DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016

Nomor: 32
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sistem pelaporan satuan kerja perangkat daerah bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 18/MEN/XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi/Kabupaten/ Kota Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian perlu disem purnakan;
b.bahwa dalam rangka simplifikasi peraturan perundang- undangan perlu dilakukan penggabungan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaporan unit kerja pusat dan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan; MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH BIDANG KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALlNANI Menimbang

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4.Peraturan Pemerintah Nomor39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Mengingat Pasa12 Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja Pusat dan Daerah dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas bidang ketenagakerjaan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pelaporan adalah proses penyusunan dan penyampaian hasil pelaksanaan tugas yang meliputi capaian kinerja program dan kegiatan, realisasi keuangan dan fisik.
2.Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
3.Laporan Pelaksanaan Tugas adalah dokumen yang dibuat oleh pimpinan unit kerja pusat dan daerah bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja.
4.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi.
5.Dinas KabupatenjKota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerj aan kabupaten j kota.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang ketenagakerj aan. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTEm KETENAGAKERJAAN TENTANG SISTEM PELAPORANUNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH.
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2016 ten tang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1219); Menetapkan

BAB I

Kata Pengantar Ringkasan Daftar lsi Daftar Lam piran Daftar Tabel Daftar Gambar SISTEMATlKA LAPORAN Format 1 NQ JEN1S LAPORAN .!~ANGGUNG KO~RDIN~ PENYUSU~~i~_ DITUJ'UKAN TEMBUSAN WAKTU Jft,.WA13 KEPADA PENY AM,PAlAN 1 2 3 4 5 6 7 8

Pasal 4

(1)Jenis Laporan Pelaksanaan Tugas meliputi:
1. a.Laporan Pelaksanaan Tugas unit kerja pusat;
2. b.Laporan Pelaksanaan Tugas unit kerja daerah.
(2)Selain jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat laporan khusus sesuai dengan kebutuhan.
(3)Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistematika laporan sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BABII JENIS DANMATERILAPORAN Pasa13
(1)Unit Kerja Pusat terdiri atas:
1. a.Sekretariat J enderal;
2. b.Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
3. c.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
4. d.Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. e.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. f.Inspektorat Jenderal;
7. g.Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
8. h.Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP).
(2)Unit Kerja Daerah terdiri atas:
1. a.Dinas Provinsi;
2. b.Dinas Kabupaterr/ Kota.

Pasal 6

(1)Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
1. a.laporan Unit Kerja Sekretariat Jenderal disusun oleh Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan;
2. b.laporan Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan disusun oleh Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. c.laporan Unit Kerja Eselon II disusun oleh Kepala Sub 8agian Tata Usaha;
4. d.laporan UPTP disusun oleh Kepala Sub Bagian Pelaporan; dan
5. e.laporan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaterr/Kota disusun oleh pejabat yang mempunyai tugas dan Iungsi bidang evaluasi dan pelaporan.

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 5

(1)Materi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)berisi data dan informasi mengenai:
1. a.capaian indikator kinerja, terdiri atas: 1) capaian indikator kinerja strategis; 2) capaian indikator kinerja program; dan 3) capaian indikator kinerja kegiatan.
2. b.realisasi keuangan dan fisik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
3. c.permasalahan dan upaya tindak lanjut.
(2)Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara:
1. a.manual; at au
2. b.aplikasi sistem dalam jaringan (online).

Pasal 7

(1)Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas unit kerja pusat dan daerah dilakukan sebagai beriku t:
1. a.laporan unit Eselon I disampaikan kepada Menteri pada periode: 1) setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya; 2) setiap tahun, pad a minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya.
2. b.laporan unit Eselon II dan UPTPdisampaikan kepada Pejabat Eselon I masing-masing, pada periode: 1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pad a bulan berikutnya; 2) setiap tahun, pada minggu ketiga bulan Februari tahun berikutnya.
3. c.laporan Dinas Provinsi disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan unit Eselon I terkait dan Inspektur Jenderal, pada periode: 1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; 2) setiap tahun, pada minggu ketiga bulan Februari pada tahun berikutnya.
4. d.laporan Dinas Kabupatenj Kota disampaikan kepada Menteri, BupatijWalikota, dan Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan unit Eselon I terkait dan Inspektur Jenderal, pada periode: 1) setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya; 2) setiap tahun, pada minggu pertama bulan Februari pada tahun berikutnya.
(2)Mekanisme penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Penanggung jawab Laporan Pelaksanaan Tugas sebagai berikut:

a.Penanggung jawab laporan unit Eselon I yaitu Pejabat Eselon I yang bersangkutan;
b.Penanggung jawab laporan unit Eselon II dan UPTP yaitu Pejabat Eselon II atau Kepala UPTP yang bersangkutan; dan
c.Penanggungjawab laporan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten /Kota yaitu Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. BABIV PENANGGUNGJAWABLAPORAN

(2)Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari Direktur Jenderal dan Kepala Badan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
(3)Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan sebagai bahan Menteri dalam membuat kebijakan.
(4)Mekanisme Laporan Pelaksanaan Tugas unit kerja pusat dan daerah serta petunjuk pengisian sebagaimana tercan tum dalam Format 3, Format 4, dan Format 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka:

a.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 18/MEN/XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi/Kabupaterr/ Kota Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 791); dan
b.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2071); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV KETENTUANPENUTUP NIP. 19600324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1737 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY A MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI
1. 1.Format 1 SISTEMATlKA LAPORAN
2. 2.Format 2 MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
3. 3.Format 3 MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT KERJA PUSAT
4. 4.Format 4 MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT KERJA DAERAH
5. 5.Format 5 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DAFI'AR LAMPlRAN LAMPI RAN PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH BIDANG KETENAGAKERJAAN Keterangan: *) untuk Eselon I **) untuk Eselon II, UPTP dan Dinas LAMPlRAN- LAMPlRAN PENUTUPBABV PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUTBABIV PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
a.Capaian Kinerja:
1. 1.Capaian Kinerja Program"]
2. 2.Capaian Kinerja Kegiatan**)
b.Realisasi Keuangan dan Fisik
c.Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.
a.Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran
b.Dukungan Operasional
a.Latar Belakang
b.Maksud dan Tujuan
c.Sasaran
1. 1.Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Pusat
a.Uni t Eselon I Pejabat Eselon I - Kepala Biro - Kabag Evaluasi Menteri - Sekretaris a. Setiap Perencanaan ; dan Pelaporan; Jenderal bulan, Paling - Para - Kabag Program - Inspektur lambat Ses.Ditjen, Evaluasi dan jenderal tanggal15 Ses.ltjen dan Pelaporan pada bulan Ses.Badan berikutnya
b.Setiap tahun, pada mmggu pertama bulan Maret tahun berikutnya MEKANISME PENYUSUNANLAPORANPELAKSANAANTUGAS Format 2 ..., - _) -
b.unit Eselon II Pejabat Eselon II - Kabag - Kasubbag Tata Pejabat a. Setiap dan Zatau Evaluasi dan Usaha; Eselon J bulan, Paling UPTP Pelaporan - Kasubbag lambat - Kabag Pelaporan tanggal 10 Program pada bulan Evaluasi dan berikutnya Pelaporan b. Setiap tahun, pada mmggu ketiga bulan Februari tahun berikutnya II. Laporan Unit Kerja Daerah
a.Dinas Provinsi Kepala Dinas Sekretaris - Pejabat yang - Menteri - Unit Eselon a. Setiap Provinsi Dinas Provinsi/ mempunyai - Gubernur I terkait bulan, Pejabat yang tugas dan -Irjen Paling ditunjuk fungsi di lambat bidang evaluasi tanggal 10 dan pelaporan. pada bulan berikutnya
b.Setiap tahun, pada mmggu ketiga bulan Februari tahun berikutnya
b.Dinas Dinas Kabupaten / Sekretaris - Pejabat yang - Menteri - Unit a. Setiap Kabupaten/ Kota Dinas Kab/Kota mempunyai - Bupati/ Eselon I bulan, Kota Pejabat yang tugas dan Walikota terkait Paling ditunjuk fungsi di - Kepala - Kepala lambat bidang evaluasi Dinas Badan tanggal 5 dan pelaporan Provinsi pada bulan berikutnya
b.Setiap tahun, pada minggu pertama bulan Februari tahun berikutnya ................. Tembusan Langsung Keterangan: ~ i i r··················~~1 I KARO / I SEKRETARIS KAPUS III JENDERAL MENTERI . ... .... r '\: SES-lTJEN / ................. ·INSPEKTUR · 1NSPEKTUR · ·JENDERAL ~ .............: · . · ~ : . · ·SES-DITJEN/ ·... DIREKTUR/KA.S DIREKTUR EKRETARJAT ·JENDERAL ·: · ~ I · I 1 : · · KA.UPTP I : · ~ I ·i I · ·KA-BADAN ........................• SES-BADAN/ I<APUS III MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT KERJA PUSAT Format 3 Keterangan: _--.... Langsung _____'" Tembusan UNIT ESELON I KEPALA DINAS I GUBERNUR I TERKAIT, I MENAKER I PROVINSI SETJEN,ITJEN, · BADAN 1 · Dana Dekon + Tugas Pembantuan · '! t · :....... " ..""""""""""""""" .."""""" ..""""""""""""""",, ..,,",, ..,,""""""""""""",, ....,,"""""""" " KEPALA DINAS BUPATI KABUPATEN/KOTA WALlKOTA I . Dana Tugas Pembantuan ,.""""" .."" ...."""""""""""""""""""""""""""""""""" .."""""""",, ..,,""",, ..,,""" ..." ....""" ..""""""",, ..,, MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT KERJA DAERAH Forrnat4 Forrnulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Sekretaris atas nama Pejabat Eselon I, Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal. Diisi dengan nama Unit Eselon I Diisi dengan nama Program Unit Eselon I Diisi dengan tahun anggaran laporan Cukupjelas Diisi dengan sasaran strategis berdasarkan Renstra Kernenterian Ketenagakerj aan Diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Diisi dengan target kinerja (Volume) dari setiap IKSS Diisi dengan target kinerja (Satuan) dari setiap IKSS Diisi dengan realisasi capaian kinerja tahun lalu (Volume) per IKSS Diisi dengan realisasi capaian kinerja tahun lalu (Satuan) per IKSS Diisi dengan realisasi capaian kinerja tahun ini (Volume) per IKSS Diisi dengan realisasi capaian kinerja tahun iru (Satuan) per IKSS Diisi dengan penanggung jawab sasaran strategis Diisi dengan data dan informasi yang perlu ditambahkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR Kolom 10 Kolom 11 Kolom 9 Kolom 8 Kolom 7 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 4 Kolom 3 Unit Kerja Eselon I Program Tahun Kolom 1 Kolom 2 Formulir Al A. Capaian Kinerja Format 5 Formulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Sekretaris atas nama Pejabat Eselon I, Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal. Kolom 8 Kolom 7 Kolom 6 Kolom 5 Bulan Tahun Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Diisi dengan nama bulan laporan Diisi dengan tahun laporan Cukup jelas Diisi dengan sasaran program berdasarkan Renstra Diisi dengan lndikator Kinerja Program (IKP) Diisi dengan volume target kinerja (volume) dari setiap IKP Diisi dengan volume target kinerja (Satuan) dari setiap IKP Diisi dengan rea1isasi capaian kinerja (volume) per IKP pada bulan lalu Diisi dengan realisasi capaian kinerja (satuan) per IKP pada bulan lalu Diisi dengan volume realisasi capaian kinerja (volume) per IKP sampai dengan bulan ini Diisi dengan volume realisasi capaian kinerja (satuan) per IKP sampai dengan bulan ini Diisi dengan data dan informasi yang perlu ditambahkan Kolom 9 Kolom 10 Diisi dengan nama Unit kerja Eselon I Diisi dengan nama Program Unit kerj a Eselon I Unit Kerja Eselon I Program Capaian Kinerja ProgramFormulir A2 Formulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon II (Sekretaris, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Balai, Kepala Dinas Provinsi atau Dinas KabupatenjKota). Diisi dengan nama Program Unit Eselon I Diisi dengan Kegiatan Unit Eselon IIjUPTP jDinas berdasarkan Renstra Diisi dengan bulan laporan Diisi dengan tahun laporan Cukup Jelas Diisi dengan sasaran kegiatan berdasarkan Renstra Kernenterian Ketenagakerj aan Diisi dengan lndikator Kinerja Kegiatan (TKK) berdasarkan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Diisi dengan outputj komponen dari masing-masing IKK Diisi dengan target kinerja (volume) dari setiap IKKj outputjkomponen Diisi dengan target kinerja (Satuan) dari setiap IKKjoutputjkomponen Diisi dengan realisasi capaian Kinerja (volume) per IKKjoutputjkomponen pada bulan lalu Diisi dengan realisasi capaian kinerja (satuan) per IKKjoutputjkomponen pada bulan lalu Diisi dengan realisasi capaian kinerja (volume) per lKKj outputjkomponen sampai dengan bulan ini Diisi dengan realisasi capaian kinerja (satuan) per IKKjoutputjkomponen sampai dengan bulan ini Diisi dengan data dan informasi yang perlu ditambahkan Diisi dengan nama Unit Eselon IIj UPTPjDinas Capaian Kinerja Kegiatan Kolom 11 Kolom 10 Kolom 9 Kolom 8 Kolom 7 Kolom 6 Kolom 5 Kolom 4 Kolom 3 Bulan Tahun Kolom 1 Kolom 2 Unit Kerja Eselon IIjDinas Program Kegiatan Formulir A3 Formulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Sekretaris atas nama Pejabat Eselon I, Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal. Ketenagakerjaan. Diisi bobot tertimbang (persentase) dengan perhitungan nilai rupiah per IKSS pada kolom 4 dibagi dengan jumlah kolom 4 dikali 100%.) Diisi dengan realisasi keuangan per IKSS sampai dengan bulan laporan berdasarkan SPAN. Diisi dengan persentase realisasi keuangan per IKSS sampai dengan bulan laporan Diisi dengan persentase realisasi fisik tertimbang per IKSS yang merupakan hasil penilaian / perhitungan persentase fisik per IKSS pada bulan laporan. Diisi dengan hasil perkalian nilai bobot tertimbang kolom 5 dikali dengan realisasi fisik kolom 8 dibagi 100 (untuk mengukur realisasi fisik terhadap IKSS). rupiah alokasi anggaran setiap lKSS Kementerian Diisi dengan nilai akhir / setelah revisi Diisi dengan nama Unit Eselon I Diisi dengan nama sasaran strategis unit Eselon I Diisi dengan tahun Laporan Cukup jelas Diisi dengan nama Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berdasarkan Renstra Kementerian Ketenagakerj aan. Diisi dengan nilai rupiah alokasi anggaran awal DIPA dari setiap IKSS Kernenterian Ketenagakerjaan. Realisasi Keuangan dan Fisik Kolom 9 Kolom 8 Kolom 7 Kolom 6 Kolom 5 Kolom 4 Kolom 3 Unit Eselon I Sasaran Strategis Tahun Kolom 1 Kolom 2 Formulir B 1 B. Realisasi Keuangan dan Fisik Formulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Sekretaris atas nama Pejabat Eselon I, Kepala Biro Pereneanaan atas nama Sekretaris Jenderal. Kolom 10 Kolom 9 Kolom 8 Kolom 7 Kolom 6 Kolom 5 Kolom 4 Diisi dengan nama Unit Eselon I Diisi dengan nama Program pada Unit Eselon I Diisi dengan bulan laporan Diisi dengan tahun laporan Cukup Jelas Diisi dengan nama sasaran program berdasarkan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Diisi dengan nama Indikator Kinerja Program (IKP) berdasarkan Renstra Kementerian Ketenagakerj aan Diisi dengan nilai rupiah alokasi anggaran awal dari setiap IKP Diisi dengan nilai rupiah alokasi anggaran akhir / setelah revisi setiap IKP Diisi bobot tertimbang (persentase) dengan perhitungan nilai rupiah IKP pada kolom 5 dibagi dengan jumlah kolom 5 dikali 100% (un tuk mengukur realisasi fisik terhadap IKP) Diisi dengan realisasi keuangan IKP sampai dengan bulan laporan berdasarkan SPAN. Diisi dengan persentase realisasi keuangan per IKP sampai dengan bulan laporan Diisi dengan persentase realisasi fisik tertimbang sasaran program yang merupakan hasil penilaian / perhitungan persentase fisik per IKP pada bulan laporan. Diisi dengan hasil perkalian nilai bobot tertimbang kolom 6 dikali dengan realisasi fisik kolom 9 dibagi 100 (untuk mengukur realisasi Iisik terhadap sasaran program). Kolom 3 Unit Eselon I Program Bulan Tahun Kolom 1 Kolom 2 : Realisasi Keuangan dan FisikForrnulir B2 terhadapfisikmengukur realisasi outputjkomponen). laporan. Diisi dengan persentase realisasi keuangan setiap outputjkomponen sampai dengan bulan laporan Diisi dengan persentase realisasi fisik tertimbang setiap outputjkomponen yang merupakan hasil penilaianj perhitungan persentase fisik per outputjkomponen pad a bulan laporan (untuk setiap bulan Diisi dengan realisasi keuangan output/Icomponen sarnpai dengan Diisi dengan nama Kegiatan Unit Eselon II, UPTP, Dinas Diisi dengan nama sasaran kegiatan unit eselon II, UPTP, Dinas Diisi dengan bulan laporan Diisi dengan tahun laporan Cukup jelas Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Diisi dengan outputjkomponen dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)pada kolom 2 Diisi dengan nilai rupiah alokasi anggaran awal setiap outputj komponen Diisi dengan nilai rupiah alokasi anggaran akhir j setelah revisi setiap outputjkomponen. Bobot tertimbang persentase diisi dengan perhitungan nilai rupiah setiap ouputjkomponen pada kolom 5 dibagi dengan jumlah keseluruhan kolom 5 dikali 100%. Diisi dengan nama Unit Eselon II, UPTP, Dinas : Realisasi Keuangan dan Fisik Kolom 9 Kolom 8 Kolom 7 Kolom 6 Kolorn 5 Kolom 4 Bulan Tahun Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Sasaran Kegiatan Unit Eselon IljUPTP jDinas Kegiatan Formulir B3 Formulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon II (Sekretaris, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Balai dan Kepala Dinas ProvinsijKabupatenjKota). Diisi dengan hasil perkalian nilai bobot tertimbang kolom 6 dikali dengan realisasi fisik kolom 9 dibagi 100 (untuk mengukur realisasi fisik terhadap outputjkomponen). Kolom 10 Formulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Sekretaris atas nama Pejabat Eselon I, Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal, oleh Pejabat Eselon II (Sekretaris, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Balai dan Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaterr/Kota}. Kolom 4 Bulan Tahun Kolom 1 Kolom 2 Diisi dengan Unit Eselon I Diisi dengan nama Program Unit Eselon 1 Diisi dengan nama Kegiatan Unit Eselon II/ UPTD/ Dinas Diisi dengan bulan laporan Diisi dengan tahun laporan Cukup jelas Diisi uraian masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program/kegiatan dan permasalahan yang dihadapi sesuai tugas dan fungsinya Diisi dengan upaya tindak lanjut yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan Diisi dengan keterangan data dan informasi yang perlu ditambahkan Kolom 3 Unit Eselon I Program Kegiatan Permasalahan dan Upaya PenyelesaianFormulir C
c.Permasalahan dan Upaya Penyelesaian . , 20 . Pejabat Eselon I, INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA NO SASARAN SASARAN STRATEGIS TAHUN SEBELUMNYA TAHUN INI PENANGGUNG KETERANGAN STRATEGIS JAWAB (IKSS) VOL SAT VOL SAT VOL SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 1.l. 2. dst. dst ... dst. .. Unit Eselon 1 Program Tahun CAPAIAN KlNERJA SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN FORMULlR Al . , 20 . Pejabat Eselon I, INDIKA TOR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA NO SASARAN PROGRAM BULAN SEBELUMNYA S.D. BULAN INI KETERANGAN PROGRAM (IKP) VOL SAT VOL SAT VOL SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l.l.
a.....
b.....
1. 2.l. a . ....
b..... dst ... dst ... Unit Eselon 1 : Program Bulan Tahun CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN FORMULIR A2 . , 20 . Pejabat Eselon II, TARGET CAPAIAN KINERJA OUTPUT~ KlNERJA BULAN S.D. BULAN INI NO SASARAN KEGlAT AN INDIKATOR KINERJA SEBELUMNYA KETERANGAN KEGIATAN (IKK) KOMPON N VOL SAT VOL SAT VOL SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.
1. 1........ a..... b..... 2........ a..... b....
2. 2.1........ a ..... b..... dst dst ... dst. .. .. Unit Eselon II/UPTP/Dinas Program Kegiatan Bulan Tahun CAPAIAN KINERJA KEGIATAN ............................... (Unit Eselon. 1) FORMULIR A3 ............ , 20 . Pejabat Eselon I, Keterangan : T = Tertim bang B.T. = Bobot Tertimbang ALOKASI ANGGARAN REALISASI S.D. BULAN INJ INDIKATOR KINERJA B.T. NO FISIK SASARAN STRATEGIS (IKSS) AWAL REVISl (%) KEUANGAN FISIK (T) (Rp) (Rp) (Rp) % % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 JUMLAH 100 Unit Eselon 1 Sasaran Strategis Tahun REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN FORMULIR B1 ........... , 20 . Pejabat Eselon I, Keterangan : T = Tertimbang B.T. = Bobot Tertimbang INDIKATOR KINERJA ALOKASI ANGGARAN REALISASI S.D. BULAN INI SASARAN PROGRAM B.T. NO PROGRAM (lKP) (%) FISIK AWAL REVISl KEUANGAN FISIK (T) (Rp) (Rp) (Rp) 0/0 0/0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 JUMLAH 100 Unit Eselon I Program Bulan Tahun REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEMENTERlAN KETENAGAKERJAAN FORMULIR 82 ........... , 20 . Pejabat Eselon II, Keterangan : T= Tertimbang B.T.= Bobot Tertimbang ALOKASI ANGGARAN REALISASI S.D. BULAN INI NO OUTPUT/KOMPONEN B.T. FISIK INDIKATOR KINERJA KEGIATAN AWAL REVISI (%) KEUANGAN FISIK (T) (IKK) (Rp) (Rp) (Rp) % % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 JUMLAH 100 Unit Eselon II/UPTP/Dinas Kegiatan Sasaran Kegiatan Bulan Tahun REALISASI KEUANGAN DAN FISIK ..................... " (Unit Eselon ~ FORMULIR 83 .................. , 20 . Pejabat Eselon II, NO U~MASALAH WAYA TINDAI{ LANJUT KETERANGAN ," .0 ..,"' ..... 2 .... 3 41 Unit Eselon I/II/UPTP/Dinas Program Kegiatan Bulan Tahun PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAl< LANJUT FORMULlR C

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sistem pelaporan satuan kerja perangkat daerah bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 18/MEN/XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi/Kabupaten/ Kota Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian perlu disem purnakan;
b.bahwa dalam rangka simplifikasi peraturan perundang- undangan perlu dilakukan penggabungan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaporan unit kerja pusat dan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4.Peraturan Pemerintah Nomor39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Mengingat Pasa12 Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja Pusat dan Daerah dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas bidang ketenagakerjaan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pelaporan adalah proses penyusunan dan penyampaian hasil pelaksanaan tugas yang meliputi capaian kinerja program dan kegiatan, realisasi keuangan dan fisik.
2.Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
3.Laporan Pelaksanaan Tugas adalah dokumen yang dibuat oleh pimpinan unit kerja pusat dan daerah bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja.
4.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi.
5.Dinas KabupatenjKota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerj aan kabupaten j kota.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang ketenagakerj aan. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTEm KETENAGAKERJAAN TENTANG SISTEM PELAPORANUNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH.
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2016 ten tang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1219); Menetapkan

BAB I

Kata Pengantar Ringkasan Daftar lsi Daftar Lam piran Daftar Tabel Daftar Gambar SISTEMATlKA LAPORAN Format 1 NQ JEN1S LAPORAN .!~ANGGUNG KO~RDIN~ PENYUSU~~i~_ DITUJ'UKAN TEMBUSAN WAKTU Jft,.WA13 KEPADA PENY AM,PAlAN 1 2 3 4 5 6 7 8

Pasal 4

(1)Jenis Laporan Pelaksanaan Tugas meliputi:
1. a.Laporan Pelaksanaan Tugas unit kerja pusat;
2. b.Laporan Pelaksanaan Tugas unit kerja daerah.
(2)Selain jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat laporan khusus sesuai dengan kebutuhan.
(3)Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistematika laporan sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BABII JENIS DANMATERILAPORAN Pasa13
(1)Unit Kerja Pusat terdiri atas:
1. a.Sekretariat J enderal;
2. b.Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
3. c.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
4. d.Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. e.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. f.Inspektorat Jenderal;
7. g.Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
8. h.Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP).
(2)Unit Kerja Daerah terdiri atas:
1. a.Dinas Provinsi;
2. b.Dinas Kabupaterr/ Kota.

Pasal 6

(1)Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
1. a.laporan Unit Kerja Sekretariat Jenderal disusun oleh Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan;
2. b.laporan Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan disusun oleh Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. c.laporan Unit Kerja Eselon II disusun oleh Kepala Sub 8agian Tata Usaha;
4. d.laporan UPTP disusun oleh Kepala Sub Bagian Pelaporan; dan
5. e.laporan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaterr/Kota disusun oleh pejabat yang mempunyai tugas dan Iungsi bidang evaluasi dan pelaporan.

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 5

(1)Materi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)berisi data dan informasi mengenai:
1. a.capaian indikator kinerja, terdiri atas: 1) capaian indikator kinerja strategis; 2) capaian indikator kinerja program; dan 3) capaian indikator kinerja kegiatan.
2. b.realisasi keuangan dan fisik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
3. c.permasalahan dan upaya tindak lanjut.
(2)Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara:
1. a.manual; at au
2. b.aplikasi sistem dalam jaringan (online).

Pasal 7

(1)Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas unit kerja pusat dan daerah dilakukan sebagai beriku t:
1. a.laporan unit Eselon I disampaikan kepada Menteri pada periode: 1) setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya; 2) setiap tahun, pad a minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya.
2. b.laporan unit Eselon II dan UPTPdisampaikan kepada Pejabat Eselon I masing-masing, pada periode: 1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pad a bulan berikutnya; 2) setiap tahun, pada minggu ketiga bulan Februari tahun berikutnya.
3. c.laporan Dinas Provinsi disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan unit Eselon I terkait dan Inspektur Jenderal, pada periode: 1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; 2) setiap tahun, pada minggu ketiga bulan Februari pada tahun berikutnya.
4. d.laporan Dinas Kabupatenj Kota disampaikan kepada Menteri, BupatijWalikota, dan Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan unit Eselon I terkait dan Inspektur Jenderal, pada periode: 1) setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya; 2) setiap tahun, pada minggu pertama bulan Februari pada tahun berikutnya.
(2)Mekanisme penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Penanggung jawab Laporan Pelaksanaan Tugas sebagai berikut:

a.Penanggung jawab laporan unit Eselon I yaitu Pejabat Eselon I yang bersangkutan;
b.Penanggung jawab laporan unit Eselon II dan UPTP yaitu Pejabat Eselon II atau Kepala UPTP yang bersangkutan; dan
c.Penanggungjawab laporan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten /Kota yaitu Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. BABIV PENANGGUNGJAWABLAPORAN

(2)Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari Direktur Jenderal dan Kepala Badan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
(3)Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan sebagai bahan Menteri dalam membuat kebijakan.
(4)Mekanisme Laporan Pelaksanaan Tugas unit kerja pusat dan daerah serta petunjuk pengisian sebagaimana tercan tum dalam Format 3, Format 4, dan Format 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka:

a.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 18/MEN/XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi/Kabupaterr/ Kota Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 791); dan
b.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2071); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV KETENTUANPENUTUP NIP. 19600324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1737 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY A MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI
1. 1.Format 1 SISTEMATlKA LAPORAN
2. 2.Format 2 MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
3. 3.Format 3 MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT KERJA PUSAT
4. 4.Format 4 MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT KERJA DAERAH
5. 5.Format 5 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DAFI'AR LAMPlRAN LAMPI RAN PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH BIDANG KETENAGAKERJAAN Keterangan: *) untuk Eselon I **) untuk Eselon II, UPTP dan Dinas LAMPlRAN- LAMPlRAN PENUTUPBABV PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUTBABIV PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
a.Capaian Kinerja:
1. 1.Capaian Kinerja Program"]
2. 2.Capaian Kinerja Kegiatan**)
b.Realisasi Keuangan dan Fisik
c.Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.
a.Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran
b.Dukungan Operasional
a.Latar Belakang
b.Maksud dan Tujuan
c.Sasaran
1. 1.Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Pusat
a.Uni t Eselon I Pejabat Eselon I - Kepala Biro - Kabag Evaluasi Menteri - Sekretaris a. Setiap Perencanaan ; dan Pelaporan; Jenderal bulan, Paling - Para - Kabag Program - Inspektur lambat Ses.Ditjen, Evaluasi dan jenderal tanggal15 Ses.ltjen dan Pelaporan pada bulan Ses.Badan berikutnya
b.Setiap tahun, pada mmggu pertama bulan Maret tahun berikutnya MEKANISME PENYUSUNANLAPORANPELAKSANAANTUGAS Format 2 ..., - _) -
b.unit Eselon II Pejabat Eselon II - Kabag - Kasubbag Tata Pejabat a. Setiap dan Zatau Evaluasi dan Usaha; Eselon J bulan, Paling UPTP Pelaporan - Kasubbag lambat - Kabag Pelaporan tanggal 10 Program pada bulan Evaluasi dan berikutnya Pelaporan b. Setiap tahun, pada mmggu ketiga bulan Februari tahun berikutnya II. Laporan Unit Kerja Daerah
a.Dinas Provinsi Kepala Dinas Sekretaris - Pejabat yang - Menteri - Unit Eselon a. Setiap Provinsi Dinas Provinsi/ mempunyai - Gubernur I terkait bulan, Pejabat yang tugas dan -Irjen Paling ditunjuk fungsi di lambat bidang evaluasi tanggal 10 dan pelaporan. pada bulan berikutnya
b.Setiap tahun, pada mmggu ketiga bulan Februari tahun berikutnya
b.Dinas Dinas Kabupaten / Sekretaris - Pejabat yang - Menteri - Unit a. Setiap Kabupaten/ Kota Dinas Kab/Kota mempunyai - Bupati/ Eselon I bulan, Kota Pejabat yang tugas dan Walikota terkait Paling ditunjuk fungsi di - Kepala - Kepala lambat bidang evaluasi Dinas Badan tanggal 5 dan pelaporan Provinsi pada bulan berikutnya
b.Setiap tahun, pada minggu pertama bulan Februari tahun berikutnya ................. Tembusan Langsung Keterangan: ~ i i r··················~~1 I KARO / I SEKRETARIS KAPUS III JENDERAL MENTERI . ... .... r '\: SES-lTJEN / ................. ·INSPEKTUR · 1NSPEKTUR · ·JENDERAL ~ .............: · . · ~ : . · ·SES-DITJEN/ ·... DIREKTUR/KA.S DIREKTUR EKRETARJAT ·JENDERAL ·: · ~ I · I 1 : · · KA.UPTP I : · ~ I ·i I · ·KA-BADAN ........................• SES-BADAN/ I<APUS III MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT KERJA PUSAT Format 3 Keterangan: _--.... Langsung _____'" Tembusan UNIT ESELON I KEPALA DINAS I GUBERNUR I TERKAIT, I MENAKER I PROVINSI SETJEN,ITJEN, · BADAN 1 · Dana Dekon + Tugas Pembantuan · '! t · :....... " ..""""""""""""""" .."""""" ..""""""""""""""",, ..,,",, ..,,""""""""""""",, ....,,"""""""" " KEPALA DINAS BUPATI KABUPATEN/KOTA WALlKOTA I . Dana Tugas Pembantuan ,.""""" .."" ...."""""""""""""""""""""""""""""""""" .."""""""",, ..,,""",, ..,,""" ..." ....""" ..""""""",, ..,, MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT KERJA DAERAH Forrnat4 Forrnulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Sekretaris atas nama Pejabat Eselon I, Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal. Diisi dengan nama Unit Eselon I Diisi dengan nama Program Unit Eselon I Diisi dengan tahun anggaran laporan Cukupjelas Diisi dengan sasaran strategis berdasarkan Renstra Kernenterian Ketenagakerj aan Diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Diisi dengan target kinerja (Volume) dari setiap IKSS Diisi dengan target kinerja (Satuan) dari setiap IKSS Diisi dengan realisasi capaian kinerja tahun lalu (Volume) per IKSS Diisi dengan realisasi capaian kinerja tahun lalu (Satuan) per IKSS Diisi dengan realisasi capaian kinerja tahun ini (Volume) per IKSS Diisi dengan realisasi capaian kinerja tahun iru (Satuan) per IKSS Diisi dengan penanggung jawab sasaran strategis Diisi dengan data dan informasi yang perlu ditambahkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR Kolom 10 Kolom 11 Kolom 9 Kolom 8 Kolom 7 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 4 Kolom 3 Unit Kerja Eselon I Program Tahun Kolom 1 Kolom 2 Formulir Al A. Capaian Kinerja Format 5 Formulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Sekretaris atas nama Pejabat Eselon I, Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal. Kolom 8 Kolom 7 Kolom 6 Kolom 5 Bulan Tahun Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Diisi dengan nama bulan laporan Diisi dengan tahun laporan Cukup jelas Diisi dengan sasaran program berdasarkan Renstra Diisi dengan lndikator Kinerja Program (IKP) Diisi dengan volume target kinerja (volume) dari setiap IKP Diisi dengan volume target kinerja (Satuan) dari setiap IKP Diisi dengan rea1isasi capaian kinerja (volume) per IKP pada bulan lalu Diisi dengan realisasi capaian kinerja (satuan) per IKP pada bulan lalu Diisi dengan volume realisasi capaian kinerja (volume) per IKP sampai dengan bulan ini Diisi dengan volume realisasi capaian kinerja (satuan) per IKP sampai dengan bulan ini Diisi dengan data dan informasi yang perlu ditambahkan Kolom 9 Kolom 10 Diisi dengan nama Unit kerja Eselon I Diisi dengan nama Program Unit kerj a Eselon I Unit Kerja Eselon I Program Capaian Kinerja ProgramFormulir A2 Formulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon II (Sekretaris, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Balai, Kepala Dinas Provinsi atau Dinas KabupatenjKota). Diisi dengan nama Program Unit Eselon I Diisi dengan Kegiatan Unit Eselon IIjUPTP jDinas berdasarkan Renstra Diisi dengan bulan laporan Diisi dengan tahun laporan Cukup Jelas Diisi dengan sasaran kegiatan berdasarkan Renstra Kernenterian Ketenagakerj aan Diisi dengan lndikator Kinerja Kegiatan (TKK) berdasarkan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Diisi dengan outputj komponen dari masing-masing IKK Diisi dengan target kinerja (volume) dari setiap IKKj outputjkomponen Diisi dengan target kinerja (Satuan) dari setiap IKKjoutputjkomponen Diisi dengan realisasi capaian Kinerja (volume) per IKKjoutputjkomponen pada bulan lalu Diisi dengan realisasi capaian kinerja (satuan) per IKKjoutputjkomponen pada bulan lalu Diisi dengan realisasi capaian kinerja (volume) per lKKj outputjkomponen sampai dengan bulan ini Diisi dengan realisasi capaian kinerja (satuan) per IKKjoutputjkomponen sampai dengan bulan ini Diisi dengan data dan informasi yang perlu ditambahkan Diisi dengan nama Unit Eselon IIj UPTPjDinas Capaian Kinerja Kegiatan Kolom 11 Kolom 10 Kolom 9 Kolom 8 Kolom 7 Kolom 6 Kolom 5 Kolom 4 Kolom 3 Bulan Tahun Kolom 1 Kolom 2 Unit Kerja Eselon IIjDinas Program Kegiatan Formulir A3 Formulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Sekretaris atas nama Pejabat Eselon I, Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal. Ketenagakerjaan. Diisi bobot tertimbang (persentase) dengan perhitungan nilai rupiah per IKSS pada kolom 4 dibagi dengan jumlah kolom 4 dikali 100%.) Diisi dengan realisasi keuangan per IKSS sampai dengan bulan laporan berdasarkan SPAN. Diisi dengan persentase realisasi keuangan per IKSS sampai dengan bulan laporan Diisi dengan persentase realisasi fisik tertimbang per IKSS yang merupakan hasil penilaian / perhitungan persentase fisik per IKSS pada bulan laporan. Diisi dengan hasil perkalian nilai bobot tertimbang kolom 5 dikali dengan realisasi fisik kolom 8 dibagi 100 (untuk mengukur realisasi fisik terhadap IKSS). rupiah alokasi anggaran setiap lKSS Kementerian Diisi dengan nilai akhir / setelah revisi Diisi dengan nama Unit Eselon I Diisi dengan nama sasaran strategis unit Eselon I Diisi dengan tahun Laporan Cukup jelas Diisi dengan nama Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berdasarkan Renstra Kementerian Ketenagakerj aan. Diisi dengan nilai rupiah alokasi anggaran awal DIPA dari setiap IKSS Kernenterian Ketenagakerjaan. Realisasi Keuangan dan Fisik Kolom 9 Kolom 8 Kolom 7 Kolom 6 Kolom 5 Kolom 4 Kolom 3 Unit Eselon I Sasaran Strategis Tahun Kolom 1 Kolom 2 Formulir B 1 B. Realisasi Keuangan dan Fisik Formulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Sekretaris atas nama Pejabat Eselon I, Kepala Biro Pereneanaan atas nama Sekretaris Jenderal. Kolom 10 Kolom 9 Kolom 8 Kolom 7 Kolom 6 Kolom 5 Kolom 4 Diisi dengan nama Unit Eselon I Diisi dengan nama Program pada Unit Eselon I Diisi dengan bulan laporan Diisi dengan tahun laporan Cukup Jelas Diisi dengan nama sasaran program berdasarkan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Diisi dengan nama Indikator Kinerja Program (IKP) berdasarkan Renstra Kementerian Ketenagakerj aan Diisi dengan nilai rupiah alokasi anggaran awal dari setiap IKP Diisi dengan nilai rupiah alokasi anggaran akhir / setelah revisi setiap IKP Diisi bobot tertimbang (persentase) dengan perhitungan nilai rupiah IKP pada kolom 5 dibagi dengan jumlah kolom 5 dikali 100% (un tuk mengukur realisasi fisik terhadap IKP) Diisi dengan realisasi keuangan IKP sampai dengan bulan laporan berdasarkan SPAN. Diisi dengan persentase realisasi keuangan per IKP sampai dengan bulan laporan Diisi dengan persentase realisasi fisik tertimbang sasaran program yang merupakan hasil penilaian / perhitungan persentase fisik per IKP pada bulan laporan. Diisi dengan hasil perkalian nilai bobot tertimbang kolom 6 dikali dengan realisasi fisik kolom 9 dibagi 100 (untuk mengukur realisasi Iisik terhadap sasaran program). Kolom 3 Unit Eselon I Program Bulan Tahun Kolom 1 Kolom 2 : Realisasi Keuangan dan FisikForrnulir B2 terhadapfisikmengukur realisasi outputjkomponen). laporan. Diisi dengan persentase realisasi keuangan setiap outputjkomponen sampai dengan bulan laporan Diisi dengan persentase realisasi fisik tertimbang setiap outputjkomponen yang merupakan hasil penilaianj perhitungan persentase fisik per outputjkomponen pad a bulan laporan (untuk setiap bulan Diisi dengan realisasi keuangan output/Icomponen sarnpai dengan Diisi dengan nama Kegiatan Unit Eselon II, UPTP, Dinas Diisi dengan nama sasaran kegiatan unit eselon II, UPTP, Dinas Diisi dengan bulan laporan Diisi dengan tahun laporan Cukup jelas Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Diisi dengan outputjkomponen dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)pada kolom 2 Diisi dengan nilai rupiah alokasi anggaran awal setiap outputj komponen Diisi dengan nilai rupiah alokasi anggaran akhir j setelah revisi setiap outputjkomponen. Bobot tertimbang persentase diisi dengan perhitungan nilai rupiah setiap ouputjkomponen pada kolom 5 dibagi dengan jumlah keseluruhan kolom 5 dikali 100%. Diisi dengan nama Unit Eselon II, UPTP, Dinas : Realisasi Keuangan dan Fisik Kolom 9 Kolom 8 Kolom 7 Kolom 6 Kolorn 5 Kolom 4 Bulan Tahun Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Sasaran Kegiatan Unit Eselon IljUPTP jDinas Kegiatan Formulir B3 Formulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon II (Sekretaris, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Balai dan Kepala Dinas ProvinsijKabupatenjKota). Diisi dengan hasil perkalian nilai bobot tertimbang kolom 6 dikali dengan realisasi fisik kolom 9 dibagi 100 (untuk mengukur realisasi fisik terhadap outputjkomponen). Kolom 10 Formulir isian ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Sekretaris atas nama Pejabat Eselon I, Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal, oleh Pejabat Eselon II (Sekretaris, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Balai dan Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaterr/Kota}. Kolom 4 Bulan Tahun Kolom 1 Kolom 2 Diisi dengan Unit Eselon I Diisi dengan nama Program Unit Eselon 1 Diisi dengan nama Kegiatan Unit Eselon II/ UPTD/ Dinas Diisi dengan bulan laporan Diisi dengan tahun laporan Cukup jelas Diisi uraian masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program/kegiatan dan permasalahan yang dihadapi sesuai tugas dan fungsinya Diisi dengan upaya tindak lanjut yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan Diisi dengan keterangan data dan informasi yang perlu ditambahkan Kolom 3 Unit Eselon I Program Kegiatan Permasalahan dan Upaya PenyelesaianFormulir C
c.Permasalahan dan Upaya Penyelesaian . , 20 . Pejabat Eselon I, INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA NO SASARAN SASARAN STRATEGIS TAHUN SEBELUMNYA TAHUN INI PENANGGUNG KETERANGAN STRATEGIS JAWAB (IKSS) VOL SAT VOL SAT VOL SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 1.l. 2. dst. dst ... dst. .. Unit Eselon 1 Program Tahun CAPAIAN KlNERJA SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN FORMULlR Al . , 20 . Pejabat Eselon I, INDIKA TOR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA NO SASARAN PROGRAM BULAN SEBELUMNYA S.D. BULAN INI KETERANGAN PROGRAM (IKP) VOL SAT VOL SAT VOL SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l.l.
a.....
b.....
1. 2.l. a . ....
b..... dst ... dst ... Unit Eselon 1 : Program Bulan Tahun CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN FORMULIR A2 . , 20 . Pejabat Eselon II, TARGET CAPAIAN KINERJA OUTPUT~ KlNERJA BULAN S.D. BULAN INI NO SASARAN KEGlAT AN INDIKATOR KINERJA SEBELUMNYA KETERANGAN KEGIATAN (IKK) KOMPON N VOL SAT VOL SAT VOL SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.
1. 1........ a..... b..... 2........ a..... b....
2. 2.1........ a ..... b..... dst dst ... dst. .. .. Unit Eselon II/UPTP/Dinas Program Kegiatan Bulan Tahun CAPAIAN KINERJA KEGIATAN ............................... (Unit Eselon. 1) FORMULIR A3 ............ , 20 . Pejabat Eselon I, Keterangan : T = Tertim bang B.T. = Bobot Tertimbang ALOKASI ANGGARAN REALISASI S.D. BULAN INJ INDIKATOR KINERJA B.T. NO FISIK SASARAN STRATEGIS (IKSS) AWAL REVISl (%) KEUANGAN FISIK (T) (Rp) (Rp) (Rp) % % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 JUMLAH 100 Unit Eselon 1 Sasaran Strategis Tahun REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN FORMULIR B1 ........... , 20 . Pejabat Eselon I, Keterangan : T = Tertimbang B.T. = Bobot Tertimbang INDIKATOR KINERJA ALOKASI ANGGARAN REALISASI S.D. BULAN INI SASARAN PROGRAM B.T. NO PROGRAM (lKP) (%) FISIK AWAL REVISl KEUANGAN FISIK (T) (Rp) (Rp) (Rp) 0/0 0/0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 JUMLAH 100 Unit Eselon I Program Bulan Tahun REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEMENTERlAN KETENAGAKERJAAN FORMULIR 82 ........... , 20 . Pejabat Eselon II, Keterangan : T= Tertimbang B.T.= Bobot Tertimbang ALOKASI ANGGARAN REALISASI S.D. BULAN INI NO OUTPUT/KOMPONEN B.T. FISIK INDIKATOR KINERJA KEGIATAN AWAL REVISI (%) KEUANGAN FISIK (T) (IKK) (Rp) (Rp) (Rp) % % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 JUMLAH 100 Unit Eselon II/UPTP/Dinas Kegiatan Sasaran Kegiatan Bulan Tahun REALISASI KEUANGAN DAN FISIK ..................... " (Unit Eselon ~ FORMULIR 83 .................. , 20 . Pejabat Eselon II, NO U~MASALAH WAYA TINDAI{ LANJUT KETERANGAN ," .0 ..,"' ..... 2 .... 3 41 Unit Eselon I/II/UPTP/Dinas Program Kegiatan Bulan Tahun PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAl< LANJUT FORMULlR C