Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015
- Nomor
- 41
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK NDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA MENTERIKETENAGAKERJAAN
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat pemulangan dari negara tujuan.
persiapan pemberangkatan, sampai ke negara tujuan, dan penampungan, pemberangkatan
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: Menetapkan perseorangan . penggunadanhukumberbadanpengguna Pasa14
BAB I
Perusahaan yang mengajukan permohonan SIPPTKIwajib memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga)tahun berjalan. BAB II RENCANAKERJAPENEMPATANDANPERLINDUNGANTKI
BAB II
Tempat penampungan dan tempat pelatihan kerja bagi calon TKI harus memenuhi persyaratan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan.
J. bagan struktur organisasi PPTKIS;dan
PPTKIS harus memiliki sarana dan prasarana sekurang- kurangnya berupa kantor, tempat penampungan yang layak dan tempat pelatihan kerja. BABIII SARANADANPRASARANAPELAYANANPENEMPATANTKI
Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa19 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32jMENjXIj2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 8
BABIV KETENTUANPERALIHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2073 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)