Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015
- Nomor
- 39
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
bahwa berdasarkan pertimbangan Menimbang MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, I SALlMAN I DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 39 TAHUN2015 TENTANG SISTEM PELAPORANUNITKERJA PUSAT DI KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN
Mengingat
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAANTENTANG SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DI KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN.
1311);
Menetapkan melaporkan hasil pelaksananaan tugas dan fungsi masing-rnasing.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I
Pengembangandan Pasa13 Unit Kerja Pusat di Kementerian terdiri atas:
BAB II
Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedornan dalam penyusunan laporan oleh seluruh Unit Kerja Pusat di Kernenterian.
1) capaian kinerja program; dan 2) capaian kinerja kegiatan.
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);dan 2) Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).
Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja, bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan penetapan kebijakan yang akan datang.
BAB III PENYUSUNANLAPORAN
masmg-masmg.
BAB III
Penanggung jawab Laporan Pelaksanaan Tugas diatur sebagai berikut:
Waktu penyampaian laporan diatur sebagai berikut:
SESUAI DENGAN ASLINYA IRO HUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2071 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHTJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkan ini dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Menteri Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1349), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)