Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional standarpenetapankebutuhanperkembangan
Mengingat
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN:
~3- Menetapkan
BABII KELEMBAGAAN Pasa12 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada instansi teknis dan pemangku kepentingan dalam penyusunan, penetapan dan kaji ulang SKKNIdi sektor atau lapangan usaha masing-masing.
Pasa14
(1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cq Direktorat yang menangani standardisasi kompetensi.
BAB I
kebutuhan yang merepresentasikan unsur praktisi, pakar / ahli, perusahaan atau asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan, SKKNI(5) Susunan keanggotaan Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
BAB III PERSYARATANUMUM Pasa19
BAB III
(outcomes);dan
kerjahasilorientasi
Pasa114
SKKNIpada setiap sektor atau kategori lapangan usaha dapat disusun dalam kemasan sebagai berikut:
BABIV PERENCANAAN Pasal 18
Bagian Kesatu Inisiasi dan Pembentukan Tim Perumus SKKNI BABV PERUMUSANRANCANGANSKKNI Pasal 17
RIP SKKNIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/rnenteri teknisj'kepala lembaga non kementerian yang membidangi sektor atau lapangan usaha sesuai dengan kewenangannya.
Perumusan Rancangan SKKNI dapat dilakukan dengan metode:
Bagian Kedua Mekanisnie Perumusan Rancangan SKKNI Pasal 19 Komite Standar Kompetensi membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi untuk jenis SKKNIyang telah diprogramkan dalam rencana tahunan perumusan dan penetapan SKKNI di masing-masing sektor atau kategori lapangan usaha.
ataurekomendasi Pasa122
Bagian Ketiga Verifikasidan ValidasiRancangan SKKNI Pasa123 Rancangan SKKNIyang telah dirumuskan diidentifikasi sebagai Rancangan SKKNI-l, Rancangan SKKNI-2, dan Rancangan SKKNI-3.
Pasa125
(2).
Pasa131
Pasa130 Tata cara pelaksanaan Prakonvensi dan Konvensi Nasional Rancangan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 disusun dengan mengacu pada Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Pasal 29
Pasa133
BAB VII KAJIULANGSKKNI
Pasa136 Tata cara kaji ulang SKKNIdisusun dengan mengacu pada Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Pasa135 Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi tanpa perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa132 ayat (3) huruf c dilakukan apabila SKKNI tersebut masih dinyatakan valid dan reliabel.
BAB VII
Direktur Jenderal. - 2.1- Pasa138 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 364), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABX KETENTUANPENUTUP Pasal 37 SKKNI yang dalam proses penyusunan sampai dengan tabap Konvensi Nasional tetap dapat dilanjutkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sampai denganjarigka waktu paling lama 6 (enam) bulan. BAB VIII KETENTUANPERALIHAN SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 258 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerin tahkan iru denganMenteriPeraturan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa139 M. HANIF D HAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN NO FORMAT TENTANG
B. KEGIATANPOKOK Guna mencapai tujuan pemetaan kompetensi sebagaimana diutarakan di atas, kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:
A. TUJUANDANSASARANPEMETAANKOMPETENSI Pemetaan kompetensi di setiap sektor atau lapangan usaha, merupakan langkah awal dari pengembangan SKKNIdi sektor atau lapangan us aha yang bersangkutan. Artinya, sebelum melaksanakan serangkaian kegiatan pengembangan SKKNI,terlebih dahulu harus dilakukan pemetaan kompetensi guna mengetahui kompetensi apa saja yang ada dan perlu disusun SKKNInyadi sektor atau kategori lapangan usaha tertentu.
TATACARAPEMETAANKOMPETENSI FORMAT1 Tugas dan fungsi KomiteStandar Kompetensi, meliputi:
C. KELEMBAGAANPEMETAANKOMPETENSI
Struktur organisasi komite standar kompetensi adalah:
komite standar Ke1ompokkerja Kelompokkerja Untuk melakukan pemetaan kompetensi kompetensi dapat membentuk kelompok kerja. 3. penetapan.
lain yang SKKNIatau Menyediakan pedoman dan/ atau referensi diperlukan untuk pelaksanaan perumusan RIP, KKNI.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, komite standar kompetensi juga berperan memberikan pertimbangan dan saran kepada pimpinan instansi teknis dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi untuk mendorong penerapan SKKNIdan KKNIsesuai dengan sektor atau kategori lapangan usaha. D. PEMETAANKOMPETENSI Untuk melakukan penyusunan peta kompetensi SKKNIdi setiap sektor atau kategori lapangan usaha, komite standar kompetensi yang di bentuk oleh intansi teknis, melakukan tahapan atau langkah- langkah sebagai berikut:
I. . ~.; "', ' ...- .... -....~-- --- iI > I I I I I : Konsul tansi & Fasilitasi -------------------~I I I I I I I I I I Konsultansi & Fasilitasi , -----------------~-~ ; ! , ),[,85:43 JasaPendidikanlairm'laPemerintah L.... > .' ':;;'i'~,,,~. ..' "~"" c::!5430 'Kursus/SEilaiPelatihiiii:> ' .,____ -~._~. , __ , __ ~,,,~t...- __ .. _ ~_ "'''_ ~•.- . : Penempatan d'aJ;lp~rluasanKerja ' . ~~:~f~,ala~~;~ii;'~nd;n~~.~~~~- !f':---..~: ::~~~. ~_C~=-I ; Hubungan'Industrlel dandaminan Sosial . - . ' 'Kim 200'9 . .. .:.......... - ~ .. .. 2) Sandingan lingkup lapangan usaha kursue /balai pelatihan di atas dapat digambarkan sebagai berikut: (Jasa pendidikan lainnya pemerintah). Sub golonganini mencakup pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan kelompok (0) pada umumnya kursusj'pelatihan. Proses bisnis dari kelompoklapangan usaha untuk kuraus /balai pe1atihan pada umumnya meliputi fungsi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Catatan: TUJUAN FUNGSI FUNGSI FUNGSIDASAR UTAMA KUNCI UTAMA Merancang program _.2_elatihan Merencanakan serangkaian sesi _.2_elatihan Merencanakan dan mernpromosikan Perencanaan program pelatihan Melaksanan Merancang dan Pelatihan secara efektif membangun sistem pelatihan Melakukan analisis persyaratan Menyiapkan kompetensi Melatih Kelompok tenaga kerja Kecil yang kompeten Menyampaikan sesi melalui Pelaksanaan pelatihan pelatihan Melakukan kaji berbasis kompetensi ulang pelatihan Merencanakan Asesmen Merancang dan membangun sistem Perencanaan asesmen Mengembangkan _Qrosedurasesmen Melaksanakan Mengembangkan penilaian alat asesmen berdasarkan Melaksanakan prinsip-prinsip Asesmen asesmen Pelaksanaan Mengelola sistem pelatihan dan asesmen Mengkaji Ulang Asesmen Evaluasi Mengevaluasi sistem pelatihan dan asesmen kursus/balai produktifnyafungsipelatihan, di analisis hirarki sebagaimana tabel berikut: usahakelompok lapanganUntuk
E. ACUANPEMETAANKOMPETENSI Dalam melakukan pemetaan kompetensi pada setiap sektorjlapangan usaha, referensi atau acuan yang digunakan adalah:
5) Di samping lapangan usaha dan kompetensi yang berkaitan dengan fungsi utama suatu instansi teknis, di mungkinkan pula adanya kompetensi yang berkaitan dengan fungsi pendukung suatu instansi teknis, seperti fungsi penelitian, penyuluhan, dan lain-lain. Kompetensi yang berkaitan dengan fungsi pendukung tersebut, diakomodasikan dalam peta kompetensi, tetapi standar kompetensinya (SKKNI)tidak mesti harus disusun sendiri. Dalam hal SKKNI dimaksud telah dibuat oleh instansi teknis lain, KementerianjLembaga (Kj L) dapat mengadopsi dan atau mengadaptasi untuk diterapkan di lingkup lapangan usaha KjL yang bersangkutan. Dalam hal lapangan usaha tertentu potensial untuk menjadi lingkup tugas dan tanggungjawab instansi teknis lain, sebelum pemetaan kompetensi, terlebih dahulu dilakukan klarifikasi dan koordinasi dengan instansi teknis yang bersangkutan.
Struktur dan kodifikasi KBLI,dari kategori sampai dengan GolonganPokok (digit2) adalah sebagai berikut: A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 01 : Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan ybdi; 02 : Kehutanan dan Penebangan Kayu; 03 : Perikanan. STRUKTURKBLI DIGIT JUMLAH Kategori 1 digit huruf 21 Golongan Pokok 2 digit angka 88 Golongan 3 digit angka 241 Sub Golongan 4 digit angka 512 Ke1ompok 5 digit angka 1435 Sebagai contoh Struktur KBLIyang ditetapkan tahun 2009 terdiri atas Kategori, Golongan Pokok, Golongan, Sub Golongan dan Kelompok,sebagaimana tabel berikut:
Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak- banyaknya sembilan golongan.
KATA KERJA + OBJEK + KETERANGAN
Pada model RMCSfungsi produktif dari suatu sektor atau lapangan usaha/Industri sejenis dirumuskan secara jelas tujuan utama (Main Purpose) dari bidang usaha/Industri tersebut. Se1anjutnya, secara hirarki dilakukan analisis fungsi-fungsi produktif yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama dimaksud. Hirarki analis fungsi-fungsi produktif tersebut sebagai berikut:
Tujuan utama mengandung minimal tiga (3) frasa yaitu kata kerja, objek dan keterangan (kondisiyang diharapkan). Stuktur KBLI dan kodifikasi secara lengkap sarnpai dengan digit 5 (Kategori, Golongan Pokok, Golongan, Sub Golongan dan Kelompok) dapat dilihat dalarn Larnpiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 09: Jasa Pertarnbangan. Dst F. PENYUSUNANRENCANAINDUKPENGEMBANGANSKKNI Rencana Induk Pengembangan SKKNI(RIP-SKKNI)disusun untuk kurun waktu tertentu, disarankan dalam kurun waktu 3 (tiga)sampai 5 (lima) tahun. Dengan demikian pada setiap sektor atau kategori lapangan usaha dapat memiliki dokumen rencana pengembangan standar kompetensi nasional Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi. Standar kompetensi nasional dimaksud sekaligus juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun kerjasama saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement) dengan negara lain, atau sebagai filter masuknya tenaga kerja asing di pasar kerja dalam negeri. Memperhatikan arti pentingnya penyusunan SKKNI, maka penyusunan RIP-SKKNIdi semua sektor atau kategori lapangan usaha menjadi kebutuhan yang penting dan strategis. FUNSI POKOK-S FUNGSIUTAMA·S.l :' : .. JJ ~ . .~ .;.. ":'" 'n FUNGSIPCWK t] FUNGS1UTAll.IA-$.2 ., ., ".",f SEJ(RUSr-IYA ;' ~,- .•--. --00:.1 __ ~._~~~L.:~__2~jl: __·__--' FUNGSI POI HASIL KONVENSI I I I J I
I Tata Alir Sidang Konvensi Formulir 15.B B. Mekanisme Kaji Ulang SKKNI
Dokumen usulan Kaji Ulang SKKNI harus memuat informasl/ data atau alasan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Melakukan analisis ketidaksesuaian terhadap SKKNI
4) Verifikasi Seluruh hasil validasi disusun kembali sebagaimana 3) Validasi Komite Standar Kompetensi melakukan validasi terhadap hasil perubahan dokumen SKKNIyang bersifat substansif. Proses validasi SKKNI dilakukan melalui FGD atau semacamnya dengan melibatkan pakar, 'praktisi, akademisi, dan pengguna standar. Hasil validasi SKKNI dituangkan dalam lembar validasi sebagaimana formulir 2. 2) Melakukan perubahan terhadap dokumen SKKNI Tim perumus melakukan perubahan terhadap dokumen SKKNI berdasarkan hasil analisis ketidaksesuaian. Perubahan sebagian atau seluruh substansi dalam dokumen SKKNIharus melalui proses validasi, verifikasi, pra konvensi dan konvensi. Perubahan sebagian atau seluruh non-substansi SKKNI seperti editorial, tata penulisan dan format penulisan tidak melalui proses validasi, verifikasi, pra konvensi dan konvensi. Komite Standar Kompetensi di instansi teknis pembina sektor dapat langsung mengusulkan SKKNI yang telah dikaji ulang tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk ditetapkan, dengan me1ampirkan: a) Bagian yang direvisi. b) Lembar ketidaksesuaian Dalam hal perubahan terhadap kodefikasi unit kompetensi, Komite Standar Kompetensi perlu berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kodefikasiunit kompetensi merupakan bagian dari format (template) unit kompetensi, sehingga hasil revisinya dapat langsung diusulkan penetapannya oleh Komite Standar Kompetensi, dengan melampirkan : a) Lembar ketidaksesuaian (formulir 1) b) Daftar tabel perubahan kodefikasi unit kompetensi (formulir 3)
Contoh: Perubahan pada sistem pengkodean unit kompetensi karena perubahan regulasi. b) Unit-unit kompetensi. Perubahan unit-unit kompetensi menyebabkan adanya perubahan pada lsi dari: judul unit kornpetensi, deskripsi unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, dan panduan penilaian. C. Bentuk-Bentuk Perubahan SKKNI Bentuk Perubahan SKKNI dapat berupa sebagian atau seluruh substansi danj atau non-substansi, yang meliputi:
a) Pemetaan Kompetensi Perubahan pemetaan kompetensi menyebabkan adanya perubahan pada : Tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar. 5) Pra Konvensi/Konvensi Hasil verifikasi internal dijadikan bahan pembahasan dalam pra konvensi. Sedangkan hasil verifikasi eksternal sebagai bahan pembahasan dalam konvensi. Tatacara pra konvensi/konvensi sebagaimana diatur dalam Tatacara Penyelenggaraan Pra Konvensi dan Konvensi RSKKNI. Tata cara verifikasi sebagaimana diatur oleh Tata cara Verifikasi RSKKNI. c) NomorUrut pada KodeUnit Kompetensi Akibat perubahan pada unit kompetensi dapat berimplikasi pada perubahan nomor urut pada kode unit kompetensi. Agar nomor urut tersebut tetap memiliki :ketelusuran terhadap SKKNIyang telah ditetapkan, maka penulisan nomor urut kode unit kompetensi dilakukan sebagai berikut: 1) Tidak Berubah Nomor urut pada kode unit kompetensi tidak mengalami perubahan jika unit kompetensi hanya mengalami penambahan atau pengurangan substansi unit kompetensi dan masih sesuai dengan persyaratan sebagai satu unit kompetensi. 2) Berubah Dalam hal unit kompetensi dikembangkan menjadi dua atau lebih unit kompetensi, maka nomor urut kode unit kornpetensi yang dikembangkan masih tetap pada urutannya. Nomor urut pada kode unit kompetensi hasil pengembangan atau penambahan baru ditempatkan pada urutan terakhir. 3) Pengosongan Dalam hal satu atau lebih unit kompetensi dihilangkan, dicabut atau dihapuskan, maka nomor urut pada kode unit kompetensi tersebut tidak dapat digantikan oleh b) Editorial Ketidaksesuaian karena adanya kesalahan editorial atau kesalahan ketik yang mengakibatkan perubahan makna yang fatal, termasuk kesalahan ketik yaitu kata, istilah, kalimat, danj atau angka. Contoh: Pada Kriteria Unjuk Kerja Tertulis: " dilakukan melalui alat transportasi listrik berkapasitas 100 KV" Seharusnya : " dilakukan melalui alat transformasi listrik berkapasitas 1.000 KV" Contoh: Jumlah unit kompetensi pada SKKNIXYZadalah 15 unit. Karena
Contoh: Jumlah unit kompetensi pada SKKNIXxxx adalah 10 unit. Karena perkembangan teknologidan efisiensijasa pelayanan, maka 4 unit kompetensi harus dilakukan penyesuaian, tanpa mengubah komposisi kemasan kompetensi.
cara: D. Penetapan Hasil Kaji Ulang Hasil perubahan yang telah melalui mekanisme kaji ulang SKKNI ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan, dengan 0N ,,-.. .....z~~enb.O~-;:J....~ae::tilB~ - 1-1Ul~~1-1rtJ~~U ~f;I:lE-t~ ....CIS ~ ~ e ....... CIl •~ cE ~ ... ~ =J4 t:J en ... ... I:t II) I:t ::s en Q .= ~ In! 1=1 .... I.. 1-1 .5; r::: ~ ... ." 00o- ......@ ~'"O..c: @;::l~~~.0 Vl v ...... @ ~.~ro ...... '~;::l~v Vl ........... ~v'"Ov Vl ..... o.~ ...... ....... tl.Oro@ Z @ >, ...... ~ '"0 @ ~ ::::s::: ._ .0 .0 rJ) .0 I- ....~~....UJ~UJ....~::>~riIE-t~::> : ::: : : : : : : 'Viro 0'1 :2 c ro ro > -0 E co OJ "i:::- z 0.t! 0'1 OJ C (/) 'iii ro _ ro >- c ·c ro ...... :2 ro ...... VJ E ro :::l ro ro .o -0 > Z ro c 1'"'"'1 ~ 0C'l ......~r.tJ§-;::J........",~a~<ISB~ ~ Kodeunit: X.XXYY02.001.02 Yqrst direvisi menjadi tiga unit kompetensi untuk meningkatkan layanan jasa. Hasi pengembangannya sebagaimana seperti pada kode unit X.XXYY02.007.01 dan XJ(XYY02.008.01 Kodeunit: X.:X:XYYOl.003.01 : Zsc ycd Xsd dihapusJdicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 1. X.XXYYO 1.00 1.0 1
X.xXYY02.001.02 2. X.XXYY02.002.01 3. X.XXYY02.003.01 4. X.XXYY02.004.0 1 5. X.XX.YY02.00S.01 6. X.XX. YY02.006.0 1 7. X.XX.YY02.007.01 8. X.XX.YY02.00S.01 1. X.XX.YY03 .00 1.0 1 2. X.XX.YY03.002.01 3. X.xXYY03.003.01 Daftar Unit Kompetensi Terkini SKKNI (disesuaikan dengan nama SKKNI yang ditetapkan) Formulir 4
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan