DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586); Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870); MEMUTUSKAN; Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
2.Pemagangan di Dalam Negeri adalah Pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pemagangan di Dalam Negeri.
4.Perusahaan adalah;

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 5.Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
2. 6.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
3. 7.Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta Pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis.
4. 8.Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang kompeten dan ditunjuk oleh Penyelenggara Pemagangan untuk membimbing peserta Pemagangan di Perusahaan. 9 Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
5. 10.Dinas Daerah Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan.
6. 11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.

Pasal 2

Penyelenggara Pemagangan hanya dapat menerima peserta Pemagangan di Dalam Negeri paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah pekerja di Perusahaan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan Pemagangan, Perusahaan harus memiliki:

a.Unit Pelatihan;
b.program Pemagangan;
c.sarana dan prasarana; dan
d.Pembimbing Pemagangan atau instruktur.

Pasal 4

(1)Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat merupakan milik Perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan Unit Pelatihan milik Perusahaan lain dan/atau LPK.
(2)Unit Pelatihan sebagaimana pada ayat (1) harus memiliki:
1. a.susunan kepengurusan;
2. b.Pembimbing Pemagangan atau instruktur; dan
3. c.ruangan teori dan praktik simulasi.

Pasal 5

(1)Program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun mengacu pada:
1. a.standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
2. b.standar kompetensi kerja khusus; dan/atau
3. c.standar kompetensi kerja internasional.
(2)Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;
1. a.nama program Pemagangan;
2. b.tujuan program Pemagangan;
3. c.kompetensi yang akan dicapai;
4. d.jangka waktu Pemagangan;
5. e.persyaratan peserta Pemagangan;
6. f.persyaratan Pembimbing Pemagangan; dan
7. g.kurikulum dan silabus.
(3)Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.teori dan praktik simulasi; dan
2. b.praktik kerja di unit produksi Perusahaan.
(4)Pemberian teori dan praktik simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) sesuai kurikulum dan silabus.
(5)Jangka waktu Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 1 (satu) tahun.
(6)Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.ruang teori dan praktik simulasi;
2. b.ruang praktik kerja;
  1. 0.kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan
3. d.buku kegiatan bagi peserta Pemagangan.
(2)Bentuk buku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pembimbing Pemagangan atau instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d hams memenuhi persyaratan:

a.merupakan pekerja di Penyelenggara Pemagangan paling singkat 6 (enam) bulan;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program Pemagangan;
d.memiliki kompetensi metodologi pelatihan kerja;
e.ditunjuk sebagai Pembimbing Pemagangan oleh manajer personalia atau di atasnya, dibuktikan dengan surat penunjukan; dan
f.memahami peraturan Pemagangan.

Pasal 8

Penyelenggara Pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta Pemagangan yang telah mengikuti Pemagangan pada program, jabatan, dan/atau kualifikasi yang sama.

Pasal 9

(1)Peserta Pemagangan di Dalam Negeri meliputi:
1. a.pencari kerja; atau
2. b.pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.
(2)Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
1. a.usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a;
1. b.sehat jasmani dan rohani; dan
2. c.lulus seleksi.
(3)Peserta Pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

BAB III

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan.
(2)Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.hak dan kewajiban peserta Pemagangan;
2. b.hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
3. c.program Pemagangan;
4. d.jangka waktu Pemagangan; dan
5. e.besaran uang saku.
(3)Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang bersangkutan.
(4)Bentuk Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
2.Pemagangan di Dalam Negeri adalah Pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pemagangan di Dalam Negeri.
4.Perusahaan adalah;

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 5.Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
2. 6.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
3. 7.Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta Pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis.
4. 8.Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang kompeten dan ditunjuk oleh Penyelenggara Pemagangan untuk membimbing peserta Pemagangan di Perusahaan. 9 Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
5. 10.Dinas Daerah Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan.
6. 11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.

Pasal 2

Penyelenggara Pemagangan hanya dapat menerima peserta Pemagangan di Dalam Negeri paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah pekerja di Perusahaan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan Pemagangan, Perusahaan harus memiliki:

a.Unit Pelatihan;
b.program Pemagangan;
c.sarana dan prasarana; dan
d.Pembimbing Pemagangan atau instruktur.

Pasal 4

(1)Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat merupakan milik Perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan Unit Pelatihan milik Perusahaan lain dan/atau LPK.
(2)Unit Pelatihan sebagaimana pada ayat (1) harus memiliki:
1. a.susunan kepengurusan;
2. b.Pembimbing Pemagangan atau instruktur; dan
3. c.ruangan teori dan praktik simulasi.

Pasal 5

(1)Program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun mengacu pada:
1. a.standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
2. b.standar kompetensi kerja khusus; dan/atau
3. c.standar kompetensi kerja internasional.
(2)Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;
1. a.nama program Pemagangan;
2. b.tujuan program Pemagangan;
3. c.kompetensi yang akan dicapai;
4. d.jangka waktu Pemagangan;
5. e.persyaratan peserta Pemagangan;
6. f.persyaratan Pembimbing Pemagangan; dan
7. g.kurikulum dan silabus.
(3)Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.teori dan praktik simulasi; dan
2. b.praktik kerja di unit produksi Perusahaan.
(4)Pemberian teori dan praktik simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) sesuai kurikulum dan silabus.
(5)Jangka waktu Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 1 (satu) tahun.
(6)Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.ruang teori dan praktik simulasi;
2. b.ruang praktik kerja;
  1. 0.kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan
3. d.buku kegiatan bagi peserta Pemagangan.
(2)Bentuk buku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pembimbing Pemagangan atau instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d hams memenuhi persyaratan:

a.merupakan pekerja di Penyelenggara Pemagangan paling singkat 6 (enam) bulan;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program Pemagangan;
d.memiliki kompetensi metodologi pelatihan kerja;
e.ditunjuk sebagai Pembimbing Pemagangan oleh manajer personalia atau di atasnya, dibuktikan dengan surat penunjukan; dan
f.memahami peraturan Pemagangan.

Pasal 8

Penyelenggara Pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta Pemagangan yang telah mengikuti Pemagangan pada program, jabatan, dan/atau kualifikasi yang sama.

Pasal 9

(1)Peserta Pemagangan di Dalam Negeri meliputi:
1. a.pencari kerja; atau
2. b.pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.
(2)Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
1. a.usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a;
1. b.sehat jasmani dan rohani; dan
2. c.lulus seleksi.
(3)Peserta Pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

BAB III

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan.
(2)Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.hak dan kewajiban peserta Pemagangan;
2. b.hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
3. c.program Pemagangan;
4. d.jangka waktu Pemagangan; dan
5. e.besaran uang saku.
(3)Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang bersangkutan.
(4)Bentuk Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2025