Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015
- Nomor
- 42
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang TATACARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 42 TAHUN 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN
1882);
Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
menetapkan kebijakan dan sasaran mutu dalam setiap perusahaan. BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAANTENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTANSURAT IZIN PELAKSANAPENEMPATAN TENAGAKERJAINDONESIA. Menetapkan Pasa12 Untuk mendapatkan SIPPTKI,PPTKISharus mengajukan permohonan secara online dengan mengunggah:
BABII TATA CARAPENERBITANSIPPTKI bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten zkota.
instansi yangkabupaten Zkota adalah7. Dinas Pasal 3
J. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
Pada saat SIPPTKIdiserahkan kepada PPTKIS, PPTKIS wajib menyerahkan asli sertifikat/bilyet deposito dan asli surat kuasa yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas kertas bermaterai cukup kepada Direktur Jenderal.
SIPPTKIditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan .tembusan disampaikan kepada dinas provinsi, dinas kabupaterr/kota, dan pemangku kepentingan.
pengesahan akta pendirian atau akta perubahan dari instansi yang berwenang;
dan keputusan(PT)Perseroan Terbatas Pasal 9
BAB III PERPANJANGANSIPPTKI Pasal 7 PPTKIS yang telah mendapatkan SIPPTKI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib melakukan proses penempatan TKI.
J. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas (PT)yang masih berlaku;
BAB III
PPTKIS dapat mengajukan perubahan SIPPTKI dalam hal terjadi perubahan:
BABIV PERUBAHANSIPPTKI
(1), meliputi eaeat tetap, sakit permanen dan kehilangan akal budi yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. em;
Permohonan perubahan alamat PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diajukan secara online dengan mengunggah:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)