~ -~-~'~'-·~f ~-~~.~",.~- ...... ~~-..,~"'":"=1!' 1Ij1tn' • '.:1" ~-'~. ~. '7"-y:--;:C'-~' ., ...-, .. '~'r-~"'__ -.. 1'.. .~ •• ~ • .._. c, ""~J I .~. "'.. c::t·..... .." T --;_ - • ., ~ ....... 0( .' """~ , •• ~. -~;.~> -, -." ~ 1 ~.' - ~,•• ~:J -'f- '-'<,; ~- ..... - ... • .. _ ~ , '--co:., _'... ~ • I: =-. . •( ~ ill • .. .. ~ ; ~.. .,. ~ J I A ·f" ~ r I __ ,' -.'. . . ':', I" • "" • . .., I •I'" r III I ~ I. ... . ........ .. 0,. • r -': -ill... • ... .. . 4 , .11 • . .I • J ..f ~ .. ,:. ... • ~ "-. ••• \' .. " <- '; . ... .... , • . 'I ~ .. a.... . j '.. ~ , \. ." .. •• tIQIIJ. .j Ij. - J. l" .._..-:.. I ~~ ~ '.' ._~. ... ___ ._.__!. ... ... .Jill .' •• -_.J 1__ • ~ _2-"_ ~_ _ ... _ ... ).. _ ...... -; _ . _ ...~__ ! ~_....::.. _. _. _ . . _. • _\ j --, :... • • J j • " ~~ • ',._ ." """",,,,,,,.taa ._ ........ 10a_.1I 8_ TotalAloba UDltO""_ 2015-2019 ......... __ K"'-IOatpatll T..... AIokuIldalam 1IIII1IIar nap .... ' ldalam 1IIII1IIar ll'I.·.· a· napIU, ..... 111-- 2015 201. 2017 201. 2019 2015 2016 2017 201. 2019 Indikator Kinelja JumJah Fasilitasi Provinsi 34 34 34 34 34 Kegiatan 2.2 Penernpatan Tenaga Kelja melalui Mekamsme Antar Kclja Antar Daerah (AKAD) IAn tar Kerja Lokal (AKL). dan Kelembagaan Pencmpatan Tenaga I\erja Indikator KincIJ3 Jumlah Penlngkat-an orang 250 250 250 250 250 Keglatan2.3 Pcmberdayaan Pengantar Kerja I Petugas Antar Kerja lndlkator Kinerja Jumlah Fastlltasr orang 1000 1000 1000 1000 1000 KegiaUJn 2.4 Pcncmpatan Tenaga Kerja (Muda. Wanlta. Penyandang Cacal, dan Lanju; Usia) Buuao Kepatan :I : Te~u4ny. B..... KeJjR yanC mel.yao! maay&nl)aot lndlkator KinclJB Jumlah bursa kerja Lokasi 34 40 45 50 60 Keglatan 2.5 Provinsi dan Kabupaten/KoUJ yang sesuat dengan Standar Pelayanan Penernpatan 9 h__ ,...,.taa __ Propam Iou_ell 8.tu_ TotaIAIoIauII Ualt O.pabuI :IOl5·:IOl. p-w..- 8_ KaPataD IOutpatll Tar,... AIobaI 1'_ IDlIIar raplab, IdIIIamIDlIIar K/L·•• B. raplab, •• ·88 IncUbt_ :1017 :1015 :1016 3017 :lOla :101.2015 :1016 :lOla :101. lndlkator Kinerja : Jumlah F10silitaSI dokumen 5 5 5 5 5 Kegiatan 3.5 Kerjasama InternasionaJ DaJarn Rangka Penguatan Penernpatan dan PerUndungan TKI 8anran Kegiat ... 2 : Tajam.lJmya ha.k d... k..... lam.tlUl pekerj. mIpan dan Terwuju'Dya mekanlame relr:rutm.... 4IUIp....em.. tIUI yan& m..llDdunli pekerj. mlpn lndlkator Kincrja : Tersusunnya grand dokumen Grand Design . Kegiatan 3.6 design mekanlsme penernpatan pekerja migran dan memperbaiki tata kelola kclernbagaan pelayanan pekcrja migran 8aaaraD Kegiat ... 3 : Te.... elilUlya."gut .. 1yan, memberl perllDdWlIllll bql pek..rj. mIpan lndikator Kinctja : Amanderncn UU dokumen Persiapan Amandemen UU Aturan turunan Aturanturunan Atu ran tu runan KegiaLan 3.7 39/2004 dan 39/2004 rnenyusun aturan turunannya lndlkator Kinerja : Mercvisl dan negara J 3 5 5 8 Kegiatan 3.8 menyepakaLJ nota kesepakatan bilateral dcngan negara tujuan Baa ...... K..giatlUl 4: lIIealD&kat..ya pe.... d.corah dalam pel.y ...... Worm .. 1puu kerj. dlUl pelayanlUl reluutmen calo.. pekerja mlcraD Indlkatcr Kinerja : JumJah dinas kab/kota 100 50 100 150 150 Keglatan3.9 kabupaterr/kota mernbert pelayanan pekerja migran, rnelakukan soslaJlsasl pernillhan pekerjaan dan prosedur bckerja di luar negeri dl daerah kantong pekerja migran Baa ....... KegiatIUI5 : Teraedllt.Dyapropm pel.tIhan lIlv... t .. 1uaah. mIIr:ru ball pekerj. mlcraD eli Tim1UTenph. RODpolll dlUlT.I ....... 10 K/L·. - B· .'·88 2019 201&-2019 1~1IIIllIIu naplab) 48.000 Pengembangan, operasional dan pemeliharaan 76.000 operasionaJ dan pemeliharaan 2.500 75.000 2 :1018:1017 orang pendampln&an 2.500orang 72.000orang 8aa...... Keel.tau 1 : Terwujudnya penlop_tan perluaaan Ire.emp.tan Irerja melalul padat Irarya dan wtra ... aha negara :101& :1016 __ Id~ .war naplab)Tucet_ Jlecjatuo 100tpatjl 11 Propam/KecI_ _.....,_ 10u1c_." ..- Toal AIoIIIuI UaltOr~ 2016-2019 -- _ K..,._ (Output,/ Tucet AJolraaIldal_ raW .. ra,l ... , Id_raWu KIL· •. B· ...,1"', ••. as Jadlbtor 2015 2016 201'7 201. 2019 2015 2016 2017 201. 2019 tndlkator Kinerja : JumJah Bursa ~rja lokasi 30 30 30 30 30 Kegiatan 5. L Swasta, Bursa Kerjs Khususyang tertntegrasl dengan lnformasi Pasar Tenaga Kerja NaslonaJ (inJoketja.depnnlwira ns.go.id) Indikalor Kinclja : JumJah sektor dan sektor dan 6 6 6 6 6 Kcglatan 5.2 wilayah pasar kerja wllayah dalam dan luar negert yang dianaltsls tndlkator Kinerja : Jumlah -Jabatan kerja jabatan 230 230 230 230 230 Kegiatan 5.3 yang dlsu sun dan dikembangkan Indlkator Kinerja : Jumlah F'asflltasi lokasi 34 34 34 34 34 Kegiatan 5.4 Penyuluhan dan Bimblngan Jabatan (PBJ] Baauan Kepatan 2 : lIIIenlnpatnya pekerj. mlvan yang memiUld kete ...... ,U... d... keahU... yang .... ".1 d..npD kebntuhan , ..... Indikator Kinerja : Jumlah lokasl lokasi 5 9 9 9 9 Keglotan 5.5 pelaksonaan 'relining needs analysis (TNA) di negara llU uan urnuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan calon pekerja mlgrnn Baa....... K"gfatan 3 : Te...edfanya d.ta pera ..dlaan d... pe.....lnta ... per selrtor _aJ pote ... l d.el'1lh Indikotor Klnerja Jumlah lokasl lokasi 23 23 23 23 23 Keglatan 5.6 iden tJ1ikasi perscdlaan dan permintaan tcnaga kerja dl kabupaten/kota Indlkator Kinerja Jumlah pusat Pusat I I I 1 I Kegiatan 5.7 pelayanan pelayanan penempatan tenaga penempatan kerja sesual standar pelayanan peoempatan Baa..... Keel_t ... 4 : TerwuJud.Dyame.kanlamc perUudunpn bact tenap kerj. domeatlk/lokal .00(> .... proporatonal dalam men&had.l'i e.ra keterbuka ... , ..... 12 88 3030 8dokumen Sasa.ran KeptaD 1 : Terla.b&DaDyapelayanan tranoparan bad tea ... kezja uin, K/L- 8 ·B. 88·88 2015 201620192018 8 sektor 2017 5 sektor 2016 3 sektor 2015 2017 jabatan AIokuIld ......... w.v rupiah)T..... t 13 Pr __ I.....taa 8_ Pr __ ,000t_." ..- Total AIoIouI UallO""'_ 30115-3019 ,........ __ ~ ,000tpatll T.,pt Alokul ,._ aillIar naplUl ,._ ...W., K/L·8· B. ""lUI 88·BSIa__ 3017 3015 3016 3017 301. 30193015 3016 301. 3019 Indlkator Kinerja : Persentase kepuasan % 85 90 90 90 95 Kegiatan 7.1 pegawal atas pelayanan lruernal OJtjen Blnaperuaskcr BuIlnUl Kep.t ... 2: IIfIIlintluotnya bp .. lt .. d... klaeJj. DI\leD B1DapeDtuker Indikator Kincrja : Persentase SOM % 80 80 81 82 83 Kegiatan 7.2 Aparatur yang memenuhi standar kompetcnsl Indlkator Klnerja : Hasil Evaluasi AKIP nilai CC B8 BB BB BB Kegiatan 7.3 lndikator Kinerja : Persentase Undak % 100 100 100 100 100 Kegiatan 7.4 tanjut ternuan hasll perneriksaan eksternal - , ..fi ., Buuua Propam 1 : p....... at ... kel_b ..... lau""""", IDdaatrial Indlkator Kinerja : Persentase LKS % 22% 28% 34% 40% 46% Program 3.1 Bipartil yang berfu ngsi secara cfektlf 8uuaD Propam2 : llea!q1ratnya ........ aJate..... ..... ............. DODcU.bImIDuImalalai puptanua .,.....t keJj. Indikalor Klnerja : Persenlase % 22 22 23 24 25 Program 3.2 Perusahaan yang mcrnbuat Peraturan Perusahaan (PP) lndlkator Kinerja Persentase % 5.9 6.12% 6.26% 6.41% 6.57% Program 3.3 Perusahaan yang mernbuat Perjanjian Kerja Bersama (PKBI 8uuaD Propam 3:~ ........paIaau,..... m... claJnaDc bdJIau, ......jaht ...... d... pnNIaIIthit .. Indikator Kinerja : Jumlah perusahaan perusahaan 100 125 175 250 350 Program 3.4 yang menerapkan slstern pcngupahan berbasis struktur dan skala upah serta produkUvltas 8uuaD Propam 4 : Pea!q1ratau propam J.......... -w b", teaap keJja Indikator Kinerja Persentase Tcnaga 0/. 0 30 40 60 100 Program 3.5 Kcrja Penerima Upah yang menjadi peserta BPJS Kctenagakerjaan 14 Saaan.n K..glat.... 1 : Ter1abananya t.t. ke1ol. ke1embapao dan ke.Jj........ bublUl£lUl IDdu.1rlAI IndikaLor Kincrja Jumlah Pelaku Orang 6.850 10.620 10.720 ]0.820 10.920 Kegiatan 1.1 hubungantndustrial yang mendapatkan pelatlhan teknik negosiasl tndikator Kincrja Jumlah pelaku Orang 2.400 2.500 2.600 2.650 2.700 Kegiatan 1.2 hubungan industrial dalam perternuan/forurn/dla log/ konsu ltasl dan pcnyebarluasan tentang hubungan industrial dan pcnguatan kelcmbagaan hubungan industr~ Indikator Kinerja Jumlah pengurus dan Orang 4.S00 4.900 5.050 5.250 5.500 Kegiatan 1.3 anggoLa SP/SS yang dlberdayakan tndlkator klnena Jumlah anggota LKS Orang 970 970 970 970 970 Kegiatan 1.4 Tripartil yang dlberdayakan """'_fKecIataa .__ Pr __ tou-." ..- Total .AIookuI UllItO, __ 2OUi-2019 PeJ.a.- 8_ &....- (Outputll Tupt AIokuI (d_ aaIlJurupiah, (d_aaIlJu K/L -. - B_ ruplala) .8-88 ID__ 2015 2016 201. 2019 2015 2016 2017 201. 20192017 Indlkator KincJja Persentase Tenaga % 0 0 5 5 10 Program 3.6 Kcrja Bukan Pcncrima Upah yang rnenjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 8uanD Propam II: 1I000000baya peDcephaa d... penyel-w. perseUaihaD b'll1n'..... IDdaatrial Indikator Kinerja Perseruase % 29 35 42 50 Program 3.7 pen ingkatan perusahaan yang memilikl tlngkat kerawanan hubungan industrial label hijau lndlkator Kinerja Persentasc 0/0 60 60 70 70 75 Program 3.8 pcnyetcsalan perseiisihan hubunganindustrial dl luar pengadilan hubungan Industrial olen MediaLor HI 15 perusahaan yang disu rvei """_/Beat- __ "_""IOat_1I 8._ T_AIokuI UDltO"",- 2015-2019 p- a_ Beat.tma 100tpatll Tupt AIokuIldaIam mlUar ruplabl ldalam mlUar B/L-II-B_ mplabl 118-as ladllla_ 2015 2016 2017 201. 2019 2015 2016 2017 201. 2019 Indlkator Kinerja : Jumlah pengurus dan Orang 500 750 750 1.000 1.000 Kegiatan 1.5 anggota Organisasi Pcngusaha yang dlberdayakan Indlkator Kinerja : Jumlah pengusaha, Orang 675 775 875 975 1.075 Kegiatan 1.6 pekcrja/ SP(S8 yang memaharni lata cam pembentukan LKS Blparth lndikator Kincrja : Jumlah NSPK teniang Naskah 2 2 2 2 2 Kegialan 1.7 kelembagaan dan kerjasama HI ... ~ " -~-;--__" -,.,.--- I" - ._- - ..- - - T ---- '--""'i-~r --.-----,.II!:.-_,...,...- ~-_- - -. ---. . - --_ - - - - -, - , - ",' :, - , ...-.-:-.~ -'~ ····T .. --3" ".. :-::;. ",.;'-'<-'- - -,-, - j ... ~':'- - .' , . I . - . . , I .. .' , " " .1 ... , ~...~ .' . , .. I I - .'. .__ ---- - , '" - - . ., .. 16 Naskah Bersama (PB) 4.860 Kepatan 1 : DlterapbAnya prlnaip-prlnalp IhtlbucllC)IUllndwotrlal dalam penoephan dan Ipeny.,leo,aIt'Dperaelleihan hubUDplllnd. ... trial Pr_-/KecJataa 8....... Pr_I~·" -- Total AIoIIaII UaitOrpm.a 20111-2019 ....__ 8..... K.. taalOutputll TUpt AIoIIaII ldalam mlIlu J'Uplllbl 1"....... mlIlu KIL-.-S- ruplllbl .I-BS la~ 2015 2016 2017 2011 2019 2015 2016 2017 2011 2019 1ndikator Kinelja : Jurnlah perluasan Orang 19.275.061 22.135.481 25.420.386 29.192.771 33.524.978 Kegiatall 3.2 kepesertaan program [aminan sosial Indikator Klnerja : Penlngkatan jurnlah provinsl yang 4 '" 8 10 15 Kegiaian 3.3 kepesertaan tenaga di survei kerja dalam Program Jamlnan Sosial Tenaga Kelja Indlkator Kinelja : .Jurnlah NSPK ten tang naskah 4 2 :2 :2 2 Kegiatan 3.4 ~aminan sosiaI tcnaga kerja :.-::::~~.~i~i~·?~:~.~}~:,::::~:~:,,?:'~~:." . '''-''; -'~-"~' .... ---~...., ....-- ~-l!"~---- ..-.-;r f·...---..·--;-~---~--·-v---v .;- ~~ , ._.............---, ,~ "~ v ~_, '. ,- "-~"AI .. . II < I il! II ". .'.... .' 'j. - • -.-" ".-~ 1':. _,~'.'":.' ,.-,:".-;:!: '.' '.:: .~~~;;;.~: I I 'I , : ~. '. ~ ..~,.",.~. ..,,(-........ " -, ..' 4 ~, I I ' i - - .. .. - .. , . - ~ "!! -' ;_: - - - _' - --~' - -=- ( - --= I ndikator Kinerja : Pcrsentase kepuasan % S5 90 90 90 95 Kegiatan 6. I pegawai atas pelayanan internal Dltjcn PHI & Jamsos au........Keptan 2: lIIen:lJJ&katnya .... ,..1_ dan Idnerja DI~en PHI dan J.......,. TK Indlkator Kinerja : Pcrsentase SDM 0/0 SO 80 81 82 83 Kcgiatan 6.2 Aparaiur yang memenuhi standar kompetensi 17 au........Kept ... 1: lIen1n.cJuotJlya lnlaUt .. pelayaoan Internal DI~en PHI d... J .......,. TK Pr_/~ _ Pr_ IOU-ell -- Total AIokMI UaJtOr~ 2015-2019 .,_ _ K.... _ lOUtputl! T..... ' AJoa-I ldalam JD1Iiar nap"" ldalam JD1Iiar KfL·W·B· ",plab, ••• lIS lDdUIa .... 2015 2016 2017 201. 2019 20111 2016 2017 201. 2019 1ndlkator Kinerja : Jumlah Pengusaha Omng '1.015 4.150 4.250 4.500 4.750 Kcgialan 5. I yang mendapatkan bimbingan teknls Pembuatan Pemtumn Perusahaan (PI') Indikator Kinerja : .Jurnlah Pengusaha Orang 1.230 1.300 1.450 1.650 1.850 Kegiatan 5.2 dan SP/SB yang rnendapatkan birnbingan teknis Pembuatan PKB Indikator Ktncrja ; Jumlah Pclaku Orang 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 Kegiatan 5.3 Hubungan Industrial yang mendapatkan pemahaman ten tang pen Ingkatan kesejahteraan pekcrja/buruh lndikator Kinerja : JumJah Pelaku Orang SOO SOO 800 SOO SOO Kegiatan 5.4 Hubungan Industrial yang mendapatkan pernaharnan tentang kesetaraan di ternpat Kcrja Indikator Klnerja : Jumlah Pelaku Orang 2.450 2.550 2.650 2.750 2.S50 Kegiatan 5.S Hubungan Industrial yang mendapaikan pemanaman rcruang Hubunzan kerta lndtkator KlneJja : Jumlah NSPK tentang Naskah 7 2 2 2 2 Kcgiatan 5.6 Persyaratan Kcrja, Kcsejahteraan dan Anattsis Diskrimlnasi 18 120 134 JSO 365 120 109 140 120 84 130 120 59 120 120 34 : Jumlah penyidikan Perusahaan tindak pidana kctenagakerjaan oleh PPNS Ketenagakerjaan Inclikator Kincrja : Jurnlah pembinaan Lembaga KegiaLan 1.3 kclembagaan bldang pengawas ketenagakerjaan 1ndikator Ki nerja : Jumlah pcmbinaan Pengawas Kegiatan J.4 fungslonal Pengawas Kctcoagakerjaa Ketenagakerjaan n dan PPNS Indikator Kincrja Kegiatan 1.2 345330315300Pengawas ketenagakenaa n : JumJah pernbinaan tekms perneriksaan norma ketcnagakerjaan tndlkator Kinerja Kcgiatan I.l 18.00017.50017.00016.50016.000: .Jumlah pekerja anak pekerja anak yang ditarik dar! Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak IBPTA) Indikator Kincrja Program 4.2 perusahaan ........ Pro ....... 2 : Peqhap1lSllD Pebrja ADU dul 8eJltuk Pebrj .... TatnuuIr ADU (IIPTA) : JumLllh perusahaan yang rnenerapkan norma ketenagakerjaau lndtkator Kinerja Program 4.1 15.020 23.140 100 21.120 100 BB 19.060 100 aa 17.065 100 BB 100 cc 0/0 8uuua I'IoptuD 1: IIealaPablya bpatubaD tubadap bt_taua penmclaDpD-QIlduapD clJ bid .... bt.aapkerj .... Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan cksternal : Hasil Evaluasi J\KIP lndikator Kinerja KcgiaLan 6.4 tndlkaior Klncrja KegiaLan 6.3 K/I.·II· 8. .8· B8 2018 Total AIob8I 2015·2019 ,d_mWar ",plaia, 20172016 2019 nila; aa 2018201720162015 u.uto..-.u- ......_.. 20152019 8_ KelJatu,01I.tput,/ 19 66644Survel mengenai perusahaan yang menerapkan Nonna Kelembagaan Keahllan dan Sistem Man~emef'l Keselarnatan dao Kesehatan KCI)8 Indikator KinerJa Kegiatan 3. I , . ", •.t ',- ~, .: j 'I ~~~'~-~7'~:~::~~. 1,' .• 1: ,_-'~,_:':>~~~_".).I'.', , I " survei Baa ..... KeptaD 1: lIenmpatnya lmaUt .. pcnerapan pcrayuatan ketenacakCl-r.laan dJ bldanc Keselamatan dan Kesehatan Kerja t '._ , L , I , , 'I,' " , , " . .. " I. , : . , I , I" ' , , , , , I " ~.J...._ __ !.' 1 " :. ....-~-----=~~ ~~ ~~-~.-~- ..-e-e r---n ...~r'-:~ '-..~..-.....,- ::',__-~J "~f:" I '.: • .. '.' I I .. I II • I: 360330300275250 r:~~-:~'--::r.:f;~~--.~~~-~~~~I"'-. .. _!-~ , I l' II" • perusahaan: Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perllndungan pekerja anak Indlkator Kinerja Kegiatan 2,4 6666osurvel: Su rvei mengenal diskrimlnasl dan pekcrja anak Baa Kep.tan 3 : Menmpatoya KuaHtaa Penp Norma Ketenaplrujaan dl bldang Norma ADak Indlkator Kincrja Kegiatan 2,3 260240220200200: J u mla h perusahaan yang rnenerapkan nonna penghapusan dlskrimlnasi tenaga kerja perernpuan lndikator Kinerja Kegiatan 2,2 18.00017.50017,00016,50016.000: Jumlah pekerja anak pekerja anak yang dharik dan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTAJ Baa Kepatan 2 : lIeninpatnya KnaUt .. Penp Norma Ketenapker.laan dl bldanC Norma Pen>mpuan Indikator Kinerja Kegiatan 2, I OaltOr __ ._a T_A1okuf :1015·:1019 ,.alammWar ""lab, A10kuf ,.aIam mWar ""lab,Tar,.t perusahaan 8aaaran Kepatan 1 : MenmpatDya r.. llitaal mit.... 1 dampak pcJ.auuuan Donna ketenapker.lun ladlbtor -. ----- -------,------, ----, --.J1 '. I ,"" <.r-o' ." I " I I " -, I I I I , I - I I I I' .".. I I 11 I I " I I I I I , : I I I' I I I • _ - _ I I _ '_ ,l. _ . _ _ I _ _ K/L·.·B. •• ·88 20 Indikator Klnerja Jumlah perusahaan perusahaan 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Kcgiatan 4. I yang mcnerapkan norma waktu kcrja, waktu istirahat. dan pengupahan Indikator Kincrja JumJah perusahaan perusahaan 1.200 1,400 1.600 1.800 2.000 Kegiatan 4.2 yang rnenerapkan norma penernpatan dan pelaUhan tenaga kcrja 1ndlkator Klnerja Jumlah perusahaan perusahaan 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Keglatan 4.3 yang menerapkan norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat Suaran )(e'-at_ 1: IIcJllD.patDya Kualltu Pouga....... JIIona. Keteuapke>jaan .u 814*"& JIIormaXe>ja .'~--'~'=-'-.- ..-~~~'~- -~ ~ »': ~~~-::~~"'~~~~~r7' ,r -:~~~ J~i7;~~- ,- 7':-~;.-;~.~~;,--.:....~-r'::.!" • •~ • . -' .. I I II ~ .., • I' I .. ,I ... .,' I , • .- I I I I '/." • •• ~ 'i 1\ • I ~ I I I ' " . I' , • ; \ '-1 __ - _. _ : . - __ ___ ' --. __ .. _ I, . _ "' --= - ,- I • • j ~ u r _ _ I • '; _ " l 'I • • - _ ~ ........./~ - "'__coa-et/ aataaD TotaJAJoba VDitOr~ 2015-2019 ......... _ It..,.._ ,000tputJ/ Tarpt AJoba ,411lam aaIJlar ",plaia, ,.........w.. It/L-II-a- ruplala) .'-88 ladillatar 2015 2016 2017 201. 2019 2015 2016 2017 201. 2019 Indlkator Kinerja Jumlah perusahaan perusahaan 1.780 2.0JO 2.230 2.'160 2.680 Kegiatan 3.2 yang rnenerapkan norma mekanlk, pesawat uap dan bejana tekan Indikator Kinerja Jumlah perusahaan perusahaan 1.780 2.010 2.230 2.460 2.680 Kegiatan 3.3 yang menerapkan Norma Konstruksl Bangunan, Listrik dan Penanggu langan Kebakaran lndikator Kincrja Jumlah perusahaan perusahaan 1.780 2.010 2.230 2.460 2.680 Kegiatan 3.4 yang menerapkan norma kesehatan kcrja lndlkator Klncrja Jumlah perusahaan perusahaan 1.780 2.010 2.230 2.460 2.680 Kegiatari 3.5 yang rncncrapkan norma ergonorni, IIngkungan kerja dan bahan berbahaya lndlkator Kinerja Sesialisas! perusanaan 150 ISO 150 150 ISO Kegiatan 3.6 Penanganan HIV/A10S di Perusa haan 21 '_'.':-'::_;'~~-~f--~'?>-'~_~:. :.. -,~:---~-,;,r~~~--":~~,,,,~~.~:,,,~~-~-.' "--r-" ee-, '--"'?;":"~--.<~:~;~.'- -~~~:.r.~·i,t-..~ ..~!~·.-~~~t;'~"':~L~"-t \.~,::-- .'. r..-,~,':~-~~:'~.-~, ._ ~ • . - I .._• I I I I 'I ' ). I ~.:"~ '-".. • ~;;•.. J$. .-<001' • __ ~~____ __ __~-:;_._~~_~ ~- __ ~~ •• __ ~~ __$.u-_". _ ___::r_--=. _- _- __ ...'~_!>~ .:~ •• ' _-~ ••• _ • Indlkator Klnerja .Jumlah survel survel 4 4 6 6 6 Kcgiatan 5. 1 Keselarnatan dan Kesehatan Kerja (K3) lndikator Kinerja Jumlah Standar pcrusahaan 50 55 60 65 70 Kegiatan 5.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja tndlkator Kinerja Jumhth pe.rusabaan 500 550 600 650 700 Kegiatan 5.3 Pcngernbangan Sumber Daya Manusia Keselamatan Indlkator K,nerja perusahaan 30 35 40 45 50 Kegiatan 5,4 Pengernbangan Kornpetcnsl Keselamatan dan Keschatan Kerja lndlkator Klnerja Jumlah Pembinaan perusahaan 75 80 80 85 90 Kegiatan 5.5 Peran Serta Masyarakat dl Bidang Keselarnatan dan Kesehatan Kerja lndikator Kinerja ,Jumlah Pembinaan Icmbaga 21 23 25 27 28 Kegiatan 5.6 Jejaring Lcmbaga Kesclamatan dan Kesehatan Kcrja Indikator Kinerja Jumlah Perusahaan perusahaan 500 550 600 650 700 Kegiatan 5.7 yang Memperoleh Layanan Pengujlan Keselarnatan dan Kesehatan Kerja perusabaan 2.2502.2502.250Jumlah sosiaJisasi SJSN program kctenagakerjaan dan kesehatan Sasaran Keglatan I : Meningkalnya Kuelitas Pengernbangan dan Pengujlan Kesclamatan dan Kcschatan Kclja -.'.-,~,.".': :':... ' .i.: ' .------~~~ .~ t -~-----I~-'=~- - -__- - - _' ---"1 --- ',~-'_ ,~:- ", ~". 'i - , .. ,--'~: '-~---.: +1 I I 'I I , I I • '." , t , _ .." . l , _ I I ~ I; _ _ ""!.~ lndikator Kincrja Kcgiatan 4.5 SurveiSurvel mengenai perusahaan yang menerapkan norma aminan sosiaJ tenaga kerja 66Indlkator Ktnerja Kegiatan 4.4 2015 K/L-.-B_ •• -88 Total AJokuI 2015-2019 (dlllam mIllar 11I,Iab, 2019201820172016 Io.w.ator Tarpt__ ~tao (Out,ut" 2019 66 2018201720162015 Voll O,po18uI -. 22 4___ -'-" ")~ ...-_.,.• ..,_ ... > ·~·'·····"··¥·-r--'I~~"""""....-:-.'~""~-:~'--"",,·-~"""'r n-~>r"'_""~,I""":J"-'" , ;.-. "1' ,.....,"- . ..,~ ." -~~~ r~'" _. r~·.·~,\. '~''T''~'''' .'. 'c . F ." , , . ~:.~~,oA _, J'i._.~·.:_,~_-=:,:..:_~~~1 '&~~·~_~.I,--_~: ~~~.~ .~_.: ~ ___-'--_ "'-""" .~ ..•• JC .; ~_,.-- ::·)·~rt.:~.:~':~"';'Ijl':' • r. ,~.~;A t.;....."4 : ... I ?-~ ~.... ~~~::~.;.,' __ ...~<;., ..;"~ o,'-:>l _ 1' ..1' .. - .' . Suaran Keliatan 1 : Tenu.unny. peraturan perundau.g-und... pn ketenagakuj .... dan penyeleaalan m.. a1ah hulnun Indlkator Kinerja : JuroJah Peraturan PUU ~5 35 35 35 35 Keglatan l.l Perundang undangan yang dihasilkan per tahun K/L -If - B- •• -BS T..... t 8_ ......... (Output" 23 "_""/KeaWaa _.......,_ 1000_·II -- Total AJoIouI UD!tOr~ 30111·3019 ...-... _ JteIIataa IOutpat)1 Tarpt ~ Id_ m.IlIar ....,Iab) 1'- m1lIar K/L-II- •. rupiah) 11.·88 IDdlkator 2015 3016 3017 301. 2019 30111 3016 3017 301. 2019 lndikator Kincrja : Jumlah PUU 9 9 9 9 9 Kegiatan 1.2 Telaahan/Kajian PUU dan Konvensi Il.O yang diselesaikan per tahun lndlkator Kinerja : Jumlah Kasus yang Kasus 30 30 25 25 25 Kegiatan 1.3 diselesaJkan dan berkekuatan bukum tetap d i setiap tlngkat.annya Indlkator Kinerja : Jumlah peserta Orang 12.750 900 750 900 900 Kegiat.an 1.4 sosialisasi PUU bidang Ketenagakerjaan -, _- t, . < . - .' . - :-.'-~--~:r~'-::~-'~_,'~'. ..:."~~~;;'.~'~r7 .._:'_-.'~.;-,:...:' :::~7;.::..__~Z~.'-~ :--;-- _'"~7~~'~-~:'~:~I~;.._;(:::"~~l:}~,,~_)r~~.:' =e-e-. ,-~~ :~~,- - ,. "'-"-"'D'" . - .- -..... , _- . . ., -, " I -: :~": _- .... .:._-- - .. ~' Y, - .. " - \ , . =-;;_ t_ ,'.- . - - - - - "- ---'~- ... Suuan Ke&latan 1 : Tenele .......... Y" pe.agelolaa .. daD pelaponu> kelllkl1pD Indikator Kinerja : Laporan keuangan % 100 100 toO 100 toO Kegiatan 2. I yang akunlabel berjenjang dan tepai waktu 8aau1La K.ep.tao 2 : Tene1.,JlC&lU"lDY" peD..taI ..... aoaaD aoggaran Indikator Kinerja Reallsesi anggaran % 95 95.5 96 96 96 Kegiatan 2.2 8asaraD K"&latan 3 : Te.... lencp:ranya pengelolu.D dan pelaporao PDP Indlkator Kincrja : Persentaserealisasl % 95 95 95 95 95 Kegiatan 2.3 penerimaan PNBP 8aau1La Kegiatan 4 : TeneleJlUU'lllya pembloaao perbe ..daha.nuul dao pelaporao ....oa.opA Indikator Kincrja : Persentase pengetola % 50 55 60 65 70 Keglatan 2.4 keuangan yang telah mcngikuti pelauhan 8ua.no.o Kep.tao 5 : KerugiaD oepra y& telah tere.tat dallllD l.poraD ketllUl&JUldaD te1ab dlaeleaalkao Indikator Kincrja : Persentase keruglan % 25 30 35 40 45 Kegialan 2.5 negara yang telah ditindak tanjuu Buaran Kegiatao 6 : Te .. eJeoggaranya peoatauaahaao BIIJ( Indikator Kinerjn : Persentase laporan % 100 100 100 100 100 Kegiatan 2.6 BMN yang akuntabel, berjenjang dan tepat waktu 24 __ Propam ,Oatcom." _ .. KeaIa_,Oatpat)/ K/L •• ·8. .S·88 Valto .......... -. TotaI-'- 2015·2019 , ....... 1IIIJIar ruplab) Tar .. IDoIJI&atoo -, ------,. _-_-_ ----,---_ -,--- ---j SaaIU'lUl KoII.tau 1 : Tone1eaguanya pe1ayaaa.a umam Indikator Kinerja : t.uas bangunan M2 8239 8506 8506 8506 8506 Kegiaran5.I samoa dan prasarana gedung kantor yang dipeliharajdirehabili18 si/diadakan lndikator Kinerja : Periode Pengelolaan bulan 12 12 12 12 12 Kcglatan5.2 Persu ratan dan Kearaipan Kernerucrian Indikator Kinerja : Persentase unit kcrja % 100 100 100 100 tOO Kegiatan5.3 yang mcmperoleh layanan pengadaan 100100 20111 2016201112019201820172016 : Persentase komponcn/sub komponen dalam RKA· KL.yang mendukung sasaran kegiatan dalam Renstra Kementerian 1ndikator Klnerja Kegiatan 4.1 20182017 Total AIoIoaaI 20111·2019 ,."'-mlBar rupiah) 2019 AlokuI (_ mlBar rupiah) K/L·.· B. "-88 100% IDtUIIatM 8 K..,.._ (Oatputlf _aa Pr ....... (Oat_ell"_'-/x.,I.- 26 100100 100 5 WTP ikan 93% 20192015 2018201'1201«12015 K/I.-If - 8- .8-88 __ K.... _IOulpat)1 2015-2019 1'_ IIIIiIIu IUJlIab) 27 -- ~ 1-"""" Saba ... Total AJoII:uI Valt T..... t 30111-3019 P"'-'" s- ...Kecta_IOutputlf AIobaIld __ adII...... plah) 1"-_ S/"·.· B. rupiah) .8·88 ludlilrator 3015 3017 3018 3019 3015 3016 3017 301. 3019 IndlkatorKlnerja : I;:~j:;'~~ tinda~.i % 70 75 80 85 90 Program6.5 IhasH""'''''' "'''''''' I~~~~:~~_;an 18aMraA Pro ....... 2: IKiDeJj. _~nerja IP~....,.ntA"" Unit Kerja % 75 75 85 100 100 Program6.6 IEselonI dcngan llingkal Akuntabllltas IKinerjamlnimal 88 8aMraA~3: d... Pe....,.tIDapeJrt.orat "_den] tndikator Kinerja : ITingkalKAn~hili'A. nilal I 2 2 3 3 IProgram6.7 IAPI}> I~~;:~~rKinerja : !Tingkal~~WB~'6"" nilai I 2 2 3 3 6.8 ,~,. SPIP ~:: ];:~~~I~·~~_, 1:;Gj~~~~~~ -~~-~ ~ .~,..IIl't":~ ribl :_!4ll·[jC-C{,>~L"~-.~~i5;"'~('~~eI:Sj-=~~~,)~Pg:::~!~,.i$ f~;?~~!,J:§1Y~rE~~~'ff .... it~~~r~ }. ~, .:!.Il II-~I:,'L Baa ...... Kepa_ yl~ ~. Tate Kelola l"riik"'Qr Klncrja : "B~ Mitra Kerja % 100 100 100 100 100 Kegiatan1.1 'B' I yang ImenyUl Laporan
  9. 111.sesuai Ideng~ SAP kegtaian ~~nerja IP~....,.ntA""Mitra Kerja' % 100 100 100 100 100 Kcrja '''' I yang ncncapal klncrja sesuai ketenruan IntiikAtnr Kl!'crja Ia';;j:~'~~ tindak % 80 80 85 90 901 Kegiatan1.3 ha~iInPnOAWA""n internal lingkup mltra kerja tnspektorat I l"flikAtnr Klncrja : r-c.s """ .... ~c tindak % 70 75 80 85 90 IKegiatan1.4 ilanju hasil 'I.x;",~"""""" eksternal illngkupmltra kerja ilnspektorall 28 100% ccnllai 2018 2015-2019 C ..... 1DiIlu nap!abl 2019 K/L·. ·8. 18.BS •• IaImaD. A 858070 908580 2016 2017 A A A ssss 0/0 Kepto 3: PeDinpato AlruDtabllita. 20172015 20183C)l6 Tupt 8_ KecJataa COutputll 29 r._/KeclataD I-r._ IlatuIOD ITotaI~ um:......... Tupt AIokMIldaJam IIDiIIu I1Iplab) 20111-201" 8_ a.... taD (Outputl/ IdaJam JalIIu K/L·.·B. I1Iplab) .8·88 1DdUuot ... 2015 201.2016 2017 2019 IK~~;_n' Klnelja : Mitra keJja 0/0 100 100 160 100 100 3.2 IKCljatnspcktorat ill Iyang berhasil I~~~:;;" target Irlilp.~n~Dn sesuai lL-p.M ... on Indikator Kinelja tindak 0/0 80 80 85 90 90 Kegiatan 3.3 :Ianjul 'haSiI!,' "IS"''''''''''' Iintemal lingkup mitra Ikelja lnspektorat III ~:~~~: ~4nelja : c~.ee.. "".c tindak % 70 75 80 85 90 laojut hasH . I eksternal iingku I kerja nspektorat Ill ,8uuan Keif"t .... 2: P_;"ft."_"ft AInlDtabWtu JUnot;f" I~ldi.kalor:inelja : INUaiE.aluasi AKIP olJal Cc BB BB A A Kcgiatan.5 ImJIra kcrja nspcktorat III I:~ • -1C:I1 ~. .,...."M'~,(E:::,...,"":'inh [Ii !;\_v_ _ l-bllll, xr ~''''' N • "PIlE ~ -~~ 1 Keptan ,TataKeiQbl Yane Indlkator Kinelja : '''''~''''~ 0/0 100 100 iOO 100 100 Kegiatan 4. I lnspektorat IV yang menyusun taporan IKeuangan sesual Ideng~ SAP Indlkator Klnelja Persentase Mitra Kerja 0/0 100 100 100 100 100 Kegiatan 4.2 Kelja rnspektorat tv lyang bcrhasil Imel~C8paltarget I~~:'~~k.nQPQuoi [lndikator Klnerja .~"', '1<1setfrldak % 80 80 as 90 90 Kcgiatan 4.3 lanj ut rekomendasi haslt pengawasan internal Iingkup rrutra kerja lnspektorat IV . Kinerja : ''''~ tindak 0/0 70 75 -SO 85 90 !Kcgiatan 4.4 lanjut temuan hasil pemerlksaan "'.<..."'" IIngkup mltra kelja tnspcktorat IV ISaaaraIl Kepta:n 2: jJUnet;j" 30 h__ /~ 8_ rr__ I08_.,1 8."'_ TotalA-.& u"'to,~ 2015-2019 Pelabaaa 8...... K.... _ (Output" Tarpt .uoa.I ldalam mlIJar ruphlll) ldalam mlIJar K/L •• 0 Bo rupiah) 88·B8 JruIlkator 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 tndlkator Klnerja : Nllal Evaluasi AKIP nllai CC BB BB A A Kegiatan I ,S mitra kerja Inspektorat IV ,0 - -- -0- - ---- - - - o _ - o. -- - - , --- --""'"""T- - 0 .- " --:~t" - _ ........ ... " r o. 31 165 554333 61perusahaan 53 585655 59 2,8 57 2,62,5skor (0-41e-government 2019201. 2011-2019 ....... ...war naplala' 201620IS K/L·.· a· ..... 2017 2,9 2019 2,7 2016 Tup' ._.. ..... t.. (Oatpatlf 32 198903 1 001 M. HANIF DHAKlRIASLll~YA ttd. MENTERlKETENAGAKERJAAN ......... ,KecJa- _ .........10.._..' ..- TobIAIaba ValtO.......... 2018-2019 --8_ """-IOulp1ltli Tupl AIokuIldaIam m1I1u "'Jriab' ldalam m1I1u K'L •• ·8· "'plaia, 88·88 IIMUIootIIo 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 201. 201.9 Buuua Kep_tan 1 : 1I00000000tnyaK...uta. PeJa,.........LDtemaJ Bad... Pereacana ... d... Penceml>anCan Ketenapkerj .... Indikator Kinerja : Persemase Kepuasan % 85 90 90 90 95 Kegiatan 4.1 Pegawai alas pelayanan internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketcnagakeriaan 8uaran Kep.tan 2 : lIenfA&katnya Juputta. dan Idn.erj_ Badan Perencanaan dan PencembanpA Ketenapkerj .... lndikator Kinerja : Persentase SOM % 80 80 81 82 83 Kegiatan 4.2 Apamrur yang rncmcnuhJ standar kornpctensi tndtkator Kinerja : Hasll Evaluasi AKIP nilai CC BB BB BB BB Kegiatan 4.2 lndikator KinerJa : Persen lase Lindak % 100 100 100 100 lOa Kegiatan '!.3 lanjut temuan nasil pcmerlksaan ekstcrnal Indikator Kincrja Terbentuknya Dokurncrr/Renc Studi Kclayakan Rencana Kerja Jumlah Jumlah Kegiatan 4.4 Akaderni /Sekolah ana Akademi, SK mahasiswa dan rnahaslswa dan Tinggi kerja/Pengesah DikLi dosen dosen Ketenagakerjaan an

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015