DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015

Nomor: 39
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan serta adanya restrukturisasi program dan kegiatan serta sistem pelaporan bidang ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan Menimbang MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, I SALlMAN I DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 39 TAHUN2015 TENTANG SISTEM PELAPORANUNITKERJA PUSAT DI KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622); Mengingat

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAANTENTANG SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DI KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN.

7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1198);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tcknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1310);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1311);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1313); Menetapkan melaporkan hasil pelaksananaan tugas dan fungsi masing-rnasing.
7.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pelaporan adalah proses penyusunan dan penyampaian hasil pelaksanaan tugas yang meliputi capaian kinerja program dan kegiatan, realisasi keuangan dan fisiko
2.Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
3.Laporan Pelaksanaan Tugas adalah dokumen yang dibuat oleh pimpinan Unit Kerja Pusat di Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4.Unit Kerja Pusat adalah Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan UPTP di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
5.Unit Pelaksana Teknis Pusat yang selanjutnya disingkat UPTP adalah orgarusasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan /atau tugas teknis penunjang Kementerian Ketenagakerjaan.
6.Penanggungjawab Laporan adalah pejabat yang bertanggungjawab pada Unit Kerja Pusat untuk

BAB I

Kata Pengantar Daftar lsi Daftar Lampiran Daftar Tabel Daftar Gambar ,SH ~1J£;;-m~~~00324 198903 1 001 M. HANIF DHAKIRI ttd.

Pasal 4

(1)Jenis laporan meliputi Laporan Pelaksanaan Tugas.
(2)Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud
1. h.UPTP. Pengembangandan Pasa13 Unit Kerja Pusat di Kementerian terdiri atas:
2. a.Sekretariat Jenderal;
3. b.Direktorat Jenderal Pernbinaan Pelatihan dan Produktivitas;
4. c.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
5. d.Direktorat Jenderal Pernbinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
6. e.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. f.Inspektorat Jenderal;
8. g.Badan Perencanaan

BAB II

JENIS DANMATER!LAPORAN Ketenagakerjaan; dan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedornan dalam penyusunan laporan oleh seluruh Unit Kerja Pusat di Kernenterian.

8.Menteri adalah Menteri yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)Materi Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berisi data dan informasi mengenai:
1. a.capaian kinerja, terdiri atas: 1) capaian kinerja program; dan 2) capaian kinerja kegiatan.
2. b.realisasi keuangan dan fisik bersumber dari: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);dan 2) Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).
3. c.permasalahan dan upaya tindak lanjut.
(2)Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Perencanaan secara:
1. a.manual dengan mengisi formulir; atau
2. b.online system (melalui aplikasi) yang dilakukan secara bertahap.

Pasal 5

Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja, bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan penetapan kebijakan yang akan datang.

(3)Selain Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Kerja Eselon I dapat menyampaikan Laporan Khusus sesuai dengan kebutuhan.
(4)Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(2)Matrik mekanisme penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri 1m.

Pasal 7

(1)Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas diatur sebagai berikut:
1. a.laporan Unit Kerja Sekretariat Jenderal disusun oleh Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan;
2. b.laporan Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan disusun oleh Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. c.laporan Unit Kerja Eselon II dan UPTP disusun oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Pelaporan.
(3)Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan petunjuk pengisian formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVPeraturan Menteri ini. masmg-masmg.
(2)Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diintegrasikan oleh Biro Perencanaan sebagai bahan Menteri dalam membuat kebijakan.
(3)Mekanisme atau bagan alur penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYUSUNANLAPORAN

Pasal 8

(1)Tata cara penyampaian laporan diatur sebagai berikut:
1. a.Unit Kerja Eselon I Unit Kerja Eselon I pada setiap bulan dan setiap tahun menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Menteri dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait dan Biro Perencanaan.
2. b.Unit Kerja Eselon II dan UPTP Unit Kerja Eselon II dan UPTP pada setiap bulan dan setiap tahun menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Pejabat Eselon I BABIV TATACARAPENYAMPAIANLAPORAN

Pasal 10

Penanggung jawab Laporan Pelaksanaan Tugas diatur sebagai berikut:

a.Penanggung jawab laporan Unit Kerja Eselon I yaitu Pejabat Eselon I di unit kerja yang bersangkutan; dan
b.Penanggung jawab laporan Unit Kerja Eselon II dan UPTPyaitu Pejabat Eselon II atau Kepala UPTPdi unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Waktu penyampaian laporan diatur sebagai berikut:

a.Laporan Unit Kerja Eselon I Laporan pelaksanaan tugas bulanan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, sedangkan laporan pelaksanaan tugas tahunan disampaikan pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.
b.Laporan Unit Kerja Eselon II dan UPTP Laporan pelaksanaan tugas bulanan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya, sedangkan laporan pelaksanaan tugas tahunan disampaikan pada minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya. SESUAI DENGAN ASLINYA IRO HUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2071 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHTJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkan ini dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Menteri Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1349), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan serta adanya restrukturisasi program dan kegiatan serta sistem pelaporan bidang ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan Menimbang MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, I SALlMAN I DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 39 TAHUN2015 TENTANG SISTEM PELAPORANUNITKERJA PUSAT DI KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622); Mengingat

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAANTENTANG SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DI KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN.

7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1198);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tcknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1310);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1311);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1313); Menetapkan melaporkan hasil pelaksananaan tugas dan fungsi masing-rnasing.
7.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pelaporan adalah proses penyusunan dan penyampaian hasil pelaksanaan tugas yang meliputi capaian kinerja program dan kegiatan, realisasi keuangan dan fisiko
2.Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
3.Laporan Pelaksanaan Tugas adalah dokumen yang dibuat oleh pimpinan Unit Kerja Pusat di Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4.Unit Kerja Pusat adalah Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan UPTP di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
5.Unit Pelaksana Teknis Pusat yang selanjutnya disingkat UPTP adalah orgarusasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan /atau tugas teknis penunjang Kementerian Ketenagakerjaan.
6.Penanggungjawab Laporan adalah pejabat yang bertanggungjawab pada Unit Kerja Pusat untuk

BAB I

Kata Pengantar Daftar lsi Daftar Lampiran Daftar Tabel Daftar Gambar ,SH ~1J£;;-m~~~00324 198903 1 001 M. HANIF DHAKIRI ttd.

Pasal 4

(1)Jenis laporan meliputi Laporan Pelaksanaan Tugas.
(2)Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud
1. h.UPTP. Pengembangandan Pasa13 Unit Kerja Pusat di Kementerian terdiri atas:
2. a.Sekretariat Jenderal;
3. b.Direktorat Jenderal Pernbinaan Pelatihan dan Produktivitas;
4. c.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
5. d.Direktorat Jenderal Pernbinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
6. e.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. f.Inspektorat Jenderal;
8. g.Badan Perencanaan

BAB II

JENIS DANMATER!LAPORAN Ketenagakerjaan; dan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedornan dalam penyusunan laporan oleh seluruh Unit Kerja Pusat di Kernenterian.

8.Menteri adalah Menteri yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)Materi Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berisi data dan informasi mengenai:
1. a.capaian kinerja, terdiri atas: 1) capaian kinerja program; dan 2) capaian kinerja kegiatan.
2. b.realisasi keuangan dan fisik bersumber dari: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);dan 2) Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).
3. c.permasalahan dan upaya tindak lanjut.
(2)Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Perencanaan secara:
1. a.manual dengan mengisi formulir; atau
2. b.online system (melalui aplikasi) yang dilakukan secara bertahap.

Pasal 5

(3)Selain Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Kerja Eselon I dapat menyampaikan Laporan Khusus sesuai dengan kebutuhan.
(4)Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(2)Matrik mekanisme penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri 1m.

Pasal 7

(1)Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas diatur sebagai berikut:
1. a.laporan Unit Kerja Sekretariat Jenderal disusun oleh Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan;
2. b.laporan Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan disusun oleh Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. c.laporan Unit Kerja Eselon II dan UPTP disusun oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Pelaporan.
(3)Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan petunjuk pengisian formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVPeraturan Menteri ini. masmg-masmg.
(2)Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diintegrasikan oleh Biro Perencanaan sebagai bahan Menteri dalam membuat kebijakan.
(3)Mekanisme atau bagan alur penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYUSUNANLAPORAN

Pasal 8

(1)Tata cara penyampaian laporan diatur sebagai berikut:
1. a.Unit Kerja Eselon I Unit Kerja Eselon I pada setiap bulan dan setiap tahun menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Menteri dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait dan Biro Perencanaan.
2. b.Unit Kerja Eselon II dan UPTP Unit Kerja Eselon II dan UPTP pada setiap bulan dan setiap tahun menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Pejabat Eselon I BABIV TATACARAPENYAMPAIANLAPORAN

Pasal 10

Penanggung jawab Laporan Pelaksanaan Tugas diatur sebagai berikut:

a.Penanggung jawab laporan Unit Kerja Eselon I yaitu Pejabat Eselon I di unit kerja yang bersangkutan; dan
b.Penanggung jawab laporan Unit Kerja Eselon II dan UPTPyaitu Pejabat Eselon II atau Kepala UPTPdi unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Waktu penyampaian laporan diatur sebagai berikut:

a.Laporan Unit Kerja Eselon I Laporan pelaksanaan tugas bulanan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, sedangkan laporan pelaksanaan tugas tahunan disampaikan pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.
b.Laporan Unit Kerja Eselon II dan UPTP Laporan pelaksanaan tugas bulanan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya, sedangkan laporan pelaksanaan tugas tahunan disampaikan pada minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya. SESUAI DENGAN ASLINYA IRO HUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2071 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHTJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkan ini dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Menteri Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1349), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015