DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015

Nomor: 42
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.I0/MEN/V /2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2014, perlu dilakukan penyempurnaan;
b.bahwa tata cara pemberian, perpanjangan, dan pencabutan surat izin pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang TATACARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 42 TAHUN 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4445);
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri ten tang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. 2.Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuan dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
3. 3.Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat SIPPTKIadalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKISwasta.
4. 4.Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negen.
5. 5.Penanggung Jawab Perusahaan adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur PPTKIS.
6. 6.ISO 9001:2008 adalah standar international yang digunakan untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan sasaran mutu dalam setiap perusahaan. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAANTENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTANSURAT IZIN PELAKSANAPENEMPATAN TENAGAKERJAINDONESIA. Menetapkan Pasa12 Untuk mendapatkan SIPPTKI,PPTKISharus mengajukan permohonan secara online dengan mengunggah:

a.surat permohonan tertulis dari penanggung jawab perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal diatas kertas bermaterai cukup ;
b.akta pendirian dan/ atau akta perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan keputusan pengesahan akta pendirian atau akta perubahan dari instansi yang berwenang;
c.tanda bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
d.sertifikatj bilyet deposito a.n. Menteri q.q. PPTKISyang bersangkutan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang;
e.rencana kerja penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga)tahun berjalan;
f.struktur organisasi perusahaan yang mencantumkan adanya unit yang bertanggung jawab terhadap pelatihan kerja; BABII TATA CARAPENERBITANSIPPTKI bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten zkota.
1. 8.Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
2. 9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
3. 10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. instansi yangkabupaten Zkota adalah7. Dinas Pasal 3

(1)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan penelitian keabsahan dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(2)Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal melakukan penilaian reneana kerja penempatan dan perlindungan TKI dan uji kepatutan serta penilaian kelayakan terhadap penanggung jawab perusahaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(3)Pada saat dilakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penanggung jawab perusahaan harus menunjukkan dokumen asli.
1. g.bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan, dan tempat pelatihan berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sarna dalam jangka waktu sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun;
2. h.neraea perusahaan yang dibuat oleh akuntan publik;
  1. 1.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Perseroan Terbatas (PT); J. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
3. k.surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai eukup dari penanggung jawab perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri dan dijatuhi sanksi administratif berupa peneabutan SIPPTKI berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri;
  1. 1.pas photo berwarna dengan latar belakang merah penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 4x6 em.

Pasal 6

(1)PPTKISyang telah mendapatkan SIPPTKIpaling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan Sertifikat ISO9001:2008.
(2)Sertifikat ISO 9001:2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapatkan sertifikat.

Pasal 5

Pada saat SIPPTKIdiserahkan kepada PPTKIS, PPTKIS wajib menyerahkan asli sertifikat/bilyet deposito dan asli surat kuasa yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas kertas bermaterai cukup kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

SIPPTKIditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan .tembusan disampaikan kepada dinas provinsi, dinas kabupaterr/kota, dan pemangku kepentingan.

(4)Dalam hal rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI dan uji kepatutan serta kelayakan terhadap penanggung jawab perusahaan telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(5)Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan maka dalam waktu 5 (lima) hari kerja, Menteri menerbitkan SIPPTKI. pengesahan akta pendirian atau akta perubahan dari instansi yang berwenang;
1. c.SIPPTKIasli yang masih berlaku;
2. d.bukti penyampaian laporan secara periodik kepada Menteri;
3. e.surat pernyataan telah menyelesaikan permasalahan dan kasus- kasus TKI dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; dan keputusan(PT)Perseroan Terbatas Pasal 9
(1)Permohonan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan secara online dengan mengunggah:
1. a.surat permohonan tertulis dari penanggung jawab perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal diatas kertas bermaterai cukup
2. b.akta pendirian dan/ atau akta perubahan Pasal 8
(1)SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
(2)Permohonan perpanjangan SIPPTKI diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir mas a berlaku SIPPTKI.
1. f.reneana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang akan datang sekurang- kurangnya dalarn kurun waktu 3 (tiga) tahun seeara berturut-turut;
2. g.rekapitulasi penempatan TKI selama 3 (tiga) tahun seeara berturut-turut;
3. h.bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan, dan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sarna dalarn jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima)tahun;
  1. 1.neraea keuangan selarna 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang dibuat oleh akuntan publik; J. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas (PT)yang masih berlaku;
4. k.bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
  1. 1.memiliki izin gangguan;
5. m.memiliki bukti kepesertaan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi karyawan perusahaan;
6. n.sertifikat ISO 9001:2008 yang masih berlaku;
7. o.surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai eukup dari penanggung jawab perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKIdi luar negeri;
8. p.surat pernyataan dari penanggung jawab tidak merangkap jabatan pada PPTKISlain;dan
9. q.pas photo berwarna dengan latar belakang merah penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 4x6 em sebanyak 3 (tiga)lembar.

BAB III

PERPANJANGANSIPPTKI Pasal 7 PPTKIS yang telah mendapatkan SIPPTKI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib melakukan proses penempatan TKI.

Pasal 11

PPTKIS dapat mengajukan perubahan SIPPTKI dalam hal terjadi perubahan:

a.penanggung jawab perusahaan karena berhalangan tetap atau meninggal dunia; atau
b.alamat PPTKIS. BABIV PERUBAHANSIPPTKI

(2)PPTKIS yang mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam kondisi dikenakan sanksi administratif penghentian sementara (skorsing).

Pasal 10

(1)Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Direktur J enderal melakukan penilaian rencana kerj a penempatan dan perlindungan TKI dan uji kepatutan serta penilaian kelayakan terhadap penanggung jawab perusahaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(2)Pada saat dilakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penanggung jawab perusahaan harus menunjukkan dokumen asli.
(3)Dalam hal rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI dan uji kepatutan serta kelayakan terhadap penanggung jawab perusahaan telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(4)Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan maka dalam waktu 5 (lima) hari kerja, Menteri menerbitkan perpanjangan SIPPTKI.
1. g.NPWP bagi penanggung jawab baru dan surat pernyataan dari penanggung jawab tidak merangkap jabatan pada PPTKIS lain;
2. h.KTP penanggung jawab perusahaan yang baru bagi PPTKIS yang melakukan perubahan penanggung jawab;dan
  1. 1.surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai eukup dari penanggung jawab perusahaan baru yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri.
(2)Perubahan penanggung jawab perusahaan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi eaeat tetap, sakit permanen dan kehilangan akal budi yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. em;

Pasal 12

(1)Permohonan perubahan penanggung jawab perusahaan karena berhalangan tetap atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diajukan seeara online dengan mengunggah:
1. a.surat permohonan tertulis dari penanggung jawab perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal di atas kertas bermaterai eukup;
2. b.SIPPTKIyang masih berlaku;
3. e.akta pendirian dan/ atau akta perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan keputusan pengesahan akta pendirian atau akta perubahan dari instansi yang berwenang;
4. d.surat asli keterangan dokter yang menyatakan berhalangan tetap atau surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
5. e.sertifikat ISO 9001 :2008 yang masih berlaku;
6. f.pas photo penanggung jawab perusahaan dengan latar belakang berwarna merah berukuran 4x6

Pasal 14

Permohonan perubahan alamat PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diajukan secara online dengan mengunggah:

a.surat permohonan yang ditandatangani oleh pengurus PPTKIS yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal di atas kertas bermaterai cukup;
b.SIPPTKIyang masih berlaku;
c.akta perubahan perseroan terbatas (PT) dan keputusan pengesahan akta perubahan dari instansi yang berwenang bagi PPTKISyang mengajukan pindah alamat lintas provinsi dan kabupaten Zkota atau surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang dalam satu kabupaten/kota;
d.bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan, dan tempat pelatihan berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sarna dalam jangka waktu sesuai dengan jangka waktu SIPPTKI;

Pasal 13

(1)Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan uji kepatutan dan penilaian kelayakan terhadap penanggung jawab perusahaan baru dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(2)Pada saat dilakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab perusahaan harus menunjukkan dokumen asli.
(3)Dalam hal uji kepatutan serta kelayakan terhadap penanggung jawab telah memenu hi persyaratan, maka Menteri menerbitkan perubahan SIPPTKIdalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 16

(1)Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 13, Direktur Jenderal dibantu oleh Tim yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur:
1. a.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
2. b.Sekertariat Jenderal;
3. c.Inspektorat Jenderal;dan
4. d.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas antara lain;

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.I0/MEN/V /2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2014, perlu dilakukan penyempurnaan;
b.bahwa tata cara pemberian, perpanjangan, dan pencabutan surat izin pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang TATACARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 42 TAHUN 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4445);
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri ten tang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. 2.Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuan dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
3. 3.Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat SIPPTKIadalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKISwasta.
4. 4.Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negen.
5. 5.Penanggung Jawab Perusahaan adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur PPTKIS.
6. 6.ISO 9001:2008 adalah standar international yang digunakan untuk

Menetapkan

a.surat permohonan tertulis dari penanggung jawab perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal diatas kertas bermaterai cukup ;
b.akta pendirian dan/ atau akta perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan keputusan pengesahan akta pendirian atau akta perubahan dari instansi yang berwenang;
c.tanda bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
d.sertifikatj bilyet deposito a.n. Menteri q.q. PPTKISyang bersangkutan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang;
e.rencana kerja penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga)tahun berjalan;
f.struktur organisasi perusahaan yang mencantumkan adanya unit yang bertanggung jawab terhadap pelatihan kerja; BABII TATA CARAPENERBITANSIPPTKI bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten zkota.
1. 8.Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
2. 9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
3. 10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. instansi yangkabupaten Zkota adalah7. Dinas Pasal 3

(1)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan penelitian keabsahan dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(2)Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal melakukan penilaian reneana kerja penempatan dan perlindungan TKI dan uji kepatutan serta penilaian kelayakan terhadap penanggung jawab perusahaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(3)Pada saat dilakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penanggung jawab perusahaan harus menunjukkan dokumen asli.
1. g.bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan, dan tempat pelatihan berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sarna dalam jangka waktu sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun;
2. h.neraea perusahaan yang dibuat oleh akuntan publik;
  1. 1.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Perseroan Terbatas (PT); J. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
3. k.surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai eukup dari penanggung jawab perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri dan dijatuhi sanksi administratif berupa peneabutan SIPPTKI berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri;
  1. 1.pas photo berwarna dengan latar belakang merah penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 4x6 em.

Pasal 6

(1)PPTKISyang telah mendapatkan SIPPTKIpaling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan Sertifikat ISO9001:2008.
(2)Sertifikat ISO 9001:2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapatkan sertifikat.

Pasal 5

Pasal 4

SIPPTKIditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan .tembusan disampaikan kepada dinas provinsi, dinas kabupaterr/kota, dan pemangku kepentingan.

(4)Dalam hal rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI dan uji kepatutan serta kelayakan terhadap penanggung jawab perusahaan telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(5)Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan maka dalam waktu 5 (lima) hari kerja, Menteri menerbitkan SIPPTKI. pengesahan akta pendirian atau akta perubahan dari instansi yang berwenang;
1. c.SIPPTKIasli yang masih berlaku;
2. d.bukti penyampaian laporan secara periodik kepada Menteri;
3. e.surat pernyataan telah menyelesaikan permasalahan dan kasus- kasus TKI dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; dan keputusan(PT)Perseroan Terbatas Pasal 9
(1)Permohonan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan secara online dengan mengunggah:
1. a.surat permohonan tertulis dari penanggung jawab perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal diatas kertas bermaterai cukup
2. b.akta pendirian dan/ atau akta perubahan Pasal 8
(1)SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
(2)Permohonan perpanjangan SIPPTKI diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir mas a berlaku SIPPTKI.
1. f.reneana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang akan datang sekurang- kurangnya dalarn kurun waktu 3 (tiga) tahun seeara berturut-turut;
2. g.rekapitulasi penempatan TKI selama 3 (tiga) tahun seeara berturut-turut;
3. h.bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan, dan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sarna dalarn jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima)tahun;
  1. 1.neraea keuangan selarna 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang dibuat oleh akuntan publik; J. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas (PT)yang masih berlaku;
4. k.bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
  1. 1.memiliki izin gangguan;
5. m.memiliki bukti kepesertaan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi karyawan perusahaan;
6. n.sertifikat ISO 9001:2008 yang masih berlaku;
7. o.surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai eukup dari penanggung jawab perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKIdi luar negeri;
8. p.surat pernyataan dari penanggung jawab tidak merangkap jabatan pada PPTKISlain;dan
9. q.pas photo berwarna dengan latar belakang merah penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 4x6 em sebanyak 3 (tiga)lembar.

BAB III

PERPANJANGANSIPPTKI Pasal 7 PPTKIS yang telah mendapatkan SIPPTKI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib melakukan proses penempatan TKI.

Pasal 11

PPTKIS dapat mengajukan perubahan SIPPTKI dalam hal terjadi perubahan:

a.penanggung jawab perusahaan karena berhalangan tetap atau meninggal dunia; atau
b.alamat PPTKIS. BABIV PERUBAHANSIPPTKI

(2)PPTKIS yang mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam kondisi dikenakan sanksi administratif penghentian sementara (skorsing).

Pasal 10

(1)Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Direktur J enderal melakukan penilaian rencana kerj a penempatan dan perlindungan TKI dan uji kepatutan serta penilaian kelayakan terhadap penanggung jawab perusahaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(2)Pada saat dilakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penanggung jawab perusahaan harus menunjukkan dokumen asli.
(3)Dalam hal rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI dan uji kepatutan serta kelayakan terhadap penanggung jawab perusahaan telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(4)Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan maka dalam waktu 5 (lima) hari kerja, Menteri menerbitkan perpanjangan SIPPTKI.
1. g.NPWP bagi penanggung jawab baru dan surat pernyataan dari penanggung jawab tidak merangkap jabatan pada PPTKIS lain;
2. h.KTP penanggung jawab perusahaan yang baru bagi PPTKIS yang melakukan perubahan penanggung jawab;dan
  1. 1.surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai eukup dari penanggung jawab perusahaan baru yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri.
(2)Perubahan penanggung jawab perusahaan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi eaeat tetap, sakit permanen dan kehilangan akal budi yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. em;

Pasal 12

(1)Permohonan perubahan penanggung jawab perusahaan karena berhalangan tetap atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diajukan seeara online dengan mengunggah:
1. a.surat permohonan tertulis dari penanggung jawab perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal di atas kertas bermaterai eukup;
2. b.SIPPTKIyang masih berlaku;
3. e.akta pendirian dan/ atau akta perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan keputusan pengesahan akta pendirian atau akta perubahan dari instansi yang berwenang;
4. d.surat asli keterangan dokter yang menyatakan berhalangan tetap atau surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
5. e.sertifikat ISO 9001 :2008 yang masih berlaku;
6. f.pas photo penanggung jawab perusahaan dengan latar belakang berwarna merah berukuran 4x6

Pasal 14

Permohonan perubahan alamat PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diajukan secara online dengan mengunggah:

a.surat permohonan yang ditandatangani oleh pengurus PPTKIS yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal di atas kertas bermaterai cukup;
b.SIPPTKIyang masih berlaku;
c.akta perubahan perseroan terbatas (PT) dan keputusan pengesahan akta perubahan dari instansi yang berwenang bagi PPTKISyang mengajukan pindah alamat lintas provinsi dan kabupaten Zkota atau surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang dalam satu kabupaten/kota;
d.bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan, dan tempat pelatihan berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sarna dalam jangka waktu sesuai dengan jangka waktu SIPPTKI;

Pasal 13

(1)Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan uji kepatutan dan penilaian kelayakan terhadap penanggung jawab perusahaan baru dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(2)Pada saat dilakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab perusahaan harus menunjukkan dokumen asli.
(3)Dalam hal uji kepatutan serta kelayakan terhadap penanggung jawab telah memenu hi persyaratan, maka Menteri menerbitkan perubahan SIPPTKIdalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 16

(1)Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 13, Direktur Jenderal dibantu oleh Tim yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur:
1. a.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
2. b.Sekertariat Jenderal;
3. c.Inspektorat Jenderal;dan
4. d.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas antara lain;