Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023
- Nomor
- 110
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penggunaan DAU dan prinsip penggunaan DAU
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penggunaan DAU dan prinsip penggunaan DAU
menetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang Indikator Tingkat KinerjaDaerah dan PetunjukTeknis BagianDanaAlokasi Umum yang DitentukanPenggunaannya; 1.Pasal17ayat(3)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945; 2.Undang-UndangNomor 39Tahun2008tentang KementerianNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008Nomor 166,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4916); 3.Peraturan PemerintahNomor 37Tahun2023tentang Pengelolaan TransferkeDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6883); 4.PeraturanPresidenNomor 57Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 98); 5.PeraturanMenteri KeuanganNomor118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan TataKerjaKementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 1031)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); / jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.kemenkeu.go.id
Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:
Rincian pagu bagian DAU dukungan pengajian PPPK Daerah per Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
jdih.kemenkeu.go.id
a tau
1) pengelolaan jaminan kesehatan nasional masyarakat beserta dengan tunggakannya; dan 2) pengelolaan jaminan kesehatan nasional ASN Daerah, yaitu pembayaran iuran wajib peserta pekerja penerima upah ASN Daerah bagian Pemerintah Daerah beserta dengan tunggakannya.
7 jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)