Penetapan Importir dan/ atau Eksportir sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sepanjang Importir dan/ atau Eksportir telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.di bidang kepabeanan, meliputi:
1.terdapat kegiatan impor dan/ atau ekspor dalam periode 6 ( enam) bulan terakhir;
2.memiliki kepatuhan yang meliputi:
a) dalam periode 6 (enam) bulan terakhir: 1) tidak pernah melakukan kesalahan mencantumkan jumlah, jenis barang, dan/ atau nilai pabean dalam pemberitahuan pabean; fl jdih.kemenkeu.go.id 2) tidak pernah melakukan pelanggaran fasilitas di bidang kepabeanan; dan 3) tidak pernah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan lainnya; b) tidak sedang mempunyai tunggakan kewajiban pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda yang sudah jatuh tempo; dan c) dalam hal telah dilakukan audit kepabeanan, tidak terdapat rekomendasi yang menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat dilakukan audit berdasarkan hasil audit terakhir;
b.di bidang perpajakan, meliputi:
1.telah mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid; dan
2.tidak sedang memiliki utang pajak yang telah jatuh tempo pembayaran utang pajak;
c.tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/ atau perpajakan;
d.berbentuk badan usaha dengan melakukan kegiatan/ aktivitas yang sesuai dengan klasifikasi bidang usaha;
e.memiliki sistem pengendalian internal yang memadai yang paling sedikit meliputi:
1.struktur organisasi yang mencerminkan adanya pemisahan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab an tar bagian dalam pengelolaan kegiatan operasional perusahaan;
2.prosedur pengurusan perizinan dari kementerian/ lembaga, dalam hal kegiatan kepabeanan mempersyaratkan dokumen perizinan;
3.prosedur pembuatan dan penyampaian dokumen kepabeanan;dan
4.prosedur pencatatan, penerimaan, dan/ atau pengeluaran barang impor dan/ atau ekspor;
f.memiliki pegawai yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;
g.memiliki laporan keuangan dengan mendapatkan opmi wajar tanpa pengecualian berdasarkan hasil audit akuntan publik terhadap laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; dan
h.menyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.