DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanperlu MenteriIndonesia, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pelindungan Pekerja Migran MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN !ZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. Perubahan Ked ua atas Undang-Undang Nomor 21 Tah un 2014 ten tang Pernerintahan Dae rah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6141);
4.Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tah un 2018 ten tang Pclayanan Pcrizinan Ber usaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5.Perat.uran Presider; Nomor 18 Tahun 2015 ten tang Kcmcntcrian Kctcnagakcrjaan (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tah un 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Pcraturan Pemerintah, dan Rancangan Pcraturan Prcsidcn scrta Pembentukan Rancangan Peraturan Mentcri di Kcmcntcrian Kctcnagakcrjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tah un 2015 Nomor 411); Mcnetapkan

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tcnaga kerja Indonesia yang mcmcnuhi syarat sebagai pencari kcrja yang akan bekerja di luar negeri dan tcrdaftar di instansi pemerintah kabupatcn/kota yang bertanggung jawab di bidang kctcnagakcrjaan.
2.Pckcrja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan , sedang, atau tclah mclakukan pekerjaan dcngan mcncrima upah di luar wilavah Rcpublik Indonesia.
3.Pcrusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sclanjut nya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang tclah memperoleh izin tcrtulis dari Menteri untuk menyelcnggarakan pclayanan penempatan Pekcrja Migran Indonesia.
4.Pernbcr i Kcrja adalah instansi pcmcrintah , badan hukum pemerintah, baclan hukum swasta , dan/ a tau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekcrjakan Pekcrja Migran Indonesia.
5.Perizinan Berusaha Tcrintcgrasi Secara Elcktronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut OSS adalah pcrizinan berusaha yang ditcrbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpman lembaga, gubernur, atau bupai.i/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistern elektronik yang tcrin tegrasi.
6.Surat Izin Pcrusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat SIP3MI adalah izin tcrtulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha bcrbadan hukum Indonesia yang akan menjacli P3MI.
16.Direktur .Jerideral adalah <lirektur jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tcnaga kcrja dan pcrluasan kcscmpatan kcrja.
15.Dinas Provinsi ada la h in st.a n si yang menyelenggarakan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupatcn/ kota. vanginstansiadalahKabupatcn / Kota14. Dinas digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu dalam sctiap pcrusahaan.
12.Kornitrncn adalah pcrnyataan Pclaku Usaha untuk memcnuhi per syaratan 1z111 usaha dan/ a tau izin kornersial atau opcrasional.
13.Kantor Cabang Pcrusahaan Pencmpatan Pckcrja Migran Indonesia yang selanjutnya discbut Kantor Cabang P3MI adalah cabang P3MI yang bertindak untuk dan atas narna P3MI yang bersangkutan. van°. bin tern a tionalstandaradalah90011 1. ISO mckanisme kerja pengelolaan data dan inforrnasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan. Presiden Direk tur.
10.Sis tern Informasi Ketenagakerjaan Tcrpadu yang selanjutnya discbut Sisnakcr adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumbcr dava marrusia, pcrangkat kcras, perangkat lunak , dan substansi tcrkait satu sarna lain dalarn sat u melakukanLembaga OSS setelah perusahaan pendaftaran.
9.Pcnanggung .Jawab adalah Direktur Utarna atau menyelenggarakan uru san pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8.Nomor Izin Berusaha yang selanjutnva disingkat NIB adalah idcntitas pcrusahaan yang ditcrbitkan olch yangnonkcmcntcrianpcmcrintahan selanjutnva disebut Lembaga OSS ada lah lembaga
7.Lembaga Pengelola dan Penvelenggaru OSS vang

BAB I

KETENTUAN UMUM urusan pemcrintahan di bidang ketenagakerjaan di bidang kete nagakcrjaan provinsi.

Pasal 2

(1)Perusahaan untuk mcndapatkan SIP3MI wajib memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada a vat ( 1) merupakan badan hukum perseroan terbatas.
(3)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipcrolch setelah perusahaan melakukan pendaftaran pada akscs laman OSS.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada avat (3) termasuk pelaporan ketenagakerjaan.
(5)Pclaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pcrtama kali dilakukan secara otornat is di OSS dan perusahaan Iangsung mendapatkan nomor pelaporan wajib lapor kctenagakcrjaan di perusahaan.
(6)Pelaporan ketenagakcrjaan pcriodc sclanjutnya wajib dilakukan oleh pcrusahaan melalui online sistern (daring) dengan alamat http:/ /wajiblapor.kcmnaker.go.id dan dilaksanakan scsuai kctcntuan pcraturan perundang-undangan.

17.Sadan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disc but BP2MI adalah lcrnbaga pemerin tah nonkemen terian yang bertugas sc bagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migrnn Indonesia secara terpadu.
18.Menteri adalah menteri yang mcnyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERUSAHMN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 4

( 1) Perusahaan wajib mcnyelesaikan pcmcnuhan Komitmen SIP3Ml baru, SIP3MI pcrpanjangan, atau SIP3MI pcrubahan kcpada Dircktur Jcnderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

(2)Dalarn ha! penyarnpaia n Korn itrne n dinyatakan lengkap, Direktur Jcndcral mclakukan verifikasi dokumcn pcrsyarutan paling lama 2 (dua) hari kerja.
(3)Dalam ha! verifikasi dokumen scbagaimana dimaksud pada ava t (2) dinyatakan lcngkap dan sah , Dirckt ur Jcndcral rnelakukan penilaian kclayakan/ekspos paling lama 1 (sat u) har i kerja dan verifikasi lapangan paling lama 3 (tiga) hari kcrja.
(4)Bcrdasarkan basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Mcntcri mcncrbitkan SIP3MI dalam wa kt u paling lama 5 (lima) hari kcrja.
(5)SIP3MI ya ng cliterbitkan Menteri sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dinotifikasi olch Kernen terian Kctcnagakcrjaan kcpada Lcmbaga OSS untuk dapat bcrlaku cfcktif.

Pasal 3

Pcncrbitan SIP3MI diberikan melalui ta hupa n:

3.perusahaan rnenyampaikan permohonan SIP3MI melalui OSS;

b.OSS mcnerbitkan SIP3MI berdasarkan Kornitmcn:
c.perusahaan wajib mcmcnuhi Komitmen Izin Usaha SIP3MI;
d.Dircktur Jcndcral menyampaikan notifikasi SIP3MI kcpada Lembaga OSS atas ha sil pcmeriuhun Kornit.men; dan
c.SIP3MI berlaku efektif berdasarkan notifikasi.
a.surat pcrmohonan dari Pcnanggung .Jawab pcrusahaan kcpada Mcntcri mclalui Direktur .Jcridcral di atas kertas bermeterai cukup;
b.bukti modal disctor yang tcrcantum dalam akta pendirian per usahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (Iirna miliar rupiah); harusperusahaan

Pasal 7

mendapat SIP3MI,(I) Untuk Paragraf I Pcmenuhan Kornitmen Surat Izin Pcrusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Baru

Pasal 5

Pcrusahaan dalam pcmcnuhan Komitrncn pcrsyaratan dan pcmutakhiran data SIP3MI dilakukan melalui Sisnakcr untuk dinotifikasi ke OSS.

(6)Bentuk SIP3MI bar u, perpanJangan, dan perubahan scbagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) scsuai Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. c.bilyet deposito alas narna pcrusahaan scbcsar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima rat us juta rupiah) pada bank pemerintah;
2. d.pcnguasaan sararia dan prasarana kantor dibuktikan dcngan surat kcpcmilikan atau perjanjian scwa/ kontrak/kcrja sama;
3. c.rcncana kcrja penempatan dan pclindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun bcrjalan;
4. f.struktur organisasi perusahaan;
5. g.pas foto Penanggung Jawab pcrusahaan berwarna merah ukuran 4x6; dan
6. h.surat pernyataan Penanggung Jawab pcrusahaan, yang memuat: 1) tidak mcrangkap jabatan sebagai direksi pada P3MI lain; 2) tidak pcrnah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dcngan penempatan Pekerja Migran Indonesia; 3) bersedia mengubah dan mcnycrahkan bilyct dcposito scbcsar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas narna Mcntcri q.q. P3MI kcpada Dircktur Jenderal bagi per usahaan yang ditetapkan sebagai P3MI pada saat pengambilan SIP3MI; 4) memiliki sistem ma najeme n mutu yang dibuktikan dcngan scrtifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mcndapatkan SIP3MI; dan 5) mclakukan proses pencmpatan Pekerja Migrnn Indonesia dalarn jangka wa kt u paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan SIP3MI.
(2)Sarana dan prasarana kantor sebagaimaria dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, paling sedikit memiliki:

Pasal 8

( 1) P3MI dapat mengajukan permohonan pcrpanjangan SIP3MI kcpada Mcnteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kcrja scbclum ma sa berlaku SIP3MI bcrakhir.

(2)Untuk merigajukan perrnohonan pcrpanjangan SJP3MI sebagairnana dimaksud pada avat ( 1 ), P3MI harus memenuhi Kornitmcn pcrsyaratan:
1. a.fasilitas standar kesehatan dan kcsclamatan kcrja;
2. b.ruang kerja komisaris, dircksi, dan staff;
3. c.ruang ibadah;
4. d.karnar mandi/WC/toilet;
5. e.ruang tamu/ruang tunggu dan ruang pertemuan;
6. f.tempat parkir kcndaraan roda 4;
7. g.sarana transportasi;
8. h.peralatan kantor;
  1. 1.papan bagan/struktur organisasi P3MI; dan J. papan narna kantor P3MI bcrukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di depan halarnan kantor pada tcmpat yang mudah dilihat.
(3)Rencana kerja penempatan dan pclindungan Pekerja Migran Indonesia bcrdasarkan:
1. a.proyeksi peluang kcrja;
2. b.target periempatan Pekerja Migran Indonesia se tiap tahun per negara t ujuan: dan
3. c.upaya pcnyelesaian ma salah Pckerja Migran Indonesia.
(4)Bcntuk rencana kerja penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia scbagaimana dimaksud pada ayat (3) se suai Formal 2 sebagaimana tcrcantum dalarn Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcrat uran Menteri ini. - () -
1. a.surat permohonan dari Pcnanggung Jawab P3MI kepada Mcntcri melalui Dircktur Jcndcral diatas kertas bcrmcterai cukup;
2. b.SIP3MI yang masih berlaku;
3. c.surat rekomcndasi BP2MI yang menyatukan PJMI telah mcnyelcsaikan pcrmasalahan dan kasus Pckerja Migran Indonesia;
4. d.tclah mclaksanakan pencmpatan paling sedikit 751;;> (tujuh puluh lirna persen) dari rcncana pcncmpatan dan pclindungan Pekerja Migran Indonesia pada waktu mcmpcrolch SIPJMI;
5. e.pas foto Pcnanggung .Iawab P3MI berwarna mcrah ukuran 4x6;
6. f.bukti rcncana kerja pcncrnpatan dan pclindungan Pekcrja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun bcrjalan;
7. g.pcnguasaan saran a dan prasarana kan tor dibuktikan dcngan surat kcpernilikan atau pcrjanjian sewa/ kontrak/kerja sama;
8. h.bukti pcnyampaian laporan penempatan secara periodik kepada Menteri;
  1. 1.rekapitulasi pcncmpatan Pekcrja Migran Indonesia sclama 3 (tiga) tahun berturut-turut; J. neraca kcuangan selarna 2 (dua) tahun tcrakhir tidak mengalami kcrugian _yang dibuat olch akuntan publik; dan
9. k.sertifikat ISO 9001 yang masih berlaku; dan
10. l.surat pernyataan Pcnanggung .Jawab P3MJ, yang memuat: 1) tidak mcrangkap jabatan sebagai direksi pada P3MI lain; 2) tidak pcrnah dijatuhi hukuman pidaria yang berkaitan dengan pcnempatan Pekerja Migran Indonesia; dan 3) P3MI tidak dalam kondisi dikcnakan sanksi administratif pcnghentian semcntara scbagian atau scluruh kcgiatan usaha. Pa sal 11 P3MI yang mcngajukan permohonan pcrubahan SIP3MI karena pcrubahan alamat P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus mcmenuhi Komitmen persyaratan:

Pasal 10

P3MI yang mcngajukan permohonan perubahan SIP3MI karcna perubahan Penanggung Jawab P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus mcmcnuhi Komitmcn persyaratan:

a.surat permohonan tertulis dari Pcnanggung .Jawab P3MI baru kcpada Mcntcri mclalui Dircktur Jcndcral di atas kertas bermeterai cukup;
b.SIP3MI yang masih berlaku;
c.akte notaris perubahan dan pengesahan akte perubahan dari instansi yang bcrwcnang; dan
d.surat pernyataan Penanggung .Iawab P3MI, yang mcmuat: 1) tidak mcrangkap jabatan scbagai Pcnanggung .Jawab pada P3MI lain; 2) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang bcrkaitan dcngan pcnempatan Pekerja Migran Indonesia; dan 3) bcrtanggung jawab atas Pekerja Migran Indonesia yang telah ditcmpatkan.

Pasal 9

P3MI dapat mcngajukan permohonan perubahan SIP3MI dalarn hal terjadi perubahan:

a.Penanggung Jawab P3MI; atau
b.ala mat P3MI.

Pasal 14

Deposito uang jarninan ditcmpatkan pada 1 (satu) dcposito yang disetor kcpada Bank Pcmcrintah.

Pasal 13

Pcnanggung .Jawab P3MI pada saat pengambilan SIP3MI wajib menyerahkan scrtifikat atau bilyct deposito asli atas nama Mcntcri q.q. PJMI sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima rat us juta rupiah) kepada Dircktur Jcndcral.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6141);
4.Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tah un 2018 ten tang Pclayanan Pcrizinan Ber usaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5.Perat.uran Presider; Nomor 18 Tahun 2015 ten tang Kcmcntcrian Kctcnagakcrjaan (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tah un 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Pcraturan Pemerintah, dan Rancangan Pcraturan Prcsidcn scrta Pembentukan Rancangan Peraturan Mentcri di Kcmcntcrian Kctcnagakcrjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tah un 2015 Nomor 411); Mcnetapkan

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tcnaga kerja Indonesia yang mcmcnuhi syarat sebagai pencari kcrja yang akan bekerja di luar negeri dan tcrdaftar di instansi pemerintah kabupatcn/kota yang bertanggung jawab di bidang kctcnagakcrjaan.
2.Pckcrja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan , sedang, atau tclah mclakukan pekerjaan dcngan mcncrima upah di luar wilavah Rcpublik Indonesia.
3.Pcrusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sclanjut nya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang tclah memperoleh izin tcrtulis dari Menteri untuk menyelcnggarakan pclayanan penempatan Pekcrja Migran Indonesia.
4.Pernbcr i Kcrja adalah instansi pcmcrintah , badan hukum pemerintah, baclan hukum swasta , dan/ a tau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekcrjakan Pekcrja Migran Indonesia.
5.Perizinan Berusaha Tcrintcgrasi Secara Elcktronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut OSS adalah pcrizinan berusaha yang ditcrbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpman lembaga, gubernur, atau bupai.i/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistern elektronik yang tcrin tegrasi.
6.Surat Izin Pcrusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat SIP3MI adalah izin tcrtulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha bcrbadan hukum Indonesia yang akan menjacli P3MI.
16.Direktur .Jerideral adalah <lirektur jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tcnaga kcrja dan pcrluasan kcscmpatan kcrja.
15.Dinas Provinsi ada la h in st.a n si yang menyelenggarakan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupatcn/ kota. vanginstansiadalahKabupatcn / Kota14. Dinas digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu dalam sctiap pcrusahaan.
12.Kornitrncn adalah pcrnyataan Pclaku Usaha untuk memcnuhi per syaratan 1z111 usaha dan/ a tau izin kornersial atau opcrasional.
13.Kantor Cabang Pcrusahaan Pencmpatan Pckcrja Migran Indonesia yang selanjutnya discbut Kantor Cabang P3MI adalah cabang P3MI yang bertindak untuk dan atas narna P3MI yang bersangkutan. van°. bin tern a tionalstandaradalah90011 1. ISO mckanisme kerja pengelolaan data dan inforrnasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan. Presiden Direk tur.
10.Sis tern Informasi Ketenagakerjaan Tcrpadu yang selanjutnya discbut Sisnakcr adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumbcr dava marrusia, pcrangkat kcras, perangkat lunak , dan substansi tcrkait satu sarna lain dalarn sat u melakukanLembaga OSS setelah perusahaan pendaftaran.
9.Pcnanggung .Jawab adalah Direktur Utarna atau menyelenggarakan uru san pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8.Nomor Izin Berusaha yang selanjutnva disingkat NIB adalah idcntitas pcrusahaan yang ditcrbitkan olch yangnonkcmcntcrianpcmcrintahan selanjutnva disebut Lembaga OSS ada lah lembaga
7.Lembaga Pengelola dan Penvelenggaru OSS vang

BAB I

KETENTUAN UMUM urusan pemcrintahan di bidang ketenagakerjaan di bidang kete nagakcrjaan provinsi.

Pasal 2

(1)Perusahaan untuk mcndapatkan SIP3MI wajib memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada a vat ( 1) merupakan badan hukum perseroan terbatas.
(3)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipcrolch setelah perusahaan melakukan pendaftaran pada akscs laman OSS.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada avat (3) termasuk pelaporan ketenagakerjaan.
(5)Pclaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pcrtama kali dilakukan secara otornat is di OSS dan perusahaan Iangsung mendapatkan nomor pelaporan wajib lapor kctenagakcrjaan di perusahaan.
(6)Pelaporan ketenagakcrjaan pcriodc sclanjutnya wajib dilakukan oleh pcrusahaan melalui online sistern (daring) dengan alamat http:/ /wajiblapor.kcmnaker.go.id dan dilaksanakan scsuai kctcntuan pcraturan perundang-undangan.

17.Sadan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disc but BP2MI adalah lcrnbaga pemerin tah nonkemen terian yang bertugas sc bagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migrnn Indonesia secara terpadu.
18.Menteri adalah menteri yang mcnyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERUSAHMN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 4

( 1) Perusahaan wajib mcnyelesaikan pcmcnuhan Komitmen SIP3Ml baru, SIP3MI pcrpanjangan, atau SIP3MI pcrubahan kcpada Dircktur Jcnderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

(2)Dalarn ha! penyarnpaia n Korn itrne n dinyatakan lengkap, Direktur Jcndcral mclakukan verifikasi dokumcn pcrsyarutan paling lama 2 (dua) hari kerja.
(3)Dalam ha! verifikasi dokumen scbagaimana dimaksud pada ava t (2) dinyatakan lcngkap dan sah , Dirckt ur Jcndcral rnelakukan penilaian kclayakan/ekspos paling lama 1 (sat u) har i kerja dan verifikasi lapangan paling lama 3 (tiga) hari kcrja.
(4)Bcrdasarkan basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Mcntcri mcncrbitkan SIP3MI dalam wa kt u paling lama 5 (lima) hari kcrja.
(5)SIP3MI ya ng cliterbitkan Menteri sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dinotifikasi olch Kernen terian Kctcnagakcrjaan kcpada Lcmbaga OSS untuk dapat bcrlaku cfcktif.

Pasal 3

Pcncrbitan SIP3MI diberikan melalui ta hupa n:

3.perusahaan rnenyampaikan permohonan SIP3MI melalui OSS;

b.OSS mcnerbitkan SIP3MI berdasarkan Kornitmcn:
c.perusahaan wajib mcmcnuhi Komitmen Izin Usaha SIP3MI;
d.Dircktur Jcndcral menyampaikan notifikasi SIP3MI kcpada Lembaga OSS atas ha sil pcmeriuhun Kornit.men; dan
c.SIP3MI berlaku efektif berdasarkan notifikasi.
a.surat pcrmohonan dari Pcnanggung .Jawab pcrusahaan kcpada Mcntcri mclalui Direktur .Jcridcral di atas kertas bermeterai cukup;
b.bukti modal disctor yang tcrcantum dalam akta pendirian per usahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (Iirna miliar rupiah); harusperusahaan

Pasal 7

mendapat SIP3MI,(I) Untuk Paragraf I Pcmenuhan Kornitmen Surat Izin Pcrusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Baru

Pasal 5

Pcrusahaan dalam pcmcnuhan Komitrncn pcrsyaratan dan pcmutakhiran data SIP3MI dilakukan melalui Sisnakcr untuk dinotifikasi ke OSS.

(6)Bentuk SIP3MI bar u, perpanJangan, dan perubahan scbagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) scsuai Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. c.bilyet deposito alas narna pcrusahaan scbcsar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima rat us juta rupiah) pada bank pemerintah;
2. d.pcnguasaan sararia dan prasarana kantor dibuktikan dcngan surat kcpcmilikan atau perjanjian scwa/ kontrak/kcrja sama;
3. c.rcncana kcrja penempatan dan pclindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun bcrjalan;
4. f.struktur organisasi perusahaan;
5. g.pas foto Penanggung Jawab pcrusahaan berwarna merah ukuran 4x6; dan
6. h.surat pernyataan Penanggung Jawab pcrusahaan, yang memuat: 1) tidak mcrangkap jabatan sebagai direksi pada P3MI lain; 2) tidak pcrnah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dcngan penempatan Pekerja Migran Indonesia; 3) bersedia mengubah dan mcnycrahkan bilyct dcposito scbcsar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas narna Mcntcri q.q. P3MI kcpada Dircktur Jenderal bagi per usahaan yang ditetapkan sebagai P3MI pada saat pengambilan SIP3MI; 4) memiliki sistem ma najeme n mutu yang dibuktikan dcngan scrtifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mcndapatkan SIP3MI; dan 5) mclakukan proses pencmpatan Pekerja Migrnn Indonesia dalarn jangka wa kt u paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan SIP3MI.
(2)Sarana dan prasarana kantor sebagaimaria dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, paling sedikit memiliki:

Pasal 8

( 1) P3MI dapat mengajukan permohonan pcrpanjangan SIP3MI kcpada Mcnteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kcrja scbclum ma sa berlaku SIP3MI bcrakhir.

(2)Untuk merigajukan perrnohonan pcrpanjangan SJP3MI sebagairnana dimaksud pada avat ( 1 ), P3MI harus memenuhi Kornitmcn pcrsyaratan:
1. a.fasilitas standar kesehatan dan kcsclamatan kcrja;
2. b.ruang kerja komisaris, dircksi, dan staff;
3. c.ruang ibadah;
4. d.karnar mandi/WC/toilet;
5. e.ruang tamu/ruang tunggu dan ruang pertemuan;
6. f.tempat parkir kcndaraan roda 4;
7. g.sarana transportasi;
8. h.peralatan kantor;
  1. 1.papan bagan/struktur organisasi P3MI; dan J. papan narna kantor P3MI bcrukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di depan halarnan kantor pada tcmpat yang mudah dilihat.
(3)Rencana kerja penempatan dan pclindungan Pekerja Migran Indonesia bcrdasarkan:
1. a.proyeksi peluang kcrja;
2. b.target periempatan Pekerja Migran Indonesia se tiap tahun per negara t ujuan: dan
3. c.upaya pcnyelesaian ma salah Pckerja Migran Indonesia.
(4)Bcntuk rencana kerja penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia scbagaimana dimaksud pada ayat (3) se suai Formal 2 sebagaimana tcrcantum dalarn Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcrat uran Menteri ini. - () -
1. a.surat permohonan dari Pcnanggung Jawab P3MI kepada Mcntcri melalui Dircktur Jcndcral diatas kertas bcrmcterai cukup;
2. b.SIP3MI yang masih berlaku;
3. c.surat rekomcndasi BP2MI yang menyatukan PJMI telah mcnyelcsaikan pcrmasalahan dan kasus Pckerja Migran Indonesia;
4. d.tclah mclaksanakan pencmpatan paling sedikit 751;;> (tujuh puluh lirna persen) dari rcncana pcncmpatan dan pclindungan Pekerja Migran Indonesia pada waktu mcmpcrolch SIPJMI;
5. e.pas foto Pcnanggung .Iawab P3MI berwarna mcrah ukuran 4x6;
6. f.bukti rcncana kerja pcncrnpatan dan pclindungan Pekcrja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun bcrjalan;
7. g.pcnguasaan saran a dan prasarana kan tor dibuktikan dcngan surat kcpernilikan atau pcrjanjian sewa/ kontrak/kerja sama;
8. h.bukti pcnyampaian laporan penempatan secara periodik kepada Menteri;
  1. 1.rekapitulasi pcncmpatan Pekcrja Migran Indonesia sclama 3 (tiga) tahun berturut-turut; J. neraca kcuangan selarna 2 (dua) tahun tcrakhir tidak mengalami kcrugian _yang dibuat olch akuntan publik; dan
9. k.sertifikat ISO 9001 yang masih berlaku; dan
10. l.surat pernyataan Pcnanggung .Jawab P3MJ, yang memuat: 1) tidak mcrangkap jabatan sebagai direksi pada P3MI lain; 2) tidak pcrnah dijatuhi hukuman pidaria yang berkaitan dengan pcnempatan Pekerja Migran Indonesia; dan 3) P3MI tidak dalam kondisi dikcnakan sanksi administratif pcnghentian semcntara scbagian atau scluruh kcgiatan usaha. Pa sal 11 P3MI yang mcngajukan permohonan pcrubahan SIP3MI karena pcrubahan alamat P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus mcmenuhi Komitmen persyaratan:

Pasal 10

P3MI yang mcngajukan permohonan perubahan SIP3MI karcna perubahan Penanggung Jawab P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus mcmcnuhi Komitmcn persyaratan:

a.surat permohonan tertulis dari Pcnanggung .Jawab P3MI baru kcpada Mcntcri mclalui Dircktur Jcndcral di atas kertas bermeterai cukup;
b.SIP3MI yang masih berlaku;
c.akte notaris perubahan dan pengesahan akte perubahan dari instansi yang bcrwcnang; dan
d.surat pernyataan Penanggung .Iawab P3MI, yang mcmuat: 1) tidak mcrangkap jabatan scbagai Pcnanggung .Jawab pada P3MI lain; 2) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang bcrkaitan dcngan pcnempatan Pekerja Migran Indonesia; dan 3) bcrtanggung jawab atas Pekerja Migran Indonesia yang telah ditcmpatkan.

Pasal 9

P3MI dapat mcngajukan permohonan perubahan SIP3MI dalarn hal terjadi perubahan:

a.Penanggung Jawab P3MI; atau
b.ala mat P3MI.

Pasal 14

Deposito uang jarninan ditcmpatkan pada 1 (satu) dcposito yang disetor kcpada Bank Pcmcrintah.