DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016

Nomor: 36
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan keija yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekeija yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
2.Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan.
3.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkeijakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 4.Unit Pelatihan adalah satuan unit menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
2. 5.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
3. 6.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. 7.Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi Iain yang memerlukan.
5. 8.Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multi nasional dan digunakan secara internasional.
6. 9.Peijanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan.
7. 10.Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di Perusahaan.
8. 11.Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeijaan provinsi.
9. 12.Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
10. 13.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
11. 14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeijaan.

Pasal 2

(1)Pemagangan diselenggarakan oleh Perusahaan yang memiliki Unit Pelatihan.
(2)Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan, Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan LPK yang terakreditasi dan mempunyai skema program yang sama.
(3)Unit Pelatihan sebagsiimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
1. a.susunan kepengurusan unit pelatihan;
2. b.tenaga pelatihan dan Pembimbing Pemagangan yang berasal dari karyawan perusahaan yang kompeten;
3. c.ruangan teori dan praktik; dan
4. d.skema program pemagangan yang akan diselenggarakan.

Pasal 3

Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% (tiga puluh persen} dari jumlah karyawan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

(1)Peserta pemagangan di dalam negeri yaitu pencari keija.
(2)Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi persyaratan:
1. a.usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.sehat jasmani dan rohani; dan
3. c.lulus seleksi.
(3)Peserta pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wall.

Pasal 5

Penyelenggara Pemagangan yang akan menyelenggarakan Pemagangan harus memiliki:

a.program pemagangan;
b.sarana dan prasarana; dan
c.Pembimbing Pemagangan.

Pasal 6

(1)Program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Penyelenggara Pemagangan.
(2)Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
1. a.nama program pemagangan;
2. b.tujuan program pemagangan;
3. c.kompetensi yang akan ditempuh;
4. d.perkiraan waktu pemagangan;
5. e.persyaratan peserta pemagangan;
6. f.persyaratan Pembimbing Pemagangan; dan
7. g.kurikulum dan silabus.
(3)Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
1. a.SKKNI;
2. b.Standar Kompetensi Kerja Khusus; dan/atau
3. c.Standar Kompetensi Kerja Internasional.
(4)Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberian teori dan praktik di Unit Pelatihan;dan
2. b.praktik keija di unit produksi perusahaan.
(5)Pemberian teori dan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.
(6)Praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.
(7)Jangka waktu pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dibatasi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Pemagangan.
(8)Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam Perjanjian Pemagangan baru dan dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat.
(9)Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus memiliki:
1. a.ruang teori;
2. b.ruang simulasi/praktik;
3. c.kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan
4. d.buku kegiatan (logbook) bagi peserta pemagangan.
(2)Standar buku kegiatan (logbook) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan mengacu pada Format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pembimbing Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.karyawan tetap;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program pemagangan;
d.memiliki kompetensi metodologi pelatihan;
e.surat penunjukan pembimbing dari manajer personalia atau diatasnya; dan
f.memahami regulasi pemagangan.

Pasal 9

Penyelenggara Pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta pemagangan yang telah mengikuti pemagangan pada program/jabatan/kualifikasi yang sama.

BAB III

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Peiijanjian Pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan Perusahaan.
(2)Peijanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.hak dan kewajiban peserta pemagangan;
2. b.hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
3. c.program pemagangan; dan
4. d.besaran uang saku.
(3)Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

{1} Peijanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diketahui dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat.

(2)Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(3)Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disahkan maka Perjanjian Pemagangan dapat dilaksanakan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan keija yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekeija yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
2.Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan.
3.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkeijakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 4.Unit Pelatihan adalah satuan unit menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
2. 5.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
3. 6.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. 7.Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi Iain yang memerlukan.
5. 8.Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multi nasional dan digunakan secara internasional.
6. 9.Peijanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan.
7. 10.Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di Perusahaan.
8. 11.Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeijaan provinsi.
9. 12.Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
10. 13.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
11. 14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeijaan.

Pasal 2

(1)Pemagangan diselenggarakan oleh Perusahaan yang memiliki Unit Pelatihan.
(2)Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan, Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan LPK yang terakreditasi dan mempunyai skema program yang sama.
(3)Unit Pelatihan sebagsiimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
1. a.susunan kepengurusan unit pelatihan;
2. b.tenaga pelatihan dan Pembimbing Pemagangan yang berasal dari karyawan perusahaan yang kompeten;
3. c.ruangan teori dan praktik; dan
4. d.skema program pemagangan yang akan diselenggarakan.

Pasal 3

Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% (tiga puluh persen} dari jumlah karyawan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

(1)Peserta pemagangan di dalam negeri yaitu pencari keija.
(2)Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi persyaratan:
1. a.usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.sehat jasmani dan rohani; dan
3. c.lulus seleksi.
(3)Peserta pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wall.

Pasal 5

Penyelenggara Pemagangan yang akan menyelenggarakan Pemagangan harus memiliki:

a.program pemagangan;
b.sarana dan prasarana; dan
c.Pembimbing Pemagangan.

Pasal 6

(1)Program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Penyelenggara Pemagangan.
(2)Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
1. a.nama program pemagangan;
2. b.tujuan program pemagangan;
3. c.kompetensi yang akan ditempuh;
4. d.perkiraan waktu pemagangan;
5. e.persyaratan peserta pemagangan;
6. f.persyaratan Pembimbing Pemagangan; dan
7. g.kurikulum dan silabus.
(3)Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
1. a.SKKNI;
2. b.Standar Kompetensi Kerja Khusus; dan/atau
3. c.Standar Kompetensi Kerja Internasional.
(4)Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberian teori dan praktik di Unit Pelatihan;dan
2. b.praktik keija di unit produksi perusahaan.
(5)Pemberian teori dan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.
(6)Praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.
(7)Jangka waktu pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dibatasi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Pemagangan.
(8)Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam Perjanjian Pemagangan baru dan dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat.
(9)Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus memiliki:
1. a.ruang teori;
2. b.ruang simulasi/praktik;
3. c.kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan
4. d.buku kegiatan (logbook) bagi peserta pemagangan.
(2)Standar buku kegiatan (logbook) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan mengacu pada Format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pembimbing Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.karyawan tetap;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program pemagangan;
d.memiliki kompetensi metodologi pelatihan;
e.surat penunjukan pembimbing dari manajer personalia atau diatasnya; dan
f.memahami regulasi pemagangan.

Pasal 9

Penyelenggara Pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta pemagangan yang telah mengikuti pemagangan pada program/jabatan/kualifikasi yang sama.

BAB III

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Peiijanjian Pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan Perusahaan.
(2)Peijanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.hak dan kewajiban peserta pemagangan;
2. b.hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
3. c.program pemagangan; dan
4. d.besaran uang saku.
(3)Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

{1} Peijanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diketahui dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat.

(2)Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(3)Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disahkan maka Perjanjian Pemagangan dapat dilaksanakan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERSYARATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERSYARATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020