Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024; : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakeijaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024.
Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan strategis Kementerian Ketenagakeijaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1219), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 773 .BIRO HUKUM, # DAYANTI 20603 199903 2 001 LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024 BAB I PENDAHULUAN Kondisi Umum Pembangunan ketenagakeijaan semakin memegang peran sentral dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kemajuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dicapai oleh negara-negara berkembang pada umumnya terkait erat dengan ketepatan formulasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan investasi serta dukungan infrastruktur yang memadai. Semua aspek ini telah direncanakan secara berkesinambungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang mengusung visi pembangunan nasional "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Memasuki periode keempat RPJPN tersebut, pembangunan ketenagakerjaan semakin menjadi aspek krusial untuk diprloritaskan. HgJ ini terlihat dari salah satu sasaran pokok yang bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. RPJPN menempatkan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seiuruh wilayah Indonesia. Gambaran umum atas kondisi ketenagakeijaan Indonesia saat ini terlihat dari perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang merupakan tantangan strategis bangsa. Jumlah angkatan keija yang sudah mencapai 133,56 juta orang pada 2019 (Badan Pusat Statistik, Agustus 2019) merupakan potensi yang dapat mengoptimalkan kineija perekonomian Indonesia. Namun, besamya jumlah angkatan keija ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menyediakan lapangan keija yang layak. Meskipun pasar tenaga keija semakin menunjukkan perbaikan (dltandai dengan peningkatan pembukaan lapangan keija dari 180 ribu per bulan pada tahun 2017 menjadi 215 ribu per bulan pada 2018), namun tantangan dalcim menjawab perubahan struktur dan perilaku tenaga keija merupakan hal yang cukup penting. Dalam jangka pendek, jumlah pembukaan lapangan keija saat ini cukup untuk menampung jumlah tenaga keija yang baru masuk ke pasar keija. Hal ini terlihat dari adanya pembukaan lapangan keija yang relatif banyak tersebut berdampak terhadap berkurangnya angka pengangguran. Hingga Agustus 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 5,28 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut menurun jika dibandingkan dengan Agustus 2018 yang berada p>ada 5,34 persen. Penurunan TPT teijadi di Perkotaan dari 6,45 persen (Agustus 2018) ke 6,31 persen (Agustus 2019). Untuk TPT Perdesaan teijadi sedikit Penurunan dari 4,04 persen (Agustus 2018} ke 3,99 persen (Agustus 2019). Pada RPJMN 2020-2024 Pemerintah menargetkan TPT dapat berada di angka 3,6-4,3 persen. 133.5«0.880 j67.49 -o} T«# 197.911.777 I anoiAi#' 12A.51S.119 I'M, 7^ 7.04S.761 15.28 • .) 1«.013.564 BAK T 64.350.897 IJ2.51 • ,) 40.214.883 8.112.4S1 Keterangan: PUK : Penduduk Usia Keija, AK : Angkatan Keija, BAK; Bukan Angkatan Keija, MRT: Mengurus Rumah Tangga. Gambar 1.1. Kondisi Ketenagakeijaan 2019 Bekerja Univereitas • 9.70% Diploma l/ll/lll I 2.70% SMK • 11.73% jSHia rifil SMA B 18.33% SMP m 17.88% sSD •• m 39.66% Hrrtanun .M.sa 77.11 FVrtacDtan^s i.n Onfeifthart I8.9J 14.9* Ljatnk & Gac O.M 0.3* Au 0,49 0J9 KooAtniku ».SI 6.73 PrfdiwmStfi 3XW lUI TmmiaanMi &.M 4.40 AlcDfltodMl S.46 *,M K«murukMi 0.91 0.73 J&u Keujan^im I.TS 1.39 Rral EaUMe 0.40 0.33 Jam 1.93 I.S2 Adnuniivan 4.B7 3M IVndidikan 6.31 4.M Kmrhalan • .9S 1.54 Luinm'a 4.97 Smbar; BPS, 3019 Formal 44,28% •tDdin bunih Udak bumb Map Bufuh/ K.i7»> betes di perttnlAn IVkeiji betes eb non pmantin IVtaij" Informal 55,72% 2&,S8 30J3 18.40 SIM S.S9 6.73 I4.9* M.U S.4S 4a>3 4.10 S.33 • >.U Menganggur S1/S2/S3 OI/DII/DIII SMK SMU SMP enjahit, pertaniein, pertambangan, konstruksi dan banyak lainnya dengan probabilitas di atas 50 persen. Probabilitas yang sangat tinggi ini tentu saja memiliki implikasi besar dalam perencanaan ketenagakeijaan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, hal ini tentu saja menjadi kekhawatiran dikarenakan tren automasi teijadi umumnya pada industri padat karya yang menyerap banyak tenaga keija. Akan tetapi kekhawatiran akan £m.caman automasi dan revolusi Industri 4.0 terhadap kondisi ketenagakeijaan di negara berkembang agaknya berlebihan. Laporan McKinsey
Lain halnya dengan negara berkembang. automasi belum memiliki dampak j'ang besar terhadap hilang dan tergantikannya p>ekeijaan oleh mesin dan robot. Hal ini bisa disebabkan karena struktur industri di negara berkembang masih belum kuat atau tingkat pendapatannya yang rendah, atau faktor demografi di mana angkatan keijanya masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah. Indonesia termasuk ke dalam negara yang belum akan terdampak besar oleh automasi industri. Dalam rentang 2016 sampai 2030, McKinsey memprediksi hanya sekitar 12 persen pekerjaan di Indonesia yang akan tergantikan oleh automasi mesin. Perubahan pekeijaan di negara maju seperti cenderung hilangnya pekeijaan operator mesin, pegawai kantor, dan customer service malah diprediksikan akan meningkat kebutuhannya di negara berkembang (lihat Gambar). Tingkat pendapatan di negara berkembang yang relatif masih rendah, melimpahnya tenaga keija usia produktif, dan struktur industri yang belum matang membuat biaya untuk automasi lebih tinggi dibandingkan dengan optimalisasi sumber daya tenaga keija yang tersedia. Kondisi ini tentunya senantiasa mengalami perubahan, salah satunya karena biaya dari teknologi yang cenderung tenis menunm. Jobs of the future: some occupations will grow, other will decline, one ones we cannot envision will be created 1 C-.: jj -S i MP|I HillX CimBwur OHk« wniimi m Piirw Adwonce A • Dei^ioping A S A A ^ A A • Sumber: McKinsey, 2017 Gambar 1.3. Dampak Utomasi lerhadap Pekeijaan Ui Negara Maju Dan Berkembang Walaupim dampak otomatisasi terhadap p ISO "i 100 •g I I 50 o t9ftl 1971 1980 1990 2000 2010 3015 2020 2025 2030 2035 2040 2n4S 41 52 JK) 65.7 63.2 68 6 70 8 6ft I 65 7 65.8 65.9 66 1 6.'i 9 ——15-64 53.4 63 3 81 9 106.8 133 I 157 1 171 O 185 3 1939 200.0 204 2 206.5 207 9 ^^"15-29 24.1 28 3 J9.6 50.7 60.1 62 1 63 2 65.8 65 8 65.5 65.2 64 8 64.9 26 3 4.8 68 96 120 133 18.2 22 9 28.4 34 1 J9 9 44 9 • 15 15 64 • • 15 29 65- Sumber : Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakeijaan-Kemnaker (2019), dihitung dari berbagai Sensus Penduduk 1961-2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 (BPS, Bappenas, UNFPA, 2018) Gambar 1.4. Perubahan Struktur Usia dan Ledakan Penduduk Usia Keija, Indonesia, 1961-2045 Penduduk usia keija kelompok usia muda {15-29 tahun) jumlahnya meningkat pesat dari 24,1 juta pemuda di tahun 1961 menjadi 50,7 juta pada tahun 1990, 62,1 juta di tahun 2010, 63,2 juta tahun 2015 dan akan terus bertambah menjadi 64,9 juta pemuda di tahun 2045. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian pada penduduk usia muda mengingat umumnya mereka adalah pencari keija baru [new entry) di pasar keija baik yang lulusan sekolah menengah ataupun lulusan perguruan tinggi. Peran pemerintah agar dapat mendorong investasi untuk menciptakan pekeijaan bagi pekeija sangat diharapkan, sehingga hadimya investasi akan membuat semakin banyak pilihan bagi pencari keija. Besamya pertumbuhan penduduk usia keija pada akhimya akan membuat struktur kependudukan Indonesia dari sisi usia juga mengalami pergeseran. Di sinilah kemudian muncul istilah Bonus Demografi, yaitu suatu kondisi perubahan struktur umur penduduk sebagai akibat dari proses transisi Usia kerja (1S-64 Ihn) 207.9 65.9 64.9 demografl, yakni semakin menurunnya angka kelahiran dan angka kematian. Penurunan angka kelahiran akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk umur 0-14 tahun, yang diikuti dengan penambahan penduduk usia produktif 15-64 tahun sebagai akibat banj'aknya kelahiran di masa lalu. Sementara karena perbaikan status kesehatan, umur harapan hidup semakin panjang, sehingga penduduk usia 65 tahun ke atas (lansia) akan semakin meningkat. Bonus demografi memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan tenaga kerja produktif yang melimpah. Hal ini sejaJan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang memerJukan sumber daj'a manusia yang melimpah dan produktif. Adioetomo (2005) menjelaskan bahwa bonus demografi hanya akan teijadi satu kali saja bagi semua penduduk suatu negara yaitu yang disebut sebagai window of opportunity [jendela kesempatan). Lebih lanjut dikatakan bahwa kesempatan yang diberikan oleh bonus demografi ini berupa tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal pada perbandingan jumlah penduduk yang produktif dengan penduduk yang tidak produktif. 2 c V (0 u loo.o 80.0 60.0 Bonus Demografi Jendela 40.0 20.0 ri n — — O •C h- « 05 C* O* O 'RK 65+ o in S 5 cs ts Sumber: Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan- Kemnaker (2019), berdasarkan Proyeksi Penduduk 2015-2045 (BPS, UNFPA, Bappenas, 2018) Gambar 1.5. Penurunan Rasio Ketergantungan yang disebabkan oleh Bonus Demografi dan Jendela Peluang Pada saat jendela peluang atau kesempatan teijadi, Rasio Ketergantungan (RK) berada di bawah 50 persen, artinya 100 penduduk usia produktif menanggung 50 usia tidak produktif 3'aitu penduduk usia kiirang dari 15 tahun dan penduduk di atas 65 tahun. Dengan kata lain perbandingan penduduk usia produktif dengan penduduk non usia produktif sekitar dua kalinya. Gambar 1.4. menunjukkan, RK total akan terus turun hingga mencapai RK terendah pada tahun 2020 yang mencapai 45 per 100 penduduk usia produktif yang akan bertahan hingga tahun 2025. Setelah itu, pada tahun 2030 RK total meningkat lagi 47 per 100 penduduk usia produktif. Dengan demikian, Bonus Demografi akan berakhir pada tahun 2025, ketika penduduk usia produktif lebih banyak menanggung penduduk lansia. Tahapan terendah dari RK total pada angka 45 per 100 antara tahun 2020-2025 disebut Jendela Peluang dan hanya akan teijadi sekali pada penduduk Indonesia. Karena itu, pemerintah harus memperhatikan kondisi kependudukan ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan para calon pekeija dan anak-anak yang akan masuk pasar keija agar mereka menjadi sumber daya yang berkualitas tin^, memiliki keterampilan dan kompetensi untuk menghadapi persaingan global tenaga keija baik di tin^cat ASEAN (MEA) atau di dunia. Perubahan Kebutuhan Keterampilan dan Model Pembelajaran Sebagai konsekuensi dari tren automasi dan tuntutan untuk berinovasi, dibutuhkan tenaga keija yang memiliki spesialisasi dan keahllan yang mendaJam. Di sisi lain, teknologi juga mendorong bertambahnya jenis dan jumlah pekeijaan yang sama kondisinya yaitu menuntut spesialisasi dan keahlian baru. Kebijakan ketenagakeijaan atau lebih luasnya kebijakan terkait dengan SDM harus dapat menjawab tantangan tersebut. Institusi pendidikan juga harus mulai mengubah arah orientasi kurikulum yang mampu mengiinbangi dinamika tersebut. Peningkatan keahlian digital rauiai perlu diterapkan pada berbagai institusi pendidikan menengah. "Hngkat pendidikan yang diperlukan berhubungan dengan kecendenmgan aktivitas yang berpotensi teraiitomasi. Berdasarkan US Bureau of Labor Statistic dan analisis McKinsey Global Institute, potensi automasi bagj pekeijeian yang memerlukan kualifikasi pendidikan SMA atau lebih rendah adalah sebesar 55 persen sedangkan profesi dengan pendidikan universitas ke atas kemungkinan automasinya adalah sebesar 22 persen. Pekeijaan yang didominasi oleh keterampilan teknis memiliki kecenderungan besar imtuk di automasi, dan umumnya level pendidikan pada pekeijaan ini rendah. Sementara itu pekeijaan dengan kemampuan analisis kompleks dan hubungan interpersonal seperti manajehal cenderung tidak terlalu terdampak oleh automasi dan biasanya diisi oleh tenaga keija berpendidikan tinggi. Teknologj digital yang berkembang semenjak dotcom boom pada akhir abad 20 mendorong perusahaan untuk berkembang dengan pesat atau justru meredup dengan cepat {disrupted), mengaburkan batas-batas antar perusahaan, dan menantang pola produksi tradisional. Model bisnis baru seperti platform digital mengubah startup lokal menjadi raksasa global, sering kali dengan jumlah pekeija dan aset nyata yang sedikit. Model industri baru memunculkan pertanyaan terkait kebijakan di area sekitar privasi, kompetisi, dan perpajakan. Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dibatasi oleh kondisi virtual aset- aset produksi. Platform membuat teknologi menjangkau orang dalam waktu yang sangat cepat. Individu dan perusahaan hanya perlu koneksi broadband internet untuk berdagang barang dan jasa pada platform daring. Hal ini berimplikasi pada tuntutan keterampilan {sfdltj di negara ekonomi maju dan berkembang. Kebutuhan keterampilan berubah menjadi keterampilan {skill) kognitif baik untuk mereka yang masuk ke dalam industri digital ataupun i>ekeijaan di pemerintahan yang butuh kemampuan menganalisa perubahan yang begitu cepat. Menurut World Development Report (2019), tiga jenis keterampilan yang akan semakin penting di pasar tenaga keija adalah: keterampilan kognitif tingkat lanjut seperti pemecahan masalah 3'ang kompleks; keterampilan sosial- perilaku (socio behauiorati seperti keija tim; dan keterampilan beradaptasi yang didasari oleh kemampuein untuk bemalar [reasomng skills) dan motivasi diri [self-efficacy). Membangun keterampilan ini membutuhkan fondasi sumber daya manusia yang kuat dan pembelajaran seumur hidup {lifelong learning). Menerapkan ekosistem pembelajaran seumur hidup (lifelong learning] yang efektif merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan peran pemerintah, perusahaan, pekeija, serta institusi pendidikan. Agar pendidikan seumur hidup dapat berlangsung untuk semua orang {entitlement), pemerintah harus meninjau ulang sistem pendidikan, kebijakan pengembangan keterampilan, layanan ketenagakeijaan, dan sistem pelatihan untuk memberi pekeija waktu dan dukungan finansial agar mereka terus melakukan pembelajaran. Pemerintah harus memikirkan mekanisme pembiayaan yang layak. Pekeija lebih cenderung terlibat dalam pembelajaran orang dewasa [adult learning) ketika ada jaminan akan kelangsungan pendapatan dan penerimaan kembali di pasar tenaga keija. Mengingat pentingnya training yang dilakukan di tempat keija, perusahaan perlu berkontribusi terhadap pembiayaannya. Dalam kasus dimana perusahaan menjalankan sendiri program training-nya, mereka bisa bekeija bersama dengan organisasi pekerja untuk mendesain kerangka yang relevan. Organisasi peke:tja / buruh memiliki peran utama dalam ekosistem ini. Potensi Panwisata Di tengah kelesuan ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun mendatang, sebenamya masih terbuka peluang bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya. Optimisme ini salah satunya muncul dari perkembangan positif yang teijadi di sektor pariwisata Indonesia. Terlepas dari berb^ai kendala yang masih mengimpit, sektor pariwisata menjadi sektor yang semakin dapat diandalkan dalam upaya menciptakan lapangan keija, meningkatkan nilai tambah produk, serta menjadi salah satu sumber penerimaan devisa. Dukungan dan strategi kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengembangkan sektor ini ke depan akan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama terhadap penciptaan lapangan keija dan peningkatan nilai tambah. Perkembangan sektor peijalanan dan pariwsata semakin menggembirakan sejalan pemulihan ekonomi global dari krisis. Pertumbuhan sektor ini pun diperkirakan akan mengikuti bahkan akan menyemai sektor-sektor utama perekonomian dunia seperti sektor jasa keuangan maupun transportasi dan manufaktur. Peranan sektor peijalanan dan pariwisata terhadap perekonomian dapat ditelusuri dari penganih langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung yang diukur dari dua hal yaitu (i) komoditi dan (ii) industri. Keberadaan sektor pariwisata secara langsung dapat menggerakkan bisnis akomodasi, transportasi, hiburan, dan pertunjukan. Pariwisata juga membantu perkembangan industri jasa penginapan, jasa makanan dan minuman, perdagangan eceran, jasa transportasi, industri budaj'a, olahraga, dan jasa rekreasi. Perkembangan sektor berbasis konsumen ini tidak terlepas dari besamya pengeluaran wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri untuk kepentingan liburan maupun bisnis. Pengaruh tidak langsung sektor peijalanan dan pariwisata dmjaknai dari peranannya dalam mendorong investasi langsung [Foreign Direct Investement, FDI) baik pada sektor pariwisata sendiri maupun lintas sektor seperti konstruksi (misalnya infrastruktur), pendidikan (peningkatan Sumber Daya Manusia), maupun sektor telekomunikasi (teknologi informasi). Selain melalui investasi swasta, peranan langsung belanja pemerintah pada sektor pariwisata menjadi salah satu ukuran besar kecilnya peranan sektor ini terhadap perekonomian. Dengan investasi swasta maupun pemerintah maka akan dapat menggerakkan sektor lain sehin^a secara keselunihan mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara lebih spesifik juga terdapat peran pariwisata sebagai pendorong sektor lain, terutama terkait besamya kontribusi sektor pariwisata terhadap pengeluaran langsung maupun tidak langsung yang bergelut pada sektor ini. Beberapa hal yang mencakup hal itu adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman, rekreasi, pakaian, perumahan, dan barang- barang perumahan. Potensi Ekonomi Kreatif Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang berpotensi dikembangkan secara lebih optimal di masa depan. Di Indonesia gaung ekonomi kreatif mencuat satu dasawarsa lalu (tepatnya pada 2007) seiring meningkatnya nilai ekspor dan kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Margin keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi kreatif relatif cukup tinggi dibandingkan sektor lain. Namun sebagai sebuah kegiatan ekonomi yang dicirikan dengan siklus hidup yang singkat, risiko usaha yang cukup tinggi, persaingan ketat, dan mudahnya pelaku pasar lain untuk melakukan imitasi produk menjadikan sektor ini juga sarat dengan tantangan. Mengingat fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya sektor industri masih didominasi oleh industri padat modal yang mempunyai daya absorbsi rendah terhadap supply tenaga keija maka diperlukan upaya pengembangan pada industri yang lebih bersifat padat kaiya. Salah satu sektor yang sedang banyak dikaji guna mengatasi berbagai masalah sektor riil seperti masalah penyerapan tpnaga keija tersebut adalah sektor ekonomi kreatif. Penggunaan istilah ekonomi kreatif muncul pertama kali di Inggris, yakni merupakan industri yang unsur utamanya adalah kreativitas, keahlian, dan talenta (Kompas, 26 September 2008). Howkins 2001, (dalam Simatupang 2008) mendeflnisikan ekonomi kreatif sebagai pen^abungan dari empat sektor yaitu; hak cipta {the copyright\, hak paten [the patent), mark dagang [trademark), dan design indtxstries. Selanjutnya Howkins mengategorikan 15 sektor yang menjadi bagian dari ekonomi kreatif, yaitu; periklanan, arsitektur, seni rupa, kerajinan, desain, desain fashion, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, riset dan pengembangan, piranti lunak, mainan dan permainan, TV dan Radio, dan permainan video. Kedepan, peran ekonomi kreatif sebagai bagian dari motor penggerak pertumbuhan ekonomi menjadi signifikan untuk dikembangkan. Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya; pertama, kontribusi ekonomi. ekonomi kreatif membuka kesempatan untuk meningkatkan pendapatan karena sektor ini dicirikan dengan margin keuntungan yang lebih tinggi dibanding sektor lain pada umumnya. Selain itu keberadaan ekonomi kreatif juga lebih peka terhadap penyerapan tenaga kerja dibandingkan sektor-sektor padat modal sehingga ini bisa dijadikan altematif sohisi bagi persoaian pengangguran saat ini. Kedua, dari sisi inovasi dan kreativitas. Ekonomi kreatif menunjang bagi penciptaan nilai serta berbagai pemecahan persoaian kreativitas dalam bisnis. Ketiga, dari sisi identitas dan citra. Karena ekonomi kreatif memiliki keanekaragaman tinggi maka keberadaannya sebenamya juga mewakili keragaman warisan budaya termasuk buda^'a ekonomi dari masyarakat Indonesia. Sedangkan citra ekonomi kreatif terbangun melalui pemasaran, turisme, dan ikon nasional yang muncul di pasar intemasional. Ekonomi kreatif hidup dan berkembang dari kreasi manusia sehingga dalam perkembangannya selain perlu dukun^in dari pembuat kebijakan juga akan sangat tergantung dari kreativitas yang dihasilkan oleh para pelakunya/pengusahanya. Selain itu terdapat fakta bahwa untuk beberapa jenis produk ekonomi kreatif memiliki karakteristik konsumen yang unik, sehingga mereka tidak akan mudah menghentikan permintaan terhadap produk yang diminati pasar meskipun ada kecenderungan harga naik. Potensi Agribisnis Agribisnis merupakan subsektor pertanian yang diharapkan dapat berperan penting dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penerimaan ekspor, penyediaan lapangan keija, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah. Urgensi ini mengingat jika ditinjau dari cakupan komoditasnya, terdapat ratusan jenis tanaman tahunan dan tanaman musiman dapat tumbuh subur di Indonesia, sehingga pengembangannya akan dapat menjangkau berbagai tipe sumber daj'a. Dilihat dari basil produksinj'a, komoditas agro/perkebunan merupakan bahan baku industri atau ekspor, sehingga pada dasamya telah melekat adanya kebutuhan keterkaitan kegiatan usaha dengan berbagai sektor dan sub-sektor lainnya. Disamping itu, jika diamati dari sisi pengusahaannya, sekitar 85 persen merupakan usaha perkebunan rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Berbagai alasan tersebut menjadi dasar bagi pentingnj'a pengembangan agribisnis ke depan. Pengembangan agribisnis/agroidustri di Indonesia terbukti mampu membentuk pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, agroindustri temyata menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang mampu berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selama masa krisis, walaupun sektor lain mengalami kemunduran atau pertumbuhan negatif, agroindustri mampu bertahan dalam jumlah unit usaha yang beroperasi. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, terdapat kelompok agroindustri yang tetap mengalami pertumbuhan selama krisis antara lain yang berbasis kelapa sawit, pengolahan ubi kayu dan industri pengolahan ikan. Sementara itu kelompok agroindustri ini dapat berkembang dalam keadaan krisis karena tidak bergantung pada bahan baku dan bahan tambahan impor serta peluang pasar ekspor yang besar. Sementara kelompok agroindustri yang tetap dapat bertahan pada masa krisis adalah industri mie, pengolahan susu dan industri tembakau yang disebabkan oleh peningkatan permintaan di dalam negeri dan sifat industri yang padat karya. Dalam konteks tenaga keija, kontribusi agribisnis mampu menghasilkan nilai tambah yang besar, sehingga mendorong lahimya industri hilir dan peningkatan kesempatan keija yang luas. Bahkan, jika melihat perkembangan peranannya terhadap PDB maka akan terlihat bahwa output sektor agribisnis (agroindustri) memberikan kontribusi yang selalu lebih besar dari pada sektor pengolahan non agroindustri. Tidak salah jika agribisnis atau agroindustri ini merupakan penyangga ekonomi nasional, baik melalui kontribusinya dalam penciptaan lapangan kerja, PDB, maupun berbagai indikator ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, penguatan strategi pemanfaatan agribisnis ini merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana mengaitkan potensi ini dengan besamya jumlah Pekeija Migran Indonesia, sehingga saat mereka kembali ke tanah air dapat mengelola usaha yang berbasis keunggulan komparatif Indonesia ini. Dalam cakupan yang lebih makro, maka keterkaitan yang tinggi mulai dari hulu hingga hilir merupakan salah satu cara untuk memperkuat agroindustri/agribisnis. Sehingga percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dengan penyerapan tenaga kerja dapat tercapai secara bersama-sama.
Sumber : OECD dan BPS 2018 Gambar 1.6. Perbandingan Struktur Pendidikan Angkatan Keija Indonesia, Malaysia, dan OECD Dari sebanyak 131,01 juta orang angkatan keija Indonesia pada Agiistus 2018, 40,69 persennya menamatkan pendidikan tertinggi setingkat Sekolah Dasar. Angka ini terpaut jauh dari Malaysia yang hanya 24 persen angkatan keijanya dengan pendidikan tertinggi di Sekolah Dasar. Tidak sampai 10 persen angkatan keija Indonesia yang merupakan lulusan universitas. Kualifikasi tenaga keija secara agregat yang masih rendah tentu menjadi tantangan utama bagi Indonesia dalam mengejar produktivitas industri dan juga untuk menghadapi era automasi dan revolusi industri 4.0. Transformasi ke arah automasi, ekonomi digital, dan revolusi industri 4.0 membutuhkan keseriusan dalam peningkatan kualitas SDM. Indonesia masih jauh tertinggal dari Malaysia dan OECD. Tidak hanya struktur tenaga keija, secara kualitas Indonesia masih kalah jauh dari negara- negara berkembang lainnya. Untuk memacu inovasi, diperlukan lulusan jurusan Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM). Menurut data Statista (2016), China telah memiliki 4,7 juta lulusan STEM dan India sebanyak 2,6 juta orang. Sementara itu Indonesia hanya memiliki 206.000 orang lulusan STEM atau hanya 0,16 persen dari jumlah angkatan kerja. Di tengah transformasi ekonomi ke knowlegde based saat ini, kebijakan pendidikan harus semakin mendorong STEM. Inisiasi pendidikan yang memprioritaskan STEM dilakukan agar siswa mampu berpikir kritis sehingga mampu memecahkan masalah dengan cara kreatif dan lebih menjual di pasar keija. STEM mendapatkan posisi yang sangat strategis di pasar kerja mengingat era di mana data, teknologi, dan informasi memainkan peran sangat penting. Selain STEM, indikator yang penting untuk dilihat dalam meninjau kualitas angkatan keija Indonesia adalah indikator PISA (The Programme for International Student Assessmenti. Survey PISA yang melingkupi pengetahuan {knowledge) dan keterampilan {skill} dalam sains, teknologi, dan membaca juga menempatkan Indonesia pada posisi yang jauh di bawah, bahkan dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Data survei PISA termutakhir pada tahun 2015 ini mengambil responden siswa berusia 15 tahun yang artinya merupakan usia masuk ang^catan keija. Indikator PISA tidak lagi menggambarkan struktur angkatan keija secara agregat akan tetapi secara spesifik mencerminkan kesiapan tenaga keija berpendidikan menengah ke atas (SMA, umur 15 tahun) dalam menghadapi dunia keija dan perkembangan dinamika perekonomian. Ketertinggalan Indonesia dalam indikator PISA memberikan arti bahwa pekeijaan rumah bukan hanya meningkatkan lulusan SMA/SMK akan tetapi juga secara serius meningkatkan kualitas pendidikan. Kemampuan membaca juga menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh tenaga keija dalam transformasi ekonomi saat ini. Adopsi teknologi yang begitu cepat menyebabkan model bisnis cepat berubah, ikatan keija yang cenderung lebih longgar [engagement^, dan berpindahnya pekeija dari satu pekeijaan ke pekeijaan lain {turnover rate) cenderung tinggi. Menurut Survey Gallup 2014-2016, hanya 15 persen tenaga keija di Indonesia yang memiliki ikatan yang kuat terhadap pekeijaannya dan memiliki kecenderungan untuk berpindah pekeijaan. Menurut World Bank dalam World Development Report 2019, kemampuan literasi yang tergambar dari indikator reading dalam PISA menjadi salah satu modal utama bagi SDM untuk dapat beradaptasi dengan pekeijaan yang berganti-ganti. Selain indikator PISA, terdapat indikator lain yang mengukur bakat Sumber Daya Manusia yang dikaitkan dengan daya saing ygikni Global Talent Competitiveness Index (GTCI). Giobal Talent Competitiveness Index (GTCI) yang dirilis pada 2019 menunjukkan bahwa Indonesia kini menempati ranking 77 untuk seluruh dunia dan ranking ke empat di kawasan Asia Tenggara, di bawah Singapura (2), Malaysia (27) dan Thailand (70). Tantangan untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya angkatan kerja sangat berhubungan dengan bagaimana negara berinvestasi pada sumber daya manusianya. Tahun 2025-2035 merupakan puncak bonus demografi. Seiring dengan program World Bank Group dalam Invest in People, untuk mengangkat potensi SDM urusan tidak hanya terbatas pada ketenagakeijaan tapi jiiga terhubung pada kesehatan dan pendidikan. Tantangan untuk meningkatkan kualitas SDM harus menjadi agenda nasional karena dalam konteks knowledge-based economy, SDM menjadi kunci untuk dapat bersaing dalam masa depan perekonomian. Tantangan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Keija Indonesia tengah menghadapi tantangan meningkatnya jumlah pengangguran terdidik. Pada tahun 1998 porsi pengangguran lulusan universitas terhadap total pengangguran terbuka hanya 5,03 persen. Proporsi ini meningkat dua kali lipatnya mencapai angka 10,42 persen di tahun 2018. Lulusan SMK yang diharapkan dapat menjadi tenaga keija siap pakai temyata juga mengalami persoalan yang sama. Pada tahun 1998 hanya 16,89 persen proporsi pengangguran terbuka berasal dari lulusan SMK. Proporsi ini meningkat menjadi 25 persen pada tahun 2018. Angka di atas setidaknya bisa diinterpretasikan dalam dua hsd. Pertama, telah teijadi mismatch antara sistem pendidikan dengan lapangan pekeijaan yang tersedia. Luaran dari pendidikan khususnya SMK dan Universitas temyata tidak menemukan lapangan pekeijaan tersedia yang cocok sehingga menyebabkan pengangguran. Kondisi lainnya, pendidikan yang mereka miliki overqualified untuk pekeijaan yang tersedia. Kedua, ekspektasi. Lulusan Universitas dan SMK sebagai angkatan kerja terdidik dan terlatih memiliki ekspektasi yang lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA, SMP, dan SD melihat lapangan keija yang tersedia. Ketidakcocokan antara bidang pendidikan dengan jenis pekeijaan membuat lulusan SMK dan Universitas cenderung untuk menjadi pengangguran. Lain halnya dengan lulusan berpendidikan lebih rendah yang ekspektaanya tidak setinggi lulusan SMK dan Universitas dan mau mengisi lapangan pekeijaan yang tersedia terlepas dari pendidikannya. Permasalahan pengangguran terdidik dan terlatih juga terhhat dalam mismatch pendidikan dan pekeijaan di Indonesia yang ditampilkan dalam Gambar 3.18. Berdasarkan data Survei Angkatan Keija Nasional (Sakemas) tahun 2015, sebanyak 53,33 persen tenaga keija Indonesia berada pada kondisi vertical mismatch dan 60,62 persen mengalami horizontal mismatch. Vertical mismatch berarti teijadi over atau undereducation (pendidikan) dan skill (keterampilan). Tingkat pendidikan dan/atau keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kualifikasi pekeijaan yang ditangani. Horizontal mismatch artinya bidang studi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekeija berbeda dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan pekeija. Implikasi dari vertical dan horizontal mismatch adalah teijadinya surplus dan deficit human capital. Artinya saat teijadi overqualified baik secara pendidikan ataupun keterampilan, kapasitas seorang pekeija yang tinggi terbuang dengan pekeijaan yang di bawah kapasitasnya. Hal ini berdampak pada upah yang diterima di bawah standar, kepuasan keija menurun, tingginya kecenderungan meninggalkan pekeijaan {tiimaver mte\ dan pencarian keija baru, serta risiko untuk tidak bekeija meningkat. Bagi perusahaan, ketika mendapatkan kondisi underquatified baik secara pendidikan ataupun keterampilan, akan berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Tantangan mismatch juga terlihat dari fenomena brain drain di mana banyak angkatan keija yang menetap di luar negeri dikarenakan alasan menc^iri keija. Sebanyak 94,30 persen diaspora Indonesia berpindah dengan alasan mencari pekeijaan. Kecenderungan penduduk berpindah menetap keluar negeri adalah karena kualilikasi pendidikan dan keterampilan yang la miliki tidak cocok dengan kesempatan keija yang ada di Indonesia atau karena upah yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Perluasan kesempatan keija dengan mendorong sektor formal juga menghadapi kendala. Masih terdapat 70,48 juta pekeija yang bekeija di sektor informal atau sebesar 56,84 persen. Tantangan ke depan adalah bukan hanya mendorong sektor formal, akan tetapi perlu ditinjau ulang klasifikasi sektor formal dan informal itu sendiri mengingat adanya perubahan pola Industri digital yang tidak cocok dengan klasifikasi yang ada. Sebagai contoh ptola kemitraan di ojek online yang terkategorikan sebagai pekerjaan informal, menurut riset yang dilakukan oleh Lembaga Demografi UI pada Desember 2017, temyata rata-rata penghasilan Mitra Pengemudi adalah 3,31 juta rupiah per bulan, jauh di atas upah minimum regional di 9 wilayah yang di survei. Perluasan kesempatan keija dengan mendorong industri manufaktur tampak mengalami perbaikan. Industri manufaktur sebagai sektor yang berpotensi besar dalam menciptakan kesempatan keija yang baik (decent job) harus diakselerasi. Terutama meningkatkan high-skilled labour yang menurut data Sakemas tahun 2015, hanya 4,3 persen pekeija di industri manufaktur yang dikategorikan sebagai skilled labour, 10,5 persennya semi-skilled, dan 85,2 persennya adalah unskilled labour. Untuk meningkatkan nilai tambah produksi yang berdampak pada diperluasnya kesempatan keija, industri akselerasi kompetensi pekeija di sektor industri perlu dilakukan. Tantangan Hubungan Industrial Permasalahan ketenagakeijaan dalam menyongsong era automasi yang mengarah ke revolusi industri 4.0 juga terjadi pada aspek hubungan industrial. Perkembangan komputer pada tahun 1970an, internet pada tahun 1990an, dan intensitas penggunaannya yang terus semakin tinggi hin^a saat ini telah mengubah pola keija dan cara berhubungan antara pekeija dengan industri yang berimplikasi pada hubungan industrial. Era digital dan automasi telah mengubah cara bisnis dan industri beroperasi, mengelola, serta mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki. Transformasi yang teijadi bahkan tidak pemah dibayangkan sebelumnya. Pola komunikasi dan komunikasi dalam masyarakat juga berubah seiring dengan semakin berkembangnya sosial media dan semakin murahnya akses komunikasi. Hal ini tentu saja berdampak pada hubungan industrial baik antara pekeija dengan pemberi keija ataupun pekerja dalam berserikat. Pertama terkait dengan skema hubungan keija yang berkembang seperti kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan transportasi online di Indonesia yang telah menyerap tenaga keija lebih dari 2 juta orang. Skema yang menempatkan pengemudi sebagai mitra, tidak sebagai pekeija, menjadikan beberapa aturan terkait hak tenaga keija/buruh menjadi tidak relevan. Tidak ada unsur upah dan perintah dalam hubungan antara penyedia aplikasi dan pengemudi transportasi online sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan tidak berlaku. Hal ini memiliki implikasi pada potensi konflik yang tidak terwadahi oleh peraturan yang ada misal terkait penentuan tarif dan hal lainnya yang menjadi hak dan kewajiban antar pihak. Permasalahan pola hubungan keija model baru ini memperumit tantangan hubungan industrial ketenagakeijaan. Permasalahan sebelumnya yang muncul dan model relasi Pekeija/Bunih Berstatus Peijanjian Keija Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing'/Alih Daya diperumit dengan berkembangnya model kemitraan belum diatur dalam Undang-Udang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan. Dengan mengambil contoh kasus perkembangan transportasi online, unjuk rasa yang awalnya antara transportasi online dengan offUine beranjak ke unjuk rasa dari mitra pengemudi ke penyedia aplikasi. Unjuk rasa besar-besaran terus teijadi dari para mitra pengemudi transportasi online baik kepada penyedia aplikasi maupun pemerintah menuntut tarif minimum, kesewenangan penyedia aplikasi dalam memberikan suspend (hukuman) dan berbagai permasalahan lainnya yang bermuara pada tuntutan hubungan yang setara antara mitra dengan penyedia aplikasi. Kasus unjuk rasa yang mencerminkan bentuk kebuntuan hubungan industrial mengalami penurunan semenjak tahun 2013. Akan tetapi jika dilihat lebih jauh, rata-rata tenaga keija yang terlibat per kasus unjuk rasa meningkat dengan signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa isu-isu yang diangkat dalam unjuk rasa/mogok semakin tersentralisasi dan menjadi perhatian besar bagi tenaga keija. Dilihat dari perselisihan hubungan industrial, angka kasus yang muncul cenderung masih tinggi dalam 4 tahun terakhir yaitu 1.263 kasus pada tahun 2015, sejumlah 1.680 kasus tahun 2016, 1.588 kasus tahun 2017, dan 1.436 kasus tahun 2018. Angka kasus pemutusan hubungan keija (PHK) juga mengalami tren peningkatan dalam 4 taun terakhir yaitu 245 kasus di 2015, 1.680 kasus di 2016,2.345 kasus di 2017, dan 2.319 kasus di 2018 (Kemnaker, 2018). 300 800 250 200 100 50 700 600 500 150 • • / \/ 400 300 200 100 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ,KASUS Rata-rata tenaga kerja terlibat perkasus Sumber : Ditjen Binwasnaker dan K3, Kemnaker 2018 Gambar 1.7. Jumlah Kasus Unjuk Rasa dan Rata-rata Tenaga Keija yang Terlibat Tahun 2012-2018 Perlu kebijakan ketenagakeijaan yang dapat menjawab permasalahan perkembangan dunia keija saat ini tanpa menafikan perkembangan model bisnis di era digital. Kerangka aturan yang lebih komprehensif dan adaptif dengan perkembangan ekonomi digital serta era automasi yang semakin menjeiang perlu segera untuk dirumuskan dan ditetapkan. Selanjutnya, salah satu aspek penting dalam penguatan daya saing ekonomi adalah kondusifnya iklim ketenagakeijaan yang didukung oleh harmonisnya hubungan industrial antara pengusaha, pekeija, dan pemerintah. Oleh karena itu, penciptaan iklim ketenagakeijaan yang ramah bagi investasi dan sinergi antara pemangku kepentingan dalam hubungan industrial menjadi pilar tidak terpisahkan dalam pembangunan ketenagakeijaan. Iklim ketenagakeijaan yang baik merupakan salah satu bentuk penarik minat investasi yang utama. Terlebih lagi di negara-negara berkembang kawasan Asia yang sebagian besar mengandalkan industri padat karya sebagai bagian dari strategi menumbuhkan perekonomian yang sekaligus mengatasi persoalan pengangguran. Dengan demikian, pada negara-negara yang menawarkan insentif industri padat karya sebenamya secara implisit perlu mengembangkan strategi untuk membangun iklim ketenagakeijaan yang kondusif dan hubungan industrial yang nyaman bagi investasi. Hubungan industrial yang harmonis antara dunia usaha, kaiyawan/pekeija, serta pemerintah dapat menjadi aspek promotif bagi investor untuk berinvestasi di suatu negara. Negara-negara yang memiliki daya saing ekonomi tinggi, pada umumnya juga memiliki tingkat hubungan industrial yang harmonis diantara para pemangku kepentingan yang terlibat. Lebih dari itu, preferensi investor -terutama di industri padat kaiya- memang sangat mempertimbangkan kemampuan suatu negara dalam menjaga harmonisasi antara pekeija dengan para pengusahanya. Misalnya, beberapa negara di ASEAN yang berhasil menarik investasi baik dari negara- negara di luar ASEAN maupun hasil relokasi deui negara ASEAN lainnya menjadikan aspek hubungan industrial yang kondusif sebagai salah satu keunggulan negaranya. Ini artinya, hubungan industrial yang baik sangat diperlukan ke depan, seiring upaya Indonesia mendorong tumbuhnya industri padat karya. Seiring besamya jumlah tenaga kerja, tentu wajar jika ada perbedaan pemikiran dan cara pandang antara pekeija dengan pengusaha. Dua kepentingan yang berhadapan ini perlu difasilitasi agar tercapai kesepakat£ui, yang terkadang tidak melulu mengedepankan aspek legal formal atau "hitam di atas putih'. Terdapat cara-cara lain untuk kedua belah pihak menemui kesepakatan dan berkompromi demi kepentingan mereka bersama dalam wadah dialog sosial. Mengedepankan collective bargaining atau dialog sosial sesungguhnya merupakan budaya bangsa Indonesia yang sudah mengakar dari masa ke masa, sehingga hal ini seharusnya sangat mungkin dikembangkan. Aspek- aspek seperti kekeluargaan, musyawarah mufakat, gotong royong dll. Merupakan bentuk-bentuk nilai dialog sosial yang dapat dieksplorasi untiik membuat kesepakatan antara dunia usaha dan para pekerja menemui titik temu yang berkeadilan. Lebih dari itu, mengingat dialog sosial mengakar pada budaya bangsa, maka harapannya penguatan collective bargaining ini juga dapat memberi contoh dan inspirasi bagi negara-negara lain. Tantangan Pengawasan Tenaga Keija Perkembangan model pekeijaan melalui perkembangan industri digital menghadirkan tantangan yang besar dalam pengawasan ketenagakeijaan. Per triwulan II tahun 2018 terdapat 192.238 perusahaan yang menjadi objek pengawasan Direktorat Jenderai Pembinaan Pengawasan Ketenagakeijaan dan Keselamatan dan Kesehatan Keija Kementerian Ketenagakeijaan. Pada umumnya perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dengan model hubungan industrial yang jelas. Sementara itu model hubungan keija dalam ekonomi digital yang sedang berkembang seperti model kemitraan, freeUmcing, dan pekeijaan berbasis online lainnya sangat sulit untuk di data dan diawasi oleh pihak terkait khususnya Diijen Pembinaan Pengawasan Tenaga Keija dan Keselamatan Kesehatan Keija Kemnaker. Salah satu contohnya adalah model kemitraan yang dikembangkan oleh perusahaan transportasi online {ride-hailing) yang membuat skema pengawasan terhadap hak kewajiban pekeija dan perusahaan sulit untuk dipantau. Banyak pekerjaan saat ini yang tidak masuk dalam radar pemerintah seperti selebriti di sosial media dan serta pekeijaan lintas negara juga melahirkan tantangan larinya devisa keluar negeri. Tantangan pengawasan berikutnya adalah terkait dengan tenaga keija asing dan Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI). Permasalahan pengawasan Tenaga Keija Asing (TKA) terutama menyangkut jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah TKA yang diawasi. Sebagai gambaran, pada Maret 2018 terdapat 89.784 orang TKA di Indonesia, sementara jumlah Sumber Daya Manusia TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing} hanya sekitar 1.500- 1.900 orang di seluruh Indonesia. Implikasinya, pada 2017- 2018 masih teijadi kasus pelanggaran TKA sebanyak 1.500 kasus (Kemnaker 2018). Seb^an besair pelanggaran di 2018 terkait dengan tidak adanya IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Keija Asing). Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengubah status pengawasan yang bersifat repressive (penindakan) menjadi Pengawasain yang bersifat preventive (pencegahan) dengan cara mengadakan so»alisasi ke perusahaan- perusahaan yang mempekeijakan TKA. Selanjutnya, dalam hal pengawasan Pekeija Migran Indonesia (PMI/TKI), moratorium pengiriman TKI ke-21 negara di Timur Tengah masih berlaku. Oleh karena itu, upaya pengawasan perlu ditingkatkan untuk meminimalkan potensi pelan^aran moratorium terutama terhadap pengiriman PMI secaia ilegal ke negara-negara tersebut. Tidak Ada IHTA _ labatan Tidak Sesuai IMTA _ Tidak Ads Laporan Keberadaan _ Rangkap Jabatar _ Hengurusi Kepersonatiaan | It^A Berakhir ^ Lokasi K»ja Tidak Sesuai | TKA Bersikap Kasar 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 Mi^ Sumber : Kementerian Ketenagakeijaan Gambar 1.8. Pelanggaran Tenaga Keija Asing Menurut Kasus (2017-2018}
Selanjutnya, studi yang dilakukan Rajagukguk terhadap wirausahawan di kawasan industri kecil pakaian jadi di Depok juga dengan jelas menunjukkan bahwa karakteristik kewirausahaan [entrepreneurship characteristics) para wirausahawan tersebut sangat rendah, sangat jauh dari nilai ideal yang seharusnya dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nilai yang diperoleh sebagian besar responden pada beberapa karakteristik kewirausahaan penting sangat rendah. Pelcerja Keluarga/Tak Dibayar Peker>a Bebas di Non Pertanian Pekcfja Bebas di Pertanian Buruh/Karyawan/Pegawai Berusaha Dibantu 6uruh Tetap/Buruh Oibayar B«rusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak 55 Oibayar 16.82 Berusaha Sendiri ^ 20.22 17.87 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ^ , Agustus2019 •Agustus2014 Sumber : BPS, 2019 Gambar 1.9. Penduduk Usia 15 Tahun Yang Bekeija Menurut Status (Agustus 2014 dan Agustus 2019, juta orang) Rendahnya angka jiwa kewirausahaan terlihat dari porsi angkatan keija bekeija yang berusaha sendiri lebih kecil angkatan keija yang bekeija sebagai pegawai. Pada Agustus 2014, persentase jumlah pekeija/karyawan sebesar 61,67 persen (36,97 juta orang). Angkanya meningkat menjadi 61,78 persen di Agustus 2019 (40,83 juta orang). Sedangkan angkatan keija yang bekeija sendiri atau berusaha sendiri hanya 38,33 persen di Agustus 2014 (17.87 juta orang), menurun porsinya menjadi 38,22 persen di Agustus 2019 (20,22 juta orang). Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Keija dan Peraturan pelaksanaannya serta Penyempumaan Peraturan Ketenagakeijaan Dalam menjalankan reformasi ketenagakeijaan diperlukan dukungan peraturan yang memadai agar pemerintah dapat melaksanakan reformasi tersebut secara terarah dan terencana. Berbagai kendala keterbatasan pajamg regulasi yang menjadi dasar dalam melaksanakan pengaturan ketenagakeijaan dapat membuat gerak pemerintah terbatas. Oleh karena itu, revisi maupun penyempumaan atas berbagai peraturan ketenagakeijaan menjadi agenda tidak terpisahkan dalam pengelolaan ketenagakeijaan ke depan. Salah satu peraturan yang perlu disempumakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan. UU ini setidaknya sudah berkali-kali mengalami gugatan dan perubahan dari Mahkamah Konstitusi. Hal ini men^ambarkan belum cukup konsisten dan seimbangnya aturan-aturan antar pasal dalam UU Ketenagakeijaan. Butuh revisi yang komprehensif untuk dapat memberikan kepastian kepada pekeija dan dunia usaha sehin^a iklim ketenagakeijaan di Indonesia semakin kompetitif. Beberapa aspek mendasar yang membutuhkan perbaikan ke depan di antaranya: Pertama, harus dilakukan penyempumaan yang terintegrasi antara pemenuhan standar hidup layak bagi pekeija formal daui informal dein pemenuhan standar keija layak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan di nilai sangat bias pekeija sektor formal, sehingga muncul aspirasi dein pertanyaan oleh masyarakat tentang bagaimana pemerintah juga bisa melindungi pekeija yang mayoritas di sektor informal. Kedua, UU Ketenagakeijaan ke depan cukup mengatur hal-hal wajib yang harus ada standar umum yang mengatur pemenuhan standar keija yang layak bagi pekeija, sementara aturan- aturan sangat detail dibuat dalam bentuk peraturan turunan. Ketiga, implementasi dan penegakan hukum atas peraturan ketenagakeijaan memerlukan diikimgan lintas kelembagaan dan sinkronisasi regulasi. Beberapa sinkronisasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan dengan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undanga-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekeija/Serikat Buruh, Keempat, revisi UU perlu disinkronkan dengan konsep pekeijaan layak (decent ufork) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan 4 pilamya yaitu: kesempatan keija, hak di tempat keija, jaminan sosia], dan dialog sosial. Kelima, perlu harmonisasi pasal yang mengatur hubungan keija dalam outsourcing, agar pembagian tan^ung jawab antara perusahaan pemberi keija dan penyedia jasa peketja menjadi jelas, sehingga hak-hak pekeija terlindungi. Selanjutnya, guna menjawab persoalan penciptaan lapangan keija seluas-luasnya, pemerintah berencana mengeluarkan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Keija. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat sebelas klaster yang akan dibahas dalam RUU tentang Cipta Keija, yaitu: 1. Penyederhanaan perizinan tanah 2. Persyaratan investasi 3. Ketenagakeijaan 4. Kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 5. Kemudahan berusaha 6. Dukungan riset dan inovasi 7. Administrasi pemerintahan 8. Pengenaan sanksi 9. Pengendalian lahan 10. Kemudahan proyek pemerintah 11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kehadiran RUU tentang Cipta Keija ini penting sebagai solusi holistik untuk mengatasi persoalan regulasi ketenagakeijaan saat ini.
Dalam GTCl yang dirilis pada 2019 menunjukkan bahwa Indonesia kini menempati ranking 77 untuk seluruh dunia dan ranking ke empat di kawasan Asia Ten^ara, di bawah Singapura (2), Malaysia (27) dan Thailand (70). Kondisi ini menggambarkan secara keseluruhan Indonesia masih menghadapi masalah rendahnya kemampuan SDM, utamanya karena mayoritas tenaga keija masih berpendidikan rendah. Efek selanjutnya adalah konsekuensi terhadap rendahnya produktivitas SDM nasional. •ii *r#thimni Promote the devdopment of skills iiFVfntRcnilo Mfewnlm w Adopt oMtMtyMbgtM Provide quality education Sumber : World Bank, 2018 Gaxnbar 1.10. Framework Investasi pada SDM Tantangan ini harus dijawab dengan tidak hanya memacu lebih banyak lulusan melalui program wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun, akan tetapi juga memastikan kualitasnya melalui kurikulum yang jelas dan tepat dengan kebutuhan dunia industri dan perekonomian. Tantangan selanjutnya hadir dikarenakan urusan angkatan keija bukan hanya menjadi lingkup keija Kementerian Ketenagcikeijaan akan tetapi menyentuh hampir semua fungsi kementerian dan lembaga sehingga tantangan ini harus dijawab dengan menjadikannya sebagai prioritas nasional. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas tenaga keija dan meningkatkan kualitas SDM sangat berhubungan dengan bagaimana negara berinvestasi pada sumber daya manusianya. Tahun 2025-2035 merupakan puncak bonus demografi. Tantangan untuk meningkatkan kualitas SDM harus menjadi agenda nasional karena dalam konteks knowledge-based economy SDM lah yang akan menjadi kunci untuk dapat bersaing dalam masa depan perekonomian. Untuk menjawab tantangan keterampilan dan keahlian SDM tersebut, salah satu solusinya adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga keija dengan pelaksanaan program BLK Komunitas. BLK Komunitas ini merupakan unit pelatihan keija yang didirikan di lembe^ pendidikan keagamaan atau lembaga keagamaan non pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar keija dan bagi komunitas masyarakat sekitamya. Dengan keberadaan BLK Komunitas ini diharapkan setelah mendapat bekal keterampilan berproduksi atau keahlian tertentu tersebut masyarakat dapat berwirausaha atau mencari keija. Di samping bantuan training keahlian, program BLK Komunitas ini juga memberikan bantuan kepada lembaga I>enerima bantuan berupa pembangunan unit gedung workshop, peralatan pelatihan, operasional kelembagaan. instruktur, dan pengelolaan BLK. Program ini sudah berlangsung sejak 2017 yang diawali dengan mendirikan 50 lembaga, kemudian meningkat di 2018 dengan mendirikan 75 lembaga, dan di 2019 ada 1.000 BLK Komunitas yang melatih 100 ribu orang. Peningkatan Peran Daerah Salah satu aspek yang penting dioptimalkan dalam reformasi ketenagakeijaan adalah sinei^ dan koordinasi pemangku kepentingan pusat d^ daerah. Peran daerah sangat strategis dalam ketenagakeijaan, mengingat daerahlah yang dekat secara lokasi dengan para pekeija dan dunia usaha. Sejak otonomi daerah, hubiingan pertanggiingjawaban dinas ketenagakeijaan adalah kepada kepala daerah, sehingga tidak ada hierarki kewenangan dengan Kementerian Ketenagakeijaan di pusat. Namun demikian, beberapa aspek ketenagakeijaan masih ada koordinasi bersama. Ke depan, sinergi dari peran masing-masing baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah perlu dioptimalkan. Sekadar contoh, dalam aspek tenaga kerja asingyang tahun 2017 lalu sempat menjadi isu besar, peran daerah penting untuk dilibatkan dalam aspek pengawasan. Daerah memiliki Tim PORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang anggotanya lintas lembaga baik pusat maupun daerah. Contoh lain adal^ pengembangan sistem informasi pasar keija, di mana upaya optimalisasi sistem ini selain memerlukan pendekatan informasi digital juga memerlukan sinergi informasi dengan dinas-dinas ketenagakeijaan di daerah sehingga pertukaran informasi dan data dapat teijadi secara simetris. Dalam hal pengelolaan Balai Latihan Keija pun demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan optimalisasi koordinasi antara Pusat dan Daerah. Tantangan Ketenagakeijaan Indonesia Terkait Pandemi Covid-19 Pada Buian Maret 2020 teijadi pandemi Covid-19 ysing memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian dan ketenagakeijaan di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang signifikan mengenai kondisi perekonomian terkait Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diproyeksikan menurun. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) skenario proyeksi, yaitu: kondisi sangat berat (-0,4 %) dan kondisi berat (2,3 %). Rentang proyeksi pertumbuhan ekonomi ini sangat beralasan mengingat pada triwulan I 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,97 %. Secara spasial, pertumbuhan terendah pada triwulan I 2020 dialami oleh wilayah Bali dan Nusa Tenggara yaitu 0,94 %. Hal ini karena lesunya pariwisata selama selama pandemi Covid-19. Secara sektoral, sektor pertanian mengalami pertumbuhan terendah selama triwulan I 2020, yaitu 0,02 %. Sementara itu, dari sisi konsumsi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2020 hanya sebesar 2,84 %, sedangkan konsumsi pemerintah sebesar 3,74 %. Ini mengjndikasikan konsumsi pemerintah menjadi motor ekonomi selama pandemi Covid-19. Dari segi ketenagakeijaan, studi yang dilakukan LIPI dan Lembaga Demograli FEE UI mengungkap 2 (dua) hal penting selama pandemi Covid-19. Pertama, terdapat 17% buruh/karyawan di Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan keija (PHK). Dari segi jenis kelamin, buruh/kaiyawan korban PHK di kalangan laki-laki sebesar 61,3% sedangkan perempuan 38,7%. Dari segi tingkat pendidikan, 52%. Dari segi tingkat i>endidikan, 52% buruh/karyawan yang ter-PHK berpendidikan SMA dan sederajat. Sektor lapangan usaha yang melakukan PHK terbesar terhadap buruh/kaiyawan adalah sektor perdagangan rumah makan, dan akomodasi yaitu sebesar 24%. Dari segi jenis pekeijaan, buruh/karyawan yang berstatus tenaga usaha jasa adalah yang terbesar dalam hal ter-PHK, yaitu sebesar 32%. Kedua, dari segi pendapatan, 57% buruh/karyawan mengalami penurunan pendapatan selama pandemi Covid-19. Padahal, 68% dari mereka mengandalkan pendapatan ini sebagai sumber mata pencaharian utama. Sementara itu, dari sisi tingkat pengangguran, Kementerian Keuangan memproyeksikan tingkat pengangguran tahun 2020 dalam 3 (tiga) skenario. Pertama, skenario "sangat berat" di mana tingkat pengangguran sebesar 9,02%. Kedua, skenario "berat* di mana tingkat pengangguran sebesar 7,33%. Ketiga, skenario "dasar" yaitu 5,18%. Dalam hal ini, cukup jelas kiranya bahwa seluruh skenario tersebut melihat adanya kenaikan tingkat pengangguran terbuka dari posisi Februari 2020, yang sebesar 4,99%. Namun demikian, tingkat pengangguran diperkirakan akan berada pada kisaran skenario "dasar" hingga "berat". Alasan dari hal ini adalah keberadaan sektor informal Indonesia, khusiisnya sektor pertanian- informal di perdesaan, yang terbukti selalu menjadi "bumper" ketika teijadi gangguan ekonomi di sektor formal perkotaan. Indikasi dari hal ini cukup jelas. Selama pandemi Covid-19 banyak teijadi arus "mudik" atau "pulang kampung" pekeija dari perkotaan ke kampung halaman. Dampak dari hal ini pun cukup jelas pula, meningkatnya pekeija sektor pertanian-informal di Perdesaan. Akan tetapi, patiit diperhatikan pula bahwa pekeija miskin akan banyak teijadi di perdesaan. Dengan meningkatnya pekeija sektor pertanian-informal, maka hal ini berpotensi meningkatkan pekeija miskin di perdesaan. Masuknya pekeija ke sektor pertanian-informal akan menciptakan kondisi over supply dalam jangka pendek pada sektor ini. Hal ini berimbas pada tekanan upah di sektor tersebut. Akan tetapi, hal itu akan tetap dirasakan lebih baik oleh pekeija dibandingkan dengan tidak memiliki pendapatan sama sekali ketika mereka bertahan di perkotaan. Dalam kondisi yang demikian, perlu diperhatikan proyeksi tingkat kemiskinan pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pada kategori "sangat berat", kemiskinan diproyeksikan mencapai 10,56%. Sedangkan pada kategori "berat" dan "dasar", kemiskinan masing- masing diproyeksikan mencapai 9,59% dan 9,15%. Dalam ketiga skenario tersebut, skenario pertama dan kedua melihat teijadinya peningkatan kemiskinan dari posisi September 2019 yang sebesar 9,22%. Berdasarkan uraian diatas, maka tantangan di bidang ketenagakeijaan selama pandemi Covid-19 adalah menjaga pekeija di sektor pertanian- infonnal agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Hal ini paling efektif dilakukan melalui mekanisme bantuan sosial. Dari sisi ketenagakeijaan, mekanisme insentif yang ada di dalam kartu pra keija tentunya bisa turut membantu. Langkah lainnya adalah dengan melakukan padat kaiya cash for work, tentunya dengan mengadopsi protokol kesehatan di dalam pelaksanaannya. Sementara itu, tantangan paska Covid-19 lebih banyak pada pasar tenaga keija, baik dari sisi supply maupun demand. Data permintaan tenaga keija hanis dikonsolidasikan dengan baik dan diinformasikan hingga ke tingkat desa dan RT-RW. Dalam hal ini, informasi pasar tenaga keija tidak harus selalu bertumpu pada teknologi digital, melainkan juga dapat memfungsikan modal sosial di masyarakat kita. Perlu dikerahkan segala jejaring sosial yang ada di ma^arakat, seijerti; komunitas keagamaan, mesjid, gereja, dll; komunitas profesi; komunitas hobi; serikat pekeija; dll. Perangkat Desa dan RT-RW perlu dilibatkan dalam mendata pencari keija, khususnya di perdesaan, sehingga bisa membantu pengantar keija dan petugas antar keija. Jika mampu, dapat dibentuk pusat layanan pencari keija di Desa. Hal penting lainnya adalah antisipasi saat sektor formal masih pada kondisi bergeliat naik pada fase-fase awal paska Covid-19. Dalam hal ini, sektor informal perkotaan perlu menjadi perhatian, sehingga berbagai program wirausaha perlu dimasifkan dan diperluas j angkauannya. BAB II ViSI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024 Visi dan misi Kementerian Ketenagakeijaan menipakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Berikut adalah visi dan misi Kementerian Ketenagakeijaan.
a peningkatan kualitas manusia indonesia;
c pembangunan yang merata dan berkeadilan;
f penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; g perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada selunih warga; h pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; L sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Kementerian Ketenagakeijaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya yang diiakukan oleh Kementerian Ketenagakeijaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 tersebut yaitu:
Tujuan Kementerian Ketenagakeijaan memiliki tujuan: a mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar keija yang fleksibel;
Sasaran Strategis Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Ketenagakeijaan menuangkannya ke dalam dua sasaran strategis, yakni: a Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar keija fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020-2024. Masalah daya saing tenaga keija yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga keija masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga keija lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia keija. Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekeija menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga keija. Oleh sebab itu, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perhi ditingkatkan. Berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga keija Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga keija Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari Total Factor Productivity (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia. Kebutuhan tenaga keija terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga keija yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar keija merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekeija berkeahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 39,57 persen (Sakemas Agustus, 2018), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Lebih lanjut, dalam menghadapi pasar keija yang fleksibel, diperlukan tenaga keija yang adaptif yang mampu menunjang perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi. Hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui reformasi ketenagakeijaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakeijaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempumaan peraturan ketenagakeijaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga keija, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga keija baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Govemmentl, yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (agile), yang mampu mengidentifikasi massiiah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management. Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama stakeholder (masyarakat dan pelaku usaha). Untuk itu tata kelola pemerintahan sangat memerlukan prasyarat telah terbangunnya proses bisnis yang efektif, tidak silo, terbuka untuk berkolaborasi antar Pemerintah maupun dengan non Pemerintah. Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan di evaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain terkoneksinya antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. BAB III ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Selaras dengan agenda pembangunan nasionaJ, arah kebijakan dan strategi Pembangunan Ketenagakeijaan juga merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional, Pembangunan Bidang Ekonomi, dan Pembangunan Wilayah.
Setiap RPJM merupakan keberlanjutan dari RPJM sebelumnya. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan seb^ai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makraur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keun^ulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yakni:
Oleh karena itu, tema RPJM 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan" yang dituangkan ke dalam 7 misi atau agenda pembangunan. Ketujuh agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: a memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
£ membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
Dalam ha! arah kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakeijaan, terdapat 4 agenda pembangunan RPJMN IV 2020-2024 yang terkait, (i) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (ii) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (iii) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan (iv) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik Agenda pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas ditujukan dalam rangka meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan sasaran utama peningkatan produktivitas tenaga keija dan p>enciptaan lapangan keija. Agenda peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing didasari pada fakta bahwa manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Kementerian Ketenagakeijaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui peningkatan produktivitas dan daya saing. Agenda Penguatan Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Kementerian Ketenagakeijaan akan memastikan pembangunan ketenagakerjaan didukung dengan peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, Agenda Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik ditujukan dalam rangka melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Dalam rangka mendukung agenda tersebut, Kementerian Ketenagakeijaan akan berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: retbrmasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas dan mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Arab Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakeijaan Pada dasamya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakeijaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakeijaan ditujukan dalam rangka mewujudkan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan", Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakeijaan dijabarkan sebagai berikut:
Peningkatan Kompetensi Tenaga Keija dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga keija dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekeija di sektor prioritas. Upaya peningkatan kompetensi tenaga keija dan produktivitas dilaksanakan dengan strategi: 1) meningkatkan daya saing tenaga keija dengan pelatihan vokasi; 2) meningkatkan produktivitas pekeija; 3) meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri; 4) meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan; 5) melaksanakan sertifikasi kompetensi keija; 6) meningkatkan kompetensi instniktur dan tenaga kepjelatihan; 7) meningkatkan produktivitas tenaga kerja; 8) menyusun standar kompetensi keija nasional indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga keija; 9) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pelatihan dan produktivitas. Arah Kebijakan 2: Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Keija, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga keija yang ditempatkan dan diberdayakan. Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga keija dilaksanakan dengan strategi: 1) meningkatkan jumlah tenaga keija yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri; 2) meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekeija migran Indonesia di luar negeri; 3) meningkatkan tenaga keija yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan keija; 4) meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis 5) melaksanakan pengendalian tenaga keija asing (TKA) melalui pelayeuian perizinan yang transparan dan akuntabel; 6) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan penempatan dan meningkatnya pelayanan informasi pasar keija penempatan tenaga keija dalam negeri. Arah kebijakan 3: Perlindungan Tenaga Keija dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakeijaan, dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakeijaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakeijaan. Upaya perlindungan tenaga keija dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakeijaan diiaksanakan dengan strategi: 1) meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakeijaan; 21 meningkatkan penerapan norma keija dan jaminan sosia] tenaga keija; ^ meningkatkan perlindungan pekeija perempuan dan penghapusan pekeija anak; 4) meningkatkan penerapan norma keseiamatan dan kesehatan keija; 5^ meningkatkan kualitas dan pengelolaam keseiamatan dan kesehatan keija; Q menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan penyakit akibat keija; 7) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perlindungan tenaga keija dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakeijaan; Arah Kebijakan 4: Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Keija, dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekeija dan dialog sosial pada perusahaan. Upaya pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga keija diiaksanakan dengan strategi: 1) meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial; 2) meningkatkan penerapan kebijakantentang pengupahan serta struktur dan skala upah; 3) meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 4) meningkatkan perlindungan hak bagi pekeija/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat keija; 5) meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakeijaan; 6) peningkatan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga keija. Arah Kebijakan 5: Dukungan Manajemen dan Peiaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan sasaran program meningkatkan kapasitas, kinerja organisasi dan pelayanan internal. Upaya peningkatan dukxmgan manajemen dan peiaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Ketenagakeqaan dilakukan dengan cara: 1) meningkatkan pelayanan perencanaan untuk mendukung kineija dan akuntabilitas kementerian yang lebih baik. 2) meningkatkan tata kelola keuangan kementerian; 3) meningkatkan manajemen organisasi dan aparatur; 4) meningkatkan kiialitas penyiisunan dan penataan perundang-undangan 5) meningkatkan kepuasan pengguna layanan umum dan pengelolaan arsip Kementerian Ketenagakeqaan; 6) meningkatkan tindak lanjut atas keija sama luar negeri; 7) meningkatkan kemudahan akses, keterbukaan dan pelayanan informasi publik; 8) meningkatkan SDM Kementerian Ketenagakeijaan yang kompeten sesuai dengan Rencana Pengembangan SDM; 9) meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang ketenagakeijaan. Arah Kebijakan 6: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakeijaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengawasan internal dalam mendukung good governance di lingkungan Kementerian Ketenagakeijaan. Upaya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian ketenagakeijaan Kementerian Ketenagakeijaan dilakukan dengan cara: 1) mewujudkan pengawasan Inspektorat I yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakeijaan; 25 mewujudkan pengawasan Inspektorat II yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakeijaan; mewiyudkaii penga^wasan Inspektorat III y^g memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakeijaan; 4) mewujudkan pengawasan Inspektorat IV yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakeijaan; ^ meningkatkan kualitas pelayanan internal dan ekstemal Inspektorat Jenderal. Arab Kebijakan 7; Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kementerian Ketenagakeijaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakeijaan secara elektronik. Perencanaan, penelitian dan pengembangan Kementerian Ketenagakeijaan dilakukan dengan cara: 1) meningkatkan nilai indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) Kementerian Ketenagakeijaan; 2) meningkatkan kualitas perencanaan ten^a keija; 3) meningkatkan nilai indeks pembangunan ketenagakeijaan; 4) menyediakan data dan informasi ketenagakeijaan yang akurat dan terkini; 5) meningkatkan hasil penelitian, dan kajian serta model yang bermanfaat; 6) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakeijaan. Kerangka Regulasi Arah kebijakan pembangunan regulasi RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan sinergi antara kebijakan dan regulasi agar tercipta sistem regulasi nasional yang sederhana dan tertib dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian Indonesia berbasis sumber daya manusia unggu!. Dalam rangka mendukung pembangunan sektor ketenagakeijaan pada 2020-2024, diperlukan perubahan dan penyesuaian regulasi. Perubahan kerangka regulasi tersebut masuk dalam agenda omnibus law yang setidalaiya mencakup revisi pada:
Revisi Undang-Undang ini merupakan prolegnas pada tahun 2015-2019, namun dalam pelaksanaannya, revisi undang-undang belum dilaksanakan dan disusul dengan adanya RUU tentang Cipta Keija yang di dalamnya termasuk substansi ketenagakeijaan.
Muatan dalam perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan pei4u mengatur berbagai hal yang terkait dengan beberapa isu di antaranya (a) perkembangan sektor digital ekonomi (industri 4.0) yang berpotensi mengubah keseimbangan di pasar keija (b) penentuan upah yang disesuaikan dengan tingkat produktivitas (c) penyederhanaan proses pemutusan hubungan keija dan (d) kesempatan dan perlakuan yang sama bagi pekeija/buruh tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Tantangan terkait dengan sektor digital ekonomi terkait dengan upaya untuk menjamin ketersediasin tenaga keija yang kompeten antara lain adalah melalui skill development fund dan mendorong penciptaan tenaga keija yang adaptif dalam menghadapi lapangan keija yang fleksibel. Sehin^a pengembangan keahlian tenaga ketja berbasis teknologi dan sosial dapat lebih dikedepankan. Tantangan terkait dengan penentuan upah yang fleksibel antara lain terkait dengan persyaratan-persyaratan yang bersifat standar minimai dalam mempekeijakan pekeija, dengan tetap mendorong produktivitas dan memberikan perlindungan bagi pekeija (tidak boleh ada eksploitasi pekeija), penentuan kenaikan upah yang memperhitungkan tingkat produktivitas pekeija, serta sistem keija flexi-time berbasis output yang dapat diterapkan pada jenis pekerjaan tertentu yang sifat atau kegiatan pekeijaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Tantangan terkait dengan penyederhanaan proses pemutusan hubungan keija antara lain terkait dengan perundangan yang mengatur kewajiban secara proporsional antara Pengusaha, Pekeija, dan Negara sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Pengintegrasian ketentuan tentang beban biaya pemutusan hubungan keija (kompensasi PHK) dengan ketentuan jaminan sosial dalam konsep unemployment insurance, yang mengacu kepada ketentuan kompensasi PHK yang baru dan penerapan prinsip easy hiring and easy firing, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan terhadap pekeija dengan adanya unemployment insurance dan skill development fund. Terakhir, tantangan terkait dengan bagaimana seHuruh pekeija dapat terlindungi hak-haknya tanpa pembedaan kesempatan maupun perlakuan atas dasar apapun (non diskriminasi) termasuk bagi tenaga keija atau i>ekeija penyandang disabiiitas. Tercakup di dalamnya bagaimana mewujudkan kesetaraan upah, bukan hanya kesamaan akses pekeijaan, dan akses seluas-luasnya terhadap pekeija penyandang disabiiitas. Kerangka Kelembagaan
1) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; 2) peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; 3) peningkatan kapasitas birokrasi melalui reformasi birokrasi; 4) peningkatan kualitas pelayanan publik; 5) peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam merespon perkembangan digital. Mandat Organisasi Kementerian Ketenagakeijaan adalah organisasi eksekutif di bawah Presiden yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi utama di bidang ketenagakeijaan. Lebih khususnya, mandat organisasi Kementerian Ketenagakeijaan tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakeijaan; 2) Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Ketenagakeijaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Ketenagakeijaan. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kementerian Ketenagakeijaan. Dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat di tengah disrupsi digital, struktur kelembagaan dan organisasi Kementerian Ketenagakeijaan disusun sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi berbagai tuntutan perubahan tersebut. Lebih spesiiik lagi, struktur oi^anisasi Kementerian Ketenagakeijaan disusun guna mencapai sasaran Pembangunan Bidang Ketenagakeijaan yang menjadi fokus Kementerian Ketenagakeijaan pada 2020-2024. Selain itu, penyusunan struktur kelembagaan bidang aparatur negara, khususnya kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintah yang baik. Dengan adanya struktur kelembagaan dan oi^anisasi Kementerian Ketenagakeijaan yang tepat fungsi dan rightsizing, diharapkan sasaran-sasaran pembangunan dapat dicapai. Berdasaran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakeijaan, Kelembagaan kementerian Ketenagakeijaan adalah sebagai berikut: DrntN PRkfBrNA ;vn.Ri Kt-.TKNAr.AKFJU.VVN |N.Sl'KKlDR.\r rtNDLR-U. DflJEN reXfBPJAAN PENKMPATAN TEs'AGA KFJUA DAN PFJU.U.\SAN K>:SE.MPATAN KFJUA HADAN PKJ a DAN JAMMITOl POST EMPLOYMENT PEMBINAAN NAKER PINSlUN OAN SiSTIM MTf MACAU RIAAN OmXIMgAII IUW1 MHTUIC MiWUJUDKANTM»KIU>UiKMHUNrAMAMVIMMaAIR k«000OOVOWAMCQ SMAOAIMNDASImASKANAAN BISNIS PROSESS KIMCNTEKIAN KCrtNAOAKIIUAAN Gambar 3.2 Bisnis Proses Kenienterian Ketenagakeijaan Salah satu kebijakan utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam Renstra bidang ketenagakeijaan adalah kartu prakeija dengan target penciptaan lapangan keija sejumlah 2 juta orang. Selain itu akan dilakukan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas dan analisis beban keija terhadap seluruh jabatan yang telah disesuaikan dengan kebutiihan organisasi di lingkiingan Kementerian Ketenagakeijaan. Dalam rangka mendorong business proses dan program kartu pra keija yang menargetkan 2 juta orang, Kementerian Ketenagakeijaan telah meluncurkan Sistem Informasi Ketenagakeijaan (Sisnaker). Sistem Informasi Ketenagakeijaan (Sisnaker) adalah sebuah platform berbasis online yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan otomasi dan digitalisasi di sektor ketenagakeijaan. Sebagai sistem yang berbasis platform, sisnaker merupakan bentuk pelayanan Kemenaker dalam memberikan single service berupa pelayanan dan perlindungan tenaga keija serta pelayanan terhadap stakeholder terkait. Selain berada di tingkat pusat, sisnaker juga tersedia di level provinsi dan kabupaten/kota. Outcome yang diharapkan dari adanya sisnaker ini adalah efektifitas dan efisiensi pelayanan, meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan ketenagakeqaan di Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional. Sisnaker terdiri dari 16 layanan terpadu ketenagakeijaan, yang mencakup 12 layanan teknis ketenagakeijaan dan 4 layanan pendukung. Seluruh layanan tersebut terintegrasi dalam satu domain ivebsite Kemnaker, ivunv.kemnaker.go.id. Adapun, 12 layanan teknis ketenagakerjaan tersebut adalah layanan pelatihan kerja, layanan pemagangan, layanan penggunaan tenaga kerja asing, layanan wajib lapor ketenagakeijaan di perusahaan, layanan kelembagaan, sertifikasi, k€irirhub, standardisasi kompetensi keija nasional Indonesia, produktivitas, peraturan perusahaan dan peijanjian keija bersama (PP dan PKB), izin K3 dein SMK3, serta layanan bantuan. Sedangkan 4 layanan pendukung lainnya adalah aplikasi pengadaan, berita, data informasi, dan regulasi ketenagakeijaan. 0k Penggunaan TKA o Pelatihan WLKP # e Karirhub www. kemnaker.go.id Kelembagaan o o Penriagangan Sertifikasi Pusat Bantuan Gambar 3.3. Sistem Informasi Ketenagakeijaan
Apabila melihat komposisi pendidikan sumber daya manusia yang saat ini berada di Kementerian Ketenagakeijaeui, 80 persen aparatur sipil negara di Kementerian Ketenagakeijaan telah berpendidikan tinggi (DI ke atas). Komposisi ini menjadi syarat pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Ketenagakeijaan bisa diarahkan dalam rangka mendukung program utama pemerintah. S3. 0.38 SD. 0.70 52, 20. 81, 54.32 SLTP. 0.96 (CATEGORY NAME], (VALUE] DI, 0.15 D2. 0.29 D3, 10.27 D4, 0.93 Gambar 3.4. Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian Ketenagakeijaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Apabila dilihat dari komposisi per direktorat, struktur pegawai Kemnaker dinilai sudah cukup mampu untuk mendukung prioritas peningkatan daya saing pekerja dalam kerangka Kartu Pra Keija. Hal ini tercermin dari jumlah pegawai yang sebagian besar tersebar di Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Perluasan Tenaga Keija (Di^enBinalattas). Dipekfi^akan/Diperbantukjn Badan Perenranaan Dan {'engcmbaiigan Ketenagakei^aan InspekloratJejjderal DitjenPembinaan PengawasanKetenagnkrijaan Dan Keselamatan Unn Kcsehatan Kerju Ditjen Pembinaan Hubimgan Industrial Dan Jaminan SosialTenagaKerja Oitjen Pembinaan Pcnrmpatan Tpn.iga Kcija Dan Pertuasan Kes«mpatan Krija DitjenPembinaan PelatihanDanProduktivitas1649 S 157, 000 1,950, 000 1,950, 000 1,950, 000 - Jumlah tenaga keija yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja 65.24 0 97.25 1 112.6 24 130.5 93 151.6 71 - Jumlah angkatan keija yang ditempatkan akibat penggunaan TKA 100.0 00 105.0 00 110.0 00 165.0 00 173.0 00 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Keija - Indeks PMPRB 75.50 77.50 80.00 81.00 82.00 Presentase Temuan yang ditindaklanjuti 65 70 75 80 85 -Nilai evaluasi SAKIP 65 70 71 72 73 Tingkat maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah n/a 3 3 4 4 Kegiatan 1: Pengembangan Pasar Keija Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Keija Jumlah Pencari dan pemberi Keija yang Mendapatkan layanan IPK nasional 1.500. 000 1.650. 000 1.750. 000 1.850. 000 1.950. 000 Program / Kegiatan (O. Sasaran Program Target (Output)/lndikator 2020 2021 2022 2023 2024 Kegiatan 2 ; Penempatan Tenaga Keija Dalam Negeri Penempatan Tene^a Ketja Dalam N^^ri Jumlah tenaga keija yang ditempatkan di dalam negeri 505.0 00 907.0 00 1.700. 000 1.700. 000 1.700. 000 Kegiatan 3 : Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKl Luar Negeri Meningkatnya Perlindungan dalam Penempatan Pekeija Migran Indonesia di Luar Negeri - Jumlah Pekeija Migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri secara prosedural 175,0 00 250,0 00 250,0 00 250,0 00 250,0 00 Kegiatan 4 : Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Keija Meningkatnya Tenaga ke:ja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan keija - Jumlah tenaga keija yang diberdayakan melalui perluasan kesempatan keija 62.24 0 93.15 1 107.1 24 123.1 93 141.6 71 Kegiatan 5 : Pengembangan Model dan In Kesempatan Keija cubasi Bisnis 'erluasan Meningkatnya jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis - Jumlah wirasuaha yang diberdayakan melalui inkubasi Bisnis 3.000 4.100 5.500 7.400 10.00 0 - Jumlah Model Perluasan kesempatan keija yang Direkomendasikan 1 1 1 1 1 Program / Kegiatan (0 Sasaran Program utcomel/Sasaran Keffiatan Target (Output)/Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Kegiatan 6 ; Peningkatan Pengendalieui Penggunaan Tenaga Keija Asing Terlaksananya pengendalian melalui pelayanan perizinan yang transparan dan Akuntabel - Jumlah Angkatan Keija yging ditempatkan akibat penggunaan TKA lOO.OC 0 105.00 0 110.00 0 165.00 0 173.00 0 Kegiatan 7; Pembinaan P Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Diljen enempatan dan Pemberdayaan Tenaga Keija Meningkatnya dukungan dan manajemen teknis - Indeks PMPRB 75.50 77.50 80.00 81.00 82.00 Presentase Temuan yang Ditindaklanjuti 65 70 75 80 85 - Nilai evaluasi SAKIP 65 70 71 72 73 Tingkat maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah n/a 3 3 4 4
000 180.0 00 67.37 5 75.50 65 65 1.980. 000 198.0 00 74.11 3 77.50 70 70 2.178. 2.395. OOC 800 217.8 00 81.52 4 80.0 0 75 71 239.5 80 89.67 6 81.00 80 72 2.635 380 263.5 38 98.64 4 82.00 85 73 Program / Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Target 2020 2021 2022 2023 2024 Ke^tan 4 : Penin^cateui Penerapan NcHina Keselamatan dan Kee^atan Keija (K3) Meningkatnya penerapan norma keselamatan dan kesehatan keija (K3) Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Keija (K3) 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271 Kegiatan 5 : Peningjcatan Kuaiitas dan Pengeh>laaii Kese Kesehatan Keija (K3) amatan dan Menurunnya tingkat risiko kecelakaan dan penyakit akibat keija - Jumlah perusahaan yang mendapatkan layanan Uji K3, Hygiene perusahaan dan lingkungan keija 2.500 2.750 3.025 3.328 3.660 Kegiatan 6 : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis I^innya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakeijaan dan Keselamatan dan Kesehatan Keija Meningkatnya dukungan dan manajemen teknis -Indeks PMPRB 75.50 77.50 80.00 81.00 82.00 Presentase Temuan yang Ditindaklanjuti 65 70 75 80 85 - Nilai evaluasi SAKIP 65 84 85 86 87 Tingkat maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah 3 3 3 4 4 Program / Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Target 2020 2021 2022 2023 2024 Ite^tan 1 : Penin^catan Kualitas T^cnis P^mter&eaan dan Penj^dik^ Norma Ketenagaketjaan Meningkatnya kepatuhan perusahaan di dalam menerapkan norma ketenagakeijaan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakeijaan 250 275 303 333 366 Kegiatan 2 : Peningkatan Penerapan Norma Keija dan Jaminan Sosial Tenaga Keija Meningkatnya penerapan Norma Keija dan Jaminan Sosial Tenaga Keija Jumlah perusahaan yang m.enerapkan norma keija dan Jaminan Sosial Tenaga Keija 4.500 4.950 5.445 5.990 6-588 Kegiatan 3 Peningkatan Perlindungan Pekeija Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Meningkatnya penerapan norma keija perempuan dsin norma keija anak Jumlah perusahaan yang mematuhi norma keija perempuan dan norma keija Anak 840 924 1.016 1.118 1.230 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2020 2021 2022 2023 2024 Program Pembinaan Ketenagakeijaan Menin^^^tnya jaminan perlindungan hak dan Diak^ sosial pada perusahaan besar dan menengah - Jumlah pekeija pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekeija dan dialog sosial 1.462. 501 1.634. 775 1.863. 136 2.034. 062 2.201. 621 Meningkatnya Tata Keloia Manajemen Internal Di^en Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Keija - indeks PMPRB 75.50 77.50 80.00 81.00 82.00 - Presentase Temuan yang ditindaklanjuti 65 70 75 80 85 -Nilai evaluasi SAKiP 83 84 85 86 87 - Tingkat maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah 3 3 3 4 4 Kegjatan 1 : Pengelolaan Kelemb^aan dan Keijasama h ubungan Industrial Meningkatnya kuantitas/ kualitas kelembagaan hubungan industrial - Jumlah perusahaan besar dan menengah yang membentuk LKS Bipartit 320 500 550 600 650 - Jumlah perusahaan yang SP/SB-nya mendapatkan Pembinaan 300 500 600 700 800 F^x)gram/ Sasaran Program Target Kegiatan (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Kegiatan 2 : Peningkatan Penerapan Pengupahan Meningkatnya penerapan kebijakan tentang pengupahan serta Struktur dan Skala Upah - Jumlah perusahaan besar dan menengah yang telah menerapkan Struktur dan skala upah dan mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan pengupahan 500 700 1000 1200 1500 Kegiatan 3 : Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial - Persentase Perusahaan Besar dan menengah yang tidak teijadi Mogok Keija 250 300 350 400 487 Kegiatan 4 : Pengelolaan Persyaratan Keija, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Meningkatkan perlindungan hak bagi pekeija/buruh dan pengusaha - Jumlah perusahaan besar dan menengah yang mendaftarkan e-PKB 100 200 200 250 250 - Jumlah perusahaan besai dan menengah yang mengesahkan PP 600 900 1000 1100 1200 - Jumlah perusahaan besai dan menengah yang memahami tata cara pencatatan peijanjian keija bagi pekeijanya 600 850 900 950 1000 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2020 2021 2022 2023 2024 Kegiatan 5 : Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Keija Meningkatkan program, manfaat dan cakupan perlindun^n jaminan sosial ketenagakeijaan - Jumlah perusahaan besar dan menengah yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakeijaan secara lengkap 150 165 180 198 217 - Indeks Kepercayaan Publik terhadap Program jaminan sosial ketenagakeijaan NA 75 76 77 78 Kegiatan 6 : Dukungan Manajemendan Dukungan Teknis I^imnya Ditjen Pembinaan Hubunngan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Keija Meningkatnya dukungan dan manajemen teknis - Indeks PMPRB 75.50 77.50 80.00 81.00 82.00 Presentase Temuan yang Ditindaklanjuti 65 70 75 80 85 - NUai evaluasi SAKIP 83 84 85 86 87 Tingkat maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah 3 3 3 4 4
- Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3.0 3.12 3.52 4.0 4.2 Program / Keg^tan Sasaran Program fOutcomel/Sasaran Kecriatan Target (Output) / Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Kegiatan 5 : Pen3rusunan Perencanaan Tenaga Keija Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Keija - Nilai Pemanfaatan Renceina Tenaga Keija 24 29 33 38 43 Kerangka Pendanaan Pendanaan pembangunan bidang ketenagakeijaan bersumber dari;
Selama kurun waktu tahun 2020-2024 diperlukan anggaran untuk Kementerian Ketenagakeijaan sebesar Rp37.445.688.000.000,00 (tiga puluh tujuh trilyun empat ratus empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan distribusi belanja operasional sebesar Rp4.577.213.000.000,00 (empat triljoin lima ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) dan belanja non operasional sebesar Rp32.868.475.000.000,00 (tiga puluh dua trilyun delapan ratus enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Terdapat pengurangan an^aran pada tahun 2020 sebesar Rp2.430.062.123.000,00 (dua triljmn empat ratus tiga puluh milyar enam puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 189.1/KMK.02/2020 tentang Perubahan atas Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020. Adapun kerangka pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Ketenagakeijaan Tahun 2020-2024 ini. BAB V PENUTUP Rencana Strategis Kementerian Ketenagakeijaan Tahun 2020-2024 ini memuat penyempumaau sasaran, arah kebijakan Han strategi, dukungan regulasi dan kelembagaan, program, kegiatan, serta target kineija pembangunan ketenagakeijaan daiam kurun waktu 2020-2024, yang telah diselaraskan dengan agenda prioritas RPJMN 2020-2024. Rencana Strategis ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakeijaan dalam kurun waktu 2020-2024, serta sebagai salah satu instrumen awal untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang Ketenagakeijaan. Lebih lanjut, dokumen ini diharapkan juga berfungsi sebagai bahan referensi bagi pemerintah pusat (baik kementerian maupun lembaga) dan pemerintah daerah untuk menyusun program/kegiatan yang terkait bidang ketenagakeijaan (baik langsung maupun tidak langsung) secara lebih terintegrasi; bahan pengembangan organisasi berkineija tinggi dan berkelanjutan; serta instrumen untuk menciptakan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Ketenagakeijaan di Indonesia, yang terarah dan sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Diharapkan, berbagai agenda dan sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan bidang ketenagakeijaan yang telah dirancang dalam Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh Unit Keija di Lingkungan Kementerian Ketenagakeijaan sehingga membenkan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional. Jika di kemudian hari diperlukan perubahan piada Renstra Kementerian Ketenagakeijaan Tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempumaan sebagaimana mestinya. Pembsuigunan ketenagakeijaan semakin memegang peran sentral dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kemajuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dicapai oleh negara-negara berkembang pada umumnya terkait erat dengan ketepatan formulas! kebijakan di bidang ketenagakeijaan dan investasi, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Semua aspek ini telah direncanakan secara berkesinambungan Halgni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang mengusung visi pembangunan nasional "Indonesia yang Mandiri, Adii dan Makmur". Memasuki periode keempat RPJPN tersebut, pembangunan ketenagakeijaan semakin menjadi aspek krusial untuk diprioritaskan. Gambaran umum atas kondisi ketenagakeijeian Indonesia saat ini terlihat dari perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang merupakan tantangan strategis bangsa. Jumlah angkatan keija yang sudah mencapai 133,56 juta orang pada 2019 (Badan Pusat Statistik, Agustus 2019) merupakan potensi yang dapat mengoptimalkan kineija perekonomian Indonesia. Namun, besamya jumlah angkatan keija ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menyediakan lapangan keija yang layak. Meskipun pasar tenaga keija semakin menunjukkan perbaikan (ditandai dengan peningkatan pembukaan lapangan keija dari 180 ribu per bulan pada tahun 2017 menjadi 215 ribu per bulan pada 2018), namun tantangan dalam menjawab perubahan struktur dan perilaku tenaga keija merupakan hal yang cukup penting. Dalam jangka pendek, jumlah pembukaan lapangan keija saat ini cukup untuk menampung jumlah tenaga keija yang baru masuk ke pasar keija. Hal ini terlihat dari adanya pembukaan lapangan keija yang relatif banyak tersebut berdampak terhadap berkurangnya angka pengangguran. Hingga Agustus 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 5,28 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut menurun jika dibandingkan dengan Agustus 2018 yang berada pada 5,34 persen. Penurunan TPT teijadi di Perkotaan dari 6,45 persen (Agustus 2018) ke 6,31 persen (Agustus 2019). Untuk TPT Perdesaan teijadi sedikit Penurunan dari 4,04 persen (Agustus 2018) ke 3,99 persen (Agustus 2019). Pada RPJMN 2020-2024 Pemerintah menargetkan TPT dapat berada di angka 3,6-4,3 persen. Sesuai dengan dinamika perubahan organisasi dan lingkungan strategis ketenagakeijaan, dokumen Rencana Strategis ini akan dilakukan revisi apabUa telah ditetapkan perubahan struktur organisasi melalui Peraturan Presiden untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis ketenagakeijaan secara nasional. JMSfi. Smitb* iO«eM0«) -«%bniioyt »^gdan ikLoi )KdMiB^ inAMTAl laldn m«p$na^h Ookrsbei -jlKSS PeTBcr»ia«g FVodutoiviBa Tcne^ Kaja jS Merai^fkJtHj'aUt4 k:«lotapOTMniVatei yar^MA. KS^ Indekdft funmn DirokrtM K&S Opinic^ KSS Ir^iksiPLS Sr Mero^kam''Odj^«aingtera^ke()ad0 a yang flMfugkat pfoiMcCvnaary* 3P MefBngKflBTj'B Dutaiyn Kinajwoeriln«fii0 P»j iiTiitiritai Liymi P^i)fc Irgurib Petnenmh C4^iVn 1 rPonr^kaBiklai^nMi' bttitea teTsB^KopaMihiA {KatfiyiI&4i9«tenB Lniinfcnr 4an Tcnig* Prodidssviflujf^dnngks&st Saai* dBiPnaqflm Knlah BUL KAOi^ntosyangdikssbar^an tflgieei 3 . P«reeiiibee«iSundai*a8i Koo^etene Kflije dar.MatileiKeya MsnirgMnyi K-4np«tm Tn^ Ks^a nwUlu pBtet^et ^lnl4h ftsidtj ICunip«t«na K«q«)WgdMiMie4art4(M«9kaD fiBilih tiTMg" ktfja yw^ 4ttingfeitkst kcoipttmcya Th^ T i irK£9 7540 77J0 S0.00 »UG &02?^ A3H^^ MWJ^ !>n}m BotfJataa 99.909 199. W1 i9tS6$ 19S.94] l tng^mr66Um rin|k»itmturit»*l4yininPuUik b«bM$ •UHnmk unbi: B^S? :^un ? : DtintJgMiM«wj« h«s) &AXIP Tq]^:M luiirtus l^nn P\i>lik Innuvi P«meru«h ^JBL Dekon *mi,XTT? FW, VPTP NaM, UPTT Tsriat AMmd (4aka J«tH sea: 5ua 57jn 6or?$ 309^19 «1.4{0 4(0.000 i.ir.w i44J}3 I30.5M }40'1t a«46 2*3» 77 50 70 76 60 n 196 70 72 73 tr:di TSOZ AbU(UuiiiUiraW» KcguBpi (. PcBfonbupnPMr InfcimiiPw Kaji 1)^ 2[j74 HW1 2S^IU heUi peed en pes*eiitflj* )iii|• • IijmiIKm 1.WAD i.Taun iMoao iMun Ciftibil FBB^slnTap^aiiaiBNeia) SJSt V^l svn ^oio^m Tai^ Kftp Dibo N«9ci iiBkh mail yni tifUiniinlWiRti«tR'nULwN«|a i53U 76^ nju tun ttJM iMBitntinyiyiihiifcmiiiMiPii|iim|»iiP»taw»WipiiiliijcaiiiiiUgHniii lda|it?«l»(y'>li^liAiii»i;ii|ililnipllhlidit»ni(iii«Ktfwwdil uBiCOo mm xom HKMMW aun — Nif KaaqmfiKa>i MM 2».in 3»«I sun mjs UaBfkiB^ TK^ti kaji oMi fnita palBB IgaU M^i 1^1 ynf Axnhjakaidnpnpyn polsn baarXX ke^ 9a.i TgiinKMyA>a>| 12^ 2Un w/it am UJM r«ilitm11 pn^'ii pili;M«|RUi'a y ntaihrtaW Imdifa agkith Lqt )«)| cEta^alkBi abbl pc.igpfut TKA maea nun naAD iauao mjoo W9 (nn ooo fTsqcSiua(TiDf;ucuB3ir dUBU!«iBdia4 i^ipratKi;s(i • kfl^ ^ w Ihqi avfe riiimtmrirnin fi tTiiiiBrnTBiiBiitoifini—iti'ii^O'Tl ^((n0l|laov• pMnpanncsm bi n ^«ieJ«ntH]a (U) lusUh p«naftlM(^)«rg aenenpktnhloreu KneliAtfandin KMdhMn Kirji ^iC3) CeiiBn5 Ptiaiigfcmn Ku>lj^i>danPBntkd» Kwlnur *ibai k«]« • I«i6* pewneen yee aedipetoi liyiw Lii K^.Hy9«irpir>HliiiBdi6Qi^bi^k«iii u|,hb6 C>*k«^Mini#en«eiiiin[Xia»giiiT KB TesjeiywigdiuoiH^uo eviKM )A>JP Tiflgkitnxtttw I^ysnin RMDclimnii Pvt'^iiUh SP }vlniri|0iait«a)smiran {wrhndr^n hik-haiipekefp dm DtftlcgkaaI pak r^natam r\? Annifth p«d« peniahivyviftntfvnfk'ipslnkc^ihik'hriipekflisdvt AiteBBMi SP Mrtn^ewr a Taa Kdola Mawjtma Iwmi PaBt4i—> H%hM^ Indwral Pevfknrt ^tfCrKiSoal To^Kaj* [K? M«k»l>4PR£ !LXP NeiairihttaSAKIP XP Tu^4t iiar^i»sL«yBnaAP q«i PffT dan rDBsn Tk oaol. !s£SEa£ssmSaBS±9- steaiglau^panpin ketnj«lcant«fiBigpsi9b(«hinMruSv\istr teSk^U^ uiaUt peneeiw) baw dm mefengih )W8 te'ih iweiphii Slniaiz *iii 1^**n n panelii#v( Itibj^n ImUi bev te s pilfll)«^ bMt BiMnlan Do^ Bojt l*SEd—Bs^stei ^toH«bOcvipniindix^>vkt^pckcB^«^iun«dinpBrcuitii JanlriipHua&Vmbeardsimaniphyvsnwndltotann^Klalue-PKB 'mlflhperuEftiflnMar liiiiiiKnnwti ^aim nMmumfiiaiTTiimlnl*! ii TT iijnUi pcnn^vi bosT dsi nwiD^ yall wiGiackjBi itt ctn pcKOn piijayloi icajs iigipda]sn«3 jttMi5 FmiiriMinPengai J«pigv5«ia] TawgKgw liiMutiifciiiHii yiiii iiMfiiii ihii ituwi imlmlmpijiiiBiwi iiiiiiHiiiiMtai wjaMi I\bWi p«na\«n bear d«i fDOKT^ >•« Ktapa poBnn jwiiHn9^ mi>Jiijil] Indei^s Ke^tfcvitn I^Uik Ufte^ FYoyiiD jrnm lE^ kdovivkaTBBD ^SMi6 HtiofigpiMkrifCrTffidanMcungR'TdcniL^syq'iDft^PaiibiTvtHubtf^lnhilniidn «hifiailSa9iAtTcMgaKa}a tmUMLL vfcraidauiiVBAillCTldmiBgMWiamtoM -llnlekaPMim t Tst^ yg% diiiiUilMiuEi Nilm Mhm 5AKP [Ti^ imiLreUyiien MHt iwni heele* ST Stowigkro^i '"f~— km)i orfifi KP Tiihi TifmniBriiiitm KP C) K IKP Ttfi^ iMiJnieaLve*iAdnn*»B lnecmiwiBertassEklaroti: vfcrarBlflgnwk^mcpgmjmliviwpimm KennanPMMitia—tUm a^ai oau'sL^nanNaitah C%«ibartaai*al«fcirank atkalaMalM pd^kliarienip Kewamn KBt«e*enw P WtP *TP MWITO «15l.3 'MiaMa ftbfltbw tltlCTCflll Ti^lnc auMiiv Ln-oB %ia^mam fms^an^^rm tutiM «MBrtaJt TtflllEK VMO* Uvii 0 IkSaji bw^m ^ickMik rrpM« 5_ FywalnHnPiMWT^>T|- Mm gticKjESESSfc, laMiPntfUfanPgyiOipwii ladikiPmMsa» Woars Tinli* iimiilii Tij Him I \ nK..H.S«h.r)^M.,».(3DM.te SDM Yimnkm iranpMA R«natti PmrCMa SCUKonrakayw^awnufkaT kcavereiwii^ wiUHrwMia pci^vflifcafieaii ri£^i££miVl^SSi££^SflK^&itfS^£ii£!SL£s£S£^flt3Sfl^ lataani. 21 jL M 5J 3^ 'K 'i» ICO JLL. JL. 1 731 to I \2JS^ JL SSX>j60 II ttS.tl ^1139Ji UKaj »»•" iMiasJ! 1 1 1 2(Bft 34)1 M32 2eu IM4 1 »M 1 MBi 1 sea 1 vas 1 Ma4 1 13 Siey»WF«pfii^-y SP Ktoaf^loCrr-tf k Hnt RTV WTf WT^ WI? WIF WTP ijmai _4Sf4S4 44K49 - fP s,M., PMPPf — IK 77 •5* m ^i»LIU 4i^ 4« trail a 'J •'!? • 15.W.S2 .2 2 \ 4 4 ' Kmuunl Dtfaatan tiiMf nan Ac DAm—fl T iiiTal ill ifciliriil Smpalum f4iidnl Pnanaaa TiljM; lac^dnlEisaddaAMKVflihMl audit laaml da AfHrml di tnpefcipiil Iwdcra) 100 1CD IW too iCrt i r^wkUeeeAt^TP 1 - ?0H -2H "'-SH MH -1^A 4 mM tana \tmtkurm 1 A A A A A fK fft --0 72 7* 2 2 7 3 • 3 NilembB'HkfaT nMiiirn 9TP nmlMTia liMnorM 1 >-2 3 4 36 - f*k^<>nt D mimliiwi •Kvn'nl^ ^rmw di be|b ^ KA«mn K^wciiMfcggi 'fliMrOftTirJikuiiUrekMicndwi ilntfllvsiliaMl Adn uHnBimmluqs I ruur ILL • IV ts -fi. _i6_ _iL 510490 5.360-13 3aE nHH »20i^ _S5_ JL. -U. 5.5^99 JMS. U iP Monyjiiiy.. iJBjtapc4a>-Mpqt^fcA hdny fcrtongjfcgjaawjadAmil. IIIP MUblnb43Sagan?gaifuq|MaBat t (SPB£> SP Ma8#igkiDi>- neiitaB R^nre T«mp Kiqi I)T lnldiPcrncnmik»Pei> BKffiOSJnjjiii SP MeangkSir-.rMain^aifvaTsiKeldaMEeiemlaimriBsdHPeemeeirtii rtnsareeiigan Kden^akHjie • KP InMiPMPRB PiMOiUiLTcniaiyaTgditinditdji|Uli KP Nitsmi^SAXiP I riniiiiliBi r>M I itl iTiiliiiiiia I'llBHihijMi tem^B^diia mftisK kfloptapBi ui^ Ainl daokAu iidU i«aj Cante [Am tlsiai*ii)iip dam dM Ce|9a>- rimliiimiliifim iiiliiniairiiiiniiiijn PfiaditDB, danKaiii* Mti nodd j«ig bcmaW 41i kawrfHlnhal poditiadakMubiiin ^alan 3. Ctihf^ KfMjtmM T^» Lannji laMiPMPRP ^rcMinaTvkdB>aag ^UdiUMi A ge|pAi4 Paycntais) TiMo^ Ucraa Kd ^haifbUafi T4il4 bUiStfanPci taiotanmi 4ila InMaSrSe KagilUn 3: ta^iKM r«iiiimjui TengaKoja hB C2 IZI43 1159 ixcer U.40 im Uffl 33.067 3iin 37.929 39.M6 41.024 1.U2 1.W 1239 1.909 tr S29» s.ss STK 3.9» 4.I9T 3.74J im 4.01: 4 132 4.297 4J» 4!39 4.01 4JU 3.(02 41.997 4i.1T7 4S.4U 47.M1 49.130 nu >933 4Iill 4J.7a 442! 42 4J)I2 il93 4 m 4.441 4.6M i*0 ARAH KSRAMOKA ReOULASMCraUnMAN RKOULAS UROOtSI PeMBCimiKAN BeRDASARKAN fttOUUW EKSISTINO KAJIAN DAM PENELITIAN UNn-nMANOOUMOJAWAB UNITTEKNIS TeRKAirnNSTmict TAimeT PBtTELeSAUN 1 PeJdksanaan Hubungan Keffa &$r1a Waktu Kena dan Waktu Isbraftst Peraturan pelaksanaan UU ler>tang Cipta Ker>a 1 BIRO HUKUM. SETJEN 2 Dfljen PHI dan Jamsos 1 Drtjen PHI dan Jamsos 2 Ditjen Wasnaker dan K3 Ij an Jamsos 1 Di^n PHI dan Jamsos 2 DiQen Wasnaker dan K3 3 totHjasQ 4 BPS IAUO202I 3 Peraturan Pemerintah tentang Pemiitusan Hubungan Ketja dan Pefnb«rian Penghargaan Lainnya Percrturan pelaksanaan UU lentang Cipta Keqa 1 BIRO HUKUM. SETJEN 2 OlQen PHI dan Jamsos 1 Di^n PHI dan Jamsos 2 Dl^ Wasnaker dan K3 X«tuu2021 4 Pemturan Pemermtah lentang Penyatanggaraan Program Jamman KeMangan Pekefjaan Peraturan pelatcsansan UU tentang Cipta Kefia 1. BIRO HUKUM. SETJEN 2 Ditjen PHI dan Jamsos 1 DiQen PHI dan Jamsos
5 BP MW0 2021 5 Paratajran Presiden tanlang Penggunaan Tenaga Keqa Asmg Peraturan petakaanaan UU tentang Ctpta Ketja 1 BIRO HUKUM, SETJEN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)