DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015

Nomor: 41
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 32jMENjXIj2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
b.bahwa sehubungan dengan penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah, maka tidak perlu lagi pembagian kawasan tertentu dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK NDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA MENTERIKETENAGAKERJAAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 ten tang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat pemulangan dari negara tujuan.

3.Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKIadalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
4.Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS asalah badan hukum yang telah memperoleh izm tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. persiapan pemberangkatan, sampai ke negara tujuan, dan penampungan, pemberangkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2.Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, MEMUTUSKAN: Menetapkan perseorangan . penggunadanhukumberbadanpengguna Pasa14

(1)Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI dipergunakan sebagai dasar pengendalian penempatan dan perlindungan TKI.
(2)Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhatikan komposisi TKIyang ditempatkan pada Pasa13
(1)Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI harus didasarkan pada hasil studi kelayakan mengenai:
1. a.kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di luar negeri;
2. b.penyediaan calon TKI;
3. c.peningkatan kompetensi calon TKI;
4. d.target penempatan TKI setiap tahun per negara tujuan;
5. e.pemantauan dan pembinaan TKI;
6. f.upaya penyelesaian masalah TKI;
7. g.promosi dan pemasaran;
8. h.perlindungan TKI;dan
  1. 1.prakiraan remitansi yang diperoleh.
(2)Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal perusahaan.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG RENCANA KERJA PENEMPATANDAN PERLINDUNGAN TENAGAKERJA INDONESIA,SARANADAN PRASARANA PELAYANANPENEMPATANTENAGAKERJAINDONESIA.

Pasal 2

Perusahaan yang mengajukan permohonan SIPPTKIwajib memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga)tahun berjalan.

BAB II

RENCANAKERJAPENEMPATANDANPERLINDUNGANTKI

Pasal 7

Tempat penampungan dan tempat pelatihan kerja bagi calon TKI harus memenuhi persyaratan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Kantor PPTKISsekurang-kurangnya memiliki:
1. a.ruang kerja Komisaris/Direksi,
2. b.ruang kerja Staff;
3. c.ruang tamu Zruang tunggu dan ruang pertemuan;
4. d.ruang ibadah;
5. e.kamar mandi /WC;
6. f.sarana transportasi;
7. g.sarana kornunikasi, komputer, mesin tik, lemariy rak arsip;
8. h.alat pemadam api ringan (APAR);
  1. 1.kotak P3Kyang berisi obat-obatan; J. bagan struktur organisasi PPTKIS;dan
9. k.papan nama kantor PPTKIS.
(2)Lokasi kantor PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat dan memiliki areal perparkiran yang memadai.

Pasal 5

PPTKIS harus memiliki sarana dan prasarana sekurang- kurangnya berupa kantor, tempat penampungan yang layak dan tempat pelatihan kerja. BABIII SARANADANPRASARANAPELAYANANPENEMPATANTKI

(3)Komposisi TKI yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya harus berubah untuk meningkatkan penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum.

Pasal 10

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa19 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32jMENjXIj2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 8

(1)Sejak Peraturan Menteri ini diundangkan seluruh PPTKIS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib mengajukan perubahan rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI.
(2)Dalam hal PPTKIS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak mengajukan rencana perubahan penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SIPPTKI yang bersangkutan dicabut oleh Menteri. BABIV KETENTUANPERALIHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2073 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 32jMENjXIj2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
b.bahwa sehubungan dengan penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah, maka tidak perlu lagi pembagian kawasan tertentu dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK NDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA MENTERIKETENAGAKERJAAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 ten tang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu

Menetapkan

3.Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKIadalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
4.Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS asalah badan hukum yang telah memperoleh izm tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. persiapan pemberangkatan, sampai ke negara tujuan, dan penampungan, pemberangkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2.Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, MEMUTUSKAN: Menetapkan perseorangan . penggunadanhukumberbadanpengguna Pasa14

(1)Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI dipergunakan sebagai dasar pengendalian penempatan dan perlindungan TKI.
(2)Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhatikan komposisi TKIyang ditempatkan pada Pasa13
(1)Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI harus didasarkan pada hasil studi kelayakan mengenai:
1. a.kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di luar negeri;
2. b.penyediaan calon TKI;
3. c.peningkatan kompetensi calon TKI;
4. d.target penempatan TKI setiap tahun per negara tujuan;
5. e.pemantauan dan pembinaan TKI;
6. f.upaya penyelesaian masalah TKI;
7. g.promosi dan pemasaran;
8. h.perlindungan TKI;dan
  1. 1.prakiraan remitansi yang diperoleh.
(2)Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal perusahaan.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG RENCANA KERJA PENEMPATANDAN PERLINDUNGAN TENAGAKERJA INDONESIA,SARANADAN PRASARANA PELAYANANPENEMPATANTENAGAKERJAINDONESIA.

Pasal 2

Perusahaan yang mengajukan permohonan SIPPTKIwajib memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga)tahun berjalan.

BAB II

RENCANAKERJAPENEMPATANDANPERLINDUNGANTKI

Pasal 7

Tempat penampungan dan tempat pelatihan kerja bagi calon TKI harus memenuhi persyaratan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Kantor PPTKISsekurang-kurangnya memiliki:
1. a.ruang kerja Komisaris/Direksi,
2. b.ruang kerja Staff;
3. c.ruang tamu Zruang tunggu dan ruang pertemuan;
4. d.ruang ibadah;
5. e.kamar mandi /WC;
6. f.sarana transportasi;
7. g.sarana kornunikasi, komputer, mesin tik, lemariy rak arsip;
8. h.alat pemadam api ringan (APAR);
  1. 1.kotak P3Kyang berisi obat-obatan; J. bagan struktur organisasi PPTKIS;dan
9. k.papan nama kantor PPTKIS.
(2)Lokasi kantor PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat dan memiliki areal perparkiran yang memadai.

Pasal 5

PPTKIS harus memiliki sarana dan prasarana sekurang- kurangnya berupa kantor, tempat penampungan yang layak dan tempat pelatihan kerja. BABIII SARANADANPRASARANAPELAYANANPENEMPATANTKI

(3)Komposisi TKI yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya harus berubah untuk meningkatkan penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum.

Pasal 10

(1)Sejak Peraturan Menteri ini diundangkan seluruh PPTKIS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib mengajukan perubahan rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI.
(2)Dalam hal PPTKIS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak mengajukan rencana perubahan penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SIPPTKI yang bersangkutan dicabut oleh Menteri. BABIV KETENTUANPERALIHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2073 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia